LAPORAN INTERIM - sda.pu.go.idsda.pu.go.id/tkpsda/citanduy/uploads/berita/files/07_ 13_ 14...1....

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

W I L A Y A H S U N G A I C I T A N D U Y

(TKPSDA – WS CITANDUY) Sekretariat : Jl.Prof.Dr.Ir.H.Sutami No.1 Telp: (0265) 741051 Fax. (0265) 741302 Kode Pos 46300 BANJAR–JAWA BARAT, Email : [email protected]

LAPORAN INTERIM


WILAYAH SUNGAI CITANDUY

(TKPSDA WS CITANDUY)

TAHUN ANGGARAN 2013

JULI 2013

mailto:[email protected]

DAFTAR ISI

1. DAFTAR ISI

2. DAFTAR LAMPIRAN

3. SURAT PENGANTAR

4. Risalah Sidang Komisi ke- 1 TKPSDA WS Citanduy Tahun

2013

Nomor : 07/RS/TKPSDA.WS.CIT/V/2013

5. Risalah Sidang Komisi ke- 2 TKPSDA WS Citanduy Tahun

2013

Nomor : 13/RS/TKPSDA.WS.CIT/VII/2013

6. SAMBUTAN – SAMBUTAN

7. DOKUMENTASI

DAFTAR LAMPIRAN

1. SUSUNAN ACARA

SIDANG KOMISI KE- 1 TKPSDA WS CITANDUY TAHUN 2013

2. LAMPIRAN DOKUMENTASI

KEGIATAN : SIDANG KOMISI KE- 1 TKPSDA WS CITANDUY TAHUN 2013

PURWOKERTO, 3 – 4 MEI 2013

3. BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KETUA DAN KETUA HARIAN

TKPSDA WS CITANDUY PERIODE TAHUN ANGGARAN 2012 KE PERIODE

TAHUN ANGGARAN 2013

No. : 05/BA/TKPSDA.WS.CIT/V/2013

4. BERITA ACARA PENGESAHAN LOGO TIM KOORDINASI PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CITANDUY

No. : 06/BA/TKPSDA.WS.CIT/V/2013



6. SUSUNAN ACARA


7. LAMPIRAN SKEMA ALOKASI AIR DI DAS CITANDUY

8. LAMPIRAN SKEMA RENCANA TATA TANAM GLOBAL (RTTG) TAHUN

2012/2013

9. LAMPIRAN DOKUMENTASI

KEGIATAN : SIDANG KOMISI KE- 2 TKPSDA WS CITANDUY TAHUN 2013

KUNINGAN, 27 – 28 JUNI 2013

10. BERITA ACARA REKOMENDASI PENETAPAN RENCANA ALOKASI AIR

GLOBAL, RENCANA ALOKASI AIR DETAIL (RAAG – RAAD) WILAYAH

SUNGAI CITANDUY TAHUN 2012 – 2013

Nomor : 12/BA/TKPSDA.WS.CIT/VI/2013






SURAT PENGANTAR Nomor : UM0111/TKPSDA.WS.CIT/VII/14

Kepada Yth.

Menteri Pekerjaan Umum

Di

JAKARTA

Perihal : Penyampaian Laporan Pertengahan Tahun (INTERIM) TKPSDA WS Citanduy

Sehubungan telah dilaksanakannya Sidang TKPSDA WS Citanduy sampai dengan bulan Juni

selama Tahun Anggaran 2013 sebanyak 2(dua) kali sidang, dengan ini kami sampaikan laporan

interim sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sidang tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Banjar, 31 Juli 2013 Kepala Sekretariat TKPSDA WS Citanduy

Baru Panjaitan, ST., MT NIP. 196401011998031005

Mengetahui:

Ketua TKPSDA WS Citanduy

Periode TA. 2013,

Herru Setiadhie, SH. Msi.

NIP. 196010141989031002

Ketua Harian TKPSDA WS Citanduy

Periode TA. 2013,

Dr. Ir. Supriyatno, MM Nip. 196006021986031005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum

2. Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan)

3. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan)

4. Direktur Bina Penatagunaan SDA, Kementerian PU

5. Kepala Subdit Kelembagaan, Direktorat Bina Penatagunaan SDA

6. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy

7. Arsip (Sekretariat TKPSDA WS Citanduy)





RISALAH SIDANG KOMISI KE- 1




TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 07/RS/TKPSDA.WS.CIT/V/2013

Pada hari Jumat dan Sabtu tanggal Tiga sampai dengan Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Purwokerto telah dilaksanakan Sidang Komisi ke- 1 Tim Koordinasi

Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy yang dipimpin oleh Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy Periode Tahun Anggaran 2013 dengan

tahapan sebagai berikut:

a. Jenis Sidang : Sidang Komisi ke- 1 TKPSDA WS Citanduy

b. Hari dan Tanggal Sidang : Jumat dan Sabtu, 3 – 4 Mei 2013

c. Tempat Sidang : Hotel Rosenda Baturraden - Purwokerto

d. Acara Sidang : - Pengesahan Logo

- Sosialisasi Sistem Informasi Hidrologi, Hidrogeologi, dan

Hidrometeorologi (SIH3)

- Sosialisasi Alokasi Air

- Serah Terima Jabatan Ketua dan Ketua Harian TKPSDA

WS Citanduy periode TA. 2012 ke periode TA. 2013

(Susunan Acara Sidang Komisi Ke- 1 TKPSDA WS Citanduy

Tahun Anggaran 2013 terlampir)

e. Waktu Pembukaan : Jumat, 3 Mei 2013 Pkl. 14.30 WIB

f. Waktu Penutupan Sidang : Sabtu, 4 Mei 2013 Pkl. 11.00 WIB

g. Pimpinan Sidang : 1. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Ketua TKPSDA

Wilayah Sungai Citanduy)

2. Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat (Ketua Harian

TKPSDA Wilayah Sungai Citanduy)

h. Jumlah Anggota TKPSDA : 42 orang (pemerintah 21 ; non pemerintah 21)

i. Notulen dan atau rekaman pembicaraan, sebagai berikut:


NOTULEN

SIDANG KOMISI KE- 1 TKPSDA WS CITANDUY

TAHUN 2013

Hari/Tanggal : Jum’at – Sabtu, 3 – 4 Mei 2013

Tempat : Hotel Rosenda, Baturraden – Purwokerto

I. PEMBUKAAN

1. Sambutan Laporan Acara

Pembicara : Baru Panjaitan, ST.,MT (Kepala Sekretariat TKPSDA WS Citanduy)

2. Sambutan Selamat Datang dari Bupati Banyumas

Pembicara : diwakili oleh Tjutjun Sunarti (Assisten Ekonomi Pembangunan, Setda

Kabupaten Banyumas)

3. Sambutan Kepala BBWS Citanduy

Pembicara : diwakili oleh Asep Nanang Supriatna, ST., M.Si (Kepala Satker PJPA BBWS

Citanduy)

4. Laporan dan Evaluasi Kegiatan TA. 2012 dan Pembukaan Acara dari Ketua/Ketua Harian

TKPSDA WS Citanduy

Pembicara : diwakili oleh Dr. Ir. Supriyatno, MM (Ketua Harian TKPSDA WS Citanduy)

5. Pengesahan Logo TKPSDA WS Citanduy (terlampir)

6. Pembacaan Do’a

Dipimpin oleh : Agus Mulyakin Bratawijaya, ST

II. PEMBAHASAN

A. Materi : Sosialisasi Sistem Informasi Hidrologi, Hidrogeologi, dan

Hidrometeorologi (SIH3)

Moderator : Sigit Irawan, ST., MT (Kabid Perencanaan dan Program)

Pokok – pokok pembahasan :

A.1. Narasumber : Ir. A. Tommy M. Sitompul, M. Eng., MASCE

1. Pengelola Sistem Informasi; jenis informasi dan penyelenggara SIH3 tertuang dalam PP

no.42 tahun 2008 pasal 110 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

2. Kondisi pengelolaan hidrologi sering terjadi tumpang tindih wilayah kerja

3. Koordinasi pelaksanaan pengelolaan hidrologi antar instansi ekstern maupun intern

tentang segala permasalahan yang seringkali terjadi sehingga menghasilkan output

rumusan pola kerjasama. Dasar hukum tertuang dalam UU no.7 tahun 2004 tentang

Sumber Daya Air pasal 18, dan PP no.42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya

Air pasal 45.

4. Implementasi yang memungkinkan adalah penyusunan MOU dan KSO Pengelolaan

Hidrologi.

