Kemen Pu - Rapat Kerja Kementerian Perindustrian - Pembangunan Infrastruktur Pusat Industri Di Luar...

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Disampaikan dalam

Rapat Kerja Kementerian Perindustrian

“Undang-Undang Perindustrian Sebagai Landasan Pembangunan Industri untuk Menjadi Negara Industri

Tangguh”

Jakarta, 6 Februari 2013

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS PADA PENGEMBANGAN

PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN INDUSTRI BARU DI LUAR PULAU

JAWA

1. Pendahuluan

2. Prioritas Nasional 2010-2014

3. Infrastruktur Jalan dan Transportasi

4. Kebijakan Baru Pemerintah:

Sistem Logistik Nasional, Konektivitas dan MP3EI

5. Sistem Jaringan Jalan

6. Visi & Misi Direktorat Jenderal Bina Marga 2010-2014

7. Rencana Tata Ruang Wilayah:

Kawasan Strategis Nasional

6. Penutup

• Prioritas Pembangunan Nasional: pro-growth, pro-jobs, pro-poor, pro-green.

• Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu agenda utama Pemerintah

– telah dilakukan reformasi sejak tahun 2004 untuk mengejar defisit investasi

akibat krisis ekonomi 1997/1998,

• Infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengentasan kemiskinan.

• Pembangunan infrastruktur menghadapi berbagai tantangan antara lain

kebutuhan pendanaan yang besar, pengadaan tanah, persiapan proyek

hingga reformasi peraturan perundang-undangan.

• Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan Kerjasama Pemerintah

Swasta terutama dalam proyek infrastruktur.

3

1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2 Pendidikan

3 Kesehatan

4 Penanggulangan Kemiskinan

5 Ketahanan Pangan

6 Infrastruktur

7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8 Energi

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

11 Prioritas Nasional

Kabinet Indonesia Bersatu II

2010-2014

11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

13 Bidang Perekonomian

14 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Prioritas Lainnya

4

Infrastruktur Jalan dan Transportasi

Transportasi merupakan urat-nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan nasional

Pembangunan infrastruktur jalan memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia

Jaringan jalan sebagai prasarana distribusi dan sekaligus pembentuk struktur ruang wilayah

Pembangunan infrastruktur jalan sejalan dengan tiga strategi pembangunan ekonomi: pro growth, pro jobs dan pro poor.

• Pembangunan infrastruktur jalan harus

memperhatikan secara bersamaan 3 aspek utama : ekonomi, sosial dan lingkungan (Pro Green)

• Setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pertumbuhan lalulintas sebesar 1,5% (sumber: Achyar, 2002 ; Tamin , 2007)

• Adanya infrastruktur jalan pada umumnya menyebabkan peningkatan harga tanah di sepanjang koridor yang ada pada tahun-tahun pertama

• Penyediaan Infrastruktur Jalan merupakan bentuk pelayanan kepada pengguna jalan (road user) dan pemanfaat jalan (road beneficiary)

5

1. Perbedaan permintaan transportasi di Indonesia dimana ada daerah yang memiliki permintaan transportasi rendah dan ada yang tinggi. Pengembangan jaringan transportasi yang ekonomis adalah dengan melakukan perencanaan pada wilayah yang mempunyai permintaan transportasi yang tinggi terlebih dahulu. Selanjutnya untuk perencanaan sistem transporasi seluruh NKRI, perencanaan yang efektif adalah dengan membangun sistem transportasi barang yang dapat mengakibatkan perkembangan yang seimbang di seluruh wilayah negara.

2. Sebagai negara kepulauan, Indonesia masih lemah dalam sistem pengangkutan laut yang efisien dan terkelola dengan baik. Meskipun hal ini merupakan faktor yang sangat penting dalam persaingan ekonomi serta integritas nasional.

3. Peringkat kualitas jalan Indonesia tahun 2013 ke 2014 naik dari 90/144 menjadi 78/148 (Global Competitiveness Index-World Economic Forum)

4. Ranking LPI Indonesia tahun 2012 pada peringkat 59/128, masih berada di bawah peringkat Vietnam, Filipina dan Thailand (Logistic Performance Index-World Bank)

6

• Jalan merupakan salah satu moda transportasi terpenting di Indonesia yang merupakan bagian dari sistem logistik nasional yang berperan sebagai prasarana distribusi dan sekaligus pembentuk struktur ruang wilayah.

• Pemerintah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan jalan (jalan nasional non-tol dan tol) dan mempertahankan jalan dalam kondisi mantap.

• Total panjang jalan di Indonesia adalah ± 372.000 km, dengan±38.569 km merupakan jalan nasional (non tol) and 774 km jalan tol.

7

1. Waktu tempuh rata-rata transportasi jalan di Indonesia relatif lebih tinggi dari negara tetangga (2,7 jam/100 km)

2. Kerapatan jalan bebas hambatan di Indonesia masih lebih rendah dari negara tetangga 3. Pertumbuhan ekonomi (7% per tahun) dan motorisasi (13% per tahun) berdampak terhadap

peningkatan lalu lintas: a. 2025: 5 kali volume tahun 2015; b. 2045: 10-15 kali volume tahun 2015

4. Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan, namun moda transportasi yang dipergunakan masih dikuasai oleh moda transportasi yang menggunakan prasarana jalan. Bappenas mencatat moda transportasi melalui jalan melayani 84% penumpang, sedangkan kereta api 7,3%, udara 1,5%, laut 1,8%, dan sungai 5,3%.

5. Untuk angkutan barang, moda jalan masih mendominasi dengan menguasai 90,4%, sisanya dibagi ke moda lainnya yakni laut dan kereta api masing-masing 7% dan 0,6%, padahal moda ini memiliki potensi angkutan barang berskala besar. (Bappenas, 2006)

6. Kondisi jalan daerah yang belum memadai: a. Kondisi Mantap Jalan Provinsi: 60,65%; b. Kondisi Mantap Jalan Kabupaten: 55,14%

7. Biaya logistik Indonesia mencapai 24 % dari total GDP atau sama dengan Rp 1.820 triliun yang terdiri dari: (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Indonesia Kadin, 2011)

a. biaya penyimpanan (persediaan) sebesar Rp 546 triliun; b. biaya transportasi Rp 1.092 triliun; dan c. biaya administrasi sebesar Rp 182 triliun.

