KATA PENGA NTAR - jatim.kemenag.go.id · Secara umum, arah kebijakan program dan kegiatan...

LAPORAN KEMENTERIAN AGAMA

KEMENTERIAN AGAMA RI

MENTERI AGAMA

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN AGAMA

TAHUN 2013

KATA PENGA

NTAR

JAKARTA, MEI 2014


KEMENTERIAN AGAMA


Laporan Tahunan Kementerian Agama Tahun 2013

Daftar Isi -iii-

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar i Daftar Isi iii Daftar Grafik iv Daftar Tabel v BAB I PENDAHULUAN 1 A. LATAR BELAKANG 1 B. PROFIL 3 1. Visi dan Misi 3 2. Tugas 3 3. Fungsi 4 4. Struktur 5 5. Sumber Daya Manusia (SDM) 5

BAB II PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2013 10 A. PROGRAM 10 B. ALOKASI ANGGARAN 11 1. Anggaran Berdasarkan Fungsi 12 2. Anggaran Berdasarkan Program 13 3. Anggaran Berdasarkan Satuan Kerja 14

BAB III KINERJA KEMENTERIAN AGAMA 15 A. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2013 15 1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi 16 2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program 16 3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Satuan Kerja 16 4. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja 17 5. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana 18

B. CAPAIAN KERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013 18 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kementerian Agama 18 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kementerian Agama 24 3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur Kementerian Agama 24 4. Program Pendidikan Islam 30 5. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah 37 6. Program Bimbingan Masyarakat Islam 48 7. Program Bimbingan Masyarakat Kristen 58 8. Program Bimbingan Masyarakat Katolik 63 9. Program Bimbingan Masyarakat Hindu 71 10. Program Bimbingan Masyarakat Buddha 78 11. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan

Pelatihan Kementerian Agama 84

BAB IV LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013 108

BAB V KENDALA DAN HAMBATAN 114

BAB VI PENUTUP 116


Daftar Grafik -iv-

DAFTAR GRAFIK

Hal

Grafik 1 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Lokasi Kerja 6

Grafik 2 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Pemeluk Agama 7

Grafik 3 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 7

Grafik 4 : Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan 8

Grafik 5 : Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 8

Grafik 6 : Statistik Pegawai Berdasarkan Usia 9

Grafik 7 : Statistik Pegawai Berdasarkan Jabatan 9


Daftar Tabel -v-

DAFTAR TABEL

Hal Tabel 1 : Anggaran Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Fungsi 12 Tabel 2 : Anggaran Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Program 13 Tabel 3 : Anggaran Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Satuan Kerja 14 Tabel 4 : Serapan Anggaran Tahun 2011, 2012, dan 2013 15 Tabel 5 : Realisasi Anggaran Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Fungsi 16 Tabel 6 : Realisasi Anggaran Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Program 16 Tabel 7 : Realisasi Anggaran Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Satuan Kerja 17 Tabel 8 : Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja 17 Tabel 9 : Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana 18 Tabel 10 : Capaian Kerja RKP Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2013 18 Tabel 11 : Penerima Beasiswa/Dharmasiswa Mahasiswa Asing Tahun 2013 21 Tabel 12 : Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja 25 Tabel 13 : Jangkauan Audit Kinerja Tahun 2013 26 Tabel 14 : Realisasi Anggaran Program Pendidikan Islam Tahun 2013

Berdasarkan Wilayah Kerja 30 Tabel 15 : Realisasi Anggaran Program Pendidikan Islam Tahun 2013

Berdasarkan Jenis Belanja 31 Tabel 16 : Capaian Kerja RKP Nasional Program Pendidikan Islam Tahun 2013 31 Tabel 17 : Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Penyelenggaraan Haji

dan Umrah Tahun 2013 38 Tabel 18 : Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Penyelenggaraan Haji

dan Umrah Tahun 2013 38 Tabel 19 : Capaian Kerja RKP Kementerian Program Penyelenggaraan Haji

dan Umrah Tahun 2013 38 Tabel 20 : Perbandingan Besaran BPIH Per Embarkasi Tahun 1433H/2012M

dan 1434H/2013M 41 Tabel 21 : Realisasi Anggaran Program Bimas Islam Pusat dan Daerah

Tahun 2013 49 Tabel 22 : Capaian RKP Program Bimas Islam Tahun 2013 50 Tabel 23 : Peringatan Hari Besar Islam (HBI) yang dirayakan Tahun 2013 56 Tabel 24 : Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2013 Per Wilayah Kerja 59 Tabel 25 : Capain RKP Program Bimas Kristen Tahun 2013 60 Tabel 26 : Rekapitulasi Capaian Kinerja Prioritas Kementerian Agama

Program Bimas Kristen Tahun Anggaran 2013 61 Tabel 27 : Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2013 Per Wilayah Kerja

Program Bimas Katolik Pusat dan Daerah 64 Tabel 28 : Capaian RKP Program Bimas Katolik Tahun 2013 65 Tabel 29 : Anggaran dan Realisasi Program Bimas Hindu Tahun 2013 71 Tabel 30 : Anggaran dan Realisasi Program Bimas Hindu Tahun 2013

Berdasarkan Fungsi 71


Daftar Tabel -vi-

DAFTAR TABEL

Hal Tabel 31 : Alokasi dan Realisasi Program Bimas Hindu Tahun 2013 Per

Satuan Kerja Daerah 72 Tabel 32 : Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perguruan Tinggi Hindu

sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2013 73 Tabel 33 : Capaian RKP Program Bimas Hindu Tahun 2013 74 Tabel 34 : Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama

Hindu Tahun 2013 76 Tabel 35 : Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengelolaan Urusan Agama

Hindu Tahun 2013 77 Tabel 36 : Realisasi Anggaran Program Bimas Buddha TA 2013

Berdasarkan Fungsi 78 Tabel 37 : Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2013 Berdasarkan Unit Kerja 79 Tabel 38 : Capaian RKP Program Bimas Buddha Tahun 2013 80 Tabel 39 : Capaian Kerja Program Bimas Buddha Tahun 2013 82 Tabel 40 : Realisasi Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian

Agama Tahun 2013 Berdasarkan Fungsi 85 Tabel 41 : Realisasi Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian

Agama Tahun 2013 Berdasarkan Jenis Belanja 85 Tabel 42 : Capaian Kinerja RKP Dukungan Manajamen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Balitbang dan Diklat 2013 86 Tabel 43 : Capaian Kinerja RKP Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Kehidupan Keagamaan Tahun 2013 87 Tabel 44 : Produkr Kegiatan Pengembangan Litbang Kehidupan Keagamaan

Tahun 2013 90 Tabel 45 : Capaian Kinerja RKP Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Pendidikan Agama dan Keagamaan Tahun 2013 91 Tabel 46 : Produk Kegiatan Pengembangan Litbang Pendidikan Agama dan

Keagamaan Tahun 2013 94 Tabel 47 : Capaian Kinerja RKP Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Lektur dan Khazanah Keagamaan Tahun 2013 95 Tabel 48 : Produk Kegiatan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan

Tahun 2013 97 Tabel 49 : Capaian RKP Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 2013 98 Tabel 50 : Kegiatan Lajnah Pentashihan Al-Qur’an Tahun 2013 98 Tabel 51 : Produk Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 99 Tabel 52 : Capaian RKP Diklat Tenaga Administrasi Tahun 2013 101 Tabel 53 : Capaian Kegiatan Diklat tenaga Admnistrasi Tahun 2013 102 Tabel 54 : Capaian RKP Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Diklat Tenaga

Teknis Keagamaan Tahun 2013 103 Tabel 55 : Capaian Kegiatan Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan

Keagamaan Tahun 2013 104 Tabel 56 : Produk Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Pusdiklat

Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan 2013 107


BAB I PENDAHULUAN 1

BAB I

PENDAHULUAN

Arah kebijakan pogram

dan kegiatan Kementerian

Agama mengacu kepada

Perpres 5/2010 tentang

RPJMN 2010 – 2014

Kementerian Agama

berupaya

mengembangkan

berbagai program dan

kegiatan di bidang

keagamaan

A. Latar Belakang

Secara umum, arah kebijakan program dan kegiatan pemerintah, termasuk Kementerian Agama, adalah untuk memenuhi tuntutan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yang di dalamnya menjelaskan mengenai berbagai permasalahan, arah kebijakan, sasaran, tujuan, program dan kegiatan pokok dari berbagai program pembangunan, termasuk pembangunan bidang agama.

Menteri Agama didampingi Wakil Menteri Agama bersama pejabat eselon I dan II Kemenag Pusat, usai upacara peringatan HAB ke 67 Kemenag, di Gedung Kemenag, Jl.Lapangan Banteng Barat No.3-4. Jakarta, Kamis (3/1)

Untuk memenuhi tuntutan RPJMN 2010-2014tersebut, Kementerian Agama terus berupaya mengembangkan berbagai program dan kegiatan di bidang keagamaan, baik yang terkait dengan pelayanan keagamaan, penciptaan kerukunan umat beragama, pendidikan agama dan keagamaan maupun penguatan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang meliputi antara lain: pengembangan kapasitas kelembagaan, penyiapan dan pengembangan berbagai perangkat sistem dan instrumen pelayanan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, dan peningkatan sistem pengawasan internal, dalam rangka mewujudkan kinerja Kementerian Agama yang profesional, transparan dan akuntabel.


BAB I PENDAHULUAN 2

Laporan Tahunan

sebagai bentuk

pertanggungjawaban

Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi Kementerian

Agama Selama Tahun 2013

Menag Suryadharma Ali didampingi Sekjen Kemenag Bahrul Hayat saat menerima Duta Besar Inggris untuk Indonesia Mark Canning, di ruang kerja Menag, Gedung Kemenag, Jl.Lapangan Banteng Barat, Jakarta, Kamis (2/5).

Menteri Agama Suryadharma Ali bersama pejabat eselon I dan II di lingkunganKementerian Agama pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama Tahun 2013 di Jakarta (27/9)

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama selama tahun 2013dan sebagai informasi kepada masyarakat, perlu disampaikan Laporan Tahunan Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2013, yang berisi tentang pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran dan kinerja Kementerian Agama Tahun 2013 yang dicapai selama satu tahun tersebut.


BAB I PENDAHULUAN 3

Visi dan Misi Kementerian

Agama sesuai dengan KMA

2/2010 tentang Rencana

Strategis Kementerian

Agama 2010 - 2014

Berdasarkan Perpres

24/2010, tugas

Kementerian Agama

adalah menyelenggarakan

urusan di bidang

keagamaan dalam

pemerintahan untuk

membantu Presiden

dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara

B. Profil

1. Visi dan Misi

Sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010, visi dan misi Kementerian Agama sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin.

Misi

a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. c. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah,

perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. e. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih

dan berwibawa.

2. Tugas

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, tugas Kementerian Agama adalah menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Menag Suryadharma Ali menyaksikan penandatangan sumpah janji Rektor UIN dan Ketua STAIN pada acara pelantikan pejabat eselon I dan II yang berlangsung di Operation Room Kemenag, Jl.Lapangan Banteng Barat, Jakarta, Rabu (2/5)


BAB I PENDAHULUAN 4

Fungsi Kementerian

Agama tertuang pada PMA

10/2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja

Kementerian Agama

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010, Kementerian Agama mempunyai fungsi:

a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan;

b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;

c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;

e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai daerah.

Para Pejabat Eselon III dan IV pada Sekretariat Jenderal dan Balitbang-Diklat Kementerian Agama sedang diambil sumpah oleh Sekjen Kemenag Bahrul Hayat dalam Pelantikan di Operation Room, Kemenag, Jakarta, Jumat (19/07).

Menteri Agama Suryadharma Ali memberikan penghargaan kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, dinilai memiliki kepedulian terhadap pendidikan Islam. Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada malam tasyakuran peringatan Hari Amal Bhakti ke 67 Kemenag, di aula HM Rasyidi, Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat, Kamis (3/1)


BAB I PENDAHULUAN

Pegawai Kementerian

Agama tahun 2013

berjumlah 226.027 orang

yang tersebar dari tingkat

pusat s.d tingkat daerah

4. Struktur

Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, struktur Kementerian Agama sebagai

5. Sumber Daya Manusia (SDM)

Agama Tahun 201berjumlah 2sampai daerah, baik yang terdapat di instansi vertikal (Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota) maupun yang terdapat di Unit Pelaksana Teknis.


Struktur

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama NoTahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, struktur Kementerian Agama sebagai berikut:

STRUKTUR KEMENTERIAN AGAMA

Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan statistik pegawai Kementerian Agama Tahun 2013, pegawai Kementerian Agama berjumlah 226.027 orang yang tersebar dari tingkat pusat sampai daerah, baik yang terdapat di instansi vertikal (Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota) maupun yang terdapat di Unit Pelaksana Teknis.

5

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, struktur Kementerian Agama

STRUKTUR KEMENTERIAN AGAMA

Berdasarkan statistik pegawai Kementerian , pegawai Kementerian Agama

dari tingkat pusat sampai daerah, baik yang terdapat di instansi vertikal (Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota) maupun yang terdapat di Unit


BAB I PENDAHULUAN

Kanwil Kemenag Prov

mempunyai pegawai

terbanyak, karena

dimasukkan ke dalamnya

pegawai pada Kankemenag

Kab/Kota, KUA, dan

Madrasah

Agama berdasarkan lokasi kerja, agama, jenis kelamin, golongan, tingkat pendidikan, usia, dan jabatan.

a.


Berikut secara rinci komposisi pegawai KeAgama berdasarkan lokasi kerja, agama, jenis kelamin, golongan, tingkat pendidikan, usia, dan jabatan.

a. Berdasarkan Lokasi Kerja

Berdasarkan lokasi kerja yang meliputi Pusat, Kantor Wilayah Provinsi, Kantor Kabupatan/ Kota, Lajnah, Balai, KUA dan Madrasah Negeritermasuk Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAN) yaitu Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAKN), Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN), dan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN)pegawai sebagaimana grafik berikut.

Grafik 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Lokasi Kerja

b. Berdasarkan Pemeluk Agama

Secara nasional, pegawai Kementerian Agama paling banyak beragama Islam sebesar 9sedangkan yang paling sedikit beragama Buddha sebesar 0,33%. Secara rinci jumlah pegawai berdasarkan Agama yaitu Islam sebanyak 211.898 orang, Kristen sebanyak 7.003 orang, Katolik sebanyak 4.098 orang, Hindu sebanyak 2.290 orang, dan Buddha sebanyak 738 orang.pegawai Kementerian Agama berdasarkan pemeluk agama dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

2.888

205.189

6.651

4.174

485

219

55164

777

5.184

241

PUSAT KANWIL IAIN

STAKN STAHN STABN

BDK UIN IHDN

6

Berikut secara rinci komposisi pegawai Kementerian Agama berdasarkan lokasi kerja, agama, jenis kelamin, golongan, tingkat pendidikan, usia, dan jabatan.

yang meliputi Kantor Kantor Kabupatan/ Madrasah Negeri,

termasuk Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAN) yaitu Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN),

TAKN), Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN), dan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN), komposisi

Lokasi Kerja

Kementerian Agama beragama Islam sebesar 93,75%

beragama Buddha . Secara rinci jumlah pegawai

berdasarkan Agama yaitu Islam sebanyak 211.898 orang, Kristen sebanyak 7.003 orang, Katolik

98 orang, Hindu sebanyak 2.290 orang, dan Buddha sebanyak 738 orang. Komposisi pegawai Kementerian Agama berdasarkan pemeluk agama dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

2.888

STAIN

BLA


BAB I PENDAHULUAN

Pegawai Kementerian

Agama sebagian besar

beragama Islam yaitu 93%

Berdasarkan jenis kelamin,

Pegawai Kementerian

Agama hampir sama antara

laki-laki dan perempuan

yaittu 51% dan 49%


Grafik 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pemeluk

c. Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, Komposisi pegawai Kementerian Agama terdiri dari laki115.575 orang (51%) dan perempuan 110.452orang (49%).

Grafik 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan

d. Berdasarkan Golongan

Pegawai Kementerian Agama dilihat bgolongan/kepangkatan yang terbgolongan III yaitu 143.324 oranggolongan IV sebanyak 42.345 orang dan golongan II sebanyak 39.594 orang, sedangkan kepangkatan paling sedikit adalah golongan I 764 orang (0,34%).

93,75%

3,10%1,81% 1,01%

0,33%

Islam Kristen Katolik Hindu

49%

51%

LAKI-LAKI PEREMPUAN

7

Pemeluk Agama

Berdasarkan jenis kelamin, Komposisi pegawai laki-laki sebanyak

perempuan 110.452

Jenis Kelamin

dilihat berdasarkan kepangkatan yang terbanyak adalah

orang (63%), diikuti golongan IV sebanyak 42.345 orang dan golongan

sedangkan golongan golongan I yaitu

Hindu Buddha

49%

PEREMPUAN


BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan golongan,

Pegawai Kementerian

Agama sebanyak 63%

berada pada golongan III

Pegawai Kementerian

Agama paling banyak

berpendidikan S1 yaitu

sebanyak 122.272 Orang


Grafik 4 Statistik Pegawai Berdasarkan

e. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Bila dilihat dari tingkat pendidikan, pKementerian Agama terbanyakberpendidikan S-1 yaitu 122.272 orangyang paling sedikit adalah lulusan Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) yaitu Komposisi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 5 Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

f. Berdasarkan Usia

Pegawai Kementerian Agama, dilihat berdasarkanusia, yang paling banyak adalah pegawai yang berusia antara 40 s.d. 49 tahun yaitu (46,79%), sedangkan yang paling sedikitbawah 24 tahun yaitu 127 orangKomposisi pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada grafik berikut.

GOL I; 764

GOL II;

39.594

GOL III;

143.324

GOL IV;

42.345

-

50.000

100.000

150.000

690 684

23.272 28.962

122.272

DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

8

Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan

Bila dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai banyak adalah orang, sedangkan lulusan Sekolah

yaitu 690 orang. dapat dilihat pada grafik berikut.

Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

, dilihat berdasarkan adalah pegawai yang

yaitu 105.758 orang sedangkan yang paling sedikit berusia di

orang (0,06%). omposisi pegawai berdasarkan usia dapat dilihat

122.272

17.500

1.495

DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN


BAB I PENDAHULUAN

Pegawai Kementerian

Agama paling banyak

berusia 40 s.d 49 tahun

yaitu sebanyak 46,79%

Pegawai Kementerian

Agama paling banyak adalah

jabatan fungsional Guru

yaitu sebanyak 62%

100.000

120.000

140.000

160.000



g. Berdasarkan Jabatan

Jabatan pada pegawai Kementerian Agama terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Umum, dan Jabatan Fungsional Tertentu. Jabatan terbanyak adalah Jabatan Fungsionalyaitu 140.936 orang (62%). Sedangkan Fungsional Tertentu yang masih minim Analis Kepegawaian sebanyak 354 orang, Widyaiswara 345 orang, Perencana 307 orang, Pustakawan 257 orang, Auditor 172 orang, Pranata Komputer 146 orang, Arsiparis 40 Humas 133 orang, Peneliti 146 orang, Litkayasa 42 orang, Dokter 34 orang, Statistisi Perawat 10 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.


127 7.205

77.308

105.758

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

< 24 th 24 - 29

th

30 - 39

th

40 - 49

th

DATA PEGAWAI BERDASARKAN USIA

9.794

47.505

9.925

140.936

5.177 6.078

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

9

Statistik Pegawai Berdasarkan Usia

Kementerian Agama terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Umum, dan Jabatan Fungsional Tertentu. Jabatan yang terbanyak adalah Jabatan Fungsional Tertentu Guru

. Sedangkan Jabatan masih minim antara lain

sebanyak 354 orang, 345 orang, Perencana 307 orang,

Pustakawan 257 orang, Auditor 172 orang, Pranata 146 orang, Arsiparis 40 orang, Pranata

Humas 133 orang, Peneliti 146 orang, Litkayasa 42 Statistisi 10 orang dan

omposisi pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Statistik Pegawai Berdasarkan Jabatan

105.758

30.516

5.113

49 50 - 57

th

> 57 th

DATA PEGAWAI BERDASARKAN USIA

6.078 4.534 2.078


BAB II PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2013 10

BAB II PROGRAM DAN ANGGARAN

TAHUN 2013

Program Kementerian

Agama sebagaimana

diamanatkan dalam

Peraturan Presiden Nomor

24 Tahun 2010

A. PROGRAM

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Program Kementerian Agama meliputi:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama;

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama;

4. Program Pendidikan Islam; 5. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah; 6. Program Bimbingan Masyarakat Islam; 7. Program Bimbingan Masyarakat Kristen; 8. Program Bimbingan Masyarakat Katolik; 9. Program Bimbingan Masyarakat Hindu;

10. Program Bimbingan Masyarakat Buddha; 11. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan

Pelatihan Kementerian Agama.

Program-program tersebut menggambarkan ruang lingkup tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam rangka pembangunan bidang agama.

Sekjen Kemenag Bahrul Hayat bersama Dirjen Pendidikan Islam Nur Syam dan sejumlah pejabat eselon II menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi VIII DPR-RI, di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/2)



anggaran Kementerian

Agama mengalami

perubahan melalui

APBN-P Tahun 2013

menjadi sebesar

Rp45.841.582.124.000,-

Kesebelas program tersebut dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan strategis yang secara umum meliputi fungsi agama, fungsi pendidikan dan fungsi pelayanan umum yang dilaksanakan dengan dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2013.

Sekjen Kemenag disaksikan Jazuli Juwaini menandatangani kesimpulan rapat seusai RDP dgn Komisi VIII DPR ttg Evaluasi Pelaksanaan APBN 2012, Kinerja Setjen & Ditjen Pendis, serta Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK Th 2012 di Gdg. Nusantara II, Selasa (2/4).

B. ALOKASI ANGGARAN

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013, Kementerian Agama memperoleh alokasi anggaran APBN sebesar Rp43.982.901.911.000,-, yang selanjutnya mengalami perubahan melalui APBN-P tahun 2013 menjadi Rp45.841.582.124.000,-.

Wamenag Nasaruddin Umar didampingi Sekjen Kemenag Bahrul Hayat dan sejumlah pejabat eselon I menghadiri rapat kerja gabungan dengan komisi VIII DPR-RI, di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (8/4)



Berdasarkan fungsinya,

anggaran Kementerian

Agama tahun 2013

sebagian besar

dialokasikan untuk

fungsi pendidikan yaitu

sebesar 85,59% dari

total anggaran

Postur anggaran Kementerian Agama tahun 2013 berdasarkan fungsi, program dan satuan kerja adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Berdasarkan Fungsi

Anggaran Kementerian Agama tahun 2013dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum, fungsi agama, dan fungsi pendidikan, dengan rincian sebagaimana dimuat pada tabel 1.

Tabel 1 Anggaran Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Fungsi (dalam rupiah)

NO FUNGSI ALOKASI

Rp %

1. Pelayanan Umum 2.561.585.196.000 5,58

2. Agama 4.043.158.685.000 8,82

3. Pendidikan 39.236.838.243.000 85,59

JUMLAH 45.841.582.124.000 100,00

Sesuai dengan besarnya ruang lingkup dan sasaran serta prioritas nasional yang hendak dicapai, maka anggaran terbesar dialokasikan untuk fungsi pendidikan, yaitu sebesar Rp39.236.838.243.000,-(tiga puluh sembilan trilyun dua ratus tiga puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau 85,59%, yang meliputi pendidikan umum berciri khas agama (RA, MI, MTs, dan MA), pendidikan agama di sekolah, dan pendidikan keagamaan, baik pada jalur formal maupun non formal, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, termasuk di dalamnya pembayaran gaji pendidik dan tenaga kependidikan.

Untuk fungsi agama, dialokasikan sebesar Rp4.043.158.685.000,- (empat trilyun empat puluh tiga milyar seratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau 8,82%, yang meliputi pembinaan dan pelayanan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu, termasuk di dalamnya pembinaan kerukunan umat beragama dan penyelenggaraan haji dan umrah.

Selain kedua fungsi tersebut, anggaran Kementerian Agama juga dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum sebesar Rp2.561.585.196.000,- (dua



Program yang

mendapat alokasi

anggaran terbesar pada

Kementerian Agama

tahun 2013 adalah

Program Pendidikan

Islam sebesar 81,23%

trilyun lima ratus enam puluh satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 5,58%, yang meliputi pemenuhan gaji pegawai, serta biaya pembangunan, pemeliharaan, dan operasional perkantoran.

2. Anggaran Berdasarkan Program

Berdasarkan program, anggaran terbesar Kementerian Agama dialokasikan pada Program Pendidikan Islam yang digunakan untuk membiayai upaya peningkatan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan.

Anggaran terbesar kedua dialokasikan pada Program Bimbingan Masyarakat Islam yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan operasional Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, penyuluhan agama, pengelolaan zakat, pengelolaan wakaf, dan pembinaan keagamaan lainnya.

Berdasarkan program, anggaran Kementerian Agama tahun 2013 dialokasikan untuk 11 (sebelas) Program, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.


Berdasarkan Program

NO PROGRAM ANGGARAN (Rp) (%)

1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1.789.376.022.000 3,90

2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 144.022.738.000 0,31

3

Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur

148.539.939.000 0,32

4 Bimbingan Masyarakat Islam 3.013.954.455.000 6,57

5 Pendidikan Islam 37.238.256.275.000 81,23

6 Bimbingan Masyarakat Kristen 1.041.646.781.000 2,27

7 Bimbingan Masyarakat Katolik 570.596.467.000 1,24

8 Bimbingan Masyarakat Hindu 617.818.802.000 1,35

9 Bimbingan Masyarakat Buddha 228.413.309.000 0,50

10 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umroh

566.175.095.000 1,24

11 Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan

482.782.241.000 1,05

JUMLAH 45.841.582.124.000 100,00



3. Anggaran Berdasarkan Satuan Kerja

Sesuai dengan karakteristik organisasi Kementerian Agama serta dalam rangka mendekatkan layanan pada masyarakat, anggaran Kementerian Agama sebesar 93,06% dialokasikan pada satuan kerja daerah yang meliputi 33 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, 479 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, 65 Perguruan Tinggi Agama Negeri, 3.893 Madrasah Negeri, 13 Balai Diklat Keagamaan, 3 Balai Litbang Agama, dan 1 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Sedangkan untuk satuan kerja pusat hanya dialokasikan sebesar 6,94% untuk 10 satuan kerja Unit Eselon I.