5. Dasar Kebijakan Pengelolaan SIH3 adalah Perpres No. 88 Tahun 2012.

6. Dasar hukum Pengelolaan SIH3 yaitu UU No.7 tahun 2008 pasal 65 dan 68.

7. PP no. 42 tahun 2008 pasal 108 :

> Kesesuaian dan keterpaduan antar institusi pengelola data H3;

> Kemudahan Akses Informasi SDA Bagi Masyarakat;

> Keberlanjutan ketersediaan data & informasi SISDA.

8. 5 Kebijakan matriks rencana aksi :

1) pengembangan kelembagaan pengelolaan data dan informasi H3

2) peningkatan tata laksana pengelolaan data dan informasi H3

3) pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pengelolaan data dan

informasi H3

4) pembiayaan pengelolaan data dan informasi H3

5) peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan

informasi H3

9. Hal – hal yang perlu didiskusikan :

1) Penguatan koordinasi dan kolaborasi penyelenggara H3

2) Penguatan unit kerja yang ada di instansi pada tingkat pusat, provinsi,dan

kabupaten/kota yang sesuai dalam pengelolaan data dan informasi H3

3) Pemberdayaan institusi pengelola data dan informasi H3 dengan fungsi

clearinghouse, yang memiliki wewenang mengelola verifikasi dan validasi data

secara bersama.

A.2. Narasumber : Drs. Hariadi, M.Si

1. BMKG terkait didalam dua hal yaitu cuaca dan kegempaan

2. Hidrologi dalam BMKG terkait dalam Klimatologi

3. Prioritas dalam BMKG lebih ditekankan mengenai lingkungan hidup dan

pengelolaan bencana, yaitu diantaranya :

1) Perubahan iklim

2) Pengendalian Kerusakan Lingkungan

3) Sistem Peringatan Dini: Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini

Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan

seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013;

4) Penanggulangan bencana

4. Jaringan Pengamatan Cuaca BMKG :

Jaringan Radar C Band, total 27 radar, Range radar 150 km

Jaringan Automatic Weather Station (AWS), 157 lokasi

Jaringan Ground Satellite Receiver

Sistem pengumpulan dan penyebaran data curah hujan

5. Produk informasi hujan dan peringatan dini cuaca :

> Peta Prakiraan Hujan Bulanan

> Peta Prakiraan Potensi Banjir setiap Propinsi

> SMS Peringatan Dini

> Peringatan Dini 3 harian

> Peringatan Dini Badai Tropis

6. Faktor utama pengendali curah hujan di wilayah Indonesia :

> El Nino, wilayah Indonesia akan terlihat lebih kering.

> La lina, wilayah Indonesia cenderung basah

> IOD

> SST Indonesia

7. Fenomena ENSO diprediksi berada pada kondisi normal pada beberapa bulan ke depan

8. Indeks Dipole Mode diprediksi akan berada pada kondisi normal pada beberapa bulan ke

depan

9. SST perairan Indonesia diprediksi akan cenderung normal hingga hangat pada beberapa

bulan ke depan

10. Wilayah Jawa Barat cenderung pada kondisi hujan

11. Wilayah Jawa Tengah cenderung pada kondisi kering

A.3. Narasumber : Ir. Leonarda BA Ibnu Said, M. Eng

1. Apabila pengembangan DAS tidak terkendali maka akan terjadi hal – hal :

Peresapan air berkurang

Muka air tanah turun

Mata air kering

Terjadi intrusi air laut

2. Pendayagunaan lahan dan air, serta pengolahan tanah berpengaruh terhadap kuantitas

dan kualitas

3. Dasar hukum sistem informasi SDA dan Komunikasi Publik :

• UU No. 7 th 2004 tentang Sumber Daya Air

• UU No. 14 th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

• UU No. 31 th 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

• PP No. 42 th 2008 tentang Pengelolaan SDA

• PP No. 43 th 2008 Tentang Air Tanah

• Peraturan Presiden RI No. 33 /2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA

• Peraturan Presiden RI No. 88 / 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan SIH3

• Kepmen PU No. 156/KPTS/M/2011 tentang Penetapan dan Penunjukan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian PU

• Kempen PU No. 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi

dilingkungan Kementerian PU

4. Informasi kondisi hidrologis Kewenangan Kementerian PU, misalnya tentang curah

hujan, debit sungai, dan tinggi muka air pada sumber air.

Informasi kondisi hidrometeorologis Kewenangan BMKG, misalnya tentang

temperatur udara, kecepatan angin, dan kelembaban udara.

Informasi kondisi hidrogeologis kewenangan Kementerian ESDM, mencakup

cekungan air tanah misalnya potensi air tanah dan kondisi akuifer atau lapisan pembawa

air.

5. Konsep Telemetri melalui Desain FEWS (Flug Early Warning System) dan DEWS (Dry

Early Warning System)

Diskusi dan Tanya Jawab

Pertanyaan / masukan

1. Nama : Juliana Juvita NS

Instansi/organisasi : Bappeda Jawa Tengah

a) 3 ilmu yang telah disampaikan, 3 instansi yang terkait, melihat pada tampilan

integrasi SI hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi paling sulit untuk

menyusun database. Karena basis berbeda. Database out of date dan sulit

mengikuti perkembangannya.

b) BMKG lebih spesifik pada cuaca, apakah BMKG bisa menjadi portal dalam hal sistem

informasi mengenai 3 hal tersebut? Bagaimana integrasi antar 3 instansi terkait

tersebut?

c) Telemetri yang berada di Bengawan Solo sudah online, bisa menjadi contoh untuk

sungai Citanduy, namun bila dilihat kondisi air di S. Citanduy yang masuk ke Segara

Anakan cenderung terjadi sedimentasi karena kondisi yang landai.

2. Nama : Iman S. Sutopo

Instansi/organisasi : Dinas PSDA Jawa Tengah

a) Kecenderungan yang terjadi, 1 tempat ada beberapa alat sehingga terkesan masih

belum menyatunya dalam hal Pengelolaan SDA.

b) MOU dengan BWS/BBWS masih berupa kertas, prakteknya belum menyeluruh dan

kerjasama operasional belum optimal

c) MOU di Provinsi Jawa Tengah antara BMKG dengan BPDAS, alat – alat BMKG banyak

yang rusak sehingga perlu perbaikan

d) Perlu diketahui lebih mendalam mengenai kewenangan antara Pemerintah Pusat,

Provinsi, Kabupaten/Kota

e) Agar adanya konsentrasi mengenai hidrologi

3. Nama : Ir. Ishak

Instansi/organisasi : Yayasan Pelestarian Alam & Lingkungan Hidup Kota Banjar

a) Sekitar tahun 80-an mengenai sedimentasi hingga tahun 2013 masih tetap tinggi

bahkan semakin bertambah. Bagaimana caranya agar S. Citanduy bisa berkurang

sedimentasi tersebut. Siapakah yang perlu menangani hal tersebut? Karena air di S.

Citanduy sudah tidak layak dipakai untuk pertanian.

b) Hampir 3 tahun dalam TKPSDA, masih monoton. Perlu adanya kunjungan antar

TKPSDA yang lain.

Tanggapan

1. Nama : Ir. A. Tommy M. Sitompul, M. Eng., MASCE

Setiap instansi dalam melakukan implementasi tentang data dan informasi perlu

adanya kreatifitas dan kredibilitas.

Orang belum menyadari akan pentingnya data, dan mahalnya data agar bisa

menjadi data yang tersusun dan dapat dimanfaatkan.

TKPSDA WS Citanduy perlu mengembalikan fungsi informasi Hidrologi.

2. Nama : Ir. Leonarda BA Ibnu Said, M. Eng

SIH3 kewenangannya ditetapkan sesuai tupoksi

Perlu adanya komunikasi yang terjalin person to person

Sosialisasi yang telah dilakukan, bahwa BMKG adanya peranan penting mengenai

SIH3

3. Nama : Drs. Hariadi, M.Si

BMKG update data terus menerus, dengan menggunakan alat yang sudah disetting

secara automatic updating

Terkait data hidrologi di BMKG, mengenai data pos hujan agar cepat masuk, perlu

adanya pemasangan alat yang secara otomatis ter-update.

4. Nama : Baru Panjaitan, ST., MT

Mengenai program kunjungan antar TKPSDA WS, bahwa agenda TKPSDA tahun lalu

berdasarkan kesepakatan bersama anggota TKPSDA WS Citanduy. Disesuaikan

dengan tupoksi TKPSDA WS.

Apabila adanya masukan mengenai study banding, perlu bersama menyepakati agar

dapat diagendakan ke dalam kegiatan TKPSDA WS Citanduy.