8

Sedangkan pendekatan pembangunan dalam rangka penentuan prioritas, dilakukan dengan pendekatan lintas. Jaringan jalan lintas pada dasarnya sudah termuat dalam PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Khusus untuk Pulau Papua, pendekatan prioritas pembangunan yang dipergunakan adalah berdasarkan pendekatan cluster sebagaimana yang tertuang dalam 11 Ruas Strategis Papua.

WIlayah Pengembangan Baru (Pemeliharaan dan pembangunan jalan

baru bagi pengembangan wilayah)

Wilayah telah berkembang (pengembangan jaringan jalan standar tinggi termasuk dengan melibatkan sektor swasta)

Wilayah sedang berkembang (Pemeliharaan dan peningkatan jalan

nasional dan melibatkan swasta dengan dukungan Pemerintah)

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan regional yang sesuai dengan prinsip “Infrastruktur bagi seluruh lapisan masyarakat” dan “pembangunan berkelanjutan”.

9

MP3EI

KonektivitasKoridor

Ekonomi

Sistem Logistik Nasional

Misi Ekonomi Indonesia 2025“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur”

IPTEKS

Meningkatkan Daya Saing

Meningkatkan Kesejahteraan

10

1. Sistem logistik yang terintegrasi secara lokal mulai dari tingkat pedesaan, perkotaan, sampai dengan antar wilayah, dan antar pulau

2. Sistem logistik yang terkoneksi secara global mulai dari terhubungnya sistem logistik Indonesia dengan sistem logistik ASEAN sampai dengan terhubungnya sistem logistik global melalui Pelabuhan Hub Internasional dan jaringan informasi logistik “International Gateways”

~ 12 terbesar

~ 8 terbesar

8 – 9 % per tahun 5 – 6 % per tahun

Untuk mencapai visi logistik dan PDB per kapita sebesar dimaksud, Indonesia dituntut tidak hanya menjadi “demand side” (pasar yang besar) dalam rantai pasok global tetapi juga menjadi “supply side”

yang dapat memasok kebutuhan dunia dengan kekayaan alam dengan industri olahannya.

11

Kerangka tersebut mempertimbangkan kondisi kepulauan, geografi ekonomi dan demografi

Integrasi Blue Print Sislognas, Sistranas (transportasi multi moda, rencana induk pelabuhan, bandara, jalan dan KA) dan rencana

pembangunan daerah

12

RTRW N/P/K/K

SISTRANAS (Sistem Transportasi Nasional)

Transportasi DARAT Transportasi UDARA Transportasi LAUT

Moda KERETA API

Moda JALAN RAYA

Moda FERI & SUNGAI

JARINGAN JALAN

13

Bandar Udara (Utama &

Pengumpul) Pergudangan

Kawasan Industri

Terminal Angkutan

Barang

Kawasan Perdagangan

Regional

Pelabuhan (Utama &

Pengumpul)

Perumahan

Kawasan Sekunder

Kawasan Primer Batas Perkotaan

Jaringan Jalan Primer Jalan Arteri Sekunder Jalan Kolektor Sekunder Jalan Lokal Sekunder

Jalan Lingkungan Sekunder

14

• Jaringan jalan terbagi menjadi 2 sistem: • Primer (Menerus antar-kota)

• Sekunder (dalam Kota)

• Tiap Sistem terbagi berdasarkan fungsi: • Arteri (melayani angkutan utama,

jarak jauh, kecepatan tinggi dengan jalan masuk dibatasi)

• Kolektor (melayani angkutan pengumpul, jarak sedang, kecepatan sedang dengan jalan masuk dibatasi)

• Lokal (melayani angkutan setempat, jarak dekat, kecepatan rendah dengan jalan masuk tak terbatas)

• Dari pusat produksi hingga ke outlet, angkutan harus melalui semua fungsi jalan yang ada (Sehingga mantapnya jaringan primer arteri, kurang bermakna tanpa kemantapan jalan kolektor & lokal)

1. Dukungan Ditjen. Bina Marga terhadap MP3EI, Sistem Logistik Nasional dan Konektivitas berupa peningkatan kapasitas dan preservasi lintas-lintas utama, jalan strategis serta dukungan terhadap pelabuhan laut dan bandara (multimoda);

2. Diperlukan kerjasama antara Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan dalam menyediakan infrastruktur transportasi antar moda sebagai upaya membagi beban yang dipikul moda transportasi jalan;

3. Terkait kondisi jalan yang timpang antara kondisi jalan nasional dan kondisi jalan daerah, diperlukan kerja keras dari Pemerintah Daerah untuk menyediakan jalan dengan kondisi mantap. Hal ini mengingat lokasi pusat sumber daya-pusat produksi-outlet kemungkinan melintasi jalan daerah dan jalan nasional;

15

Percepatan dan perkuatan konektivitas nasional (mengintegrasikan antar moda transportasi melalui peningkatan akses jalan ke pelabuhan antar pulau)

Dukungan terhadap Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada 6 Koridor Ekonomi

TEMA KE. SUMATERA Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional

TEMA KE. KALIMANTAN Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional

TEMA KE. SULAWESI Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Nasional

TEMA KE. JAWA Pendorong Industri dan Jasa Nasional

TEMA KE. BALI – NUSA TENGGARA Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional

TEMA KE. PAPUA – KEP.MALUKU Pengolahan Sumber Daya Alam yang Melimpah dan SDM yang Sejahtera

Sumber: Perpres No 32 Tahun 2011 ttg Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 16

