KATA PENGANTAR - ppid2.acehprov.go.id 2010.pdfLKPJ 2010 juga menjadi gambaran realisasi...

LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010

i

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mengawali pengantar ini, marilah kita mengucapkan puji dan rasa syukur

kepada Allah SWT, tuhan yang telah menjadikan alam beserta isinya yang menjadi

sumber kehidupan umat manusia. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan

kita, nabi Muhammad SAW, rasul yang telah membawa risalah untuk pedoman hidup

kita di atas permukaan bumi ini. Dengan karunia Allah pulalah kami telah dapat

menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh tahun

2010 untuk memenuhi kewajiban undang undang sesuai pasal 42 ayat (1) huruf f

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini juga

terkait pasal 16 dan pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah kepada Masyarakat.

Selain itu penyampaian LKPJ ini adalah kewajiban Pemerintah Aceh dalam

melaporkan implementasi Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2010

sebagai penjabaran dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Aceh. LKPJ

2010 juga menjadi gambaran realisasi program/kegiatan kerja pada tahun yang

bersangkutan, sebagai hasil kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan instansi

vertikal di daerah selama tahun 2010. Program tersebut terdiri dari pelaksanaan urusan

wajib, urusan pilihan, dan urusan wajib lainnya.

Kami atas nama Pemerintah Aceh menyampaikan terima kasih serta memberikan

apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRA atas kerjasamanya

selama ini. Hanya dengan kerjasama yang baik antara eksekutif dengan

legislatiflah maka sebuah pemerintahan akan stabil sehingga semua program kerja dapat

dilaksanakan. Demikian juga kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh, instansi vertikal dan

pemerintah kabupaten/kota se Aceh yang telah memberikan konstribusi, mulai dari

tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai selesainya penyusunan laporan ini,

kami juga menyampaikan terima kasih.

Di samping, kita mengetahui bahwa rakyat merupakan komponen penting dalam

suatu negara atau daerah. Sebuah daerah yang mencapai kemajuan adalah daerah yang

tinggi tingkat partisipasi rakyatnya. Untuk itu pada tempatnyalah

kami menyampaikan penghargaan atas dukungan dan partisipasi seluruh rakyat dalam


ii

penyelenggaraan Pemerintahan Aceh selama tahun 2010. Partisipasi rakyat inilah yang

telah membangkitkan spirit dan inspirasi bagi gubernur dan seluruh jajarannya dalam

memimpin rakyat dan melaksanakan pemerintahan.

Selama kepemimpinan kami yang tenggang waktunya lima tahun, sudah empat

kali kami menyampaikan LKPJ sebagai tanggungjawab konstitusi dan tanggungjawab

moral yang kami sampaikan di depan sidang Dewan yang terhormat. Harapan kami,

hendaknya laporan ini dapat menjadi katalisator sinergisitas serta

terbentuknya garis koherensi antara Gubernur Aceh dengan DPRA dalam pelaksanaan

pemerintahan di daerah. Kerjasama ini sangat penting maknanya bagi kepentingan

daerah ke depan. Kita berharap agar ke depan kerjasama seperti ini senantiasa terbuka

ke arah yang lebih baik, sehingga muncul pula gagasan dan ide baru untuk

penyempurnaan tata hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif, sebagai bagian

tak terpisahkan dari sistem pemerintahan sesuai dengan amanat UU Nomor 11 tahun

2006. Dengan baiknya hubungan dan kemitraan antara dua lembaga ini, semua program

pembangunan dapat terlaksana dengan maksimal. Dengan demikian tekad kita untuk

memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh akan terlaksana dengan

baik pula.

Meskipun laporan ini telah dijadikan sebuah buku yang berisi narasi dan angka-

angka, namun kekurangannya baik bentuk maupun isi tidak dapat kami elakkan.

Betapapun kami telah berusaha untuk lebih baik, namun apa yang kita capai tidaklah

sesempurna yang direncanakan. Tidak satu pun yang sempurna di dunia ini, kecuali

yang datang dari Allah SWT pemilik kesempurnaan itu. Maka, pada tempatnyalah atas

semua yang kita peroleh, kita selalu bersyukur dan berserah diri kepada Allah SWT.

Sekali lagi, taufiq dan hidayah Nya senantiasa kita harapkan. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Billahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banda Aceh, 31 Maret 2011

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF


iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................

A. DASAR HUKUM ...........................................................................................................

B. GAMBARAN UMUM DAERAH ..................................................................................

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH ...................................................

A. VISI DAN MISI ..............................................................................................................

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH ......................................................

C. PRIORITAS DAERAH ..................................................................................................

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ..............

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ..............................................................

B. PENGELOLAAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH .................................

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ..............

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN .............................................................

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN .........................................................

BAB V PENELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ............................................

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA .............................................................

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN ...........................................................

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .....................

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH ................................................................................

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ................................................

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH ...............................

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH ..............................................................................

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA .......................................

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS .....................................................................

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ...............

BAB VII PENUTUP ..........................................................................................................

24

7


1

BAB I

PENDAHULUAN

I. DASAR HUKUM

Provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

1956 memiliki kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan

kewenangan kepada Pemerintahan Aceh untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintah. Kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh

harus dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pasal 42 ayat (1)

huruf f menegaskan salah satu tugas dan wewenang gubernur adalah: “memberikan

laporan keterangan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan

kepada DPRA”.

Penyelenggaraan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban mengenai

penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) yang

merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), dan disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun


2

anggaran berakhir. Oleh karena itu LKPJ Gubernur Aceh tahun 2010 ini didasarkan

pada RKPA tahun 2010 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh

Nomor 69 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2010.

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Gubernur Aceh Tahun 2010 ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan

Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Retribusi Dasar;

5. Undang-Undang 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

Keuangan dan tanggungjawab Keuangan Negara;

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat

dan Daerah;

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Menengah Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang

Dana Perimbangan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;


3

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan

Piutang Negara/Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah;

30. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2010-2014;

31. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2010;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

33. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha


4

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja.

34. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana

Perimbangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

35. Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.

36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2007-2012;

37. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 69 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2010.

II. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Georafis Daerah

Secara Geografis Aceh terletak di ujung barat Pulau Sumatera, yaitu pada posisi

20-60 lintang utara dan 950-980 Bujur Timur. Posisi tersebut sangat strategis sebagai

pintu gerbang lalu lintas perdagangan dan kebudayaan yang menghubungkan

belahan dunia timur dan barat. Ibu Kota Aceh adalah Banda Aceh dengan luas

wilayah 57.948,94 Km2 (12,26% dari luas pulau Sumatera), dengan batas

wilayahnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Selat Malaka,

- Sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Utara,

- Sebelah barat dengan Samudera Indonesia, dan

- Sebelah timur dengan Selat Malaka.

Aceh terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, dengan perincian 276 kecamatan, 754

mukim dan 6.423 gampong. Secara Topografi Aceh terdiri dari 47,58% wilayahnya

bergunung, 24,63% dataran, 10,25% berbukit, 10,55% berombak dan selebihnya

bergelombang. Kalau diklasifikasan dalam bentuk slope (kelerengan), maka

persentasenya adalah : < 2% dataran, 2-8% berombak, 8-15% bergelombang, 15-25

% berbukit dan > 25% bergunung. Adapun luas daratan Aceh menurut penggunaan

lahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


5

Tabel 1

Luas Daratan Aceh Menurut Penggunaan Lahan

No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase

1 2 3 4

1 Perkampungan 117.589 2,03

2 Industri 3.928 0,07

3 Pertambangan 115.049 1,99

4 Persawahan 311.872 5,38

5 Pertanian tanah kering semusim 137.672 2,38

6 Kebun 305.599 5,27

7 Perkebunan

- Perkebunan Besar

- Perkebunan Rakyat

200.680

699.401

3,46

12,07

8 Padang

(padang Rumput, alang-alang,

semak)

229.726

3,96

9 Hutan (Lebat,belukar,sejenis) 2.483.080 42,85

10 Perairan Darat

(Kolam air tawar, tambak,

Penggaraman, waduk, danau,

rawa)

204.292

3,53

11 Tanah terbuka (tandus, rusak,

land clearing)

44.439 0,77

12 Lain-lain 941.567 16,25

Jumlah 5.794.894 100 Sumber :

1. Badan Pertanahan Nasional Aceh (2009)

2. Badan Pusat Statistik Aceh (BPS), Aceh Dalam Angka, 2010

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Aceh berdasarkan proyeksi tahun 2010 adalah sebesar

4.951.630 jiwa. Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah

Kabupaten Aceh Utara yaitu 538.999 jiwa dan yang memiliki jumlah penduduk

terkecil adalah Kota Sabang yaitu 37.427 jiwa.