Mengenai sedimentasi telah dibahas dalam sidang antar Komisi yang tertuang

dalam Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air. Evaluasi yang perlu dilakukan

dalam penanganan sedimentasi tertuang dalam pembahasan setiap sidang TKPSDA

WS Citanduy agar diperoleh kesepakatan bersama antar stakeholder pengelola dan

pengguna air.

B. Materi : Sosialisasi Alokasi Air

Narasumber : Ir. Hartanto, Dipl.HE (Direktur Bina OP)

Moderator : Herru Setiadhie, SH., MM


1. Proses pengelolaan SDA secara menyeluruh dan terpadu

2. Operasi berbasis wilayah sungai dari hulu sampai hilir, Operasi dan pemeliharaan

berbasis sarana dan prasarana di Wilayah Sungai.

3. Alur pelaksanaan alokasi air :

Neraca air Surplus

Defisit

Alokasi Air Rencana Alokasi Air Global

Rencana Alokasi Air Detail

SOP

4. Alokasi air setiap tahun perlu disusun dan ditetapkan dalam forum TKPSDA Wilayah

Sungai Citanduy.

5. Pola Pengelolaan WS Citanduy belum ditetapkan, maka dibuat alokasi air sementara

diambil dari data – data hidrologi.

6. Hasil dari Alokasi Airsementara menghasilkan output Rekomendasi Teknis untuk izin

(SIPPA) di lingkungan BBWS Citanduy.

7. Dasar hukum penyusunan neraca air :

UU 7/2004 tentang SDA

PP 42/2008 tentang Pengelolaan SDA

SE Dirjen SDA No.04/SE/D/2012, tanggal 30 April 2012

Surat Dirjen SDA No. AT.04.03-Da/511, tanggal 28 Mei 2012

1) Menunjuk dan menetapkan petugas pengelola alokasi air

2) Menyusun neraca air dan menyelenggarakan alokasi air

8. Setelah alokasi air dibuat, menyiapkan dalam pembuatan SOP dengan dasar RAAG RAAD

yang telah didiskusikan dan disepakati oleh TKPSDA kemudian ditetapkan oleh Dirjen

SDA sebagai bahan implementasi dalam pelaksanaan di lapangan.

9. Di dalam SOP tertuang mengenai deviasi kondisi air. Apabila deviasi berlebih, perlu

didiskusikan oleh forum TKPSDA.

10. Peran TKPSDA dalam alokasi air sangat strategis.

11. RAAG dan RAAD belum diterima sampai kepada Dirjen.




Instansi/organisasi : Kepala Sekretariat TKPSDA WS Citanduy

a. Di BBWS Citanduy belum ada petugas yang mengelola alokasi, karena

pendelegasian alokasi air kepada siapa

b. Pengaturan waktu dalam pembahasan RAAG dan RAAD

c. Pembuatan alokasi air perlu adanya penetapan Pola PSDA

Tanggapan

Nama : Ir. Hartanto, Dipl. HE

Kita semua seharusnya bisa melihat, bahwa dalam Pola PSDA dimana alokasi air yang ada

adalah alokasi air global, sedangkan kebutuhan alokasi air sangat mendesak. Tanpa memiliki

alokasi air global, tidak dapat menjawab kebutuhan air yang ada. Serta permasalahan –

permasalahan hidrologi yang sering terjadi perlu diketahui.

Alokasi air disini perlu kejelasan mengenai pengelola alokasi air yang berkompeten.

Sebelum Pola PSDA ditetapkan, dibuat terlebih dahulu alokasi air sementara dengan dasar

bahan – bahan data hidrologi kemudian dbawa dalam forum TKPSDA.


1. Nama : H. Kudrat Heryadi, A.Md

Instansi/organisasi : GP3A Mitra Cai

a. Saran kepada pihak balai untuk menyusun data seperti yang dikatakan narasumber

kemudian dibawa ke dalam forum TKPSDA kapan saja dan dimana saja dalam

waktu secepatnya.

2. Nama : Drs. Dadan S, BE.MM

Instansi/organisasi : Dewan Pakar Komunitas Peduli Lingkungan

a. UU no.32 , terjadi pemanfaatan air yang kurang optimal di lapangan dari hulu

sampai hilir, bagaimana peran TKPSDA untuk mengoptimalkan kondisi tersebut agar

tidak hanya dimanfaatkan saja, tetapi dipelihara?

b. Yang mengawasi dari izin tersebut siapa? Bagaimana mengatur perizinan tersebut,

bagaimana peran TKPSDA dalam perizinan tersebut?

c. Bagaimana cara mengintegrasikan ketiga instansi mengenai SIH3 tersebut agar

informasi bisa dimanfaatkan?

3. Nama : Padil Durahman

Instansi : PDAM Banjar

a. Banjir menjadi kendala di PDAM karena stop operasional, kebutuhan PDAM perlu

disupply dari Bendungan Matenggeng dan Leuwikeris.

b. Apabila PDAM mengalami gangguan kepada pihak BBWS, sebaiknya BBWS diberikan

otoritas dalam memberikan perizinan

4. Nama : Bambang Suswono

Instansi : Dinas BM, SDA, ESDM kab. Cilacap

a. Kondisi nya berada di hilir Citanduy, paling meresahkan. Karena debit di Bendung

Manganti sangat rendah, sedangkan kebutuhan irigasi di daerah tersebut cukup luas.

Sehingga perlu secepatnya dipastikan mengenai alokasi air agar dapat kejelasan atas

pemanfaatan pengguna air

5. Nama : Juhro

Instansi : P3A Jati Mulyo

a. Menghimbau kepada BBWS agar segera menyusun RAAG dan RAAD untuk dibawa

ke forum TKPSDA

b. Usulan dari anggota TKPSDA perlu adanya studi banding sekiranya tidak perlu

dilaksanakan mengingat hal yang lebih penting daripada itu

Tanggapan

1. Nama : Baru Panjaitan

BBWS pernah mengirimkan surat permohonan data penggunaan air kepada seluruh

instansi dan pihak – pihak pengguna air, namun sulit sekali didapatkan guna

Rekomendasi Teknis.

Sekretariat TKPSDA WS Citanduy adalah memfasilitasi kegiatan TKPSDA, anggota

TKPSDA saling mendorong dalam melakukan tugas dan fungsi.

Perlu adanya kesepakatan ulang mengenai agenda sidang. Bukan hanya sekretariat

saja yang menyiapkan bahan – bahan sidang, perlu adanya dukungan dari pihak –

pihak lain.

Anggota TKPSDA sebagai perwakilan masyarakat perlu saling mengsinergikan demi

terwujudnya kebutuhan bersama.

2. Nama : Ir. Hartanto. Dipl. HE

Agenda yang telah dibuat dalam forum TKPSDA perlu diselaraskan dengan amanat

– amanat yang ada dalam Pola dan Rencana Pengelolaan SDA.

Untuk dapat mengalokasikan air butuh data, dan perlu kerjasama yang sinergi

dengan semua pihak

Permasalahan yang pernah terjadi, dimana terdapat pengguna air yang membayar

pajak air namun belum memiliki izin.

Mengenai pemanfaatan air di PDAM Banjar, BBWS Citanduy hanya bertugas dalam

rekomendasi teknis perizinan.

Perlu disesuaikan kembali agenda TKPSDA dengan kebutuhan

Alokasi air suatu instrumen yang sangat strategis untuk menghindari konflik di

lapangan


1. Nama : Kartika Atyasari

Instansi : Dinas Kehutanan Provinsi Jateng

a. Pelaksanaan konservasi selain dinas kehutanan, sebelum perusahaan yang

melakukan izin atau perusahaan yang sudah berizin untuk berkontribusi

menyumbangkan bibit atau melakukan konservasi secara geoteknis.

2. Nama : Ucu S. Permana

Instansi : GP3A subur makmur DI Cikalukur

a. Mengusulkan agar Logo TKPSDA WS Citanduy lebih dipublikasikan, seperti misalnya

ditempel di baju seragam

3. Nama : Yuni

Instansi : Dinas Pertanian Jawa Tengah

a. Dinas pertanian setiap tahun ditargetkan terkait parameter produksi.

b. Perlu dilihat kembali ketersediaan air di Provinsi Jawa Tengah, dan melihat dari

wilayah administratifnya.

c. Diharapkan dengan adanya alokasi air sehingga diketahui sasaran antara kebutuhan

dan ketersediaan air khususnya di bidang pertanian.

Tanggapan

1. Nama : Ir. Hartanto. Dipl. HE

Kontribusi tersebut sangat baik dan sangat diharapkan dari pihak Pemerintah

Daerah. Pelaksanaan konservasi tidak hanya dilaksanakan oleh pihak kehutanan

saja. Pada pelaksanaan nya,tidak dapat semulus yang diharapkan karena

menyangkut dari hulu ke hilir.

