I. PENDAHULUAN

1.1 RasionalMelalui studi ini diharapkan diperoleh rekomendasi kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan guru di masa mendatang dalam merencanakan dan menetapkan kebutuhan, serta alternatif pola rekrutmen guru dan distribusi guru yang sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi tersebut diperlukan karena guru sebagai bagian instrumental input memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional di setiap satuan pendidikan perlu dipenuhi dengan jumlah dan mutu guru yang memadahi. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik yang diperlukan guna menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata. Berbagai pola rekrutmen guru telah diterapkan guna mengatasi kekurangan guru, seperti rekrutmen guru Inpres, ikatan dinas, guru bantu, dan pola rekrutmen guru biasa. Kendati pemerintah dan pemerintah daerah telah berupaya memenuhi kebutuhan guru, hingga saat ini jumlah guru secara nasional masih mengalami kekurangan. Pada tahun 2006 total kebutuhan guru diperkirakan sebanyak 218.838 orang. Kebutuhan yang paling banyak adalah untuk satuan pendidikan SD sebanyak 107.461 orang (49,11 persen) dan yang paling sedikit TK sebanyak 1.340 orang (0,61 persen). Tantangan semakin tidak ringan, manakala pemerintah dan pemerintah daerah saat ini sedang melaksanakan program peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru yang ditargetkan selesai pada 10 tahun ke depan. Bersamaan dengan itu, pemenuhan kebutuhan guru mendesak dipenuhi untuk tahun-tahun mendatang sesuai tuntutan UU No. 14 Tahun 2004

Tentang Guru dan Dosen; yakni memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4, kompetensi guru, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pola rekrutmen guru juga perlu mempertimbangkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberi otonomi kabupaten/kota dalam pengangkatan dan penempatan guru.

1.2 MetodologiJenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif research dengan pendekatan kualitatif, penentuan sampel secara purposif, mempertimbangkan sosio georafis. Ditentukan 20 provinsi, 5 (lima) di Jawa dan 15 di luar Jawa. Di Jawa adalah provinsi Jatim, Jateng, DKI Jakarta, DI.Yogyakarta, dan Jabar; sedangkan luar Jawa adalah Sumut, Sumsel, Sumbar, Riau, Bengkulu, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Sulut, Sulsel, Sulteng, Bali, NTB, dan NTT. Di setiap provinsi dipilih satu kota di ibu kota provinsi/ kabupaten. Sumber data studi ini adalah pejabat BKN, Menpan, Depdiknas (Biro Kepegawaian), Dinas Pendidikan Provinsi, BKD Provinsi, LPMP, Dinas Kota dan Kabupaten, dan BKD Kota/ Kabupaten. Data dan informasi diperoleh melalui FGD dan Daftar Isian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengorganisasikan, mengklasifikasikan, mengkategorikan, dan membandingkan secara komparatif keragaman kebutuhan, rekrutmen, dan distribusi guru. Data kuantitatif didayagunakan untuk menghitung kebutuhan guru, termasuk guru yang akan pensiun sampai dengan tahun 2015.