Visi:

Misi:

Terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial

• Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional

• Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan antar-perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional

• Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai

Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga 2010-2014 17

• Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

(PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN Pasal 1)

Penetapan KSN dilakukan berdasarkan kepentingan (PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN Pasal 75):

▫ Pertahanan dan keamanan;

▫ Pertumbuhan ekonomi;

▫ Sosial dan budaya;

▫ Pendayagunaan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi; dan/ atau

▫ Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

1 KSN Taman Nasional Rawa Aopa-Watumohao dan Rawa Tinondo (I/B/1) Prov. Sulawesi Tenggara

2 KSN Kritis Lingkungan Balingara (I/B/1) Prov. Sulawesi Tengah

3 KSN Kritis Lingkungan Buol-Lambunu (I/B/1)

Prov. Sulawesi Tengah

Rehabilitasi/ Revitalisasi KSN

dengan Sudut

Kepentingan Lingkungan Hidup

4 KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni (I/B/1) Prov. Papua Barat

5 KSN Sosial Budaya Poso dan sekitarnya (I/C/1) Prov. Sulawesi Tengah

Rehabilitasi/ Revitalisasi KSN

dengan

Sudut Kepentingan Sosial Budaya

PENETAPAN KSN (Lampiran X PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN)

19

Kebijakan pengembangan KSN meliputi (PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN Pasal 9):

• Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan peningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional;

• Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;

• Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional;

• Pemanfaatan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

• Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa;

• Pelestarian dan penigkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan ramsar; dan

• Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan.

1. JALAN MENURUT PERUNTUKANNYA (UU No. 38 Tahun 2004 Pasal 6):

o JALAN UMUM Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

o JALAN KHUSUS Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat

untuk kepentingan sendiri 2. JALAN MENURUT SISTEM (UU No. 38 Tahun 2004 Pasal 7):

o SISTEM PRIMER o SISTEM SEKUNDER

3. JALAN MENURUT FUNGSI (UU No. 38 Tahun 2004 Pasal 8): o ARTERI o KOLEKTOR o LOKAL o LINGKUNGAN

4. JALAN MENURUT STATUS (UU No. 38 Tahun 2004 Pasal 9): o JALAN NASIONAL o JALAN PROVINSI o JALAN KABUPATEN/KOTA o JALAN DESA

• Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;

• Dilaksanakan sesuai kewenangan – Jalan Nasional oleh Pemerintah Pusat (Ditjen Bina Marga)

– Jalan Provinsi oleh Pemerintah Provinsi

– Jalan Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Jalan nasional terdiri atas (UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 9):

1. Jalan arteri 2. Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi 3. Jalan strategis nasional 4. Jalan tol

PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan Penjelasan Pasal 26

Jalan strategis nasional adalah jalan yang melayani

kepentingan nasional dan internasional atas dasar kriteria strategis, yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah rawan, merupakan bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antarnegara, melayani aset penting negara serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.

PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN Pasal 18

Jaringan jalan strategis nasional dikembangkan untuk menghubungkan:

– Antar-PKSN dalam satu kawasan perbatasan negara;

– Antara PKSN dan pusat kegiatan lainnya; dan

– PKN dan/atau PKW dengan kawasan strategis nasional.

Lampiran 2. Permen PU No. 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan

Perkotaan PKN PKW PKL PKLing Persil PKSN Bandara

Utama

Bandara

Pengumpul

Bandara

Pengumpan

Pelabuhan

Utama

Pelabuhan

Pengumpul

Pelabuhan

Pengumpan KSN KSP KSK

PKN JAP JAP JKP JLP Jling.P JSN JAP JAP --- JAP JAP --- JSN --- ---

PKW JAP JKP JKP JLP Jling.P JSN JAP JAP JSP JAP JAP JSP JSN JSP ---

PKL JKP JKP JLP JLP Jling.P JSN --- --- JSK --- --- JSK --- --- JSK

PKLing JLP JLP JLP JLP Jling.P --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Persil Jling.P Jling.P Jling.P Jling.P Jling.P --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PKSN JSN JSN JSN --- --- JSN --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Bandara

Utama JAP JAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Bandara

Pengumpul JAP JAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Bandara

Pengumpan --- JSP JSK --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Pelabuhan

Utama JAP JAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Pelabuhan

Pengumpul JAP JAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Pelabuhan

Pengumpan --- JSP JSK --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

KSN JSN JSN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

KSP --- JSP --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

KSK --- --- JSK --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

JKP-1 Ibukota Provinsi Ibukota Provinsi

JKP-2 Ibukota Kabupaten/ Kota

JKP-3 Ibukota Kabupaten/ Kota Ibukota Kabupaten/ Kota

JKP-4 Ibukota Kecamatan

25

1. Salah satu misi Ditjen. Bina Marga adalah mendukung Kawasan Strategis Nasional (KSN); 2. Rencana pengembangan jaringan jalan nasional mengacu pada RTRWN, dalam hal ini salah satunya

adalah penetapan KSN dalam RTRW; 3. Penetapan KSN dilakukan berdasarkan kepentingan (PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN Pasal 75): (i) Pertahanan dan keamanan; (ii) Pertumbuhan ekonomi; (iii) Sosial dan budaya; (iv) Pendayagunaan

sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi; dan/ atau (v) Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 4. Salah satu kriteria pengembangan jaringan jalan strategis nasional adalah untuk menghubungkan: PKN

dan/atau PKW dengan kawasan strategis nasional. Dalam hal ini, perlu ditentukan pusat dari kawasan strategis nasional tersebut (terkait dengan akses jaringan jalan nasional ke pintu gerbang KSN);

5. Rencana pengembangan jaringan jalan disesuaikan dengan RTRWN, potensi perkembangan kawasan; 6. Pengadaan infrastruktur jalan membutuhkan pendanaan yang besar sehingga perlu peran lebih dari

