II. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Perjanjiandigilib.unila.ac.id/19717/8/skripsi bab II edit...
Transcript of II. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Perjanjiandigilib.unila.ac.id/19717/8/skripsi bab II edit...
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Perjanjian
Secara umum pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu
perjanjian ialah merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Selanjutnya berdasarkan
ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata semua perjanjian yang dibuat secara sah yaitu
berdasarkan syarat sahnya perjanjian, berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain
dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan
dengan itikad baik.
Berdasarkan keterangan di atas, setiap orang berhak melakukan kontrak atau
perjanjian dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian.
1. Perjanjian dan Unsur-Unsur Perjanjian
Menurut Wirjono Prodjodikoro (1979 : 9) “Perjanjian adalah suatu hubungan
hukum mengenai harta benda antara dua belah pihak, dimana satu pihak berjanji
untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan, sedangkan pihak lain
berhak untuk menentukan pelaksanaan janji itu”. Menurut Subekti (1984 : 9)
8
memberikan batasan “Perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji
kepada seorang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melakukan suatu
hal”.
Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa perjanjian ialah
merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya
terhadap satu orang atau lebih lainnya. Menurut Abdulkadir Muhammad (1982,
hlm. 77-78), ketentuan pasal tersebut kurang begitu memuaskan karena ada
beberapa kelemahan, sebagai berikut :
a. Hanya menyangkut sepihak saja;
b. Kata perbuatan mencakup juga tampa konsensus;
c. Pengertian perjanjian terlalu luas;
d. Tampa menyebut tujuan.
Berdasarkan alasan tersebut, perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua
orang atau lebih saling mengikatkan darinya untuk melakukan suatu hal dalam
bidang harta kekayaan, sehingga dapat diketahui bahwa unsure-unsur perjanjian
sebagai berikut :
a. Ada pihak-pihak.
Para pihak dalam suatu perjanjian disebut subjek perjanjian, subyek
perjanjian dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subjek perjanjian
ini harus mampu atau wenang melakukan perbuatan yang ditetapkan dalam
undang-undang.
b. Ada persetujuan antara pihak-pihak.
Persetujuan disini bersifat sedang berunding, perundingan itu ada tindakan-
tindakan pendahuluan untuk menuju kepada adanya persetujuan.
9
c. Ada tujuan yang akan dicapai.
Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak-
pihak, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian
dengan pihak lain. Tujuan sifatnya tidak boleh bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan, dan larangan oleh undang-undang. Pihak-pihak
yang melaksanakan perjanjian dapat melaksanakannya dengan baik tampa
melanggar apa yang ditetapkan dalam isi perjanjian sesuai dengan tujuan
perjanjian Arisan Motor Plus.
d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
Dengan adanya persetujuan maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan
suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-
pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
e. Ada bentuk tertentu lisan/tulisan.
Bentuk ini perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa
hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat
dan kekuatan bukti, bentuk tertentu biasanya berbentuk akta. Perjanjian itu
biasanya bisa dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksut
dan tujuannya yang dipahami oleh pihak-pihak, itu sudah cukup, kecuali jika
pihak-pihak menghendaki supaya dibuat secara tertulis (akta).
f. Ada syarat-syarat tertentu.
Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi perjanjian karena dari syarat-
syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan
perjanjian Arisan Motor Plus.
10
Berdasarkan uraian diatas, unsur-unsur perjanjian diantaranya ialah adanya pihak-
pihak, adanya persetujuan pihak-pihak, adanya tujuan yang akan dicapai, adanya
prestasi yang akan dilaksanakan, ada bentuk tertentu lisan atau tulisan dan ada
syarat-syarat tertentu.
2. Pengertian Perjanjian Kredit
Sebelum menerangkan megenai pengertian perjanjian kredit, hal pertama yang
akan dibahas mengenai pengertian kredit. Kredit berasal dari bahasa Yunani
“Creder” yang berarti kepercayaan (trust atau faith), oleh sebab itu dasar dari
kredit adalah kepercayaan, dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit
pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan, hal tersebut timbul bila telah ada
pendekatan antara pemberi dan penerima kredit, untuk menimbulkan kepercayaan
maka pemberi kredit perlu meneliti terlebih dahulu calon peminjam kredit.
(Muchdarsyah Sinungan, 1989:2).