II.II. Hasil Studiasil Studi

2.12.1 Kebutuhan Dan Prediksi KebutuhanKebutuhan Dan Prediksi Kebutuhan GuruGuruBerdasarkan jumlah guru dan siswa

1

yang ada, maka jumlah guru di Indonesia saat ini secara kuantitas sebenarnya telah mencukupi. Tanpa memperhatikan distribusi murid di suatu daerah dan sekolah, serta jarak antar sekolah; secara nasional rasio siswa/guru masih rendah. Pada jenjang pendidikan dasar rata-rata sekitar 20, dan jenjang pendidikan menengah sebesar 14. Kekurangan guru di tingkat sekolah terjadi karena sebaran guru di Indonesia tidak merata. Distribusi guru yang tidak merata menyebabkan sekolah mengalami kekurangan guru. Secara nasional masih terjadi kekurangan guru sebanyak 218.838 orang atau sekitar 10% dari guru yang ada saat ini (Dirjen PMPTK 2006). Dari seluruh kekurangan guru yang ada, paling banyak berada di satuan pendidikan SD sekitar 49% dan berikutnya guru di satuan pendidikan SMP sebanyak 31%. Sedangkan besarnya kenaikan kekurangan guru antar tahun rata-rata sekitar 17%.Pemenuhan kebutuhan guru perlu mempertimbangkan guru yang akan pensiun yang cenderung mengalami kenaikan. Hasil perhitungan pensiunHasil perhitungan pensiun guru yang bersumber dari data individualguru yang bersumber dari data individual guru di BKN, menunjukkan bahwa guruguru di BKN, menunjukkan bahwa guru yang akan pensiun dari tahun 2006yang akan pensiun dari tahun 2006 sampai dengan 2015 menunjukkan sampai dengan 2015 menunjukkan trendtrend yang semakin besar, rata-rata 25,34%yang semakin besar, rata-rata 25,34% per tahun. Pada tahun 2006 seluruhper tahun. Pada tahun 2006 seluruh guru yang akan pensiun adalah 9.265guru yang akan pensiun adalah 9.265 orang, dan pada tahun 2015 mengalamiorang, dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 42.181 orang.kenaikan menjadi 42.181 orang. Pensiunan guru SD perlu mendapatkanPensiunan guru SD perlu mendapatkan perhatian yang serius karena jumlahperhatian yang serius karena jumlah guru SD yang akan pensiun dari tahunguru SD yang akan pensiun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 cukup2006 sampai dengan tahun 2015 cukup besar dengan kecenderungan besar dengan kecenderungan (trend)(trend) yang relatif konsisten semakin besar,yang relatif konsisten semakin besar, rata-rata 28,78% per tahun. Pada Tahunrata-rata 28,78% per tahun. Pada Tahun 2006 guru SD yang akan pensiun2006 guru SD yang akan pensiun berjumlah 6.370 orang dan pada tahunberjumlah 6.370 orang dan pada tahun 2015 naik menjadi 31.531 orang. Puncak2015 naik menjadi 31.531 orang. Puncak guru SD yang akan pensiun terjadi padaguru SD yang akan pensiun terjadi pada tahun 2012 yang mencapai 36.096 orangtahun 2012 yang mencapai 36.096 orang yang diperkirakan berasal dari guru yangyang diperkirakan berasal dari guru yang diangkat melalui program INPRES.diangkat melalui program INPRES.

1978/1979 seluruhnya berjumlah 206.000 orang. Jika tidak segera diambil langkah strategis, kekurangan guru tersebut semakin lama semakin mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan guru.Proyeksi kebutuhan guru tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 (menurut Pusat Data dan Informatika Balitbang Depdiknas) yang didasarkan data jumlah guru yang ada pada tahun 2004, prediksi jumlah siswa/rombongan belajar, jumlah dan jenis mata pelajaran menurut Kurikulum 1994; menunjukkan bahwa Proyeksi Kebutuhan Guru Kelas, Guru Agama, Guru Penjaskes, dan Kepala Sekolah di satuan pendidikan SD pada tahun 2006 adalah 1.388.735; dan untuk Kebutuhan Guru Mata Pelajaran dan Kepala Sekolah di satuan pendidikan SMP sebanyak 388.610; serta SMA 151.158 orang; Sedangkan Kebutuhan Guru Kelas, Guru Agama, Guru Penjaskes, dan Kepala Sekolah di satuan pendidikan SD pada tahun 2015 meningkat menjadi 1.650.391; guru mata pelajaran, serta Kepala Sekolah di SMP 602.617, dan SMA 279.940. Secara keseluruhan setiap tahun kebutuhan guru dan kepala sekolah di Satuan Pendidikan SD mengalami kenaikan kebutuhan rata-rata sekitar 2,1%; sedangkan di SMP 5,9%, dan SMA 9,8% dengan kebutuhan guru jenis mata pelajaran yang bervariasi. Proyeksi Kebutuhan Guru Kelas, Guru Agama, Guru Penjaskes di satuan pendidikan SD; serta guru mata pelajaran di SMP dan SMA perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam pemenuhan kebutuhan guru.Dalam hal prediksi, diketahui bahwa Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) serta LPMP belum seluruhnya memprediksi kebutuhan guru dalam jangka panjang yang diperlukan guna mengantisipasi kebutuhan guru. Hal ini disebabkan antara lain prediksi guru dinilai belum mendesak, dan belum ada ketentuan yang baku untuk melakukan perhitungan prediksi guru, baik dalam cara