Pemerintah Daerah dan sektor swasta; 7. Pemerintah Daerah dapat berfokus pada penyelenggaraan jalan provinsi/kabupaten/kota dan

membantu Pemerintah Pusat terutama dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan nasional;

8. Pemerintah Pusat akan terus memberikan bimbingan bagi penyelenggaraan jalan provinsi/kabupaten/kota dan penyediaan dana melalui mekanisme DAK;

9. Sektor swasta dapat terlibat dalam penyelenggaraan jalan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan penyaluran dana CSR/dana khusus lainnya untuk pembangunan jalan contohnya pada kawasan industri;

10.Pemerintah akan memberikan dukungan/jaminan terhadap proyek KPS sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

RENCANA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN PADA KAWASAN PERHATIAN INVESTASI (KPI) UTAMA: SEI MANGKE, DUMAI, CILEGON, PURWAKARTA, MALOY, BITUNG, DENPASAR, DAN MIFEE (SESUAI PERPRES NOMOR 32 TAHUN 2011)

28

LAMPIRAN

1

2

3

4

KE. SUMATERA

*Data per April 2012

8

7

6

5

10

9 11

12

13

15 16

14

17

19

20

18

21

22

23

15 KPI (sudah validasi)

1 KPI Sei Mangke, Sumatera utara

2 KPI Tapanuli Selatan, Sumatera utara

3 KPI Dairi, Sumatera Utara

4 KPI Dumai, Riau

9 KPI Padang, Sumatera Barat

12 KPI Tanjung Api-api- Tanjung Carat, Sumatera Selatan

13 KPI Muara Enim-Pendopo, Sumatera Selatan

14 KPI Palembang, Sumatera Selatan

15 KPI Prabumulih, Sumatera Selatan

18 KPI Bangka Barat, Bangka-Belitung

19 KPI Kota Batam, Kepulauan Riau

20 KPI Kota Bandar Lampung, Lampung

21 KPI Lampung Timur, Lampung

22 KPI Baja Cilegon, Banten

23 KSN Selat Sunda 8 KPI (belum validasi)

5. KPI Rokan Hulu-Hilir-Siak, Riau

6. KPI Kampar, Riau

7. KPI Kuantan Singingi, Riau

8. KPI Lingga, Kepulauan Riau

10. KPI Pasaman Barat, Sumatera Barat

11. KPI Solok Selatan, Sumatera Barat

16. KPI Empat Lawang, Sumatera Selatan

17. KPI Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

29

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN PADA KPI DI KORIDOR EKONOMI SUMATERA

No Kawasan Perhatian Investasi (KPI) Rencana Dukungan

Infrastruktur PU dan Permukiman 2011-2014

1 KPI Sei Mangke (CPO/Kelapa sawit)

•Jalan Kabupaten (3 km)KISM-Sp.Mayang •Jalan Sp.Inalum-Kuala Tanjung (17 km)

•Jalan Pematang Siantar Tebing Tinggi (34,5 km) •Jalan Akses Pelabuhan Belawan (8 km) •SPAM Kota Lima Puluh 50 l/s

2 KPI Dairi (kelapa sawit)

• Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (60 km)

3 KPI Dumai (CPO/kelapa sawit)

• Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai (135 km) • Jalan Sp.Batang – Lubuk Gaung (19,6 km) • Jalan Sp.Kulim – P.Dumai (76 Km) • Jalan Sorek-Sp.Japura-Rengat-Rumbai Jaya-K.Enok (224,5 km)

5 KPI Tanjung Api-Api (Batubara)

• Jalan Akses Palembang – Tj.Api-Api (74 km) (Jalan Strategis Nasional)

• Jalan Provinsi Wiralaga-Sp.Pematang

6 KPI Muara Enim (Batubara)

• Jalan Muara Enim-Palembang (174,9 km)

7 KPI Palembang (Karet dan kelapa sawit)

• Jalan Muara Enim-Palembang (174,9 km)

8 KPI Bangka Barat (pariwisata)

• Jalan Tanjung Pandan-Tanjung Tinggi (38,3 km)

9 KPI Bandar Lampung (Batubara, kelapa sawit, dan karet)

• Jalan Provinsi Wiralaga-Sp.Pematang

10 KPI Cilegon (besi baja, petrokimia, dan makanan-minuman)

• Jalan Cilegon-Pasauran • Jalan Lingkar Selatan Cilegon (Jalan Provinsi))

11 KSN Selat Sunda • Jembatan Selat Sunda

30

NB: Dari total 23 KPI pada Koridor Ekonomi Sumatera terdapat 11 KPI yang membutuhkan dukungan Infrastruktur PU, sisanya (12 KPI) belum membutuhkan dukungan Infrastruktur PU

31

CONTOH I: DUKUNGAN LANGSUNG INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DI KPI SEI MANGKE (K.E. SUMATERA)

Perdagangan

2.5 km

Kota Lima Puluh Rantau

Prapat Lintas Timur Sumatera

Medan

Pelabuhan Kuala Tanjung

Sp. Inalum

22 km

Sp. Mayang

Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM)

Lap. bola

17 km

Indrapura

Penanganan Jalan Kabupaten (Pelebaran) SIMPANG MAYANG – KAWASAN INDUSTRI SEI MANGKE (2012) 2,5 km (12.6 Milyar )

Perbaikan/Pelapisan Sp. Inalum – Lima Puluh: 2011: 1. Pelebaran Jl. Tanjung Kasau - Indrapura / 6,2 Km (24,29 Milyar) 2. Pelebaran Jalan Indrapura – Lima Puluh / 17,6 Km (63,46 Milyar), termasuk

penanganan 1 Km Ruas Jalan Kabupaten Sp. Mayang 2012: 1. Duplikasi Jembatan Sidalu-dalu/ 40 Meter (10, Milyar) 2. Perbaikan Simpang Sebidang Sp. Lima Puluh (9,2 Milyar) 2013-2014: 1. Pemeliharaan Rutin/ 22 Km (11 Milyar)