Alokasi anggaran Kementerian Agama tahun 2013 berdasarkan satuan kerja dapat dilihat secara rinci pada tabel 3.


Berdasarkan Satuan Kerja

NO WILAYAH/SATUAN KERJA ALOKASI (Rp) (%)

SATKER PUSAT 3.134.048.775.000 6,84

1 Sekretariat Jenderal 333.987.624.000 0,73

2 Inspektorat Jenderal 148.539.939.000 0,32

3 Ditjen Bimas Islam 355.799.608.000 0,78

4 Ditjen Pendidikan Islam 1.457.575.757.000 3,18

5 Ditjen Bimas Kristen 121.611.351.000 0,27

6 Ditjen Bimas Katolik 110.892.853.000 0,24

7 Ditjen Bimas Hindu 89.246.940.000 0,19

8 Ditjen BImas Buddha 92.406.496.000 0,20

9 Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

248.566.901.000 0,54

10 Badan Litbang dan Diklat 175.421.306.000 0,38

SATKER DAERAH 42.707.533.349.000 93,16

1 Kanwil Kemenag Provinsi, Kankemenag Kab/Kota, dan Madrasah Negeri

37.185.352.950.000 81,12

2 Perguruan Tinggi Agama Negeri 5.207.351.031.000 11,36

3 Balai Diklat 240.233.834.000 0,52

4 Balai Litbang 50.054.380.000 0,11

5 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

17.072.721.000 0,04

6 Atase Haji 1.500.000.000 0,01

7 KMHI 5.968.433.000

JUMLAH 45.841.611.124.000 100,00


BAB III LAPORAN KINERJA 15

BAB III

KINERJA KEMENTERIAN AGAMA

Realisasi anggaran pelaksanaan program

dan kegiatan Kementerian Agama per

31 Desember 2013 adalah Rp41.796.407.210.301

A. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 201 3

Secara umum program dan kegiatan Kementerian Agama Tahun 2013 dapat dilaksanakan sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan, baik pada prioritas nasional RKP maupun prioritas Kementerian Agama. Adapun realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Agama tahun 2013 adalah Rp41.796.407.210.301,- (Empat puluh satu triliyun tujuh ratus sembilan puluh enam milyar empat ratus tujuh juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus satu rupiah) atau 91,18% dari total anggaran sebesar Rp45.841.582.124.000,- (empat puluh lima triliyun delapan ratus empat puluh satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).

Sekretaris Jenderal Kemenag Bahrul Hayat sedang berbicara di hadapan anggota Komisi VIII mengenai pembahasan perubahan RKA KL RUU perubahan APBN TA 2013 digedung DPR Nusantara II , Jakarta, (30/5)

Serapan anggaran tersebut turun jika dibandingkan

dengan serapan anggaran tahun 2011 dan 2012 yang mencapai 93,53% dan 92,95% dari total anggaran.

Tabel 4 Serapan Anggaran Tahun 2011, 2012 dan 2013

NO TAHUN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) %

1. 2011 35.506.282.990.000 33.248.990.855.694 93,53

2. 2012 39.782.381.546.785 36.978.918.798.359 92,95

3. 2013 45.841.582.124.000 41.796.407.210.301 91,18

Berikut secara rinci realisasi anggaran Kementerian Agama berdasarkan fungsi, program dan satuan kerja.



Realisasi penyerapan anggaran terbesar terjadi pada fungsi pendidikan yaitu mencapai 91,63%

Persentase terbesar realisasi anggaran

berdasarkan program ada di Bimas Katolik

94,83%

1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi

Realisasi penyerapan anggaran terbesar terjadi pada fungsi pendidikan yaitu mencapai 91,63%, disusul oleh fungsi agama sebesar 91,03%, dan fungsi pelayanan umum sebesar 84,41%.

Secara rinci realisasi anggaran Kementerian Agama tahun anggaran 2013 berdasarkan fungsi dapat dilihat pada tabel 5

Tabel 5 Realisasi Anggaran Kementerian Agama

Tahun Anggaran 2013 Berdasarkan Fungsi

FUNGSI ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) %

Pel. Umum 2.562.929.971.000 2.162.226.540.814 84,41

Agama 4.062.647.520.000 3.680.292.053.995 91,03

Pendidikan 39.237.458.883.000 35.953.888.615.492 91,63

TOTAL 45.863.036.374.000 41.796.407.210.301 91,18

2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Realisasi penyerapan anggaran tahun 2013

berdasarkan program yaitu sebagaimana dimuat pada tabel berikut


Tahun Anggaran 2013 Berdasarkan Program

NO PROGRAM ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) %

1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1.789.376.022.000 1.507.626.191.741 84,25

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

144.022.738.000 126.767.894.090 88,02

3 Pengawasan & Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

148.539.939.000 111.133.134.295 74,82

4 Bimbingan Masyarakat Islam 3.013.954.455.000 2.782.854.564.857 92,33

5 Pendidikan Islam 37.238.256.275.000 34.114.392.108.986 91,61

6 Bimbingan Masyarakat Kristen 1.041.646.781.000 907.271.094.023 87,10

7 Bimbingan Masyarakat Katolik 570.596.467.000 541.103.960.948 94,83

8 Bimbingan Masyarakat Hindu 617.818.802.000 528.317.481.894 85,51

9 Bimbingan Masyarakat Budha 228.413.309.000 180.264.605.323 78,92

10 Penyelenggaraan Haji dan Umrah

566.175.095.000 472.164.959.973 83,40

11 Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan

482.782.241.000 408.109.804.511 84,53

JUMLAH 45.841.582.124.000 41.796.407.210.301 91,18

3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Satuan Kerja

Secara umum penyerapan anggaran Kementerian Agama Tahun 2013 berdasarkan satuan kerja cukup baik.



Total penyerapan anggaran pada satuan kerja daerah mencapai

91,96%, sedangkan pada satuan kerja pusat mencapai 80,08%

Berdasarkan satuan kerja, total penyerapan anggaran pada satuan kerja pusat mencapai 80.08%, sedangkan pada satuan kerja daerah mencapai 91,96%, dengan rincian sebagai berikut:


Tahun Anggaran 2013 Berdasarkan Satuan Kerja

NO FUNGSI ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) (%)

SATKER PUSAT 3.134.048.775.000 2.509.817.033.740 80,08

1. Sekretariat Jenderal 333.987.624.000 289.407.603.788 86,65

2. Inspektorat Jenderal 148.539.939.000 111.133.134.295 74,82

3. Ditjen Bimas Islam 355.799.608.000 281.524.169.465 79,12

4. Ditjen Pendidikan Islam 1.457.575.757.000 1.112.973.173.538 76,36

5. Ditjen Bimas Kristen 121.611.351.000 116.401.409.660 95,72

6. Ditjen Bimas Katolik 110.892.853.000 100.556.060.643 90,68

7. Ditjen Bimas Hindu 89.246.940.000 77.979.645.325 87,38

8. Ditjen Bimas Buddha 92.406.496.000 68.041.869.264 73,63

9. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

248.566.901.000 203.312.789.864 81,79

10. Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan

175.421.306.000 148.487.177.898 84,65

SATKER DAERAH (INST. VERTIKAL & UPT) 42.707.533.349.000 39.280.976.865.876 91.98

1 Kanwil Kemenag Prov., Kankemenag Kab/Kota, dan Madrasah Negeri

37.185.352.950.000 34.763.991.525.638 93.49

2 PTAN 5.207.351.031.000 4.256.112.777.164 89.73

3 Balai Diklat 240.233.834.000 243.917.856.393 101.53

4 Balai Litbang 50.054.380.000 84.03

5 Lajnah Pentashih Al-Quran

17.072.721.000 15.704.770.220 91.99

6 Atase Haji 1.500.000.000 1.249.936.461 83.33

7 KMHI 5.968.433.000 - -

JUMLAH 45.841.582.124.000 41.796.407.210.301 91.18

4. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Sedangkan menurut jenis belanja, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

NO URAIAN JENIS ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %

1. Belanja Pegawai 21.364.780.854.000 20.540.487.509.109 96.14

2. Belanja Barang 8.314.205.326.800 7.042.066.475.522 84.70

4. Belanja Modal 3.338.951.946.200 2.658.447.360.191 79.62

5. Belanja Bantuan Sosial 12.823.643.997.000 11.555.405.865.479 90.11

Jumlah 45.841.582.124.000 41.796.407.210.301 91.18



Target RKP pada Program Dukungan

Manajemen dan pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kementerian Agama tercapai dengan baik

5. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2013 berdasarkan sumber dana dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

KETERANGAN ANGGARAN REALISASI %

Rupiah murni 44.263.224.116.000 40.845.312.747.103 92.28

Pinjaman luar negeri 372.700.836.000 101.395.986.231 27.21

Rupiah murni pendamping 81.298.378.000 63.268.244.134 77.82

PNBP 348.565.685.000 258.020.131.772 74.02

BLU 599.702.604.000 486.889.629.461 81.19

Hibah luar negeri 119.030.000.000 - -

Hibah langsung dalam negeri 57.060.505.000 41.520.471.600 72.77

TOTAL 45.841.582.124.000 41.796.407.210.301 91.18

B. CAPAIAN KERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013

Secara umum sasaran program dan kegiatan Kementerian Agama Tahun 2013 dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun prioritas Kementerian Agama.

Capaian kerja Kementerian Agama pada masing-masing program sesuai target RKP dan prioritas Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

Target RKP pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama tercapai dengan baik, yang meliputi kegiatan Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu dan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama.

Tabel 10 Capaian Kinerja RKP Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2013

NO KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN %

A Pembinaan Pend . Agama & Pend. Keagamaan Khonghucu 1. Kualitas Pendidikan Agama

dan Keagamaan Khonghucu 1 Paket 1 Paket 100

2. Tunjangan Penyuluh Agama Konghucu Non PNS 100 Orang 100 Orang 100




B Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 1. Bantuan Operasional Forum

Komunikasi Kerukunan Umat Beragama:

- Provinsi 33 FKUB 33 FKUB 100 - Kabupaten 461 FKUB 461 FKUB 100

2. Bantuan Sekber Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten/Kota

35 Unit 35 Unit 100

3. Pembinaan & Pengembangan Kerukunan Umat Beragama 15 Kegiatan 15 Kegiatan 100

Presiden RI, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pengarahan kepada peserta Silatnas FKUB ke IV tahun 2013 di Istana Negara (11/11)

Menag Suryadharma Ali Membuka Tirai Penutup Papan Nama sebagai Tanda Peresmian Penggunaan Gedung Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kupang, NTT, Senin (27/5)

Di samping target RKP tersebut di atas,

Kementerian Agama juga telah melaksanakan kegiatan pengembangan kerukunan umat beragama, baik di dalam maupun di luar negeri, antara lain: interfaith dialogue yang bersifat bilateral, yaitu



1) Indonesia-Poland Cross Cultural Program, 2) Interfaith Dialogue and Development RI-Kanada, 3) Interfaith Dialogue RI-Austria pada tanggal 25-28 September 2013 di Bali dengan tema “Inclusive Religiosity: Women Narration In Interfaith Engagements”.

Sedangkan interfaith dialogue yang bersifat regional, antara lain: 1) pertemuan berkala dengan parlemen Uni Eropa di bawah program Indonesian Interfaith Scholarship (IIS); 2) Kementerian Agama bekerjasama dengan KBRI Brussel telah menyelenggarakan kegiatan Indonesian Interfaith Scholarship (IIS) pada tanggal 17 Agustus sampai dengan 1 September 2013 yang berlangsung di Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Denpasar.

Sekjen Kemenag Bahrul Hayat menerima cindera mata dari delegasi Negara Republik Serbia saat Pembukaan Indonesia-Serbia Bilateral Interfaith Dialogue (ISBID) II di kantor Kemenag Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (23/10)

Untuk kegiatan kerjasama luar negeri, telah dilakukan pemberian beasiswa/dharmasiswa S1, S2 dan S3 kepada mahasiswa asing dalam bentuk uang kuliah, biaya hidup, uang buku, dan asuransi kesehatan, dari jumlah mahasiswa sebanyak 189 orang yang terdiri dari mahasiswa perpanjangan dari tahun sebelumnya sebanyak 143 orang dan mahasiswa baru pada tahun 2013 sebanyak 46 orang yang berasal dari Yaman, Sudan, Thailand, Albania, Bulgaria, Afganistan, Italia, Somalia, Rusia, Kamboja, Phillipina, dan Vietnam. Rincian data penerima beasiswa dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 11 Penerima Beasiswa/Dharmasiswa

Mahasiswa Asing Tahun 2013

NO Negara Jumlah Mahasiswa

PROGRAM S1 S2 S3

1 Thailand 55 48 7 2 Rusia 30 17 13 3 Phillipina 10 7 2 1 4 Sudan 13 6 3 4 5 Somalia 11 10 1 6 Iran 2 1 1 7 Yaman 1 1 8 Mali 1 1 9 Timor Leste 10 10

10 Afrika Selatan 2 2 11 Madagaskar 8 8 12 Papua New Guinea 1 1 13 Slovakia 1 1 14 Ukraina 1 1 15 Albania 1 1 16 Bulgaria 2 2 17 Kamboja 9 9 18 Aljazair 5 5 19 Afghanistan 3 3 20 Italia 1 1 21 Vietnam 22 22 Total 189 152 30 7

. Selain itu, Kementerian Agama juga turut serta

dalam program Tri Manunggal Membangun Desa (TMMD) bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan BKKBN melalui pembinaan/ penyuluhan spiritual terhadap masyarakat serta pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang bersifat keagamaan di beberapa daerah antara lain Boyolali, Wakatobi, Sidoarjo, Narmada, Lampung Utara, dan Banjar.

Dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik, Kementerian Agama telah melakukan kegiatan, antara lain: 1) Penyusunan naskah akademik Rencana Strategis

Kementerian Agama 2015-2019; 2) Peningkatan kualitas laporan keuangan dengan

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui: - Persiapan penyusunan laporan keuangan

berbasis akrual dengan penyiapan perangkat hukum, SDM dan sistem informasi;

- Pendampingan dan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan;

- Pembentukan Tim Inventarisasi Aset Tetap;



Keberhasilan dalam penataan organisasi

yaitu Alih Status 5 STAIN menjadi IAIN, dan 2 IAIN

menjadi UIN, serta penambahan struktur

pada Ditjen Penyelenggaraan Haji

dan Umrah

3) Pemenuhan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran melalui Sistem Monitoring Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Anggaran (Sismontep);

4) Percepatan reformasi birokrasi antara lain melalui: - Penandatanganan Berita Acara Validasi

Peringkat dan Nilai Jabatan; - Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online.

Suasana upload dokumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi(PMPRB) di lingkungan Kementerian Agama (28/3)

- Piloting project sistem asesmen dan manajemen pegawai melalui rekrutmen CPNS berdasarkan ISO 9001:2008;

5) Penataan organisasi antara lain: - Terbitnya PMA Nomor 80 Tahun 2013

mengenai penambahan struktur pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

- Alih status 5 STAIN menjadi IAIN; - Alih Status 2 IAIN menjadi UIN.

Menag Suryadharma Ali disaksikan Wagub Jatim Syaifullah Yusuf, Dirjen Pendis Nur Syam, Rektor UIN Abd. A'la dan Kakanwil Jatim Sudjak saat menandatangani Prasasti Peresmian UIN Sunan Ampel Surabaya, Rabu, (4/12)



Kementerian Agama telah mengembangkan

beberapa sistem informasi yang

digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas kepemerintahan

6) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi berbasis web meliputi: - Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

(SIMPEG), termasuk pemutakhiran data PNS melalui update data pada SIMPEG yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja pusat dan daerah.

- Monitoring Pelaksanaan Anggaran secara Elektronik (e-MPA);

- Sistem Informasi Manajemen Surat dan Arsip (SIMSA);

- Sistem Informasi Data Manajemen Pengadaan (SIDMP);

- Sistem Informasi Realisasi Anggaran (SIRA); - Sistem Informasi Manajemen Dokumen

(e-Dokumen); - Sistem Informasi Kliping Berita Kementerian

Agama (e-Kliping); - Sistem Informasi Produk Hukum.

7) Penguatan peran dan eksistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pusat dan daerah;

8) Pembentukan sub agensi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada satuan kerja daerah;

9) Konsolidasi dan koordinasi internal terkait dengan SDM pengadaan dan paket pelelangan yang akan dilaksanakan tahun 2014 sebagai pelaksanaan Perpres Nomor 70 tahun 2012 dan PMA Nomor 75 tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Agama.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bahrul Hayat, Ph.D bersalaman dengan peserta didampingi Karo Kepegawaian Dr. Mahsusi usai memberikan pengarahan pada Pembukaan Konsinyasi dan Validasi Data PNS Kementerian Agama di Jakarta, Senin Malam (7/10)



Dalam rangka mengisi kebutuhan SDM terkait dengan analisis kebutuhan pegawai untuk mendukung pelayanan dan memenuhi kebutuhan SDM, serta pengembangan satker pada Kementerian Agama, pada tahun 2013 telah dilakukan Penerimaan CPNS menggunakan sistem Lembar Jawaban Komputer (LJK) dengan komposisi naskah soal terdiri dari Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB). Jumlah CPNS yang lulus untuk formasi umum berjumlah 269 orang.

Sekjen Kemenag, Bahrul Hayat, bersama Kepala BKN dan Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan dan RB dalam RDP dengan Komisi VIII DPR RI tentang Proses Penyelesaian Pengangkatan Tenaga Honorer K1 dan K2 di Lingkungan Kemenag RI, Jakarta, Senin (08/07)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Kementerian Agama

Pengelolaan sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Kementerian Agama yang telah dilaksanakan melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Aparatur yang sesuai dengan tuntutan dan standar kebutuhan organisasi berupa pembangunan dan rehabilitasi gedung, pengadaan fasilitas kantor, dan pembuatan sertifikat tanah seluas 30.325 M2 serta pengurusan IMB atas aset bangunan di dua lokasi.

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama

a. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama, pada tahun 2013 Kementerian Agama mengalokasikan anggaran sebesar Rp148.539.939.000,-.

Dari alokasi anggaran program tahun 2013 sebesar Rp148.539.939.000,- terealisasi sebesar



Tingkat penyerapan anggaran Itjen tahun

2013 mencapai 77,76% dari total alokasi

Rp111.133.134.295,- atau 77,76%. Adapun rincian realisasi anggaran tahun 2013 per jenis belanja sebagaimana terlihat pada tabel 13.

Tabel 12 Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja

NO JENIS BELANJA

ALOKASI (Rp.000)

REALISASI SALDO

(Rp.) % (Rp.) %

1 Belanja Pegawai 21.266.783 20,701,224,078 97.34 565,558,922 2.66

2 Belanja Barang 116.434.375 82,465,343,45 70.83 33,969,031,543 29.17

3 Belanja Modal 10.383.781 7,966,566,760 76.72 2,417,214,240 23.28

Jumlah 148.539.939 111.133.134.295 74,82 37.406.804.705 25,18

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa daya serap anggaran belanja barang yang dilaksanakan melalui Audit Kinerja berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) cukup tinggi, meskipun kegiatan ini dilaksanakan hanya dalam waktu 6 bulan. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan serapan, dilakukan pengalihan anggaran untuk kegiatan Reviu dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2013.

Menteri Agama Suryadharma Ali, Irjen M. Jasin, dan Sekjen Bahrul Hayat bersama penerima penghargaan pada Program Pengendalian Gratifikasi di Yogyakarta (17/9)

b. Capaian Kerja

Kebijakan pengawasan Kementerian Agama diarahkan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan Kementerian Agama good governance and clean government.



Pada tahun 2013 berhasil melaksanakan audit

kinerja pada 97 satker atau 57,40% dari PKAT

Kebijakan tersebut ditempuh melalui jenis kegiatan pengawasan sebagai berikut:

a. Audit Kinerja

Audit Kinerja merupakan pengujian yang obyektif dan konstruktif untuk menilai apakah pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana/prasarana dan metode kerja telah dapat dilaksanakan secara efesien dan efektif.

Perencanaan Audit Kinerja disusun melalui Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan berbasis analisis resiko, dilaksanakan secara terencana dan terprogram. Audit ini disebut juga audit rutin yang salah satu tujuannya adalah memberikan rekomendasi tentang langkah perbaikan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan ekonomis pengelolaan organisasi dan keuangan negara. Pelaksanaan audit dilakukan dengan membandingkan, menilai, dan mengevaluasi antara realisasi pelaksanaan tugas di lapangan dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pada tahun 2013 telah dilaksanakan audit kinerja pada 97 satuan kerja/satuan organisasi terdiri dari: Kantor Wilayah, Perguruan Tinggi Agama Negeri, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, Balai Diklat/Litbang, dan Madrasah Negeri. Jangkauan audit kinerja pada tahun 2013 mencapai 57,40% dari Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Tahun 2013, sebagaimana dilihat pada tabel 13.

Tabel 13 Jangkauan Audit Kinerja Tahun 2013

NO UNIT KERJA JUMLAH PKPT 2013

REALISASI 2013 %

1 Pusat 10 10 1 10,00 2 Kanwil Provinsi 33 16 15 93,75 3 Kantor Kab/Kota 461 31 32 103,23 4 MAN 759 23 23 100,00 5 MTsN 1444 10 10 100,00 6 MIN 1690 1 2 100,00 7 IAIN/UIN 19 - - - 8 STAIN 33 11 11 100,00 9 STAKN/STAKPN 6 - - -

10 STAHN/IHDN 3 1 1 100,00 11 STABN 1 - - - 12 Balai Diklat 12 3 2 66,67 13 Balai Litbang 3 1 1 100,00 14 KUA 5381 62 - -

JUMLAH 9856 169 97 57,40



Sampai dengan akhir

tahun 2013, audit investigasi dilakukan

pada 71 satker

b. Audit dengan Tujuan Tertentu

Audit dengan tujuan tertentu terdiri dari Audit Investigasi (kasus) dan Audit Khusus.

Audit Investigasi (kasus) dilaksanakan karena adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur Kementerian Agama yang dapat mengakibatkan penurunan citra Kementerian Agama dan berdampak pada kerugian negara. Audit investigasi dilaksanakan dalam rangka: 1) Pendalaman/lanjutan atas audit operasional/

komprehensif; 2) Tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat; 3) Tindak lanjut atas pengaduan dari lembaga

pengawasan lainnya, termasuk media massa.

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2013, audit investigasi dilakukan pada 71 satker meliputi Eselon I Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Balai Litbang, Balai Diklat, Embarkasi, Perguruan Tinggi Agama Negeri, KUA, serta Madrasah Negeri.

Audit Khusus merupakan salah satu bentuk dari audit tujuan tertentu yang dilakukan pada program kerja satuan kerja/satuan organisasi yang memiliki tugas khusus. Metode audit dilakukan dengan memeriksa hasil pelaksanaan program/tugas dan laporan pertanggungjawaban berdasarkan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2013, telah dilaksanakan audit khusus sebagai berikut:

1) Audit Khusus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan dalam rangka penelusuran pelaku kerugian dalam dugaan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran barang maupun uang, mengeluarkan barang/uang kepada pihak yang tidak berhak, melakukan penyelewengan, dan penggelapan atau tidak mempertanggung jawabkan keuangan maupun barang yang dikelolanya. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 jumlah tim yang ditugaskan untuk melakukan audit sebanyak 11 tim terhadap 30 satuan kerja.

2) Audit Distribusi Bantuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Dana Abadi Umat (DAU) dilaksanakan dalam rangka memastikan pendistribusian dana bantuan untuk embarkasi haji dilaksanakan sesuai



ketentuan secara tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.

3) Audit Teknis Urusan Haji dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa persiapan dan pelaksanaan operasional haji telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Tim yang ditugaskan untuk melakukan audit sebanyak 3 tim, yaitu 1 tim untuk audit pra operasional haji dan 2 tim untuk melakukan pengawasan operasional penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi.

c. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi adalah kegiatan memantau pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi atau satuan kerja dan melakukan evaluasi terhadap suatu program atau kegiatan, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal atau eksternal dan pengaduan masyarakat. Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di daerah yang dilakukan selama tahun 2013, sebagai berikut:

1) Penyelesaian TLHP; dimaksudkan untuk mengetahui kepatuhan satuan kerja dalam menyelesaikan saran dan tindak lanjut hasil audit pengawas internal maupun eksternal. Jumlah tim yang ditugaskan untuk melaksanakan pemantauan TLHP sebanyak 35 tim pada 93 Satuan Kerja meliputi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Balai Diklat.

2) Pelaksanaan Tes Petugas Haji; dimaksudkan untuk mengetahui proses seleksi terhadap calon petugas haji telah dilaksanakan sesuai prosedur. Pemantauan tersebut meliputi seleksi/tes tingkat Kab/Kota dan pemantauan seleksi petugas tingkat provinsi. Tahun 2013, pemantauan seleksi petugas haji tingkat Kab/Kota baru bisa menjangkau 71 Kab./Kota dengan jumlah tim yang ditugaskan sebanyak 14 tim. Adapun pemantauan dan evaluasi seleksi petugas haji tingkat provinsi dilaksanakan pada 33 provinsi dengan menugaskan 33 tim.