2

menghitung, maupun jangka waktu prediksi. Bagi Pemda yang sudah memprediksi kebutuhan guru jangka panjang, umumnya menggunakan metode yang berbeda-beda, sesuai dengan cara pandang dan kebutuhan masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Dalam menyusun prediksi kebutuhan guru tersebut, sebagian besar Pemda hanya menggunakan satu variabel, misalnya jumlah guru yang pensiun, penambahan guru setiap tahun sebesar 10%. Walaupun demikian, terdapat perbedaan dalam mempersepsikan kebutuhan guru antara lain tentang: (i) pemahaman kebutuhan guru pada tahun tertentu adalah jumlah guru yang pensiun pada tahun sebelumnya; dan (ii) kebutuhan guru pada tahun tertentu merupakan akumulasi dari jumlah guru yang pensiun dari tahun-tahun sebelumnya. Perencanaan Kebutuhan dan Formasi guruDasar pertimbangan yang digunakan dalam perencanaan kebutuhan guru tahunan ternyata bervariasi pada setiap daerah. Beberapa daerah menggunakan Kepmeniknas No: 025/O/1995 yang menjadi dasar penghitungan angka kredit guru dan Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Pemerataan tahun 2005 yang pembaginya 18 jam/minggu, dan daerah lain menggunakan Kepmenpan/75/M.PAN/2004, Kepmendiknas No: 03586/0/1993 Jo Kepmendikbud No:055/U/ 1994 yang pembaginya 24 jam per minggu.

Penentuan formasi guru PNS dilakukan atas dasar dua hal, yaitu jumlah guru PNS yang diperlukan, dan kemampuan pemerintah untuk menyediakan biaya bagi pengangkatan guru PNS. Jumlah guru yang diajukan oleh MenPan didasarkan atas rekomendasi dari BKN. BKN menghitung jumlah guru yang diperlukan secara nasional dengan menjumlah usulan kebutuhan guru PNS

oleh masing-masing pemerintah kab/kota. Namun, dasar perhitungan yang digunakan oleh BKN dilakukan dengan berpedoman bahwa satu guru mata pelajaran bertugas selama 24 jam mengajar per minggu. Sementara itu beberapa kab/kota menggunakan pedoman satu guru mengajar 18 jam per minggu. Disisi lain, Ditjen Anggaran mengajukan angka tentang jumlah guru PNS yang akan diangkat berdasarkan kemampuan keuangan negara untuk mengangkat PNS secara nasional. Dari jumlah kemampuan pemerintah untuk mengangkat PNS, secara keseluruhan ini, kemudian ditentukan proporsi untuk formasi guru PNS. Mengingat adanya dua dasar penetapan formasi guru PNS yang akan diangkat maka wajar apabila selalu terjadi perbedaan. Perbedaan itu terutama terjadi ketika sedang ada kebutuhan guru secara besar-besaran, adanya pembukaan program kurikulum baru, atau karena akumulasi kebutuhan yang tidak terpenuhi pada tahun-tahun sebelumnya, sementara kemampuan keuangan negara kecil.

Dengan mengansumsikan bahwa penghitungan kebutuhan guru PNS oleh pemerintah kab/kota adalah benar, maka tampak bahwa selama ini terjadi kesenjangan yang besar antara jumlah formasi guru untuk masing-masing kab/kota yang ditetapkan oleh MenPan. Secara nasional, formasi guru yang ditetapkan/disetujui Menpan masih rendah, misalnya pada tahun 2004 rata-rata hanya mencapai 22,98 % dari usulan pemerintah kota/kabupaten. Di kota/kabupaten sampel, pada tahun 2004 formasinya hanya sebesar 17,9% dari usulan. Sedangkan pada tahun 2005 pemenuhan usulan formasi guru secara nasional mengalami kenaikan 12,77% sehingga menjadi 35,75%.