Tanjung Kasau

Legenda:

Jalan Nasional

Jalan Provinsi

Jalan Kabupaten

Usulan KISM untuk Flyover

SPAM Kota Lima Puluh dengan kapasitas 50 l/s dan nilai total investasi Rp. 39,82 M

32

CONTOH II: DUKUNGAN LANGSUNG INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DI KPI DUMAI (K.E. SUMATERA)

Sp. Kulim

28 km

Batas Kota Dumai/ Rokan Hilir

Kws. Pelabuhan

Dumai

Kws. Industri Lubuk Gaung: 2.158 Ha

Kws. Industri Pelintung 5.084 Ha

Menuju Pk.Baru

12,5 Km

21,9 Km Batas Kota Dumai dan Bengkalis

Menuju Medan

Sp. Batang

Jembatan Belum ada

6 k

m

Jalan alternatif menuju Kws. Industri L. Gaung

Jalan menuju Pel Dumai

Jalan Nasional

Jalan Kabupaten

Nama Jalan Investasi 2012

Jalan Sp.Batang-Bts. Dumai Rp. 34 Milyar

Jalan Sp.Kulim-Pelabuhan Dumai Rp. 152 Milyar

Jalan Dumai-Pelintung Rp. 155 Milyar

Nama Jalan Investasi 2012

Jalan Sp.Batang-Lubuk Gaung Rp. 80 Milyar

33

CONTOH III: DUKUNGAN LANGSUNG INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DI KPI CILEGON (K.E. JAWA)

Jalan Lingkar Selatan Cilegon

Jalan Nasional

Jalan Tol

Jalan Lingkar Selatan

( 15,876 Km)

Jalan Nasional Cilegon-

Pasauran (17,1 Km)

Jalan Tol Jakarta-Merak

Kota Cilegon

STA AWAL (0+000)

STA AKHIR (17+100)

Interchange (Km 10)

PT. Chandra Asri Petrokimia (Km 13)

Jalan Nasional Cilegon-Pasauran (SRIP)

Simpul PCI

Pembiayaan oleh PT.

Krakatau Steel-Posco

(6 km)

6,376 km

Konsorsium (4,376 km)

Kementerian PU (2 km)

APBD Kota Ciegon

(3,5 km)

a) JALAN LINGKAR SELATAN CILEGON Rp 216,7 MILYAR (2 jalur) b) PENDANAAN JALAN NASIONAL CILEGON-PASAURAN: NILAI KONTRAK ADDENDUM 04 Rp.58,7 MILYAR DAN NILAI KONTRAK ADENDUM 06 Rp. 67, 3 MILYAR

1 2

3

4 6

9

KE. JAWA

7

5

10

12

11

13

8

14

15

16 17

18

19

22

23

24 25

30

29

28

34

20

21

26

31

32

33

27


33 KPI Pasuruan

34 KPI Malang


1 KPI Banten

2 KPI Serang

3 KPI Cilegon

4 KPI Tangerang

5 KPI Balongan

6 KPI Depok

7 KPI Bogor

8 KPI Sukabumi


9 KPI DKI Jakarta

10 KPI Karawang

11 KPI Bekasi

12 KPI Cikampek

13 KPI Rancaekek

14 KPI Bandung

15 KPI Purwakarta

16 KPI Cimahi


17 KPI Majalengka

18 KPI Subang

19 KPI Cirebon

20 KPI Pati

21 KPI Semarang

22 KPI Brebes

23 KPI Cilacap

24 KPI Sukoharjo


25 KPI Karanganyar

26 KPI Kulonprogo

27 KPI Surabaya

28 KPI Sidoarjo

29 KPI Kediri

30 KPI Gresik

31 KPI Mojokerto

32 KPI Lamongan

34

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN PADA KPI DI KORIDOR EKONOMI JAWA



1 KPI Cilegon (Besi baja, petrokimia, dan makanan-minuman)

• Jalan Cilegon-Pasauran • Jalan Lingkar Selatan Cilegon (Jalan Provinsi)

2 KPI Tangerang (Makanan-minuman)

• Jalan Tol Cengkareng-Kunciran (15,22 km) •Jalan Tol Kunciran-Serpong (11,19 km) • Jalan Kabupaten Dipati Unus (600 meter)

3 KPI Depok (Makanan-minuman)

• Jalan Tol Depok-Antasari (21,55 km)

4 KPI Sukabumi (makanan-minuman)

• Jalan Tol Ciawi Sukabumi (54 km)

5

KPI DKI Jakarta (petrokimia, besi baja, makanan-minuman, peralatan transportasi, dan perkapalan)

• Enam Ruas Tol Dalam Kota Jakarta • Jalan Tol Bekasi-Cawang-

Kp.Melayu • Jalan Tol JORR W2 Utara (7 km) • Jalan Tol Akses Tj.Priok (E2,E2A,

dan NS)

6 KPI Karawang (peralatan transportasi, petrokimia, dan makanan-minuman)

• Flyover Cikarang-Pasir Gombong (100 m)

7 KPI Bekasi (peralatan transportasi dan makanan-minuman)

• Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kp.Melayu

35




8 KPI Cikampek (makanan-minuman)

• Jalan Tol Cikampek-Palimanan (116 km)

9 KPI Bandung (Makanan-minuman, alutsista, dan tekstil)

• Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (58,5 km)

• Jalan Tol Pasir Koja-Soreang (15 km)

• Jalan Tol Terusan Pasteur-Ujung Berung-Cileunyi (27,3 km)

10 KPI Purwakarta (Makanan-minuman dan Tekstil)

11 KPI Majalengka (Tekstil)

12 KPI Cirebon (Perkapalan)

• Jalan Tol Pejagan – Pemalang (57,5 km)

13 KPI Semarang (makanan-minuman)

• Jalan Tol Semarang-Solo • Fly Over Kali Bantaeng • Jalan Semarang-Bawen-Yogyakarta