3) Kinerja KUA; dimaksudkan untuk mengetahui pelayanan KUA telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Sampai dengan akhir tahun 2013 jumlah tim yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja KUA sebanyak 6 tim dengan jumlah KUA sebanyak 12 KUA.



Sampai dengan akhir tahun 2013 telah

ditugaskan 36 tim dengan jangkauan reviu Laporan Keuangan 2012

sebanyak 37 satker

4) Blockgrant APBN-P tahun 2012 pada Program Pendidikan Islam; dimaksudkan untuk mengetahui apakah penyaluran bantuan tersebut telah dilaksanakan secara tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat waktu serta berdaya guna. Jumlah tim yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebanyak 159 tim dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 3.504 madrasah swasta yaitu 1.548 Madrasah Aliyah Swasta, 303 Madrasah Ibtidaiyah Swasta, 355 Madrasah Tsanawiyah Swasta, dan 1.388 Raudhatul Athfal.

5) Kinerja Embarkasi; dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelayanan keberangkatan yang dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi telah sesuai dengan ketentuan dan telah menerapkan standar pelayanan minimal terhadap calon jemaah haji. Jumlah tim yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebanyak 14 tim terhadap 14 embarkasi yang memberangkatkan jemaah haji (termasuk 2 embarkasi antara).

6) Kehadiran PNS; dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kehadiran dan disiplin pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Agama khususnya pasca cuti lebaran pada 79 Satuan Kerja meliputi Eselon I Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

7) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Umum dan Honorer Kategori II Tahun 2013 pada 196 satuan kerja dengan melibatkan 34 tim.

8) Program BOS di Lingkungan Kementerian Agama Tahun 2013 pada 53 Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, 112 Madrasah Negeri dan 229 Madrasah Swasta.

d. Reviu dan Pendampingan Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2012

Reviu dan pendampingan penyusunan laporan keuangan terhadap satuan kerja Kementerian Agama dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan Kementerian Agama. Pendampingan penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk mempertahankan dan memperbaiki opini atas Laporan Keuangan Kementerian Agama. Sampai dengan akhir tahun 2013 telah ditugaskan sebanyak 36 tim dengan



Realisasi anggaran pada Program Pendidikan

Islam sebesar Rp34.114.392.108.986

atau 91,61% dari alokasi sebesar

Rp37.238.256.275.000

jangkauan reviu 37 satuan kerja/satuan organisasi yang meliputi Kantor Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Perguruan Tinggi Agama Negeri, dan Balai Diklat Keagamaan.

4. Program Pendidikan Islam


Pada tahun 2013, Kementerian Agama mengalokasikan anggaran untuk Program Pendidikan Islam sebesar Rp37.238.256.275.000,-. dan sampai dengan 31 Desember 2013 telah terealisasi sebesar Rp34.114.392.108.986 atau 91,61% dari total anggaran yang diperoleh. Secara lengkap realisasi anggaran Program Pendidikan Islam Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 14 Realisasi Anggaran Program Pendidikan Islam

Tahun 2013 Berdasarkan Wilayah Kerja

NO WILAYAH KERJA ALOKASI REALISASI %

A SATKER PUSAT

- Ditjen Pendidikan Islam 1.457.575.757.000 1.119.530.346.223 76,81

B SATKER DAERAH

1 DKI Jakarta 1.305.201.743.000 262.790.199.900 96,77

2 Jawa Barat 5.090.387.018.000 4.769.047.573.221 96,75

3 Jawa Tengah 4.685.679.534.000 4.369.758.052.523 93,69

4 D.I.Yogyakarta 774.043.917.000 690.158.236.832 93,26

5 Jawa Timur 6.606.435.342.000 5.981.130.564.310 89,16

6 Aceh 1.770.015.964.000 1.689.744.390.099 90,53

7 Sumatera Utara 1.536.417.198.000 1.430.799.570.457 95,46

8 Sumatera Barat 1.207.990.712.000 1.094.223.095.139 93,13

9 Riau 829.038.699.000 781.696.432.259 90,58

10 Jambi 682.488.970.000 657.896.970.079 94,29

11 Sumatera Selatan 874.838.652.000 802.720.700.756 91,76

12 Lampung 989.560.692.000 912.047.992.882 92,17

13 Kalimantan Barat 557.184.094.000 488.620.109.461 87,69

14 Kalimantan Tengah 415.202.347.000 374.340.579.858 90,16

15 Kalimantan Selatan 950.237.379.000 933.489.967.740 98,24

16 Kalimantan Timur 375.240.913.000 325.119.448.718 86,64

17 Sulawesi Utara 199.126.254.000 184.771.285.179 92,79

18 Sulawesi Tengah 418.152.665.000 386.723.557.227 92,48

19 Sulawesi Selatan 1.402.579.717.000 1.327.935.458.743 94,68

20 Sulawesi Tenggara 382.426.218.000 365.101.954.887 95,47

21 Maluku 268.914.799.000 250.076.784.294 92,99

22 Bali 167.733.390.000 139.046.178.686 82,90

23 Nusa Tenggara Barat 1.052.712.011.000 884.776.985.450 84,05

24 Nusa Tenggara Timur 227.444.938.000 194.282.291.678 85,42

25 Papua 87.092.006.000 75.153.536.141 86,29



Secara umum capaian pada prioritas nasional maupun prioritas RKP

dapat dilaksanakan sesuai dengan target

yang ditetapkan

Catatan: Satker Daerah meliputi Kanwil Kemenag Provinsi, Kankemenag Kab./Kota, PTAIN, Madrasah Negeri.

Tabel 15 Realisasi Anggaran Program Pendidikan Islam

Tahun 2013 Berdasarkan Jenis Belanja

b. Capaian Kerja

Secara umum sasaran program dan kegiatan Kementerian Agama Tahun 2013 dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan pada prioritas nasional maupun prioritas RKP Kementerian Agama.

Tabel 16 Capaian Kerja RKP Nasional

Program Pendidikan Islam Tahun 2013


26 Bengkulu 466.293.793.000 373.658.978.389 80,13

27 Maluku Utara 241.932.279.000 237.237.534.614 98,06

28 Banten 1.331.302.079.000 1.242.182.767.923 93,31

29 Bangka Belitung 146.357.482.000 119.310.160.813 81,52

30 Gorontalo 270.582.389.000 242.576.369.618 89,65

31 Kepulauan Riau 120.281.382.000 107.225.206.858 89,15

32 Papua Barat 111.503.658.000 92.970.491.793 83,38

33 Sulawesi Barat 236.282.284.000 208.248.336.236 88,14

Total Satker Daerah 35.780.680.518.000 32.994.861.762.763 92,21

TOTAL (Pusat & Daerah) 37.238.256.275.000 34.114.392.108.986 91,61

NO JENIS BELANJA ALOKASI REALISASI %

1 Belanja Pegawai 17.258.644.058.000 16.804.739.025.173 97,37

2 Belanja Barang 5.201.183.180.800 4.360.790.579.967 83,84

3 Belanja Modal 2.716.582.301.200 2.121.813.329.397 78,11

5 Belanja Bantuan Sosial 12.061.846.735.000 10.827.049.174.449 89,76

JUMLAH 37.238.256.275.000 34.114.392.108.986 91,61

NO SUB KEGIATAN TARGET REALISASI %

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam

1 Kualitas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

34 Paket 34 Paket 100,00

2 Pengembangan PAI pada Sekolah di Wil Perbatasan (dari Pontren)


3 Percepatan Implementasi Standar Nasional Pendidikan Agama dan Keagamaan


4 Bantuan Sarana Prasarana Ibadah pada Sekolah

100 Lokasi 100 Lokasi 100,00

5 Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa (Penyediaan Buku-buku Keagamaan dan Sarana Ibadah) pada Sekolah

2.500 Paket 2.500 Paket 100,00




6 Kualifikasi S2 GPAI (Baru) 100 Orang 100 Orang 100,00

7 Kualifikasi S2 Pengawas 80 Orang 80 Orang 100,00

8 Kualifikasi S1 GPAI (Lanjutan) 1.200 Orang 1.200 Orang 100,00

9 Bantuan Belajar S1 Bagi Guru PAI (dari Madrasah)

2.150 Orang 2.150 Orang 100,00

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam

1 Pemagangan Santri Pondok Pesantren

982 Santri 982 Santri 100,00

2 Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan


3 Penyelenggaraan Pendidikan Al Qur'an


4 Penyelenggaraan Pkt A & B 32 Paket 32 Paket 100,00

5 Penyelenggaraan PPS Program Wajardikdas pada Pontren


6 Prosentase Penyelenggara Pkt C pada Pontren dan Lbg Keagamaan (Biaya Operasional, Buku Pkt C, Pelatihan)


7 Pendidikan Lifeskill dan Short Course Pendidikan Non Formal


8 Pesantren Terpadu untuk Anak Harapan

10.000 Santri 10.000 Santri 100,00

9 Pembangunan Asrama di Pontren 500 Lokasi 500 Lokasi 100,00

10 Pengemb Pesantren Terpadu di Wil Perbatasan


11 Beasiswa S1 Santri Berprestasi 2.300 Paket 2.300 Paket 100,00

12 POSPENAS 34 Paket 34 Paket 100,00

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah

1 Akreditasi Madrasah 7.000 Paket 6.366 Paket 90,94

2 P/HLN Ausaid (Akreditasi) 1 Paket - 0,00

3 Dana Pendamping P/HLN 1 Paket 1 Paket 100,00

4 Penyelenggaraan UN MI, MTs, dan MA Bidang Studi Keagamaan

1.730.000 Orang 1.090.554 Orang 63,34

5 Pemagangan bagi Siswa MA 5.000 Siswa 3.152 Siswa 63,04

6 Madrasah MI Bermutu/Berdaya Saing 34 Paket 22 Paket 64,71

7 Madrasah MTs Bermutu/Berdaya Saing


8 Madrasah MA Bermutu/Berdaya Saing 34 Paket 22 Paket 64,71

9 Penyiapan MA Kejuruan 1 Paket 1 Paket 100,00

10 Rehabilitasi Ruang Kelas MI, Rusak Sedang

284 Ruang 284 Ruang 100,00

11 Rehabilitasi Ruang Kelas MTs, Rusak Sedang

567 Ruang 567 Ruang 100,00

12 Rehabilitasi Ruang Kelas MA, Rusak Sedang

454 Ruang 454 Ruang 100,00

13 Rehabilitasi Ruang Kelas RA/BA 284 Ruang 284 Ruang 100,00

14 Pembangunan Perpustakaan MI 150 Lokasi 132 Lokasi 88,00

15 Pembangunan Perpustakaan MTs 100 Lokasi 88 Lokasi 88,00

16 Pembangunan Perpustakaan MA 200 Lokasi 175 Lokasi 87,50

17 Pembangunan RKB MI 262 Lokasi 262 Lokasi 100,00

18 Pembangunan RKB MTs 261 Lokasi 261 Lokasi 100,00




19 Pembangunan RKB MA 100 Lokasi 84 Lokasi 84,00

20 Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) RA/BA

79.293 Lokasi 79.293 Lokasi 100,00

21 Pemberdayaan Pengelolaan RA/BA 34 Paket 34 Paket 100,00

22 Pembangunan Ruang Laboratorium MTs 107 Lokasi 107 Lokasi 100,00

23 Pembangunan Ruang Laboratorium MA 300 Lokasi 251 Lokasi 83,67

24 Peralatan Laboratorium IPA MTs 150 Paket 88 Paket 58,67

25 Peralatan Laboratorium IPA MA 125 Paket 92 Paket 73,60

26 Pembangunan Sarana Pendidikan Islam pada Madrasah


27 Buku Teks Mata Pelajaran MA 750 Paket 750 Paket 100,00

28 Buku Referensi Perpustakaan MA 750 Paket 750 Paket 100,00

29 Penyediaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD

1.000 Lokasi 1.000 Lokasi 100,00

30 Sarana Keg Olahraga dan Seni pada MI, MTs, MA

225 Paket 225 Paket 100,00

31 Pengembangan Keg Ekstrakurikuler dan Kepramukaan pada MI, MTs, MA (Perlengkapan Pramuka)

2.100 Paket 2.100 Paket 100,00

32 Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa (Penyediaan Buku-buku Keagamaan & Sarana Ibadah) MI

3.000 Paket 3.000 Paket 100,00

33 Pengembangan Sarana dan Prasarana RA/BA


34 Beasiswa S2 Bagi Guru Madrasah 200 Orang 190 Orang 95,00

35 Bantuan Belajar S1 Guru Madrasah 5.100 Orang 4.273 Orang 83,78

36 Tunjangan Fungsional Guru Non-PNS 520.317 Orang 454.622 Orang 87,37

37 Tunjangan Profesi Guru Non-PNS 160.533 Orang 126.768 Orang 78,96

38 Tunjangan Khusus Guru Non-PNS 3.500 Orang 3.202 Orang 91,49

39 Sertifikasi Guru Madrasah 38.470 Orang 34.857 Orang 90,61

40 Siswa MI Penerima BOS 3.297.565 Orang 3.260.778 Orang 98,88

41 Siswa PPs Ula Penerima BOS 70.948 Orang 50.480 Orang 71,11

42 Siswa MTs Penerima BOS 2.938.198 Orang 2.912.235 Orang 99,12

43 Siswa PPs Wustha Penerima BOS 153.789 Orang 143.843 Orang 93,53

44 Beasiswa Siswa Miskin pada MI 1.631.921 Orang 1.574.715 Orang 96,49

45 Beasiswa Siswa Miskin pada MTs 1.007.102 Orang 969.443 Orang 96,26

46 Beasiswa Siswa Miskin pada MA 400.000 Orang 373.630 Orang 94,31

47 Manajemen Mutu MA 5.926 Paket 5.926 Paket 100,00

48 Penyelenggaraan Program Studi Keagamaan pada MA


49 Siswa MA Penerima BOS 1.001.998 Orang 1.001.710 Orang 99,97

50 Bantuan Beasiswa Bakat & Prestasi MTs 1.000 Orang 1.000 Orang 100,00

51 Bantuan Beasiswa Bakat & Prestasi MA 1.500 Orang 1.500 Orang 100,00

52 Peralatan Laboratorium Bahasa MTs 100 Paket 100 Paket 100,00

53 Peralatan Laboratorium Bahasa MA 150 Paket 145 Paket 96,67

54 Peralatan Laboratorium Komputer MA 100 Paket 85 Paket 85,00

55 Peralatan Laboratorium Pembelajaran Multimedia MTs


56 Pengembangan Asrama MTs 15 Paket 14 Paket 93,33

57 Pengembangan Asrama MA 25 Paket 14 Paket 56,00

58 MA yang Bermutu Melalui Kontrak Prestasi




Menag Suryadharma Ali menyampaikan sambutan pada acara pembukaan Perkemahan Siswa Madrasah Se-Provinsi DKI Jakarta, di Bumi Perkemahan, Cibubur, Jakarta, Sabtu (19/1)


59 MAN Insan Cendikia 3 Lokasi 3 Lokasi 100,00

60 Pengembangan Al Azhar Asy Syarif 1 Lokasi 1 Lokasi 100,00

61 Ajang Kreatifitas RA 1 Lokasi 1 Lokasi 100,00

62 Porseni Madrasah 1 Lokasi 1 Lokasi 100,00

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam

1 Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi 53 Paket 53 Paket 100,00

2 Bantuan Kegiatan Penelitian pada PTAI untuk Penguatan Prodi


3 Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Program dan Pendampingan


4 Pemberdayaan kopertais 15 Paket 14 Paket 100,00

5 P/HLN (IDB, SILE, JICA) 8 Paket 7 Paket 100,00

6 Dana Pendamping P/HLN 8 Paket 8 Paket 100,00

7 Bantuan Pend. Mahasiswa Miskin 64.000 Orang 64.000 Orang 100,00

8 Bantuan Pendidikan Siswa Lulusan MA untuk Melanjutkan ke PTAN

2.000 Orang 2.000 Orang 100,00

9 Program Pemagangan Mahasiswa pada Dunia Industri

500 Orang 500 Orang 100,00

10 Tunjangan Profesi Dosen Non PNS 1.853 Orang 1.853 Orang 100,00

11 Beasiswa Dosen Program S2 dan S3 (Lanjutan)

522 Orang 522 Orang 100,00

12 Beasiswa Dosen Program S2 & S3 (Baru) 1 Paket 1 Paket 100,00

13 Dosen yang Tersertifikasi PTAI 750 Orang 750 Orang 100,00

14 Guru Yang Tersertifikasi 46.536 Orang 46.536 Orang 100,00

15 Kualifikasi Guru/Dual Mode System 9.944 Paket 9.944 Paket 100,00

16 Bidik Misi PTAI 3.415 Keg 3.415 Keg 100,00

17 Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan

1.200 Orang 1.200 Orang 100,00

18 Pengendalian Program Diktis 2 Paket 2 Paket 100,00

19 Penguatan Data Pendidikan Islam / EMIS (termasuk Kopertais)


20 Penguatan Pelayanan Manajemen 1 Paket 1 Paket 100,00

21 BOPTAN pada 53 PTAIN 21.866 Orang 21.866 Orang 100,00



Sekjen Kemenag Bahrul Hayat menerima CEO of Islamic Corporation Development (ICD), Islamic Development Bank Group, Khaled Al-Aboodi didampingi Act.Direktur IDB Group Asia Ahmed Hariri dan Direktur Thiqa Ghassan Al Baba, di ruang kerja Sekjen, Jl.Lapangan Banteng Barat No.3-4, Jakarta, Kamis (28/2)

Menag Suryadharma Ali dalam rangkain kunjungan kerja ke Malang menandatangani prasasti peresmian lapangan olahraga MIN I Malang, asrama siswa MTsN I Malang, dan Laboratorium IPS (Mini Bank) MAN 3 Malang, di Malang Ahad (24/3)

Menteri Agama Suryadharma Ali didampingi Dirjen Pendidikan Islam, Nur Syam, dan Irjen Kemenag, M. Jasin pada upacara Penutupan Pospenas VI Gorontalo, Stadion Merdeka Gorontalo, Minggu (30/6)



Selain kegiatan RKP di atas, kementerian Agama juga melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan upaya peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, antara lain:

1) Terlaksananya penyiapan implementasi kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2014/2015 meliputi kegiatan penyusunan kurikulum PAI pada madrasah dan sekolah, penyusunan buku pedoman guru, penyusunan bahan ajar, sosialisasi pelaksanaan kurikulum 2013, dan bimbingan teknis bagi guru/kepala madrasah/pengawas;

2) Terselenggaranya Pendidikan Menengah Universal pada Madrasah Aliyah sebagai upaya rintisan wajib belajar pendidikan 12 tahun;

Menag Suryadharma Ali bersama Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo meletakan batu pertama pembangunan Rusunawa Ponpes Al-Huda, di Semarang, Jateng, Selasa (8/1).

3) Meningkatnya status STAIN (Palu, Tulungagung, Ternate, Pontianak, dan Padangsidempuan, Bengkulu) menjadi IAIN;

Menag Suryadharma Ali menandatangani prasasti peresmian peralihan status STAIN Bengkulu menjadi IAIN, di Bengkulu, Rabu (13/3). Turut mendampingi Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah dan Dirjen Pendis Nur Syam.



4) Meningkatnya status 2 (dua) IAIN (Sunan Ampel Surabaya dan Ar-Raniry, Banda Aceh) menjadi Universitas Islam Negeri.

Wakil Presiden Boediono didampingi Menag suryadharma Ali dan Rektor UIN Malang Imam Suprayogo saat meresmikan gedung Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Senin (25/3)

5) Terlaksananya kerjasama antara 6 PTAIN dan IsDB (IAIN Semarang, IAIN Mataram, IAIN Palembang, IAIN Surabaya, IAIN Sumatera Utara, dan UIN Bandung), kerjasama SILE dan 2 PTAIN (UIN Makassar dan IAIN Surabaya), dan kerjasama JICA dengan UIN Jakarta.

Wakil Dirut Bank Mandiri Riswinandi didampingi Dir. Institutional Banking Abdul Rachman menyerahkan bantuan Beasiswa mahasiswa PTAIN yang diterima Dirjen Pendis dalam acara launching SPMB PTAIN 2013, di auditorium Kemenag, Jl.Thamrin, Jakarta, (8/2). Turut menyaksikan Menag Suryadharma Ali dan Ketua SPMB PTAIN Imam Suprayogo.

5. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah


Program penyelenggaraan haji dan umrah tahun 2013 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp566.175.095.000,- yang tersebar pada seluruh satker.



Realisasi anggaran pada Program

Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebesar

Rp472.164.959.973 atau 83,40% dari alokasi

sebesar Rp566.175.095.000

Anggaran pada Kantor Misi Haji di Jeddah tidak

dapat terserap karena tidak adanya persetujuan dari Kerajaan Arab Saudi

Adapun realisasi anggaran program penyelenggaraan haji dan umrah tahun 2013 adalah sebesar Rp472.164.959.973,- atau mencapai 83,40% dari total anggaran. Rincian realisasi anggaran pada unit kerja dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2013

No Satker/ Unit Kerja Alokasi Realisasi %

1 Pusat 248.566.901.000 203.312.789.864 81,79 2 Kanwil 310.139.761.000 267.602.233.648 86,28 4 Kantor Misi 5.968.433.000 - - 5 Atase 1.500.000.000 1.249.936.461 83,33

TOTAL 566.175.095.000 472.164.959.973 83,40

Tabel 18 Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2013

NO KEGIATAN REALISASI %

1. Pelayanan Haji 72.770.010.581 15,41 2. Pembinaan Haji dan Umrah 190.099.278.822 40,26 3. Pengelolaan Dana Haji 9.247.829.928 1,96 4. Dukungan Manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah

198.797.904.181 42,10

5. Pelayanan Atase Haji di Jeddah 1.249.936.461 0,26 6.

Pelayanan Misi Haji Indonesia Arab Saudi

- -

Total 472.164.959.973 100,00

b. Capaian Kerja

1) Capaian Berdasarkan RKP Kementerian

Tabel 19 Capaian Kerja RKP Kementerian

Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2013


Pelayanan Haji

1 Pengembangan dan Rehabilitasi Asrama Haji/PIH Embarkasi


Pembinaan Haji dan Umrah

2 Petugas Haji yang Profesional

a. PPIH Arab Saudi 1.534 Orang 1.524 Orang 99,35

b. PPIH Embarkasi 15 Lokasi 15 Lokasi 100,00

Pelayanan Misi Haji Indonesia di Arab Saudi

3 Tenaga Musiman PPIH Arab Saudi 591 Orang 591 Orang 100,00



Akibat pengurangan kuota jemaah haji dunia sebesar 20%, Kuota Haji pada tahun 2013 hanya 168.800 jemaah terdiri

dari 155.200 jemaah haji reguler dan 17.000 jemaah haji khusus

2) Capaian Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434H/2013M

Secara umum program Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2013 dapat dilaksanakan sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja berdasarkan indikator sebagai berikut:

a) Kuota

Mengingat masih dilakukan proyek perluasan fasilitas tawaf Masjidil Haram yang diperkirakan selesai dalam waktu 3 tahun, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan pengurangan kuota jemaah haji dunia sebesar 20% tanpa kecuali. Hal ini menyebabkan jumlah jemaah haji reguler yang semula sebanyak 194.000 orang menjadi 155.200 orang, begitu juga jumlah jemaah haji khusus semula sebanyak 17.000 orang menjadi 13.600 orang.

Menag Suryadharma Ali didampingi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Anggito Abimanyu, Kabiro Umum, Burhanuddin, dan Kepala Pusat Informasi dan Humas, Zubaidi, dalam Jumpa Pers mengenai Pemotongan Kuota Haji di Bandara Soetta, Cengkareng, Sabtu (22/06)

Dampak dari pengurangan tersebut juga berakibat hampir 25 ribu jemaah lunas tertunda keberangkatannya, program percepatan lansia 83 tahun ke atas batal dilaksanakan dan menyebabkan waktu tunggu lebih lama serta potensi kerugian sebesar Rp817 Milyar.



b) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Penyusunan komponen BPIH dilakukan oleh Pemerintah dan dibahas secara intensif dengan Komisi VIII DPR RI.

Pada tanggal 1 April 2013, besaran BPIH yang telah disetujui DPR tersebut diusulkan kepada Presiden dan pada tanggal 8 Mei 2013 Presiden menetapkan besaran BPIH melalui Peraturan Presiden Nomor 31 tahun 2013 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434H/2013M.

Menag Suryadharma Ali bersama Ketua Komisi VIII Ida Fauziah dan Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro, Sayed Fuad Zakaria serta Jazuli Juwaini menandatangani pengesahan BPIH Tahun 1434H/2013 dalam rapat kerja dengan komisi VIII DPR-RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (1/4).

Besaran BPIH jemaah haji reguler pada tahun 2013 rata-rata sebesar USD3.527,00 atau Rp33.859.200,00. Sedangkan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1434H/2013M, BPIH jemaah haji khusus ditetapkan minimal sebesar USD8.000,00 dan USD277,00 per petugas PIHK. Adapun besaran BPIH tahun 1434H/2013M untuk masing-masing embarkasi sebagai berikut:



BPIH pada tahun 2013 rata-rata turun sebesar US$90 dibandingkan tahun 2012 sebesar

US$3.617

Tabel 20 Perbandingan Besaran BPIH Per Embarkasi Tahun

1433H/2012M dan 1434H/2013 M

NO EMBARKASI BESARAN BPIH (USD) PENURUNAN

(USD) 2012 M 2013 M 1 Aceh 3.328 3.253 75 2 Medan 3.388 3.263 -125 3 Batam 3.468 3.357 111 4 Padang 3.404 3.329 75 5 Palembang 3.456 3.381 75 6 Jakarta 3.638 3.522 116 7 Solo 3.617 3.542 75 8 Surabaya 3.738 3.619 119 9 Banjarmasin 3.819 3.744 75 10 Balikpapan 3.808 3.733 75 11 Makassar 3.882 3.807 75 12 Lombok 3.857 3.857 -

Rata-rata 3.617 3.527 90

c) Pemondokan di Arab Saudi

Jumlah rumah yang disewa di Makkah pada tahun 1434H/2013M sebanyak 195 rumah, dengan kapasitas sebanyak 162.446 jemaah. Kondisi jarak pemondokan di Makkah beragam dan yang terjauh adalah 2.700 m. Namun, lebih dari 70% jarak pemondokan berada di bawah 2.000 m.