2.22.2 Rekrutmen GuruRekrutmen GuruTerdapat berbagai pola rekrutmen guru yang pernah dilakukan oleh pemerintah,

3

antara lain: (i) Pola Rekrutmen Guru Inpres yang didasarkan pada Instruksi Presiden dan pengangkatan guru yang disiapkan melalui Kursus Guru Kilat (KGK), (ii) Rekrutmen guru ikatan Dinas, (iii) Rekrutmen guru sistem kontrak (guru bantu) dan (iv) Rekrutmen guru biasa. Perekrutan guru melalui pola Inpres ditujukan untuk merekrut guru secara massal guna memenuhi kekurangan guru dan mengisi sekolah yang sedang dibangun secara besar-besaran. Guru ikatan dinas ditujukan terutama untuk memenuhi guru yang berkualitas, dalam jumlah kecil dan diperuntukkan memenuhi guru mata pelajaran langka. Guru kontrak yang kemudian dikenal dengan guru bantu ditujukan untuk menanggulangi kekurangan guru pada satuan pendidikan TK, SD, SLB, SLTP, SMU dan SMK, pada sekolah negeri dan swasta. Sedangkan guru biasa ditujukan untuk mengisi formasi yang sesuai penetapan MenPan. Pola rekrutmen Guru Inpres, Ikatan Dinas dan guru Bantu dikelola secara terpusat, oleh pemerintah pusat, sedangkan rekrutmen guru yang dilaksanakan saat ini (rekrutmen biasa) dikelola secara otonom oleh Pemda Kabupaten/ Kota menggunakan pedoman dan rambu-rambu yang disusun oleh pemerintah pusat. Berbagai pola tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan baik dari segi tujuan, pengelolaan, maupun mutu rekrutmen. Aspek positif pola rekrutmen yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah dapat didayagunakan untuk merekrut guru saat ini dan di masa mendatang dengan menyesuaikan tuntutan kebutuhan saat ini dan amanat undang-undang, terutama persyaratan menjadi guru yang diamanatkan UU no. 14 tahun 2004 tentang Guru dan Dosen.

2.32.3 DistribusiDistribusiTerjadi penempatan guru yang tidakTerjadi penempatan guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pemerintah kota/ kabupaten Pemerintah kota/ kabupaten mengalamimengalami kesulitan dalam menempatkan guru dikesulitan dalam menempatkan guru di

daerah khusus (daerah terpencil, perbatasan,daerah khusus (daerah terpencil, perbatasan, dan daerah konflik); karena jarangdan daerah konflik); karena jarang berkesempatan Diklat, tersendatnya gaji,berkesempatan Diklat, tersendatnya gaji, tidak ada insentif/ biaya tempat tinggal, sertatidak ada insentif/ biaya tempat tinggal, serta fasilitas lain yang membuat betah. Dalamfasilitas lain yang membuat betah. Dalam pada itu, rpada itu, redistribusi guru antar kab/kota sulit dilaksanakan karena kewenangan Pusat (Depdiknas) tidak ada dan mahalnya biaya perpindahan guru. Oleh sebab itu, sampai saat ini lingkup provinsi, kab/kota dan sekolah masih tetap mengalami kekurangan guru. Guru yang ada dalam satu kabupaten/kota pun yang pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah kab/kota masih sulit dilakukan karena berbagai alasan, antara lain mengikuti tugas suami dan adanya intervensi oknum pejabat daerah (KKN).SIMPULAN DANSIMPULAN DAN REKOMENDASIREKOMENDASI

Berdasarkan hasil studi disimpulkanBerdasarkan hasil studi disimpulkan bahwa terjadi keragaman dalambahwa terjadi keragaman dalam perhitungan perencanaan kebutuhanperhitungan perencanaan kebutuhan guru di berbagai pemerintahguru di berbagai pemerintah kota/kabupaten karena menggunakankota/kabupaten karena menggunakan acuan yang beragam. Secara nasionalacuan yang beragam. Secara nasional jumlah guru sudah cukup memadahi,jumlah guru sudah cukup memadahi, namun kebutuhan guru kelas dan bidangnamun kebutuhan guru kelas dan bidang studi pada tingkat sekolah (satuanstudi pada tingkat sekolah (satuan pendidikan) mengalami kekurangan,pendidikan) mengalami kekurangan, oleh karena distribusi di setiap kab/kotaoleh karena distribusi di setiap kab/kota tidak merata. Pemenuhan gurutidak merata. Pemenuhan guru mendesak dilakukan, mengingat jumlahmendesak dilakukan, mengingat jumlah guru yang akan pensiun dari tahun 2006guru yang akan pensiun dari tahun 2006 s.d 2015 cenderung meningkat. Prioritass.d 2015 cenderung meningkat. Prioritas diarahkan pada satuan pendidikan SDdiarahkan pada satuan pendidikan SD karena terjadi gelombang guru pensiunkarena terjadi gelombang guru pensiun yang besar pada tahun-tahunyang besar pada tahun-tahun mendatang, yang mencapai puncaknyamendatang, yang mencapai puncaknya pada tahun 2012 sebesar pada tahun 2012 sebesar 36.096 orang36.096 orang pensiun yang diperkirakan berasal daripensiun yang diperkirakan berasal dari guru yang diangkat melalui programguru yang diangkat melalui program INPRES. INPRES. Dari simpulan tersebut disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