Tingkat kepadatan penduduk di Aceh bervariasi, Kota Banda Aceh memiliki

tingkat kepadatan tertinggi yaitu 3.459 jiwa/km2, sedangkan Kabupaten Gayo Lues

memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 13 jiwa/km2. Secara rinci tingkat

kepadatan penduduk Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


6

Tabel 2

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Aceh

No Kabupaten/Kota Luas Wilayah

(Ha)*)

Jumlah

Penduduk

(Jiwa)*)

Kepadatan

(Jiwa/Km)

1 2 3 4 5

1 Aceh Selatan 385.169 212.150 56

2 Aceh Tenggara 423.141 211.831 42

3 Aceh Timur 604.060 407.711 56

4 Aceh Tengah 431.514 197.258 44

5 Aceh Barat 292.795 174.415 54

6 Aceh Besar 296.900 361.383 105

7 Pidie 285.652 444.570 135

8 Aceh Utara 328.883 538.999 165

9 Simeulue 167.800 87.345 40

10 Aceh Singkil 259.700 117.157 39

11 Bireuen 194.696 402.040 189

12 Aceh Barat Daya 233.401 130.818 53

13 Gayo Lues 571.957 149.158 13

14 Aceh Jaya 381.700 83.043 22

15 Nagan Raya 333.124 147.724 32

16 Aceh Tamiang 193.972 283.857 125

17 Bener Meriah 145.734 149.158 79

18 Pidie Jaya 43.812 148.902 236

19 Banda Aceh 6136 226.701 3.459

20 Sabang 23.800 37.427 191

21 Lhokseumawe 25.607 181.167 879

22 Langsa 26.241 181.424 535

23 Sabulussalam 139.100 77.392 66

Jumlah 5.794.894 4.951.630 75 Sumber : * Kantor Gubernur Aceh

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Secara geografis, Aceh memiliki posisi letak yang sangat strategis yaitu

gerbang Selat Malaka yang merupakan jalur lintas perdagangan laut

Internasional terpadat kedua di dunia. Posisi Aceh juga sangat dekat dengan

negara Malaysia, Thailand, India, dan negara-negara Timur Tengah. Oleh

karena itu Aceh dari aspek ekonomi memiliki keuntungan komparatif letak,

karena mudah membuka akses perdagangan Internasional secara langsung. Di

samping itu, Aceh juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat

potensial dan beragam. Luas areal daratan Aceh adalah 57.948,94 km2, dengan


7

panjang garis pantai sekitar 1.660 km serta luas perairan lautnya sekitar

295.370 km2, terdiri dari perairan teritorial dan perairan kepulauan seluas

56.563 km2 dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) 238.807 km2 dengan jumlah

pulau sebanyak 119 buah.

Berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki Aceh serta tinjauan

dukungan aspek topografi dan agroklimat, ada beberapa sektor yang dapat

dijadikan unggulan diantaranya sektor pertanian, perkebunan, peternakan,

perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Saat ini di sektor pertanian dan

perkebunan, ada beberapa komoditi yang menjadi unggulan daerah diantaranya

padi, kedelai, kacang tanah, kopi, kakao, nilam, kelapa sawit, kelapa, karet dan

pinang. Di sektor Perikanan, komoditi yang menjadi unggulan adalah kerapu,

bandeng, Udang, lobster, dan kelompok ikan pelagis seperti tuna, tongkol,

cakalang, kembung, selar, tenggiri dan layang. Sedangkan di sektor

pariwisata, wisata bahari, agrowisata, historis, petualang, pemburuan (hama

babi) sangat potensial untuk dikembangkan dimasa yang akan datang,

demikian pula di sektor pertambangan masih banyak jenis-jenis bahan tambang

yang belum dieksplorasi secara optimal.

Perkembangan produksi komoditi pertanian tanaman pangan dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 3

Perkembangan Produksi Tanaman Pangan menurut Komoditi Aceh

Tahun 2007–2010

No Komoditi Produksi (Ton)

Perkembangan

2009 – 2010*

2007 2008 2009 2010*) (%)

1 Padi 1.533.369 1.402.288 1.556.859 1.627.545 4,54

2 Jagung 125.155 112.894 137.753 156.901 13,90

3 Kedelai 19.029 43.885 63.538 55.475 -12,69

4 Kacang Tanah 7.971 6.322 5.926 7.034 18,70

5 Kacang Hijau 3.365 1.777 1341 1120 -16,48

6 Ubi Kayu 41.558 38.402 49.839 45.580 -8,55

7 Ubi Jalar 15.188 13.172 15.298 12.847 -16,02

Sumber: BPS Aceh Tahun 2009.

* Angka Ramalan III/2009

Sektor perkebunan besar memiliki luas areal mencapai 200.680 Ha.

Kelapa Sawit masih mendominasi luas areal perkebunan di Aceh, yakni

173.370 Ha yang diikuti oleh Karet 23.590 Ha, Kakao 3.674 Ha, Kopi 25 Ha,

serta Kemiri 21 Ha. Begitu juga pruduktivitasnya dimana kelapa sawit berada

pada urutan tertinggi diantara komoditi perkebunan lainnya yaitu sebesar

670.492 ton TBS; dapat menghasilkan minyak sebesar 286.452 ton dan CPO

sebesar 129.412 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel di bawah

ini:


8

Tabel 4

Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan Besar Aceh

No. Komoditi Produksi Jumlah

(Ha)

Produksi

(Ton)

Ket TBM TM TR

1 Karet 1.635 20.774 1.181 23.590 7.031

2 Kelapa Sawit 31.717 127.677 13.976 173.370 286.452

129.412

Minyak

Inti

3 Kakao 1.569 1.998 107 3.674 1.598

4 Kemiri - 21 - 21 -

5 Kopi - - 25 25 -

Jumlah 34.921 150.470 15.289 200.680 424.493

Sumber: BPS Aceh Tahun 2110. Keterangan:

TBM = Tanaman Belum Menghasilkan

TM = Tanaman Menghasilkan

TR = Tanaman Rusak

Tabel 5

Rekapitulasi Perkembangan Areal dan Produksi Komoditi

Perkebunan Rakyat

No. Komoditi Produksi Jumlah

(Ha)

Produksi

(Ton)

Rata-Rata

Produktivitas

(Kg/Ha)

Jumlah

Petani

(KK)

Ket TBM TM TR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NASIONAL

1 Karet 23.959 69.074 16.071 109.104 63.603 921 88.953

2 Kelapa Dalam 10.657 75.325 15.769 101.751 56.875 755 152.503

3 Kelapa

Hibryda

- 1.691 518 2.209 1.133 670 5.253

4 Kelapa Sawit 44.597 84.077 11.767 140.442 181.633 2.160 85.162

5 Kopi: Robusta

Arabica

8.844

-

17.941

58.984

7.595

21.073

34.379

87.534

8.598

41.592

479

705

43.813

60.706

6 Kakao 33.239 36.151 5.740 75.131 26.466 732 100.194

7 Cengkeh 3.233 6.523 12.361 22.117 714 109 21.918

8 Lada 391 483 148 1.022 217 449 2.280

9 Jambu Mete - - 12 12 - - 129

10 Tebu 2.213 4.488 5 6.706 33.349 7.431 8.131

11 Tembakau 377 558 8 943 316 566 1.478

DAERAH

1 Pala 10.620 7.406 2.230 20.256 5.458 737 27.074

2 Pinang 7.643 28.470 1.782 37.896 22.396 787 71.733

3 Kapuk/ Randu 183 1.287 324 1.793 869 676 8.077

4 Kemiri 944 18.175 2.537 21.656 14.758 812 23.997

5 Sagu 2.687 4.707 954 8.348 703 149 21.348

6 Aren 615 1.911 193 2.719 1.101 576 7.890

7 Cassiavera 330 796 53 1.179 640 804 3.188

8 Gambir 5 180 15 200 78 432 282

9 Nilam 2.301 1.902 43 4.246 142 75 11.137

10 Serewangi 1.094 17.025 288 18.407 2.179 128 17.920


9

11 Jarak 285 - 11 296 - - 401

12 Kunyit 78 361 7 446 768 2.127 944

13 Jahe 287 298 24 609 2.589 8.688 4.651

Jumlah 162.056 437.812 99.527 699.401 466.177 1.065 769.162

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten/kota

(Angka Tetap 2009) Keterangan:

TBM = Tanaman Belum Menghasilkan

TM = Tanaman Menghasilkan

TR = Tanaman Rusak

Di sektor perikanan, secara keseluruhan pertumbuhan rata-rata produksi

perikanan selama 2007-2010 adalah sebesar 14,59% dengan perincian

pertumbuhan produksi perikanan tangkap sebesar 15,27% dan perikanan

budidaya sebesar 12,09%. Produksi perikanan tangkap umumnya didominasi

oleh kelompok ikan pelagis seperti tuna, tongkol, kembung, cakalang, selar,

tenggiri dan layang. Kelompok udang dan bandeng memberi sumbangan

terbesar dari subsektor budidaya perikanan.

Tabel 5

Produksi Perikanan di Aceh Tahun 2007-2010

No

Klasifikasi Jumlah Produksi (Ton)

2007 2008 2009 2010*

1. Perikanan Tangkap 129.730,9 112.661,8 140.404,9 149.547,2

2. Perikanan Budidaya 35.665,7 32,264,9 38.076,2 39.976,5

Total 165.396,6 144.926,7 178.481,1 189.523,7

Pertumbuhan (%) 5,20 -12,38 23,15 6,19 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh 2010

Badan Pusat Statistik Aceh (Buku Aceh Dalam Angka 2010)

*Angka Sementara dan akan divalidasi kembali di bulan Maret 2011

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir)

Salah satu indikator ekonomi makro yang dapat mencerminkan

perkembangan ekonomi daerah secara keseluruhan adalah perkembangan

PDRB/pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pengukuran terhadap kenaikan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik dengan migas maupun tanpa

migas atas dasar harga konstan pada tahun 2000, bahwa pertumbuhan ekonomi

Aceh selama tiga tahun terakhir (2007-2010) mengalami penurunan seperti

yang terlihat pada Tabel 6. Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Aceh

mengalami penurunan sebesar -2,36 persen, pada tahun 2008 dan 2009 juga

mengalami pertumbuhan negatif yakni masing-masing sebesar -5,27 persen dan

-5,51 persen. Namun, pada tahun 2010 pertumbuhan di Aceh mengalami

kenaikan mencapai 2,64 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa

migas pada tahun 2007 tumbuh sebesar 7,23 persen, pada tahun 2008 tumbuh


10

1,88 persen, tahun 2009 tumbuh sebesar 3,92 persen serta pada tahun 2010

sebesar 5,32 persen.

