Laporan Bmn Semester

8/19/2019 Laporan Bmn Semester

1/31

LAPORAN BARANG MILIK NE

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2013

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA


2/31

BAGIAN ANGGARAN 005.03

LAPORAN BARANG MILIK NEGA

PENGADILAN NEGERI SIBOLGBADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONE

SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 20


3/31

KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara d

keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat di

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dap

negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewaj

dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara d

perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban

termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di

APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas bar

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam p

pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijela

dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau dipAPBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perol

sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D diseb

sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-un

pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika

menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam

keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaks


4/31

KATA PENGANTAR LAPORAN

MILIK NE

pengendalian(controlling) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat

penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajem

dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maup

(disposal).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode 2013 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat M

Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Tran

Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebi

meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementrian/Lem

Sibolga, 10 Juli 2013

Kuasa Pengguna Bar

SYAWALUDDIN, SH

NIP. 040046366


5/31

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

I. Pendahuluan

II. Dasar Hukum

III. Kebijakan Akuntansi BMN

3.1. Aset Tetap

3.1.1. Tanah

3.1.2. Gedung dan Bangunan

3.1.3.

Peralatan dan Mesin

3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan


6/31

DAFTAR ISI LAPORAN

MILIK NE

IV. Laporan BMN

4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara

4.2. Laporan Barang Milik Negara

4.2.1. Aset Tetap

4.2.2. Barang Persediaan

4.2.3.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca

V. Kendala dan Saran

5.1. Kendala

5.2. Saran

VI. Penutup

Lampiran


7/31

DAFTAR ISI LAPORAN

MILIK NE

E. Laporan Aset Tak Berwujud

F. Laporan Persediaan dan BA Opname Fisik

G. Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca

H. Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN dengan Keuangan

I. Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPKNL

J.

Laporan Kondisi Barang

K. Berita Acara IP


8/31

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan sat

dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk

berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Miadalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN

perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain bera

rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan a

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termas

dananya berasal dai APBN tertapi sudah diserahterimakan kepada Pem

2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dar

a. Perusahaan Perseroan, dan

b. Perusahaan Umum.

3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntasi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan

pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber da

dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta d

satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untu


9/31

PENDAHULUAN LAPORAN

MILIK NE

lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar m

Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hu

bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Ase

wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam cata

keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang

meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irig

Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berup

tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasu

aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyataka

pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instans

Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain.

pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Angga

Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa

melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Mili

BMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi ba

secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawa

Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertang

memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang.

k l b k f k d


10/31

PENDAHULUAN LAPORAN

MILIK NE

dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti a

perundang-undangan.

b. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambung

peraturan yang berlaku.

c. Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi

menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akunta

d. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratu

informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.

e. Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang se

f. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yan

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari te

Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang

Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yan

Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.


11/31

DASAR HUKUM LAPORAN

MILIK NE

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Ne

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang S

Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelo

Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Pera

Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pem

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapora

Kinerja Instansi Pemerintah;

7. KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 te

Kedua atas Keputusan Presiden nomor 42 Tahun 2002 t

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK


12/31

DASAR HUKUM LAPORAN

MILIK NE

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kode

Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Pena

Milik Negara;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/

Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lem

14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/05

28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permoho

Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Per

07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Nega

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

16. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2

Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Pen

Keuangan Pemerintah Pusat.

17. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Per

Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tah

Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.


13/31

KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN LAPORAN

MILIK NE

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN)

pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemer

Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomo

tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan

2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusa

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan te

dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat b

Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Ba

(BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN

perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tuj

maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlak

ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golo

tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera di

untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelap

memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.


14/31


MILIK NE

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaa

digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN m

pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelap

Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan

pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah d

siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi p

negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indon

hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian

hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara te

Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN


15/31


MILIK NE

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan

elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya sign

manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap

Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat

Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio

Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, A

Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi,

Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat

Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan ya

pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi s

yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembat

Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelom

kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan;

Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan opera


16/31


MILIK NE

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedan

pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pela

Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedun

jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang pro

dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu te

selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di ne

tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Berseja

kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset

adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-te

(archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of a

karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari

Bersejarah,

a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tida

penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan ha

b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau memb

pelepasannya untuk dijual;

c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus mening


17/31


MILIK NE

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau pe

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerin

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam

kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli da

digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor,

pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang be

komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan unt

suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pit

bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan

diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman u

diserahkan kepada masyarakat.


