KATA PENGANTAR - paserkab.go.id · KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang...

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa sehingga

penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi ,Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Paser Tahun 2018 telah selesai dibuat. Laporan Kinerja ini merupakan suatu

pertanggung jawaban seluruh rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai

dengan amanah dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan ketentuan dalam

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat capaian .

Dengan tersusunnya laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran

tentang keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan,

dengan melihat hasil capaian . atau pelaksanaan program maupun kegiatan serta kendala

yang dihadapi,

Laporan Kinerja ini juga merupakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan

pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Disadari bahwa dalam laporan

kinerja tahun 2018 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya

membangun sangat dibutuhkan.

Kami harapkan laporan kinerja ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang

berkepentingan. Akhir kata, dengan tersusunnya laporan kinerja ini, tak lupa kami

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam memberikan

sumbangan pemikiran dalam merumuska untuk penyusunan laporan kinerja Dinas Komunikasi

,Informatika,Statistik dan Pesandian Kabupaten Paser.

Tana Paser, Januari 2019

Kepala Dinas

H. Akhmad Zulfian, ST Pembina

i

EXECUTIVE SUMMARY

PenyusunanLaporan Kinerja (LAKIP ) adalah suatu wujud Pertanggungjawaban Dinas

Komunikasi, Informatika,Statstik dan Persandian Kabupaten Paser kepada pemangku

kepentingan ( Stakeholders) atas keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam upaya

mencapai visi yang telah ditetapkan serta untuk memberikan umpan balik yang dapat

dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja dan pengambilan keputusan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level

sasaran dan kegiatan untuk menunjukkan secara langsung kaitan sasaran dengan indikator

kinerja, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dapat

terlihat dengan jelas.

Dalam rangka pencapaian sasaran pada tahun 2018 Dinas Komunikasi,

Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, melaksanakan 12 ( dua belas )

.program dengan 40 ( empat puluh ) kegiatan.

Dari kedelapan Sasaran yang ada, terdapat 6(enam) sasaran dengan hasil capaian

100 %, dan dua sasaran dengan hasil capaian dibawah 100 % .

Sedangkan untuk realisasi anggaran tahun 2018 mencapai 83,24 % yang terdiri dari

Belanja Tidak Langsung sebesar 80,18 % dan Belanja Langsung sebesar 83,24 %.

ii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………… i

Executive Summary ...................................................................................................... ii

Daftar Isi ....................................................................................................................... iii

Daftar Lampiran ............................................................................................................ iv

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1

A. Latar Belakang ..................................................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan ............................................................................. 2

C. Dasar hukum …………………………………………………………………. 3

D. Kedudukan, Tugas Fungsi dan Kewenangan ...................................... 4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .. .................................... 22

A. Rencana Strategis .............................................................................. 22

1. Pernyataan Visi dan misi ................................................................. 23

2. Tujuan dan Sasaran......................................................................... 24

3. Strategi dan Kebijakan ..................................................................... 28

B. Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) ............................................................ 31

C. Perjanjian Kinerja .................................................................................... 34

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 37

A. Capaian Kinerja ................................................................................... 37

1. Pengukuran Kinerja ......................................................................... 37

2. Analisis Capaian Kinerja .................................................................. 41

B. Realisasi Anggaran ............................................................................... 46

BAB IV PENUTUP .................................................................................................... 51

LAMPIRAN – LAMPIRAN ...........................................................................

- Perjanjian Kinerja

- Pakta Integritas

- Daftar Desa Blank spot

- Daftar Jumlah Menara /Tower yang memiliki izin

iii

LKJ 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah merupakan

salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun sebagai Laporan Kinerja

dan anggaran selama setahun dan sekaligus merupakan sebagai bahan evaluasi kinerja

SKPD.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah . Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya suatu kepemerintahan yang baik (good

governance) .

Kedudukan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai pusat

kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam

berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan

sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi

dan komunikasi yang dapat mengakses informasi dan ketersediaan data base sekaligus

sebagai sarana komunikasi interaktif .

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban sebagai salah satu organisasi

,maka Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Provins

Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu menyusun Laporan

Kinerja diakhir tahun pelasanaan kinerja selama tahun 2018. hal ini sejalan dengan

Peraturan Presiden RI no.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 yang sebelumnya diberi nama LAKIP

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan

ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, telah

membawa dampak pada sistem administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi

LKJ 2018 2

tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan (transparansi), efisiensi dan pelayanan

yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang berkembang dewasa ini, Pemerintah

Kabupaten Paser cukup responsive dan secara bertahap melakukan pembenahan

terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya good

governance melalui pengembangan elektronik Government (e-Goverment).

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka

mewujudkan administrasi kepegawaian yang mampu mendukung kelancaran dan

keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Prsandian Kabupaten Paser dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dengan mempratekkan prinsip – prinsip Good Governance, sehingga tercipta pemerintahan

yang bersih dan mampu menyediakan Public Good and Service sebagaimana yang

diharapkan oleh masyarakat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai

salah satu sarana yang merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas

Komunikasi ,Informatika,Statistik dan Persandian

Maksud dan tujuan di susunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi ,

Informatika,Statistik dan Persandian Tahun 2018 adalah :

1. Sebagai informasi dan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan

para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur

dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.;

2. .Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan

Persandian tahun serta pedoman untuk meningkatkan kinerja ditahun tahun yang

akan datang;

3. Untuk memberikan gambaran dalam perkembangan Dinas

Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dalam tahun

2018 ;

LKJ 2018 3

4. Mendorong Dinas Komunikasi ,Informaika, Statistik dan Persandian Kab.Paser

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan

pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;

5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi

,Informatika,Statistik dan Persandian ; dan

6. Sebagai bahan pengambl kebijakan ,Penyusunan rencana Program dan

pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien pada tahun- tahun

berikutnya.untuk

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LKJIP) adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesi Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,

Pengendalia dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

LKJ 2018 4

Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah ;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penatapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

12. Keputuasn kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan Pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) ;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Penyusunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Paser nomor 79 Tahun 2017 tentang Rincian tugas dan fungsi

Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser

1.4. Kedudukan, Tugas Fungsi dan Kewenangan

Kedudukan

Dinas Komunikasi , Informatika ,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser

berkedudukan di Ibukota Kabupate Paser (Tana Paser) . Dinas Komunikasi

,Informatika,Statistik dan Persandian Kab.Paser dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 dengan tugas pokok

menyelenggarakan kewenangan Komunikasi dan Informasi Publik.

Tugas Fungsi dan Kewenangan

Tugas Pokok :

Sebagaimana Peraturan Bupati Paser Nomor 53 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

serta Peraturan Bupati Paser Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan

Fungsi Dinas Komunikasi ,Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten

LKJ 2018 5

Paser, bahwa Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik dan Persandian

Kabupaten Paser mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah

dibidang Komunikasi ,Informatika,Statistik dan Persandian berdasarkan asas

otonomi dan tugas perbantuan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Paser menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan oprasional dibidang

komunikasi dan informatika sesuai dengan Rencana Strategis pemerintah

daerah ;

b. Penetapan kebijakan dibidang Komunikasi dan Informatika ;

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan

informatika yang meliputi informasi publik ,teknologi informatika,serta data

dan informasi sesuai denga norma, standar, prosedur dan criteria yang yang

ditetapka pemerintah;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya; dan

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

1.5. Struktur Organisasi

Berkaitan dengan pembentuan Perangkat Daerah dalam menjalankan

tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang

dengan masing-masing rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser yang membawahi

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas dalam melaksanakan perencanaan Program,

Kepegawaian, Penatausahaan Keuangan dan rumah tangga dinas, serta

LKJ 2018 6

memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja dilingkungan dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris sebagai pejabat struktural Eselon IIIa.

Dalam hal melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi sbb :

a. Penyusunan rencana program kegiatan dinas;

b. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indicator kinerja

untuk setiap program;

c. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas;

d. Pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan

kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;

e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi ,pelaporan realisasi program dan

kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;

f. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi

kepegawaian dan kediklatan;

g. Pelaksanaan urusan rumah tangga ,komunikasi, informasi, dan

dokumentasi ; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi

sekretariat.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh :

a. Kepala Subbagian Perencanaan Program

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas untuk

melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Komunkasi

dan Informatika.

b. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas untuk

melaksanakan urusan rumah tangga, mengelola barang milik daerah dan

administrasi kepegawaian .

c. Kepala Subbag Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan

pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

LKJ 2018 7

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi publik mempunyai tugas melaksanakan

pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program

kegiatan kemitraan dan desiminasi Informasi Publik, serta pengelolaan informasi dan

penyiaran. Untuk melaksanakan tugasnya bidang Komunikasi dan Informasi Publik

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program

kegiatan teknis media publik, desiminasi informasi publik serta pengelolaan

informasi dan penyiaran sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah ;

b. Pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program media publik

,desiminasi informasi publik serta pengelolaan informasi dan penyiaran sesuai

dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah ;

c. Pelaksanaan penyelenggaraan informasi public melalui berbagai media

informasi public di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan

kesejahteraan rakyat;

d. Pelaksanaan penyebarluasan informasi public melalui media komunikasi publik

dan media lainnya;

e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi , advis teknis penyelengaraan komunikasi

dan informasi publik ;

f. Pelaksanaan hubungan kemitraan dengan media cetak, elektronik lokal maupun

nasional;

g. Pelaksanaan penyediaan sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat

secara langsung atau melalui media cetak, elektronik, Kelompok informasi

masyarakat (KIM), pertunjukkan rakyat maupun media lainnya;

h. Pelaksanaan desiminasi informasi dan pelaksanaan hubungan kemitraan antar

perangkat daerah;

i. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta

pengkoordinasian dengan instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi

lembaga dan komunitas masyarakat;

j. Pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta pengendalian dibidang

Komunkasi dan informasi publik;

LKJ 2018 8

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan komunikasi dan

informasi publik dan

l. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang

informasi public

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi

Publik dibantu oleh :

a. Kepala Seksi Media publik yang bertugas melaksanakan urusan media publik ;

b. Kepala Seksi Kemitraan dan pemberdayaan komunikasi yang mempunyai tugas

melaksanakan urusan kemitraan dan pemberdayaan komunikasi ;

c. Kepala Seksi Pengelolaan dan pelayanan Informasi yang mempunyai tugas

melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan informasi .

4. Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika

Bidang Teknologi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian,

perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan infrastruktur dan

teknologi, pengolahan data dan integrasi sistem informasi serta keamanan jaringan

komunikasi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika

menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

a. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan

teknis pelaksanaan infrastruktur dan teknologi, pengolahan data dan integrasi

sistem informasi serta keamanan jaringan komunikasi dan informasi sesuai dengan

rencana strategis pemerintah daerah.

b. Pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan

infrastruktur dan teknologi sesuai dengan norma, standar,prosedur dan criteria yang

ditetapkan pemerintah;

c. Pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan pembangunan

keamanan jaringan informasi dan telekomunikasi , termasuk kerjasama pengelolaan

,pemelharaan, pengamanaan, koordinasi ,integrasi , sinkronisasi dan simplikasi,

monitoring ,Sosialisasi, evaluasi dan pelaporan;,

LKJ 2018 9

d. Pelaksanaan pembinaan, dan pengawasan standarisasi pemanfaatan infrastruktur

dan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ;

e. Pelaksanaan penyiapan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan

komunikasi, telekomunikasi, data centre dan integrasi sistem informasi termasuk

keamanan infra struktur dan jaringannya ,

f. Pelaksanaan kegiatan bidang data dan aplikasi serta teknologi komunikasi;

g. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang

teknologi komunikasi ;

h. Pelaksanaan pembinaan ,pengawasan dan pengendalian kegiatan data aplikasi

dan teknologi komunikasi;

i. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis sosialisasi dibidang teknologi dan

informasi ;

j. Penyelenggaraan pengkajian dan fsilitasi pengumpulan , pengolahan, integrasi dan

teknologi komunikasi;

k. Penyediaan data dan informasi yang berkualitas, lengkap dan akurat;

l. Pelaksanaan peneiaan data yang berkelanjutan dan relevan bagi pengguna

teknologi komunikai;

m. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi lain yang berhubungan dengan

teknologi informasi ;

n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan teknologi

komunikasi dan

o. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang

Teknologi dan komunikasi .

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Teknologi dan Komunikasi

dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yang dijabat oleh Kepala Seksi yakni :

a. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika

Kepala seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas untuk melaksanakan

urusan Pengembangan Infrastruktur komunikasi dan informatika.

b. Kepala Seksi Tata kelola dan Integrasi Layanan Komuniasi dan Informatika

LKJ 2018 10

Kepala Seksi Tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan Informatika

mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan Tata kelola dan Integrasi Layanan

Komuniasi dan Informatika

c. Kepala Seksi Keamanan jaringan Komunikasi dan Informasi

Kepala Seksi Keamanan jaringan komunikasi dan informasi mempunyai tugas

melaksanakan urusan keamanan jaringan komunikasi dan informasi

5. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian

,perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan aplikasi dan

pengembangan informatika, pengolahan e-Government serta pengendalian informasi .

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Aplikasi Informasi menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :

a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program dibidang

aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-government serta

pengembangan sumberdaya TIK sesuai dengan rencana strategis pemerintah

daerah;

b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program aplikasi dan

pengembangan informatika, pengolahan e-government serta pengembangan

sumberdaya TIK sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang

ditetapkan pemerintah;

c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan

kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-government serta

pengembangan sumberdaya TIK ;

d. pelaksanaan pengoordinasian dengan instansi lain yang berhubungan dengan

Aplikasi informatika ;

e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan

teknis pengelolaan aplikasi dan pengembangan aplikasi informatika;

f. pelaksanaan pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan aplikasi informatika;

g. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan

manajemen sistem aplikasi informatika;

LKJ 2018 11

h. Penyiapansistem aplikasi komputer yang diperlukan perankat daerah ;

i. pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI) dan pengelolaan nama domain yang

telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan sub domain dilingkungan Pemerinta Daerah

j. Pelaksanaan monitoring ,evaluasi dan pelaporan program kegiatn aplikasi

informatika ; dan

k. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang

Aplikasi Informatika

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Aplikasi Informatika dibantu

oleh 3 ( tiga) orang Kepala Seksi yaitu :

a. Kepala Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika yang mempunyai tugas

untuk melaksanakan urusan aplikasi dan pengembangan informatika;

b. Kepala Seksi pengolahan e-Government yang mempunyai tugas untuk

melaksanakan urusan pengembangan e-government ;

c. Kepala Seksi Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK yang mempunyai

tugas untuk Administrasi dan pengembangan sumberdaya TIK.

6. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian,

perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pengolahan data

dan statistik, persandian serta monitoring dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugasnya

Kepala Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program

dibidang pengumpulan data statistik sektoral, pengolahan data dan diseminasi

statistik sektoral serta persaindian sesuai dengan rencana strategis pemerintah

daerah;

b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program pengumpulan

data statistik sektoral , pengolahan data dan diseminasi statistik sektoral setta

persandian sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan

pemerintah;

c. Pelaksanaan penginventarisasian data dan informasi dibidang statistik dan

persandian;

LKJ 2018 12

d. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pengelolaan data

statistik dan persandian;

e. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis

dibidang statistik dan persandian ;

f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan statistik dan

persandian

g. pelaksanaan penerapan dan koordinasi pengembangan pengolahan data statistik

dan persandian;

h. pelaksanaan koordinasi lintas SKPD secara peroidik, penyelenggaraan statistik

sektoral di lingkup Daerah;

i. pelaksanaan penerapan dan koordinasi pengembangan pengolahan data statistik

dan persandian;

j. pelaksanaan pengendalian, pengawasan sumberdaya persandian serta

operasional di bidang statistik dan persandian;

k. pengelolaan dan pemeliharaan peralatan sandi, sistem sandi serta jaringan

komunikas sandi (JKS) ;

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Statistii dan Persandian

; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang

Statistik dan Persandiani.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsiya Kepala bidang Tekhnologi Komunikasi

dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yang menjabat sebagai Eselon IV. yatu ::

a. Kepala Seksi Pengumpulan Data Statisti Sektoral

Seksi Pengumpulan Data Statisti Sektoral mempunyai tugas untuk melaksanakan

urusan Pengumpulan Data Statisti Sektoral ;

b. Kepala Seksi Persandian

Seksi Persandian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan perangkat dan

administrasi persandian

c. Kepala Pengolahan Data dan Desiminasi Statistik Sektoral

Seksi Pengolahan Data dan Desiminasi Statistik Sektoral mempunyai tugas untuk

melaksanakan tugas urusan Pengolahan Data dan Desiminasi Statistik Sektoral

LKJ 2018 13

Sedangkan struktur organisasi Dinas komunikasi,Informaika,Statistik dan Persandian dapat

dilihat sebagaimana dalam Tabel/Gambar 1.1

LKJ 2018 14

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi,Informtiks,Statistik dan Persandian Kab. Paser

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB.BAGIAN Perenc.Program

SUB.BAGIAN Kepegawaian dan

Umum

SUB.BAGIAN Keuangan

BIDANG Statistik dan Persandian

Seksi Pengumulan data statistik

sektoral

Seksi Pengolahan data dan

diseminasi statistik sektoral

BIDANG Teknologi Komunikasi dan

Informasi

Seksi Aplikasi dan

Pengembangan Informatika

Seksi Tatakelola dan Integrasi

Layanan Komunikasi dan Informasi

BIDANG

Aplikasi Informatika

Seksi Media Publik

Seksi Kemitraan dan

Pemberdayaan Komunikasi

BIDANG

Informasi dan Komunikasi

Publik

Seksi Persandian

Seksi Pengembangan

Infrastruktur komunikasi dan Informatika

Seksi Keamanan Jaringan

Informasi dan Komunikasi

Seksi Pengelolaan e-Government

Seksi Adm dan Pengelolaan

Sumberdaya TIK

Seksi Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi

UPTD

Kelompok Jabatan

Fungsional

LKJ 2018 15

1.6. Sumber Daya SKPD

Dalam menggerakkan dan menjalankan roda organisasi perlu ditunjang dengan

ketersediaan Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan,pengetahuan dan ketrampilan

pegawai sehingga tupoksi Organisasi bisa berjalan dengan baik.

Dilihat dari segi kualitas dan kuantitas jumlah pegawai Dinas KominfomStatistik dan

Persandian Kabupaten Paser sampai dengan 31 Desember 2018 sebanyak 73 orang yang

terdiri dari 33 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 40 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

. Gambaran komposisi aparatur menurut pendidikan dan kepangkatan secara rinci

dapat dilihat dalam tabel 1.1 s/d 1..4.

Tabel 1.1

Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2018

Sedangkan untuk jumlah PNS berdasarkan pendidikan terdiri dari :

Pasca Sarjana ( S2 ) sebanyak 7 orang

Sarjana ( S1 ) sebanyak 15 orang

Diploma ( D3) sebanyak 3 orang

SLTA sebanyak 8 orang

Grafik perbandingan Komposisi PNS menurut tingkat pendidikan sebagaimana

terlihat dalam Grafik 1.1 sebagai berikut :

No Golongan Jumlah

1 Golongan IV.b 1 orang

2 Golangan IV a 6 orang

3 Golongan III d 6 orang

4 Golongan III c 8 orang

5 Golongan III b 4 orang

6 Golongan III a 1 orang

7 Golongan II d 4 orang

8 Golongan II c 2 orang

9. Golongan IIa 1 orang

Jumlah 33 orang

LKJ 2018

Klasifikasi

Berkaitan dengan sumberdaya manusia yang ada di Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian

Kab.Paser , terdapat 40 (empat puluh) orang tenaga dengan status Pegawai Tidak Tetap

(PTT). dengan rincian pendidikan sebagaimana dalam table 1.2 berikut :

Jumlah PTT berdasarkan Pendidikan

No Golongan

1 Pendidikan S 1

2 Pendidikan D 3

3 Pendidikan SLTA/D1

4 Pendidikan SLTP

TOTAL

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun

Grafik 1.1

PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal


(empat puluh) orang tenaga dengan status Pegawai Tidak Tetap

(PTT). dengan rincian pendidikan sebagaimana dalam table 1.2 berikut :

Tabel 1.2

Jumlah PTT berdasarkan Pendidikan

Golongan Jumlah

Pendidikan S 1 21 orang

Pendidikan D 3 3 orang

Pendidikan SLTA/D1 16 orang

Pendidikan SLTP 0 orang

40 orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2018

21%

46%

9%

24%

Persentase

Pasca Sarjana Sarjana D3 SLTA

16


(empat puluh) orang tenaga dengan status Pegawai Tidak Tetap

orang

orang

orang

orang

orang

LKJ 2018

Grafik Klasifikasi

Komposisi PNS pada Unit Kerja berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan

No Nama/Jabatan

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kepala Dinas Kominfo

H.Bambang Abd Haliq, S.Kom,,Map

Sekretaris

Najaludin, S.Sos, MAP

Kabid Komunikasi dan Informasi

Ir.Saharuddin, MP

Kabid.Aplikasi dan Informatika

H.Akhmad Zulfian, ST

Kabid. Statistik dan Persandian

Syarif Fuadi Fauzi,Spt, MP

Kabid. Teknologi dan Informatika

Drs.Sudarmansyah,M.Si

Kasubbag Perencanaan Program

Hj. Normayah,SH

Kasubbag Keuangan

Grafik 1.2.