14 KPI Pati (makanan-minuman)

• Jalan Pati-Rembang-Batas Jatim-Bulu-Tuban

15 KPI Surabaya (Makanan-minuman dan perkapalan)

• Jalan Waru-Wonokromo-Tj.Perak (18,6 km) •Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (36,27 km)

36




16 KPI Mojokerto (makanan-minuman dan migas)

• Jalan Tol Mojokerto-Surabaya (36,27 km)

17 KPI Lamongan (Perkapalan)

18 KPI Pasuruan (Makanan-minuman)

• Jalan Tol Gempol-Pandaan (13,61 km) • Jalan Tol Pandaan-Malang (37,62 km)

19 KPI Malang (Makanan-minuman)

• Jalan Tol Pandaan-Malang (37,62 km)

37

NB: Dari total 34 KPI pada Koridor Ekonomi Jawa terdapat 19 KPI yang membutuhkan dukungan Infrastruktur PU, sisanya (15 KPI) belum membutuhkan dukungan Infrastruktur PU

CONTOH IV: DUKUNGAN LANGSUNG INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DI KPI PURWAKARTA (K.E. JAWA)

Alternatif 1 (Terpilih)

3 perusahaan baru telah mendapat izin 2 perusahaan

dalam proses izin

1. Akses Tol, panjang jalan: 8,87 Km

2. Nilai Investasi: Rp. 688 Milyar 3. DED disusun oleh Ditjen Bina

Marga 4. Pembebasan tanah oleh Pemda

dan swasta (industri-industri tekstil)

38

1

2

3

4 5 6

KE. KALIMANTAN

7

8

9

11

10

12

15

13

16 14

17

18 19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 29

32

33

35

37

34

31 36


1 KPI Balikpapan

2 KPI Berau

3 KPI Kutai Kertanegara

4 KPI Kutai Timur

5 KPI Rapak dan Ganal

6 KPI Kutai Barat

7 KPI Bulungan

8 KPI Bontang


33 KPI Melawi

34 KPI Penajam Paser

35 KPI Bengkayang

36 KPI Mempawah

37 KPI Balongan


9 KPI Penajam Paser Utara

10 KPI Banjar

11 KPI Kota Baru

12 KPI Murungraya

13 KPI Pontianak

14 KPI Ketapang

15 KPI Kotawaringin Barat

16 KPI Kotawaringin Timur


17 KPI Kapuas

18 KPI Tanah Laut

19 KPI Tanah Bumbu

20 KPI Tabalong

21 KPI Balangan

22 KPI Barito

23 KPI Sanggau

24 KPI Sintang


25 KPI Kapuas Hulu

26 KPI Lamandau

27 KPI Katingan

28 KPI Sukamara

29 KPI Seruyan

30 KPI Sambas

31 KPI Kubu

32 KPI Landak

39

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN PADA KPI DI KORIDOR EKONOMI KALIMANTAN



1 KPI Balikpapan (kelapa sawit)

• Jembatan Mahkota II (Provinsi) • Jalan Akses Terminal Peti Kemas Kariangau

(Provinsi)

2 KPI Kutai Kartanegara (Batubara dan Kelapa Sawit)

• Jalan Batas Provinsi Kalteng-Tenggarong-Samarinda-Kaltim (408,2 km)

3 KPI Bontang (Migas)

• Jalan Samarinda-Bontang-Sangatta-Maloy (304,5 km)

4 KPI Banjar (kelapa sawit dan batubara)

5 KPI Pontianak (kelapa sawit)

• Jalan Sekadau-Sanggau-Tayan-Pontianak (263,8 km)

6 KPI Kotawaringan Barat (kelapa sawit)

• Jalan Sampit-Sp.Runtu-Pangkalan Bun-Kumai; Sp.Runtu-Runtu 277,6 km

7 KPI Kapuas (Perkayuan dan kelapa sawit)

8 KPI Tanah Bumbu (kelapa sawit)

• Jalan akses ke Kawasan Industri Batulicin (Pemda) • Perbaikan Jalan KODEKO 5 km (swasta)

9 KPI Sanggau (Kelapa sawit)

• Jalan Sekadau-Sanggau-Tayan-Pontianak (263,8 km)

40

NB: Dari total 37 KPI pada Koridor Ekonomi Sumatera terdapat 9 KPI yang membutuhkan dukungan Infrastruktur PU, sisanya (28 KPI) belum membutuhkan dukungan Infrastruktur PU

41

CONTOH V: DUKUNGAN LANGSUNG INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DI KPI MALOY (K.E. KALIMANTAN)

NO NAMA PROYEK ALOKASI SAL TA. 2011

(MILYAR RP.)

1. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Maloy (12 km)

258

2. Pengawasan Jalan Akses Pelabuhan Maloy

2

Total 260

•Saat ini telah

dibuka badan

jalan sepanjang

12 Km dengan

lebar 50 Meter.

•Rencana

pembangunan

jalan sepanjang

12 km rigid

pavement.

1

3

2

4

KE. SULAWESI

5

6

7

8

9

10

12

11

13 15

14

16

18

17

19

20

21

23 22

24

28

27

26

25


1 KPI Makassar

2 KPI Maros

3 KPI Gowa

4 KPI Luwu

5 KPI Wajo

6 KPI Pare-Pare

7 KPI Mamuju

8 KPI Palipi


9 KPI Kendari

10 KPI Kolaka

11 KPI Konawe Utara

12 KPI Toli-Toli

13 KPI Palu

14 KPI Morowali

15 KPI Parigi

16 KPI Tojo Una-Una


17 KPI Banggai

18 KPI Sigi

19 KPI Donggala

20 KPI Poso

21 KPI Buol

22 KPI Bitung

23 KPI Manado

24 KPI Minahasa Utara


25 KPI Pohuwato

26 KPI Gorontalo Utara

27 KPI Boalemo

28 KPI Gorontalo

42

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN PADA KPI DI KORIDOR EKONOMI SULAWESI