Menag Suryadharma Ali didampingi Dirjen PHU Anggito Abimanyu menekan tombol mesin qur'ah tanda dimulainya Qur'ah Pemondokan di Makkah pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434H/2013M, Gedung Kemenag, Jakarta, Selasa (27/08)

Penyewaan pemondokan di Madinah dilakukan melalui Majmuah (group). Untuk tahun 1434H/2013M pemondokan jemaah haji di Madinah seluruhnya berada di wilayah Markaziah dengan jarak maksimal 600 meter dari Masjid Nabawi. Pengaturan



penempatan jemaah haji sepenuhnya dilakukan oleh Majmuah sesuai siklus kedatangan Jemaah.

d) Katering

Selama berada di Arab Saudi, jemaah haji mendapat pelayanan katering yang untuk masing-masing wilayah perhajian dapat dijelaskan sebagai berikut:

� Masyair (Arafah-Mina)

Pelayanan katering di Arafah diberikan mulai tanggal 8 s.d 9 Dzulhijjah sebelum keberangkatan ke Muzdalifah sebanyak 4 kali. Pada saat wukuf (makan siang) dan menjelang keberangkatan ke Muzdalifah, katering diberikan dengan menggunakan boks, selain itu disajikan dalam bentuk prasmanan dan dilengkapi dengan coffee shop.

Pelayanan katering di Mina diberikan sebanyak 11 kali dalam bentuk prasmanan/kemasan boks dan dilengkapi dengan pelayanan coffee shop mulai makan pagi tanggal 10 Dzulhijjah s.d makan Siang tanggal 13 Dzulhijjah.

Pelayanan katering di Arafah dan Mina dilaksanakan oleh 19 perusahaan katering (muta’ahiddin) yang melayani 34 maktab.

Setiap perusahaan penyedia katering memiliki kemampuan finansial, SDM (manajemen), peralatan, berpengalaman dalam menangani katering jemaah haji, dan bersedia menanggung biaya pengobatan jemaah haji apabila terjadi keracunan makanan sesuai dengan persyaratan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi.

� Bandara KAAIA Jeddah

Pelayanan katering di Bandara Jeddah dilakukan oleh Perusahaan yang memiliki izin operasional dan memiliki dapur di Terminal Haji KAAIA Jeddah.

Katering dikemas menggunakan boks dengan penutup kertas jenis milky board yang tertulis ketentuan batas akhir waktu konsumsi makanan dan tanggal produksi makanan pada bagian atas kemasan.



Maskapai penerbangan

untuk mengangkut jemaah haji dari

Indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya

menggunakan Garuda Indonesia dan Saudi

Arabian Airlines

Pendistribusian katering dilaksanakan di atas bis ketika jemaah haji akan berangkat menuju Madinah (gelombang I) dan menuju Makkah (gelombang II) yaitu pada fase I (kedatangan jemaah haji) diberikan satu boks sesuai dengan menu yang ditentukan. Sedangkan pada fase II (pemulangan) diberikan satu boks sebelum jemaah haji berangkat ke tanah air yaitu saat berada di area peristirahatan Bandara KAAIA Jeddah.

� Madinah

Pelayanan katering di Madinah dilaksanakan oleh 12 perusahaan yang yang mempunyai izin operasional di Madinah.

Selama berada di Madinah setiap jemaah haji memperoleh konsumsi 2 (dua) kali per hari selama 8 hari dalam bentuk kemasan boks ditambah roti pada pagi hari. Selain itu, jemaah haji yang datang atau pulang di luar jadwal waktu makan diberikan katering selamat datang dan selamat jalan. Pendistribusian katering kepada Jemaah haji dilakukan per kloter melalui ketua rombongan dan dengan menggunakan alat pemanas.

Pelayanan katering di Madinah diberikan sebanyak 18 kali dengan menggunakan kemasan boks yang diberi label masa penggunaan dan kadaluarsa dengan menu yang telah ditentukan.

Pendistribusiannya dilakukan setiap hari di pemondokan sebanyak dua kali (makan siang dan malam) sesuai dengan menu dan jadwal yang telah ditetapkan, termasuk diberikan paket coffee shop (teh, kopi, susu, gula, dan air panas).

e) Transportasi

Pelayanan transportasi udara jemaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya dilaksanakan oleh dua maskapai. yaitu PT. Garuda Indonesia mengangkut jemaah haji yang berasal dari embarkasi Aceh, Medan, Padang, Palembang, Solo, Balikpapan, Banjarmasin,



Pelayanan transportasi darat bagi jemaah haji meliputi transportasi antar kota perhajian

yaitu Jeddah, Makkah, dan Madinah, yang

dilakukan oleh naqobah

Makassar, dan Jakarta, sedangkan Saudi Arabian Airlines mengangkut jemaah haji embarkasi Batam, Jakarta dan Surabaya.

Pelayanan transportasi darat bagi jemaah haji meliputi transportasi antar kota perhajian yaitu Jeddah, Makkah, dan Madinah, yang dilakukan oleh naqobah. Bagi jemaah haji yang menempati pemondokan lebih dari 2.000 meter dari Masjidil Haram dan pemondokan di Wilayah Mahbas Jin disediakan transportasi yang seluruh biayanya dibebankan dalam komponen indirect cost BPIH.

Menag Suryadharma Ali didampingi Kepala Daker Jeddah Endang Jumali memberikan nasihat kepada jamaah haji Indonesia di dalam bus sebelum diberangkatkan ke Makkah, Sabtu (05/10) malam.

Pelaksanaan transportasi tersebut dilakukan oleh perusahaan SAPTCO yang penyiapannya dilakukan oleh Tim Penyiapan Angkutan Jemaah Haji Indonesia di Makkah dengan melibatkan tenaga ahli transportasi darat dari Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Untuk pelayanan transportasi dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina dilakukan dengan sistem Taraddudi (bolak-balik) untuk mempercepat pergerakan pengangkutan jemaah haji, mengingat pada fase Armina jumlah bus yang beroperasi melampaui kapasitas jalan sehingga jika tidak menggunakan sistem Taraddudi akan berdampak pada kemacetan yang luar biasa dan keterlambatan yang parah.



Petugas haji tahun 1434H/2013M sebanyak 3.956 orang terdiri dari

1.920 petugas kloter, 836 petugas nonkloter, dan 679 tenaga musiman di

Arab Saudi

f) Petugas Haji

Petugas haji tahun 1434H/2013M sebanyak 3.956 orang, yang terdiri dari petugas kloter sebanyak 1.920 orang, petugas nonkloter sebanyak 836 orang, dan tenaga musiman di Arab Saudi sebanyak 679 orang.

Direktur Pembinaan Haji Ahmad Kartono dan Sekretaris Ditjen PHU Cepi Supriyatna memberikan arahan pada petugas haji Daker Mekkah di Asrama Haji, Kamis (12/9)

Penyiapan petugas haji dilakukan melalui pola rekrutmen secara ketat baik di daerah maupun pusat termasuk di Arab Saudi. Proses rekrutmen petugas melibatkan lembaga psikologi dan dalam pelaksanaan diawasi langsung oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama agar diperoleh petugas yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang tinggi.

Komposisi petugas kloter terdiri dari Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) sebanyak 384 orang, Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) 384 orang, dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) 1.152 orang. Adapun petugas non kloter pelayanan umum dan bimbingan ibadah sebanyak 530 orang serta pelayanan kesehatan sebanyak 306 orang.

Seluruh petugas haji mengikuti pelatihan dan pembekalan selama 10 hari, dimana pelatihan petugas kloter dilaksanakan di masing-masing embarkasi, sedangkan pelatihan petugas non kloter dilaksanakan di Jakarta tanggal 19 s.d. 28 Juni 2013.



g) Penyiapan Peraturan Perundang -Undangan terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1434H/2013M, Kementerian Agama telah menerbitkan beberapa kebijakan melalui peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, yaitu: (1) Pepres Nomor 31 Tahun 2013 tentang

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434H/2013M;

(2) PMA Nomor 63 Tahun 2013 tentang Kriteria Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 1434H 2013M;

(3) PMA Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran BPIH;

(4) PMA Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pengisian Sisa Kuota Nasional;

(5) PMA Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pembayaran BPIH Tahun 1434H/2013M;

(6) KMA Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pimpinan Satker untuk Atas Nama Menteri;

(7) KMA Nomor 121 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1434H/2013M.

Pada periode ini, Kementerian Agama juga menyiapkan Rancangan Undang- Undang pengganti UU Nomor 13 Tahun 2008 dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang penyelenggaraan ibadah haji.

h) Keamanan dan Perlindungan

Jemaah haji memperoleh jaminan keselamatan dan keamanan, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi. Dalam rangka meningkatkan pelayanan keamanan jemaah haji dilakukan rekrutmen sebanyak 32 personil dari unsur TNI, 15 personil dari unsur Polri, serta ditambah 5 orang dari unsur Pramuka. Penyediaan tenaga keamanan tersebut sangat membantu



Dalam memberikan perlindungan kepada

jemaah dan petugas haji diberikan asuransi yang

dibayarkan melalui optimalisasi BPIH baik

meninggal dunia (Natural Death) maupun

kecelakaan (by accident)

dalam mengamankan jemaah, terutama pengaturan lontar Jamarat, penanganan jemaah yang tersesat, dan penyelesaian kasus-kasus yang merugikan jemaah

Menteri Agama Suryadharma Ali menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang pengawasan & penegakan hukum terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus & Umrah oleh Dirjen PHU Anggito Abimanyu dan Irwasum Komjen Fajar Prihantoro di Gedung Kemenag, Jakarta, Selasa (19/03)

Untuk memberikan perlindungan, setiap jemaah haji diberikan asuransi yang dibayarkan melalui optimalisasi BPIH. Santunan bagi Jemaah haji yang meninggal dunia (Natural Death) sebesar Rp35.500.000, sedangkan bagi jemaah haji meninggal karena kecelakaan (by accident) diberikan santunan sebesar Rp71.000.000 dengan premi asuransi sebesar Rp100.000 yang dibayarkan dari manfaat optimalisasi setoran awal BPIH. Sedangkan untuk petugas haji diberikan santunan sebesar Rp10.000.000 bagi yang meninggal dunia (Natural Death) dan Rp20.000.000 bagi yang meninggal karena kecelakaan (by accident).

i) Media Center Haji (MCH)

Media Center Haji (MCH) di Arab Saudi merupakan sumber utama informasi dan pemberitaan operasional penyelenggaraan ibadah haji baik di Jeddah, Makkah, dan Madinah yang dikelola oleh PPIH Arab Saudi yang mempunyai koordinator peliputan di Kantor Misi Haji Indonesia (KMHI), Daker Jeddah, Daker Makkah, dan Daker Madinah.



Realisasi anggaran pada Program Bimbingan

Masyarakat Islam sebesar

Rp2.782.854.564.857 atau 92,33% dari alokasi

sebesar Rp3.013.954.455.000

Menteri Agama Suryadharma Ali didampingi Irjen Kemenag M. Jasin dan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Gatot Abdullah Mansur dalam jumpa pers bersama wartawan Media Center Haji (MCH) Daerah Kerja (Daker) Jeddah, (05/10)

MCH menugaskan tim peliputan dari berbagai unsur media baik cetak maupun elektronik dalam melaksanakan kegiatannya. Hasil peliputan terlebih dahulu disampaikan kepada tim editor untuk diunggah melalui situs http://haji.kemenag.go.id. Sedangkan penyampaian berita melalui media cetak dan elektronik disampaikan setelah pemuatan di MCH.

Dalam hal tersebut, MCH diharapkan dapat melaksanakan peran desiminasi informasi kepada jemaah haji dan seluruh masyarakat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional haji antara lain kondisi jemaah, pelayanan terhadap jemaah, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi.

6. Program Bimbingan Masyarakat Islam


Pada tahun 2013, Program Bimbingan Masyarakat Islam mendapat alokasi APBN sebesar Rp3.013.954.455.000,-.

Dari total anggaran tersebut serapan anggaran Program Bimas Islam mencapai 92,33% atau sebesar Rp2.782.854.564.857,- Perkembangan realisasi anggaran Program Bimas Islam mulai Januari sampai dengan Desember 2013 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Tabel 21 Realisasi Anggaran Program Bimas Islam

Pusat Dan Daerah Tahun 2013


A SATKER PUSAT

- Ditjen Pendidikan Islam 355.799.608.000 81.524.169.465 79,12

B SATKER DAERAH

1 DKI Jakarta 89.330.923.000 81.985.010.032 91,78

2 Jawa Barat 329.397.587.000 313.683.219.664 95,23

3 Jawa Tengah 271.339.730.000 262.792.222.672 96,85

4 D.I.Yogyakarta 64.645.658.000 61.522.855.244 95,17

5 Jawa Timur 232.288.408.000 227.371.011.001 97,88

6 Aceh 131.789.622.000 127.097.481.420 96,44

7 Sumatera Utara 108.686.947.000 97.648.343.194 89,84

8 Sumatera Barat 82.015.124.000 80.230.173.369 97,82

9 Riau 69.346.017.000 63.961.293.066 92,23

10 Jambi 64.490.629.000 56.736.879.567 87,98


12 Lampung 91.353.636.000 84.595.439.818 92,60

13 Kalimantan Barat 55.903.965.000 52.937.814.071 94,69

14 Kalimantan Tengah 44.047.888.000 39.857.599.619 90,49

15 Kalimantan Selatan 76.235.445.000 76.339.528.733 100,14

16 Kalimantan Timur 59.105.684.000 53.403.503.900 90,35

17 Sulawesi Utara 35.163.844.000 30.392.175.651 86,43

18 Sulawesi Tengah 43.794.345.000 47.382.874.110 108,19

19 Sulawesi Selatan 123.201.150.000 114.875.337.286 93,24


21 Maluku 34.749.210.000 34.141.683.464 98,25

22 Bali 25.079.759.000 20.748.246.812 82,73

23 Nusa Tenggara Barat 64.843.548.000 57.487.145.549 88,66


25 Papua 30.358.119.000 25.754.535.322 84,84

26 Bengkulu 63.931.799.000 57.867.172.816 90,51

27 Maluku Utara 33.417.998.000 32.443.170.235 97,08

28 Banten 101.723.431.000 95.494.276.899 93,88

29 Bangka Belitung 26.081.434.000 22.958.256.785 88,03

30 Gorontalo 30.468.918.000 28.532.668.108 93,65

31 Kepulauan Riau 26.345.379.000 23.277.610.161 88,36

32 Papua Barat 26.280.653.000 22.609.953.046 86,03

33 Sulawesi Barat 31.012.688.000 30.518.587.206 98,41

Total Satker Daerah 2.658.154.847.000 2.501.330.395.392 94,10

TOTAL (Pusat & Daerah) 3.013.954.455.000 2.782.854.564.857 92,33



Terdapat beberapa kegiatan RKP yang tidak terlaksana sesuai target,

disebabkan keterlambatan pencairan

anggaran

b. Capaian Kerja

Secara umum capaian kinerja tahun 2013 pada Program Bimas Islam cukup baik, hal ini dapat dilihat dari capaian program yang ada di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 sebagai berikut:

Tabel 22 Capaian RKP Program Bimas Islam Tahun 2013


Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf

1 Bantuan Sertifikasi Tanah Wakaf

5.000 lokasi 2.100 lokasi 41,18

2 Bantuan Pemberdayaan Wakaf Produktif

20 lokasi 20 lokasi 100,00

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam

3 Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS

74.985 orang 72.735 orang 97,00

4 STQ Tingkat Nasional 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

5 Pelayanan Nikah 5.382 lokasi 5.382 lokasi 100,00 6 Rehabilitasi KUA 542 lokasi 520 lokasi 95,94 7 Pembangunan KUA 10 unit 10 unit 100,00 8 Pengadaan Meubelair KUA 10 paket 10 paket 100,00 9 Pengadaan Sarana

Perkantoran KUA 1.500 unit 1.500 unit 100,00

10 Kitab Suci & Buku Keagamaan 1 paket 1 paket 100,00

11 Kitab Suci bagi Tuna Netra 5.000 eks 0 0,00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 2 kegiatan RKP yang nilainya kurang dari 50%, yaitu Bantuan Sertifikasi Tanah Wakaf dan Kitab Suci bagi Tuna Netra disebabkan karena keterlambatan pencairan anggaran.

Selain kegiatan RKP tersebut, pada Program Bimas Islam juga melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah

Tersedianya dukungan manajemen administrasi urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, yang diukur dari ketersediaan dan terselenggaranya: a) Pengadaan Kitab Suci Al-Quran tahun 2013

berupa Mushaf Alquran sebanyak 700.000 eksemplar dan Juz Amma sebanyak 802.200 eksemplar;



b) Peningkatan kerjasama internasional berupa Preparation Meeting Konferensi Rukyatul Hilal Internasional di Istanbul Turki pada 18 s.d. 19 Februari 2013 dan Penyelarasan Pengurusan Perkawinan Warga Negara Malaysia dan Republik Indonesia pada 28 Februari s.d. 2 Maret 2013

Menteri Agama menghadiri Konferensi Internasional tentang Hilal di Turki (18/2)

Meningkatnya pelayanan kepenghuluan dan pemberdayaan KUA, yang diukur oleh: a) Tersalurkannya dana operasional KUA

Kecamatan sebesar Rp24.000.000 per tahun per KUA;

b) Pengadaan formulir nikah yang terdiri dari Kutipan akta nikah (NA) sebanyak 6.000.000 eksemplar, Duplikat akta nikah (model DN) sebanyak 600.000 eksemplar, Akta nikah (model N) sebanyak 6.000.000 eksemplar dan Daftar pemeriksaan nikah (model NB) sebanyak 3.000.000 eksemplar;

c) Kegiatan peningkatan kompetensi dan budaya kerja Penghulu dan P3N di 5 Provinsi yaitu Lampung, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Banten;

d) Lomba Karya Tulis Ilmiah Penghulu tingkat nasional di Jakarta;

e) Musabaqah Baca Kitab (MBK) Tingkat Nasional bagi Penghulu;

f) Penyaluran dana peningkatan operasional Pokja Penghulu kepada 20 kelompok masing-masing sebesar Rp50.000.000,-;

g) Pemilihan KUA Teladan Tingkat Nasional Tahun 2013 di Jakarta;



h) Kegiatan Sosialisasi Aplikasi SIMKAH pada 10 s.d. 12 Desember 2013 di Jakarta pada yang diikuti oleh 100 orang peserta dari 10 Provinsi Indonesia bagian timur;

i) Pencetakan Banner Layanan KUA sebanyak 1.600 unit dan didistribusikan ke 9 Provinsi.

Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan keluarga sakinah, diukur dari: a) Tersalurkannya bantuan modal usaha

kelompok keluarga pra sakinah kepada 70 kelompok;

b) Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional tahun 2013 di Jakarta;

Meningkatnya pembinaan pemberdayaan masjid, diukur dari: a) Penyaluran bantuan masjid paripurna

sebanyak 1 paket; b) Pembangunan dan rehab masjid sebanyak

230 unit; c) Pembangunan dan rehab mushalla/langgar

sebanyak 40 unit tersebar di 16 provinsi; d) Penyaluran bantuan sarana

masjid/mushalla di tempat bencana sebanyak 20 unit;

e) Pembangunan dan rehab masjid/mushalla pasca bencana sebanyak 50 unit;

f) Orientasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Masjid di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah;

g) Orientasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Perpustakaan Masjid di Provinsi Sumatera Barat;

h) Orientasi Peningkatan Kualitas Imam dan Khatib di Provinsi Sulawesi Selatan;

i) Penyusunan Sistem Informasi Masjid (SIMas); j) Penyusunan Peraturan tentang

Standardisasi Masjid dan Pedoman Standardisasi Manajemen Masjid;

k) Penganugerahan Masjid Raya Percontohan Nasional dan Penganugerahan Masjid dan Mushalla di Tempat Publik se-Jabodetabek;



Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada acara Penganugerahan Masjid Percontohan Nasional

Meningkatnya pelayanan bimbingan dan jaminan produk halal, diukur dari: a) Bantuan sertifikasi halal bagi pengusaha mikro

melalui Majelis Ulama Indonesia sejumlah Rp1.300.000.000,- untuk 13 Provinsi;

b) Peningkatan kompetensi tenaga auditor halal internal UMKM kepada 50 orang tenaga auditor halal internal di perusahaan mikro, kecil, dan menengah;

c) Penyuluhan dan pengawasan rumah makan, restoran, dan hotel bersertifikat halal di provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau;

d) Peningkatan kompetensi tenaga penyembelih hewan halal di Lampung dan Sulawesi Barat;

e) Pengawasan penyembelihan hewan secara halal di Wilayah Jabodetabek;

Meningkatnya pelayanan pembinaan syari’ah dan hisab rukyat, diukur dari: a) Pelaksanaan Rukyatul hilal awal bulan

qomariyah yang dilaksanakan di beberapa titik yaitu Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur;

b) Sidang Hisab Rukyat dalam hal penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah;

c) Pengembangan software hisab rukyat, teodolit sistem digital, dan teleskop GO TO untuk melayani pengukuran arah kiblat;

d) Workshop Qodhaya Fiqhiyah Mu’ashirah di provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan;

e) Pertemuan Tokoh Agama dan Cara Penanganan Paham dan Aliran Keagamaan di provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Utara;



f) Bantuan kegiatan pembinaan syariah dan hisab rukyat sebesar Rp1.000.000.000,-;

g) Penggandaan buku panduan pembinaan syariah dan hisab rukyat, yaitu: − Fatwa-fatwa kontemporer (4 jilid) Dr.

Yusuf Qardhawi 500 eksemplar. − Buku saku perbankan syariah 1.000

eksemplar − Buku serial keagamaan 1 (bimbingan

bagi musafir) 1.000 eksemplar − Panduan praktis pembagian waris 2.750

eksemplar − Panduan sumpah keagamaan 3.000

eksemplar − Membumikan Islam Rahmatan Lilalamin

1.000 eksemplar − Ilmu Falak Praktik sebanyak 3.000

eksemplar − Taqwim Standar Indonesia sebanyak

4.950 eksemplar − Ephemeris hisab rukyat 3.500 eksemplar − Himpunan do’a-do’a penting 2.000

eksemplar − Buku saku hisab rukyat 2.500 eksemplar − Brosur layanan konsultasi syariah

sebanyak 1 paket − Jadwal imsakiyah 10.000 eksemplar

2) Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam

Meningkatnya kualitas penyuluhan Agama Islam, yang diukur dari: a) Pemberian Kendaraan Operasional Roda Dua

kepada penyuluh teladan sebanyak 6 unit; b) Penetapan LP2A (Lembaga Pendidikan dan

Pengamalan Agama Islam) Percontohan di 13 lokasi;

Meningkatnya kualitas kemitraan dan pemberdayaan umat Islam, diukur dari pemberian bantuan pemberdayaan Ormas Islam Tingkat Pusat sebanyak 60 lembaga, Tingkat Provinsi sebanyak 55 lembaga, Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 45 lembaga, dan Bantuan bagi Yayasan/LSM Islam sebanyak 50 lembaga;



Menag Suryadharma Ali menyampaikan bantuan keagamaan kepada sejumlah lembaga keagamaan seiring dengan peresmian kantor Kemenag Kab.Tanggerang, di kawasan kompleks Pemda Tanggerang di Tiga Raksa, Tanggerang, Rabu (23/01)

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan MTQ dan Pengembangan Tilawatil Qur’an, diukur dari: a) Penyelenggaraan STQ Nasional ke XXII di

Provinsi Bangka Belitung pada 22 s.d. 29 Agustus 2013 dan MTQ Internasional pada 11 s.d. 13 September 2013 di Auditorium H.M. Rasyidi, Gedung Kemenag, Jakarta;

Para Peserta Delegasi pada acara MTQ Internasional di Jakarta 11 s.d. 13 September 2013

b) Pembinaan Qari/Qariah/Hafiz/Hafidzah/Tenaga Dewan Hakim sebanyak 30 orang;

c) Pembinaan Guru Ngaji Tradisional di Aceh, Palu, Banten dan Kalimantan Barat.