Selanjutnya menurut Muchdarsyah Sinungan (1989:3) kredit adalah pemberian
prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi tersebut akan
dikembalikan lagi pada satu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu
kontrak prestasi berupa bunga.
Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur,
meskipun kepercayaan tersebut mengandung resiko yang tinggi. Karena itu dalam
pemberian kredit terdapat beberapa unsur yang sering disebut sebagai unsur-unsur
kredit yaitu :
11
a. Kepercayaan
Yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikannya akan diterima
kembali dalam jangka waktu tertentu dikemudian hari.
b. Waktu
Yaitu jangka waktu antara masa pemberian kredit dan masa pengembalian
kredit ( nilai agio ) adalah lebih tinggi dari pada nilai uang yang akan diterima
pada waktu pengembalian kredit dikemudian hari.
c. Degree of risk
Yaitu adanya tingkat resiko yang dihadapi sebagai akibat jangka waktu yang
memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit di kemudian
hari. Makin lama jangka pengembalian waktu kredit berarti makin tinggi pula
tingkat resikonya. Karena ada unsur resiko ini maka suatu perjanjian kredit
perlu suatu jaminan.
d Prestasi
Yang diberiakan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa atau uang
dalam perkembangan perkreditan di alam modern maka yang dimaksud dengan
prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.
Secara teori kredit dapat diberikan dalam bentuk uang ataupun barang, tetapi
dalam kehidupan ekonomi modern selalu didasarkan pada uang maka kredit
dalam bentuk uang ini yang banyak dilakukan. (Djuhaendah Hasan 1996,hlm 148)
Sebelum dilakukannya pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur, hal pertama
yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak ialah mengadakan perjanjian kredit.
Menurut hukum perdata Indonesia Perjanjian Kredit (PK) merupakan salah satu
12
bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku ketiga KUHPerdata.
Dalam bentuk apapun juga perjanjian kredit itu diadakan pada hakekatnya
merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam, sebagaimana diatur dalam
Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata. Namun demikian dalam
praktek perbankan modern hubungan hukum dalam kredit tidak lagi semata-mata
berbentuk hanya perjanjian pinjam meminjam saja, melainkan adanya campuran
dengn bentuk perjanjian lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian
lainnya.
Selanjutnya menurut Djuhaendah Hasan (1996:135) yang dimaksut dengan
perjanjian kredit ialah perjanjian yang antara bank dengan debitur untuk
memberikan pinjaman sejumlah dana kepada debitur yang sebelumnya telah
dilakukan penilaian oleh pihak bank dari berbagai aspek.
Dalam prakteknya bentuk perjanjian kredit antara satu bank dengan yang lainnya
tidaklah sama, hal tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan diri dengan
kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian perjanjian kredit tersebut tidak
mempunyai bentuk yang berlaku umum untuk
Menurut R. Subekti (1995:52), Perjanjian Kredit atau Sewa-beli sebenarnya
adalah suatu macam jual-beli, setidak-tidaknya ia lebih mendekati jual-beli dari
pada sewa-menyewa, meskipun ia merupakan suatu campuran dari kedua-duanya
dan diberikan judul “sewa-menyewa”. Dalam Hire-purchase Act 1965 ia
dikonstruksikan sebagai suatu perjanjian “sewa-menyewadengan hak opsi dari si
penyewa untuk membeli barang yang disewanya”. Maksud kedua belah pihak
13
adalah tertuju pada perolehan hak milik atas suatu barang disatu pihak dan
perolehan sejumlah uang sebagai imbalannya (harga) dilain pihak.
Berdasarkan penjelasan di atas maka perjanjian kredit ialah perjanjian yang lahir
karena adanya unsur kepercaraan antara Keritur dan Debitur, dimana dalam waktu
tertentu Debitur akan mengembalikan apa yang diberikan Kreditur kepadanya.
Pemberian kredit akan diberikan Kreditur kepada Debitur yang sudah dikenalnya
terlebih dahulu.