Forum TKPSDA sangat bermanfaat dalam mengaspirasikan dalam hal implementasi

kegiatan pengelolaan sumber daya air.

Dalam hal izin pemanfaatan air, tidak ada pemungutan biaya.

Perlu pengkajian lebih jauh, agar pengguna air ikut memelihara air.

III. SERAH TERIMA JABATAN

Berita acara serah terima jabatan Ketua dan Ketua Harian TKPSDA WS Citanduy periode TA.

2012 ke periode TA. 2013 terlampir.

IV. SAMBUTAN DAN ARAHAN KETUA/KETUA HARIAN TKPSDA PERIODE TA. 2013

Setelah serah terima jabatan dilakukan, kemudian Ketua TKPSDA WS Citanduy periode TA.

2013 memberikan beberapa arahan diantaranya :

1. Segala masalah yang terjadi dari dalam maupun luar kegiatan TKPSDA WS Citanduy

tidak boleh saling menyalahkan. Lebih baik mencari solusi dari setiap masalah tersebut.

2. Menghimpun data yang berkompeten, disepakati batas waktu dan siapa saja yang perlu

memberikan data. Apabila data yang masuk belum memenuhi dari kesepakatan, tetap

dilaksanakan dengan melampirkan keterangan.

3. Peran TKPSDA sesuaikan dengan agenda materi, perlu direview kembali

4. Perlu adanya kesepakatan, sebagai kedisiplinan masing – masing dengan pola

tembusan.

5. Pelaksanaan sidang selanjutnya Bulan Juni minggu ke-3.

6. Data untuk menunjang RAAG dan RAAD pada sidang berikutnya dari masing – masing

provinsi dan Kabupaten/Kota diberi waktu 7 hari kerja yang disampaikan kepada BBWS

Citanduy. Apabila tidak disepakati, diberikan lampiran dan alasan oleh Sekretariat

TKPSDA WS Citanduy.

7. Dua minggu sebelumnya perlu adanya pemberitahuan agenda sidang.

8. Sidang ke 2 dilaksanakan pembahasan RAAG dan RAAD.

9. Kondisi DAS Segara Anakan semakin kritis, dan fungsi laguna segara anakan sudah

sangat menurun.

10. Perlu di-review kembali rencana pembangunan Sudetan Citanduy ke Teluk Nusawere

untuk mengatasi sedimentasi yang semakin meluas di Laguna Segara Anakan.

V. KESIMPULAN DAN PENUTUPAN

A. KESIMPULAN

Disampaikan oleh : Kepala Sekretariat TKPSDA WS Citanduy

1. Logo TKPSDA WS Citanduy sudah disepakati oleh anggota TKPSDA WS Citanduy

dan disahkan oleh Ketua dan Ketua Harian TKPSDA WS Citanduy periode TA. 2013

dengan lambang daun, air, dan lingkaran.

2. Dari hasil sosialisasi yang telah disampaikan :

a) Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3)

diharapkan menghasilkan rumusan pola kerjasama 3 instansi terkait yaitu

Kementerian PU, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan

Kementerian ESDM serta dapat diimplementasikan dalam penyusunan MOU dan

KSO Pengelolaan Hidrologi.

b) Perlu adanya keterpaduan antara instansi dalam mengelola data dan informasi

Hidrologi, hidrogeologi, dan hidrometeorologi.

c) Perlu ditingkatkan Penguatan unit kerja yang ada di instansi pada tingkat pusat,

provinsi,dan kabupaten/kota yang sesuai dalam pengelolaan data dan

informasi.

d) Alokasi air diharapkan anggota TKPSDA WS Citanduy sebagai peran masyarakat

mampu memanfaatkan air untuk kehidupan bagi masyarakat, memiliki rumusan

tentang sistem tata air antara debit air yang tersedia dengan kebutuhan air.

3. Pengelola data hidrologi perlu diberdayakan agar tercipta SDM yang berkualitas

4. Dalam penyusunan alokasi air peran TKPSDA memiliki peranan yang sangat penting.

Karena alokasi air di WS Citanduy yang sudah mengalami defisit merupakan suatu

instrumen yang sangat strategis untuk menghindari konflik di masyarakat.

5. Surat yang diterbitkan oleh TKPSDA dan memiliki makna strategis perlu

ditembuskan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di lingkup WS Citanduy.

6. Pelaksanaan Sidang ke – 2 selanjutnya diagendakan pada bulan Juni minggu ke – 3

di Kuningan dengan membahas tambahan mengenai RAAG dan RAAD untuk

ditetapkan Dirjen SDA setiap awal tahun.

7. Alokasi Air dalam membahas SOP akan didampingi bersama ahli – ahli nya untuk

ditetapkan oleh TKPSDA WS Citanduy

B. PENUTUPAN

Disampaikan oleh : Ketua TKPSDA WS Citanduy (Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah)

1. Ucapan terimakasih atas sumbangsih pengabdian, pengorbanan, waktu, tenaga

pikiran selama ini mudah2an tidak terputus, dan lebih ditingkatkan kinerja akan

tugas dan fungsi TKPSDA WS Citanduy demi kebaikan bersama.

2. Hal – hal yang sudah menjadi kesepakatan bersama, mudah – mudah an

mendapatkan ridho Allah SWT, dan diberikan segala kemudahan dan keringanan

dalam melaksanakannya sehingga mendapatkan manfaatnya.

3. Hasil kesepakatan agar Pola tembusan kepada pimpinan bersama tidak

menimbulkan hal – hal yang kurang berkenan.

4. Selamat bertemu pada acara selanjutnya dengan tidak saling menyalahkan,

melainkan saling merangkul.

5. Acara ditutup dengan pembacaan do’a yang dipimpin oleh Bapak Agus Mulyakin

Bratawijaya.

VI. AGENDA BERIKUTNYA

Sidang ke- 2 TKPSDA WS Citanduy tahun 2013 diagendakan sebagai berikut :

1. Waktu Pelaksanaan : Bulan Juni minggu ke- 3

2. Tempat : Kuningan

3. Materi :

a. Sosialisasi rancangan pendayagunaan SDM, keuangan, peralatan dan kelembagaan

b. Pembahasan Rencana Kegiatan Tahunan dan Rencana Strategi WS Citanduy

c. Pembahasan RAAG/RAAD WS Citanduy

d. Perumusan RAAG/RAAD dan pemberian rekomendasi

VII. DOKUMENTASI

Dokumentasi hasil kegiatan sidang komisi ke- 1 TKPSDA WS Citanduy tahun 2013 terlampir.

Mengetahui,

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy

Ketua,

Herru Setiadhie, SH. Msi. NIP. 196010141989031002

SEKRETARIAT TKPSDA Wilayah Sungai Citanduy

Kepala,

Baru Panjaitan, ST., MT NIP. 19640101199803 1005




RISALAH SIDANG KOMISI KE- 2




TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 13/RS/TKPSDA.WS.CIT/VII/2013

Pada hari Kamis dan Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh sampai dengan Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Kuningan telah dilaksanakan Sidang Komisi

ke- 2 Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy yang dipimpin oleh yang mewakili Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy

Periode Tahun Anggaran 2013 dengan tahapan sebagai berikut:

a. Jenis Sidang : Sidang Komisi ke- 2 TKPSDA WS Citanduy

b. Hari dan Tanggal Sidang : Kamis dan Jumat, 27 – 28 Juni 2013

c. Tempat Sidang : Hotel Tirta Sanita, Sangkanhurip – Kuningan

d. Acara Sidang : - Sosialisasi Rancangan Pendayagunaan SDM, keuangan,

peralatan dan kelembagaan

- Pembahasan Rencana Kegiatan Tahunan dan Rencana

Strategi WS Citanduy

- Pembahasan RAAG/RAAD WS Citanduy

- Perumusan RAAG/RAAD dan pemberian rekomendasi

(Susunan Acara Sidang Komisi Ke- 2 TKPSDA WS Citanduy

Tahun Anggaran 2013 terlampir)

e. Waktu Pembukaan : Kamis, 27 Juni 2013 Pkl. 14.00 WIB

f. Waktu Penutupan Sidang : Jumat, 28 Juni 2013 Pkl. 11.00 WIB

g. Pimpinan Sidang : Bappeda Provinsi Jawa Tengah (mewakili Ketua TKPSDA

Wilayah Sungai Citanduy)

h. Jumlah Anggota TKPSDA : 42 orang (pemerintah 21 ; non pemerintah 21)

i. Notulen dan atau rekaman pembicaraan, sebagai berikut :