Grafik Klasifikasi PTT berdasarkan tingkat Pendidikan

Tabel 1.3

Unit Kerja berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan

28%

60%

12%

Persentase

Sarjana D3 SLTA/D1

Nama/Jabatan Gol

H.Bambang Abd Haliq, S.Kom,,Map

Informasi Publik

Kabid.Aplikasi dan Informatika

Kabid. Statistik dan Persandian

Syarif Fuadi Fauzi,Spt, MP

Informatika

,M.Si

Perencanaan Program

IV.b

IV.a

IV.a

IV.a

IV.a

IV.a

III.d

17

Unit Kerja berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan

Pend.

S.2

S.2

S.2

S.1

S.2

S.2

S.1

LKJ 2018 18

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24

25

26

27

28

29

30

Hudriannur, SE

Pengadministrasi Kepegawaian dan Umum

Nelson Pasaribu

Kasi kemitraan dan Pemberdayaan komunikasi

A.Eka Putra Fornia,S.Kom

Kasi Keamanan Jaringan

Mahmud, SE

Kasi Pengelolaan Informasi dan Penyiaran

Muhammad Rahmatullah,ST

Kasi Infrastruktur dan Teknologi

Muhammad Erwin, SE

Kasi Pengolahan data dan Statistik

Aji Moch Timmy,SE,Msi

Kasi Aplikasi dan Pengembangan Informatika

Rofi’i ,SE

Kasi Media Publik

Yusmita Sari

Kasi Persandian

Arifudin

Kasi Pengolahan data dan desiminasi Statistik Sektoral

Kasful Anwar,SE

Kasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Arif Tri Wardoyo,S.Kom

Kasi Desiminasi Informasi Publik

Hj. Hapsah

Kasubbag Kepegawaian dan Umum

Mulyadi,S.Kom

Kasi Pengelolaan e- Government

La Nisa, S.Sos

Pengumpul dan Pengolah data laporan

Syamsudin,ST,MT


Yudhistira Ramadhany,S.Kom

Kasi Aplikasi dan Pengembangan Informatika

Eka Ridhawati,S.Kom

Pengadministrasi Keuangan

Santoso

Pengadministrasi Aplikasi Informatika

Ardiansyah.S,ST

Pengadministrasi Informatika dan Penyiaran

Noprianour

Pengadministrasi Perencanaan Program

Faizal Riza,Amd

Pengadministrasi Infrastruktur dan Teknologo

IV.a

III.d

III.d

III.d

III.d

III.d

III.d

III.d

III.c

III.c

III.c

III.c

III.c

III.c

III.b

III.b

III.b

III.b

III.b

III.a

II.d

II.d

S.1

S.1

S.1

S.1

S.1

S.1

S2

S.1

SLTA

SLTA

S.1

S.1

SLTA

S1

S1

S.2

S.1

S.1

SLTA

S.1

SLTA

D3

LKJ 2018 19

Sumber : Sub.Bagian Kepegawaian dan Umum 2018

Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan

Informatika mempunyai fasilitas /sarana penunjang sebagai dalam tabel sebagai berikut

:

Tabel 1.4

JUMLAH SARANA DAN PRASARANA YANG ADA PADA DINAS KOMINFO,STATISTIK

DAN PERSANDIAN

NO

NAMA BARANG

JUMLAH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Kendaraan dinas/Roda 4

Kendaraan roda 2

Meja kerja pimpinan

Meja kerja Sekretaris

Meja Kerja kabid/kasi/kasubbag

Meja kerja staf

Kursi kerja Pimpinan

Kursi kerja Sekretaris

Kursi kerja

Kursi tamu/sofa

Kursi tamu/kursi hadap

Komputer PC

Komputer/Notebook

Headphone Behringer

Tripod

Printer Canon

Printer Epson

Printer Puji Xerox Docuprint

4

1

1

1

15

60

1

1

69

5

9

28

11

5

4

4

13

Unit

Buah

buah

buah

buah

buah

buah

buah

buah

set

buah

unit

unit

unit

buah

buah

buah

buah

31

32

33

34

Endang Fitriany

Bendahara Pengeluaran

Noor Ida Tri Wahyuni


Suyitno

Pengadministrasi Persandian

Gianto

Tenaga Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

II.d

II.c

II.c

II.a

SLTA

SLTA

SLTA

SLTA

LKJ 2018 20

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Camera + Attachment Panasonic

Proyektor + Attachment panasonic

Loudspeaker

Peratatan studio video Film dll

Filling cabinet/lemari arsip

Lemari Kaca

Lemari Arsip dinamis VIP

Mesin ketik Manual Standar

Brangkas

AC

Wireless

In focus

Microphone table stand

Pesawat Telephon

Kursi tunggu/Panjang

Radio Polytron/minislim compo

Mixer PVC Yamaha/MG24/14 FX

Unit Tranceiver FM

Peralatan computing lain-lain HD Converter/AV/RCA

Alat komunikasi radio HF/ FM Lain2

Peralatan antenna VHF/FM antena/OMB 6 Bay

Audio Processor

Tripod/Takara

Softwere cont Off line Computer

Unit Power Supplay

Camera electric cannon /EOS 1200 HD Kit

GPS Garmin /GPS MAP 64 S

Papan pengumuman

Rak kayu

Lemari es 2 pintu

Video conference

Video monitor /CCTV

Video Wall Sony Bravia

Camera elektronik

BM Modul LED Videotron

Router

Tooper

Printer all in one card Sony

Memory

Hardist eksternal

1

3

1

1

1

20

2

1

1

1

8

1

1

4

1

1

1

1

1

5

4

6

1

2

1

16

1

1

1

2

8

4

1

1

2

1

2

1

4

2

unit

unit

buah

unit

buah

buah

bh

buah

buah

unit

unit

buah

bh

buah

set

buah

unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Buah

Unit

Unit

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Unit

Buah

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

LKJ 2018 21

58

59

60

61

Televisi 65 inc

Stabilizer

Mikrophone/Wieless

Finger print

2

3

2

2 Unit

Un Unit

1.7. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan , menjelaskan latar belakang penulisan , kedudukan, tugas dan fungsi

Dinas Komunikasi,Informtika,Statistik dan Persandian, serta struktur organsasi

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara singkat tentang

Rencana strategis Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian , Visi dan misi, tujuan dan

sasaran, strategi dan kebijakan serta perjanjian kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang pengukuran capaiann kinerja , analisa

capaian kinerja dan realisasi anggaran.

BAB IV Penutup, dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi tinjauan

secara umum mengenai permasalahan serta langkah -langkah yang dilakukan dimasa

mendatang

LAMPIRAN :

LKJ 2018 22

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu dokumen perencanaan Perangkat Daerah

yang dibuat untuk priode 5 (lima) tahun yang memuat Visi,misi, tujuan, strategi,

kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Strategis disusun berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur tentang peran

dan tanggung jawab Kepala Daerah dalam menyiapkan Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah keterkaitan antara Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang

dalam RPJMD.

Tantangan birokrasi masa depan meliputi berbagai aspek, baik dalam negeri

maupun mancanegara yang bersifat alamiah maupun social budaya, social politik,

pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan serta responsible dan accountable.

Seiring dengan itu penerapan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung

jawabdiperlukan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan professional dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga benar – benar dapat mewujudkan

pemerintahan yang baik ( Good Government ) dan bersih, bebas KKN ( Clean

Govemment ) yang juga merupakan pesan agenda reformasi. Kualitas dan

profesionalisme aparatur pemerintah daerah dapat dicapai melalui proses belajarsecara

terus menerus tanpa ada batas akhir, kerena pada dasarnya proses belajar itu

merupakan Long Life Leaming bagi setiap manusia proses belajar bagi aparat

pemerintah daerah guna mencapai kualitas dan profesionalisme yang diharapkan dapat

dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah

daerah.

Rencana Strategis ( Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

PersandianKab.Paser merupakan suatu komitmen bersama dalam menetapkan kinerja

dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui

LKJ 2018 23

penataan dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan untuk mencapai suatu tujuan

secara efektiv dan efisien .

Dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah , Perencanaan Strategis

merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar

mampu menjawab tuntutan masyarakat .

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan suatu gambaran mengenai keadaan yang diinginkan dimasa

datang yang berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu Perangkat

Daerah.

Visi Dinas Komunikasi , Informatika .Statistik dan Persandian pada dasarnya

merupakan perwujudan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Visi Pemerintah

Kab.Paser Tahun 2017 – 2021 . sejalan dengan Visi Kepala Daerah dan sesuai

dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban maka Visi Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian adalah “ Terwujudnya masyarakat paser

yang informatif berbasis teknologi informasi , menuju masyarakat yang maju,

mandiri ,sejahtera dan berkeadilan ‘’

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa sebagian besar masyarakat

Paser memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan

memanfaatkan sarana teknologi informasi dalam berinteraksi dan penyebaran

informasi.

Pernyataan visi ini juga merupakan suatu tantangan sekaligus peluang yang harus

dihadapi segenap jajaran Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian.

2. Pernyataan misi

Salah satu aspek penting dalam menopang suksesnya pelksanaan otonomi

daerah adalah satu stunya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana

prasaran kerja berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai

dengan visi yang telah ditetapkan misinya secara jelas sebagai suatu pernyataan

yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

LKJ 2018 24

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan berisi pernyataan

tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi . Perumusan misi mengacu

kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada Dinas

Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian berdasarkan Perda Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah serta

Peraturan Bupati Paser Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian. Yang mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Komunikasi,

Informatika,Statistik dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas

perbantuan.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut diatas maka ada 3 (tiga) misi yang

dirumuskan yaitu :

2.1 Meningkatkan Penyediaan infrastruktur dan akses komunikasi informasi dalam

rangka pelayanan berbasis elektronik bagi pemerintah daerah dan masyarakat

Kabupaten Paser

2.2 Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik

2.3 Meningkatkan kinerja kapasitas sumberdaya aparatur dalam melaksanakan

tugas serta mewujudkan tatakelola organisasi yang akuntable

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan misi Dinas Komunikasi , Informatika

,Statistik dan Persandian yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya

mewujudkan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana

sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dari Rencana Strategi Dinas Komunikasi ,

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser di peroleh dari hasil

analisis silang antara faktor-faktor kunci keberhasilan dengan misi. Hasil analisis

silang tersebut yang kemudian menghasilkan tujuan Strategis .

Dalam menyelenggarakan misinya , Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik

dan Persandian menetapkan tiga tujuan yaitu :

a. Meningkatkan akses jaringan komunikasi dan pengamanan informasi

LKJ 2018 25

b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik ( e-Government)

c. Meningkatkan kemampuan SDM dan perbaikan tatakelola e-Government

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan strategis yang

dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

tertentu. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas

Komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian.