3. Syarat Sah Perjanjian
Didalam Pasal 1320 KUHPerdata terdapat beberapa hal untuk syarat sahnya suatu
perjanjian, antara lain yaitu:
a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan dimaksudkan bahwa kedua
subyek yang melakukan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seika-sekata
mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang
dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga dikehendaki oleh pihak yang
lainnya. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.
b. Kecakapan untuk membuat sesuatu perjanjian
Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada azasnya
setiap orang yang sudah dewasa atau akilbalig dan sehat pikirannya, adalah
cakap menurut hukum. Memang, dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa
orang yang melakukan suatu perjanjian yang nantinya akan terikat oleh
perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar
akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan itu sedangkan dari
14
sudut ketertiban hukum, oleh karena seorang yang membuat suatu perjanjian
itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, orang tersebut harus orang yang
sungguh-sungguh berhak berbuat bebas dengan harga kekayaannya.
c. Suatu hal tertentu
Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus memahami
suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban
kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksud
dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, bahwa barang itu
sudah ada pada saat perjanjian itu dibuat, tidak diharuskan oleh undang-
undang juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat
dihitung atau ditetapkan.
d. Suatu sebab yang halal
Dengan sebab ini dimaksudkan tidak lain dari pada isi perjanjian dengan
segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu
adalah sesuatu yang membuat orang melakukan suatu perjanjian yang
dimaksud. Bukan itulah yang oleh undang-undang dimaksudkan dengan sebab
hal halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian atau
dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada azasnya tidak
diperdulikan oleh undang-undang. Hukum pada azasnya tidak menghiraukan
apa yang ada dalam gagasan orang atas apa yang dicita-citakan seseorang,
yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-
orang dalam masyarakat.
Berdasarkan penjelasan di atas maka syarat sah perjanjian ialah adanya kata
sepakat, sudah cakap hukum, ada suatu hal tertentu, dan sesuatu yang halal.
15
4. Azas Perjanjian
Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar
kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Menurut Abdulkadir Muhammad
(1982, hal.84), asas-asas tersebut, adalah:
a. Sistem Terbuka (open system)
Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa
saja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas ini sering
juga disebut “asas kebebasan berkontrak (freedom of making contract).
Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga
hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang tidak bertentangan dengan
kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
b. Bersifat Pelengkap (optimal)
Artinya pihak-pihak membuat perjanjian menghendaki dan memuat ketentuan-
ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal dalam undang-
undang, tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan,
maka berlakulah ketentuan undang-undang.
c. Bersifat Konsensual
Artinya perjanjian itu terjadi itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata
sepakat antara pihak-pihak, dengan kata lain prjanjian itu sudah sah dan
mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara pihak-pihak
mengenai pokok perjanjian.
d. Bersifat Obligator (obligatory)
Artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf
menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik
16
(ownership). Hak milik baru berpindah, apabila diperjanjikan sendiri yang
disebut perjanjian yang bersifat kebendaan (zakelijke overeenkomst).
Berdasaran penjelasan di atas maka azaz perjanjian ialah system terbuka, bersifat
pelengkap, bersifat konsensual dan bersifat obligator.
5. Pengertian Hak dan Kewajiban
Menurut Abdulkadir Muhammad (1992:10) hak adalah sesuatu yang diperoleh
dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lain.
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada
pihak yang lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan.
Menurut Soerjono Soekanto (1985: 11), hak dan kewajiban didukung oleh subjek
hukum, artinya subyek hukum mempunyai peranan yang harus dilaksanakan dan
yang tidak harus dilaksanakan. Peranan yang harus dilaksanakan itu disebut juga
tugas atau kewajiban, sedangkan yang tidak harus dilaksanakan disebut
wewenang atau hak.
Berdasarkan pengertian diatas maka hak dan kewajiban ialah segala sesuatu yang
harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu hak adalah sesuatu yang kita
dapatkan dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan.
6. Pengertian Jaminan
Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 yaitu segala kebendaan si berhutang baik yang
bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru
17
akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan
perseorangan.
Ketentuan yang ada dalam Pasal di atas merupakan pengertian dari jaminan secara
umum atau jaminan yang timbul atau lahir dari undang-undang, artinya disini
undang-undang memberikan perlindungan bagi semua kreditur dalam kedudukan
yang sama. Adapun pembayaran atau pelunasan hutang kepada kreditur dilakukan
secara berimbang, kecuali apabila ada alasan yang memberikan kedudukan
preferen (droit de pre ference) kepada para kreditur tersebut.