NOTULEN

SIDANG KOMISI KE- 2 TKPSDA WS CITANDUY

TAHUN 2013

Hari/Tanggal : Kamis – Jumat, 27 – 28 Juni 2013

Tempat : Hotel Tirta Sanita, Sangkanhurip – Kuningan

I. PEMBUKAAN

1. Sambutan Laporan Acara

Pembicara : Marwansyah, ST., M.Eng (Wakil Kepala Sekretariat TKPSDA WS Citanduy)

2. Sambutan Selamat Datang dari Bupati Kuningan

Pembicara : diwakili oleh Nana Sugiana (Dinas SDA dan Pertambangan Kab. Kuningan)

3. Sambutan Kepala BBWS Citanduy

Pembicara : diwakili oleh Baru Panjaitan, ST.,MT (Kepala Bidang OP BBWS Citanduy)

4. Sambutan Pembukaan Acara

Pembicara : Dr. Ir. Supriyatno, MM (Ketua Harian TKPSDA WS Citanduy)

5. Pembacaan Do’a

Dipimpin oleh : H. Kudrat Heryadi, A.Md

II. PEMBAHASAN

A. Materi : Sosialisasi Rancangan Pendayagunaan SDM, Keuangan, Peralatan dan

Kelembagaan “Pemikiran Pendayagunaan SDM, Peralatan dan Keuangan

Tingkat Wilayah Sungai dalam Peningkatan Kinerja PSDA”

Narasumber : Nur Widayati, SP., MT (Kasi Wilayah I, Subdit Kelembagaan)

Moderator : Juliana Juvita NS (Bidang IPW, Bappeda Jawa Tengah)


1. Rencana Kegiatan Tahunan dan Rencana Strategis BBWS Citanduy harus disinkronkan

dengan Rencana Kegiatan Tahunan dan Rencana Strategis dari Dinas yang lainnya

dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

2. Pengelolaan SIH3 dalam TKPSDA WS Citanduy berdasarkan Kebijakan Provinsi, sehingga

TKPSDA melanjutkan dari apa yang ada dalam JakProv. Apabila Jakprov tersebut belum

ada, TKPSDA boleh mengelola SIH3 sebagai bahan masukan dalam penyusunan

Kebijakan Provinsi.

3. Terdapat 5 dinas anggota TKPSDA WS Citanduy harus mampu membawa suara dalam

memberikan masukan kepada Dewan SDA yang mewakili dari 12 Dinas yang menjadi

anggota Dewan SDA.

4. Mensinergikan beberapa hal dalam rangka tercapainya tujuan peningkatan kinerja PSDA

di WS Citanduy , yaitu :

a. Sumber daya manusia dengan keahlian yang dimiliki masing-masing

b. Peralatan, khususnya peralatan lapangan, baik peralatan ringan maupun berat

c. Sumber dana keuangan yang dimiliki oleh masing-masing institusi yang ada di WS

(APBN, APBD, dll).

5. Langkah dalam pelaksanaan Penyusunan Rancangan Pendayagunaan SDM, Keuangan,

Peralatan, dam Lembaga :

a. Himpun 3 (tiga ) sumber daya SDM, Peralatan, dan Keuangan yang tersebar di

instansi pemerintah yang ada di WS terkait PSDA.

b. Siapkan naskah rancangan pendayagunaannya seperti apa.

c. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya

d. Bagaimana mekanisme pertanggung jawabannya

e. Bahas dan diambil kesepakatan di sidang TKPSDA

f. Ajukan ke Ketua TKPSDA untuk dibuat Keputusan TKPSDA dan jadikan acuan oleh

instansi terkait dalam pelaksanaannya.



1. Nama : Andang S. S.Hut

Instansi/organisasi : LPPL Konservasi Kab. Ciamis

a) Terkait pemberdayaan masyarakat, yang pertama bergerak dalam menanggulangi

bencana adalah organisasi Mitra Cai.

b) Ketimpangan informasi yang sampai di kedua belah pihak. Sosialisasi mengenai hal

– hal Undang – Undang perlu juga disampaikan kepada pelaksana di lapangannya,

tidak hanya kepada masyarakat.

c) Kehadiran Pemerintah kurang optimal, lebih banyak dari lembaga masyarakat

adalah sebagai bukti keseriusan.

d) Kemungkinan hal yang tidak menarik mengapa untuk tidak hadir, adalah materi

yang dibahas tidak terarah, atau adanya ketidakpahaman.

2. Nama : Ir. Ishak

Instansi/organisasi : Yayasan Pelestarian Alam & Lingkungan Hidup Kota Banjar

a) Kelembagaan dan koordinasi, Tahun 2010 an, Bupati sangat interest dalam hal

perancangan pertanian per Kabupaten dan Kota dengan setiap Dinas yang ada.

b) Belum pernah adanya pejabat negara seperti Bupati sebagai undangan yang hadir

langsung dalam pertemuan koordinasi ini.

c) Kita perlu belajar dari pengalaman yang telah lalu dengan adanya koordinasi yang

kuat dari setiap pemerintah.

3. Nama : Juhro

Instansi/organisasi : P3A Jatimulya

a) Perlu adanya dana cadangan untuk menanggulangi bencana darurat dari

pemerintah kepada lembaga masyarakat.

Tanggapan

1. Nama : Nur Widayati

Terdapat 3 lembaga utama, yaitu : Lembaga instansi Pusat, Lembaga campuran,

dan Lembaga masyarakat langsung.

Peningkatan kapasitas : Level Individu, Level Lembaga/Instansi, Level Lembaga

Koordinasi

Mengacu kepada strategis nasional adanya upaya untuk pemberdayaan level

pemerintah dan non pemerintah menjadi sinergi.

Perlu adanya evaluasi mengenai kehadiran antar pemerintah dan non pemerintah.

Alangkah pentingnya rekomendasi dari TKPSDA agar Pola dan Rencana Pengelolaan

SDA untuk dapat disahkan oleh Menteri. Dan rekomendasi tersebut sangat

mempengaruhi dalam hal kebijakan pemerintah.

Apabila terdapat hal yang mendesak, perlu dirumuskan pada forum TKPSDA agar

dapat diatasi.


Perlu adanya evaluasi kehadiran setiap sidang nya. Apabila terdapat pihak yang

memiliki prosentase kehadiran sangat minimum, perlu adanya teguran dari pihak

Sekretariat

Dibuatnya agenda kegiatan TKPSDA, dengan disepakati oleh forum terkait materi,

kebutuhan dana.

Permasalahan – permasalahan yang ada di P3A diangkat pada UPTD kemudian

berlanjut kepada Komisi Irigasi, kemudian selanjutnya kepada pihak Provinsi yaitu

Bappeda.

Hal – hal mengenai teknis perlu diusulkan kepada pihak Dinas terkait.


1. Nama : Ucu S. Permana

Instansi/organisasi : GP3A Tasikmalaya

a) Seperti yang disampaikan Ketua Harian, dimana terdapat 3 hal yaitu air, pangan

dan energi. Dimana Pemerintah saat ini diperkirakan sudah tidak ada kepedulian

mengenai air. Dari tingkat Kecamatan sampai dengan ke atas tidak membicarakan

mengenai air. Dari sekian pertemuan, belum pernah Bupati setempat hadir

langsung. Bagaimana menyikapinya?

b) Di kab. Cilacap P3A dipimpin oleh siapa? Isu saat ini dilimpahkan kepada

Pertanian, dasar hukum nya apa? Sedangkan P3A dibina oleh SDA, sehingga

SDA kurang memperhatikan P3A. P3A mohon dikembalikan kepada SDA seperti

dulu.

2. Nama : H. Kudrat Heryadi, A.Md

Instansi/organisasi : Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai

Jadiharja Kerta Mukti

a) Kinerja pada pengelola SDA agar dapat optimal perlu syarat : masing – masing

instansi saling terbuka, adanya pendukung peralatan, siapnya SDM dalam

menghadapi kondisi darurat.

b) Usulan lembaga GP3A kepada pemerintah, pada pelaksanaannya terkadang tidak

sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga mohon untuk diperhatikan kembali

setiap usulan yang masuk.

c) Perlu adanya penanganan tanggul – tanggul yang hampir tergerus dari pihak

Citanduy.



a) Bagaimana mensinkronkan program dengan pihak – pihak terkait. Karena kunci

program ada pada pihak Pemerintah. Sedangkan dalam hal penjabaran program

tersebut, pihak – pihak terkait sulit sekali dalam hal koordinasi.

b) Pembuatan Undangan, perlu lebih difokuskan pada setiap Komisi.

c) Pihak Pemerintah perlu dimonitor oleh Sekretariat alasan – alasan kendala yang ada

pada Dinas terkait. Sehingga pada kondisi tertentu, Sekretariat dapat meng-up-kan

pihak – pihak yang memiliki prestasi tertentu.

d) Hal mengenai Bupati tidak pernah hadir, tetapi yang mewakili Bupati tersebut harus

paham tentang kegiatan yang akan dihadiri tersebut, dan permasalahan –

permasalah yang sedang terjadi pada wilayah tersebut. Sehingga forum dapat

membahas dan merumuskan persoalan tersebut.

e) Perlu fokus persoalan yang ada pada WS Citanduy.

f) Perlu dicarikan tenaga ahli untuk Sekretariat dalam membantu menyusun program

agenda TKPSDA untuk Pengelolaan SDA.

