Kuliah Umum - MRK (E-Tendering)

PELAKSANAAN SISTEM

E-TENDERING DALAM

PEMILIHAN PENYEDIA

PEKERJAAN KONSTRUKSI

KEBIJAKAN UMUM/PERATURAN

• Undang - Undang :

a. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

b. Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

c. Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

d. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

e. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

f. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik


• Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

b. Nomor 92 Tahun 2010 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa

Konstruksi


• Peraturan /Instruksi Presiden:

a. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

b. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan II Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

c. Perpres Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan III Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

d. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

e. Perpres Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan IV Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


• Peraturan/Surat Edaran Kepala LKPP :

a. Perka Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing

b. SE LKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang E-Purchasing

c. Perka Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering


• Peraturan/Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum :

a. Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi

b. Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

c. SE Menteri PU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan SBU-SKA-SKT

d. Permen PU Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum

e. Permen PU Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi

f. SE Menteri PU Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Billing Rate Konsultan Konstruksi 2013


• Peraturan Menteri/Lembaga/Surat Edaran terkait:

a. Peraturan dan Surat Edaran Menteri Keuangan

b. Perlem dan Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

c. Peraturan dan Surat Edaran Otoriotas Jasa Keuangan

PENGERTIAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJ)

• Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh

Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang

prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya

seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. (Perpres 54 Tahun 2010,

Pasal 1)

PENGERTIAN BARANG/JASA

• Barang

• PEKERJAAN KONSTRUKSI

• Jasa Lainnya

• Jasa Konsultansi

PENGERTIAN PBJ PEKERJAAN

KONSTRUKSI

• PEKERJAAN KONSTRUKSI adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan

dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya

• PBJ PEKERJAAN KONSTRUKSI adalah kegiatan untuk memperoleh

konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya oleh K/L/D/I

yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya

seluruh kegiatan.

P

R

O

S

E

S

PENANDATANGANAN & PELAKSANAAN

KONTRAK

PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

PERSIAPAN

1. Persiapan dan

Pelaksanaan Kontrak

2. Pelaporan Penyerahan B/J

1. Pengumuman

2. Pendaftaran dan Pengambilan

Dokumen Pengadaan

3. Penjelasan

4. Pemasukan Dokumen penawaran

5. Pembukaan dan evaluasi dokumen

penawaran

6. Pengumuman Hasil Evaluasi

7. Sanggah

1. Perencanaan Umum

2. Perencanaan Pelaksanaan

3. Perencanaan Pemilihan

PA/KPA +

PPK

ULP /

PEJABAT

PENGADAAN

PPK

P

E

L

A

K

U

PBJ

Perangkat organisasi ULP mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan

PPHP PPK ULP/Pokja

Proses Pemilihan dan Penetapan

Persiapan, Pelaksanaan dan Pengendalian

Kontrak

Menerima Hasil Pekerjaan

Penyedia

Barang/Jasa

mengangkat

PA/KPA

membentuk

Menteri/Kepala Daerah

Pejabat P

PELAKSANAAN PBJ

PELAKSANAAN PBJ

SWAKELOLA

PENYEDIA BARANG/JASA

E-PROCUREMENT

E-TENDERING

E-LELANG

E-SELEKSI

E-PURCHASING (E-CATALOGUE)

PENUNJUKAN LANGSUNG

PENGADAAN LANGSUNG

SAYEMBARA/ KONTES

E-TENDERING PEKERJAAN

KONSTRUKSI

E-LELANG

E-PEMILIHAN LANGSUNG

E-LELANG UMUM

E-LELANG TERBATAS

PRINSIP PBJ

PRINSIP PBJ

Efisien/

Efektif

Transparan

Terbuka Bersaing

Adil / Tidak Diskriminat

if

Akuntabel

WHY E-PROCUREMENT

e_ Procurement server

Internet

Terminal Penyedia

Panitia

• Keaslian (cross check) • Kemudahan audit • Transparan

WHY E-PROCUREMENT

Encryption

Decryption

Password

INAPROC

(INDONESIA PROCUREMENT)

INAPROC

E-CATALOGUE

E-TENDERING

(SPSE) SIRUP MONEV OL

SMART REPORT

WBS DAFTAR HITAM

SPSE

(SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK)

• Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) adalah aplikasi

perangkat lunak Sistem Pengadan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web

yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE

LPSE

(LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK)

• LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah unit kerja yang

dibentuk oleh K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pelayanan

pengadaan barang/jasa secara elektronik dan memfasilitasi K/L/D/I kepada

Portal Pengadaan Nasional

LPSE

(LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK)

LPSE

ULP/Pejabat Pengadaan/

PPK + PA/KPA

Pihak Lainnya

Penyedia

Sumber : www. report-lpse.lkpp.go.id

SPSE VER. 3.6

• Perubahan regulasi yaitu Perpres 4 Tahun 2015 yaitu :

a. Tidak diperlukan jaminan penawaran

b. Tidak diperlukan sanggahan banding

c. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 peserta pemilihan penyedia dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga biaya

d. Untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi:

1). daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi;

2). seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi

APENDO

(APLIKASI PENGAMAN DOKUMEN)

APENDO

(Aplikasi Pengaman Dokumen)

APENDO

(APLIKASI PENGAMAN DOKUMEN)

Kuliah Umum - MRK (E-Tendering)

Documents

Transcript of Kuliah Umum - MRK (E-Tendering)