Terlaksananya kegiatan peringatan Hari Besar Islam (HBI) yang diperingati secara nasional dalam bentuk kegiatan-kegiatan antara lain:



Tabel 23 Peringatan Hari Besar Islam (HBI)

yang dirayakan Tahun 2013

No Nama Kegiatan Tempat Pelaksanaan Tanggal Pelaksanaan

1 Maulid Nabi SAW Istana Negara, Jakarta 25 Januari 2013

2 Isra’ Mi’raj Nabi SAW Istana Negara, Jakarta 7 Juni 2013

3 Nuzulul Qur’an Istana Negara, Jakarta 26 Juli 2013

4 Shalat Idul Fitri Masjid Istiqlal, Jakarta 8 Agustus 2013

Direktur Jenderal Bimas Islam dan Direktur Penerangan Agama Islam foto bersama peserta Pembibitan Calon Dai Muda Nasional angkatan XVI

3) Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat

Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan zakat, diukur dari: a) Kegiatan Membangun Keteladanan

Berzakat pada tahun 2013 diadakan di Provinsi Jambi dan Lampung, dengan diikuti oleh 80 orang peserta dari kalangan Pegawai Pemerintah/Birokrasi, Pegawai BUMN dan Swasta;

b) Sosialisasi Zakat di Kalangan perguruan tinggi di Provinsi D.I. Yogyakarta, Riau dan Jawa Tengah, diikuti oleh 120 orang peserta yang terdiri dari mahasiswa/i, dosen dan insan akademis lainnya;

c) Lokakarya Penyuluhan Zakat bagi Takmir Masjid dan Majlis Taklim di Jakarta;

d) Gerakan sadar zakat di Kalangan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BUMN dan Perusahaan Swasta Nasional dan Pemerintah Provinsi sebanyak 120 orang di Jakarta;



e) Sosialisasi Zakat di Kalangan Profesional sebanyak 40 orang di Jakarta;

f) Penggandaan buku Modul Penyuluhan Zakat dan Buku Saku Penyuluhan Zakat masing-masing sebanyak 2500 eksemplar, Buku Pedoman Zakat, Buku Khutbah Zakat, Buku Panduan Zakat Praktis dan Tanya Jawab Zakat masing-masing sebanyak 3000 eksemplar, Leaflet Zakat sebanyak 5000 eksempar dan Banner Zakat sebanyak 150 buah;

Meningkatnya kualitas pembinaan lembaga zakat, diukur dari: a) Sosialisasi Pedoman Standar Audit Syariah

Lembaga Zakat untuk Peserta dari BAZNAS Pusat dan BAZNAS 33 Provinsi di Jakarta;

b) Peningkatan Tata Kelola Lembaga Zakat dengan peserta dari Utusan BAZNAS Provinsi, Kota/Kab dan Penyelenggara Syariah/Penyuluh di Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung dan Jawa Barat;

c) Workshop Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat 4 Angkatan berupa pelatihan pengukuran kinerja bagi BAZNAS Pusat dan BAZNAS 33 Provinsi di Jakarta;

d) Assesmen Lembaga Pengelola Zakat berupa monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Undang-undang zakat di 33 Provinsi;

e) Peningkatan Standardisasi Lembaga Zakat berupa Pelatihan Standardisasi Amil di Jawa Timur dan Bali;

f) Peningkatan Keterampilan Manajemen dan Pemberdayaan Zakat di Sulawesi Tenggara;

g) Peningkatan Keterampilan Pengelolaan Modal Usaha di Sultra, Jateng, Kalsel, dan D.I. Yogyakarta.

Meningkatnya kualitas pembinaan ibadah sosial, diukur dari pemberian bantuan operasional kepada BAZNAS Pusat 1 paket, BAZNAS Provinsi 32 paket dan BAZNAS Kab/Kota 92 paket serta pemberian bantuan pemberdayaan usaha produktif kepada 46 lembaga/kelompok mustahik (fakir miskin);

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemberdayaan zakat, diukur dari: a) Penyempurnaan jaringan database zakat

online yang terintegrasi di 33 provinsi;



Realisasi anggaran pada Program Bimbingan Masyarakat Kristen

sebesar Rp907.271.094.023 atau

87,10% dari alokasi sebesar

Rp1.041.646.781.000

b) Kegiatan Membangun Strategi Pendayagunaan Zakat di 4 provinsi yaitu Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Gorontalo, dan Kalimantan Timur;

4) Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf

Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan wakaf, diukur dari: a) Pelaksanaan Pembinaan Nazhir dengan

tema Pembinaan Manajemen Pengelolaan Wakaf di daerah D.I. Yogyakarta;

b) Pembinaan kewirausahaan wakaf produktif dilaksanakan di 5 lokasi, yaitu: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

c) Kegiatan Peluang Kemitraan Pemda dalam Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di 3 lokasi yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur;

d) Temu Konsultasi Tim Kerja Sertifikasi Tanah Wakaf diselenggarakan di 3 (tiga) lokasi yakni di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Banten;

e) Penggandaan dan pendistribusian Formulir Wakaf sebanyak 20.280 eksemplar;

Terlaksananya inventarisasi sertifikasi dan terlindunginya aset wakaf, diukur dari: a) Tersedianya mapping tanah wakaf

berdasarkan Geographic Information Systems (GIS);

b) Sosialisasi pemanfaatan dan pengembangan data tanah wakaf di 9 lokasi;

c) Tersalurkannya bantuan sertifikasi tanah wakaf sebesar Rp2.696.106.343,- untuk 1.410 lokasi.

7. Program Bimbingan Masyarakat Kristen


Pada tahun 2013, Program Bimbingan Masyarakat Kristen mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.041.646.781.000,- yang terdiri dari Rp121.611.351.000,- untuk di Pusat dan Rp920.035.430.000,- untuk di Daerah termasuk STAKN/STAKPN. Sedangkan untuk realisasi anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp907.271.094.023,- atau 87,10% dari total anggaran program.



Dirjen Bimas Kristen Saur Hasugian mewakili Menag meresmikan Gereja HKBP Bandung Barat, di Bandung, Sabtu (6/4).Hadir pada peresmian tersebut Ketua HKBP Willem TP Simarmata dan walikota Bandung Dada Rosyada

Menag Suryadharma Ali didampingi Dirjen Bimas Kristen dan Dirjen Bimas Katolik menerima Panitia Perayaan Natal 2013 yang diketuai oleh Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Jakarta, Jumat (13/12)

Berikut rincian realisasi anggaran Program

Bimas Kristen per wilayah kerja tahun anggaran 2013 secara keseluruhan lihat pada tabel 24.

Tabel 24 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2013 Per Wilayah Kerja

No SATKER ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) %

TINGKAT PUSAT

Ditjen Bimas Kristen 121.611.351.000 116.401.409.660 95,72

TINGKAT PROVINSI

1 DKI Jakarta 29.255.637.000 34.230.758.111 117,01

2 Jawa Barat 12.611.724.000 11.594.344.844 91,93

3 Jawa Tengah 32.719.212.000 29.481.652.938 90,11



Untuk tahun 2013, secara umum Capaian

RKP pada Program Bimbingan Masyarakat

Kristen sangat baik


4 D.I.Yogyakarta 12.219.712.000 11.214.794.723 91,78

5 Jawa Timur 31.407.186.000 25.658.220.459 81,70

6 Aceh 1.093.636.000 951.537.925 87,01

7 Sumatera Utara 194.562.148.000 190.476.024.872 97,90

8 Sumatera Barat 6.133.583.000 5.269.119.544 85,91

9 Riau 9.319.575.000 9.477.340.604 101,69

10 Jambi 3.083.970.000 2.727.167.144 88,43


12 Lampung 7.250.859.000 6.725.405.166 92,75

13 Kalbar 31.929.833.000 44.824.065.420 140,38

14 Kalteng 35.498.902.000 33.322.424.133 93,87

15 Kalsel 3.793.361.000 2.895.539.829 76,33

16 Kaltim 16.676.475.000 16.719.438.377 100,26

17 Sulawesi Utara 84.281.101.000 95.422.774.334 113,22

18 Sulawesi Tengah 18.168.074.000 22.367.137.067 123,11



21 Maluku 75.254.539.000 69.301.831.973 92,09

22 Bali 4.885.546.000 4.778.501.274 97,81



25 Papua 84.016.127.000 71.412.146.936 85,00

26 Bengkulu 2.654.904.000 2.313.115.002 87,13

27 Maluku Utara 6.985.957.000 6.877.737.816 98,45

28 Banten 3.350.739.000 3.148.178.426 93,95

29 Bangka Belitung 6.049.627.000 5.930.490.675 98,03

30 Gorontalo 2.299.431.000 1.822.754.852 79,27

31 Kepulauan Riau 5.460.047.000 4.158.746.239 76,17

32 Papua Barat 34.094.711.000 32.929.260.131 96,58

33 Sulawesi Barat 11.220.166.000 10.934.270.679 97,45

Total Wilayah 920.035.430.000 790.869.684.363 85,96

Grand Total 1.041.646.781.000 907.271.094.023 87,10

b. Capaian Kerja

Capaian RKP Kementerian Agama untuk Program Bimas Kristen selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Capaian RKP Program Bimas Kristen Tahun 2013


Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen

1 Tunjangan Profesi Guru non PNS

658 Orang 658 Orang 100,00

2 Subsidi Tunjangan fungsional Guru Non - PNS Kristen

574 Orang 574 Orang 100,00




3 Guru Yang Tersertifikasi 1.000 Orang 1.000 Orang 100,00

4 Kualifikasi Guru Program S1 1.000 Orang 1.000 Orang 100,00

5 Mahasiswa Miskin Penerima Beasiswa

1.000 Orang 1.000 Orang 100,00

6 Sertifikasi Dosen 250 Orang 250 Orang 100,00

7 Tunjangan Profesi Dosen Non PNS

573 Orang 369 Orang 64,40

8 Sarpras Pend. Tinggi 7 Lokasi 7 Lokasi 100,00

9 BOPTN 12.487 Orang 12.487 Orang 100,00

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen

10 Kinerja Penyuluh Agama Kristen Non PNS

6.577 Orang 6.577 Orang 100,00

Selain program RKP di atas, telah dilaksanakan juga beberapa kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi rencana strategis Program Bimas Kristen tahun 2013, berdasarkan prioritas kementerian Rekapitulasi capaian kinerja RKP Kementerian tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 26 Rekapitulasi Capaian Kinerja Prioritas Kementerian

Program Bimas Kristen Tahun Anggaran 2013

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN %

1. Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen

Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama yang terbina

3200 org 3199 org 99

Pembinaan dan peningkatan Mutu pendidikan Tinggi

17 keg 17 keg 100

Pembinaan dan Pelayanan Pend. Kristen

5 keg 5 keg 100

Monitoring, evaluasi, Visitasi

5 keg 5 keg 100

Pembinaan & Peningkatan Mutu Pend. Menengah

5 keg 5 keg 100

Penyelenggaraan UN Tkt. Menengah

12 keg 12 keg 100

Pembinaan dan peningkatan Mutu Pend. Dasar

20 keg 20 keg 100

Pemberian Bantuan Pendidikan

2088 org 1884 org 90

Pemberian Bantuan Lembaga Pend. Agama & Lembaga Keagamaan

75 lok 94 lok 125

Pencetakan dan pengiriman Pedoman Pend.

6 pkt 6 pkt 100



NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN %

Peningkatan Mutu Lembaga Pend. Agama & Keagamaan

5 keg 5 keg 100

2. Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen

Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan dan lembaga Pendidikan Keagamaan

12 lok 12 lok 100

Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan

16 keg 16 keg 100

Pembinaan dan Bimas Kristen

5 keg 5 keg 100

Pengadaan Toga, Buku Keagamaan dan lainnya

3 PKT 3 PKT 100

Pencetakan 10 pkt 10 pkt 100

Penyuluh & Tenaga Teknis Keagamaan melalui pembinaan

21 kgt 21 kgt 100

Pemberdayaan Penyuluh Agama Kristen

10 lks 5 lks 50

Bantuan Penyuluh Non PNS

1000 org 1000 org 100

Penyelnggaraan Hari Besar Agama Kristen

5 lks 1 lks 20

Pembinaan Seni Budaya Kristen

14 keg 14 keg 100

Bantuan Pemberdayaan Seni dan Budaya Kristen

19 lok 19 lok 100

Administrasi dan Manajemen

18 keg 18 keg 100

Perangkat Pengolah Data & Komunikasi

32 unit 32 unit 100

Pengadaan Peralatan & Fasilitas Perkantoran

21 unit 15 unit 71

3 Meningkatnya Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Bimas Kristen

Pembinaan Adm. Pengelolaan Kepegawaian

17 dok 17 dok 100

Pembinaan Adm. Pengelolaan Keuangan

25 dok 25 dok 100

Pembinaan Adm.Pengelolaan Perlengkapan

20 dok 20 dok 100

Peningkatan Kualitas pelayanan Aparatur

5 dok 5 dok 100

Pembinaan dlm Penyusunan Prog dan Rencana Kerja

28 dok 28 dok 100

Pembinaan dan Konsultasi

7 dok

7 dok

100

Honorarium Tim 17 keg 17 keg 100

Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran

12 bulan 12 bulan 100

Pengadaan kendaraan roda dua

10 unit 10 unit 100



Realisasi anggaran pada

Program Bimbingan Masyarakat Katolik



Rp570.596.467.000

Menag Suryadharma Ali ketika menyampaikan sambutan pada acara wisuda sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Manado, di Hotel Aryaduta, Manado, Senin (4/2)

Dirjen Bimas Kristen Saur Hasugian, Dirjen Bimas Katolik Semara Duran Antonius, Dirjen Bimas Hindu Ida Bagus Gde Yudha Triguna dan Dirjen Bimas Budha Joko Wuryanto mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR-RI, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (7/3)

8. Program Bimbingan Masyarakat Katolik


Pada tahun 2013, Program Bimbingan Masyarakat Katolik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp570.596.467.000,- yang terdiri dari Rp110.892.853.000,- untuk di pusat dan Rp459.703.614.000,- untuk di daerah. Sedangkan untuk realisasi anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp541.103.960.948,- atau 94,83% dari total anggaran program.



Tabel 27 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2013 Per Wilayah Kerja

Program Bimas Katolik Pusat dan Daerah

No SATKER ALOKASI ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp) %

TINGKAT PUSAT

Ditjen Bimas Katolik 110.892.853.000 100.556.060.643 90,68

TINGKAT PROVINSI

1 DKI Jakarta 12.694.491.000 12.555.947.750 98,91

2 Jawa Barat 7.760.670.000 7.419.187.649 95,60

3 Jawa Tengah 24.603.752.000 19.020.921.363 77,31

4 D.I.Yogyakarta 19.023.528.000 17.376.947.509 91,34

5 Jawa Timur 17.791.223.000 20.173.586.201 113,39

6 Aceh 1.388.412.000 1.155.921.841 83,25

7 Sumatera Utara 56.973.909.000 50.836.060.673 89,23

8 Sumatera Barat 3.925.905.000 2.718.756.324 69,25

9 Riau 4.002.659.000 3.291.312.394 82,23

10 Jambi 2.462.734.000 1.570.668.447 63,78


12 Lampung 4.574.350.000 3.746.187.940 81,90

13 Kalbar 29.563.620.000 40.521.510.760 137,07

14 Kalteng 7.853.108.000 6.648.988.938 84,67

15 Kalsel 3.645.723.000 2.620.040.388 71,87

16 Kaltim 5.913.738.000 5.296.093.103 89,56

17 Sulawesi Utara 10.300.013.000 9.470.095.938 91,94

18 Sulawesi Tengah 3.291.209.000 2.980.336.110 90,55



21 Maluku 13.896.929.000 14.419.305.723 103,76

22 Bali 4.544.927.000 3.935.331.303 86,59



25 Papua 27.876.867.000 24.992.014.521 89,65

26 Bengkulu 2.407.753.000 1.454.431.456 60,41

27 Maluku Utara 1.280.319.000 942.953.516 73,65

28 Banten 3.317.227.000 2.886.245.327 87,01

29 Bangka Belitung 3.654.093.000 2.981.582.160 81,60

30 Gorontalo 1.637.375.000 1.105.823.169 67,54

31 Kepulauan Riau 2.113.672.000 1.531.962.347 72,48

32 Papua Barat 9.694.730.000 7.025.541.835 72,47

33 Sulawesi Barat 1.462.591.000 1.385.573.489 94,73

Total Wilayah 459.703.614.000 440.547.900.305 95,83

Grand Total 570.596.467.000 541.103.960.948 94,83



b. Capaian Kerja

Capaian kerja RKP Kementerian pada Program Bimas Katolik adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Capaian RKP Program Bimas Katolik Tahun 2013


Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik

1 Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan


2 Tunjangan Profesi Guru Non PNS


3 Tunjangan Fungsional Guru Non PNS Katolik

100 Orang 156 Orang 156,00

4 Guru yang Tersertifikasi 1.200 Orang 854 Orang 71,17


2.000 Orang 2.000 Orang 100,00

6 Sarana Prasarana Pend. Tinggi 1 Paket 1 Paket 100,00

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen

1 Kinerja Penyuluh Agama Katolik Non PNS

1.000 Orang 239 Orang 23,90

2 Lembaga Sosial Keagamaan 75 Lembaga 91 Lembaga 121,33

3 Kualitas Rumah Ibadah 106 Buah 29 Buah 27,36

4 Kitab Suci 10.000 Eks 12.000 Eks 120,00

5 Bantuan Organisasi Kategorial Keagamaan Katolik

40 Buah 29 Buah 72,50

6 Bantuan Lembaga Komisi KWI dan Keuskupan

60 Buah 12 Buah 20,00

Dalam peningkatan pelayanan Program Bimas Katolik, Kementerian Agama telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, dengan melaksanakan:

− Pertemuan Forum Konsultasi Bimas Katolik Pusat dan Daerah Tingkat Nasional sebanyak 245 orang; dan

− Penyusunan Program Kerja Regio Jawa-Sumatera, Nusa Tenggara Timur, Bali, Papua, Papua Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara.



Sekjen Kemenag, Bahrul Hayat, didampingi Dirjen Bimas Katolik Semara Duran Antonius memukul gong tanda dibukanya Forum Konsultasi Pejabat Bimas Katolik Pusat-Daerah Tgkt Nasional. Tema: Meningkatkan Kinerja Bimas Katolik dengan Profesionalitas dan Integritas, Jakarta, Senin (17/06)

2) Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik, dengan melaksanakan:

− Pembinaan Pembina Bina Iman Anak (BIA) Keuskupan Timika dan Keuskupan Agats – Asmat di Timika, Provinsi Gerejawi Kupang, dan Keuskupan Manado;

− Pertemuan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (TOGA – TOMA) Keuskupan Denpasar di Mataram, Keuskupan Agung Palembang di Jambi, Provinsi Aceh di Banda Aceh, Provinsi Sumatera di Medan, dan Tingkat Nasional di Jakarta;

− Pertemuan Pembina Keluarga Bahagia Keuskupan Amboina di Ambon, Regio Jawa di Yogyakarta, Regio NTT di Maumere, Keuskupan Banjarmasin – Palangkaraya di Banjarmasin, Keuskupan Manado di Gorontalo, dan Tingkat Nasional di Jakarta;

− Pertemuan Pembina Orang Muda Katolik (OMK) Keuskupan Weetebula di Weetebula, Provinsi Gerejawi Keuskupan Agung Medan di Medan, Keuskupan Denpasar di Mataram, dan Provinsi Gerejawi Keuskupan Agung Semarang di Semarang;

− Pertemuan Dialog Kerukunan Wilayah Barat di Bogor, Keuskupan Agung Makassar di Makassar, dan Tingkat Nasional di Denpasar;



− Pertemuan Lintas Komisi Tokoh Umat Provinsi Gerejawi se-Papua;

− Pertemuan Pembinaan Penyuluh Agama Katolik/Juru Penerang Katolik Tingkat Nasional di Denpasar, Keuskupan Agung Medan di Parapat, Keuskupan Agung Ende – Maumere – Larantuka di Larantuka, Keuskupan Pangkal Pinang di Sungai Liat, Provinsi Gerejawi Pontianak di Pontianak;

− Lokakarya Musik Liturgi Provinsi Gerejawi Samarinda di Balikpapan;

− Pemberian Bantuan Lembaga Komisi KWI dan Keuskupan di 12 lokasi;

− Pemberian Bantuan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah Ibadat di 29 lokasi;

− Bantuan operasional Penyuluh/Jupen sebanyak 239 orang;

− Bantuan Pengembangan Bakat Minat Musik Liturgi Gerejawi;

− Bantuan Sosial Agama dan Keagamaan di 29 lokasi;

− Bantuan kepada Lembaga Keagamaan Katolik di 91 lokasi;

− Pengadaan dan pengiriman Buku Peribadatan berupa Alkitab Mimbar 5.100 eksemplar dan Kitab Suci 11.100 eksemplar;

− Pengadaan Perlengkapan Misa sebanyak 260 Set;

− Pengadaan Buku Perpustakaan Paroki sebanyak 39.400 eksemplar.

3) Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Katolik Program Bimas Katolik, dengan melaksanakan:

− Pertemuan Pembinaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Guru Pendidikan Agama Katolik Tingkat Dasar Regional Provinsi Sumatera Utara di Medan, Provinsi Papua di Jayapura, Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Yogyakarta di Yogyakarta, dan Provinsi Kalimantan Barat di Landak;

− Pembinaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Guru Pendidikan Agama Katolik Tingkat Menengah Regio Sumatera di



Medan, Regio Jawa di Yogyakarta, Regio Kalimantan di Pontianak, dan Regio Sulawesi di Manado;

− Penyusunan Pedoman Ujian Nasional Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) di Makassar;

− Penyusunan Kurikulum Nasional Pendidikan Umum dan Kurikulum Pendidikan Keagamaan Katolik Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) di Jakarta;

− Penyusunan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Agama Katolik SMAK di Surabaya;

− Pertemuan Pembinaan Kompetensi Kepribadian dan Sosial Regio Sumatera bagian selatan di Palembang;

− Pertemuan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Katolik Tingkat Dasar Regional Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung di Palembang, Provinsi Gerejawi Amboina di Tual, Langgur, Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kep. Riau di Pekanbaru, Regional Jawa di Yogyakarta, dan Provinsi Sumatera Utara di Pematang Siantar;

− Pertemuan Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 bagi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik Tingkat Nasional di Bogor;

− Pertemuan Asesor Sertifikasi Dalam Jabatan di Bogor;

− Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Pengawas Pendidikan Agama Katolik Tingkat Dasar dan Menengah di Bogor (kerjasama dengan PUSDIKLAT);

− Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program DMS dan Sertifikasi pada Perguruan Tinggi di Bogor;

− Penyusunan Bahan Ajar 16 (enam belas) Mata Kuliah Kurikulum Nasional Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta (PTAKS) di Semarang;

− Sosialisasi Undang-undang Perguruan Tinggi di lingkungan PTAKS di Ambon;

− Pagelaran Paduan Suara Gerejawi Antar PTAKS Tingkat Nasional di Jakarta;



Menag Suryadharma Ali disaksikan Dirjen Bimas Katolik Semara Duran Antonius dan Sekjen KWI Johanes Pujo Sumarto memukul gong tanda dibukanya Pagelaran Paduan Suara Gerejawi antar Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta (PTAKS) Tingkat Nasional 2013, di Jakarta, Kamis malam (7/11)

Menag Suryadharma Ali didampingi Dirjen Bimas Katolik Semara Duran Antonius berfoto bersama dengan Sekjen KWI Johanes Pujo Sumarto dan sejumlah tokoh agama Katolik saat pembukaan Pagelaran Paduan Suara Gerejawi antar Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta (PTAKS) Tingkat Nasional 2013, di Jakarta, Kamis malam (7/11).

− Pertemuan MoU Sertifikasi dan Dual Mode System (DMS) dengan LPTK Induk dan PTAKS Penyelenggara DMS di Jakarta;

− Bantuan Honor Guru Pendidikan Agama Katolik Tidak Tetap (GPAKTT) Pendidikan SD 132 orang dan SMP 132 orang @ Rp6.000.000;

− Bantuan Kegiatan Keagamaan Katolik Tingkat Dasar (SD) dan Tingkat Menengah (SMP) masing-masing sebanyak 30 lokasi;

− Bantuan Kegiatan Keagamaan Katolik Tingkat Dasar (SD) Kelompok Kerja Guru (KKG) di 40 lokasi;

− Bantuan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) 8 lokasi;



− Bantuan Operasional Pendidikan SMAK di 9 lokasi;

− Bantuan Operasional Guru Pendidikan Agama Katolik Tidak Tetap (GPAKTT) Tingkat Menengah sebanyak 100 orang;

− Bantuan Operasional GPAKTT Tingkat Menengah (SMAK) sebanyak 21 orang;

− Bantuan Kegiatan Keagamaan Katolik Tingkat Menengah di 69 lokasi;

− Bantuan Kegiatan MGMP Tingkat Menengah di 22 lokasi;

− Bantuan Beasiswa SMAK sebanyak 308 orang;

− Bantuan Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Katolik Dalam Jabatan sebanyak 269 orang;

− Bantuan Peningkatan Kualifikasi Guru Pendidikan Agama Katolik melalui DMS sebanyak 1.500 orang;

− Bantuan Operasional PTAKS Prioritas RKP di 21 lokasi;

− Bantuan Operasional Seminari Tinggi di 8 lokasi;

− Bantuan Penelitian Dosen PTAKS di 10 lokasi;

− Bantuan Kegiatan Rohani Mahasiswa Katolik 36 lokasi;

− Bantuan Sarana dan Prasarana PTAKS yang memenuhi standar Prioritas RKP di 10 lembaga;

− Bantuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama Katolik yang terbina melalui Program Sertifikasi (S1) Prioritas RKP sebanyak 1.200 orang;

− Bantuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama Katolik yang terbina berkualifikasi S2 dan S3;

− Beasiswa Mahasiswa Miskin Prioritas RKP sebanyak 3.000 orang;

− Pengadaan dan pengiriman Buku Teks dan Buku Perpustakaan Pendidikan Agama Katolik Tingkat Dasar, Tingkat Menengah dan Perguruan Tinggi;

− Pengadaan dan pengiriman Alat Bantu Pendidikan SMAK.



Realisasi anggaran pada Program Bimbingan Masyarakat Hindu



Rp617.818.802.000

9. Program Bimbingan Masyarakat Hindu


Pada tahun 2013, program Bimbingan Masyarakat Hindu memperoleh anggaran sebesar Rp617.818.802.000,- dengan sebaran sebesar Rp89.246.940.000,- (14,45%) untuk Satker Pusat, Rp422.663.316.000,- (68,41%) untuk Satker Daerah dan untuk Satker Perguruan Tinggi sebesar Rp105.908.546.000,- (17,14%). Sebagaimana dilihat pada grafik berikut:

Adapun realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Program Bimbingan Masyarakat Hindu per tanggal 31 Desember 2013 tercatat sebesar Rp528.317.481.894,- atau 85,89% dari total alokasi yang sebarannya meliputi penyerapan Satker Pusat sebesar Rp77.979.645.325,-, Satker Daerah sebesar Rp372.912.858.697,-, dan pada Satker Perguruan Tinggi sebesar Rp77.424.977.872,-.

Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Program

Bimas Hindu Tahun 2013

NO Satuan Kerja Alokasi (Rp000)

Realisasi (Rp000) %

1 Kantor Pusat 89.246.940 77.979.645 87,38

2 Daerah 422.663.316 372.912.859 88,23

3 Perguruan Tinggi Negeri 105.908.546 77.424.978 73,11

JUMLAH 617.818.802 528.317.482 85,51

1) Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan fungsinya, anggaran dan realisasi program Bimbingan Masyarakat Hindu tahun 2013 untuk fungsi pendidikan, fungsi agama, dan fungsi pelayanan umum, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Program Bimas Hindu

Tahun 2013 Berdasarkan Fungsi

NO FUNGSI Alokasi (Rp000)

Realisasi (Rp000)

%

1 Fungsi Pendidikan 39.355.243 31.144.562 79,14

2 Fungsi Agama 60.990.968 57.293.678 93,94

3 Fungsi Pelayanan Umum 517.472.591 439.879.242 85,01

JUMLAH 617.818.802 528.317.482 85,51



Sesuai dengan besarnya ruang lingkup dan sasaran serta prioritas nasional yang hendak dicapai, maka anggaran terbesar dialokasikan untuk Fungsi Pendidikan dengan realisasi sebesar Rp31,144,561,981,- yang meliputi pendidikan umum berciri khas Hindu (Sekolah Minggu, Pasraman) pendidikan agama Hindu di sekolah, dan pendidikan keagamaan baik pada jalur formal maupun non formal mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi.

Selanjutnya anggaran program Bimbingan Masyarakat Hindu dialokasikan untuk Fungsi Agama dengan realisasi sebesar Rp57,293,677,699,- yang meliputi pembinaan dan pelayanan keagamaan Hindu.

Selain kedua fungsi tersebut, anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dialokasikan untuk Fungsi Pelayanan Umum dengan realisasi sebesar Rp439,879,242,214,- yang meliputi pemenuhan gaji pegawai selain pendidik dan tenaga kependidikan serta biaya pembangunan, pemeliharaan, dan operasional perkantoran.

2) Berdasarkan Satker Daerah

Realisasi anggaran Satker Daerah tahun 2013 sebesar Rp372.912.858.697,- atau rata-rata 88,23% dari total anggaran Rp422.663.316.000,-. Rincian penyerapan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel:

Tabel 31 Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Bimas Hindu

Tahun 2013 Per Satuan Kerja Daerah


1 DKI Jakarta 3.942.910.000 3.341.658.999 84,75

2 Jawa Barat 4.013.987.000 3.081.344.690 76,77

3 Jawa Tengah 17.734.500.000 13.575.175.977 76,55

4 D.I.Yogyakarta 4.321.180.000 3.517.015.805 81,39

5 Jawa Timur 17.097.274.000 15.226.392.820 89,06

6 Aceh 555.880.000 397.261.181 71,47

7 Sumatera Utara 3.214.288.000 2.629.982.487 81,82

8 Sumatera Barat 778.500.000 615.712.911 79,09

9 Riau 1.442.746.000 1.161.810.524 80,53

10 Jambi 1.557.980.000 1.212.227.399 77,81


12 Lampung 9.518.145.000 8.600.469.751 90,36



Berdasarkan realisasi anggaran Program

Bimbingan Masyarakat Hindu pada satker

daerah, diketahui bahwa Kalteng mempunyai

serapan terbesar yaitu 96,14%


13 Kalbar 2.890.200.000 2.107.888.493 72,93

14 Kalteng 11.453.620.000 11.011.310.092 96,14

15 Kalsel 3.036.402.000 2.638.859.969 86,91

16 Kaltim 3.286.775.000 2.496.228.493 75,95

17 Sulawesi Utara 2.599.782.000 2.426.517.210 93,34

18 Sulawesi Tengah 6.164.770.000 5.247.764.767 85,13



21 Maluku 1.245.380.000 934.259.452 75,02

22 Bali 279.059.056.000 252.700.115.790 90,55



25 Papua 2.753.052.000 2.522.255.862 91,62

26 Bengkulu 2.876.290.000 1.947.248.839 67,70

27 Maluku Utara 348.880.000 249.575.162 71,54

28 Banten 2.745.600.000 2.414.334.877 87,93

29 Bangka Belitung 963.200.000 780.643.575 81,05

30 Gorontalo 1.528.490.000 1.254.754.588 82,09

31 Kepulauan Riau 1.243.770.000 906.757.656 72,90

32 Papua Barat 2.545.693.000 2.087.066.843 81,98

33 Sulawesi Barat 1.712.888.000 1.617.907.574 94,45

Total 422.663.316.000 372.912.858.697 88,23

3) Berdasarkan Perguruan Tinggi Hindu

Dari total anggaran satker perguruan tinggi Hindu tahun Anggaran 2013 sebesar Rp105.908.546.000,- mampu menyerap anggaran sebesar Rp77.424.977.872,- atau rata-rata 73,11%. Penyerapan anggaran untuk satker perguruan tinggi Hindu tahun Anggaran 2013, dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 32 Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perguruan Tinggi Hindu

sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2013

NO SATKER/ PROVINSI ALOKASI

PENYERAPAN

Jumlah %

1. IHDN Denpasar 62,594,150,000 39,050,764,392 62.39

2. STAHN Gde Pudja Mataram

22,399,896,000 20,074,498,365 89.62

3. STAHN Tampung Penyang Palangkaraya

20,914,500,000 18,299,715,115 87.50

JUMLAH 105.908.546.000 77.424.977.872 73,11



Menteri Agama didampingi Dirjen Bimas Hindu dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali ketika menghadiri perayaan Dharma Shanti yang di selenggarakan oleh jajaran Kemenag Provinsi Bali, di Denpasar, Rabu (20/3)

b. Capaian Kerja

Secara umum sasaran program dan kegiatan Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2013 dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada skala prioritas RKP Nasional dan Prioritas Kementerian.

Tabel 33 Capaian RKP Program Bimas Hindu Tahun 2013


Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu

1 Pengembangan dan Pembinaan Pend. Agama dan Keagamaan Hindu


2 Tunjangan Profesi Guru Non PNS


3 Tunjangan Fungsional Guru non PNS


4 Guru yang tersertifikasi 1.500 Orang 1.408 Orang 93,86

5 Kualifikasi Guru Program S2 100 Orang 72 Orang 72,00


2.500 Orang 2.150 Orang 86,00

7 Tunjangan Profesi Dosen Non PNS


8 Sarana Prasarana Pend. Tinggi


9 Penelitian untuk penguatan Prodi ke dalam negeri

100 Orang 100 Orang 100,00

10 Penelitian untuk penguatan Prodi ke luar negeri


11 Pengabdian Masyarakat Berbasis Program


12 BOPTN 7.847 Orang 7.847 Orang 100,00




Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu

1 Kinerja Penyuluh Agama Hindu Non PNS

2.779 Orang 2.779 Orang 100,00

2 Lembaga Sosial Keagamaan 50 Lokasi 139 Lokasi 278,00

3 Kualitas Rumah Ibadah 200 Lokasi 155 Lokasi 77,50

4 Kitab Suci 20.000 Eks 10.980 Eks 54,90

5 Sarana dan Prasarana Keagamaan Hindu


Selain capaian RKP di atas, capaian kinerja Program Bimbingan Masyarakat Hindu pada masing-masing kegiatan sesuai target prioritas kementerian adalah sebagai berikut:

Menag Suryadharma Ali menerima Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Kantor Kemenag, Jl. Lap. Banteng 3-4 Jakarta, Senin (2/12)

1) Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu

Program Pendidikan Agama Hindu bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing, serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan pendidikan agama Hindu. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Kementerian Agama melakukan kegiatan strategis, antara lain: Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Agama Hindu yang berkualitas, penyaluran bantuan beasiswa, tunjangan profesi dosen non PNS dan kesejahteraan dosen non PNS, pelaksanaan uji kompetensi awal, dan pembinaan Lembaga Pendidkan Agama dan Keagamaan Hindu.



Tabel 34 Capaian Kerja Pengelolaan dan Pembinaan

Pendidikan Agama Hindu tahun 2013


Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu

1 Penyediaan Beasiswa Guru Agama Hindu S1 dan S2

95 orang 116 orang 122,11

2 Penyediaan Beasiswa Miskin dan Berprestasi

650 orang 650 orang 100,00

3 Penyediaan Bantuan Tunjangan Profesi dan kesejahteraan Dosen Non PNS


4 Pengembangan Sarana Prasaran PTA Hindu


5 Penguatan Kegiatan Penelitian PTA Hindu baik dalam maupun luar negeri

121 penelitian 102 penelitian 84,30

6 Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat PTAN Hindu


7 Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu


8 Pelaksanaan Uji Kompetensi Awal di 7 lokasi

1.600 orang 1.511 orang 94,44

9 Penyediaan Beasiswa Dosen S2 dan S3


10 Pengembangan Sarana Prasarana PAUD dan Pasraman


Termasuk dalam upaya di atas, pelaksanaan kegiatan Temu Karya Ilmiah Perguruan Tinggi Agama Hindu, workshop, pengadaan buku pelajaran dan bacaan agama Hindu sebanyak 24.000 eksemplar, pengadaan pedoman pendidikan, pengadaan sarana seni dan budaya, bantuan penyelenggaraan presentasi hasil penelitian, lembaga pendidikan agama dan keagamaan yang terbina, bantuan sosial Kepada Lembaga Pendidikan Agama Hindu.

2) Pembinaan dan Pengelolaan Urusan Agama Hindu

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan keagamaan telah dilaksanakan sejumlah kegiatan berupa bantuan pengembangan lembaga dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan dan rehabilitasi rumah ibadah (pura), pembinaan penyuluh



agama Hindu, profesionalisme dalam Pembinaan Agama Hindu, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 35 Capaian Kerja Pembinaan dan Pengelolaan

Urusan Agama Hindu tahun 2013


Pembinaan dan Pengelolaan Urusan Agama Hindu

1 Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Ibadah Hindu


2 Bantuan Pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Hindu

189 lembaga 187 lembaga 98,94

3 Bantuan Pemberdayaan Umat


4 Pembinaan Penyuluh Agama Hindu


5 Bantuan Sarana Prasarana Keagamaan

49 set 59 set 120,41

6 Pelayanan dan pembinaan umat di luar negeri


7 Pemilihan Penyuluh berprestasi

1 keg 1 keg 100.00

8 Kendaraan Operasional Roda Dua

37 unit 25 unit 67,57

Selain kegiatan di atas, juga pemilihan keluarga sukinah teladan tingkat nasional.

Menag Suryadharma Ali memukul gong sebagai tanda telah dibukanya secara resmi Working Committee World Hindu Parisad di Bali, Kamis, (13/06)



Realisasi anggaran pada

Program Bimbingan Masyarakat Buddha



Rp228.413.309.000

Menteri Agama Suryadharma Ali didampingi Dirjen Bimas Hindu Ida Bagus Gde Yudha Triguna menghadiri Upacara Tawur Agung Kesanga tahun baru Caka 1935 di Candi Prambanan, Senin siang (11/03)

10. Program Bimbingan Masyarakat Buddha


Secara umum Program Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2013 dapat dilaksanakan sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan, baik pada prioritas nasional maupun prioritas kementerian. Adapun realisasi anggaran Program Bimbingan Masyarakat Buddha tahun 2013 adalah Rp180.264.605.323,- atau 78,92% dari total anggaran sebesar Rp228.413.309.000,-. Berikut secara rinci realisasi anggaran Program Bimbingan Masyarakat Buddha berdasarkan fungsi, sub fungsi dan unit kerja.

1) Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi pada Ditjen Bimas Buddha

Realisasi penyerapan anggaran pada fungsi pendidikan sebesar 77,96%, fungsi agama sebesar 83,44%, fungsi pelayanan umum yaitu 78,25%. sebagaimana dilihat pada tabel berikut:

Tabel 36 Realisasi Anggaran Program Bimas Buddha TA 2013

Berdasarkan Fungsi

NO FUNGSI ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) (%)

1 Pendidikan 18,497,739,000 14,420,464,295 77,96

2 Agama 30,470,186,000 25,423,734,476 83,44

3 Pelayanan Umum 179,445,384,000 140,420,406,552 78,25

JUMLAH 228.413.309.000 180.264.605.323 78,92



2) Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Kerja

Secara umum penyerapan anggaran Program Bimbingan Masyarakat Buddha tahun 2013 pada unit kerja cukup baik, namun masih terdapat beberapa satker yang penyerapan anggarannya tidak sesuai target. Secara rinci realisasi anggaran Program Bimbingan Masyarakat Buddha per 31 Desember 2013 berdasarkan unit kerja terdapat pada tabel 37.

Tabel 37 Realisasi Anggaran per 31 Desember 2013

Berdasarkan Unit Kerja


REALISASI (Rp) %

SATKER PUSAT

Ditjen Bimas Buddha 92.406.496.000 68.041.869.264 73,63

SATKER DAERAH

1 DKI Jakarta 8.423.146.000 6.486.330.126 77,01

2 Jawa Barat 3.946.155.000 3.947.742.943 100,04

3 Jawa Tengah 20.216.863.000 18.472.755.616 91,37

4 D.I.Yogyakarta 2.195.235.000 1.718.655.485 78,29

5 Jawa Timur 8.905.186.000 7.065.758.290 79,34

6 Aceh 879.778.000 843.205.045 95,84

7 Sumatera Utara 7.807.175.000 4.795.537.098 61,42

8 Sumatera Barat 1.115.016.000 1.032.096.232 92,56

9 Riau 4.748.735.000 4.504.469.093 94,86

10 Jambi 3.077.728.000 2.755.221.673 89,52


12 Lampung 6.763.469.000 5.284.342.105 78,13

13 Kalbar 5.651.115.000 5.418.654.094 95,89

14 Kalteng 1.787.220.000 1.670.753.017 93,48

15 Kalsel 2.326.674.000 2.078.879.021 89,35

16 Kaltim 2.974.916.000 2.527.331.289 84,95

17 Sulawesi Utara 1.131.016.000 1.082.200.508 95,68

18 Sulawesi Tengah 2.262.955.000 1.814.122.390 80,17



21 Maluku 501.284.000 214.065.000 42,70

22 Bali 4.338.729.000 3.988.001.567 91,92


24 Nusa Tenggara Timur 468.334.000 447.308.835 95,51

25 Papua 2.752.854.000 2.087.479.750 75,83

26 Bengkulu 1.902.189.000 1.290.267.534 67,83

27 Maluku Utara 174.924.000 108.044.662 61,77

28 Banten 21.228.627.000 14.957.154.657 70,46




REALISASI (Rp) %

29 Bangka Belitung 2.871.364.000 2.494.203.209 86,86

30 Gorontalo 219.924.000 109.538.960 49,81

31 Kepulauan Riau 6.046.536.000 5.013.517.462 82,92

32 Papua Barat 1.340.950.000 1.055.268.607 78,70

33 Sulawesi Barat 399.990.000 337.897.043 84,48

Total Daerah 136.006.813.000 112.222.736.059 82,51

Grand Total 228.413.309.000 180.264.605.323 78,92

b. Capaian Kinerja Tahun 2013 Secara umum sasaran program dan

kegiatan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2013 dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Menteri Agama Suryadharma Ali didampingi Dirjen Bimas Buddha A.Joko Wuryanto menerima panitia peringatan Hari Raya Waisak 2013, di kediaman Menag Jl.Widyacandra, Jakarta Selatan, Rabu (24/4)

Tabel 38 Capaian RKP Program Bimas Buddha Tahun 2013


Pengelolaan Dan Pembinaan Urusan Agama Buddha

1 Pengadaan Sarana Kebhaktian (Rupang Buddha Samadhi)

3.000 Buah - 0,00

2 Pengadaan Buku-buku Keagamaan Buddha

10.000 Eks - 0,00

3 Bantuan Rehabilitasi Tempat Ibadah


4 Pembinaan Upacara Keagamaan Buddha

5 Event 5 Event 100,00

5 Pengadaan Kitab Suci Agama Buddha

20.000 Eks - 0,00

Pengelolaan Dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha

1 Kualifikasi Guru S2 400 Orang - 0,00 2 Kualifikasi Guru S1 100 Orang - 0,00 3 Rehab/Pembangunan/

Pengembangan Gedung Sekolah Dhamma Sekha




Terdapat beberapa kegiatan RKP pada Program Bimbingan Masyarakat Buddha

yang tidak dapat dilaksanakan karena

singkatnya waktu pelaksanaan


4 Sippa Dhamma Samajja Nasional


5 Mahanitti Loka Dhamma Perguruan Tinggi Tingkat Nasional III


6 Pengadaan Buku Untuk Perguruan Tinggi

25.000 Eks 25.000 Eks 100,00

7 Pengabdian Masyarakat pada PTAB


8 Bantuan Penelitian PTAB 48 Lokasi 23 Lokasi 47,92 9 Bantuan Pengembangan

Pasca Sarjana PTAB 3 Lokasi 3 Lokasi 100,00

10 Bantuan Operasional PTAB 12 Lokasi 11 Lokasi 91,67 11 Bantuan Sarana dan

Prasarana ICT PTAB 10 Lokasi 6 Lokasi 60,00

12 Bantuan Mahasiswa Miskin 500 Orang 500 Orang 100,00 13 Bantuan Belajar S2 dan S3 20 Orang - 0,00

Terdapat beberapa kegiatan RKP yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Pengadaan Sarana Kebhaktian (Rupang Buddha Samadhi), Pengadaan Buku-buku Keagamaan Buddha, Pengadaan Kitab Suci Agama Buddha, Kualifikasi Guru S2 dan Kualifikasi Guru S1, serta Bantuan Belajar S2 dan S3, hal ini disebabkan karena waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan pengadaaan sangat singkat dan tidak adanya guru/dosen pengganti pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar.

Menteri Agama Suryadharma Ali didampingi Dirjen Bimas Buddha Joko Wuryanto dan Walikota Jakarta Utara Bambang Sugiono saat memukul Gong sebagai tanda dibukanya acara Sippa Dhamma Samajja Tingkat Nasional V Tahun 2013, di Jakarta, Senin Malam (16/9)



Menteri Agama Suryadharma Ali didampingi Dirjen Bimas Buddha A.Djoko Wurianto saat diberikan cenderamata oleh Pengurus Vihara Mahavihara Maetriya, Pontianak, Minggu (27/10)

Selain RKP di atas, capaian kinerja pada Program Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2013 berdasarkan prioritas kementerian dapat dilihat pada tabel 39.

Tabel 39 Capaian Kerja Program Bimas Buddha Tahun 2013


1 Bantuan Pembinaan Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha


2 Bantuan Sosial Lembaga Keagamaan Buddha


3 Event/Budaya Keagamaan

5 event 5 event 100

4 Pengadaan Kitab Suci Agama Buddha

20.000 eksemplar

0 eksemplar 0

5 Tuntuntan dan Tata Cara Upacara Keagamaan Buddha

4 dokumen 4 dokumen 100

6 Penyuluhan/Pembina Agama yang Terbina

147 orang 147 orang 100

7 Pembinaan Guru/Pembina Pendidikan Agama Buddha Non Formal


8 Guru yang Menerima Tunjangan Profesi Non PNS





9 Pembinaan Lembaga Kependidikan, Kelompok Kerja Guru dan Pengawas

28 lembaga 28 lembaga 100

10 Pembinaan Siswa Pend. Agama Buddha

31 lembaga 31 lembaga 100

11 Bantuan Operasional Forum Guru/Pembina Pendidikan Agama Buddha Non Formal

207 lembaga

207 lembaga

100

12 Pembinaan Mahasiswa PTAB


13 Sarana & Prasarana Pend. Tinggi Agama Memenuhi Standar


14 Perpustakaan yang Memenuhi Standar


15 Laboratorium &ICT Memenuhi Standar


16 Dosen PTA yang Berkualifikasi


17 Beasiswa Mahasiswa Miskin


18 Dosen Tersertifikasi 50 orang 37 orang 74

19 Event Pendidikan 1 event 1 event 100

Menteri Agama menyaksikan pemotongan tumpeng pada acara Doa Untuk Bangsa dan penutupan Wahana Negara Raharja (WNR) yang digelar Majelis Nichiren Shoshu Buddha Dharma Indonesia (MNSBDI), Semarang, Minggu (29/9)



Realisasi anggaran pada Program Penelitian Pengembangan dan

Pendidikan Pelatihan sebesar

Rp408.109.804.511 atau 84,53% dari total

anggaran sebesar Rp482.782.241.000

Menag bersama Kepala Vihara Ekayana saat beri keterangan pers tentang ledakan bom di Vihara Ekayana, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakbar, Senin (05/08).

11. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama


Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013, Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp480.826.805.000,-. Kemudian Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama mendapatkan reward atas efisiensi pelaksanaan anggaran Tahun 2012 sehingga memperoleh tambahan anggaran Tahun 2013 sebesar Rp1.955.436.000,- (0,41%), sehingga anggaran akhir menjadi Rp482.782.241.000,- (empat ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Realisasi anggaran pelaksanaan Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp408.109.804.511,- (empat ratus delapan milyar seratus sembilan juta delapan ratus empat ribu lima ratus sebelas rupiah) atau 84,53% dari total anggaran.

Berikut secara rinci realisasi anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama berdasarkan fungsi, jenis belanja, kegiatan dan unit kerja.

1) Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan fungsi, realisasi penyerapan anggaran terbesar terjadi pada fungsi pendidikan yaitu mencapai 85,27%,



disusul oleh fungsi pelayanan umum sebesar 82,22%, dan fungsi agama sebesar 83,92%.

Secara rinci Realisasi Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013 Berdasarkan Fungsi dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel 40 Realisasi Anggaran Program Litbang dan Diklat

Kementerian Agama Tahun 2013 Berdasarkan Fungsi

NO FUNGSI ALOKASI REALISASI (%)

1 Fungsi Pelayanan Umum 308,821,697,000 263,328,630,188 85.27

2 Fungsi Agama 70,999,817,000 58,376,866,855 82.22

3 Fungsi Pendidikan 102,960,727,000 86,404,307,468 83.92

JUMLAH 482.782.241.000 408.109.804.511 84,53

2) Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan jenis belanja, realisasi penyerapan anggaran terbesar terjadi pada belanja pegawai yaitu mencapai 91,17%, disusul oleh belanja barang sebesar 83,36%, dan belanja modal sebesar 78,18%.

Secara rinci Realisasi Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013 Berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 41 Realisasi Anggaran Program Litbang dan Diklat

Kementerian Agama Tahun 2013 Berdasarkan Jenis Belanja

NO JENIS BELANJA ALOKASI REALISASI (%)

1 Belanja Pegawai 92,638,895,000 84,456,120,694 91.17

2 Belanja Barang 359,991,000,000 300,081,713,362 83.36

3 Belanja Modal 30,152,346,000 23,571,970,455 78.18

JUMLAH 482.782.241.000 408.109.804.511 84,53

b. Capaian Kerja

Secara umum sasaran program dan kegiatan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2013 dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun prioritas Kementerian Agama.

Capaian kinerja Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada masing-masing Kegiatan sesuai target RKP dan prioritas Kementerian Agama adalah sebagai berikut.



Capaian RKP pada kegiatan Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Lainnya Badan Litbang dan Diklat tercapai 100%

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bapak Bahrul Hayat mewakili Menteri Agama RI membuka acara “Ekspos Produk Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dan Launching Al- Qur’an dan Terjemahannya 30 Juz dalam huruf Braille” pada tanggal 5 Desember 2013 di Auditorium K.H. M. Rasjidi, Gedung Kemenag, Jl. MH. Thamrin, Jakarta

1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang termasuk dalam RKP dilaksanakan di satker pusat, dengan capaian baik (100%), yang meliputi Penyelenggaraan Survey Indikator Kinerja KUA, Pengumpulan Database Keagamaan, dan Penyelenggaraan Sosialisasi dan Penguatan Gerakan Anti Korupsi dalam rangka Reformasi Birokrasi, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 42 Capaian Kinerja RKP Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya Balitbang & Diklat 2013


1 Penyelenggaraan Survey Indikator Kinerja (KUA)

1 Dokumen 1 Dokumen 100

2 Pengumpulan Database Keagamaan


3 Penyelenggaraan Sosialisasi dan Penguatan Gerakan Anti Korupsi dalam rangka Reformasi Birokrasi


Di samping target RKP tersebut di atas, dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah melakukan kegiatan, antara lain: penyempurnaan sistem perencanaan anggaran dengan melakukan restrukturisasi program/anggaran; peningkatan



Capaian RKP pada

kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Kehidupan Keagamaan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan

pada tahun 2013

kualitas laporan keuangan; percepatan reformasi birokrasi melalui penataan struktur organisasi; penyempurnaan proses kerja; pengembangan Sistem Informasi Kelitbangan dan Kediklatan, Terlaksananya sinkronisasi data antara pusat dan daerah; dan mengoptimalkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Wakil Menteri Agama, Kepala Badan Litbang dan Diklat. dan Sekretaris Badan Litbang dan Diklat pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Badan Litbang dan Diklat tanggal 6 November 2013 di Park Hotel, Bandung.

2) Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan

Pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan yang merupakan RKP dilaksanakan di satker pusat, tercapai dengan baik (100%), seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 43

Capaian Kinerja RKP Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Tahun 2013


1 Penelitian Perkembangan Aliran, Paham dan Gerakan Keagamaan

1 Laporan 1 Laporan 100

2 Penelitian Pemberdayaan Penyuluh dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan


3 Penelitian Dinamika Hubungan Antar Umat Beragama "Penanganan Konflik Keagamaan di Berbagai Komunitas"


4 Penelitian Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan


5 Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural

2 Keg 2 Keg 100




6 Workshop/Semiloka/Lokakarya Kehidupan Keagamaan

10 Keg 10 Keg 100

7 Kajian Masalah-masalah Aktual Kehidupan Keagamaan

10 Keg 10 Keg 100

8 Pengembangan Data Aliran, Paham dan Gerakan Keagamaan

1 Keg 1 Keg 100

9 Penyusunan Laporan Tahunan Isu-isu Kehidupan Keagamaan

1 Keg 1 Keg 100

10 Diskusi dan Kajian Analisis Kebijakan Kehidupan Keagamaan

6 Keg 6 Keg 100

Workshop “Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Sulawesi Selatan”

pada tanggal 27-29 November 2013 di Sulawesi Selatan

Kemudian disamping capaian RKP tersebut Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan untuk tahun 2013 ini mempunyai capaian target yang dikategorisasi menjadi penelitian dan pengembangan. Secara umum capaian kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan pada tahun 2013 ini dicapai dengan baik.

a) Penelitian

Kegiatan Penelitian Kehidupan Keagamaan dilaksanakan pada empat unit kerja Litbang di lingkungan Badan Litbang, yaitu:

(1) Puslitbang Kehidupan Keagamaan, yaitu: - Penelitian Pemberdayaan Penyuluh

Dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan;

- Penelitian Indeks Biaya Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA);



- Efektifitas Kinerja Kelompok Bimbingan Dalam Memberikan Pelayanan Dan Bimbingan Terhadap Jamaah Haji;

- Penelitian Perkembangan Aliran, Faham Dan Gerakan Keagamaan "Penelitian Tentang Aliran-Aliran Keagamaan (Kristen)";

- Penistaan Agama Dalam Perspektif Para Pemuka Agama Pusat dan Daerah;

- Dinamika Agama Lokal di Indonesia, Penelitian Dinamika Hubungan Antar Umat Beragama "Penanganan Konflik Keagamaan di Berbagai Komunitas";

- Penyiaran Agama Dan Kerukunan Umat Beragama, Peran Kelompok-Kelompok Keagamaan Keagamaan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;

- Penelitian Kasus-Kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia;

- Penelitian Kompetitif Kehidupan Keagamaan.

(2) Balai Litbang Agama Jakarta, yaitu: - Penelitian Manajemen konflik

keagamaan di berbagai komunitas di Indonesia;

- Efektifitas pemanfaatan rumah ibadah sebagai pusat pembinaan umat;

- Pandangan Masyarakat terhadap Gerakan / Aliran Keagamaan;

- Evaluasi kinerja KBIH dalam bimbingan haji;

- Penelitian data base keagamaan.

(3) Balai Litbang Agama Semarang, yaitu: - Penelitian Agama dan Kearifan Lokal

dalam Konteks Kekinian seperti Model Pembinaan Kerukunan Umat Beragama berbasis Komunitas di Jateng dan Jatim;

- Penelitian Profil Kelembagaan dan Pembimbingan Ibadah oleh kelompok Bimbingan Haji;

- Penelitian Dinamika hubungan Umat Beragama di Eks Karisidenan Surakarta.



(4) Balai Litbang Agama Makasar, yaitu: - Pelayanan Kementerian Agama

terhadap Pelaksanaan Ibadah Haji; - Indek Kerukunan Umat Beragama di

Sulawesi Barat dan Gorontalo; - Pelayanan Kementerian Agama

Terhadap Agama Hindu dan Buddha.

b) Pengembangan

Sedangkan produk yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 44 Produk Kegiatan Pengembangan

Litbang Kehidupan Keagamaan Tahun 2013

NO KEGIATAN PENGEMBANGAN

BENTUK PRODUK

TAHAP PENGEMBANG

AN

SASARAN PENGGUNA

1 Semiloka Nasional Pengembangan Wawasan Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP4

Rumusan hasil Assement dan

pelaksanan workshop di

tujuh (7) daerah

Penyusunan Instansi Kemenag : Dirjen Pendis,

Dirjen Bimas Islam, Biro Hukum dan

KLN Setjen

2 Workshop Penyusunan Model Pemeliharaan Lingkungan Melalui Peran Komunitas Agama dengan Pendekatan PAR (3 lokasi)

Modul Uji coba penyuluh, tokoh agama, serta

pengurus ormas-ormas keagamaan

3 Sosialisasi Draf Naskah Akademik RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Kewarisan

Draft naskah akademik

Uji sahih Ditjen Bimas Islam dan Setjen

Kementerian Agama, akademisi

4 Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Intern Pemuka Agama Islam Pusat dan Daerah di Provinsi Jambi

Rumusan dialog Finalisasi Kemenag Pusat, Kanwil, Pemda,

Ormas, Pengurus Masjid, Dai

5 Pola Penanganan Aliran, Paham dan Gerakan Keagamaan

Buku Panduan Penyusunan Kemenag, LSM,

Ormas Keagamaan,

Penais, Urais, dan

Penyuluh

Keagamaan

6 Pengembangan Data Aliran, Paham, Pemikiran dan Gerakan Keagamaan

Buku Direktori Penyusunan Kemenag, Majelis Agama

7 Modul Penguatan Kapasitas Anggota FKUB tentang Konstitusi, HAM dan Mediasi Konflik Keagamaan

Modul Uji coba modul dan sosialisasi

Pengurus FKUB

Provinsi dan

Kab/Kota.,Pemda

Prov dan Kab/Kota

8 Lokakarya Pengembangan Budaya Damai di Kalangan Pimpinan Ormas Keagamaan Lintas Agama (3 angkatan)

Laporan kegiatan

Penyusunan Pimpinan ormas

keagamaan, Pegiat

Kerukunan Umat

Beragama,

Kementerian Agama,

FKUB, Kantor

Kesbangpol Linmas

9 Pengembangan Sistem Publikasi Litbang Kehidupan Keagamaan

Aplikasi Sistem Informasi

Verifikasi data Intenal Litbang Kemenag dan

masyarakat luas

10 Kajian Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2013

Annual report Penyusunan Instansi terkait kemenag dan

masyarakat luas

11 Kajian Naskah Buku Kehidupan Keagamaan

Naskah buku Penyusunan Instansi terkait kemenag dan

masyarakat luas



Capaian RKP pada kegiatan Penelitian dan

Pengembangan Pendidikan Agama dan

Keagamaan dapat dilaksanakan 100% dari target yang ditetapkan

pada tahun 2013


BENTUK PRODUK

TAHAP PENGEMBANG

AN

SASARAN PENGGUNA

12 Diskusi/Kajian Analisis Kebijakan Kehidupan Keagamaan (6 Kegiatan)

Laporan kegiatan

Penyusunan Inernal Kementerian

Agama

13 Bedah Buku Kehidupan Keagamaan (6 angkatan)

Laporan kegiatan

Penyusunan Internal Litbang Kemenag, ormas

agama

14 Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Provinsi DKI Jakarta

Rumusan dialog Finalisasi Kemenag Pusat, Kanwil, Pemda, Majelis Agama

15 Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Provinsi Banten

Rumusan dialog Finalisasi Kemenag Pusat, Kanwil, Pemda, Majelis Agama

16 Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Intern Pemuka Agama Islam Pusat dan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur

Rumusan dialog Finalisasi Kemenag Pusat, Kanwil, Pemda,

Ormas, Pengurus Masjid, Dai

17 Workshop/Semiloka/Lokakarya Kehidupan Keagamaan (10 Angkatan)

Laporan kegiatan

Penyusunan Pengurus ormas agama, akademisi

18 Kajian Masalah-Masalah Aktual Kehidupan Keagamaan (10 Angkatan)

Laporan kegiatan

Penyusunan Pimpinan

Kementerian Agama,

Pemerintah Daerah

dan LSM

3) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan ini merupakan RKP yang dilaksanakan di satker pusat dapat dicapai dengan baik (100%), seperti terlihat pada Tabel 45.

Tabel 45 Capaian Kerja RKP Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Pendidikan Agama dan Keagamaan Tahun 2013


1 Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan di Daerah Khusus


2 Penelitian Penyelenggaraan PAI yg Terintegrasi dg Sistem Pendidikan pada Sekolah


3 Penelitian Paham Keagamaan Dosen Agama pada PTU


4 Penelitian Peran Penyuluh Agama dan Pendidikan Keagamaan di Masyarakat


5 Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Ormas keagamaan (Periferal atau marginal atau sekte)


Kemudian di samping capaian RKP tersebut Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan untuk tahun 2013 ini mempunyai



capaian target yang dikategorisasi menjadi penelitian dan pengembangan, yang secara umum capaiannya baik (100%).

Keynote Speech Wakil Presiden RI Bapak Boediyono dalam acara pembukaan Simposium Internasional Pendidikan Agama dan Keagamaan “Empowering Madrasah In The Global Context” yang diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Diklat pada tanggal 3 September 2013 di Auditorium H.M. Rasyidi, Gedung Kementerian Agama Jl. MH Thamrin Jakarta.

a) Penelitian

Kegiatan Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan dilaksanakan oleh empat unit kerja Litbang di lingkungan Badan Litbang dan Diklat sebagai berikut:

(1) Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, yaitu: - Peran Penyuluh Agama dan

Pendidikan Keagamaan; - Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap

Kinerja Guru Agama dan Guru Madrasah (Kuantitatif);

- Evaluasi Bantuan Pondok Pesantren; - Penelitian Pendidikan Agama dan

Keagamaan Di Daerah Khusus; - Efektifitas Dana BOS dan BOM

Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah (Kuantitatif);

- Pemetaan Kapasitas UIN; - Studi Kebutuhan Madrasah Yang

Belum Terakreditasi; - Studi Perpustakaan Madrasah; - Peneltian Pendidikan Agama dan

Keagamaan Pada Ormas Keagamaan;



- Penelitian Penyelenggaraan PAI Yang Terintegrasi dengan Sistem Pendidikan Pada Sekolah;

- Penelitian Paham Keagamaan Dosen Agama Pada PTU;

- Pengaruh Peningkatan Kualifikasi Guru Thd Mutu Pendidikan Agama dan Madrasah (Kuantitatif);

- Paket Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan.

(2) Balai Litbang Agama Jakarta , yaitu: - Kegiatan Keagamaan di Sekolah (SD)

dalam membangun Karakter; - Kapasitas Kopertais dalam

Peningkatan Mutu PTAIS; - Penelitian Peta Akreditasi Madrasah

Aliyah.

(3) Balai Litbang Agama Semarang, yaitu: - Penelitian Pengembangan Perangkat

Pembelajaran Model Kooperatif pada MTs di Jateng;

- Penelitian Internalisasi Nilai-nilai Karakter Bangsa pada mata pelajaran Agama di sekolah umum di Jateng;

- Penelitian Kesiapan Akreditasi Madrasah di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

(4) Balai Litbang Agama Makasar, yaitu: - Implementasi Pendidikan Karakter di

Satuan Pendidikan; - Pendidikan Agama di Sekolah Luar

Biasa; - Pemetaan Pendidikan Agama dan

Pendidikan Keagamaan di Sekolah.

Bedah Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan “Mengenal Islam Jalan Tengah” yang diselenggarakan pada tanggal 18 April 2013 di Hotel Cemara, Jakarta



b) Pengembangan

Sedangkan produk yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan tahun 2013 terangkum dalam tabel berikut ini.


Litbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Tahun 2013

NO KEGIATAN PENGEMBANGAN BENTUK PRODUK

TAHAP PENGEMBA

NGAN

SASARAN PENGGUNA

1 Perumusan Regulasi Standar Mutu PAI di Madrasah

Draf Regulasi Penyusunan Ditjen Pendis

2 Ujicoba Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru Madrasah

Pedoman (modul)

Uji Coba/ Uji Publik

Guru Madrasah

3 Seminar Hasil Survey Potensi Radikalisme di PTA

Model Penyusunan DIKTIS dan mahasiswa PTA

4 Pemetaan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Data Pendidikan Agama dan Keagamaan

Penyusunan Semua Direktorat Jenderal Agama, Badan Litbang

dan Diklat

5 Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Hindu

Pedoman Uji Coba/ Uji Publik

Penyelenggara Pendidikan Hindu

6 Simposium Internasional Pendidikan Agama dan Keagamaan

Draft Rekomendasi

Dosen, Guru, Widyaiswara,

Peneliti

7 Pendidikan Agama dan Perubahan Sosial

Kompilasi dan Annual Report

Penyusunan Puslitbang Pendidikan

Agama, Badan Litbang dan

Diklat, Semua Direktorat Agama

8 Ujicoba Model Evaluasi PAI Pada Aspek Afeksi dan Psikomotor Pada SD/SDLB

Model Evaluasi PAI

Uji Coba Guru PAI Pada SD

9 Penyusunan Bahan Ajar Pendidikan Agama Pada SMP LB

Buku Bahan Ajar SMP LB

Penyusunan Guru PAI Pada SD

10 Penerbitan Jurnal Edukasi Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan

Buku Finalisasi Peneliti, Lembaga Penelitian,

Kanwil, Kan Kemenag

11 Penerbitan Jurnal Edukasi Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan

Buku Peneliti, Lembaga Penelitian,

Kanwil, Kan Kemenag

12 Penyusunan dan Penerbitan Sinopsis Hasil Penelitian

Buku Peneliti, Lembaga Penelitian,

Kanwil, Kan Kemenag

13 Workshop Peningkatan keterampilan guru madrasah ibtidaiyahDalam penyusunan dan pengembangan kurikulum berkarakter.

Konsep persamaan

pemahaman terkait standar isi

Penyusunan para guru

14 Workshop Pengembangan Manajemen Pengelolaan Pesantren Salafiyah

Model Penyusunan Kementerian Agama

15 Workshop Akses Pendidikan Agama di Daerah Tertinggal

Rekomendasi Penyusunan Kementerian agama

16 Workshop Pola Penanggulangan Aliran Bermasalah di Sekolah & Madrasah.

Model Penysunan Kementerian Agama



Capaian RKP pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lektur

dan Khazanah Keagamaan terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan pada

tahun 2013

4) Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan

Pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan yang merupakan RKP dilaksanakan di satker pusat dan juga Balai Litbang Agama Makasar, tercapai dengan baik (100%), seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 47 Capaian Kinerja RKP Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan Lektur dan Khazanah dan Keagamaan Tahun 2013


1 Penulisan Sejarah Kesultanan


2 Penyusunan Kamus Istilah Keagamaan


3 Penterjemahan Al-Qur’an ke Bahasa Daerah


4 Penulisan Biografi Ulama Nusantara


5 Penyelenggaran Eksplorasi, Konservasi dan Pengembangan Naskah Klasik Keagamaan


Kemudian disamping capaian RKP tersebut Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan untuk tahun 2013 ini mempunyai capaian target yang dikategorisasi menjadi penelitian dan pengembangan, dengan capaian baik (100%), sebagaimana dapat dilihat pada tabel 60.

Kepala Badan Litbang dan Diklat: Prof.Dr.Mahachin, MA .dan Kapus Litbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Drs. Choirul Fuad Yusuf, MA. M.Phil pada acara Seminar hasil penelitian Rumah Ibadah Bersejarah pada tanggal 25 -27 Juni 2013 di Hotel Harris Bandung.



a) Penelitian

Kegiatan penelitian pada Lektur dan Khazanah Keagamaan terdistribusi pada empat unit kerja Litbang di lingkungan Badan Litbang dan Diklat sebagai berikut:

(1) Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, yaitu: - Inventarisasi Karya Ulama di Lembaga

Pendidikan Keagamaan; - Studi Kasus-kasus Lektur dan

Khazanah Keagamaan; - Penelitian Rumah Ibadah Bersejarah; - Penelitian Lektur Keagamaan

Kontemporer di Perguruan Tinggi Agama;

- Kajian dan Penulisan Sejarah Kesultanan;

- Penulisan Biografi Pemuka Agama; - Pemetaan Seni Budaya Keagamaan

Nusantara.

(2) Balai Litbang Agama Jakarta, yaitu: - Naskah Tauhid di Indonesia Bagian

Barat; - Inventarisasi Benda Cagar Budaya

Keagamaan di Indonesia Bagian Barat;

- Analisis Persepsi (Tanggapan) Organisasi Ekstra Keagamaan terhadap Bahan Bacaan Keagamaan di Sekolah Menengah Atas (SMA).

(3) Balai Litbang Agama Semarang, yaitu: - Penelitian Seni Budaya Keagamaan di

Jawa Tengah; - Penelitian Jejak-jejak Perjuangan

Tokoh Agama Abad XX di Jawa Timur; - Penelitian Kajian Bahan Ajar pada

Madrasah Ibtidaiyah di Jawa Tengah.

(4) Penelitian pada Balai Litbang Agama Makasar, yaitu: - Makam Tokoh Agama di KTI; - Biogragi Tokoh Agama di KTI; - Penulisan Historiografi Kelustanan

(Kerjaan Islam) di Sulawesi Selatan.



b) Pengembangan

Adapun kegiatan pengembangan pada Lektur dan Khazanah Keagamaan tahun 2013 sebagaimana tabel berikut:


Litbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Tahun 2013

NO

KEGIATAN PENGEMBANGAN

BENTUK PRODUK

TAHAP PENGEMBA

NGAN SASARAN PENGGUNA

1 Penerjemahan Al-Qur'an ke Bahasa Daerah

Draft Terjemahan AL- Qur’an

Bahasa Daerah

Penyusunan masyarakat, pemerhati, dan peneliti bahasa-

bahasa daerah di wilayah dan daerah

masing-masing

2 Penerjemahan Karya Ulama /Cendikia Indonesia

Buku Terjemahan

Penyusunan masyarakat, pemerhati, dan peneliti naskah-

naskah keagamaan di wilayah dan daerah

masing-masing

3 Explorasi, konservasi naskah klasik keagamaan

Naskah klasik Digital

Penyusunan Lembaga pernaskahan, Museum, Keraton, Perpustakaan dan

instansi resmi pemerinatahan.

4 Tahqiq Lektur Keagamaan pada sekolah Agama dan Umum.

Pedoman/ Modul

Penyusunan (1) Puslitbang Lektur Keagamaan dan instansi

resmi pemerintahan lainnya yang memiliki

tugas di bidang pernaskahan;

(2) Masyarakat pernaskahan, peneliti dan peminat di bidang

pernaskahan dan masyarakat pada

umumnya .

5 Penyusunan Ensiklopedi Pemuka Agama /Katalog

Ensiklopedi Penyusunan Puslitbang Lektur dan Khazanah keagamaan

dan Masyarakat

6 Tahqiq Naskah Klasik Keagamaan

Modul / Buku Penyusunan (1) Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan;

(2) Masyarakat pernaskahan, peneliti dan peminat di bidang

pernaskahan

7 Penyusunan dan Penulisan Kamus Istilah Keagamaan

Kamus Penyusunan Masyarakat, kemenag d/h Ditjen Bimas Islam, Kristen, Katholik, Hindu,

dan Budha

8 Penyusunan Eksiklopedi Karya Ulama Nusantara (Penysunanan katalog Karya Ulama Nusantara)

Katalog Penyusunan Masyarakat, kemenag d/h Ditjen Bimas Islam, Kristen, Katholik, Hindu,

dan Budha, Kemendiknas d/h Pusat Pengembangan Bahasa & Ditjen Kebudayaan, Ormas Keagamaan

9 Workshop Metode Analisis Wacana Terhadap Naskah Keagamaan

Rekomendasi Penyusunan Berbagai Pihak

10 Worksop Sistem Transformasi Model-Model Pengkaderan Ulama di Era Modern

Model Penyusunan Kementerian Agama

11 Workshop Open Jurnal Sistem (OJS)

Rekomendasi Penyusunan Semua Pihak



Capaian RKP pada kegiatan Lajnah

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan tahun 2013

5) Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kegiatan pada Lajnah Pentashihan

Mushaf Al-Qur’an yang merupakan RKP tercapai dengan dengan baik (100%), seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 49 Capaian RKP Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an 2013


1 Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 11 Keg 11 Keg 100

2 Pengkajian Mushaf Al-Qur’an 6 Keg 6 Keg 100

3 Pembinaan dan Pengawasan Penerbitan Mushaf Al-Qur’an

1 Keg 1 Keg 100

4 Penyusunan dan Penerbitan Tafsir Al-Quran

2 Keg 2 Keg 100

5 Penyelenggaraan Temu Karya Ulama Tafsir se-Indonesia (Musyawarah Ulama' Al-Qur'an Nasional (Mukernas))

1 Keg 1 Keg 100

6 Penyelenggaraan Aneka Lomba Qur’ani

2 Keg 2 Keg 100

Kemudian di samping capaian RKP tersebut, Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an untuk tahun 2013 ini mempunyai capaian target yang terbagi pada pentashihan, penelitian, dan pengembangan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 50 Kegiatan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Tahun 2013


1 Pentashihan 11 Keg 11 keg 100%

2 Penelitian 2 Laporan 2 laporan 100%

3 Pengembangan 12 Dokumen 12 Dokumen 100%

Sidang Pleno Kajian dan Penyusunan Tafsir Ringkas (Al-Wajiz) pada tanggal 10-12 September 2013, di Hotel Lorin, Bogor, dihadiri Dr. K. H. A. Malik Madaniy, MA, Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, MA



a) Pentashihan Kegiatan pentashihan yang dilakukan sebanyak 11 kegiatan dalam tahun 2013 ini tercapai 100%, dimana secara umum kegiatannya berupa Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al- Qur’an.

b) Penelitian

Sedangkan jumlah laporan penelitian ditargetkan sebanyak 2 laporan tercapai 100%, penelitiannya yaitu : Penelitian Peredaran Mushaf Al- Qur'an Di Indonesia, dan Penelitian Mushaf Kuno Nusantara

c) Pengembangan Kemudian jumlah dokumen pengembangan ditargetkan sebanyak 12 dokumen tercapai 100%. Produk yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan terangkum dalam tabel 51.

Tabel 51 Produk Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an


BENTUK PRODUK

TAHAP PENGEMB

ANGAN

SASARAN PENGGUNA

1 Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Dokumen Laporan

Finalisasi LPMA, Balitbang & Diklat,

Kementerian Agama dan Masy.

Umum

2 Al-Qur'an dan Dinamika Sosial

Dokumen Laporan

Finalisasi LPMA dan Masy.umum

3 Lokakarya Penerbitan Al-Qur'an

Dokumen Laporan



Umum

4 Evaluasi dan Pelaporan Dokumen Laporan

Finalisasi LPMA, Kementerian

Agama dan Masy. umum

5 Dokumen Kajian Dan Penyusunan Tafsir Ayat Kauniyah (Tafsir Ilmi)

Naskah Buku



Umum

6 Dokumen Kajian Dan Penyusunan Tafsir Ringkas (Al-Wajiz)

Naskah Buku



umum

7 Dokumen Kajian Dan Penyusunan Al-Qur'an Dan Terjemahnya Dalam Huruf Braille

Naskah Buku



umum

8 Dokumen Musyawarah Ulama Al-Qur'an Nasional (Mukernas)

Naskah Buku



umum




BENTUK PRODUK

TAHAP PENGEMB

ANGAN

SASARAN PENGGUNA

9 Dokumen Kajian Dan Penyusunan Buku Kronologi Dan Sebab Turunnya Wahyu Al-Qur'an (Asbabunnuzul)

Naskah Buku



umum

10

Pameran Koleksi Bayt Al-Qur'an Dan Museum Istiqlal

Even Finalisasi LPMA, Balitbang & Diklat,


Umum

11 Aneka Lomba Qur'ani Even Finalisasi LPMA, Balitbang & Diklat,


Umum

12 Revitalisasi Bayt Al-Qur'an Dan Museum Istiqlal



Umum

13 Anotasi Buku Koleksi Perpustakaan LPMA



Umum

14 Festival Bayt Al-Qur'an Dan Museum Istiqlal


Kementerian Agama dan Masy.umum

15 Dokumentasi Heritage Islam Nusantara II



Umum

16 Tafsir Ayat Kauniyah (Tafsir Ilmi) (Penerbitan)

Buku Finalisasi LPMA, Balitbang & Diklat,


umum

17 Tafsir Al-Qur'an Tematik (penerbitan)

Buku Finalisasi LPMA, Balitbang & Diklat,


Umum

18 Jurnal Suhuf Lpma Buku Finalisasi LPMA, Balitbang & Diklat,


Umum

19 Produk Lajnah Lainnya Buku & Booklet


Kementerian Agama dan Masy.umum

6) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi

Secara umum kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi ini tidak hanya dilaksanakan oleh satker pusat yaitu Pusdiklat Tenaga Administrasi, tetapi juga dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis di daerah yaitu Balai



Diklat Keagamaan. Pada Kegiatan ini yang merupakan RKP meliputi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan III, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan IV, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Khusus Administrasi, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi menunjang Reformasi Birokrasi, dan Penyelenggaraan Pentaloka Pengembangan SDM Tenaga Administrasi.

Tabel 52 Capaian RKP Diklat Tenaga Administrasi Tahun 2013


1 Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan III

3 Angkatan 3 Angkatan 100

2 Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan IV


3 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Khusus Administrasi,


4 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi menunjang Reformasi Birokrasi


5 Pentaloka Pengembangan SDM Tenaga Administrasi


Pada tabel di atas, terkait Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Khusus Administrasi ada 2 (dua) diklat yang tidak terlaksana yaitu Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Diklatpim III dan Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Diklatpim IV. Hal ini dikarenakan pihak Lembaga Administrasi Negara (LAN) tidak bisa memenuhi kurikulum yang dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

Kepala Badan Litbang dan Diklat Prof. Dr. H. Machasin, MA. saat memberikan pengarahan pada acara lokakarya penguatan jabatan fungsional widyaiswara melalui regulasi kementerian agama bertempat di Hotel Horison, Bekasi.