Tanggapan

1. Nama : Nur Widayati

Sekretariat segera menginventarisasi hal – hal apa saja yang mendesak untuk

dibahas.

Yang mewakili Bupati harus konsen dan menguasai mengenai SDA, dan laporan

hasil kehadiran harus sampai kepada Bupati.

Sekretariat perlu strategi agar anggota dari pihak Pemerintah lebih aktif lagi.

TKPSDA merumuskan rekomendasi permasalahan – permasalahan yang terjadi

dengan adanya solusi.

PP no.38 / 2007 pada lamipran yang mengatur tentang pemberdayaan P3A dan

GP3A. Dan pada kenyataannya, Pertanian tidak menyentuh sampai kepada P3A.

Sehingga adanya usaha agar P3A tetap hidup.

UGM memfasilitasi adanya sosialisasi mengenai pemberdayaan antara Kementerian

PU dan Kementerian Pertanian.


Pertanian di Jawa Tengah adanya GAPOKTAN muncul terlebih dahulu daripada P3A.

Sehingga Pertanian lebih memperhatikan kepada GAPOKTAN.

TKPSDA WS Bengawan Solo adanya Rekomendasi agar mengembalikan P3A kepada

Kementerian PU sehingga P3A mendapat perhatian lebih. Sehingga TKPSDA WS

Citanduy bisa menyusul seperti TKPSDA WS Bengawan Solo.

Dengan adanya TKPSDA adalah mensinergikan antar sektor mengenai

permasalahan – permasalahan di lapangan dengan dibahas bersama.

Sekretariat segera memfasilitasi untuk mensinergikan program Pemerintah dengan

permasalahan di lapangan.

Terkait bencana, adanya Badan Penanggulangan Bencana.

B. Materi : Rencana Strategis BBWS Citanduy Tahun 2010 - 2014

Narasumber : Heru Supriatna, ST., MT (Kasi Program)

Moderator : Marwansyah, ST., M.Eng (Kasi PJSA)


1. POLA Pengelolaan SDA Kerangka Dasar : merencanakan, melaksanakan, memantau,

evaluasi; Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA, Pengendalian Daya Rusak Air.

2. Pengelolaan Jaringan Irigasi bertujuan meningkatkan tingkatan layanan dari penurunan

fungsi jaringan irigasi.

3. Wewenang dan tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan irigasi (UU 7/2004

tentang SDA dan PP No. 20/2006 tentang Irigasi)

PEMERINTAH PUSAT PEM. PROV PEM. KAB./KOTA

PENGEMBANGAN sistem irigasi primer & sekunder

DI lintas provinsi, DI lintas negara, DI strategis nasional

(Ps. 16 huruf c)

DI lintas kab./kota (Ps. 17 huruf b)

DI utuh dalam satu kab./kota (Ps. 18 huruf b)

PENGELOLAAN

sistem irigasi primer & sekunder

DI > 3.000 ha atau pada

DI lintas provinsi, DI lintas negara, dan DI

strategis nasional (Ps. 16 huruf d)

DI 1.000 ha -

3.000 ha atau pada daerah irigasi

yang bersifat lintas kabupaten/kota (Ps. 17 huruf c)

DI < 1.000 ha

pada daerah irigasi dalam satu

kabupaten/kota yang luasnya (Ps. 18 huruf c)

4. Tantangan dalam Pengelolaan SDA 2010 – 2014:

a. Ancaman keberlanjutan daya dukung SDA

b. Penyediaan air baku untuk mendukung air minum

c. Keseimbangan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air

d. Alih fungsi lahan pertanian beririgasi

e. Pengelolaan rasio yang diakibatkan oleh daya rusak air

f. Dampak negatif perubahan iklim.

5. Isu Strategis :

a. Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal.

b. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA.

c. Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah.

d. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air.

e. Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA.

f. Meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Informasi SDA (SISDA).

g. Mencari peluang-peluang investasi baru.

6. Konsep Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SDA

a. Meningkatkan dan melestarikan keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber daya

air untuk menjaga ketersediaan air secara memadai baik kuantitas maupun

kualitasnya.

Strategi :

1) meningkatkan pembangunan tampungan-tampungan air

2) optimalisasi dan peningkatan fungsi tampungan-tampungan air serta

pengendalian pencemaran air dengan meningkatkan pemantauan kualitas

air untuk mengendalikan limbah domestik dan industri

b. Mewujudkan pendayagunaan air untuk pemenuhan kebutuhan air baku pertanian

secara berkelanjutan dalam meningkatkan ketahanan pangan.

Strategi :

1) Pembangunan/peningkatan daerah irigasi (prioritas luar pulau Jawa);

2) optimalisasi dan peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah

dibangun tapi belum berfungsi;

3) rehabilitasi pada areal irigasi yang mengalami kerusakan terutama pada

daerah-daerah andalan penghasil padi,

4) mendorong pengembangan sistem irigasi hemat air;

5) melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi

pada daerah-daerah yang berpotensi menyumbang penyediaan pangan melalui

Dana Alokasi Khusus.

c. Mendayagunakan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku rumah

tangga, perkotaan dan industri.

Strategi :

1) mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga

(mendukung target 10 juta sambungan rumah tangga) terutama di

wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis;

2) pengendalian pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku

sejalan dengan upaya peningkatan penyediaan air baku dari air

permukaan;

3) meningkatkan pembangunan tampungan-tampungan air sebagai

sumber air baku, dan optimalisasi sumber air baku yang ada dengan melakukan

operasi dan pemeliharaan;

4) mendorong peran serta pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan

infrastruktur air baku terutama dalam sistem penyaluran air (conveyance

system).

d. Mengendalikan dan mengurangi dampak kerusakan akibat daya rusak air.

Strategi :

1) meningkatkan kinerja infrastruktur pengendali banjir (pompa, pintu

pengendali, polder, tanggul) dengan melakukan optimalisasi operasi,

pemeliharaan dan rehabilitasi;

2) revitalisasi fungsi sungai;

3) perbaikan sistem drainase baik makro maupun mikro.

4) meningkatkan pembangunan prasarana pengamanan pantai dan bangunan

pengendali banjir serta optimalisasi fungsi prasarana pengamanan

pantai/bangunan pengendali banjir yang ada;

5) penetapan zona-zona pantai prioritas yang terdampak langsung oleh

kenaikan muka air laut akibat climate change dan adaptasi terhadap climate

change dengan penyesuaian parameter desain dalam proses perencanaan

bangunan pengaman pantai dan bangunan pengendali banjir.





a. Apakah ada antisipasi dari renstra BBWS citanduy terhadap aspek global warming ?

b. Apakah ada aspek CSR terhadap pengelolaan wilayah sungai Citanduy ?

c. Dasar dan standar MDG’s, seberapa jauh untuk program jangka panjang ?


Instansi/organisasi : Bappeda Provinsi Jawa Tengah

a. Renstra belum mengacu pada pola, bagaimana?

b. Sejauh mana yang dilakukan oleh BBWS Citanduy terhadap WS sungai Citanduy

khususnya masalah segara anakan?

c. Sejauh mana pengadaan air baku terkait dengan SPAM Regional di WS Citanduy?

Tanggapan

1. Nama : Heru Supriatna, ST., MT

Antisipasi masalah global warming sudah dilakukan pemantauan dari hulu stasiun

sampai dengan hilir stasiun .

CSR kewenangan ada di ranah pemerintah daerah. Kapasitas BBWS ada di ranah

aturan (undang-undang).

Target MDG’s berkontribusi di wilayah kerja WS citanduy.

Tim Rekomtek yang akan memberikan rekomendasi terhadap ijin-ijin penggunaan

air.

Program-program penyediaan air baku berkontribusi besar terhadap peningkatan

MDG’s di wilayah kerja sungai citanduy. Situ – situ disuplesi dari Galunggung.

Direncanakan dapat suplesi dari kawah Gunung Galunggung ke Situ Gede.

Adanya upaya pengendalian sedimentasi di wilayah sungai citanduy dengan

pembangunan bendungan matenggeng, manonjaya, cikembang, leuwi keris,

binangun, dan cekdam-cekdam.