Adapun sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statstik dan Persandian

Kab.Paser untuk tahun 2017 – 2021 adalah :

a. Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi dalam mendukung pelayanan

publik berbasis digital;

b. Meningkatnya jangkauan jaringan internet dalam memudahkan pelayanan

cepat ;

c. Meningkatnya pengamanan informasi dilingkungan instansi Pemerintah dan

publik

d. Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi informasi dan

komunikasi dan

e. Meningkatnya akses terhadap informasi publik

LKJ 2018 26

2.1. Matriks hubungan antara Visi,Misi,Tujuan ndan Sasaran

Visi :

Terwujudnya Masyarakat Paser yang Informatif berbasis Teknologi Informasi menuju masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan

Misi

Tujuan Sasaran

Uraian Indikator Uraian Indkator

1. Meningkatkan

Penyediaan

infrastruktur dan

akses komunikasi

informasi dalam

rangka pelayanan

berbasis elektronik

bagi pemerintah

daerah dan

masyarakat

Kabupaten Paser

Meningkatkan akses jaringan

komunikasi dan pengamanan

informasi

Meningkatnya

jml menara

telekomunikas

i /Tower yang

memiliki izin

dalam upaya

menurunkan

angka blank

spot

Meningkatny

a jangkauan

jaringan

komunikasi

Jumlah

jaringan

komunikasi/

Pengembang

tower

bersama

yang

memiliki izin

Meningkat

nya

jangkauan

jaringan

internet

dalam

memudahka

n pelayanan

cepat

Cakupan

desa yang

bisa

mengakses

internet

Persentase

instansi

pemerintah

yang bisa

mengakss

internet

Meningkat

nya

pengaman

an informasi

dilingkung

an Instansi

Pemerintah

dan Publik

Persentase

tingkat

pengamanan

dan informasi

daerah

2. Meningkatkan

aksesibilitas

masyarakat

Meningkatkan kualitas

pelayanan publik ( e-

Government)

Meningkatnya

kualitas

Meningkat

nya peman

faatan

Persentase

system e-

Government

LKJ 2018 27

terhadap informasi

publik

pelayanan

publik

layanan

publik ber

basis

teknologi

informasi

yang

terbangun

3. Meningkatkan

kinerja kapasitas

sumberdaya

aparatur dalam

melaksanakan

tugas serta

mewujudkan

tatakelola

organisasi yang

akuntable

Meningkatkan kemampuan

SDM dan perbaikan tatakelola

e-Government

Meningkat

nya akses

terhadap

informasi

publik

Persentase

SKPD yang

membentuk

dan

menjalankan

PPID

pembantu

Publikasi

Pemerintah

daerah

dimedia

massa dan

online ( jml

media )

Tabel 2.1

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Meningkatkan

akses jaringan

telekomunikasi

dan

pengamanan

informasi

Meningkatnya

jangkauan

jaringan

komunikasi

Jumlah menara

Telekomunikasi /

tower bersama yang

memiliki izin

84 bh

86 bh 88 bh 90 bh 92 bh

Persentase desa

blank spot

20 % 15 % 10 % 5 % 0 %

Meningkatnya

jangkauan

jaringan

internet

Cakupan desa dan

pusat kegiatan

rakyat yang bisa

mengakses Internet

60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

LKJ 2018 28

Persentase Instansi

pemerintah yang

bisa mengakses

internet

80 %

85 % 90 % 95 % 100 %

Meningkatkan

pengamanan

informasi

dilingkungan

instansi

pemerintah dan

publik

Persentase

pengamanan data

dan informasi daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2 Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

( e-Government)

Meningkatnya

pemanfaatan

layanan publik

berbasis

teknologi

informasi dan

komunikasi

Persentase sistem e-

Government yang

terbangun

30 % 55% 80 % 90 % 100 %

Website milik

pemerintah

daerah yang

memuat informasi

pembangunan

daerah

9 22 27 32 41

3 Meningkanya

kemampuan

SDM dan

perbaikan

tatakelola e-

Government

Meningkatnya

akses terhadap

informasi publik

Persentase SKPD

yang membentuk

dan menjalankan

PPID Pembatu

100% 100 % 100 % 100 % 100 %

Publikasi Informasi

daerah dimedia

massa cetak dan

online ( jml media)

10 11 12 13 14

4. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah upaya untuk mencapai tujuan organisasi dalam

pelaksanaan misi. Strategi memberikan pengarahan yang terpadu bagi organisasi

dan berbagai tujuan organisasi serta memberikan pedoman pemanfaatan

sumberdaya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi.

LKJ 2018 29

Strategi menghubungkan antara sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya

dengan tantangan dan resiko yang harus dihadapi dari luar lingkungan organisasi.

Strategi ini diwujudkan dalam suatu kebijakan dan program, sehingga strategi

adalah merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui

langkah-langkah untuk mencapai tujuan.

Dalam menentukan Strategi perlu dirumuskan faktor-faktor kekuatan dn kelemahan

serta faktor-faktor yang menjadi peluang dan yang menjadi ancaman. Faktor-faktor

tersebut dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT.

Sedangkan Kebijakan merupakan rumusan ketentuan yang telah disepakati

oleh pihak terkait yang selanjutnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk

dijadikan pedoman , pegangan atau petunjuk bagi pelaksana kegiatan.

Dalam upaya mencapai tujuan dalam mewujudkan misi yang diemban dan yang

ditetapkan oleh Dinas Komunikasi ,Informatika, Statistik dan Persandian , maka

strategi yang dilakukan adalah sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 2.2

Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Sasaran.1

Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi

Strategi Kebijakan

1. Pengembangan dan peningkatan

jaringan komunikasi yang ada

1. Pengembangan dan peningkatan jaringan

komunikasi difokuskan pada wilayah yang

belum bisa mengakses jaringan komunikasi

2. Penguatan dan perbanyak provider dan

menara telekomunikasi untuk jaringan

komunikasi

2. Peningkatan kerjasama dengan media

massa lokal/nasional

1. Memfokuskan penyebaran informasi

kewilayah pedesaan dan daerah sulit

mengakses informasi

LKJ 2018 30

Sasaran.2

Meningkatnya jangkauan jaringan internet

Strategi Kebijakan

Meningkatkan akses internet dipusat-

pusat kegiatan masyarakat desa

Peningkatan akses internet difokuskan

pada perkotaan dan desa-desa yang

belum bisa mengakses internet

Sasaran.3

Meningkatkan pengamanan Informasi dilingkungan

Instansi pemerintah dan publik

Strategi Kebijakan

Pengamanan informasi yang berkualitas

dilingkungan instansi pemerintah dan publik

Melaksanakan pembinaan SDM Sandi dan

pengembangan sistem keamanan informasi,

persandian sektor pemerintah dan publik

Sasaran.4

Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi informasi

dan komunikasi

Strategi Kebijakan

Menyediakan layanan publik berbasis

teknologi informasi dan komunikasi

( diital )

Pengembangan dan pembangunan

aplikasi pelyanan public yang

cepat,mudah dan murah

Sasaran.5

Meningkatnya akses terhadap informasi publik

Strategi Kebijakan

1. Penguatan kelembagaan pengelola

informasi publik

Pembentukan PPID disetiap SKPD

LKJ 2018 31

2. Meningkatkan pengolahan informasi dan

dokumen melalui peningkatan

pelayanan pengaduan dan pengolahan

konten website

Optimalisasi peran media dalam jaringan

(online) sebagai sarana publikasi dan

tranparansi

3. Pemanfaatan berbagai media sebagai

sarana transparansi

Peningkatan efektivitas dan cakupan media

sebagai sarana publikasi

A. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana kerja tahunan disusun sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan

serta anggaran dan menetapkan indicator/ target capaian kinerja. Rencana Kerja Tahunan

merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Pada garis besar ada tiga hal yang penting dalam merumuskan rencana kerja

diantaranya adalah Sasaran strategis,Indikator Kinerja dan target . Ketiga hal tersbut

merupakan turunan dari tujuan yang tertuang dalam Renstra SKPD.

Di dalam pelaksanaan kegiatan, Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian

Kabupaten Paser menetapkan target belanja sebesar Rp 12.574.393.871,92 (dua belas

milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus

tujuh puluh satu rupiah Sembilan puluh dua sen ) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung

sebesar RP 4.310.663.758,00 (empat milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus enam

puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah ) dan Belanja Langsung sebesar Rp

7.663.730.113,92 (Tujuh bilyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus tiga belas ribu

rupiah Sembilan puluh dua sen)

Dalam Rencana Kerja Tahunan untuk Belanja Langsung (BL) tahun 2018 telah

ditetapkan sebanyak 12 (dua belas ) program dan 42 (empat puluh dua ) kegiatan .

dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut : :

1. Program Perencanaan Pembangunan daerah dengan jumlah 2 kegiatan :

1.1 Penyusunan Renja SKPD

1.2 Evaluasi Renja

2. Program Administrasi Perkantoran dengan jumlah 12 kegiatan :

2.1 Penyediaan jasa surat menyurat

LKJ 2018 32

2.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

2.3 Penyediaan jasa pelayanan dan perijinan kendaraan dinas/oprs

2.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

2.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.10 Penyediaan makanan dan minuman

2.11 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi

2.12 Monitoring dan Evaluasi

3. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur dengan jumlah 3 kegiatan

yaitu :

3.1 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan

3.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/Operasional

3.2 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Laporan capaian kinerja dan

keuangan ada 1 (satu) kegiatan :

4.1 Penyusunan LAKIP

5. Program Pengembangan data/Informasi/Statistik daerah dengan jumlah kegiatan

sebanyak 2 (dua) kegiatan yaitu :

5.1 Penyusunan Kabupaten Dalam Angka (KDA)

5.2 Penyusunan Data Statistik Sektoral

6. Program Pengembangan Komunikasi ,Informasi dan media masa dengan jumlah

kegiatan sebanyak 4(empat ) kegiatan yaitu :

6.1 Pengelolaan pelayanan pengaduan

6.2 Peningkatan kapasitas SDM Persandian

6.3 Penyediaan Aplikasi dan Website di

6.4 Penyelenggaraan siaran televisi dan radio siaran Pemerintah Kabupaten

6.5 Publikasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan daerah

6.6 Survey dan pengembangan jaringan telekomunikasi

LKJ 2018 33

6.7 Monitoring , pembinaan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan

informasi

6.8 Optimalisasi pengelolaan data centre

6.9 Pendataan dan inventarisasi aplikasi di SKPD

6.10 Pengelolaan media centre

6.11 Pengelelolaan IT di SKPD terkait pelayanan public

6.12 Pengembangan website paserkab.go.id

6.13 Pengembangan website Diskominfopaserkab.go.id

7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika dengan

jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu ) kegiatan .