No Kawasan Perhatian

Investasi (KPI) Rencana Dukungan


1 KPI Mamuju (kelapa sawit)

• Jalan Polewali-Batas Sulsel (23 km)

2 KPI Kendari (Nikel)

•Penanganan Jalan Kendari - Asera 125.4 km •Penanganan jalan Sp-Torobulu-Lainea-Kendari 127 km •Penanganan jalan mendukung kegiatan tambang / industri nikel di Kolaka menuju ke Pelabuhan Pomala - 38 km

3 KPI Kolaka (Nikel)

• Penanganan jalan mendukung kegiatan tambang / industri nikel di Kolaka Utara menuju ke Pelabuhan Lasusua - batas sulsel 279.8 km

4 KPI Makassar (Kelapa sawit dan Kakao)

• Penanganan jalan dari Siwa - Pare-pare - Barru - Maros - Makassar. ( 312.9 KM)

5 KPI Maros (Kelapa Sawit dan Kakao)

• Penanganan jalan dari Siwa - Pare-pare - Barru - Maros - Makassar. ( 312.9 KM) •Penanganan Jalan Maros - Watampone-Pelabuhan Bajo E. -(Sulsel) (158.6 Km)

6 KPI Konawe Utara (Nikel)

• Jalan Sp.Torobulu – Lainea – Mandonga (135,1 km)

7 KPI Palu (Kakao dan kelapa sawit)

• Jalan Palu-Parigi

8 KPI Parigi (Perkebunan, Kakao, dan Padi)

• Jalan Parigi-Poso-Tentena-Tindantana (93,2 km)

9 KPI Poso (Perkebunan, Kakao, dan Padi)

• Jalan Parigi-Poso-Tentena-Tindantana (93,2 km)

43





10 KPI Bitung (Pelabuhan dan makanan-minuman)

• Jalan Tol Manado-Bitung (38,6 Km)

11 KPI Manado (Makanan-minuman)

• Jalan Tol Manado-Bitung (38,6 Km)

44

NB: Dari total 28 KPI pada Koridor Ekonomi Sulawesi terdapat 11 KPI yang membutuhkan dukungan Infrastruktur PU, sisanya (17 KPI) belum membutuhkan dukungan Infrastruktur PU

45

Contoh: JALAN TOL MANADO - BITUNG

Segmen 1: Jalan Lingkar Manado – Airmadidi sepanjang 12,93 km Segmen 2: Airmadidi – Danowudu (Bitung) sepanjang 17.93 km

Total panjang: 30.86 km

Alinemen Horizontal

Manado

Danowudu

(Bitung)

Airmadidi

Kauditan

Suwaan

KE. BALI NUSA – TENGGARA

2

1

3

5

4

6 7

9

8 PROVINSI BALI

# Kawasan Perhatian

Investasi (KPI)

Nilai Investasi (Rp.)

1 KPI Benoa 5 M

2 KPI Buleleng 10.505 M

3 KPI Badung 4.040 M

4 KPI Denpasar 52 M

5 KPI Bangli 4.000 M

Nilai Investasi 18.602 M

INFRASTRUKTUR 31.788 M

TOTAL 50.390 M

PROVINSI NTB

# Kawasan Perhatian

Investasi (KPI)


6 KPI Lombok Tengah

3.000 M

7 KPI Sumbawa Barat

18.000 M



TOTAL 28.526 M

PROVINSI NTT

# Kawasan Perhatian

Investasi (KPI)


8 KPI Kupang 1.935 M

9 KPI Sumba Timur 10.000 M



TOTAL 16.229 M

LINTAS PROVINSI BALI-NT

INFRA STRUK

TUR 27.539 M

46

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN PADA KPI DI KORIDOR EKONOMIBALI-NUSA TENGGARA



1 KPI Denpasar (Pariwisata, Peternakan, dan Perikanan)

• Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (9,6 km) • Jalan Tohpati-Kosamba (11,8 km) • Underpass Dewa Ruci

2 KPI Badung (Pariwisata dan Peternakan)

3 KPI Kupang (Pariwisata, Perikanan, dan Peternakan)

4 KPI Benoa (Pariwisata)

• Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (9,6 km)

5 KPI Lombok Tengah (Pariwisata)

• Jalan Akses Bandara Internasional BIL

47

NB: Dari total 9 KPI pada Koridor Ekonomi Bali-Nusra terdapat 5 KPI yang membutuhkan dukungan Infrastruktur PU, sisanya ( KPI) belum membutuhkan dukungan Infrastruktur PU

48

CONTOH: DUKUNGAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KPI DENPASAR ALTERNATIF JALUR TOL NUSA DUA-NGURAH RAI-BENOA – KPI DENPASAR

1 2

3

4

• Total Investasi: Rp. 2,4 Triliyun • Sumber Dana: 100% swasta (30% ekuitas dan 70% pinjaman bank) • Status saat ini selesai • Institusi Pelaksana: Konsorsium BUMN (PT. Jasamarga Bali Tol, PT. Angkasa Pura I, PT. Pelindo III, PT. Wijaya

Karya, PT. Hutama Karya, PT. Adhi Karya, dan PT. Bali Tourism Development Center)

3

2

6

7

8

3

5

2

1

4

4

KE. PAPUA dan KEP.MALUKU

49


1 KPI Merauke/MIFEE

2 KPI Timika

3 KPI Halmahera

4 KPI Teluk Bintuni

5 KPI Morotai

6 KPI Ambon

7 KPI Nabire

8 KPI Manokwari





1 KPI Merauke (kelapa sawit, padi, food estate MIFEE)

• Jalan Merauke-Muting-Waropko (511,5 km) • Jalan Merauke-Okaba-Buraka-Wanam-Bian-Wogikel (152

km)

2 KPI Timika (Tembaga, Emas, dan Nikel)

• Jalan Timika-Potowaiburu-Wagetha-Enarotali –Nabire (427,7 km)