Yang telah dilakukan BBWS Citanduy mengenai Segara Anakan adalah interpretasi

dari berbagai sumber untuk menanggulangi permasalahan Segara Anakan. Dimana

Sudetan sudah dimasukkan dalam Pola Pengelolaan SDA.

2. Nama : Marwansyah, ST., M.Eng

Mengenai pengurusan izin pemanfaatan air, BBWS Citanduy sudah terbentuk

kepengurusan rekom tek dengan mensosialisasikan kepada para pengguna air, serta

melaksanakan pemantauan lapangan.

C. Materi : Rencana Alokasi Air Global dan Rencana Alokasi Detail Wilayah

Sungai Citanduy Tahun 2012 - 2013

Narasumber : Baru Panjaitan, ST., MT (Kabid OP, BBWS Citanduy)

Moderator : Karsum Sutoyo, ST., MM (Kasi Pelaksanaan OP, BBWS Citanduy)


1. Dasar hukum penyusunan penyelenggaraan alokasi air :

UU NO. 7 TAHUN 2004 tentang Sumber Daya Air

PP NO. 42 TAHUN 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

» PASAL 43 AYAT 3, yaitu operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air

meliputi:

1. Operasi prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pengaturan,

pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air; dan

2. Pemeliharaan prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan

pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sumber daya

air serta perbaikan kerusakan prasarana sumber daya air.

» PASAL 71 AYAT 3, yaitu rencana penyediaan sumber daya air terdiri atas rencana

penyediaan sumber daya air tahunan dan rencana penyediaan sumber daya air

rinci.

SE DIRJEN SDA NO. 04/SE/D/2012, tanggal 30 April 2012 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Neraca Air dan Penyelenggaraan Alokasi Air

SURAT DIRJEN SDA NO. AT.04.03-Da/511, tanggal 28 Mei 2012, meliputi :

1) Menunjuk dan menetapkan petugas penyusun neraca air dan penyelenggaraan

alokasi air

2) Menyusun neraca air dan menyelenggarakan alokasi air

SK KEPALA BALAI BESAR WS CITANDUY NOMOR : 27/KPTS/Ax.0902/2013, tanggal

21 Mei 2013 tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Alokasi Air di Lingkungan

Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy tahun anggaran 2013.

2. Penggunaan air bersih dari PDAM terbanyak diserap oleh pengguna rumah tangga.

Walaupun masih tergolong cukup rendah karena masih banyaknya masyarakat yang

menggunakan air sumur.

3. Alokasi air WS Citanduy dibuat untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan

4. Alokasi air termasuk kegiatan dari tugas wajib TKPSDA yang cukup mendesak untuk

segera membuat rekomendasi kepada Menteri PU agar disahkan oleh Dirjen SDA.

5. Menurut BMKG, pada tahun 2013 diperkirakan akan mengalami musim yang berbeda

dari tahun – tahun sebelumnya.

6. Penggunaan air untuk penggelontoran di WS Citanduy diasumsikan sesuai dengan PP No

38 Tahun 2011 tentang sungai yang menyebutkan bahwa minimal ketersediaan air yang

tersedia adalah 95%. Kebutuhan Total untuk penggelontoran mencapai 7,243 m3/detik

pada Sungai Citanduy.

7. Skema Alokasi Air DAS Citanduy Wilayah Sungai Citanduy terlampir.


1. Nama : Moh. Idali

Instansi : P3A Cikayaraharja

a. Pintu – pintu air irigasi masih banyak yang hilang di D.I. Cikayaraharja. Sudah

sering mengajukan kepada Dinas – Dinas, tetapi belum ada tindakan dengan luas

arealirigasi + 700 ha, di bawah 1000 ha. Mohon bantuan untuk mendorong agar

pintu dapat diperbaiki.

Tanggapan


Untuk luas areal irigasi di bawah 1000 ha menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Sehingga pemohon mengusulkan kepada Pemkab, apabila Pemkab tidak mampu dapat

dilimpahkan kepada Pemprov. BBWS hanya dapat memberikan rekomendasi melalui

TKPSDA.

III. PERUMUSAN RAAG/RAAD DAN PEMBERIAN REKOMENDASI

Dari hasil pembahasan RAAG/RAAD diperoleh beberapa rumusan yang disepakati oleh

anggota TKPSDA WS Citanduy dengan ditandatangani Ketua dan Ketua Harian TKPSDA WS

Citanduy sebagai bahan rekomendasi kepada Menteri untuk disahkan oleh Dirjen SDA dalam

penetapan Rencana Alokasi Air Global dan Detail Wilayah Sungai Citanduy Tahun 2012 –

2013 yang termuat dalam berita acara terlampir.

IV. KESIMPULAN DAN PENUTUPAN

1. Rencana Kegiatan Tahunan dan Rencana Strategis BBWS Citanduy harus disinkronkan

dengan Rencana Kegiatan Tahunan dan Rencana Strategis dari Dinas yang lainnya

dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

2. Dalam rangka tercapainya tujuan peningkatan kinerja PSDA di WS Citanduy, beberapa

hal yang perlu disinergikan adalah sebagai berikut :

a. Sumber daya manusia dengan keahlian yang dimiliki masing-masing

b. Peralatan, khususnya peralatan lapangan, baik peralatan ringan maupun berat

c. Sumber dana keuangan yang dimiliki oleh masing-masing institusi yang ada di WS

(APBN, APBD, dll).

3. Perlu adanya evaluasi mengenai kehadiran antar pemerintah dan non pemerintah.

Apabila terdapat pihak yang memiliki prosentase kehadiran sangat minimum, perlu

adanya teguran dari pihak Sekretariat.

4. Dibuatnya agenda kegiatan TKPSDA WS Citanduy secara bersama dan disepakati oleh

forum terkait materi dan kebutuhan dana.

5. Rekomendasi RAAG/RAAD WS Citanduy telah disepakati oleh anggota TKPSDA WS

Citanduy dengan ditandatangani Ketua dan Ketua Harian TKPSDA WS Citanduy sebagai

bahan rekomendasi kepada Menteri untuk disahkan oleh Dirjen SDA dalam penetapan

Rencana Alokasi Air Global dan Detail Wilayah Sungai Citanduy Tahun 2012 – 2013.

6. Pelaksanaan Sidang ke – 3 selanjutnya diagendakan pada bulan September minggu ke –

3 di Cilacap, Segara Anakan dengan materi sebagai berikut :

a. Konservasi di DAS Citanduy

b. Pencemaran Sungai

c. Rencana Pengelolaan WS Citanduy (Master Plan)

7. Ucapan Hamdallah sebagai ungkapan rasa syukur kita atas terselenggaranya sidang

komisi ke- 2 TKPSDA WS Citanduy dengan lancar, semoga kesehatan, keselamatan dan

kesejahteraan menyertai kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

V. AGENDA SELANJUTNYA

Sidang ke- 3 TKPSDA WS Citanduy tahun 2013 diagendakan sebagai berikut :

1. Waktu Pelaksanaan : Bulan September minggu ke-3

2. Tempat : Cilacap

3. Materi :

a. Konservasi di DAS Citanduy

b. Pencemaran Sungai

c. Rencana Pengelolaan WS Citanduy (Master Plan)

VI. DOKUMENTASI

Dokumentasi hasil kegiatan sidang komisi ke- 2 TKPSDA WS Citanduy tahun 2013 terlampir.

