KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS STATUS HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM JENDRAL SUDIRMAN SEBAGAI BADAN HUKUM MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NO. 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Oleh: RIZA KURNIAWAN ( 06400240 )

Law Dibuat: 2008-11-03 , dengan 2 file(s).

Keywords: Yayasan, Badan Hukum, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001, Tentang

Yayasan

Status badan hukum Yayasan Pendidikan Islam Jendral Sudirman (YAPI – JS) sebelum adanya

Undang – undang yayasan, diperoleh pada saat mendaftarkan akta pendirian YAPI-JS pada

Pengadilan Negeri Malang diketahui dari Turunan Putusan Pengadilan Negeri malang No.

49/Pdt.G/2002/PN.MLG. Setelah di undangkannya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001

Tentang Yayasan, yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin

melakukan kegiatan dari instansi terkait harus melakukan penyesuaian dengan Undang - Undang

Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan agar tetap diakui sebagai badan hukum.

Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk mengetahui status badan hukum

YAPI-JS yang diperoleh berdasarkan kebiasaan tersebut setelah berlakunya Undang - Undang

Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Undang - Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dengan judul Kajian

Yusridis Sosiologis Status Hukum Yayasan Pendidikan Islam Jendral Sudirman Sebagai Badan

Hukum Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan

Undang – Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah kajian yuridis sosiologis yang artinya

pembahasan yang didasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan untuk

mengkaji data yang di peroleh di lapangan berupa Anggran Dasar YAPI-JS.

Dari penelusuran data di lapangan, diperoleh hasil bahwa untuk memperoleh status badan

hukum, YAPI-JS telah menyesuaikan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Undang -

Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dilakukan dengan merubah seluruh Anggaran

Dasar yang di buat dengan Akta Notaris dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan

hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permohonan pengesahan dan

persetujuan perubahan anggaran dasar YAPI-JS. Sehingga status hukum YAPI-JS ditinjau dari

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan telah sah sebagai Badan Hukum

yang mempunyai hak dan kewajiban.

Berdasarkan asas Lex posteriori derogat lex priori, YAPI-JS belum melakukan penyesuiaan

Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 28 Tentang Tahun 2004

Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Melihat tidak ada

ketentuan Anggaran Dasar yang bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004

Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sehingga

status hukum YAPI-JS ditinjau dari Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan tetap sah sebagai

Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.