Dalam KUHPerdata disebutkan bahwa kedudukan preferen diberikan kepada para
kreditur pemegang gadai dan hipotik atau dalam kata lain kreditu yang
mempunyai hak kebendaan, yang mengikat perjanjian jaminan kebendaan
terhadap benda tertentu pemilik debitur yang bersifat hak mutlak atas benda yang
di ikat. Sehingga apabila debitur melakukan, kreditur mempunyai hak atas benda
yang diikat tersebut untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu dari pada kreditur
lainnya. Kemudian jaminan terbagi lagi sesuai dengan sifat benda yang di
jaminkanapabila benda tersebut benda bergerak maka jaminannya berupa gadai
dan apabila benda tersebut tidak bergerak maka jaminannya ialah hak tanggungan,
jaminan-jaminan tersebut dapat disebut juga sebagai jaminan khusus.
Berdasarkan dari pasal di atas maka yang di maksud jaminan adalah sarana
perlidungan bagi keamanan kreditur yaitu kepastian hutang debitur atau
pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur. Undang-undang dalam hal ini
KUHPerdata telah memberikan sarana perlindungan bagi para kreditur.
18
Secara yuridis materil jaminan (collateral) berarti sesuatu benda atau
kesanggupan pihak ketiga yang dapat menjadi pegangan kreditur untuk adanya
kepastian hukum pelaksanaan prestasi oleh debitur. Dengan demikian jaminan
akan mempunyai fungsi tindakan preventif bagi pelunasan hutang.
Seperti diketahui dalam dunia perbankan dikenal denga istilah jaminan pokok dan
jaminan tambahan. Yang dimaksut dengan jaminan pokok ialah jaminan yang
berupa sesuatu atau benda yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon.
Sesuatu yang berkaitan dengan kredit yang dimohon dapat berarti suatu proyek
atau prospek usaha debitur yang dibiayai oleh kredit tersebut, sedangkan yang
dimaksut dengan benda yang berkaitan dengan kredit yang dimohon biasanya
adalah benda yang dibiayai atau yang dibeli dengan kredit. Sedangkan yang
dimaksut dengan jaminan tambahan ialah jaminan yang tidak bersangkutan
langsung dengan kredit yang dimohon, jaminan tambahan dapat berupa jaminan
kebendaan yang objeknya adalah harta benda milik debitur, maupun perorangan
yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur. (Djuhaendah
Hasan, 1996:202).
Selanjutnya benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah benda dalam
perdagangan atau memiliki sifat ekonomis, sedangkan benda diluar perdagangan
atau tidak memiliki sifat ekonomis tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan.
Benda dalam perdagangan atau yang bersifat ekonomis itu dapat berupa, benda
tanah dan benda bukan tanah baik yang tetap maupun yang bergerak. Tujuannya
ialah apabila terjadi ingkar janji atau kredit macet, maka benda tersebut sewaktu-
waktu dapat dicairkan. Demikian juga halnya dengan jaminan perorangan,
19
meskipun yang diperjanjikan adalah kesanggupan pihak ketiga untuk melunasi
hutang debitur dan tidak ada benda tertentu yang diikat dalam perjanjian jaminan,
namun pada dasarnya yang dijadikan acuan jaminan itu adalah harta kekayaan
pihak ketiga tersebut.
Salah satu harta kekayaan yang dapat dijadikan jaminan ialah hak atas tanah.
Disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA) ada
beberapa jenis hak atas tanah yaitu :
a. Hak milik;
b. Hak guna-usaha;
c. Hak guna-bangunan;
d. Hak pakai;
e. Hak sewa;
f. Hak membuka tanah;
g. Hak memungut hasil hutan.
Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan
ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara seperti
yang disebutkan diatas.
Dari beberapa macamhak atas tanah di atas, terdapat hak-hak yang bukan
merupakan pemilikan atas hak atas tanah secara langsung seperti hak membuka
tanah dan hak memungut hasil hutan. Dan dilain pihak terdapat hak-hak atas
tanah yang betul-betul dalam arti pemilikan hak atas tanahnya secara langsug
atau secara fisik yaitu Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai
20
dan hak sewa. Hak-hak ini diperoleh berdasarkan atas suatu alas hak yang kuat
serta mem;punyai nilai ekonomis yang kuat bagi pemiliknya.
Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun
1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah hak tanggungan adalah hak jaminan
yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu
kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kj, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap
kreditur-kreditur lain.