Mengetahui,

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Citanduy Ketua,

Herru Setiadhie, SH. Msi. NIP. 196010141989031002

SEKRETARIAT

TKPSDA Wilayah Sungai Citanduy Kepala,

Baru Panjaitan, ST., MT

NIP. 19640101199803 1005

LAMPIRAN DOKUMENTASI

KEGIATAN :

SIDANG KOMISI KE – 1 TKPSDA WS CITANDUY


LAMPIRAN DOKUMENTASI 1

Pengisian daftar hadir peserta

Sambutan Laporan Acara

Sidang Komisi ke- 1 TKPSDA WS Citanduy


Sambutan Selamat Datang dari Bupati Banyumas

(diwakili oleh : Tjutjun Sunarti; Asisten Ekonomi Pembangunan, Setda Kab. Cilacap)

Sambutan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy

(diwakili oleh : Asep Nanang Supriatna, ST., M.Si; Kepala Satker PJPA BBWS Citanduy)



Laporan dan Evaluasi Kegiatan TA. 2012 dan Pembukaan Acara

(Ketua Harian TKPSDA WS Citanduy)

Pengesahan Logo TKPSDA WS Citanduy

(disampaikan oleh : Kepala Sekretariat TKPSDA WS Citanduy)



Pembacaan do’a

(Agus M.Bratawijaya)

Narasumber : (dari kiri ke kanan)

1) Ir. A. Tommy M. Sitompul, M. Eng., MASCE

2) Drs. Hariadi, M.Si

3) Ir. Leonarda BA Ibnu Said, M. Eng

Moderator : Sigit Irawan, ST., MT (Kabid Program dan Perencanaan Umum)



Sosialisasi Sistem Informasi Hidrologi, Hidrogeologi, dan Hidrometeorologi (SIH3)




Sosialisasi Alokasi Air

(Narasumber : Ir. Hartanto, Dipl. HE; Direktur Bina OP, Ditjen SDA)

(Moderator : Ketua TKPSDA WS Citanduy)




Serah Terima Jabatan Ketua dan Ketua Harian TKPSDA WS Citanduy

periode TA. 2012 ke periode TA. 2013

Sambutan dan Arahan Ketua dan Ketua Harian TKPSDA periode TA. 2013



Kesimpulan dan Penutupan

Pembacaan do’a

(Agus M.Bratawijaya)



FOTO BERSAMA


SAMBUTAN – SAMBUTAN

KEGIATAN :



LAMPIRAN DOKUMENTASI

KEGIATAN :




Pengisian daftar hadir peserta

Sambutan Laporan Acara

(Sekretariat TKPSDA WS Citanduy)



Sambutan Selamat Datang dari Bupati Kuningan

(diwakili oleh : Nana Sugiana; Dinas SDA dan Pertambangan Kabupaten Kuningan)

Sambutan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy

(diwakili oleh : Baru Panjaitan, ST., MT; Kepala Bidang O&P BBWS Citanduy)



Sambutan Pembukaan Acara

(Ketua Harian TKPSDA WS Citanduy)

Pembacaan Do’a

(H. Kudrat Heryadi, A.Md)



FOTO BERSAMA

Sosialisasi Rancangan Pendayagunaan SDM, Keuangan, Peralatan dan Kelembagaan

(Narasumber : Nur Widayati, Sp., MT)

(Moderator : Juliana Juvita; Bappeda Provinsi Jawa Tengah)



Rencana Strategis BBWS Citanduy Tahun 2010 – 2014

(Narasumber : Heru Supriatna, ST., MT ; Kasi Program BBWS Citanduy)

(Moderator : Marwansyah, ST., M.Eng; Kasi PJSA)




Rencana Alokasi Air Global dan Detail WS Citanduy (RAAG-RAAD)

(Narasumber : Baru Panjaitan, ST., MT; Penanggungjawab Tim Alokasi Air BBWS Citanduy)

(Moderator : Karsum Sutoyo, ST., MM; Koordinator Tim Alokasi Air BBWS Citanduy)




Perumusan RAAG – RAAD WS Citanduy dan Pemberian Rekomendasi

(Narasumber : Juliana Juvita NS; Bappeda Prov. Jateng; perwakilan anggota TKPSDA)

(Moderator : Karsum Sutoyo, ST., MM dan Marwansyah ST., M.Eng; Tim Alokasi Air)




Pembahasan Agenda Sidang Yang Akan Datang

(Narasumber : Baru Panjaitan, ST., MT; Kepala Sekretariat TKPSDA)

(Moderator : Juliana Juvita NS; Bappeda Prov. Jateng)

Penutupan


SAMBUTAN – SAMBUTAN

KEGIATAN :



LAMPIRAN

SKEMA ALOKASI AIR DI DAS CITANDUY

Skema Alokasi Air di DAS

Citanduy Debit Rerata

Tahun 2012



Tahun 2012


Citanduy Debit Maksimum

Tahun 2012



Tahun 2012


Citanduy Debit Minimum

Tahun 2012



Tahun 2012

KETERANGAN :

Luas Areal ha

Alokasi m3/s

Faktor K = Ketersediaan Air Kebutuhan m3/s

Kebutuhan Air konstanta faktor - k

n Q80 air tersedia di Bendung

m Debit Sungai

IRIGASI

AIR BAKU

BENDUNG

Alokasi = Kebutuhan / Jumlah Kebutuhan * Ketersediaan

Data dengan tulisan hijau menunjukan : Data rencana kebutuhan

Data dengan tulisan merah menunjukan : Data prakiraan dari tahun sebelumnya

DAERAH IRIGASI



Tahun 2013

KETERANGAN :

Luas Areal ha

Alokasi m3/s




m Debit Sungai

IRIGASI

AIR BAKU

BENDUNG




DAERAH IRIGASI



Tahun 2013

LAMPIRAN

SKEMA RENCANA TATA TANAM GLOBAL (RTTG)

TAHUN 2012/2013

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

DI.BENDUNG MANGANTIKedungreja 4470 0 0 1537 4470 4470 4470 2933 0 1537 4422 4422 4422 4422 4422 2885 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(SS.Kedungdadap-SS.Kedungdaon) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48 48 48 48 1757 1757 1757 1757 1757 1757 0

Sidareja 147 0 0 147 147 147 147 0 0 147 147 147 147 147 147 0 97 97 97 97 97 97 0 0 0

Kedungreja 712 0 0 0 356 712 712 712 712 356 356 712 712 712 712 712 356 0 0 0 0 0 0 0 0

Patimuan 4285 0 0 0 2383 4285 4285 4285 4285 2383 2383 4285 4285 4285 4285 4285 2383 0 0 0 0 0 0 0 0

(SS.Patimuan-SS.Karangnyar)

9.614 Pt&Pbt Padi Umur Pendek Pt&Pbt Padi Umur Pendek

Wanareja 426 213 426 426 426 426 426 213 426 213 426 426 426 426 426 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0

648 216 648 648 648 648 648 216 648 216 648 648 648 648 648 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 343 343 343 343 343 343 343 343

Sidareja 748 249 748 748 748 748 748 249 748 249 748 748 748 748 748 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sidareja 219 0 73 219 219 219 219 219 73 219 73 219 219 219 219 219 146 0 0 0 0 0 0 0 0

2987 0 986 2987 2987 2987 2987 2987 986 2978 986 2987 2987 2987 2987 2987 2001 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2057 2057 2057 2057 2057 2057 2057 0

4335 0 533 1600 1600 1600 1600 1600 533 4335 533 4335 4335 4335 4335 4335 3802 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 65 65 65 65 1600 1600 1600 1600 1600 1600 0

Kawunganten 1340 0 670 1340 1340 1340 1340 1340 670 1340 670 1340 1340 1340 1340 1340 670 0 0 0 0 0 0 0 0

1220 0 0 464 1220 1220 1220 1220 1220 464 1220 406,67 1220 1220 1220 1220 1168,5 1168,5 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697 697 697 697 697 697 0 0 0 0 0 0

11.923 Pt&Pbt

SS.Sindangangin-Bantarhuni 678 226 678 678 678 678 678 678 226 226 678 678 678 678 678 678 226 226 678 678 678 678 678 678 226

Bantar Loa Kiri- BBL.5 177 59 177 177 177 177 177 177 59 19,667 177 177 177 177 177 177 59 0 0 0 0 0 0 0 0

BBL.6-BBL.16 1272 0 0 0 424 1272 1272 1272 1272 1272 1272 424 424 1272 1272 1272 1272 1272 1272 424 0 0 0 0 0

BBR.0-BBR.19 2489 0 0 0 829,667 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 0 0 0 0 0

4616

Keterangan :

GO

L.B

GO

L.B

GO

L.A

MUSIM TANAM TAHUN 2013

3

GO

L.C

Lakbok Selatan

Des Sep

SKEMA RENCANA POLA TANAM 2012 / 2013

1 Primer Sidareja

Primer Cihaur 2

Cipari

Gandrungmangu

Bantarsari

Kawunganten

GO

L.A

Luas

(ha)

Jul AgustMei Jun

Penyiapan Lahan dan Pembibitan

Masa Tanam

Masa Panen

Palawija

BENDUNG MANGANTI

NoJan Feb Mar AprOkt Nop

DAERAH IRIGASI KECAMATAN /DESA

MUSIM TANAM TAHUN 2012

GO

L

SKEMA RENCANA POLA TANAM 2012/2013

BENDUNG PATARUMAN

SKEMA RENCANA POLA TANAM 2012/2013

BENDUNG BANTARHEULANG

LAPORAN INTERIM - sda.pu.go.idsda.pu.go.id/tkpsda/citanduy/uploads/berita/files/07_ 13_ 14...1....

Documents

Transcript of LAPORAN INTERIM - sda.pu.go.idsda.pu.go.id/tkpsda/citanduy/uploads/berita/files/07_ 13_ 14...1....