3.3.1 Perlu dilakukan Perencanaan Kebutuhan1 Perlu dilakukan Perencanaan Kebutuhan guru yang terkoordinir, menggunakanguru yang terkoordinir, menggunakan dasar perhitungan yang seragam. Setiapdasar perhitungan yang seragam. Setiap Daerah hendaknya menyusunDaerah hendaknya menyusun Perencanaan Kebutuhan danPerencanaan Kebutuhan dan

4

Pemenuhan Guru Sampai Tahun 2015.Pemenuhan Guru Sampai Tahun 2015. Di tingkat nasional dikoordinir oleh DirjenDi tingkat nasional dikoordinir oleh Dirjen Mutendik, mendayagunakan LPMP. DiMutendik, mendayagunakan LPMP. Di setiap satuan pendidikan, dan instansisetiap satuan pendidikan, dan instansi terkait perlu menggunakan dasar/rumusterkait perlu menggunakan dasar/rumus perhitungan kebutuhan guru yang benarperhitungan kebutuhan guru yang benar dan legal (Keputusan Menpan no.dan legal (Keputusan Menpan no. Kep/75/M.PAN/2004) danKep/75/M.PAN/2004) dan mengantisipasi diberlakukannya PPmengantisipasi diberlakukannya PP tentang guru, khususnya berkaitantentang guru, khususnya berkaitan dengan beban mengajar guru. dengan beban mengajar guru.

3.2 3.2 Dalam kaitannya dengan FormasiDalam kaitannya dengan Formasi GuruGuru

Dalam Dalam upaya Pemenuhan Kebutuhan Guru;upaya Pemenuhan Kebutuhan Guru;

Mendiknas perlu berkoordinasi denganMendiknas perlu berkoordinasi dengan Menpan, Menkeu dan DPR RI untukMenpan, Menkeu dan DPR RI untuk memprioritaskan Formasi Guru dalammemprioritaskan Formasi Guru dalam rangka menambah alokasi dana untukrangka menambah alokasi dana untuk Formasi Guru. Formasi Guru. Sumber dana PAD: alternatif untukSumber dana PAD: alternatif untuk meningkatkan jumlah formasi guru PNSmeningkatkan jumlah formasi guru PNS dapat diupayakan melalui dana yangdapat diupayakan melalui dana yang bersumber dari daerah (PAD) olehbersumber dari daerah (PAD) oleh Bupati/walikota yang nantinya menjadiBupati/walikota yang nantinya menjadi model “guru daerah” . model “guru daerah” .

3.33.3 Alternatif Rekrutmen guru dapat ditemuh Alternatif Rekrutmen guru dapat ditemuh .melalui berbagai pola, antara lain 1).melalui berbagai pola, antara lain 1) Guru Ikatan Dinas (Berasrama dan TidakGuru Ikatan Dinas (Berasrama dan Tidak Berasrama) guru berkualitas, bidangBerasrama) guru berkualitas, bidang studi langka, khusus ; SMA, Dpl, S1/D4studi langka, khusus ; SMA, Dpl, S1/D4 diikutkan Sertifikasi 2) Pola Biasa: S1/D4diikutkan Sertifikasi 2) Pola Biasa: S1/D4 diikutkan Sertifikasi; 3) Pola Rekrutmendiikutkan Sertifikasi; 3) Pola Rekrutmen GTT: Oleh Sekolah, S1/ D4 danGTT: Oleh Sekolah, S1/ D4 dan kesempatan sertifikasi, didasarkan UUkesempatan sertifikasi, didasarkan UU No. 14 Tahun 2004 Tentang Guru danNo. 14 Tahun 2004 Tentang Guru dan kewenangan menurut UU No. 32 Tahunkewenangan menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang kewenangan Pemerintah2004 tentang kewenangan Pemerintah dan Pemda.dan Pemda.