Berikut adalah capaian kegiatan Diklat Tenaga Administrasi tahun 2013.

Tabel 53 Capaian Kegiatan Diklat Tenaga Administrasi Tahun 2013


1 Diklat 15.130 Org 14.906 Org 98,52

a. Diklat Pim III 120 Org 120 Org 100

b. Diklat Pim IV 815 Org 805 Org 98,77

c. Diklat Prajabatan - - -

d. Diklat Fungsional Administrasi

309 Org 273 Org 88,35

e. Diklat Teknis Administrasi 13.886 Org 13.708 Org 98,72

2 Pengembangan 93 Dokumen 93 Dokumen 100

Diklat fungsional administrasi antara lain: Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Assessor, Analisa Jabatan, TOT Pengembangan Diri Peningkatan Integritas, dan Jabatan Fungsional auditor.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi ditargetkan jumlah alumni diklat sebanyak 15.130 Orang dalam tahun 2013 ini tercapai 98,52% (14.906 orang), meliputi diklat: Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pengelolaan Web, Pengelola Sistem Informasi, Pengelola Data, Pembinaan Mental, Instruktur SAI, Kearsipan dan Tata Persuratan, Perpustakaan, Peningkatan Kompetensi Asessor, Manajemen Perkantoran, Administrasi Keuangan Bagi Bendahara Pengeluaran, Kehumasan dan Keprotokolan, Manajemen Kepegawaian, Tata Persuratan, Diklat Kearsipan, Tata Usaha Madrasah.

7) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan, dan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan, dan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan ini tidak hanya dilaksanakan oleh Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, tetapi juga dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis di daerah yaitu Balai Diklat Keagamaan. Kegiatan yang merupakan RKP dilaksanakan di satker pusat dan juga Balai Diklat Keagamaan dengan capaian baik (100%), seperti terlihat pada Tabel 54.



Tabel 54 Capaian RKP Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Diklat

Tenaga Teknis Keagamaan Tahun 2013


A Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan

1 Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren


2 Pendidikan dan Pelatihan bagi Guru Madrasah di wilayah Tertinggal


3 Pentaloka Pengembangan Kompetensi Dosen


4 Peningkatan Kompetensi Kepala Madrasah


5 Peningkatan Kompetensi Guru Agama pada Sekolah


6 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Penyelenggara dan Pengelola Diklat


7 Diklat Teknis Pendidikan 28 Angkatan 28 Angkatan 100

8 Pengembangan Sistem Kediklatan Output Dukungan Manajemen dan Operasional Lainnya

20 Kegiatan 20 Kegiatan 100

B Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan 1 Pentaloka Kerukunan

Umat Beragama 2 Angkatan 2 Angkatan 100

2 Pendidikan dan Pelatihan Bernuansa Hak Asasi MAnusia (HAM)


3 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengelola Kerukunan Umat Beragama


4 Diklat Teknis Keagamaan


Kemudian di samping capaian RKP tersebut Kegiatan Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan untuk tahun 2013 ini mempunyai capaian target diklat dan pengembangan lainnya, yang pada tahun 2013 ini capaiannya baik (98,60%), sebagaimana tabel berikut:



Kepala Badan Litbang dan Diklat. pada acara pembukaan diklat teknis substantif keagamaan dan fungsional pendidikan tanggal 2-11 Mei 2013 di Kampus Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Ciputat, Tangerang

Tabel 55 Capaian Kegiatan Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Tahun 2013


1 Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan

23.329 org 22.018 org 97,19

a. Tenaga Teknis Pendidikan 18.960 org 17.704 org 93,38 1) Diklat Teknis Fungsional

Pendidikan

- Pembentukan Jabatan Fungsional

720 org 720 org 100

- Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional

3.140 org 3.103 org 98,82

2) Teknis Substantif Pendidikan

- Peningkatan Kompetensi 15.100 org 13.881 org 91,93

b. Diklat Tenaga Teknis Keagamaan

4.369 org 4.314 org 98,74

1) Diklat Teknis Fungsional Keagamaan

- Pembentukan Jabatan Fungsional

100 org 96 org 96

- Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional

1.110 org 1.081 org 97,39

2) Diklat Teknis Substantif Keagamaan

- Peningkatan Kompetensi 3.159 org 3.137 org 99,30

2 Pengembangan 281 Dok 281 Dok 100 a. Pengembangan Diklat

Tenaga Teknis Pendidikan 106 Dok 106 Dok 100

b. Pengembangan Diklat Tenaga Teknis Keagamaan

175 Dok 175 Dok 100

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan antara lain melalui dilklat terknis peningkatan kompetensi:



a) Guru Muda Matematika MI/MTs/MA; b) Kompetensi Guru Muda IPA MI/MTs; c) Guru Muda Fisika, Kimia, dan Biologi MA; d) Guru Muda Bahasa Arab, Bahasa Indonesia,

Fiqih, dan Akidah Akhlak, MI/MTs/MA; e) Guru Muda Bahasa Inggris, Alquran dan

Hadits MTs/MA; f) Guru Muda Pend. Agama SD/SMP/SMA; g) Guru Muda IPS MI/MTs; h) Widyaiswara Muda/Madya; i) Dosen; j) Tim Penilai Angka Kredit Jabfung Guru; k) Pendidikan (Kerjasama, dalam dan luar

Kampus); l) Guru IPA Riset Ilmiah; m) Guru Pembina Olympiade; n) Model Pendidikan Pontren; o) Manajemen Agribisnis Pertanian dan

Perikanan serta Pengembangan Perdagangan dan Perkoperasian bagi Pengasuh Pontren;

p) Pengembangan Personal Widyaiswara; q) Pembelajaran Tematik bagi Guru Madrasah

Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah (Luar Kampus)

r) Penerapan Kurikulum 2013; s) Pengelolaan Pendidikan RA/BA.

Untuk kegiatan pada Diklat Tenaga Teknis Keagamaan antara lain: a) Diklat Teknis Fungsional Keagamaan

sebanyak 1.177 orang, yaitu Diklat Teknis Fungsional Pembentukan Penghulu dan Penyuluh.

b) Diklat Teknis Substantif Keagamaan sebanyak 3.137 orang, yaitu dengan diklat teknis substantif peningkatan kompetensi: - Penyelenggara Zakat/ Wakaf; - Penyusunan KTI bagi Penyuluh/

Penghulu/Bernuansa HAM; - Produk Halal/Kemasjidan; - Urusan Agama/Keluarga Sakinah; - Penelitian Keagamaan; - Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

(dalam dan luar kampus); - Kader Mubaligh, dan Diklat Teknis

Substantif Peningkatan Kompetensi Hisab Rukyat.

Sedangkan kegiatan pengembangan antara lain:



a) Pengembangan Kurikulum/Desain Program/ Silabus/Kisi-Kisi/Naskah Soal Ujian Diklat Teknis Pendidikan;

b) Pengembangan Modul Diklat Teknis Pendidikan;

c) Analisis Kebutuhan Diklat Teknis; d) Workshop Pengembangan Metodologi

Diklat Teknis; e) Peningkatan Kualitas Proses Pelaksanaan

Pembelajaran Diklat Teknis; f) Temu Konsolidasi Kediklatan; g) Lokakarya Pengembangan Sistem DJJ/

DDTK; h) Pengembangan Jurnal Diklat Teknis; i) Pengembangan Majalah Diklat Teknis; j) Pengembangan Pengelolaan Sistem

Informasi Diklat Teknis; k) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kampus; l) Peningkatan Kualitas Kinerja Tenaga

Kediklatan. m) Pengembangan Kurikulum/Desain

Program/Silabus/Kisi-Kisi/Naskah Soal Ujian Diklat Teknis Keagamaan;

n) Pengembangan Modul Diklat Teknis Keagamaan;

o) Lokakarya Pengembangan Modul/ Kurikulum Silabus/Desain Program/Kisi-Kisi/Naskah Soal Diklat Teknis;

p) Penelaahan/Sosialisasi Sistem/Produk Hukum Kediklatan;

q) Penyusunan/Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran Diklat Teknis;

r) Penyusunan Pedoman/SOP Kediklatan Teknis Keagamaan;

s) Sosialisasi Produk Hukum/Instrumen Kediklatan;

t) Monitoring/Pembinaan Kediklatan; u) Pembahasan Hasil Kajian Pengembangan

Profesi; v) Pengembangan Alumni/Sasaran Diklat

Teknis; w) Penyusunan Database Alumni/Sasaran

Diklat Teknis; x) Penyusunan Laporan Kinerja Kediklatan.

Produk yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan sebagaimana tabel berikut.



Tabel 56 Produk Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan

Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan 2013

NO NAMA PRODUK BENTUK

PRODUK

TAHAP PENGEMB

ANGAN

SASARAN PENGGUNA

1 Diklat Tenaga Teknis Pendidikan

a. Bahan Ajar Diklat Tenaga Teknis Pendidikan

Modul Penyusunan Pusdiklat, Balai DIklat,

Peserta Diklat

b. Kursil, Kisi-kisi dan Naskah Soal Diklat Tenaga Teknis Pendidikan

Naskah Penyusunan Pusdiklat, Balai DIklat,

Peserta Diklat

c. Pedoman-Pedoman Diklat Teknis Pendidikan


Peserta Diklat

d. Majalah Kediklatan Majalah Penyusunan Pusdiklat, Balai DIklat,

Peserta Diklat

e. Jurnal Diklat Jurnal Penyusunan Pusdiklat, Balai DIklat,

Peserta Diklat

2 Diklat Tenaga Teknis Keagamaan

a. Bahan Ajar Diklat Tenaga Teknis Keagamaan

Modul Penyusunan Pusdiklat, Balai DIklat,

Peserta Diklat

b. Kursil, Kisi-kisi dan Naskah Soal Diklat Tenaga Teknis Keagamaan


Peserta Diklat

c. Pedoman-Pedoman Diklat Teknis Keagamaan


Peserta Diklat

d. Majalah Kediklatan Majalah Penyusunan Pusdiklat, Balai DIklat,

Peserta Diklat

e. Jurnal Diklat Jurnal Penyusunan Pusdiklat, Balai DIklat,

Peserta Diklat


BAB IV LAPORAN KEUANGAN 2013 108

BAB IV

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013

UU 17/2003 tentang

Keuangan Negara pasal 9

ayat (g), mengamanatkan

Menteri sebagai PA/PB

bertugas menyusun dan

menyampaikan laporan

keuangan Kementerian

Negara yang dipimpinnya

Pada TA 2013, Jumlah

Satker Kementerian

Agama menurut DIPA

sebanyak 6.931,

sedangkan menurut

struktur sebanyak

4.468 satker

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 9 ayat (g) mengamanatkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Laporan Keuangan adalah wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada tahun 2011 dilakukan restrukturisasi program dan anggaran yang menetapkan bahwa satu Satker hanya boleh melaksanakan satu Program sehingga Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menjadi memiliki beberapa Satker sesuai dengan jumlah program yang dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan jumlah Satker di Kementerian Agama menurut DIPA sebanyak 6.931 sedangkan menurut struktur organisasi sebanyak 4.468.

Laporan Keuangan Kementerian Agama terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) di lampiri ikhtisar laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang terdapat di lingkungan Kementerian Agama. Hal ini sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 55 ayat (2) a. Sedangkan standar akuntansi yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan Kementerian Agama didasarkan kepada Basis Kas untuk pengakuan pendapatan & belanja dalam LRA dan Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.



Pada Tahun Anggaran

2013, Kementerian Agama

mempunyai Pendapatan

dari PNBP sejumlah

Rp989.114.729.844,-,

sedangkan Belanja

sejumlah

Rp41.796.407.210.301,-

yang terdiri dari Belanja

Pegawai, Belanja Barang,

Belanja Modal, dan

Belanja Bantuan Sosial

Pendapatan PNBP

Tahun 2013 mengalami

kenaikan sebesar

Rp30.543.257.585,- atau

9,00% dibandingkan

pendapatan Tahun 2012

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2012 DAN 2013

a. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP Lainnya TA anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp30.543.257.585,- atau 9,00 persen dibandingkan TA 2012 yang disebabkan oleh meningkatnya kegiatan pendidikan pada Kementerian Agama.

Realisasi pendapatan Jasa KUA mengalami penurunan disebabkan karena pembayaran dilakukan saat pendaftaran sedangkan pencatatan peristiwa nikah, penerimaan nikah itu pada saat pendaftaran

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Penerimaan Negara Bukan Pajak

1. PNBP Lainnya

a. Pendapatan Jasa KUA 12.298.499.000 66.226.664.703 538,49% 68.513.687.850

b. Pendapatan Pendidikan 242.970.101.987 247.851.668.785 102,01% 216.117.027.422

c. Pendapatan Umum 79.563.000 55.961.506.196 70336,09% 55.225.866.827

Jumlah PNBP Lainnya 255.348.163.987 370.039.839.684 144,92% 339.856.582.099

2. PNBP BLU

a. PendapatanBLU 325.443.357.000 619.074.890.160 190,23% 545.021.952.156

Jumlah PNBP BLU 325.443.357.000 619.074.890.160 190,23% 545.021.952.156

Jumlah Pendapatan 580.791.520.987 989.114.729.844 170,30% 884.878.534.255

B. BELANJA

1. Belanja Pegawai 21.364.780.854.000 20.540.487.509.109 96,14% 18.313.168.606.067

2. Belanja Barang 8.314.205.326.800 7.042.066.475.522 84,70% 7.017.563.699.583

3. Belanja Modal 3.338.951.946.200 2.658.447.360.191 79,62% 2.722.905.372.135

4. Belanja Bantuan Sosial 12.823.643.997.000 11.555.405.865.479 90,11% 8.814.583.945.259

Jumlah Belanja 45.841.582.124.000 41.796.407.210.301 91,18% 36.868.221.623.044

Uraian

TA 2013 (Audited) Realisasi Terhadap Anggaran

TA 2012 (Audited)



Realisasi Pendapatan

BLU pada TA 2013

mencapai 190,23% dari

estimasi pendapatan

Realisasi Belanja

menurut sumber dana

Rupiah Murni pada

Tahun 2013 sebesar

92,28% dari total

anggaran sebesar

Rp44.263.224.116.000,-

sedangkan peristiwa nikah dicatat 10 hari setelah pendaftaran. Realisasi pendapatan pendidikan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa yang mendaftar di Perguruan Tinggi Agama Negeri.

b. Pendapatan BLU

Pendapatan BLU adalah pendapatan dari Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Sampai dengan tahun 2012, Satuan Kerja yang telah menerapkan PPK-BLU adalah 15 (lima belas) yang semuanya merupakan Satuan Kerja PTAN. Pendapatan BLU terdiri dari : a) Pendapatan Jasa Layanan Umum, b) Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum, c) Pendapatan Hasil Kerjasama BLU, d) Pendapatan BLU Lainnya.

Realisasi Pendapatan BLU Kementerian Agama pada TA 2013 adalah sebesar Rp619.074.890.160,-atau mencapai 190,23 Persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp325.443.357.000.

c. Belanja Menurut Sumber Dana dan Kegiatan

Realisasi belanja menurut sumber dana Rupiah Murni pada TA 2013 sebesar Rp40.845.312.747.103,- atau 92,28 persen dari anggarannya sebesar Rp44.263.224.116.000,- setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp56.156.048.686,-.

Realisasi belanja menurut sumber dana pinjaman luar negeri pada TA 2013 sebesar Rp101.395.986.231,- atau 27,21 persen dari anggarannya sebesar Rp372.700.836.000 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp0,-.

Realisasi belanja menurut sumber dana Rupiah Murni Pendamping pada TA 2013 sebesar Rp63.268.244.134,- atau 77,82 persen dari anggarannya sebesar Rp81.298.378.000 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp228.152.500.

Realisasi belanja menurut sumber dana PNBP pada TA 2013 sebesar Rp258.020.131.772,- atau 74,02 persen dari anggarannya sebesar



Rp348.565.685.000,- setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp55.348.350,-

Realisasi belanja menurut sumber dana Badan Layanan Umum pada TA 2013 sebesar Rp486.889.629.461,- atau 81,19 persen dari anggarannya sebesar Rp599.702.604.000,- setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp0,-.

Realisasi belanja menurut sumber dana Hibah Luar Negeri pada TA 2013 sebesar Rp- atau - persen dari anggarannya sebesar Rp119.030.000.000,- setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp0,- Namun hibah luar negeri tersebut direalisasikan dalam bentuk non kas senilai Rp90.000.000.000,00 yang sudah disahkan oleh Kementerian Keuangan sedangkan sisanya belum disahkan.

Realisasi belanja menurut sumber dana Hibah Langsung Dalam Negeri pada TA 2013 sebesar Rp41.520.471.600,- atau 72,77 persen dari anggarannya sebesar 57.060.505.000,- setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp0,-.

Secara keseluruhan, Realisasi belanja TA 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp4.928.185.587.257,- atau 13,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain oleh naiknya belanja pegawai antara lain berupa belanja gaji pokok dan tunjangan seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai dan kenaikan atas belanja bantuan sosial berupa belanja bantuan sosial berupa jaminan sosial dan belanja bantuan sosial untuk penanggulangan kemiskinan. Selain itu, diakibatkan juga kesalahan dalam melakukan revisi belanja atas dana hibah yang diterima.



Berdasarkan Neraca,

Aset Lancar

Kementerian Agama

mengalami kenaikan,

namun pada Aset Tetap

dan Aset Lainnya

mengalami penurunan

karena adanya

penyusutan aset

2. NERACA

NERACA PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2013

UraianTA 2013

(Audited)TA 2012

(Audited)ASET

Aset Lancar

Kas di Bendahara Pengeluaran 2.185.098.030 4.295.678.564

Kas di Bendahara Penerimaan 776.513.091 1.033.400.795

Kas Lainnya dan Setara Kas 599.807.218.464 8.641.338.651

Kas pada Badan Layanan Umum 348.804.831.308 222.780.109.509

Investasi dalam Deposito - 5.000.000.000

Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum 11.559.000.000 3.772.000.000

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) 11.791.600 295.550.010

Uang Muka Belanja (prepayment) 3.258.709.273 238.205.273

Piutang Bukan Pajak 9.760.197.621 3.542.282.517

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang (390.828.368) (2.557.490)

Piutang Bukan Pajak (Netto) 9.369.369.253 3.539.725.027

Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan - 1.500.000

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - -

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR (Netto)

- 1.500.000

Piutang Operasional Badan Layanan Umum 3.190.560.922 2.992.342.229

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Operasional BLU

(120.737.538) (33.090.000)

Piutang Operasional BLU (Netto) 3.069.823.384 2.962.252.229 Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

2.026.219.768 1.354.184.936

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Operasional BLU

(254.319.606) (59.970.000)

Piutang Non Operasional BLU (Netto) 1.771.900.162 1.294.214.936

Persediaan 65.972.592.018 81.021.428.266

Persediaan Badan Layanan Umum 8.411.534.879 4.073.467.128

Jumlah Aset Lancar 1.054.998.381.462 338.948.870.388

Investasi Jangka Panjang

Investasi Permanen Badan Layanan Umum 1.523.121.974 -

Jumlah Investasi Jangka Panjang 1.523.121.974 -

Aset Tetap

Tanah 7.004.905.467.277 7.206.330.746.928

Tanah Badan Layanan Umum 3.534.246.260.451 3.088.171.642.778

Peralatan dan Mesin 3.558.518.881.749 3.163.719.197.863

Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum 1.329.928.392.972 1.174.386.366.818

Gedung dan Bangunan 13.887.024.583.702 12.886.106.975.463

Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum 2.854.214.613.722 2.457.795.740.314

Jalan Irigasi dan Jaringan 254.087.358.192 205.278.749.184

Jalan Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum 144.155.117.030 95.717.135.245

Aset Tetap Lainnya 884.219.041.637 556.452.910.221

Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum 103.553.959.541 79.013.851.529

KDP 565.327.053.297 838.391.380.272

KDP Badan Layanan Umum 724.403.890.023 272.421.483.369

Akumulasi Penyusutan (7.077.236.430.531) -

Jumlah Aset Tetap 27.767.348.189.062 32.023.786.179.984



Kewajiban khususnya

Kewajiban Jangka Pendek

mengalami kenaikan yang

signifikan, dan yang

paling mempengaruhi

adalah Utang kepada

Pihak Ketiga yang naik

mencapai 191,96%

dibanding tahun 2012

UraianTA 2013

(Audited)TA 2012

(Audited)Aset Lainnya

Aset Tak Berwujud 74.539.181.070 61.534.004.612

Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum 21.854.422.732 18.454.671.532

Aset Lain-Lain 64.367.249.603 64.951.793.597

Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum 15.564.290.323 10.706.589.400

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya 1.965.546.621.619 1.183.992.839.523

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (63.219.673.894) -

Jumlah Aset Lainnya 2.078.652.091.453 1.339.639.898.664

JUMLAH ASET 30.902.521.783.951 33.702.374.949.036

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Utang Kepada Pihak Ketiga 3.610.743.507.023 1.880.964.895.109

Pendapatan Diterima Dimuka 10.859.197.990 9.314.660.077

Uang Muka dari KPPN 2.185.098.030 4.295.678.564

Pendapatan yang Ditangguhkan 205.222.904.818 1.299.167.171

Utang Jangka Pendek Lainnya 250.008.009 249.772.045

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 3.829.260.715.870 1.896.124.172.966

JUMLAH KEWAJIBAN 3.829.260.715.870 1.896.124.172.966

EKUITAS DANA

Ekuitas Dana Lancar

Cadangan Piutang 14.214.579.399 12.794.692.192

Cadangan Persediaan 74.384.126.897 85.094.895.394

Dana yang Harus Disediakan untukPembayaran Utang Jangka Pendek

(1.257.978.564.762) (690.596.255.356)

Dana Lancar Badan Layanan Umum 360.363.831.308 226.552.109.509

Ekuitas Dana Lancar Lainnya 7.892.498.086 1.750.000.000

Barang/Jasa yang Harus Diterima 3.267.014.273 533.755.283

Barang/Jasa yang Harus Diserahkan (10.859.197.990) (9.314.660.077)

Jumlah Ekuitas Dana Lancar (808.715.712.789) (373.185.463.055)

Ekuitas Dana Investasi

Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 1.523.121.974 -

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 27.767.348.189.062 32.023.786.179.984

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 113.105.469.834 155.647.059.141

Jumlah Ekuitas Dana Investasi 27.881.976.780.870 32.179.433.239.125

JUMLAH EKUITAS DANA 27.073.261.068.081 31.806.247.776.070

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 30.902.521.783.951 33.702.371.949.036



BAB V

KENDALA DAN HAMBATAN

Dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 terdapat beberapa kendala dan hambatan yang menurut pelaksana pada unit teknis mengakibatkan daya serap realisasi anggaran tahun 2013 tidak dapat dimaksimalkan, walaupun demikian secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan, meskipun masih belum sesuai dengan yang ditargetkan, kendala dan hambatan tersebut antara lain:

1. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kantor Misi Haji Indonesia (KMHI) di Jeddah sudah ditetapkan, namun Kerajaan Arab Saudi tidak menyetujui adanya KMHI, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk KMHI tidak dapat terserap.

2. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, membuat penyaluran bantuan pada Program Pendidikan Islam di Kementerian Agama menjadi terkendala dan tidak dapat direalisasikan sesuai target yang ditetapkan.

3. Belum adanya mekanisme pelaporan program yang berjenjang mulai dari tingkat daerah sampai dengan tingkat eselon I Pusat.

4. Pembukaan blokir/bintang pada DIPA tahun 2013 baru diterbitkan pada Mei-Juni 2013 sehingga pelaksanaan program secara efektif hanya tersedia waktu 6-7 bulan;

5. Pengesahan RKA-KL/DIPA APBN tahun 2013 dilakukan hampir bersamaan dengan pengesahan RKA-KL/DIPA APBN Perubahan 2013 pada Juli 2013 sehingga sebagian kegiatan tertunda.

6. Sebagian besar satuan kerja belum melakukan lelang tidak mengikat pada kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa sebelum RKA-KL/DIPA disahkan.



7. Kebijakan baru mengenai penyaluran bantuan seperti BOS, beasiswa, tunjangan guru dan dosen sehingga memerlukan waktu cukup lama dalam penyalurannya;

8. Terdapat beberapa kegiatan yang masih diblokir sampai dengan akhir Desember karena terkait dengan kebijakan penyesuaian tarif BBM bersubsidi;

9. Terjadi penumpukan pencairan anggaran pada triwulan IV khususnya yang kontraktual dan yang dialokasikan pada APBN-P 2013.


BAB VII PENUTUP 116

BAB VI

PENUTUP

Berbagai kemajuan yang dicapai dalam rentang pada tahun 2013, baik di bidang peningkatan kualitas kehidupan beragama, kualitas kerukunan dan harmonisasi sosial, pemerataan dan mutu pendidikan agama dan keagamaan, kualitas penyelenggaraan ibadah haji maupun sejumlah perbaikan lain di bidang tata kelola kepemerintahan dapat dijadikan sebagai pijakan untuk memantapkan peran Kementerian Agama sebagai fasilitator dan motivator pembangunan di bidang agama pada masa yang akan datang. Berbagai upaya tersebut sangat membutuhkan dukungan dan keterbukaan dari seluruh komponen bangsa untuk secara bersama-sama dan bergandengtangan memikul tugas dan fungsi yang berat tersebut.

Dengan laporan ini diharapkan para pemangku kepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan tahun 2013 yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai benchmarking dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran di masa yang akan datang.

KATA PENGA NTAR - jatim.kemenag.go.id · Secara umum, arah kebijakan program dan kegiatan...

Documents

Transcript of KATA PENGA NTAR - jatim.kemenag.go.id · Secara umum, arah kebijakan program dan kegiatan...