3 KPI Nabire (Tembaga, Emas, dan Nikel)

• Jalan Timika-Potowaiburu-Wagetha-Enarotali –Nabire (427,7 km)

3 KPI Morotai (Perikanan dan Pariwisata)

• Jalan Daeo-Bere-Bere (55,7 km) • Jalan Daruba-Wayabula

4 KPI Manokwari (Energi Gas)

• Jalan Manokwari-Kebar-Sorong

50

NB: Dari total 8 KPI pada Koridor Ekonomi Papua-Kep.Maluku terdapat 4 KPI yang membutuhkan dukungan Infrastruktur PU, sisanya ( 4 KPI) belum membutuhkan dukungan Infrastruktur PU

51

CONTOH : DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DI KPI MIFEE (K.E. PAPUA-MALUKU)

Jalan pendukung MIFEE;Pembangunan Jalan dan

Jembatan Okaba-Buraka-Wanam (TA 2012;Rp.187,5

M)

Penanganan jalan Merauke

– Okaba-(Buraka)-Wanam-

Bian-Wogikel (152 km)

Penanganan jalan

Merauke-Muting-

Waropko (511 km)

JAGEBOB II

Jalan pendukung MIFEE;Pembangunan Jalan dan

Jembatan Okaba-Buraka-Wanam (TA 2012;Rp.187,5 M)

DAFTAR PROYEK QUICKWINS KEMENTERIAN PU TAHUN 2015 - 2019

52

LAMPIRAN

53

DAFTAR PROYEK QUICKWINS KEMENTERIAN PU 2015-2019

KORIDOR KAWASAN PERHATIAN

INVESTASI (KPI) PROYEK

Sumatera KPI Dumai Jalan Tol Pekanbaru – Kandis - Dumai

KPI Dairi Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tb.Tinggi

Jawa

KPI Semarang Jalan Tol Semarang – Solo (seksi Bawen – Solo)

KPI DKI Jakarta Jalan Tol Akses Tanjung Priok (Seksi E2, E2A, dan NS)

KPI Bandung Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan

Kalimantan KPI Sanggau Jembatan Tayan

Sulawesi KPI Bitung Jalan Tol Manado – Bitung

Papua-Kep.Maluku KPI Merauke

Jalan Merauke – Muting – Waropko

Jalan Merauke-Okaba-Buraka-Wanam-Bian-Wogikel

KPI Teluk Bintuni/Sorong Jalan Manokwari-Kebar-Sorong

54

PROYEK QUICKWINS KEMENTERIAN PU 2015-2019

1

2

Keterangan : Lainnya artinya sektor ekonomi yang tidak termasuk dalam 22 kegiatan ekonomi utama

KPI DAIRI – Rp. 4,5 T

Kegiatan Ekonomi

Lainnya: Rp. 4.500 M

Total : Rp. 4.500 M

1

KPI DUMAI – Rp. 4,34 T

Kegiatan Ekonomi

Kelapa Sawit : Rp. 4.171 M

Migas : Rp. 166 M

Total : Rp. 4.337 M

2

Infrastruktur Nilai Investasi

Jalan Medan-Kualanamu-Tb.Tinggi

Rp. 6.230 M


Jalan P.Baru-Kandis-Dumai

Rp. 16.279 M

KE. SUMATERA

55


14

KPI BANDUNG– Rp. 183 M

Kegiatan Ekonomi

Telematika : Rp. 100 M

Tekstil : Rp. 83 M

Total : Rp. 183 M


Jalan Tol Cisumdawu

Rp. 10.076 M

14

KE. JAWA

9

KPI DKI JAKARTA – Rp. 7.763 M

Kegiatan Ekonomi

Peralatan Transportasi : Rp. 6.261 M

Migas : Rp. 283 M

Makanan dan Minuman: Rp. 870 M

Besi Baja : Rp. 349 M

Total : Rp. 7.763 M


Jalan Tol Akses Tj.Priok (E2,E2A, & NS)

Rp. 3.258 M

9

KPI SEMARANG– Rp.1.824 M

Kegiatan Ekonomi

Makanan dan Minuman: Rp. 324 M

Migas : Rp.1.500 M

Total : Rp.1.824 M


Jalan Tol Semarang-Solo

Rp 7.964 M

21

21

56


KPI SANGGAU – Rp. 5.028 M

Kegiatan Ekonomi

Kelapa Sawit : Rp. 528 M

Bauksit : Rp.4.500 M

Total : Rp.5.028M

Infrastruktur Nilai investasi

Jembatan Tayan Rp. 623 M

23

KE. KALIMANTAN

23

57


KPI BITUNG - Rp. 1.582 M

KEGIATAN EKONOMI

Perikanan Rp. 1.582 M

TOTAL Rp. 1.582 M

22

22


Jalan Tol Manado-Bitung

Rp. 2.889 M

KE. SULAWESI

58


3

2

KPI TELUK BINTUNI/SORONG Rp 50 T

Kegiatan Ekonomi

Migas : Rp 50 T

Total : Rp 50 T

Infrastruktur Nilai Investasi Jalan Manokwari-Kebar-Sorong

Rp. 4.568 M

KPI MERAUKE (MIFEE) Rp 57,68 T

Kegiatan Ekonomi

Pertanian Pangan : Rp 57,68 T

Total : Rp 57,68 T

1


Jalan Merauke-Muting-Waropko

Rp. 2.282 M

Jalan Merauke-Okaba-Buraka-Wanam-Bian-Wogikel

Rp. 1.951 M

2

1

2

KE. PAPUA-KEP.MALUKU

Kemen Pu - Rapat Kerja Kementerian Perindustrian - Pembangunan Infrastruktur Pusat Industri Di Luar...

Documents

Transcript of Kemen Pu - Rapat Kerja Kementerian Perindustrian - Pembangunan Infrastruktur Pusat Industri Di Luar...