3.43.4 Dalam hal distribusi, p Dalam hal distribusi, pemerintah kota/kab hendaknya melakukanemerintah kota/kab hendaknya melakukan

Pendistribusian guru sesuaiPendistribusian guru sesuai perencanaan kebutuhan sekolah.perencanaan kebutuhan sekolah. Penempatan calon untuk daerah khusus,Penempatan calon untuk daerah khusus, perlu pendekatan khusus (misalnyaperlu pendekatan khusus (misalnya ikatan dinas) batas waktu, insentif,ikatan dinas) batas waktu, insentif, akomodasi perumahan, kemudahanakomodasi perumahan, kemudahan terima penghasilan, jaminan kesehatan,terima penghasilan, jaminan kesehatan,

dan memerikan kesempatan untukdan memerikan kesempatan untuk belajar/ pendidikan. Bupati/ Walikotabelajar/ pendidikan. Bupati/ Walikota perlu mengambil kebijakan untukperlu mengambil kebijakan untuk menetapkan pola rekrutmen untukmenetapkan pola rekrutmen untuk daerah khusus agar semua wargadaerah khusus agar semua warga terlayani pendidikan. terlayani pendidikan. Upaya redistribusi guru oleh pemerintah daerah (Dinas Pendidikan Kota/Kab) perlu dilakukan mengingat terjadi kecenderungan kelebihan guru di daerah pusat perkotaan, sedangkan di daerah pinggiran kurang dengan memberikan insentif dan kemudahan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. 1979. Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman. Jakarta: Balitbang Depdikbud.

Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional tahun 2002 tentang Pedoman Pengadaan/Rekrutmen Guru

C.E. Beeby. 1981. Pendidikan di Indonesia, Penilaian dan Perencanaan. Jakarta: LP3ES.

DepartemenPendidikan Nasional, 2003, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Depdiknas, Jakarta.

Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2003, Tentang Pedoman pelaksanaan program guru Bantu

Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional,Tentang Pedoman Umum Program Guru Bantu

Fasli Djalal, 2006, Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Implementasi UU Nomor 114 Tahun 2005 Guru

5

dan Dosen, Makalah disajikan pada Konfrensi Pusat III PGRI Masa Bakti XIX/2006 Pada Tanggal 23 Maret 2006 di Jakarta.

http//www.bkn.go.id/perundangan/perpu/kepmenpan110M.PAN2005.htm. Supriyadi,1998

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/U/2001 Tentang Pedoman Pengangkatan Guru

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomer: KEP/75/M.PAN/2004 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negara Sipil

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2004 tanggal 15 September 2004 tentang perencanaan dan persiapan penerimaan Calon PNS; pelaksanaan pengadaan Calon PNS; dan pengawasan dan pengendalian Calon PNS

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional republik Indonesia Nomor 034/U/2003 Tanggal 26 Maret 2003 Tentang Guru Bantu

Keputusan MenPan Nomor kep/75/M.Pan/2004 tentang pedoman perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan formasi PNS

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0409/U/1993 Tentang pedoman pemberian tunjangan ikatan dinas kepada mahasiswa perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2005 tanggal 16 Nopember 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005

Kompas, 10 Oktober 2002, Terkatung-katung nasib ratusan calon guru_______, 2005, Undang-undang Nomor 14

Tahun 2005 Tentang Undang-undang Guru dan Dosen, Depdiknas, Jakarta.

_______, 2005, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Depdiknas, Jakarta.

_______, 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Depdiknas, Jakarta.

_______, 2003, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional., Depdiknas, Jakarta.

_______, 2004, Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Depdiknas, Jakarta.

_______, 2005, Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional, MPPNJP, Depdiknas, Jakarta.

Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2005, Tentang Analisis Kebijakan Perumusan masalah guru Bantu ( sebuah usulan kebijakan)

Suara Merdeka, 5 April 2004

Tirtaraharja dan Sula.2000.Pengantar Pendidikan.PT Rineka Cipta,Jakarta.

6