Menurunnya pertumbuhan ekonomi Aceh selama periode 2007-2009

tersebut terutama disebabkan oleh semakin menurunnya secara signifikan

lifting migas Aceh disamping akibat turunnya nilai ekspor Aceh pada tahun

2009 sebagai konsekuensi turunnya harga beberapa komoditi di pasaran dunia

termasuk minyak dan gas bumi. Sebagaimana diketahui bahwa sampai dengan

tahun 2009 kontribusi sektor migas masih dominan terhadap pembentukan

PDRB Aceh, sehingga penurunan volume dan nilai jual produksi dari sektor

tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Aceh secara keseluruhan. Sedangkan kenaikan pada tahun 2010 terutama

disebabkan oleh semakin meningkatnya nilai tambah yang berasal dari sektor

pertanian.

Tabel 6

Pertumbuhan Ekonomi Aceh Menurut Sektor 2007-2010

(Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000)

No Sektor

Tahun

2007

(%)

2008

(%)

2009*

(%)

2010**

(%)

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,62 0,81 2,56 5,02

2 Pertambangan dan Penggalian -21,10 -27,31 -47,28 -6,72

3 Industri Pengolahan -10,10 -7,73 -7,85 -8,00

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 23,70 12,73 13,79 16,97

5 Kontruksi (Bangunan) 13,93 -0,85 3,13 5,11

6 Perdag, Hotel dan Restoran 1,70 4,59 4,94 6,36

7 Transport dan Komunikasi 10,95 1,38 4,88 6,57

8 Keuangan dan Perbankan 6,02 5,16 7,83 5,54

9 Jasa-Jasa 14,30 1,21 4,02 3,62

Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas -2,36 -5,27 -5,51 2,64

Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas 7,23 1,88 3,97 5,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh

* Angka Sementara

** Angka sangat sementara

Adapun nilai PDRB Aceh sebagaimana yang disajikan pada Tabel 7

menunjukkan bahwa dengan migas berdasarkan harga berlaku tahun 2007

adalah sebesar Rp 71,09 triliun, tahun 2008 sebesar Rp 73,53 triliun dan tahun

2009 sebesar Rp 71,69 triliun serta tahun 2010 sebesar Rp 77,51 triliun. Jika

dilihat nilai PDRB Aceh tanpa migas pada tahun 2007 adalah sebesar

Rp 49,72 triliun, tahun 2008 sebesar Rp. 54,19 triliun, dan tahun 2009 sebesar

Rp 58,62 triliun serta tahun 2010 sebesar Rp.64,61 triliun.

Sebaliknya, harga konstan dengan migas pada tahun 2007 adalah sebesar

Rp 35,98 triliun, tahun 2008 sebesar Rp 34,09 triliun dan tahun 2009 sebesar

Rp 32,22 triliun serta tahun 2010 sebesar Rp 33,07 triliun. Jika dilihat nilai


11

PDRB Aceh tanpa migas pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 26,02 triliun,

tahun 2008 sebesar Rp 32,18 triliun, dan tahun 2009 sebesar Rp 27,58 triliun

serta tahun 2010 sebesar Rp 29,04 triliun.

Tabel 7

Perkembangan Nilai PDRB Aceh Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Tahun 2000 selama periode 2007-2010

Tahun

Atas Dasar Harga Berlaku

(triliun rupiah)

Atas Dasar Harga Konstan 2000

(triliun rupiah)

Dengan Migas Tanpa Migas Dengan Migas Tanpa Migas

2007 71,09 49,72 35,98 26.02

2008 73,53 54,19 34,09 32,18

2009* 71,69 58,62 32,22 27,58

2010** 77,51 64,61 33,07 29,04

Sumber BPS

*Angka sementara

** Angka sangat sementara


12

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Visi

Terwujudnya perubahan yang fundamental di Aceh dalam segala sektor kehidupan

masyarakat Aceh dan pemerintahan, yang menjunjung tinggi asas transparansi dan

akuntabilitas bagi terbentuknya suatu pemerintahan Aceh yang bebas dari praktik

korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pada tahun 2012 Aceh akan tumbuh

menjadi negeri makmur yang berkeadilan dan adil dalam kemakmuran.

Misi

a. Kepemimpinan yang aspiratif, inovatif, dan intuitif

1) Membangun suatu mekanisme kontrol yang ketat agar para pemimpin formal dari

level tertinggi sampai level yang terendah memperlihatkan keteladanan yang

baik, taat beragama, hidup sederhana, menegakkan keadilan, taat pada hukum,

tidak melakukan KKN dalam bentuk apapun, sehingga memberi contoh

keteladanan bagi masyarakat.

2) Pemimpin harus memiliki sikap inovatif dan intuitif yang tinggi dalam

menciptakan dan melaksanakan kebijakan agar selalu dalam koridor kepentingan

rakyat. Pemimpin dan pejabat negara adalah "Orang Besar", namun kebesarannya

bukan karena dia berpangkat tinggi, kaya raya atau berketurunan bangsawan

tetapi karena dia dengan setia telah menjadi pelayan rakyatnya.


13

b. Aparatur pemerintah yang bersih, kompeten dan berwibawa, bebas dari korupsi dan

penyalahgunaan kekuasaan

1) Memperbaiki kesejahteraan PNS/pejabat negara sebagai prioritas utama, melalui

pendapatan dan gaji yang layak.

2) Memberikan reward bagi PNS/pejabat negara yang berprestasi dan punishment (sanksi/hukuman) bagi mereka yang melalaikan tugasnya.

3) Memperbaiki kembali sistem penerimaan PNS dimana akan dilakukan secara

lebih ketat sehigga diperoleh PNS yang berkualitas dan tidak mengandung unsur

KKN.

c. Penegakan hukum

1) Pemerintah Aceh terus berusaha sekuat tenaga membantu agar pengadilan dapat

berfungsi sebagaimana mestinya. Walaupun bidang kehakiman menjadi

wewenang Pemerintah Indonesia, Pemerintah Aceh akan berusaha agar pejabat

dan PNS yang berdinas di Aceh dalam bidang penegakan hukum akan mendapat

fasilitas yang sama dengan pejabat dan PNS yang berada di bawah Pemerintah

Aceh.

2) Pemerintah Aceh bekerjasama dengan aparat penegak hukum akan membangun

mekanisme agar rakyat pencari keadilan dapat dan berani mengawasi proses

hukum yang terjadi di dalam dan di luar pengadilan dan mengawasi perilaku para

hakim serta aparat penegak hukum lainnya.

d. Pengembangan sumberdaya manusia

1) Pendidikan harus menjadi media pemerataan kesempatan untuk berkembang

(mobilitas vertikal) bagi semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat lapisan

bawah.


14

2) Kualitas dan mutu sekolah di seluruh Aceh terus ditingkatkan baik kualitas fisik

bangunannya maupun kualitas para pendidik terutama administrasinya.

3) Pemerintah Aceh memberikan subsidi untuk universitas-universitas atau

perguruan tinggi di Aceh guna meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan

fasilitas pendidikan (sarana penunjang).

4) Pemerintah Aceh mengusahakan pendidikan gratis minimal bagi murid sekolah

dasar (SD/MI) sampai dengan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA/MA) Sekolah akan

dibersihkan dari pungutan yang membebani orang tua siswa.

5) Pemerintah Aceh berupaya sesuai dengan kemampuan ekonomi Pemerintah

Aceh pembebasan biaya pendidikan bagi semua anak yatim korban konflik dan

korban tsunami sampai tamat Perguruan Tinggi (S1).

6) Pemerintah Aceh terus mengusahakan (sesuai kemampuan pemerintahan Aceh)

pembebasan uang kuliah atau sekurang-kurangnya akan dikembangkan sistem

subsidi yang adil untuk semua program studi S1 yang memenuhi criteria dan

kualifikasi tertentu.

7) Pemerintah Aceh terus mengupayakan institusi-institusi/lembaga pendidikan

pencetak tenaga pendidik untuk meningkatkan standar mutu penerimaan calon

tenaga pendidik dengan menaikkan rating kualifikasi penerimaan mahasiswa

baru. Institusi ini mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Aceh.

8) Institusi-institusi pendidikan agama seperti dayah telah mendapat perhatian

serius dari Pemerintah Aceh.

9) Pemerintah Aceh terus memberikan perhatian khusus dalam bentuk program-

program beasiswa secara luas untuk mahasiswa cerdas dan berprestasi untuk

melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 dan S3 di universitas-universitas

terkemuka di luar negeri.

10) Dalam rangka pemerataan kesempatan pendidikan, Pemerintah Aceh harus

mengembangkan sistem subsidi/beasiswa kepada mereka yang secara ekonomi

tidak mampu namun memiliki keinginan dan kemampuan kecerdasan untuk

melanjutkan pendidikan.

11) Di daerah-daerah tertentu dikembangkan sekolah-sekolah kejuruan (vocational). 12) Sekurang-kurangnya 30% APBD digunakan untuk pendidikan.

13) Pemerintah Aceh terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada

masyarakat.

14) Pemerintah Aceh bertekad memberantas penyakit-penyakit menular klasik

seperti Malaria, TBC, DBD, Lepra, dan sebagaimana.

15) Pemerintah Aceh terus berupaya memberikan pelayanan medis gratis bagi ibu

hamil dan anak.

16) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang

khususnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, politik, adat istiadat dan

agama.

e. Perekonomian

1) Membangun kembali infrastruktur perekonomian di seluruh Aceh sehingga

akhirnya seluruh teritorial Aceh dapat menjadi satu kesatuan politik dan satu

kesatuan ekonomi.


15

2) Pemerintah Aceh memperlakukan pelaku ekonomi sebagai partner

pembangunan.

3) Pemerintah Aceh terus memberikan perhatian serius pada pengembangan

ekonomi kerakyatan untuk mencapai keadilan di bidang ekonomi.

4) Pemerintah Aceh secara proaktif terus mengidentifikasi semua sumber ekonomi

yang berbiaya tinggi (high cost economy) untuk mengatasi dan mencari jalan keluarnya.

5) Pemerintah Aceh terus mendorong bangkitnya kembali semangat kewirausahaan

rakyat Aceh seperti yang pernah kita saksikan pada periode tahun 1940-an sampai

dengan tahun 1980-an. Pengusaha Aceh harus dapat bangkit kembali menjadi

masyarakat ekonomi yang handal.

6) Perdagangan luar negeri, terutama dengan Malaysia, Singapura, Thailand, India,

dan lain-lain kembali digalakkan.

7) Produksi agrobisnis tradisional masyarakat memperoleh pasar yang layak, yaitu

dengan membuka pemasaran ke luar negeri.

8) Di setiap kabupaten terus dibangun kebun-kebun percobaan dan percontohan

(pilot project) agar rakyat dapat memperoleh penyuluhan dan dapat memperoleh bibit unggul sesuai dengan kondisi alam di tempat itu.

9) Para mantan kombatan GAM dan korban konflik terus diperhatikan secara serius

untuk memperoleh kehidupan ekonomi yang layak melalui penyediaan modal

dan lapangan kerja yang memadai.

10) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan

berkesadaran resiko bencana.

11) Keberhasilan transisi dari rehabilitasi dan rekonstruksi dampak tsunami terus

ditingkatkan.


16

f. Politik

1) Pemerintah Aceh terus berusaha sekuat tenaga agar seluruh Rakyat Aceh

mendapat perlakuan yang adil, baik dalam bidang politik dan hukum maupun

dalam bidang ekonomi, dengan memperhatikan potensi dan karakteristik masing-

masing.

2) Kepala dan Wakil Kepala Pemerintahan di setiap level menjadi satu kesatuan

yang saling mengisi dengan pembagian tugas yang jelas. Sementara

Bupati/Walikota menjadi mandataris rakyat di daerahnya masing-masing.

3) Semua lembaga politik, lembaga adat, dan lembaga keagamaan dapat menjalankan

kegiatannya berdasarkan fungsi masing-masing dan tidak akan ada tumpang

tindih dalam hal fungsi dan wewenang.

4) Partai lokal menjadi sarana demokrasi yang menciptakan kestabilan politik,

kemandirian, dan kemakmuran bagi Rakyat Aceh.

g. Sumber Daya Alam

1) Penerimaan Pemerintah Aceh yang berasal dari bagi hasil kekayaan alam akan

digunakan secara adil, efisien, dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan dan

kemakmuran seluruh Rakyat Aceh.

2) Pemerintah Aceh meninjau kembali Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Jika selama

ini HPH hanya diberikan kepada pengusaha, maka dimasa mendatang,

Pemerintah Aceh menciptakan sistem pengelolaan hutan yang dikelola sendiri

oleh rakyat secara lestari, berkesinambungan dan bertanggung jawab untuk

kepentingah rakyat Aceh sendiri.

3) Pemerintah Aceh melarang dan membatasi penebangan hutan yang dilakukan

secara liar, kecuali untuk keperluan domestik rakyat yang dilakukan secara

terkontrol.

4) Pemerintah Aceh melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber kekayaan alam

lainnya, terutama pertambangan, dengan mempertimbangkan secara serius

kelestarian ekosistem.

h. Adat Istiadat, Kebudayaan, dan Olahraga

1) Pemerintah Aceh memberi perhatian lebih secara seksama dan mendukung

upaya-upaya untuk mengembangan adat istiadat dan budaya Aceh, antara lain

dengan mendorong rakyat untuk menghidupkan kembali pendidikan tatacara

sopan-santun ke-Acehan dalam keluarga serta akan menyelenggarakan secara

reguler festival dan seni Aceh.

2) Pemerintah Aceh terus membangun sarana olahraga dan seni yang merata di

seluruh Aceh dan terus mendukung partisipasi Aceh dalam event olahraga dan

seni secara lokal, nasional, dan internasional.


17

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Perumusan strategi pembangunan didasarkan pada kerangka analisis terhadap faktor

lingkungan strategis. Proses perumusan strategi perlu dilakukan mengingat faktor

strategis lingkungan terus menentukan keberhasilan pelaksanaan visi dan misi yang

ditetapkan. Keberadaan faktor-faktor lingkungan strategis yang dimaksud terdiri dari

faktor lingkungan internal strategis dan faktor lingkungan eksternal strategis yang

merupakan kerangka dasar, mengingat pada faktor tersebut dapat ditemukan berbagai

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Analisis faktor lingkungan internal

strategis dan faktor eksternal strategis mengisyaratkan bahwa implementasi strategi

yang tepat dapat mewujudkan peningkatan dan optimalisasi setiap program dan

kegiatan secara menyeluruh.

Berdasarkan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyelenggaraan

pemerintahan daerah adalah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara

menyeluruh. Untuk itu pemerintah daerah mempunyai peluang yang besar untuk

melakukan perubahan-perubahan yang bersifat fundamental dalam segala aspek

kehidupan masyarakat yang di implimentasikan melalui berbagai kebijakan umum

pemerintah daerah.

Arah kebijakan umum Pemerintah Aceh selama jangka waktu 2007-2012 adalah

sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan

Penanggulangan Kemiskinan

Arah kebijakan umum pembangunan ekonomi Aceh pada dasarnya adalah dalam

rangka mewujudkan peningkatan aktivitas perekonomian daerah yang bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan


18

pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 5 s/d 6 persen, penurunan tingkat

kemiskinan menjadi sekitar 16 persen dan tingkat pengangguran mampu ditekan

menjadi 7,6 persen.

Adapun untuk mencapai hal sebagaimana tersebut diatas maka perlu ditempuh

beberapa kebijakan sebagai berikut :

a. Peningkatan pengelolaan potensi pertanian dan perikanan seoptimal mungkin

dengan prinsip-prinsip agribisnis sebagai tulang punggung ekonomi daerah

yang berkelanjutan.

b. Pengembangan komoditi unggulan daerah melalui pola kluster dengan

memperkuat sistim mata rantai produksi (supply chain).

c. Pembangunan dan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pendukung

produksi termasuk prioritas fungsionalisasi aset, terutama di kawasan-kawasan

sentra produksi pertanian, perikanan, industri, dan perdagangan.

d. Percepatan pemanfaatan mekanisasi di sektor industri kerajinan, pertanian dan

perikanan, termasuk motorisasi armada perikanan dalam upaya meningkatkan

daya jelajah dan produktivitas nelayan.

e. Pengembangan dan peningkatan kapasitas unit penyedia sarana produksi serta

peningkatan pengendalian dan pengawasan distribusi sarana produksi sehingga

mudah dapat diakses oleh masyarakat.

f. Peningkatan produktivitas lahan budidaya pertanian dan perikanan melalui

upaya intensifikasi, diversifikasi, optimalisasi termasuk peningkatan Indeks

Penanaman (IP), dan rehabilitasi lahan-lahan yang terlantar.

g. Mengupayakan tumbuhnya dan berkembangnya industri pengolahan hasil,

terutama yang berbasis bahan baku lokal di kawasan-kawasan sentra produksi.

h. Peningkatan kompetensi tenaga kerja formal dan informal, serta pelaku UMKM

melalui pengembangan dan peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja serta

pelatihan-pelatihan kejuruan.

i. Melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan dan penyaluran tenaga

kerja untuk kebutuhan lokal maupun luar negeri.

j. Percepatan aplikasi teknologi di sektor pertanian dan perikanan melalui

penguatan kelembagaan dan sistem penyuluhan.

k. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dengan sasaran utama usaha-

usaha kelompok dan koperasi.

l. Memfasilitasi peningkatan jalinan kemitraan usaha yang lebih luas antara

kelompok usaha besar dengan pelaku UMKM dan industri rumah tangga.

m. Mengupayakan peningkatan fungsi intermediasi perbankan, terutama

penyaluran kredit bagi pelaku UMKM dan industri rumah tangga.