7.1 Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat

8. Program Kerjasama Informasi dengan mas media dengan jumlah kegiatan

sebanyak 2 (dua) kegiatan yaitu :

8.1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

8.4 Kerjasama Produksi dan penyiaran dengan media elektronik

9 Prog. Pengembangan data / informasi dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu)

yaitu :

9.1 Optimalisasi peran PPID Kabupaten

10. Prog. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

dengan jumlah kegiatan 2 (dua) kegiatan.

10.1 Implementasi dan pengembangan e-Government

10.2 Pengembangan infrastruktur ,jaringan dan sarana pendukung pengembagan

e-Government

11. Prog. Optimalisasi pemenfaatan Teknologi Informasi dengan kegiatan :

11.1. Penyusunan naskah peraturan Bupati tentang Tatakelola e-Governmen

12. Prog. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).dengan

jumlah 1 (satu) kegiatan yaitu :

12.1 Penyeleggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

LKJ 2018 34

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi,

yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja

memuat sasaran staregis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan

untuk dapat dicapai dalam tahun 2018 serta menyebutkan tentang program dan uraian

kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 bahwa Perjanjian kinerja adalah dokumen

yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja. Tujuan penyusunan kinerja adalah merupakan suatu wujud nyata

komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas ,

akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.Indikator kinerja yang ingin dicapai oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika seyogyanya harus selaras dengan RENSTRA,

Perjanjian Kinerja tahun 2018 telah selaras dengan Rencana Kinerja tahun

2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dalam mewujudkan visi dan

misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tebel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian Tahun 2018

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatkan jangkauan jaringan komunikasi

Jml menara telekomunikasi/Tower bersama yang memiliki izin

86 unit

Persentase desa blank spot 10 %

2 Meningkatnya Jangkauan jaringan internet

Persentase desa dan pusat kegiatan rakyat yang bisa mengakses internet

70 %

Persentase instansi pemerintah yang bisa mengakses internet

90 %

3 Meningkatnya Pengamanan Persentase pengamanan data dan informasi 100 %

LKJ 2018 35

nformasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik

daerah

4 Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis TIK

Persentase system e-Governmen yang terbangun

55 %

Website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pemb. daerah

22

5 Meningkatnya akses terhadap informasi publik

Jml SKPD yang membentuk dan menjalankan PPID Pembantu

26

Publikasiinformasi daerah di media massa cetak dan elektronik /online ( jmlh media )

11

6 Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dengan penganggaran

Jumlah dokumen perencanaan dan Penganggaran

2

7 Meningkatnya kapasitas

aparatur pemerintah daerah

Persentase pelayanan dalam menunjang

kinerja aparatur

80 %

8. Meningkatnya akuntabilitas

kinerja dan keuangan

Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan

secara sistematis

2 Dok

NO PROGRAM ANGGARAN (RP) KETERANGAN

(1) (2) (3) (4)

1 Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran 745.709.600,00 APBD II

2 Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.000.000,00 APBD II

3 Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.000.000,00 APBD II

4 Prog. Pengembangan data/Statistik daerah 276.943.000,00 APBD II

5 Prog. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

media massa

1.162.327.300,00 APBD II

6 Prog. Fasilitasi Peningkatan SDM bidang

Komunikasi dan Informatika

41.165.000,00 APBD II

7 Prog. Kerjasama informasi dengan mass media 992.340.335,95 APBD II

8 Prog. Pengembangan Data / informasi 118.851.100,00 APBD II

9 Prog. Perencanaan Pembangunan Daerah 13.728.600,00 APBD II

11 Prog.Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 44.748.800,00 APBD II

12 Prog. Penyelenggaraan SPIP 8.748.800,00 APBD II

16.196.625.935,95

LKJ 2018 36

Namun dalam perjalanan tahun 2018 dan setelah Perubahan sekiranya ada pergerakan

anggaran atau revisi yang cukup signifikan oleh kaena adanya pengurangan Pagu anggaran

yang semula Rp. 16.196.625.735,95 menjadi Rp. 12.574.393.871,92 atau berkurang

sebanyak Rp 3.622.232.064,03 ( 22,36 % ).

Secara rinci Pergeseran atau perubahan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel

2.4 dan 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perubahan Anggaran tahun 2018

No

Belanja

Pagu Anggaran

Bertambah/

Berkurang

%

Anggaran Murni Setelah Perubahan

1.

2.

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

4.310.663.758,00

16.196.625.735,95

4.813.452.758,00

7.663.730.113,92

600.000.000,00

(8.532.895.822,03)

13,92

(52,68)

Jumlah 20.574.393.871,95 12.574.393.871,92 3.622.232.064,03 (22,36 )

LKJ 2018 37

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian

Kabupaten Paser merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan

tingkat capaian kinerja sesuai perjanjian kinerja pada tahun 2018.

3.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan

sesuai tujuan dan sasran yang telah diperjanjikan.

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan program, kebijakan ,sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan.

Melalui pengukuran kinerja diharapkan satuan organisasi dapat mengetahui kinerja

dalam suatu priode tertentu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi

,Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Paser tahun 2018 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target dengan realisasi masing.masing indikator kinerja

sasaran .

Dalam pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi , Informatika< Statistik dan Persandian

menggunakan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Kelompok indikator kinerja Yang

digunakan adalah indikator kinerja Outcome dari sasaran strategis. Indikator Input

yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah yaitu besarnya dana yang

digunakan untuk membiayai suatu kegiatan. Sedangkan indikator Output yang

digunakan berpariasi tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan seperti jumlah

laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi, Laporan hasil evaluasi dll. Indikator

outcome yang diukur .

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja dan untuk

mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran

digunakan skala pengukuran ordinal yaitu :

LKJ 2018 38

1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik

( Progress Positif ) maka digunakan rumus :

Realisasi Capaian Indikator Kinerja = x 100% Rencana

2) Semakin tinggu realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

( Progress negatif ) digunakan rumus :

Dalam memberikan penilaian tingkat kinerja setiap dari setiap sasaran ,

menggunakan bobot /skala pengukuran sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1

( bilamana capaian mempunyai makna progress positif ) dan tabel 3.2 ( bilamana

capaian indikator kinerja mempunyai makna progress Negatif )

Tabel 3.1

Skala Pengukuran yang digunakan bilamana Capaian Kinerja

mempunyai magna Progress Positif:

No Rentang Capaian Kategori Capaian

1 > 100 Sangat baik

2 85 s/d 100 Baik sekali

3 70 s/d < 85 Baik

4 55 s/d < 70 Cukup

5 < 55 Kurang

Target – ( Realisasi – Target ) Capaian Indikator Kinerja = x 100 % Target

LKJ 2018 39

Tabel 3.2

Skala Pengukuran yang digunakan bilamana Capaian Kinerja

mempunyai magna Progress Negatif

No Rentang Capaian Kategori Capaian

1 > 100 Kurang

2 85 s/d 100 Cukup

3 70 s/d < 85 Baik

4 55 s/d < 70 Baik Sekali

5 < 55 Sangat Baik

Secara umum Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian telah

dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang merupakan Indikator Kinerja Utama

(IKU) adalah sebagai berikut :

Sasaran 1


Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Jumlah jaringan komunikasi/pengembangan tower bersama yang memiliki izin operasional

86 unit 86 Unit 100 %

Persentase desa blank spot 10 % 10 % 100 %

Rata- rata Capaian KInerja 100 %

Sasaran 2

Meningkatnya Jangkauan jaringan internet


Persentase desa dan pusat kegiatan rakyat yang bisa mengakses internet

70 % 75 % 107 %

Persentase instansi pemerintah yang bisa mengakses internet

90 % 80 % 88,80 %

Rata- rata Capaian KInerja 97,90 %

LKJ 2018 40

Sasaran 3

Meningkatnya Pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik


Persentase pengamanan data dan informasi daerah

100 % 100 % 100 %

Sasaran 4

Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi, informasi dan komunikasi


Persentase system e-Government yang terbangun

55 % 25 % 45,45 %

Website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah

22 Web 22 Web 100 %

Rata- rata capaian kinerja 72,70 %

Sasaran 5

Meningkatnya Akses terhadap informasi publik Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Jumlah SKPD yang membentuk dan menjalankan PPID pembantu

26 SKPD 26 100 %

Publikasi informasi daerah dimedia massa cetak dan elektronik/Online

11 media 11 100 %

Rata- rata capaian kinerja 100 %

Sasaran 6

Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dengan penganggaran


Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 2 Dok 2 Dok 100 %

Sasaran 7

Meningkatnya Kapasitas aparatur pemerintah daerah Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Persentase pelayanan dalam menunjang kinerja aparatur

80 % 80 % 100 %

LKJ 2018 41

3.2. Analisa Capaian Kinerja

Dalam analisa capaian kinerja ini dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran

strategis, khususnya terhadap indikator kinerja utama (IKU) . Analisa juga dilakukan

terhadap indikator yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran,

namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani antara Kepala Dinas

Kominfo, Statistik dan Persandian dengan Bupati Paser, ada 8 Sasaran dan 12 Indikator

Kinerja yang ditargetkan pada akhir tahun 2018 yang menjadi tanggung jawab organsasi.

Namun secara umum disadari bahwa pencapaian Indikator Kinerja kinerja belum dapat

terlihat telah berhasil secara keseluruhan .

Dari 8 (delapan) ) Indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja

Utama (IKU) Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian Kab.Paser pada tahun 2018, ada 6

( enam ) Indikator kinerja sasaran yang telah menunjukkan capaian sampai dengan 100

% , sedangkan 2 (dua) Indikator Sasaran lainnya belum bisa memenuhi target yang

direncanakan yaitu sasaran dua dan sasaran 4. Hal ini disebabkan dengan kondisi

geografis Kab.Paser yang cukup luas dan jarak tempuh yang cukup jauh untuk

kelokasi/desa- desa sebagai lokasi sasaran ,sehingga memerlukan anggaran yang besar

terutama dalam penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan jaringan internet ,

menjadi kendala dalam upaya pemenuhan target.

Sehingga dengan demikian analisa capaian kinerja terhadap 8 (delapan) sasaran

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 8

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan secara sistematis

2 Dok 2 Dok 100 %

LKJ 2018 42

Sasaran 1


Indikator Kinerja :

Jumlah jaringan komunikasi/pengembangan tower bersama yang memiliki izin operasional

Capaian

100%

Persentase desa blank spot 100 %

Rata-rata Capaian Sasaran 1 100 %

Dari data tersebut diatas menunjukkan sasaran 1 terdapat 2 (dua) indikator, yang

mana kedua indikator tersebut telah mencapai target dari yang direncanakan atau masing-

masing capaian target 100 %. Hal ini dikarenakan bahwa pengembangan jaringan

komunikasi merupakan salah satu program prioritas dalam upaya mengeliminir daerah

blankspot. Disisi lain bahwa sasaran 1 merupakan salah satu jawaban dari misi

Pembangunan Daerah yaitu “ Meningkatnya pembangunan infra struktur , transportasi,

energy, air bersih dan pemukiman. Selain itu sasaran 1 telah selaras dengan Sasaran

pada misi ke 1 RPJMD 2016-2021 yakni “ Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar

pembangunan , jaringan komunikasi dan internet “.