18/31

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA LAPORAN

MILIK NE

IV. LAPORAN BMN

4 PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN)

dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKP

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Aku

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian da

menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang

yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan

Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi S

UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi Barang Persedia

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan

Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM,

perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut b

Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasu

kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagia

mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN pe

Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dil

dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat H


19/31


MILIK NE

VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun s

satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, y

BMN, sehingga proses penyamaan data dilakukan secara Otomatis. Prose

dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ketingkat Peng

tingkat Kementrian/Lembaga.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Tahunan Barang Milik Negara UAKPBPengadilan Negeri Si

tahun _2013 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Ba

(BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN

2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadi

adalah sebesarRp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

NAMA ASET NILAI RU

Persediaan

Tanah

Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan


20/31


MILIK NE

Peningkatan pencatatan nilai BMN padaPengadilan Negeri Sibolga

2013 secara keseluruhan mencapai Rp. 0,00. Berikut tabel dan grafik

BMN semester I tahun _2013 dengan II tahun _2012.

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI SIBO

SEMESTER I TAHUN _2013 DAN SEMESTER II TAHUN _ 2012

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTAB

NAMA ASET SEMESTER I TA _2013 SEMES

Persediaan Rp. 0,00

Tanah Rp.0,00

Peralatan dan Mesin Rp.0,00

Gedung dan Bangunan Rp. 0,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp. 0,00

Aset Tetap Lainnya Rp. 0,00

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp. 0,00

Aset tak Berwujud Rp. 0,00

Aset Lainnya Rp. 0,00

Ekstrakomptabel Rp. 0,00


21/31


MILIK NE

4.2.1. ASET TETAP

a. Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Negeri Sibolga semester I

mengalami perubahan nilai.

TA 201

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Aset Lainnya

R u p i a h

Aset Lainnya

TA 2012 0,00

TA 2012 0,00


22/31


MILIK NE

e.

Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Sibolga seme

tidak mengalami perubahan nilai.

f. Nilai Aset tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Sibolga semes

tidak mengalami perubahan nilai.

g. Nilai Aset Lainnya pada Pengadilan Negeri Sibolga semester I

mengalami perubahan nilai.

4.2.3. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Negeri Sibolga semester I tahun _201

perubahan nilai.

TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI S


PERSEDIAAN SEMESTER I TA 2013 SEM

Barang Konsumsi 0,00

Amunisi 0,00

Bahan Untuk Pemeliharaan 0,00

Suku Cadang 0,00

Pita Cukai, Materai dan Leges 0,00

Aset Tetap atau Persediaan untuk

dijual atau diserahkan kepada

masyarakat

0,00

Bahan Baku 0,00


23/31


MILIK NE

4.2.3 KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Negeri Sibolga seme

tidak mengalami perubahan nilai..

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPBPengadilan Negeri Sibolga Semester I Tah

keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Neg

Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Negeri

Tahun _2013.

TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEG


NAMA ASET UAKPA

Persediaan Rp. 0,00

Tanah Rp.0,00

Peralatan dan Mesin Rp.0,00

Gedung dan Bangunan Rp. 0,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp. 0,00

Aset Tetap Lainnya Rp. 0,00


24/31

V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

5.2. SARAN


25/31

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam Laporan Tahunan Barang Milik Negara

Sibolga Semester I tahun _2013 sudah dilakukan verifikasi data, se

membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkama

Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di ti

Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan

keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuanlebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga predikat Wajar Den

(WDP) yang masih diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) a

Keuangan Kementeriam Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 bisa

tahun 2012 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan secara

meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Sep

Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkam

Pengadilan di Bawahnya.


26/31

2

-t

z

l-

z

H

t-

z

a

L

-t

-

F

e

n

E

^

L

o

:\

{

\o

tJ

(J)

z

t-

z

z

U)

-

VY

?

z

z

z

:

= _E

t-

lD.=-

:-t-

f f f iFee

226

tJ HFC

o

d' z

6X

HVt

H

f i3

2U

F.i

P

z

eqH

,

Ee r

2v t

:>

zx

\] E

em


27/31

z

-l

rn

z

Fl

-

z

-

z

-

(1

;

P

l-

tr

-l

n

:

:s

t)

S

\o\o

t'.,)