19

n. Pencegahan penebangan dan perdagangan kayu illegal melalui penguatan dan

pembinaan satuan pengamanan hutan dalam rangka terciptanya hutan lestari

dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.

o. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan

melalui pemanfaatan hasil hutan non kayu dan pengembangan hutan rakyat.

p. Meningkatkan kemandirian pangan bagi masyarakat di kawasan-kawasan yang

teridentifikasi rawan pangan, serta peningkatan penganekaragaman pangan

berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

q. Melakukan pengendalian dan pengawasan distribusi bahan pangan, serta

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam,

bergizi seimbang dan aman.

r. Penyediaan fasilitas pemukiman baru pada kawasan-kawasan potensi dan

memberikan bantuan stimulasi untuk pengembangan usaha ekonomi bagi

penduduk yang dimukimkan berbasis potensi lokal.

s. Pengembangan sistem informasi dan promosi yang dapat menarik investasi

untuk menanamkan modalnya di daerah, baik PMA maupun PMDN.

t. Mengupayakan terjadinya peningkatan aktivitas perdagangan dalam daerah

hingga terjadinya pasar sempurna, termasuk melakukan pengawasan dan

pengendalian distribusi barang serta pengembangan dan peningkatan sarana

dan prasarana pemasaran.

u. Melakukan upaya meningkatnya ekspor daerah baik peningkatan volume

maupun nilai, terutama komoditi-komoditi yang memiliki nilai tambah tinggi

bagi daerah

2. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber Daya Energi

Pendukung Investasi

Untuk tercapainya tujuan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan

Sumber Daya Energi Pendukung Investasi sesuai dengan strategi yang telah

ditetapkan, maka perlu adanya dukungan kebijakan pembangunan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Arah Kebijakan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber Daya

Energi Pendukung Investasi tahun 2007 - 2012 sebagai berikut :

a. Sumber Daya Air

Kebijakan pembangunan sumber daya air dilakukan dengan 9 (sembilan)

pendekatan pokok, yaitu:

1) Terkelolanya penyelenggaraan konservasi sumber daya air demi terjaganya

kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber

daya air.


20

2) Terkelolanya penyelenggaraan pendayagunaan sumber daya air demi

terwujudnya pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan dengan

mengutamakan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.

3) Terkelolanya penyelenggaraan pengendalian daya rusak air demi

terwujudnya rasa aman masyarakat terhadap daya rusak air.

4) Terkelolanya sistem informasi sumber daya air demi terwujudnya jaringan

informasi sumber daya air yang tersebar dan dapat diakses oleh berbagai

pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.

5) Terbangunnya jaringan irigasi baru Wilayah Pantai Barat-Selatan di 4

daerah irigasi dan di 5 daerah rawa; Wilayah Pantai Utara-Timur di 4

daerah irigasi.

6) Terperbaikinya jaringan irigasi berdasarkan kewenangan nasional seluas

146.536 ha (15 DI), kewenangan provinsi seluas 69.354 ha (40 DI) dan

kewenangan Kabupaten/Kota seluas 127.706 ha (652 DI).

7) Tersedianya air baku untuk irigasi dengan membangun dan meningkatkan

fungsi waduk sebanyak 4 unit, embung sebanyak 3 unit dan situ sebanyak 9

unit.

8) Memfungsikan kembali DI yang rusak : DI Jambo Aye (19.360 ha) dan DI.

Pante Lhong (6.562 ha) serta optimalisasi daerah irigasi sebanyak 9 DI.

9) Terkendalinya banjir dan pengamanan pantai secara selektif terutama pada

areal produktif.

b. Bina Marga dan Cipta Karya

Kebijakan pembangunan kebinamargaan dan keciptakaryaan dilakukan dengan

10 (sepuluh) pendekatan pokok, yaitu:

1) Terbukanya aksesibilitas daerah terpencil/terisolir, perbatasan dan

kepulauan dengan menyediakan jaringan jalan dan jembatan untuk

mendukung kawasan yang berpotensi dan cepat tumbuh.

2) Terselenggaranya peningkatkan pelayanan prasarana jalan yang terintegrasi

dengan standar minimal MST 10 ton pada ruas jalan nasional dan provinsi

serta MST 8 ton pada ruas-ruas jalan strategis.

3) Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan sehingga

tercapai fungsional jalan nasional sepanjang 1.782,78 km dan jalan provinsi

sepanjang 1.701,82 km dapat tercapai.

4) Terlaksananya pembangunan dan peningkatan ruas-ruas jalan nasional

lintas timur sepanjang 55 km, lintas barat sepanjang 30 km, lintas tengah

sepanjang 11 km. Selanjutnya pembangunan dan peningkatanruas-ruas

jalan provinsi sepanjang 95 km, serta jalan strategis lainnya termasuk jalan

desa sepanjang 10 km.


21

5) Terwujudnya pembangunan jalan yang menghubungkan Pantai Barat-

Tengah-Pantai Timur untuk menghilangkan disparitas antar wilayah.

6) Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban

bencana/dhuafa sebanyak 500 unit serta penyediaan prasarana dan sarana

dasar permukiman.

7) Terbangunnya prasarana air minum dan sanitasi baik di perkotaan maupun

di pedesan sebanyak 500 unit.

8) Terselenggaranya pembinaan tata bangunan dan pemberdayaan jasa

konstruksi.

9) Terpadunya tata ruang provinsi dengan tata ruang kabupaten/kota, dengan

titik berat pada penanganan kawasan-kawasan strategis/prioritas dan

kawasan lintas kabupaten.

10) Terbangunnya kawasan perbatasan dan terisolir dalam rangka peningkatan

ekonomi masyarakat.

c. Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika

Kebijakan pembangunan perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika

dilakukan dengan 10 (sepuluh) pendekatan pokok, yaitu :

1) Terlaksananya pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana

transportasi, pos dan telekomunikasi di wilayah perbatasan dan terisolir

serta terehabilitasinya sarana dan prasarana transportasi, pos dan

telekomunikasi yang hancur akibat gempa tektonik dan tsunami.

2) Terlaksananya pengembangan sistem transportasi wilayah terpadu,

harmonis dan sinergi serta aparatur yang mandiri.

3) Terindentifikasi inventarisasi data dan penyebaran informasi pembangunan

dengan melakukan peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan

organisasi, lembaga pers dan media massa.

4) Terjalinnya hubungan kerjasama penyebarluasan informasi melalui TVRI

dan RRI serta melakukan pengawasan terhadap penyiaran media informasi

swasta.

5) Terbangunnya fasilitas e-Government Pemerintah Aceh guna

meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Aceh

yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka

memberikan pelayanan informasi kepada publik secara transparan dan

akuntabel.

6) Terselenggaranya pembinaan sumberdaya aparatur Pemerintah Aceh yang

memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengelola teknologi komunikasi

dan sistem informasi.


22

7) Terbangunnya sarana angkutan kereta api diwilayah pesisir timur Aceh

yang menghubungkan Aceh ke batas Sumatera Utara sepanjang 486 Km.

8) Terbangunnya pelabuhan baru di wilayah Pantai Barat-Selatan dan pantai

Utara -Timur dengan kapasitas 10.000 DTW.

9) Terlaksnanya pengembangan pelabuhan Malahayati untuk mendukung

Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam.

10) Terlaksananya pembangunan dan pengembangan bandara untuk melayani

penerbangan Domestik dan Internasional serta meningkatkan pelayanan

trasportasi udar antar kabupaten/Kota.

d. Lingkungan Hidup

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup dilakukan dengan 6 (enam)

pendekatan pokok, yaitu:

1) Terkendalinya pencemaran lingkungan melalui pencegahan dan

pengendalian dampak dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2) Tersedianya peralatan dan sumber daya aparatur dalam pengendalian

dampak lingkungan dengan memanfaatkan media massa untuk pelayanan

informasi lingkungan hidup kepada masyarakat.

3) Melakukan optimalisasi bentuk dan kinerja institusi pengelolaan

lingkungan serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan

dalam pengelolaan lingkungan hidup.

4) Terkendalinya pengelolaan Kawasan Ekosistem Lauser (KEL) secara

berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi

antara kawasan lindung dan budidaya.

5) Terpeliharanya terumbu karang, manggrove dan konservasi daerah aliran

sungai dalam rangka memulihkan kembali daya dukung lingkungan dan

antisipasi ancaman terhadap abrasi pantai dan sungai.

6) Terbangunnya ruang terbuka hijau dan desa model yang ramah lingkungan

di setiap kabupaten/kota.

e. Pertanahan

Kebijakan pembangunan pertanahan dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan

pokok, yaitu:

1) Terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan dan administrasi

pertanahan serta penyediaan informasi pertanahan bagi keperluan

pembangunan dan investasi.


23

2) Terlaksananya penataan dan pengendalian penguasaan, penggunaan,

pemanfaatan dan pemilikan tanah serta pengembangan dan penguatan

lembaga pertanahan.

3) Menyelesaikan sengketa pertanahan, penyusunan neraca penggunaan

tanah, pemetaan/revisi penatagunaan tanah, konsolidasi tanah, identifikasi

dan penegasan tanah negara serta penertiban administrasi land reform.

f. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kebijakan pembangunan energi dan sumber daya mineral dilakukan dengan 9

(sembilan) pendekatan pokok, yaitu:

1) Terealisasinya peningkatan peluang eksploitasi pertambangan skala besar,

menengah dan kecil serta membina, mengawasi dan menertibkan usaha

pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.

2) Terlaksananya peningkatkan keterampilan sumber daya aparatur dalam

pengelolaan dan pengawasan usaha pertambangan.

3) Terlaksananya peningkatan pemahaman masyarakat penambang dan dunia

usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang

pertambangan.

4) Terselenggaranya peningkatan pelayanan dan informasi pertambangan,

termasuk informasi kawasan-kawasan yang rentan terhadap bencana

geologi.

5) Tersedianya data potensi sumber-sumber energi baru sebagai energi

alternatif dan potensi pertambangan.

6) Terbangunnya sarana dan prasarana sumber-sumber air bawah tanah yang

memenuhi standar kesehatan di kawasan krisis air.

7) Tersedianya perangkat hukum di bidang energi, mineral, batubara, panas

bumi dan air bawah tanah.

8) Terlaksananya pembangunan PLTMH baik skala besar maupun kecil

terutama untuk pedesaan/kawasan yang tidak terjangkau jaringan listrik

PLN.

9) Terealisasinya penambahan pembangkit listrik non diesel dengan

memanfaatkan potensi energi primer pada sub-sistem isolated dengan

sasaran pengurangan biaya pokok penyediaan (BPP) yang berpengaruh

terhadap usaha menekan biaya operasional pada sektor pembangkitan dan

harga tarif (Rp/kWh) penjualan energi listrik. Pembangkit-pembangkit

dimaksud adalah:

PLTU batubara di Kabupaten Nagan Raya dengan total kapasitas 2 x 100

MW yang direncanakan beroperasi pada akhir tahun 2011 (tahap

konstruksi).


24

PLTP Seulawah di Kabupaten Aceh Besar dengan total kapasitas 2 x 20

MW yang akan beroperasi pada akhir tahun 2012. Pre-feasibility (FS)

telah dilakukan pada tahun 2008 dan saat ini dalam proses pelelangan

WKP oleh Pemerintah Aceh.

PLTA Peusangan I dan II di Kabupaten Aceh Tengah dengan total

kapasitas 2 x 43 MW dibiayai dari Loan JBIC (Japan Bank International

Company) dan direncanakan beroperasi pada tahun 2011 dan 2013.

Contract Loan Aggreement dengan pihak JBIC telah ditandatangani

pada 29 Maret 2006.

PLTA Lawe Mamas di Kabupaten Aceh Tenggara dengan total kapasitas

3 x 30 MW yang direncanakan beroperasi pada tahun 2015. Saat ini

masih dalam Pre-FS dan MoU.

3. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Belajar

Menindaklanjuti strategi Pembangunan dalam rangka peningkatan mutu

pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar baik pendidikan formal maupun

pendidikan non formal bagi peserta didik dan anggota masyarakat melalui

perbekalan ilmu pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (life skills). Pemberantasan buta aksara (illiteracy) perlu dilakukan secara serius sebagai upaya untuk mencerdaskan seluruh rakyat dan mendukung pembelajaran sepanjang

hidup (life long learning) maka kebijakan yang ditempuh sebagai berikut:

a. Pemerataan dan Perluasan Akses

1) Tersedianya beasiswa dan bantuan biaya pendidikan usia dini, pendidikan

dasar, menengah, dayah dan luar sekolah.

2) Terlaksananya efektivitas internal dan tingkat kelangsungan sekolah di

setiap jenjang pendidikan.

3) Terciptanya partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dan dunia usaha.

4) Tersedianya fasilitas pendidikan yang fokus dalam rangka menghapus

hambatan kesempatan belajar dan perluasan akses penyediaan pendidikan

dasar dan menengah di daerah-daerah terpencil, pemukiman terpencar dan

daerah kepulauan.

5) Terciptanya pengembangan Perguruan Tinggi sesuai dengan prioritas dan

arah pengembangan daerah.

6) Tersedianya fasilitas dayah dalam menunjang pelayanan pendidikan yang

bermutu.

b. Mutu, Relevansi dan Daya Saing

1) Terciptanya kinerja pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

2) Terwujudnya desentralisasi sekolah/manajemen kelembagaan, dan

manajemen perencanaan pengembangan guru.

3) Tersedianyan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan.


25

4) Terlaksananya monitoring kinerja sekolah/kelembagaan dan prestasi siswa.

5) Tersedianya sarana penunjang pembelajaran yang bermutu dan berkualitas.

6) Terwujudnya pendidikan unggulan pada jenjang pendidikan dasar,

menengah dan dayah.

7) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kelembagaan, kurikulum,

manajemen, serta akreditasi dayah.

8) Terlaksananya penelitian dan pengembangan pendidikan secara optimal.

c. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

1) Tersedianya sistem perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

2) Tersedianya sistem manajemen kelembagaan dan sekolah.

3) Terlaksananya tata kelola yang akuntabel dan transparan.

4) Terlaksananya koordinasi antar PT/PTS dan Akreditasi pendidikan.

d. Penerapan Sistem Pendidikan Bernuansa Islami

1) Terlaksananya koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka

penerapan syari’at Islam.

2) Tersedianya sarana peribadatan, media pembelajaran dan penerapan budaya

yang menunjang pendidikan bernuansa Islami.

3) Terciptanya kualitas guru dalam metode internalisasi nilai-nilai Islami.

4) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem pendidikan yang

bernuansa Islami secara berkala.

5) Terlaksananya penambahan jam pelajaran agama di sekolah dan pelatihan

tentang pemahaman Al-Qur’an.

4. Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan

Menindaklanjuti strategi Pembangunan dalam rangka peningkatan mutu dan

pemerataan pelayanan kesehatan yang meliputi aspek status kesehatan (umur

harapan hidup, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, angka kesakitan,

status gizi), pelayanan kesehatan, kondisi kesehatan lingkungan, pembiayaan

kesehatan, fasilitas kesehatan dan sumber daya kesehatan maka kebijakan umum

yang ditempuh sebagai berikut:

a. Terbangunnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan

pelayanan kesehatan khusus.

b. Tersedianya tenaga kesehatan sesuai kebutuhan daerah dalam rangka

penyediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

c. Tersedianya fasilitas kesehatan kepada masyarakat yang mudah dijangkau.

d. Terlaksananya sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit serta

terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

e. Terciptanya mekanisme rujukan yang baik antar institusi pelayanan kesehatan.


26

f. Bertambahnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan diseluruh lapisan

masyarakat.

g. Tersedianya arah dan kebijakan yang jelas dalam hal pelayanan kesehatan.

h. Terlaksananya penerapan pola BLU Rumah Sakit di Kabupaten/Kota.

i. Terlaksananya koordinasi lintas sektor, LSM lokal maupun luar negeri dalam

rangka pelayanan kesehatan.

j. Terbangunnya fasilitas pendidikan yang memadai dalam rangka peningkatan

pengetahuan tenaga medis.

k. Terwujudnya pelaksanaan program JKA dalam rangka pelayanan kesehatan

yang baik, berkualitas secara gratis kepada masyarakat miskin.

5. Pembangunan Syariat Islam, Sosial dan Budaya

Pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh yang menjadi sumber nilai dan sumber

penuntun perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tataran kehidupan

pribadi, kehidupan bermasyarakat, maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kebijakan umum yang ditempuh dalam pelaksanaan pembangunan syari’at Islam

secara kaffah di Aceh sebagai berikut:

1) Terpadunya pelaksanaan kegiatan pelayanan keagamaan antara pemerintah,

ulama dan masyarakat secara optimal.

2) Terkoordinasinya kerja sama keagamaan baik dengan instansi terkait maupun

lembaga keagamaan tingkat Nasional dan Internasional.


27

3) Terlaksananya pendidikan agama di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang

berkualitas.

4) Terjadinya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat

tentang pelaksanaan syari’at Islam.

5) Terlaksananya pengawasan syari’at Islam secara kaffah dalam masyarakat.

6) Terlaksananya pemberdayaan lembaga keagamaan dalam melakukan sertifikasi,

penatausahaan, pengelolaan dan pemberdayaan harta agama.

7) Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas di seluruh Aceh.

8) Terlaksananya peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya sosial.

9) Terbangun dan berkembangnya ekonomi masyarakat pedesaan dalam rangka

pengentasan kemiskinan.

10) Terlaksananya peningkatan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan

gender dan anak dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan.

11) Terlaksananya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan hukum terhadap

perempuan dan anak.

12) Terlaksananya peningkatan terhadap peran dan hubungan antar lembaga

pemuda serta pengembangan sistem kaderisasi organisasi kepemudaan.

13) Terjadinya peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemuda dalam rangka

menanggulangi dampak demoralitas pemuda.

14) Terciptanyan hidup yang sehat dalam masyarakat melalui kegiatan olahraga.

15) Termotivasinya penguatan institusi keolahragaan di daerah melalui

bantuan/subsidi.

16) Terjadinya peningkatan dan penguatan peran kelembagaan adat dalam

masyarakat.

17) Terjadinya peningkatan peran dan koordinasi antar lembaga adat dengan

pihak-pihak yang terkait secara maksimal.

18) Terwujudnya pengembangan apresiasi budaya, kesenian, bahasa dan adat

istiadat.

19) Terwujudnya pelestarian dan pemeliharaan situs dan cagar budaya.

20) Terjadinya peningkatan jumlah wisatawan dalam dan luar negeri dengan

mengikutsertakan masyarakat.

21) Terwujudnya pertumbuhan kultur demokrasi yang sehat, kompetitif dialogis

dan rasional.

22) Terciptanya penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan para pejuang.

23) Terbinanya kekayaan adat istiadat, seni, budaya dan bahasa dalam kehidupan

masyarakat.

24) Terjadinya peningkatan penguatan fungsi meunasah sebagai pusat

pemberdayaan masyarakat.

25) Terlaksananya penegakan hukum adat di tingkat gampong dan kemukiman.


28

6. Penciptaan Pemerintah Yang Baik dan Bersih Serta Penyehatan Birokrasi

Pemerintahan

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana yang

diharapkan oleh masyarakat mulai dari pemerintah gampong, mukim, kecamatan,

kabupaten dan provinsi dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut:

1) Terwujudnya pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

2) Terbangunnya kelembagaan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan.

3) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkah dalam rangka

pencapaian target kinerja.

4) Terselenggaranya kewenangan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota,

kecamatan dan gampong.

5) Terfasilitasi penyelesaian masalah tata ruang dan batas wilayah administrasi

bagi kabupaten/kota.

6) Terlaksananya pemetaan, pemberian nama-nama, toponomi pulau kecil dan

terluar.

7) Tertatanya batas wilayah administrasi, titik kordinat, dan penguasaan wilayah

secara ekonomi dan sosial budaya.

8) Tersedianya kapasitas sumber daya aparatur.

9) Terwujudnya revitalisasi baperjakat dalam penempatan dan penjenjangan karir

aparatur.

10) Terlaksananya penghargaan dan sanksi kepada aparatur secara adil.

11) Terlaksananya penerapan sistem birokrasi pemerintahan yang baik dan bersih.

12) Terlaksananya peningkatan pemahaman berbangsa dan bernegara dalam rangka

memeliharan keutuhan NKRI.

13) Terlaksananya peningkatan pengetahuan kader politik yang bebas, adil dan

islami serta memihak kepentingan masyarakat.

14) Terjaminnya perbedaan berpendapat dan berpolitik.

15) Terselenggaranya peningkatan etika dan pendidikan politik yang sehat melalui

rasa saling percaya dan menghargai (sportifitas) di dalam kelompok masyarakat.

16) Terselenggaranya peningkatan pemahaman terhadap hukum di Aceh dan

Pengkajian materi hukum sesuai dengan amanah UUPA.

17) Terselenggaranya peningkatan kapasitas dan sumber daya aparat penegak

hukum serta dukungan sarana dan prasarana.

18) Terlaksananya pemberian bantuan hukum dalam kasus prodeo dan

Peningkatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

19) Terlaksananya inventarisasi kebijakan kabupaten/kota yang bertentangan

dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang-undangan lebih tinggi.

20) Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur dan penyediaan fasilitas sarana,

prasarana Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).


29

7. Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana

Penanganan dan pengurangan risiko bencana merupakan tanggungjawab

pemerintah, masyarakat dan lembaga - lembaga kemasyarakatan yang

dilaksanakan secara bersama - sama dengan prinsip kemitraan dan kesejajaran

peran, maka diperlukan kebijakan dalam penanganannya.

Arah Kebijakan Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana yang telah

dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Mengurangi ancaman bahaya melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan

kearifan lokal dengan tetap memperhatikan perubahan - perubahan global yang

berdampak pada kondisi lokal.

b. Mengurangi kerentanan masyarakat di daerah ancaman bahaya dengan cara

memberikan pengetahuan yang memadai tentang ancaman mendasarkan pada

analisis risiko.

c. Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan dan

pemberdayaan secara terus menerus khususnya di daerah ancaman.

d. Mengedepankan keterbukaan dengan pola kemitraan dalam penyelenggaraan

Pengurangan Risiko Bencana melalui keterbukaan tatakelola termasuk

penyediaan informasi yang berimbang bagi masyarakat.

e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah lokal dengan

mengoptimalkan potensi, sumber daya dan kearifan local melalui optimalisasi

peran birokrasi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta pimpinan

informal lain yang berkembang dalam masyarakat.

f. Mendorong dan meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam

pengurangan risiko bencana baik dalam ranah domestic(rumah tangga) maupun

diluar rumah tangga melalui pengarus utamaan gender dalam semua kegiatan

yang melibatkan masyarakat.

A. PRIORITAS DAERAH

Visi dan misi Pemerintah Aceh diwujudkan melalui pelaksanaan 7 (tujuh) prioritas

pembangunan secara proporsional yaitu: 1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat,

perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan, 2) Pembangunan dan

pemeliharaan infrastruktur dan sumber daya energi pendukung investasi, 3).

Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar, 4). Peningkatan

mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan, 5). Pembangunan syariat islam sosial dan

budaya, 6). Penciptaan pemerintah yang baik dan bersih serta penyehatan birokrasi

pemerintaan, 7). Penanganan dan pengurangan resiko bencana.

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan perekonomian Aceh tidak terlepas sebagai upaya pemberdayaan

ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan


30

kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga

prioritas tersebut sangat ditentukan oleh tiga aspek ekonomi makro yaitu

pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Pertumbuhan ekonomi Aceh saat ini telah menunjukkan perkembangan yang

positif, namun kondisi tersebut masih dibawah rata-rata nasional. Demikian pula

halnya dengan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran yang semakin

menurun, hal tersebut masih berada diatas rata-rata nasional. Dalam rangka

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan dan

tingkat pengangguran hingga mencapai kondisi yang lebih baik, maka strategi

yang ditempuh adalah:

a. Peningkatan serta percepatan upaya revitalisasi pertanian dan perikanan

sehingga menjadi sektor ekonomi andalan yang berkelanjutan.

b. Meningkatkan produksi sektor ril baik secara kuantitas maupun kualitas,

terutama fokus pada komoditi-komoditi unggulan yang berorientasi pasar.

c. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana

pendukung produksi serta pemasaran secara terintegrasi.

d. Membangun serta mendorong pengembangan unit-unit penyedia sarana

produksi.

e. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pendistribusian sarana

produksi bagi masyarakat.

f. Mendorong tumbuhnya industri-industri pengolahan terutama yang berbasis

bahan baku local.

g. Pemberdayaan UMKM, koperasi, serta memfasilitasi terjalinnya kemitraan

dengan kelompok usaha besar.

h. Mendorong terjadinya peningkatan realisasi investasi swasta baik nasional

maupun asing.

i. Mendorong terjadinya peningkatan aktivitas perdagangan dalam dan luar

negeri.

j. Mendorong peningkatan kapasitas sektor finansial serta peningkatan fungsi

intermediasi perbankan.

k. Peningkatkan kualitas sumber daya petani, nelayan, dan kompetensi tenaga

kerja.

l. Pengembangan kawasan-kawasan potensial dan cepat tumbuh melalui

pembangunan pemukiman baru.

m. Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan serta perbaikan gizi

masyarakat.

n. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di kawasan sekitar hutan,

serta pengembangan hutan tanaman rakyat.

o. Pelestarian sumber daya hutan dan pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS).

p. Mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka

kemandirian dan kesinambungan pembiayaan pembangunan.


31

q. Meningkatkan kerjasama pembanguanan ekonomi baik secara kelembagaan

maupun kawasan.

2. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber Daya Energi

Pendukung Investasi

Dalam rangka penyediaan infrastruktur dan sumber daya energy pendukung

investasi diperlukan strategi yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan

Pemerintah Aceh sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Sarana dan prasarana

pendukung investasi yang belum memadai menyebabkan masih adanya daerah

terpencil dan terisolir. Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana memegang

peranan penting untuk menghilangkan disparitas antar wilayah, maka diperlukan

langkah-langkah atau strategi sebagai berikut :

a. Sumber Daya Air

Strategi Pembangunan Bidang Sumber Daya Air Tahun 2007–2012 adalah:

1) Menyusun pola terpadu pengembangan pengelolaan sumber daya air

sebagai kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau

dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan

sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

2) Menyusun pola pengelolaan aset irigasi untuk mengetahui kondisi kinerja

masing-masing jaringan irigasi dengan membentuk Dewan Sumber Daya

Air Aceh dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) di

masing-masing Wilayah Sungai.

3) Membangun waduk dan embung beserta sarana dan prasarana yang

berfungsi sebagai pengawaten air, sumber daya air, dan pengendali daya

rusak air, yang dibarengi dengan kegiatan konservasi DAS.

4) Membuat perangkat hukum yang berhubungan dengan sumber daya air di

Aceh.

5) Memelihara dan meningkatkan fungsi sarana dan prasarana konservasi

sumber daya air dan jaringan irigasi yang telah ada, melalui kegiatan

operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi dan membangun laboratorium

konservasi pada DAS.

6) Mengoptimalkan fungsi dan peran Perkumpulan Petani Pemakai Air

(P3A)/Kejruen Blang, dengan membentuk Komisi Irigasi (Komir) Aceh.

7) Membangun dan meningkatkan irigasi teknis pada lahan-lahan potensial

serta membangun sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah secara

terkendali.

8) Memelihara dan meningkatkan fungsi konstruksi sungai, muara, dan pantai

yang berfungsi sebagai pengendali daya rusak air.

9) Membangun konstruksi pengendali daya rusak air di sungai, muara, dan

pantai serta fasilitas sarana peringatan dini banjir kiriman sungai.


32

b. Bina Marga dan Cipta Karya

Strategi pembangunan bidang kebinamargaan dan keciptakaryaan adalah:

1) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional lintas Timur,

lintas Barat, lintas tengah, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan

jalan provinsi, jalan kabupaten/Kota, jalan menuju sentra produksi dan

jalan strategis lainnya.

2) Mendukung pembangunan kawasan yang berpotensi dan cepat tumbuh

dengan menyediakan jaringan jalan dan jembatan yang memenuhi

kebutuhan pergerakan barang dan jasa di seluruh wilayah kawasan.

3) Membuka dan meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil/terisolir,

perbatasan dan kepulauan untuk mengurangai kesenjangan antar daerah.

4) Meningkatkan penguasaan teknologi tepat guna di bidang prasarana jalan.

5) Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan geometrik jalan.

6) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pemanfaatan

prasarana jalan.

7) Pembangunan jalan highway lintas Timur dari Banda Aceh ke perbatasan

Sumatra Utara dimulai dengan penentuan alignment jalan highway, studi

Amdal, dan pembebasan tanah.

8) Menyediakan sarana dan prasarana dasar pemukiman, air bersih, sanitasi,

fasilitas umum bagi masyarakat, dengan berpedoman kepada tata ruang

serta tata bangunan yang mempertimbangkan resiko bencana sesuai

dengan aturan yang sudah ditetapkan termasuk pembangunan kawasan

perbatasan dan terisolir.

9) Menyediakan rumah sederhana bagi kaum dhuafa/korban kerusuhan/

bencana alam.

10) Menyiapkan/memberikan informasi pembangunan infrastruktur/

permukiman kepada pihak swasta dan masyarakat.

11) Mendorong peningkatan kemampuan SDM jasa konstruksi.

12) Meningkatkan dukungan terhadap pengembangan teknologi permukiman

yang berorientasi terhadap faktor alam.

c. Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika

Strategi Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi, dan

Telematika Tahun 2007 - 2012 adalah:

1) Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana transportasi

darat dan penyeberangan, pelabuhan laut, pelabuhan rakyat, bandar udara

yang hancur akibat gempa tektonik dan gelombang tsunami sehingga

pelayanan terhadap masyarakat dapat pulih kembali.


33

2) Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi darat dan

penyeberangan, pelabuhan laut, pelabuhan rakyat, bandar udara sehingga

memberikan akses transportasi yang lebih baik bagi masyarakat.

3) Melakukan penambahan armada ferry dan lintasan baru sebagai upaya

penyediaan sarana transportasi bagi masyarakat kepulauan.

4) Meningkatkan pelayanan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas bagi

pengguna kendaraan di jalan raya.

5) Mempertahankan subsidi angkutan perintis penyeberangan sebagai upaya

membuka isolasi daerah dan memacu perkembangan perekonomian

wilayah.

6) Mengembangkan angkutan kereta api sebagai angkutan massal yang cepat,

murah, hemat energi, berwawasan lingkungan untuk meningkatkan

mobilitas barang dan penumpang.

7) Membangun pelabuhan baru dengan kapasitas >10.000 DWT di wilayah

pantai Barat-Selatan dan pantai Utara-Timur sehingga dapat menjadi pusat

penyebaran (hub) dan pintu masuk bagi kegiatan ekspor-impor bagi

masing-masing wilayah tersebut sekaligus menghilangkan ketergantungan

terhadap pelabuhan Belawan (SUMUT).

8) Mengembangkan pelabuhan Sabang sebagai International Hub dan pintu

masuk Indonesia wilayah barat di masa depan.

9) Mengembangkan Pelabuhan Malahayati untuk mendukung Kawasan

Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam.

10) Membangun bandara baru dalam rangka menyediakan alternatif moda

transportasi yang cepat dan dapat membuka isolasi daerah serta

mengantisipasi terputusnya hubungan darat dan laut sebagai akibat

bencana seperti yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 dan gempa

tanggal 28 Maret 2005.

11) Mengembangkan Bandara Sultan Iskandar Muda (Banda Aceh) sebagai

Bandara Internasional Hub dan Embarkasi Haji agar dapat didarati oleh

pesawat sejenis B747 serta pengembangan fasilitas pendukung lainnya.

12) Mengembangkan Bandara Maimun Saleh Sabang, Cut Nyak Dhien

Meulaboh, Lasikin Sinabang dan Rembele Takengon sebagai bandara

utama di Provinsi Aceh yang dapat didarati oleh pesawat sejenis F-28.

13) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur telematika daerah

dalam rangka integrasi data dan pelayanan informasi kepada publik.

14) Menyediakan koneksi dengan menggunakan teknologi Wireless 5,8 Ghz

dari dishubkomintel dengan seluruh SKPA.

15) Menyediakan sarana dan prasarana jaringan di 23 kabupaten/kota masing-

masing berupa VSAT, 1 Noc dan 2 remote client, 3 BTS yang memiliki


34

Wireless Akses Point yang bisa di gunakan oleh masyarakat secara gratis, 8

unit personal komputer untuk telecenter bagi masyarakat, 8 unit telpon

analog berbasis Voip.

16) Penyediaan pusat informasi dan komunikasi Aceh dalam mewujudkan

Aceh Cyber Province melalui membangun Gedung Seuramo Aceh yang

berfungsi sebagai Media Center Aceh.

17) Penyediaan sistem telekomunikasi dengan dasar BWA (Broadband

Wireless Access) yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sistem

tekhnologi informasi/ komunikasi oleh seluruh kalangan masyarakat di

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i. d. Lingkungan Hidup

Strategi pembangunan bidang lingkungan hidup tahun 2007 - 2012 adalah:

1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara merata dengan

melibatkan partisipasi semua stake holders dan penegakan hukum dalam

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

2) Melakukan penelitian dampak lingkungan penggunaan mercury,

khususnya di kawasan pertambangan emas Gunong Ujeun Kabupaten

Aceh Jaya; Sawang Kabupaten Aceh Selatan dan Geumpang Kabupaten

Pidie, serta Valuasi Ekonomi Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah

dan Aneuk Laot di Kota Sabang.

3) Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang meliputi antara lain

pengendalian konflik satwa, penetapan tapal batas antara Kawasan

Ekosistem Leuser (KEL) dan diluar KEL.

4) Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang dan Mangrove 35 ha di

Kabupaten Aceh Besar dan Pidie Jaya.

5) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 5 - 10 ha masing-masing

di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kota Lhokseumawe, Kota

Langsa, Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Barat.

6) Pengembangan desa model yang ramah lingkungan merupakan prioritas

untuk dijadikan pilot project pada masing-masing Kabupaten/Kota.

7) Konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sungai Alas

Kabupaten Aceh Singkil.

e. Pertanahan

Strategi Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2007 - 2012 adalah:

1) Menginventarisasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan

tanah (P4T) serta menyediakan sertifikat tanah bagi masyarakat ekonomi

lemah dan wilayah perbatasan.


35

2) Pecepatan pelimpahan Badan pertanahan menjadi Badan Otonomi di

Daerah.

f. Energi dan Sumber Daya Mineral

Strategi Pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2007 -

2012 adalah:

1) Mengupayakan percepatan pembangunan pusat-pusat pembangkit yang

akan diinterkoneksikan ke sistem 150 kV Sumut-Aceh, dimana saat ini

sedang dalam pelaksanaan (committed) yaitu:

PLTU Batubara di Kabupaten Nagan Raya dengan total kapasitas 2 x

100 MW yang direncanakan beroperasi pada akhir tahun 2011 (tahap

konstruksi).

PLTP Seulawah di Kabupaten Aceh Besar dengan total kapasitas 2 x 20

MW yang akan beroperasi pada akhir tahun 2012.

PLTA Peusangan I dan II di Kabupaten Aceh Tengah dengan total

kapasitas 2 x 43 MW dibiayai dari Loan JBIC (Japan Bank International

Company) dan direncanakan beroperasi pada tahun 2011 dan 2013.

PLTA Lawe Mamas di Kabupaten Aceh Tenggara dengan total

kapasitas 3 x 30 MW yang direncanakan beroperasi pada tahun 2015.

2) Meningkatkan pengembangan pembangkit di system isolated yang

memiliki kapasitas terpasang sebesar 146,5 MW, dimana saat ini dengan

daya mampu sebesar 96 MW.

3) Pengembangan system transmisi 150 kV Tahun 2011 adalah Brastagi-

Kutacane, Bireun-Takengon, Sidikalang-Subulussalam. Pada Tahun 2012

adalah Sigli-Meulaboh, Meulaboh-Blangpidie, Blangpidie-Tapaktuan,

Incomer GI Jantho, Incomer GI Panton Labu, Incomer GI Cot Trueng.

Pada tahun 2013 dilakukan pembangunan Incomer GI Samalanga dan pada

tahun 2014 pengembangan transmisi Jantho-Krueng Raya dan Kutacane-

Blangkejeren.

4) Penambahan kapasitas trafo gardu induk (GI) dilakukan sejak tahun 2010

sampai dengan 2019 sebesar 420 MVA dan GI uprating adalah sebesar 350

MVA.

5) Menyediakan dan mendayagunakan sumberdaya alam tambang yang

berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta

menyediakan informasi geologi dan sumber daya mineral.

3. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Belajar

Permasalahan pendidikan tidak hanya menyangkut penyediaan layanan

pendidikan formal bagi peserta didik, tetapi juga pembekalan ilmu pengetahuan

(knowledge) dan ketrampilan (life skills) bagi setiap anggota masyarakat melalui program Pendidikan Non Formal (PNF). Pemberantasan buta aksara (illiteracy)


36

perlu dilakukan secara serius sebagai upaya untuk mencerdaskan seluruh rakyat

dan mendukung pembelajaran sepanjang hidup (life long learning).

Strategi pembangunan Pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar di Aceh

akan dilakukan melalui:

a. Pemerataan dan Perluasan Akses

Strategi utama untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses adalah:

1) Mengurangi hambatan biaya pada tingkat pendidikan usia dini,

pendidikan dasar, menengah, dayah dan luar sekolah.

2) Meningkatkan efektivitas internal dan tingkat kelangsungan sekolah di

setiap jenjang pendidikan.

3) Meningkatkan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dan dunia

usaha.

4) Mengembangkan fasilitas pendidikan yang fokus dalam rangka menghapus

hambatan kesempatan belajar dan perluasan akses penyediaan pendidikan

dasar dan menengah di daerah-daerah terpencil, pemukiman terpencar

dan daerah kepulauan.

5) Meningkatkan pengembangan Perguruan Tinggi sesuai dengan prioritas

dan arah pengembangan daerah.

6) Pengembangan fasilitas dayah dalam menunjang pelayanan pendidikan

yang bermutu.

b. Mutu, Relevansi dan Daya Saing

Strategi utama untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing adalah:

KATA PENGANTAR - ppid2.acehprov.go.id 2010.pdfLKPJ 2010 juga menjadi gambaran realisasi...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR - ppid2.acehprov.go.id 2010.pdfLKPJ 2010 juga menjadi gambaran realisasi...