Dengan demikian capaian sasaran satu dengan dua indikator telah mencapai 100

% atau masuk dalam katagori Baik Sekali.

Sasaran 2

Meningkatnya Jangkauan jaringan internet

Indikator Kinerja :

Persentase desa dan pusat kegiatan rakyat yang bisa mengakses

internet)

Capaian

107 %

Persentase instansi pemerintah yang bisa mengakses internet 99 %

Rata-rata capaian Sasaran .2 103 %

Pada sasaran 2 terdapat dua indikator yaitu Persentase desa dan pusat kegiatan

rakyat yang bisa mengakses internet dan Persentase Instansi pemerintah yang bisa

mengakses internet . untuk capaian indikator pertama adalah sebesar 107 % dan

LKJ 2018 43

Indikator kedua mencapai 99 % . atau rata-rata capaian kinerja untuk sasaran 2 adalah

sebesar 103 %. Terlampauinya target sasaran ini , dikarenakan sasaran tersebut

merupakan skala prioritas dalam pengembangan program e- Government di Kab.Paser .

Dengan demikian capaian kinerja untuk sasaran 2 dapat dikatagorikan Sangan Baik .

Sasaran 3

Meningkatnya Pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah

dan publik

Indikator Kinerja :

Persentase pengamanan data dan informasi daerah

Capaian

100 %

Capaian Sasaran 3 100 %

Pada sasaran 3 terdapat satu indikator yaitu persentase pengamanan data dan

informasi daerah. Capaian kinerja sasaran 3 telah mencapai 100 % dari target yang

direncanakan. Dengan adanya Seksi Persandian pada Bidang Statistik dan Persandian ,

keamanan data dan informasi merupakan salah satu tugas dan fungsi bidan tersebut

dalam upaya memberikan keamanan informasi , sehingga katagori Capaian Kinerja untuk

sasaran 3 adalah Baik sekali.

Sasaran 4

Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi,

informasi dan komunikasi

Indikator Kinerja :

Persentase system e-Government yang terbangun

Capaian

45,4 %

Website milik pemerintah daerah yang memuat informasi

pembangunan daerah

100 %

Rata-rata Capaian Sasaran 4 72,70 %

Sasaran 4 terdapat dua Indikator sasaran yaitu Persentase system e-Government

yang terbangun dan Website milik Pemerintah daerah yang memuat informasi

LKJ 2018 44

pembangunan daerah. Untuk target indikator kinerja sasaran yang pertama belum

tercapai karena target ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan jaringan yang cukup

memadai dalam mengintegrasikan system sub domain/aplikasi pelayanan , sehingga

capaian baru mencapai 45,4 %. Target kinerja ini belum bisa terpenuhi oleh karena

pelaksanaan penyediaan jaringan infrastruktur e –Government tidak dapat terlaksana yang

disebabkan keterlambatan dalam proses lelang Perencanaan mengalami 2 (dua) kali

kegagalan dan sisa waktu yang tersedia tidak mencukupi .Apabila tetap dilaksanakan

akan menimbulkan resiko yang cukup tinggi. Sementara untuk Indikator yang kedua

capaian target mencapai 100 %.

Sehingga dalam kesimpulannya untuk target kinerja pada Sasaran keempat

dengan dua indicator tersebut telah mencapai 72,70 %. Hal ini sudah masuk dalam

katagori baik.

Sasaran 5

Meningkatnya Akses terhadap informasi publik

Indikator Kinerja :

Jumlah SKPD yang membentuk dan menjalankan PPID pembantu

Capaian

100 %

Publikasi informasi daerah dimedia massa cetak dan

elektronik/Online

100 %

Rata-rata Capaian Sasaran 5 100 %

Pada sasaran 5 ada dua Indikator kinerja yaitu Jumlah SKPD yang membentuk

dan menjalankan PPID pembantu dan yang kedua adalah Publikasi Informasi daerah

dimedia massa cetak dan elektronik/Online ( Jumlah Media ).

Dari target 26 SKPD yang membentuk dan Menjalankan PPID Pembantu pada

tahun 2018 tercatat 26 SKPD yang membentuk PPID Pembantu atau capaian 100 %.

Sedangkan untuk Publikasi Informasi daerah dimedia massa cetak dan elektonik/Onlina

juga telah mencapai target :100 %.

Dengan tercapainya kedua Indikator kinerja ini tidak terlepas dari komitmen

Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan akses informasi pembangunan kepada

LKJ 2018 45

masyarakat. Disisi lain dengan bertambahnya media massa cetak turut memberikan

kontribusi penyebaran informasi didaerah kabupaten Paser

Dengan demikian rata-rata Capaian target sasaran 5 adalah sebesar 100.%. atau

masuk dalam katagori Baik Sekali

Sasaran 6

Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dengan penganggaran

Indikator Kinerja :

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Capaian

100 %

Capaian sasaran 6 100 %

Pada Sasaran .6 memiliki satu indikator kinerja yaitu Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran . Dari target yang direncanakan sebanyak 2 (dua) dokumen Perencanaan

dan Penganggaran telah terealisasi 100 % atau dapat dikatakan capaian kinerja sasaran 6

adalah 100 %.

Capaian kinerja sasaran ini dapat tercapai oleh karena telah tersedia SDM yang

cukup memadai dalam pengelolaan Program Perencanaan dan Penganggaran serta

didukung dengan data- data yang tersedia. Sehingga Capaian Kinerja Sasaran 6 dapat

dikatakan Baik Sekali .

Sasaran 7

Meningkatnya Kapasitas aparatur pemerintah daerah

Indikator Kinerja :

Persentase pelayanan dalam menunjang kinerja aparatur

Capaian

100 %


Dalam sasaran 7 ( tujuh) ini terdapat satu Indikator Kinerja yaitu Persentase

Pelayanan dalam menunjang Kinerja Aparat, Dari target kinerja capaian sebesar 80 % .

Dalam tahun 2018 target tersebut telah terealisasi 100 % atau capaian kinerja sasaran

tujuh adalah sebesar 100 %.

LKJ 2018 46

Terpenuhinya capaian kinerja ini cukup dipengaruhi dengan tersedianya anggaran

untuk memberikan pelayanan kepada aparatur serta didukung oleh ketersediaan

sumberdaya manusia sebagai mengelola pelayanan terhadap kinerja aparatur. Dengan

demikian Capaian kinerja untuk sasaran 7 dapat dikatagorikan Baik Sekali.

Sasaran 8

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Indikator Kinerja :

Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan secara sistematis

Capaian

100 %


Pada sasaran 8 terdapat satu indikator yaitu Tersusunnya laporan kinerja dan

keuangan secara sistemantis. Untuk indikator Kinerja sasaran 8 ini , telah ditargetkan

sebanyak 2 (dua) dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan sebagai pertanggngjawaban

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Adapun realisasi Indikator kinerja pada sasaran 8 atau capaian kinerja telah

mencapai 100 %. Atau masuk dalam katagori Baik sekali . Hal ini dikarenakan kegiatan

tersebut merupakan kegiatan rutinitas yang dilaksanakan setiap tahun yang berpedoman

dengan Peraturan yang berlaku. Disisi lain komitmen dan Kinerja SDM yang ada cukup

mendukung dalam penyusunan laporan kinerja dan keuangan tersebut..

A. Realisasi Anggaran

Dalam tahun anggaran 2018, Dinas Komunikasi, Informatika ,Statistik dan

Persandian Kabupaten Paser telah mendapatkan PAGU anggaran sebesar Rp.

12.574.289.693,95 ( Dua belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan

puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah Sembilan puluh lima sen ) yang

terdiri dari untuk Belanja Tidak Langsung (BTL ) berjumlah Rp. 4.910.663.758,00 dan

Belanja Langsung sebesar Rp. 7.663.730.113,92 .

Sedangkan untuk realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

LKJ 2018 47

Tabel. 3.3

Realisasi Anggaran Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian Tahun 2018

NO Uraian Jml Anggaran ( Rp) Realisasi ( Rp) Capaian

(%)

1

2

Belanja :

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

4.910.663.758,00

7.663.730.113,92

3.937.432.026,00

6.529.372.200,00

80,18 %

85,20 %

Total 12.574.393.871,92 10.466.804.226,00 83,24 %

Untuk lebih rinci realisasi anggaran per kegiatan untuk Belanja Langsung tahun

2018 dapat dilihat pada table 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4

Realisasi anggaran Belanja Langsung Perkegiatan Tahun 2018

:

No

Program/Kegiatan

Anggara Tahun 2018

Realisasi

Capaian

( % ) Anggaran ( Rp) Stlh Perubahan

1 Prog.Pelayanan Adm

Perkantoran

745.709.600,00 925.709.600,00

1.1 Penyediaan Jasa surat menyurat

1.350.000,00 1.350.000,00 100 %

1.2. Penyediaan jasa komuni kasi,sumberdaya air dan listrik

107.000.000,00

77.272.394,00 72,22 %

1.3. Penyediaan jasa pemeliha raan dan perijinan kenda raan dinas

7.500.000,00

7.500.000,00 100 %

1.4. Penyediaan jasa Adm keuangan

289.800.000,00 263.988.800,00 91,09 %

1.5. Penyediaan jasa keber sihan kantor

8.922.500,00 8.922.500,00 100 %

1.6. Penyediaan ATK 32.280.000,00 32.280.000,00 100 %

1.7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

14.792.500,00

10.200.000,00 68,95 %

1.8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

183.289.600,00 163.907.000,00 89,43 %

LKJ 2018 48

1.9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang - undangan

3.600.00,00

2.860.000,00 79,44 %

1.10. Penyediaan makanan dan minuman

14.000.000,00 14.000.000,00 100 %

1.11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

250.000.000,00 249.989.400,00 99,99 %

1.12. Monitoring dan Evaluasi kegiatan

13.175.000,00

13.105.495,00 99,47 %

2 Prog. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

41.000.000,00 262.480.400,00

2.1.Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

12.000.000,00 11.930.300,00 99,42 %

2.2.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprs

24.000.000,00 20.300.000,00 84,58 %

2.3.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

226.480.400,00 219.816.000,00 97,06 %

3 Prog. Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100 %

3.1 Penyusunan LAKIP 1.000.000,00 1.000.000,00 100 %

4 Prog. Pengembangan data/ Statistik Daerah

276.943.000,00 289.218.000,00

4.1. Penyusunan Kabupaten dalm Angka

280.418.000,00 270.514.345,00 96,47 %

4.2.Penyusunan data statistik sektoral

8.800.000,00 8.800.000,00 100 %

5 Prog. Pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa

1.162.327.300,00. 3.534.171.277,97

5.1 Pengelolaan pelayanan Pengaduan

125.832.800,00 119.107.257,00 94,66 %

5.2.Peningkatan kapasitas Persandian

63.375.000,00 54.749.927,00 86,39 %

5.3.Penyediaan aplikasi dan website di SKPD

1.269.530.800,00 1.204.963.257,00 94,91 %

5.4.Penyelenggaraan siaran televisi dan radio siaran pemerintah daerah

330.325.000,00

322.396.893,00 97,60 %

5.5.Publikasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan daerah

508.165.000,00

460.843.546,00 90,69 %

5.6.Survey dan pengembangan jaringan kounikasi

91.175.000,00 86.758.795,00 95,16 %

5.7.Monitoring, pembinaan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi

7.750.000,00

7.210.000,00 93,03 %

5.8.Optimalisasi pengelolaan data centre

129.000.000,00 127.835.432,00 99,10 %

LKJ 2018 49

5.9. Pendataan dan inventarisasi aplikasi di SKPD

8.400.000,00 7.980.000,00 95 %

5.10. Pengelolaan media center 34.932.200,00 34.932.300,00 100 %

5.11.Pengelolaan IT di SKPD terkait pelayanan publik

32.800.000,00 32.437.500,00 98,89 %

5.12.Pengembangan Paserkab. go.id

40.856.400,00 35.344.255,00 86,50 %

5.13.Pengendalian,pengawasan, pembinaan dan pengem bangan jasa pos dan telekomunikasi