Menurut Muhamad Djumhana (2003: 411) dari karakteristiknya Hak Tanggungan
mempunyai ciri-ciri yaitu:
a. Tidak dapat dibagi-bagi kecuali jika diperjanjikan lain. Maksudnya ialah hak
tanggungan membebani secara utuh objek hak tanggungan dan setiap bbagian
darinya. Sehingga walaupun telah dilunasi sebagian dari hutang yang dijamin
tidak berarti terbebasnnya sebagian objek hak tanggungan dari beban hak
tanggungan, melainkan hak tanggungan itu membebani seluruh objek hak
tanggungan untuk sisa hutang yang belum dilunasi (Pasal 2 Ayat 1) namun
hal tersebut dapat dikesampingkan apabila diperjanjikan lain (Pasal 2 ayat 2).
b. Tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada (droit
de suit) maksudnya walaupun objek hak tanggungan sudah berpindah tangan
melakukan eksekusi jika debitur wanprestasi (Pasal 7).
21
c. Accessoir artinya merupakan ikutan dari perjanjian pokok, maksudnya bahwa
perjanjian hak tanggungan tersebut ada apabila telah ada perjanjian pokoknya
yang berupa perjanjian yang menimbulkan hubungan hutang piutang (Pasal
10 ayat 1).
d. Asas spesialitas yaitu bahwa unsur-unsur dari hak tanggungan wajib ada
untuk sahnya. Akta pemberian Hak Tanggungan, misalnya mengenai subjek,
objek, maupun hutang yang dijamin (Pasal 1 ayat 1) dan apabila tidak
dicantumkan maka mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum.
e. Asas publisitas yaitu perbuatan mengenai hak tanggungan ini perlu diketahui
pula olehy pihak ketiga, yaitu dengan mendaftarkan pemberian hak
tanggungan tersebut (Pasal 13 ayat)
Disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, objek
yang dapat dibebani hak tanggungan pada dasarnya dibebankan pada Hak atas
tanah yang meliputi:
a. Hak Milik
b. Hak Guna Usaha
c. Hak Guna Bangunan
Selain hak atas tanah tersebut di atas Objek hak tanggungan yang lain, ialah hak
pakai atas tanah Negara asalkan telah memenuhi ketentuan pendaftaran dan
menurut sifatnya dapat dipindah tangankan. Hak tanggungan dapat juga
dibebankan kepada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya
22
yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah
tersebut.
7. Wanprestasi
a. Pengertian Wanprestasi
Menurut Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi adalah segala sesuatu yang
diperjanjikan wajib untuk melaksanakan atau mewujudkan segala sesuatu yang
diperjanjikan (prestasi) tersebut. Para pihak wajib dan harus melaksanakan sesuai
yang diperjanjikan, apabila seseorang mengingkari janji yang telah disanggupinya
di dalam perjanjian atau apabila si pemilik utang atau (Debitur) tidak melakukan
apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu
yang tidak boleh dilakukannya, maka ia dikatakan melakukan wanprestasi (alpa,
lalai atau ingkar janji).
b. Bentuk-bentuk Wanprestasi
Menurut R. Subekti (1984: 45), dilihat dari bentuknya wanprestasi ada 4 (empat)
macam yaitu:
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu
perjanjian akan menimbulkan kerugian pada pihak lain, dalam pembahasan ini
23
pihak yang melakukan wanprestasi adalah pihak peserta arisan dan pihak yang
mengalami kerugian adalah pihak pengelola arisan.
Berdasarkan penjelasan di atas, wanprestasi ialah suatu kealpaan atau tidak
dipenuhinya prestasi dalam suatu perjanjian.
8. Berakhirnya Perjanjian
Berakhirnya suatu perjanjian merupakan aplikasi hubungan antara kedua belah
pihak, karena berakhirnya suatu perjanjian berarti putusnya hubungan antara
kedua belah pihak tentang suatu perjanjian atau perikatan selanjutnya diatur dalam
Pasal 1381 KUHPerdata:
a. Karena pembayaran
b. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpangan atau
penitipan.
c. Karena pembaharuan utang.
d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi
e. Karena percampuran utang.
f. Karena pembebasan utangnya
g. Karena musnahnya barang yang terutang.
h. Karena kebatalan atau pembatasan
i. Karena berlakunya suatu syarat-syarat batal yang diatur dalam bab ke satu
buku ini.
j. Karena lewatnya waktu.
Berdasarkan pengertian di atas, berakhirnya suatu perjanjian ialah apabila telah
terpenuhinya semua apa yang menjadi tujuan dari perjanjian, sehingga tidak ada
24
lagi hak dan kewajiban yang timbul, serta terlepasnya hubungan hukum antara
pihak-pihak yang melakukan perjanjian.
B. Arisan
1. Sejarah Arisan
Arisan memiliki sejarah panjang, memperoleh populasi besar di tahun 1970. Pada
tahun 1980, arisan dalam perbankan menjadi resmi diakui dengan istilah baru
yakni Keuangan Mikro yang merupakan jenis pertukaran moneter swasta. Secara
khusus, arisan adalah contoh dari “asosiasi kredit berputar”
Arisan adalah kata yang umum di Indonesia yang mengacu kepada sebuah
pertemuan sosial yang unik dimana sekelompok teman-teman dan keluarga
bertemu setiap bulan untuk pribadi undian mirip dengan kolam taruhan. Setiap
anggota grup mendepositokan jumlah tetap sebesar uang ke pot, lalu pengundian
dimulai dan nama yang keluar adalah pemenangnya dan mendapatkan uang yg
telah terkumpul. Nama pemenang akan dihapus dari pot sampai setiap anggota
telah memenangkan dan kemudian siklus selesai, hal ini disebut lotere tetap
karena adil bagi semua peserta yakni memenangkan jumlah yang sama selama
siklus lengkap.
2. Pengertian Arisan
Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada
tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota
kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya
25
dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang
menentukan pemenang dengan perjanjian.
Di Indonesia, dalam budaya arisan, setiap kali salah satu anggota memenangkan
uang pada pengundian, pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar
pertemuan pada periode berikutnya arisan akan diadakan.
Arisan beroperasi di luar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan
uang, namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang
memiliki unsur "paksa" karena anggota diharuskan membayar dan datang setiap
kali undian akan dilaksanakan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan arisan merupakan kegiatan
mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang
kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya,
undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua
anggota memperolehnya. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan cara
pengundian, lelang dan ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang
dengan perjanjian.
3. Pengertian Arisan Motor Plus
Arisan motor plus adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara
teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari
anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya
dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang
menentukan pemenang dengan perjanjian, dalam arisan ini telah terjadi
26
kesepakatan, yakni pemenang memperoleh sepeda motor dengan cara pelelangan,
akan tetapi kata pelelangan hanya penamaannya saja prosesnya hampir sama
dengan pengundian, dalam pelaksanaannya, peserta mengumpulkan sejumlah
uang yang telah disepakati pada hari pengundian. Uang yang terkumpul
diserahkan kepengelola dan pemenang diberikan sepeda motor akan tetapi BPKB
menjadi jaminan selama kegiatan ini berlangsung. Arisan ini berakhir apabila
semua peserta sudah mendapatkan sepeda motor.
C. Gambaran Umum Arisan Motor Plus
Arisan Motor Plus ialah sebuah kegiatan perjanjian atau kontrak yang lahir akibat
adanya Pasal 1338 KUHPerdata yang menerangkan bahwa setiap orang bebas
berkontrak atau melakukan perjanjian. Arisan motor plus terbentuk pada bulan
Januari 2004 dan beranggotakan Bapak Nasirwan sebagai ketua pengelola arisan
dibantu dengan Bapak Ansori yang berperan sebagai wakil pengelola. Setiap
kelompok arisan terdiri dari 42 orang peserta. Arisan tidak diadakan dengan
undian tetapi dengan sistem lelang. Prinsip dasar arisan motor plus ialah :
1. Saling menguntungkan (tolong menolong);
2. Amanah (bijak dan bertanggung jawab); dan
3. Transparan (jujur).
Pelaksanaan pelelangan arisan motor diadakan pada tanggal 9 setiap bulannya,
pelelangan berlangsung di Jalan Sukardi hamdani Gg. Sabri Said I Nomor 62
Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Uang arisan tiap bulannya sebesar
Rp 300.000,00 selama 42 bulan, sehingga dalam setiap pertemuan uang yang
terkumpul sebesar Rp 12.600.000,00. Selama masa arisan, BPKB peserta yang
27
sudah mendapatkan sepeda motor berada pada pengelola sampai berakhirnya
kegiatan arisan motor plus tersebut.
Lahirnya arisan motor plus ini didasarkan atas pemikiran pengelola melihat
besarnya minat masyarakat akan kebutuhan skunder, yaitu sepeda motor untuk
menunjang kegiatan sehari-hari, akan tetapi masyarakat kesulitan untuk
memperolehnya, dikarnakan harganya yang tidak murah.
Banyak masyarakat yang menggunakan jasa Lembaga Pembiayaan Bank dan non
Bank seperti pemberian kredit oleh Bank atau Pembiayaan Konsumen, akan tetapi
tidak sedikit masyarakat yang merasa kesulitan untuk menggunakan jasa tersebut
karena syarat yang begitu banyak dan angsuran yang tergolong besar. Melihat
keadaan itu pengelola membentuk Arisan Motor Plus, yang syarat-syaratnya
mudah dan angsurannyapun tidak terlalu besar.
D. Kerangka Pikir
Pengelola Arisan Motor
Plus
Peserta Arisan
Hak dan Kewajiban
Bentuk wanprestasi
dan cara penyelesaian
wanprestasi
Berakhirnya
Perjanjian Arisan
Motor Plus
28
Kerangka pikir adalah alur penyelesaian masalah dari kerangka teori dan konsep.
Berdasarkan kerangka teori dan konsep di atas, maka secara singkat dapat
diuraikan kerangka pikirnya sebagai berikut:
Arisan Motor Plus ialah suatu bentuk dari kesepakatan antara beberapa pihak
yaitu pihak pengelola arisan motor dan pihak peserta arisan motor yang
didalamnya terdapat perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak sehingga
melahirkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak
Arisan Motor Plus melibatkan beberapa pihak didalamnya yaitu pengelola arisan
motor, wakil pengelola arisan motor, bendahara arisan motor dan peserta arisan
motor. Pengelola arisan motor merupakan pihak yang bertanggung jawab atas
adanya arisan motor plus, pengelola arisan motor memberikan sepeda motor
kepada setiap peserta arisan motor yang memenangkan arisan motor plus. Wakil
pengelola dan bendahara arisan motor plus ialah seseorang yang membantu
pengelola arisan motor untuk menjalankan kegiatan arisan motor plus. Peserta
arisan motor ialah seseorang yang melakukan perjanjian dengan pihak pengelola
arisan motor plus yaitui diberikan sepeda motor dan peserta arisan motor
membayar uang arisan motor ke pengelola arisan motor selama kegiatan arisan
motor plus berlangsung.
Setelah mendapatkan sepeda motor, peserta arisan motor hanya diberikan
STNKnya saja, sedangkan BPKB menjadi jaminan dan disimpan oleh pihak
pengelola arisan motor sampai berakhirnya perjanjian Arsan Motor Plus. Arisan
Motor Plus berakhir apabila semua peserta sudah mendapatkan sepeda motor.
29
Kegiatannya diawali dengan membuat perjanjian yaitu perjanjian antar pihak
pengelola arisan motor dengan pihak peserta arisan motor. Perjanjian Arisan
Motor Plus ini dibuat untuk bukti keikutsertaan Peserta Arisan motor. Pihak yang
bertindak sebagai Pengelola arisan motor dalam pembahasan ini adalah Arisan
Motor Plus yang berada di Jalan Sukardi Hamdani Gg. Sabri Said No.62 Labuhan
Ratu Bandar Lampung, sedangkan, pihak yang bertindak sebagai pihak peserta
arisan motor adalah seseorang yang mengikuti kegiatan arisan.
Setelah terjadi kesepakatan maka pihak pengelola memberitahu syarat-syarat dan
prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak peserta arisan, kemudian Pihak
pengelola mengeluarkan dokumen yang berupa kontrak Arisan Motor Plus itu
sendiri dan dokumen-dokumen tambahan antara lain berupa jadwal pembayaran
(Schedule of Payment), tanda bukti penerimaan barang (Acceptance of Receipt)
dan lain-lain. Setelah dokumen dikeluarkan, maka secara tidak langsung diantara
kedua belah pihak memiliki hubungan hukum yang menimbulkan hak dan
kewajiban yang harus di miliki dan dipenuhi, namun dalam suatu perjanjian
adakalanya salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana
mestinya yang menimbulkan wanprestasi dalam hal ini adalah pihak Peserta
Arisan, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Pengelola, maka pihak Peserta
Arisan bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan perjanjian yang
telah disepakati bersama.