(,)

z

r

z

z

H

q.l

a

E

t-

r

F9

-H

z

o2

z

; d*D

\ ' IZ

=

aA a

>.^-3x

:CJPxjC

2=?Xh

H#ac>

lix3=

(F=:Z

2-g=?

r.J

== =

o

:- 7

eJnz

HO

F-

z: i

AJ

Lrl

P

z

a

A EE'q

3E

b, Eer

;

":

@+

Ao

m{

E-B

x

(/t o

Pr n

:>

zx

\J

FU

Qfi

:

-l

n

P

x

z

z

o

(,

(-

H

U)

nrn

5

n

H

E

z

c)

(,

2>

>x

7F v

NH

9r o

3u<

xF>

z


28/31

; -nn

33F

Fi t

cE^

a'd' '

F7

)-

t;

gr

l,

:-

z

=

=

=

-

n

^

h

'c

I

:

:tr

z

L

=

z

z

(r)

-

HJ

P

,F7E

2i ; .9

oz 2

F7w

z=>

r mtsF

h EN?

t4

(A

l) U)

2-*32

EPTiX

RgEH5;

Y=^F=

7fiPv2

2-928

N)

Ro C

=

447

*JA

wPi

>>F

20X-

2?Z

OErr l

-/

@z

H

r

x ri

g

P3

E

a-'.

r

@+

H.:

o

6a

-l

^

t

Fl

n

=

t

n

A

II]

n

z

z

|r

o

v)

I

(/)

7

:

7

;r

.#

z

I

t l

t l

t l

tl

tl

=

r- >

}

tl

t l

t l

(A

-l

5

x

e

z

-l

-l

CA

bc2

2>

c=

>x

Fv

NH

9F

z

E

o\

,(

c

1

E

a

l|'

-i

3

(1

F

a

{

z

F

E

6

x

z

*l

-

(A

n

z

I

1l

ti

\o

z

F

X

c

z

'l

E

U'

ca

:>

zx

tsH

z

L


29/31

Fi

z

t-

z

lrj

r

z

(t)

t4

3

L

E

(1

F

n

;

(,|

b

a

-

S

\o

\o

NJ

(,)

H

z

t

z

z

F

a

H

t-

t.

F9

-v

z

oz

uw

z

; dwL

d

7> ^

t/anu)

2-frE4

D9;6F

iBswr

XHNAE

E=5FF

8

Ff;g

6

X*>

H( n

NA

2E

J

(fJ

P

z

x r - .1

FEE

-J@

irr

ggf

: . . . . .

r

tD +

E9

E.B

x

ar @

t

rz

:>

zx

\? E

O H

Hi-

n

F

1

-

a

n

z

z

o

a

v)

F

7t

rr'

F

n

z

o

XEF

z


30/31

sxx

a- l>

e93

>5E

=-:>

F::=

'_QZ

qt l la\

- l 'E ' '

ztr

t'

Po

z

H

F

z

(1

n

H

;

:-

-J

b

\o

t)

H

z

-

z

z

o

t-

t

F /

ts v

z

az,

z

'HP

E FIE

-

adlu)

2

-*14

P'i i

^RCn '

iz tocur

EHNHE

ET

eA

tr trCC

3

6u3

(,)nP

H( n

F-

EU

4'l

AJ

(rl

P

z

7rt).

l

t-i i.

,,/"

,l"f

,/f a

E$E

r

Eg l

. . . . . .

r

t +

Ao

-l

'.1

E-8

(h@

fI]

z

b.J

n

z

z

c)

(t)

u)

^

-

n

z

E x

gu


31/31

xF,>

sxx

rri>

893

ts58

H-:>

FV'J

>f,: l

eH ^

F6 s

z

H

F

z

t4

z

n

-

b

b

-J

b

\o

\o

l.J

=

z

Y

z

z

H

(/)

-

F

F9

-

9xZ

>OEtr

zz >

, aAF

E FAD

V

rl :SO

7 EfrQV

2HsFE

xi ;dl '>

hENRE

2:gge

r.J FAC

;

XFF

wF H

FZ A

2U

aF j

F

z

a Ed

gdE

. . ' , ' .

-

D+

*e

E-8

x

a@

n

z

z

F

a

a

U)

C

7(

7\

5

i

z

o

z

:.

>F

77,

E ^

\] C/)

9H

33

F<

ZF

b.J

E

3r a

Laporan Bmn Semester

Documents

Transcript of Laporan Bmn Semester