877.050.077,97

172.067.065,00 19,62 %

5.14.Pengembangan website diskominfostaperkab.go.id

14.976.000,00 14.976.000,00 100 %

6. Prog. Fasilitasi Peningkatan SDMTeknologi Informasi dan Komunikasi

41.165.000,00 41.165.000,00

6.1.Pembentukan dan Pembinaan KIM

41.165.000,00 41.165.000,00 100 %

7 Prog. Kerjasama Informasi dengan mass media

992.340.335,95 1.590.798.335,95

7.1. Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah

1.337.340.335,95 1.327.059.000,00 99,23 %

7.2.Kerjasama Produksi dan penyiaran dengan media elektronik

253.458.000,00 253.358.000,00 99,96 %

8 Prog. Pengembangan data

/Informasi

118.851.100,00 118.851.100,00

8.1 Optimalisasi peran PPID Kabupaten

118.851.100,00 116.859.684,00 98,32 %

9 Prog. Perencanaan Pemb.Daerah 13.728.600.,00 16.071.000,00

9.1 Penyusunan Renja SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 100 %

9.2 Evaluasi Renja SKPD

11.071.000,00 10.847.000,00 97,98 %

10 Prog. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Teknologi

12.750.606.00,00 831.310.400,00

10.1.Implementasi dan Pengem bangan e-Government

47.800.000,00 41.600.000,00 87,03 %

10.2.Pembangunan infrastruktur jaringan dan sarana pendukung pengembangan e-Government/Smart city

783.510.400,00 625.062.196,00 79,78 %

11. Prog. Optmalisasi Pemenafaatan Teknologi Informasi

44.206.200,00 44.206.200,00 41.346.843,00 93,53 %

11.1.Penyusunan Naskah Peraturan tentang

44.206.200,00 41.346.843,00 93,53 %

LKJ 2018 50

Tatakelola e-Government 12 Prog. Penyelenggaraan SPIP 8.748.800,00 8.748.800,00

12.1. Pelaksanaan SPIP 8.748.800,00 7.500.800,00 85,74 %

Jumlah 16.196.625.935,00 7.663.730.113,92 6.529.372.200,00 85,20 %

LKJ 2018 51

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Paser merupakan salah satu perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun

2014 tentang Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri

Pendayagunaan Apaatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian KInerja, Pelaporan Kinerja dan Tata kerja review atas laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara Umum Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi , Informatika , Statistik dan

Persandian Kabupaten Paser dapat dikatakan berhasil, walaupun prosentase capaian kinerja

cukup bervariasi ..

Disadari atau tidak disamping keberhasilan tentu kami mengalami kendala dalam

melaksanakan kegiatan. Hal ini dapat dirasakan terutama keberadaan sumberdaya yang

dimiliki Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian yang cukup berpengaruh

terhadap pencapaian kinerja berdasarkan target yang direncanakan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dukungan dari para pemegang kebijakan

sangat diperlukan , karena kegiatan yang yang ada di Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik

dan Persandian sangat erat kaitannya dalam mendukung pembangunan daerah dari seluruh

sektor.

Mudah-mudahan dengan laporan kinerja ini dapat menjadikan suatu acuan dan bahan

evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan ditahun mendatang.

Tana Paser, Februari 2019

Kepala Dinas

H. Akhmad Zulfian,ST Pembina

Lampiran.1

JUMLAH DESA BLANKSPOT DI KABUPATEN PASER TAHUN 2018

No Kecamatan Jml Kelurahan

dan Desa

Jml Desa Blankspot Keterangan

1. Batu Sopang 9 1

2. Muara Samu 9 0

3. Tanjung Harapan 7 2

4. Batu Engau 13 1

5. Pasir Belengkong 15 1

6. Tanah Grogot 16 0

7. Kuaro 13 0

8 Long Ikis 26 1

9 Muara Komam 13 2

10 Long Kali 23 6

Jumlah 144 14 9,72 %

Sumber : Bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi

Lampiran .2

JUMLAH MENARA TELEKOMUNIKASI/TOWER YANG MEMILIKI IZIN DI KAB.PASER

No Kecamatan Jml Kelurahan dan Desa

Jumlah Menara/Tower

yang memiliki izin

Keterangan

1. Batu Sopang 9 19 buah

2. Muara Samu 9 1 buah

3. Tanjung Harapan 7 1 buah

4. Batu Engau 13 3 buah

5. Pasir Belengkong 15 12 buah

6. Tanah Grogot 16 20 buah

7. Kuaro 13 14 buah

8 Long Ikis 26 19 buah

9 Muara Komam 13 2 buah

10 Long Kali 23 2 buah

Jumlah 144 93 buah

Sumber : Bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi

TAHUN : 2018

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTK DAN PERSANDIAN

Penanggung Jawab

Target

Jan Feb Mart Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1. Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi

Jumlah menara telekomunikasi/Tower bersama yang memiliki ijin

86 Jumlah menara Telekomunikasi /tower bersama yang memiliki ijin

Persentase desa blank spot 15% 1. Survey dan pengembangan jaringan telekomunikasi

Dokumen Lap. Survey 1 Dok 63,125,000.00 - - - - - - - - 1 - - - 1 Bid. TIK

2. Monitoring, pembinaan dan pengembangan jaringa telekomunikasi

Dok.Laporan 1 Dok 7,750,000.00 - - - - - - 1 - - - - - 1 Bid. TIK

3. Pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pengembangan jasa pos dan telekomunikasi

Dok.Laporan 1 Dok 159,384,500.00 - - - - - - - - - - - 1 1 Bid. TIK

2 Meningkatnya pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik

Persentase data dan informasi daerah yang diamankan

100% Terlaksananya pengamanan informasi pemerintah daerah di setiap Perangkat Daerah

1. Peningkatan kapasitas SDM persandian

Jml SDM yang dilatih 3 org 23,750,000.00 - - - - - 3 - - - - - - 3 Bid. Statistik

3 Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Persentase sistem e-government yang terbangun

55% Persentase jumlah desa yang terlayanani sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Implementasi dan Pengembangan e- Government

Jumlah tenaga pendukung

10 org 47,800,000.00 - - - - - 5 - - 5 - - - 10 Bid. Aplikasi

2. Pembangunan infrastruktur , jaringan dan sarana pendukung pengembangan e-Government/Smart city

Terbangunnya Jaringan Teknologi Informasi

1 Pkt 12,702,806,000.00 - - - - - - - - - - - 1 1 Bid. TIK

RENCANA KERJA AKSI TAHUN 2018

Prog. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN ( Rp)

JMLTrw IV

JADWAL DAN TARGET KEGIATAN

Trw I Trw II Trw III

Prog. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa

Prog.Penyelenggaraan Persandian dan pengamanan informasi

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET INDIKATOR PROGRAM/ INDIKATOR OUTPUT

Persentase Jumlah Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Teknologi Infomasi Komunikasi (TIK)

1. Penyusunan naskah Peraturan Bupati tentang Tatakelola E- Government

Jumlah Perbup 1 bh 44,206,200.00 - - - - - - - - 1 - - - 1 Bid. Aplikasi

4 Meningkatnya akses terhadap informasi publik

Jumlah SKPD yang mengembangkan Sistem Informasi

18 SKPD Persentase berita

/informasi yang

disebarluaskan

Persentase tingkat kemudahan akses informasi

35% 1. Pengelolaan pelayanan pengaduan

Tersedianya tempat pelayanan pengaduan

1 unit 131,192,800.00 - - 1 - - - - - - - - - 1 Bid. KIP

Website milik pemerintah yang memuat informasi pembangunan daerah

25 Web 2. Penyediaan aplikasi dan website di SKPD

Jml Aplikasi 1 web 89,455,800.00 - - 1 - - - - - - - - - 1 Bid. Aplikasi

3.Penyelenggaraan siaran televisi dan radio siaran pemerintah kabuPaten

Prequensi siaran ( bln) 12 bln 185,125,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Bid. KIP

4. Publikasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan daerah

Prequensi peliputan keg.Pembangunan Daerah

12 bln 214,335,000.00 - - 3 - - 3 - - 3 - - 3 12 Bid. KIP

5.Optimalisasi pengelolaan data centre

Prequensi Pengolahan data center

12 bln 121,007,800.00 - - 3 - - 3 - - 3 - - 3 12 Bid. Aplikasi

6. Pendataan dan Inventarisasi Aplikasi di SKPD

Jml Aplikasi 40 Aplk 19,507,200.00 - - 10 - - 10 - - 10 - - 10 40 Bid. Aplikasi

7. Pengelolaan media centre Tersedianya media center

1 Unit 34,932,200.00 - - - - - 1 - - - - - - 1 Bid. KIP

8.Pengelolaan IT di SKPD terkait pelayanan publik

Tersedianya SDM ( orang)

4 org 32,800,000.00 - - - - - 4 - - - - - - 4 Bid. Aplikasi

9.Pengembangan website paserkab.go.id

Tersedianya Website paserkab.go.id

1 Web 59,486,000.00 - - - - - 1 - - - - - - 1 Bid. Aplikasi

10. Pengembangan Website Diskominfopaserkab. go.id

Tersedianya Website diskominfopaserkab.go.id

1 Web 20,476,000.00 - - - - - 1 - - - - - - 1 Bid. Aplikasi

Persentasi Informasi Publik yang disebarluaskan

Prog. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Prog. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa

Prog. Kerjasama Informasi dengan mass media

1. Penyebarluasan informasi Pembangunan daerah

Jml desa yang bisa mengakses informasi

50 Ds 737,340,335.95 - - 15 - - 15 - - 20 - - - 50 Bid. KIP

2. Kerjasama produksi dan penyiaran dengan media elektronik

Jml Produksi yang dikerjasamakan ( Pkt)

1 Dok 255,000,000.00 - - - - - - - - 1 - - - 1 Bid. KIP

Tersedianya data dan Informasi Publik

1. Optimalisasi peran PPID Kabupaten

Jml SKPD yg membentk dan menjalankan PPID Pembantu

5 SKPD 118,851,100.00 - - - - - 5 - - - - - - 5 Bid. KIP

1. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Jml Kelompok KIM 41,165,000.00 - - - - - 6 - - - - - - 6 Bid. KIP

5 Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dengan penganggaran

Dokumen perencanaan dan penganggaran

2 Dok Persentase kesesuaian

Perencanaan dengan

penganggaran

1. Penyusunan Renja SKPD

Jumlah dokumen Kegiatan yang dievaluasi

1 Dok 5,000,000.00 - 10 - - - - - - - - - - 10 Sekretariat Dinas

2. Evaluasi Renja SKPD Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran

1 Dok 8,728,600.00 - - - - - - - - 10 - - - 10 Sekretariat Dinas

6 Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah

Persentase pelayaan dalam menunjang kinerja aparatur

80%

1. Penyediaan jasa surat menyurat

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat

12 bulan

1,350,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Sekretariat Dinas

2. Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumberday air dan listrik

12 bulan

81,000,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Sekretariat Dinas

3. Penyediaann jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprs

Jml kendaraan dinas roda 4

3 unit 7,500,000.00 - - 1 - - 1 - - 1 - - - 3 Sekretariat Dinas

4. Penyediaan jasa admn keuangan

Jml Pegawai yg menerima jasa adm keuangan

25 org 298,450,000.00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Sekretariat Dinas

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

12 bln 8,922,500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Sekretariat Dinas

6. Penyediaan ATK Jml dan jenis ATK yg disediakan

35 jns 32,280,000.00 - - 35 - - - - - - - - - 35

Prog. Perencanaan Pembangunan daerah

Prog. Pelayanan Adm Perkantoran

Prog. Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika

Prog. Pengembangan data/Informasi

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jml cetak da penggandaan

1 Pkt 14,792,500.00 - - 1 - - - - - - - - - 1 Sekretariat Dinas

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jml dan enis Peralatan/perlengkapan kantor

6 jns 40,289,600.00 - - 6 - - - - - - - - - 6 Sekretariat Dinas

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jenis bacaan 4 jns 2,700,000.00 - - 4 - - - - - - - - - 4 Sekretariat Dinas

10. Penyediaan makanan dan minuman

Jml nasi kotak/snack 350 ktk 14,000,000.00 - - 80 - - 90 - - 90 - - 90 350 Sekretariat Dinas

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi

12 bln 235,000,000.00 - - 3 - - 3 - - 3 - - 3 12 Sekretariat Dinas

12.Monitoring dan Evaluasi

Prequensi monitoring dan Pengendalian 4 kl 9,425,000.00

- - 1 - - 1 - - 1 - - 1 4 Sekretariat Dinas

1. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Jml kendaraan dinas jabatan

1 unit 12,000,000.00 - - - - - 1 - - - - - - 1 Sekretariat Dinas

2. Pemeliharaan rutin/berkala/kendaraan dinas /mbl opeasional

Jml kendaraan dinas Operasional

2 Unit 24,000,000.00 - - - - - 1 - - - 1 - - 2 Sekretariat Dinas

3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

1 Pkt 5,000,000.00 - - - - - 1 - - - - - - 1 Sekretariat Dinas

terlaksananya

pengolahan, analisa

dan diseminasi data

dan informasi seluruh

SKPD

1. Penyusunan Kabupaten Dalam Angka (KDA)

Tersusunya data Kabupaten dalam Angka ( KDA )

1 Dok 266,943,000.00 - - - - - - - - - 1 - - 1 Bid. Statistik dn

Persandian

2. Penyusunan Data statistik sektoral

tersusunnya data statistik sektoral untuk mendukung informasi pembangunan daerah

1 Dok 10,000,000.00 - - - - - - - - - 1 - - 1 Sekretariat Dinas

Prog. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Prog. Pengembangan data/informasi/statistik daerah

7 Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah

Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan secara sistematis

2 Dok Tersusunnya laporan kinerja secara sistematis

1. Penyusunan LAKIP Laporan Kinerja dan Keuangan

10 Dok 1,000,000.00 - - 5 - - - - - - - - 5 10 Sekretariat Dinas

Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern di Perangkat Daerah

1. Pelaksanaan SPIP di SKPD

Jml kegiatan yang dinilai risikonya

10 keg 8,748,800.00 - - - - - 10 - - - - - - 10 Sekretariat Dinas

16,196,625,935.95

Kepala Dinas


TTD

Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

Prog. Penyelenggaraan sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

TAHUN : 2018DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTK DAN PERSANDIAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

Penanggung

Jawab

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi Jumlah menara

telekomunikasi/Tower bersama

yang memiliki ijin

86 1. Prog. Pengembangan

Komunikasi, Informasi

dan Media massa

1. Survey dan pengembangan

jaringan telekomunikasi

63,125,000.00 Bid. TIK

Persentase desa blank spot 15% 2. Monitoring, pembinaan dan

pengembangan jaringa

telekomunikasi dan informasi

7,750,000.00 Bid. TIK

3. Pengendalian, pengawasan,

pembinaan dan pengembangan

jasa pos dan telekomunikasi

159,384,500.00 Bid. TIK

2 Meningkatnya pengamanan informasi

dilingkungan instansi pemerintah dan publik

Persentase data dan informasi

daerah yang diamankan

100% 1. Prog.Penyelenggaraan

Persandian dan

pengamanan informasi

1. Peningkatan kapasitas SDM

persandian

23,750,000.00 Bid. Persandian

3 Meningkatnya pemanfaatan layanan publik

berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Persentase sistem e-government

yang terbangun

55% 2. Prog. Pengembangan

dan Pemanfaatan

Teknologi Informasi dan

Komunikasi

1. Implementasi dan Pengembangan

e- Government

47,800,000.00

2. Pembangunan infrastruktur ,

jaringan dan sarana pendukung

pengembangan e-

Government/Smart city

12,702,806,000.00 Bid. Aplikasi

3. Prog. Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

1. Penyusunan naskah Peraturan

Bupati tentang Tatakelola E-

Government

44,206,200.00 Bid. Aplikasi

4 Meningkatnya akses terhadap informasi publik Jumlah SKPD yang

mengembangkan Sistem

Informasi

18 SKPD 4. Prog. Pengembangan

Komunikasi, Informasi

dan Media massa

1. Pengelolaan pelayanan

pengaduan

131,192,800.00 Bid. KIP

Persentase tingkat kemudahan

akses informasi35% 1. Penyediaan aplikasi dan website

di SKPD


Website milik pemerintah yang

memuat informasi pembangunan

daerah

25 Web 2. Penyelenggaraan siaran televisi

dan radio siaran pemerintah

kabuPaten

185,125,000.00 Bid. KIP

3. Publikasi dan dokumentasi

kegiatan pembangunan daerah

214,335,000.00 Bid. KIP

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

4. Optimalisasi pengelolaan data

centre121,007,800.00 Bid. Aplikasi

5. Pendataan dan Inventarisasi

Aplikasi di SKPD 19,507,200.00 Bid. Aplikasi

6. Pengelolaan media centre 34,932,200.00 Bid. KIP

7. Pengelolaan IT di SKPD terkait

pelayanan publik32,800,000.00 Bid. Aplikasi

8. Pengembangan website

paserkab.go.id59,486,000.00 Bid. Aplikasi

9. Pengembangan Website

Diskominfopaserkab.go.id


5. Prog. Kerjasama

Informasi dengan mass

media

1. Penyebarluasan informasi

Pembangunan daerah

737,340,335.95 Bid. KIP

2. penyiaran dengan media

elektronik255,000,000.00 Bid. KIP

6. Prog. Pengembangan

data/Informasi

1. Optimalisasi peran PPID

Kabupaten

118,851,100.00 Bid. KIP

7. Prog. Fasilitasi

peningkatan SDM bidang

Komunikasi dan

Informatika

1. Pembinaan Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM)

41,165,000.00 Bid. KIP

5 Meningkatnya konsistensi antar dokumen

perencanaan dengan penganggaranDokumen perencanaan dan

penganggaran

2 Dok 8. Prog. Perencanaan

Pembangunan daerah

1. Penyusunan Renja SKPD 5,000,000.00 Sekretariat Dinas

2. Evaluasi Renja SKPD 8,728,600.00 Sekretariat Dinas

6 Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah

daerah

Persentase pelayaan dalam

menunjang kinerja aparatur 80%9. Prog. Pelayanan Adm

Perkantoran1. Penyediaan jasa surat menyurat 1,350,000.00 Sekretariat Dinas

2. Penyediaan jasa

komunikasi,sumberdaya air dan

listrik

81,000,000.00 Sekretariat Dinas

3. Penyediaannjasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/oprs


4. Penyediaan jasa admn keuangan 298,450,000.00 Sekretariat Dinas

5. Penyediaan jasa kebersihan

kantor


6. Penyediaan ATK 32,280,000.00 Sekretariat Dinas7. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan


8. Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

40,289,600.00

Sekretariat Dinas

9. Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

2,700,000.00

Sekretariat Dinas

10. Penyediaan makanan dan

minuman


11. Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi


12. Monitoring dan Evaluasi 9,425,000.00 Sekretariat Dinas

10. Prog. Peningkatan

sarana dan prasarana

Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

12,000,000.00

Sekretariat Dinas

2. Pemeliharaan

rutin/berkala/kendaraan dinas

/mbl opeasional 24,000,000.00 Sekretariat Dinas

3. Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor 5,000,000.00 Sekretariat Dinas

11. Prog. Pengembangan

data/informasi/statistik

daerah

1. Penyusunan Kabupaten Dalam

Angka (KDA)

266,943,000.00

Sekretariat Dinas

2. Penyusunan Data statistik

sektoral10,000,000.00

Sekretariat Dinas

7 Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi

pemerintah daerah

Tersusunnya Laporan Kinerja dan

Keuangan secara sistematis

2 Dok 12. Prog. Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan keuangan

Penyusunan LAKIP 1,000,000.00

Sekretariat Dinas

13Prog. Penyelenggaraan

sistem Pengendalian

Internal Pemerintah

(SPIP)

Pelaksanaan SPIP di SKPD 8,748,800.00

Sekretariat Dinas

16,196,625,935.95


TTD

Kepala Dinas

KATA PENGANTAR - paserkab.go.id · KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR - paserkab.go.id · KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang...