LAPORAN KINERJA BKIPM -...
Transcript of LAPORAN KINERJA BKIPM -...
LAPORAN KINERJABKIPM
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKPi
PENGANTARKATA
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas atas pencapaian sasaran strategis dan pemenuhan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menyusun Laporan Kinerja (LKJ) 2017.
Laporan ini juga menggambarkan capaian kinerja program dan kegiatan BKIPM selama periode Tahun 2017 yang disusun berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan sekaligus sebagai gambaran inisiatif dan kemampuan yang telah dicurahkan dalam menjalankan visi, misi, tugas dan fungsi sebagaimana yang dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja BKIPM Tahun 2017.
LKj BKIPM Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja bagi internal BKIPM, dan menjadi media komunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait kinerja BKIPM. Melalui laporan kinerja ini pula, diharapkan para pemangku kepentingan dapat mengetahui perkembangan kebijakan di bidang karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sekaligus memberikan umpan balik berupa saran dan masukan konstruktif demi penyempurnaan di masa depan. Selamat berkarya.
Kepala BKIPM,
Dr. Rina
DAFTAR ISIii
ISIDAFTAR
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
IKHTISAR EKSEKUTIF v
BAB I PENDAHULUAN
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
BAB II PERENCANAAN KINERJA
BAB IV PENUTUP
1
59
7
15
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 2
1.3 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS 3
1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN 5
2.1 VISI DAN MISI 7
2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 8
2.3 PENGUKURAN KINERJA 12
3.1 CAPAIAN KINERJA 15
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI 19
3.3 REALISASI ANGGARAN 51
3.4 CAPAIAN KINERJA LAINNYA 53
4.1 KESIMPULAN 59
4.2 REKOMENDASI 60
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKPiii
TABELDAFTAR
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan IKU tahun 2017 10
Tabel 3.1 Ikhtisar Capaian Kinerja BKIPM Tahun 2017 16
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis 1 Berdasarkan Indikator Kinerjanya 19
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Indikator Kinerjanya 21
Tabel 3.4 Capaian Sasaran Strategis 3 Berdasarkan Indikator Kinerjanya 27
Tabel 3.5 Capaian Sasaran Strategis 4 Berdasarkan Indikator Kinerjanya 29
Tabel 3.6 Capaian Sasaran Strategis 5 Berdasarkan Indikator Kinerjanya 30
Tabel 3.7 Capaian Sasaran Strategis 6 Berdasarkan Indikator Kinerjanya 40
Tabel 3.8 Nilai Rata-rata Kepatuhan Pengawasan Operasional 43
Tabel 3.9 Capaian Sasaran Strategis 7 Berdasarkan Indikator Kinerjanya 45
Tabel 3.10 Capaian Sasaran Strategis 8 Berdasarkan Indikator Kinerjanya 46
Tabel 3.11 Capaian Sasaran Strategis 9 Berdasarkan Indikator Kinerjanya 47
Tabel 3.12 Capaian Sasaran Strategis 10 Berdasarkan Indikator Kinerjanya 50
Tabel 3.13 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Tahun 2017 52
Tabel 3.14 Penyerapan Anggaran per Nama Kegiatan pada Tahun 2017 52
DAFTAR ISIiv
GAMBARDAFTAR
Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKIPM (Permen KP Nomor 6/2017) 3
Gambar 2.1 Peta Strategi BKIPM Tahun 2017 9
Gambar 2.2 LaunchingKerjasamaProgramSPSE-SertificationRI-Belanda 14
Gambar 3.1 Dashboard Capaian IKU Pada Aplikasi Kinerjaku 15
Gambar 3.2 GrafikPerkembanganRealisasiPNBPBKIPMTahun2013-2017 28
Gambar 3.3 Verifkasi Lapangan Terhadap Produk Yang Akan Di Ekspor 31
Gambar 3.4 Pemberian Label pada Kemasan yang Sudah Diperiksa 32
Gambar 3.5 TrendJumlahProdukPerikananyangBersertifikasiHACCP 33
Gambar 3.6 Verifkasi Lapangan Terhadap Produk Yang Akan Di Ekspor 33
Gambar 3.7 Pengontrolan Proses Produksi dalam Rangka Traceability 36
Gambar 3.8 TrendJumlahProdukPerikananyangBersertifikasiHACCP 37
Gambar 3.9 Pers Conference Penggagalan Penyelundupan Benih Lobster 41
Gambar 3.10 Pelepasliaran kepiting bakau penggagalan pengiriman illegal 41
Gambar 3.11 Bantuan Menteri KP kepada nelayan, poklahsar dan penyuluh 54
Gambar 3.12 Kuliah Umum Kepala BKIPM di Poltek KP Sidoarjo 57
Gambar 3.13 AktifitasdiInstalasiBKIPMSurabayaPuspaAgro 58
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKPv
EKSEKUTIFIKHTISAR
Perjanjian Kinerja BKIPM Tahun 2017 ditetapkan ke dalam 10 sasaran strategis dan 26 indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BKIPM 2015 - 2019 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2017.
Dari hasil evaluasi capaian kinerja, terdapat 22 indikator kinerja yang capaiannya telah memenuhi target, sementara 4 indikator lainnya tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
Uraian dan status capaian dari 26 indikator tersebut dapat dilihat pada matriks berikut ini:
1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
Pertumbuhan PDB Perikanan 8% 6,78% 84,75
Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor
885 1001 113,11
2 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan
76% 87,31% 114,88
Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan
74% 75,95% 102,64
NoSASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
TAHUN 2017
%
IKHTISAR EKSEKUTIFvi
NoSASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
TAHUN 2017
%
2
Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra
≤10 ≤10 100
3
Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI
100% 100% 100,00
Nilai PNBP BKIPM (Rp milyar) 36 69,78 120
4Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif
Indeks efektivitas kebijakan pemerintah
7,7 8,07 104,81
5
Terselenggaranya sistem perkarantiaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar
Sertifikasi ekspor yang memenuhi standar
126.000 162.408 120
Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar
250.000 371.770 120
Importasi hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan
100% 100% 100,00
Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke negara tujuan ekspor
1.774 1.668 94,02
Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability
120 122 101,67
Sertifikasi HACCP hasil perikanan
2.100 2.452 116,76
Unit kerja pengendali mutu hasil perikanan yang menerapkan sistem jaminan mutu
26 27 103,84
Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi
29 31 106,90
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKPvii
6
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesesaikan
95% 100% 105,26
Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran
76% 86,43% 113,72
7
Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan berintegritas
Indeks kompetensi dan integritas BKIPM
80% 94,32% 117,90
8
Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses
Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
65% 63,31% 97,40
9
Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi BKIPM yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BKIPM
A (82.5) A (90,44) 109,62
Nilai Maturitas SPIP BKIPM Level 2 Level 2 100,00
Persentase tindak lanjut direktif pimpinan
100% 66,66% 80,00
Jumlah inovasi pelayanan publik BKIPM
1 3 120
10
Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel
Nilai kinerja anggaran BKIPM 85 94,63 111,33
Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BKIPM
100% 100% 100
NoSASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
TAHUN 2017
%
Keterangan: Tingkat capaian indikator kinerja dibatasi pada angka maksimal 120%
Terdapat 3 indikator kinerja yang tidak tercapai target, untuk itu, dalam pelaksanan tugas fungsi dan tanggungjawab selanjutnya akan dilakukan upaya perbaikan melalui peningkatan koordinasi serta mengkomunikasikan program sesuai rencana yang ditetapkan.
Selain itu juga dengan melaksanakan manajemen resiko, terutama untuk program kerja bersifat prioritas, sehingga risiko yang akan dihadapi dapat diproyeksi, dimitigasi, sehingga kesempatan pencapaian tujuan dan target kinerja menjadi lebih besar.
IKHTISAR EKSEKUTIFviii
Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2017
Realisasi anggaran belanja BKIPM pada TA 2017 adalah sebesar Rp554.320.357.104 atau 96,70% dari Pagu DIPA sebesar Rp573.230.954.000. Persentase realisasi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 97,52%.
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP1
PENDAHULUAN01
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKIPM dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menetukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelengara negar harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.
Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BKIPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2017 untuk mencapai visi dan misi BKIPM. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BKIPM serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja BKIPM. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nonor 8 tahun 2006
PENDAHULUANBAB 1 2
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
Dalam melaksanakan tugasnya, BKIPM mempunyai fungsi: a) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; b) pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; d) pelaksanaan administrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKIPM, Kepala Badan dibantu oleh 4 (empat) Unit Eselon II, yaitu: 1) Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan; 2) Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 3) Pusat Standardisasi, Kepatuhan, dan Kerjasama; dan Sekretariat Badan, serta 47 Unit Pelaksana Teknis (UPT KIPM), yaitu: 2 (dua) Balai Besar, 12 (dua belas) Balai, 32 (tiga puluh dua) Stasiun, dan 1 (satu) Balai Uji Standar, 193 (seratus sembilan puluh tiga) Wilayah Kerja, serta kelompok Jabatan Fungsional, diantaranya Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan, Pranata Komputer, Pranata Humas, Arsiparis, Statistisi dan jabatan fungsional umum lainnya.
Jumlah SDM aparatur yang mendukung BKIPM saat ini berjumlah 1.829 orang pegawai, dengan komposisi pegawai 10% di Pusat dan 90% di UPT KIPM. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk workforce yang efektif dan efisien. Selain itu, BKIPM juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja BKIPM dalam perspektif learning and growth.
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP3
1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis
Arah kebijakan dan strategi pembangunan BKIPM disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan BKIPM Tahun 2017 adalah mengacu pilar pembangunan kelautan dan perikanan 2015 –
Gambar 1.1Struktur Organisasi BKIPM (Permen KP Nomor 6/2017)
BIDANGPENCEGAHAN DAN MANAJEMEN RISIKO
PUSATPENGENDALIAN
MUTU
BIDANGOPERASI KARANTINA
DAN KEAMANAN HAYATI
BIDANGHARMONISASI DAN
PENINDAKAN PELANGGARAN
BIDANGINSPEKSI DAN KETELUSURAN
BIDANGSURVEILAN DAN
SERTIFIKASI PRODUK
BIDANGHARMONISASI DAN
PENANGANAN KASUS
SEKRETARIAT BADAN
BAGIANPROGRAM
BAGIANKEUANGAN DAN
UMUM
BAGIANHUKUM, KERJA
SAMA, DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT
BAGIANSDM APARATUR
DAN ORGANISASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PUSAT STANDARDISASI
SISTEM DAN KEPATUHAN
BIDANGMANAJEMEN MUTU
BIDANGSTANDARDISASI SISTEM
BIDANGKEPATUHAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
PUSAT KARANTINA IKAN
PUSATPENGENDALIAN
MUTU
PUSAT STANDARDISASI
SISTEM DAN KEPATUHAN
SEKRETARIAT BADAN
PENDAHULUANBAB 1 4
2019, yaitu penegakan kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (sovereignity), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (sustainability) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (prosperity).
1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berdaulat dan berkelanjutan, melalui strategi:
a. Kepatuhan (compliance) pelaku usaha ekspor, impor dan antar area;b. Keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan.c. Pencegahan penyebaran penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah RI dan
pencegahan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona dalam wilayah RI;d. Pengawasan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi di exit/entry point ekspor, impor, maupun antar area;e. Penjaminan eksportasi hasil perikanan ke negara mitra.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat KP melalui penerapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
a. Pengembangan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, b. Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:
• Sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan domestik;• Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (HACCP) dan penerapan Cara
Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Perikanan;• Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra;• Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit
Pengolahan Ikan (UPI);• Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001), sistem
manajemen inspeksi (ISO 17020), dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025).c. Harmonisasi sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan, melalui strategi:a. Pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP5
1.4 Sistematika Penyajian
Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2017 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
a. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
b. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
c. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Masuk dan tersebarnya hama dan penyakit karantina
Isu strategis perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan mengacu kepada mandat untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan dan pemanfaaatan sumbedaya kelautan dan perikanan, yaitu:
Kelayakan Ekspor dan Impor Hasil Perikanan
Masuknya ikan illegal/impor illegal yang beredar di pasaran
Penyelundupan SDI ke luar negeri (Rajungan, Kepiting, Lobster, hewan air lainnya)
Masuknya agen hayati yang membahayakan ekosistem native Indonesia
ISU01
ISU03
ISU02
ISU04
ISU05
PERENCANAAN KINERJABAB 2 6
d. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan hal-hal lainnya.
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP7
2.1 Visi dan Misi
Aspek yang berkaitan dengan visi KKP sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BKIPM adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, BKIPM menetapkan visi pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2015-2019, yaitu: “Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman Dan Terpercaya”.
Misi yang diemban oleh BKIPM untuk mewujudkan visi tersebut adalah:
1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.
Tujuan pembangunan BKIPM merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjaminmutu hasil perikanan nasional dengan sasaran:
02PERENCANAAN KINERJA
PERENCANAAN KINERJABAB 2 8
• meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan ekspor, impor, dan antar area kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor dan antar area;
• meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area;
• menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra;
• meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta;
• meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan besifat invasif melalui kajian dan analisis resiko.
2.2 Indikator dan Target Kinerja
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.
BKIPM telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 85/KEP-BKIPM/2015. Rencana strategis tersebut dijabarkan ke dalam Peta Strategi BKIPM. Peta Strategi adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai BKIPM pada 2017, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BKIPM.
Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP9
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 39/KEP-BKIPM/2015 tentang Pedoman Pengeloaan Kinerja di Lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
Ikhtisar Perjanjian Kinerja BKIPM Tahun 2017 diuraikan seperti pada Tabel 2.1 berikut ini:
Gambar 2.1Peta Strategi BKIPM Tahun 2017
STA
KEH
OLD
ER
PERS
PEC
TIV
EIN
TERN
AL
PRO
CES
S PE
RSPE
CTI
VE
CU
STO
MER
PE
RSPE
CTI
VE
LEA
RN A
ND
GRO
WTH
PE
RSPE
CTI
VE
HUMAN CAPITAL
Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM
yang kompeten, profesional dan
berintegritas
Tersedianya kebijakan pembangunan yang
efektif
Terselenggaranya sistem perkarantiaan, mutu dan keamanan hasil
perikanan yang sesuai standar
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan
perikanan
PETA STRATEGI BKIPMTAHUN 2017
Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan
berkelanjutan
Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan
dan perikanan
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem
perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan
secara profesional dan partisipatif
Tersedianya manajemen
pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses
Terwujudnya pranata dan kelembagaan
birokrasi BKIPM yang efektif,efisiendanberorientasi pada
layanan prima
Terkelolanya anggaran
pembangunan BKIPM secaraefisiendan
akuntabel
ORGANIZATION CAPITALINFORMATION CAPITAL FINACIAL CAPITAL
PERENCANAAN KINERJABAB 2 10
Tabel 2.1
NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017INDIKATOR KINERJA
Stakeholder Perspective
Pertumbuhan PDB Perikanan
Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kelautan Perikanan
8%
885 unit
1
Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan
Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan
Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra
Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
76%
74%
<10
2
Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI
Nilai PNBP BKIPM
Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
100%
Rp36 Milyar
3
Customer Perspective
Internal Process Perspective
Indeks efektivitas kebijakan pemerintah
Sertifikasi ekspor yang memenuhi standar
Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif
Terselenggaranya sistem perkarantiaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar
7,7
126.000 HC
4
5
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP11
NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017INDIKATOR KINERJA
Internal Process Perspective
Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar
Importasi hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan
Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke negara tujuan ekspor
Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability
Sertifikasi HACCP hasil perikanan
Unit kerja pengendali mutu hasil perikanan yang menerapkan sistem jaminan mutu
Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi
Terselenggaranya sistem perkarantiaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar
250.000 HC
100%
1.774 Nomor Registrasi
120 UPI
2.100 Sertifikat
26 Unit Kerja
29 UPT
5
Internal Process Perspective
Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesesaikan
Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
95%
76%
6
PERENCANAAN KINERJABAB 2 12
2.3 Pengukuran Kinerja
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:
1. angka maksimum adalah 120;
2. angka minimum adalah 0;
NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017INDIKATOR KINERJA
Stakeholder Perspective
Indeks kompetensi dan integritas BKIPM
Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BKIPM
Nilai Maturitas SPIP BKIPM
Persentase tindak lanjut direktif pimpinan
Jumlah inovasi pelayanan publik BKIPM
Nilai kinerja anggaran BKIPM
Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BKIPM
Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan berintegritas
Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses
Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi BKIPM yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel
80%
65%
A (82.5)
Level 2
100%
1
85
100%
7
8
9
10
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP13
3. Formula penghitungan indeks capain IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:a. Polarisasi Maximize
Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:
Indeks Capaian IKU =Realisasi/Target x 100%
b. Polarisasi MinimizePada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:
Indeks Capaian IKU = {(1 + (1-Realisasi/Target)} x 100%
c. Polarisasi StabilizePada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.
4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:
100≤X≤120(memenuhi ekspektasi)
80≤X<100(Belum memenuhi ekspektasi)
X<80%(tidak memenuhi ekspetasi)
HIJAU KUNING MERAH
PERENCANAAN KINERJABAB 2 14
t
Gambar 2.2Launching Kerjasama SPS e-Certification RI-Belanda
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP15
3.1 Capaian Kinerja
Secara umum, target-target kinerja pada tahun 2017 telah tercapai. Berdasarkan dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id, nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) BKIPM sebesar 106,05% (kategori Baik). Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan BKIPM dalam melaksanakan program di bidang karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
03AKUNTABILITAS KINERJA
Gambar 3.1Dashboard Capaian IKU Pada Aplikasi Kinerjaku
AKUNTABILITAS KINERJABAB 3 16
Tabel 3.1
NO SASARAN STRATEGISTARGET 2017
TARGET REALISASI %INDIKATOR KINERJA
Stakeholder Perspective
Pertumbuhan PDB Perikanan
Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kelautan Perikanan
1
Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan
Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan
Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra
Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
114,88
102,64
100
76%
74%
<10(Kasus)
87,31%
75,95%
<10
2
Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI
Nilai PNBP BKIPM
Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
100
120*
100%
Rp36 Milyar
100%
Rp69,78 Milyar
3
Customer Perspective
Internal Process Perspective
Indeks efektivitas kebijakan pemerintah
Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif
104,818,077,7
4
8%
885 (Unit)
6,78%
1001
84,75
113,11
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP17
NO SASARAN STRATEGISTARGET 2017
TARGET REALISASI %INDIKATOR KINERJA
Internal Process Perspective
Sertifikasi ekspor yang memenuhi standar
Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar
Importasi hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan
Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke negara tujuan ekspor
Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability
Sertifikasi HACCP hasil perikanan
Unit kerja pengendali mutu hasil perikanan yang menerapkan sistem jaminan mutu
Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi
Terselenggaranya sistem perkarantiaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar
5 126.000(HC)
250.000(HC)
100%
1.774(noreg)
120(UPI)
2.100(Sertifikat)
26(Unit Kerja)
29(UPT)
162.408
371.770
100%
1.668
122
2.452
27
31
120*
120*
100
94,02
101,67
116,76
103,84
106,9
AKUNTABILITAS KINERJABAB 3 18
NO SASARAN STRATEGISTARGET 2017
TARGET REALISASI %INDIKATOR KINERJA
Internal Process Perspective
Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesesaikan
Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan
100,99
113,11
95%
76%
100%
86,43%
6
Learn and Growth Perspective
Indeks kompetensi dan integritas BKIPM
Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan berintegritas
119,90*80% 94,32%7
Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses
97,4065% 63,31%8
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BKIPM
Nilai Maturitas SPIP BKIPM
Persentase tindak lanjut direktif pimpinan
Jumlah inovasi pelayanan publik BKIPM
Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi BKIPM yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
109,62
100
80
120
82,5(A)
Level 2
100%
1
90,44(AA)
Level 2
66,66%
3
9
Nilai kinerja anggaran BKIPM
Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BKIPM
Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel
111,33
100
85
100%
94,63
100%
10
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP19
3.2 Analisis dan Evaluasi
Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:
Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Nilai sasaran strategis ini pada tahun 2017 adalah sebesar 98,94%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pertumbuhan PDB perikanan dan Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor.
Stakeholder Perspective
Tabel 3.2Capaian Sasaran Strategis 1 Berdasarkan Indikator Kinerjanya
CAPAIAN
2016 2017INDIKATOR KINERJA
Penjelasan atas pencapaian Sasaran Strategis 1, yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan diuraikan secara rinci sebagai berikut:
IK1. Pertumbuhan PDB Perikanan
Indikator Pertumbuhan PDB Perikanan merupakan indikator yang dicascading langsung dari IKU Level 0 KKP. Realisasi terhadap capaian indikator ini mengacu pada data BPS. Angka pertumbuhan PDB Perikanan tahun 2017 adalah sebesar 6,75%. Namun, pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan kelompok pertanian secara keseluruhan yang hanya mencapai hanya mencapai 2,92%, dan masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan yang hanya mencapai 5,06%.
Masih lebih tingginya pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan dibandingkan dengan sektor-sektor perikanan lainnya memperlihatkan bahwa sub sektor perikanan
TARGET2019
% TERHADAP
TARGET 2019
Pertumbuhan PDB Perikanan
Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor
8%
950 (Unit)
6,78%
1001(Unit)
6,53%
864(Unit)
84,74
105,36
Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan Dan Perikanan
AKUNTABILITAS KINERJABAB 3 20
masih merupakan sub sektor unggulan dalam sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan ini didukung oleh produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa usaha di bidang perikanan baik tangkap maupun perikanan budidaya merupakan usaha yang memiliki share yang cukup tinggi dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional.Dalam tiga tahun terakhir PDB sub sektor perikanan tumbuh di atas rata-rata nasional dan dalam 4 tahun terakhir memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi dalam sektor pertanian secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor perikanan memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan pada PDB kelompok pertanian, maupun nasional.
IK2. Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Ekspor
Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP dan CKIB. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010. Sedangkan unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha pembudidayaan ikan (UUPI) yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar
Customer Perspective
Capaian kinerja BKIPM pada Customer Perspective berasal dari dua sasaran strategis, yaitu 1) terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; 2) Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan.
Sasaran Strategis 2. Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan diperoleh dari pencapaian indikator persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri, dan
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP21
Capaian atas target ketiga indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:
IK3. Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
Tingkat penilaian perilaku kepatuhan pelaku usaha dapat digolongkan menjadi 4 (empat) ketegori perilaku:
1. tingkat kepatuhan tinggi, dengan rentang nilai > 81%; kategori apabila pelaku usaha taat dengan kesadaran sendiri secara sukarela dan mempunyai reputasi yang baik jika ditinjau dari profil pelaku usaha.
2. tingkat kepatuhan sedang, dengan rentang nilai 62-80%; kategori apabila dengan tidak sengaja pelaku usaha sebagai akibat ketidaktahuan terhadap regulasi dan standar komoditas dan telah memperbaiki perilaku kepatuhannya dan tidak pernah melanggar regulasi/prosedur/persyaratan, atau pelaku usaha yang dikenakan pembekuan sementara (internal suspend) dan telah menindaklanjuti hasil investigasi sebagai akibat adanya kejadian kasus penolakan ekspor.
3. tingkat kepatuhan rendah, dengan rentang nilai 42-61%; kategori apabila pelaku usaha yang resisten untuk patuh atau memanfaatkan kesempatan (celah) untuk tidak patuh, dan mengulangi pelanggarannya, atau pelaku usaha yang dikenakan
Tabel 3.3Capaian Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Indikator Kinerjanya
CAPAIAN
2016 2017INDIKATOR KINERJA TARGET
2019
% TERHADAP
TARGET 2019
Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan
Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan
Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra
80%
78%
<10
87,31%
75,95%
<10
98%
75,4%
<10
109
97
100
jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra. Capaian nilai sasaran strategis ini pada tahun 2017 adalah sebesar 111,82%.
AKUNTABILITAS KINERJABAB 3 22
Indikator kinerja persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan undangan diukur pada setiap semester. Sehingga capaian kepatuhan pelaku usaha pada tahun 2017 merupakan rata-rata hasil pengukuran dari semester 1 dan 2. Realisasi kepatuhan pelaku usaha pada tahun 2017 adalah sebesar 87,31% dari target 76% atau mencapai 114,88%. Angka capaian ini diperoleh dari angka pencapaian semester 1 sebesar 86,34% dan pencapaian semester 2 sebesar 88,27%. Penilaian dan pengukuran tingkat kepatuhan dilakukan pada para pelaku usaha yang melalulintaskan produk perikanan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran utama pada 5 UPT dari target 11 UPT, yaitu Balai KIPM Surabaya II, Balai KIPM Manado, Stasiun KIPM Medan II, Balai KIPM Denpasar, dan Stasiun KIPM Pekanbaru. Jumlah pelaku usaha yang diukur tingkat kepatuhannya pada tahun 2017 adalah sebanyak sebanyak 2.079 pelaku usaha pada 11 UPT yang dijadikan uji petik.
X1 = Rata-rata Persentase kepatuhan pelaku usaha importir terhadap pemenuhan persyaratan /regulasi X2 = rata-rata Persentase kepatuhan eksportir terhadap pemenuhan Persyaratan/ regulasiX3 = rata-rata Persentase kepatuhan pelaku usaha domestik keluar terhadap pemenuhan persyaratan/regulasiX4 = rata-rata persentase kepatuhan pelaku usaha domestik masuk terhadap pemenuhan persyaratan/regulasi.
xkp= X1 + X2 + X3 + X4
pembekuan (suspend) dan tidak dapat menindaklanjuti hasil investigasi akibat adanya kejadian kasus penolakan ekspor.
4. tingkat kepatuhan sangat rendah, dengan rentang nilai < 41%; kategori pelaku usaha yang dengan sengaja dan terbukti melanggar ketentuan regulasi serta dilakukan penegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.
Persentase kepatuhan pelaku usaha diukur melalui penjumlahan dari rata-rata kepatuhan pelaku usaha ekspor, pelaku usaha impor, pelaku usaha domestik masuk dan pelaku usaha domestik keluar, dengan rumusan:
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP23
IK4. Tingkat Keberhasilan Pengawasan Di Wilayah Perbatasan
Berdasarkan data rencana induk pengelolaan perbatasan 2015-2019 dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), jumlah lokasi prioritas perbatasan ada sebanyak 43 lokasi di 13 provinsi. Lokasi tersebut adalah Sabang, Simeuleu, Serdang Bedagai, Rokan Hilir, Bengkalis, Indragiri Hilir, Meranti, Dumai, Natuna, Anambas, Batam, Bintan, Karimun, Sangihe, Talaud, Aruk, Jagoi Babang, Sanggau, Sintang, Nanga Badau, Entikong, Kutai Barat, Malinau, Nunukan, Sebatik, Kupang, Wini, Atambua, Rote-Ndao, Alor, Mota’ain, Motamasin, Maluku Barat Daya, Saumlaki, Aru, Morotai, Sota, Boven Digoel, Peg. Bintang, Keerom, Skow, Biak, dan Raja Ampat.
Dari jumlah lokasi perbatasan BNPP tersebut, pelaksanaan operasional dan pengawasan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun 2017 di perbatasan hanya dilakukan di 29 lokasi, yaitu Sabang, Simeuleu, Rokan Hilir, Bengkalis, Indragiri Hilir, Dumai, Natuna, Anambas, Batam, Bintan, Karimun, Aruk, Jagoi Babang, Nanga Badau, Entikong, Nunukan, Sebatik, Sangihe, Talaud, Atambua, Saumlaki, Motomasin, Mota’ain, Kupang, Wini, Morotai, Biak, Sota dan Skow. Hal ini dikarenakan untuk wilayah perbatasan yang lainnya, BKIPM belum memiliki sarana-prasarana operasional. Selain itu, juga dilihat dari frekuensi lalulintas perikanan di wilayah tersebut.
Target indikator tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan pada tahun 2017 adalah sebesar 74%. Untuk menghitung capaian indikator ini, BKIPM mengukur pada 15 lokasi sampel wilayah perbatasan pada tahun 2017, yaitu Sebatik, Nunukan, Aruk, Sota, Talaud, Morotai, Bengkalis, Dumai, Natuna, Motoain, Motomasin, Wini, Saumlaki, Simelue, dan Skow.
Rumus perhitungan indikator Tingkat Keberhasilan Pengawasan Di Wilayah Perbatasan adalah:
A = Nilai pengawasan sistem perkarantinaan ikan dan mutu
B = Pemenuhan Fasilitas Pelayanan di Wilayah perbatasan
Keberhasilan Pengawasan = (A + B)
2
AKUNTABILITAS KINERJABAB 3 24
Pada tahun 2017, BKIPM telah melakukan verfikasi tingkat keberhasilan pengawasan di 15 lokasi titik perbatasan. Titik perbatasan tersebut adalah Sebatik, Nunukan, Aruk-Entikong, Sota, Talaud, Morotai, Bengkalis, Dumai, Motain, Motamasin, Wini, Saumlaki, Simelue-Aceh dan Skow. Hasil verifikasi keberhasilan wilayah perbatasan adalah sebagai berikut:
a. Penilaian pengawasan sistem perkarantinaan ikan dan mutu
No LokasiPengawasan (%)
NilaiDomas Dokel Ekspor Impor Koord Monev JPT/TT
1 Sebatik 90 90 70 - 80 80 11,76 70,29
2 Nunukan 90 90 40 - 80 80 50 71,67
3 Aruk - - - - 90 80 33,3 67,77
4 Sota - - 78 80 85 80 25 69,60
5 Talaud 90 90 - - 90 60 20 70,00
6 Morotai - 88 - - 80 83 30 70,25
7 Bengkalis 80 70 80 - 80 60 62,5 72,08
8 Dumai 90 70 60 - 80 85 22,2 67,87
9 Motoain - 80 90 - 70 70 40 70,00
10 Motamasin - 80 - - 70 70 40 65,00
11 Wini - 80 - - 70 70 40 65,00
12 Saumlaki - 80 - - 80 80 70 77,50
13 Tj. Balai Karimun
90 80 80 - 90 80 33,3 75,56
14 Simeuleu - 90 - - 80 50 100 80
15 Skow - - - 80 80 80 70 77,5
b. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan di Wilayah perbatasan
No LokasiFasilitas Pelayanan (%)
NilaiSarpras SDM
1 Sebatik 90 75 82,5
2 Nunukan 85 70 77,5
3 Aruk 78 80 79
4 Sota 90 85 87,5
5 Talaud 80 80 80
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP25
No LokasiFasilitas Pelayanan (%)
NilaiSarpras SDM
8 Dumai 80 60 70
9 Motoain 85 85 85
10 Motamasin 75 75 75
11 Wini 85 75 80
12 Saumlaki 85 80 82,5
13 Tj. Balai Karimun
90 75 82,5
14 Simeuleu 84 90 87
15 Skow 85 75 80
Sampai dengan Desember 2017, BKIPM telah melakukan evaluasi exit-entry point perbatasan sebanyak 15 lokasi perbatasan, yaitu Sebatik, Nunukan, Aru-Entikong, Sota-Merauke, Talaud, Morotai, Bengkalis, Dumai, Motain, Motamasin, Wini, Saumlaki, Simelue-Aceh, Sota-Merauke, Tanjung Balai Karimun dan Skow Jayapura dengan rata-rata hasil pengawasan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebesar 75,95 %.
Di dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan, yaitu:1). Terbatasnya penyediaan tempat untuk fasilitas pemeriksaan karantina di PLBN (pos lintas batas negara), khususnya sarana pemeriksaan fisik dan laboratorium;
2). Kebutuhan SDM di PLBN;
3). Beberapa lokasi PLBN belum masuk dalam peraturan Men KP tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPIK.
Tindak lanjut yang dilakukan BKIPM untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas adalah:a). Akan berkoordinasi dengan BNPP untuk fasilitasi penyediaan ruang pemeriksaan Karantina; b). Penyediaan alat lab dan bahan pengujian;c). Akan dilakukan Analisa beban kerja di PLBN;d). Rotasi Pegawai lingkup BKIPM;e). Memasukan wilayah perbatasan tertentu ke dalam revisi Kepmen KP Nomor 64/ MEN/2015 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPIK
AKUNTABILITAS KINERJABAB 3 26
IK5. Jumlah Kasus Penolakan Ekspor Hasil Perikanan per Negara Mitra
Kontribusi BKIPM dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan menekan jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra agar tidak melampaui jumlah sepuluh (<10) per negara mitra. Dasar perhitungan indikator ini adalah kasus penolakan tertinggi yang terjadi per negara mitra, berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut. Jumlah negara mitra berdasarkan Mutual Recognition Arrangement (MRA) adalah 28 negara anggota Uni Eropa, 5 negara anggota EEU (Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgystan), Korea Selatan, China, Kanada, dan Vietnam.
Kasus penolakan ekspor hasil perikanan ke negara mitra yang terjadi sampai dengan Desember 2017 masih dapat dikendalikan di bawah 10 kasus. Penolakan tertinggi terhadap ekspor hasil perikanan Indonesia ke negara mitra, terjadi di negara Perancis dan Kanada, yaitu masing-masing 3 penolakan. Sehingga capaian pada tahun 2017 adalah sebesar 100% dari target.
Rincian penolakan tersebut adalah sebagai berikut: di Kanada merkuri pada produk barakuda, sodium citrate pada produk udang, sensory evaluation pada produk udang; dan penolakan di Prancis yang disebabkan oleh histamin pada produk pre-cooked tuna, cadmium pada produk marlin, dan merkuri pada prodik marlin.Sedangkan penolakan ekspor lainnya terjadi di Inggris, yaitu 2 kasus produk shrimp dan crab yang disebabkan oleh poor temperature control , 1 kasus di Swedia disebabkan CO treatment pada tuna, 2 kasus di spanyol disebabkan oleh merkuri pada swordfish poor temperature pada cutlefish, 1 kasus di Italia disebabkan merkuri pada marlin, dan 2 kasus di Yunani disebabkan oleh Cadmium pada octopus dan histamine pada canned tuna, 1 kasus di Jerman disebabkan oleh merkuri pada marlin, 1 kasus di Rusia disebabkan oleh mercury pada oilfish, 1 kasus di Korea yang disebabkan oleh mikrobiologi pada octopus. Sedangkan untuk negara mitra China, Norwegia, dan Vietnam tidak terjadi kasus penolakan (nihil).
Penolakan ekspor ini sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah total hasil perikanan yang disertifikasi untuk di ekspor ke negara mitra, yaitu sebanyak 102.603 consignment (581.251.490 kg senilai US$ 6,75 juta). Keberhasilan ini didukung oleh kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilakukan BKIPM, melalui surveilan konsistensi penerapan GMP, SSOP, dan HACCP melalui in-process
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP27
Capaian atas target ketiga indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:
IK6. Penyakit Ikan Karantina Yang Dicegah Penyebarannya Ke Wilayah RI
Upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK di Indonesia didasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Kepmen KP Nomor 80/2015 dan Kepmen KP Nomor 58/2016. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, terdapat 20 jenis Penyakit Ikan Karantina dari kategori virus, 6 jenis dari golongan bakteri, 6 jenis dari golongan parasit dan 4 jenis dari golongan jamur yang dicegah pemasukannya kedalam wilayah RI dan dari HPIK tersebut 13 jenis diantaranya dicegah penyebarannya di 141 lokasi kabupaten/kota di 34 Provinsi seluruh Indonesia. Indikator penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI diukur dengan membandingkan jumlah lokasi sebaran HPIK yang baru dan jumlah total lokasi sebaran HPIK berdasarkan Kepmen KP No.58/2016 dan Kepmen KP Nomor 80/2015.
inspection di Unit Pengolahan Ikan dan pengujian terhadap produk akhir (end product testing). Di samping itu, keberhasilan ini juga didukung oleh kinerja laboratorium BKIPM dalam melakukan pengujian kimia, mikrobiologi dan organoleptik dan peningkatan kompetensi inspektur mutu yang ada di Unit Pelaksana Teknis.
Tabel 3.4Capaian Sasaran Strategis 3 Berdasarkan Indikator Kinerjanya
CAPAIAN
2016 2017INDIKATOR KINERJA TARGET
2019
% TERHADAP
TARGET 2019
Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI
Nilai PNBP BKIPM
100%
38M
100%
69,78M
113,98%
52,86M
100%
183,63%
Sasaran Strategis 3. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
Nilai sasaran strategis terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan pada tahun 2017 adalah sebesar 112%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini adalah penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI dan nilai PNBP BKIPM. Capaian setiap indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut.
AKUNTABILITAS KINERJABAB 3 28
Berdasarkan hasil kegiatan pemantauan sebaran HPIK yang dilakukan oleh UPT KIPM di seluruh wilayah Indonesia, realisasi penyakit ikan yang dicegah penyebarannya adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap komoditas perikanan yang dilalulintaskan telah dilakukan pemeriksaan/uji laboratorium terhadap ancaman HPIK sesuai dengan daerah yang dituju.
IK7. Nilai PNBP BKIPM
Tarif PNBP karantina ikan dan mutu hasil perikanan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM terus berusaha menggenjot penerimaan PNBP sehingga dapat meningkatkan PNBP kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Indikator nilai PNBP BKIPM diukur dengan menghitung jumlah realisasi penerimaan PNBP periode tahun anggaran berjalan.
Pada tahun 2017, BKIPM berhasil merealisasikan PNBP sebesar Rp69,78 milyar dari target Rp36 milyar atau mencapai 193%. Jika dibandingkan dengan realisasi PNBP pada tahun 2016 sebesar Rp52,86 milyar, realisasi ini meningkat 32%.
Gambar 3.2Grafik Perkembangan Realisasi PNBP BKIPM Tahun 2014-2017
Peningkatan realisasi PNBP BKIPM ini didukung oleh adanya peningkatan sistem pengawasan ekspor, impor dan antar area terhadap komoditas perikanan yang dilalulintaskan serta implementasi e-payment yang sudah dilaksanakan di 47 UPT KIPM seluruh Indonesia.
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP29
Capaian atas target ketiga indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:
IK8. Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah
Indeks efektivitas kebijakan pemerintah adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh KKP dapat diterima oleh stakeholders kelautan perikanan, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Indikator indeks efektifitas kebijakan pemerintah merupakan indikator di Level 0 yang diturunkan ke seluruh level I dengan metode lingkup dipersempit.
Indeks efektivitas kebijakan bidang perkarantinaan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan dihitung berdasarkan hasil survei produk hukum perundang-undangan kepada pengguna jasa. Produk hukum yang digunakan untuk mengukur indikator indeks efektivitas kebijakan adalah Permen KP Nomor 33/Permen-
Capaian kinerja BKIPM pada Internal Process Perspective berasal dari tiga sasaran strategis, yaitu 1) Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif; 2) Terselenggaranya sistem perkarantiaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar; 3) dan Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif.
Sasaran Strategis 4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif
Nilai sasaran strategis tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif pada tahun 2017 adalah sebesar 104,81% indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini, yaitu indeks efektivitas kebijakan pemerintah.
Internal Process Perspective
Tabel 3.5Capaian Sasaran Strategis 4 Berdasarkan Indikator Kinerjanya
CAPAIAN
2016 2017INDIKATOR KINERJA TARGET
2019
% TERHADAP
TARGET 2019
Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 88,078,74 100,87%
AKUNTABILITAS KINERJABAB 3 30
KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan dan Kepmen KP Nomor 52A/Kepmen-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan Dan Distribusi. Survei telah dilaksanakan pada November 2017 dengan nilai capaian sebesar 8,07 atau 104,8% dari target 7,7.
Sasaran Strategis 5. Terselenggaranya sistem perkarantiaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar
Nilai sasaran strategis terselenggaranya sistem perkarantiaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar pada tahun 2017 adalah sebesar 107,85%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini adalah Sertifikasi ekspor yang memenuhi standar, Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar, Importasi hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan, Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke negara tujuan ekspor, Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability, Sertifikasi HACCP hasil perikanan, Unit kerja pengendali mutu hasil perikanan yang menerapkan sistem jaminan mutu, dan Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu
Tabel 3.6Capaian Sasaran Strategis 5 Berdasarkan Indikator Kinerjanya
CAPAIAN
2016 2017INDIKATOR KINERJA TARGET
2019
% TERHADAP
TARGET 2019
Sertifikasi ekspor yang memenuhi standar
Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar
Importasi hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan
Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke negara tujuan ekspor
Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability
130,000
280,000
100%
1,834
130
162,408
371,770
100%
1,668
122
110,649
306,257
100%
174
41
124,92%
132,77%
100%
90,94%
93,84%
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP31
Capaian atas target ketiga indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:
IK9. Sertifikasi ekspor yang memenuhi standar
Sertifikat Kesehatan atau yang disingkat HC (Health Certificate) merupakan bukti pengendalian penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia dan kelestarian hayati ikan.
Penerbitan HC mutu didasarkan pada hasil surveilan terhadap konsistensi penerapan HACCP selama proses produksi di Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil pengujian sesuai dengan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 59/2017. Sedangkan penerbitan HC karantina ikan mengacu pada PP Nomor 15/2002, SOP Nomor 01/2015 dan SOP Nomor 03/2015.
Target indikator ini pada tahun 2017 sebanyak 126.000 sertifikat HC, terdiri dari HC karantina sebanyak 40.000 sertifikat dan HC mutu sebanyak 86.000 sertifikat. Total sertifikat HC yang diterbitkan sepanjang tahun 2017 adalah sebanyak 162.408 sertifikat atau mencapai
128% dari target seperti ditunjukkan pada lampiran 6.
CAPAIAN
2016 2017INDIKATOR KINERJA TARGET
2019
% TERHADAP
TARGET 2019
Sertifikasi HACCP hasil perikanan
Unit kerja pengendali mutu hasil perikanan yang menerapkan sistem jaminan mutu
Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi
2.500
32
47
2.452
27
31
2.037
23
25
98,08%
84,37%
65,96%
Gambar 3.3
Verifikasi Lapangan Terhadap Produk Yang Di Ekspor
AKUNTABILITAS KINERJABAB 3 32
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebanyak 110.649, terjadi peningkatan sebesar 47%.Kinerja pelayanan sertifikasi ekspor untuk produk perikanan konsumsi dan non konsumsi pada tahun 2017 mencapai 1,08 juta ton dan 21,26 juta ekor senilai US$6,4 milyar (konsumsi) dan 26,32 ribu ton dan 2,53 milyar ekor senilai US$170 juta (non konsumsi) seperti yang ditunjukkan dalam lampiran 7,8,9,10,11,12,13 dan 14.
Gambar 3.4
Pemberian Label Karantina pada Kemasan yang Sudah Diperiksa
Gambar 3.5
Grafik Perkembangan Sertifikasi Produk Ekspor Tahun 2014-2017
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP33
IK10. Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar
Sertifikasi kesehatan ikan domestik dilakukan melalui tindakan karantina ikan dalam rangka mencegah tersebarnya HPIK antar area di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Sertifikasi bertujuan untuk memastikan dan memberikan jaminan bahwa media pembawa/ikan yang dilalulintaskan tidak tertular HPIK yang dipersyaratkan daerah tujuan sesuai dengan standar.
Pelayanan sertifikasi kesehatan ikan domestik yang dilaksanakan BKIPM pada tahun 2017 berhasil direalisasikan sebanyak 371.770 sertifikat dari target 250.000 sertifikat atau mencapai 148,71%.
Komoditas hidup yang dominan dilalulitaskan dan dilaporkan melalui UPT adalah benih vannamei 9,47 miliar ekor, benih windu 2,57 miliar ekor, udang vaname 1,93 milyar ekor, bandeng 1,41 milyar ekor, benih bandeng 590,33 juta ekor, dan ikan lainnya sebesar 680,79 juta ekor. Sedangkan untuk komoditas non hidup yang dominan adalah tongkol 51,19 ribu ton, rumput laut 49,20 ribu ton, bandeng 24,48 ribu ton, cakalang 20,50 ribu ton, tuna 19,35 ribu ton, dan produk lainnya sebesar 232,93 ribu ton.
Gambar 3.6
Petugas BKIPM Melakukan
Verifikasi Lapangan dan
Pemeriksaan Komoditas
Produk Yang Akan Di Ekspor
AKUNTABILITAS KINERJABAB 3 34
Keterangan :
A : Laporan importasi (30%)
B : Verifikasi dokumen importasi dan atau supervisi impor (35%)
C : Laporan evaluasi importasi produk perikanan (35%)
N : Jumlah importasi produk perikanan yang masuk ke wilayah RI yang dilaporkan (per
laporan impor)
Realisasi persentase produk perikanan yang masuk kedalam wilayah RI yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun 2017 mencapai 100% dari target sebesar 100%.
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan BKIPM sebagai langkah tindakan penanganan importasi tersebut, yaitu:• menyusun pedoman pengendalian produk perikanan yang masuk ke wilayah RI;• melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pelaku usaha dan masyarakat mengenai peraturan importasi produk perikanan yang masuk ke wilayah RI;• melaksanakan koordinasi dengan Bea Cukai dan Ditjen PDS terkait importasi produk perikanan;• melakukan rekapitulasi data pemenfaatn ijin pemasukan hasil perikanan (IPHP).
IK11. Importansi hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan
Pelaksanaan penanganan importasi produk perikanan dilakukan untuk menjamin keamanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia agar aman untuk dikonsumsi manusia. Selain itu, juga untuk memberikan perlindungan bagi usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan dan usaha pengolahan ikan serta agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Importir yang melakukan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah RI harus memenuhi persyaratan legalitas dan berasal dari eksportir yang terdaftar di negara asal.
Indikator persentase produk perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan diukur berdasarkan
X impor A + B + C
N=
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP35
IK12. Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke negara tujuan ekspor
Dalam rangka penyerasian/harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan antara Indonesia dengan negara-negara tujuan ekspor, maka masing-masing negara yang akan melakukan ekspor harus meregistrasi/mendaftarkan UPI yang telah bersertifikat HACCP. Registrasi UPI ini bertujuan supaya UPI yang melakukan ekspor diakui oleh Otoritas Kompeten negara mitra, mempermudah penelusuran dan penyelesaian apabila UPI terkena kasus, dan mempermudah melakukan evaluasi terhadap UPI.
Indikator Unit Pengolahan Ikan yang teregistrasi di negara mitra diukur dengan menghitung jumlah UPI bersertifikat HACCP yang mendapatkan nomor registrasi dari Kepala BKIPM dan mendapat persetujuan (approval number) dari negara mitra. Sampai dengan Desember 2017, BKIPM melalui Pusat Pengendalian Mutu telah melakukan pendaftaran sebanyak 1.668 nomor registrasi UPI ke 38 negara mitra seperti yang ditunjukkan pada lampiran 15. Realisasi ini masih di bawah target 1.774 atau hanya mencapai 94,02%.
Tidak tercapainya indikator ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: » Negara Mitra tertentu seperti Uni Eropa dan Rusia belum menyetujui permohonan
pendaftaran nomor registrasi UPI yang telah diajukan. (Permohonan pendaftaran
nomor registrasi yang diajukan ke Uni Eropa sampai dengan tahun 2017 (18 UPI
baru, penghapusan 34), Rusia sampai dengan 2015 sejumlah 13 UPI), China 5 UPI
dan Korea Selatan 9 UPI belum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Kompeten
Negara Mitra;
» UPI tidak aktif melakukan ekspor ke negara mitra tertentu;
» UPI sudah tidak beroperasional/tutup;
» UPI yang mengajukan pendaftaran belum memenuhi persyaratan.
Upaya atau rencana aksi yang dilakukan BKIPM agar dapat mencapai target yang ditetapkan pada 2017, yaitu:
• Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan melakukan kunjungan ke negara mitra tertentu dalam rangka negosiasi agar permohonan pendaftaran tersebut dapat disetujui;
• Sosialisasi persyaratan ekspor ke negara mitra.
AKUNTABILITAS KINERJABAB 3 36
IK13. Pelaku Usaha (UPI) yang Menerapkan Sistem Traceability
Sistem traceability merupakan bagian penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan dari hulu ke hilir harus dapat ditelusuri melalui pemenuhan alur informasi dan basis data. Sistem traceability ditujukan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang bermasalah akan mudah ditelusuri.
Indikator pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem traceability melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan.
Pada tahun 2017, BKIPM menetapkan target jumlah UPI yang telah menerapkan sistem traceability realisasi indikator ini sebesar 122 UPI dari target 120 UPI atau mencapai 101,67% seperti ditunjukkan pada lampiran 16. Pada 2016, realisasi indikator ini sebesar 41 UPI dari target 42 UPI atau mencapai 97,62%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2016, terjadi peningkatan sebesar 81 unit. Hal ini disebabkan karena telah dilakukan perbaikan/revisi checklist verifikasi penerapan sistem traceability pada UPI. Sehingga, pelaksanaan pada tahun 2017 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
Gambar 3.7Sistem Traceability Memudahkan dalam Pengontrolan Proses Produksi
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP37
IK14. Sertifikasi HACCP hasil perikanan
HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan untuk konsumsi manusia. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan (in process inspection) dapat dilakukan sehingga tindakan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan.
Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.
Indikator sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan.
Pada tahun 2017, BKIPM telah melaksanakan pelayanan sertifikasi HACCP produk perikanan sebanyak 2.452 sertifikat HACCP di 731 UPI seperti ditunjukkan pada lampiran 17. Realisasi ini mencapai 116,76% dari target 2.100. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 2.037, capaian ini meningkat sebesar 20%.
Gambar 3.8TrendJumlahProdukPerikananyangBersertifikasiHACCPTahun2013-2017
AKUNTABILITAS KINERJABAB 3 38
IK15. Unit Kerja Pengendali Mutu Hasil Perikanan Yang Menerapkan Sistem Jaminan Mutu
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi terhadap sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan official control mulai dari hulu sampai hilir, maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) selaku Otoritas Kompeten perlu melakukan verifikasi terhadap penerapan kegiatan tersebut, untuk memastikan bahwa sistem apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh negara tujuan dan atau peraturan/prosedur yang telah ditetapkan di Indonesia.
Indikator unit kerja lingkup otoritas kompeten yang konsisten dalam penerapan sistem pengendalian mutu diukur dengan menghitung jumlah unit kerja yang diberikan rekomendasi hasil verifikasi. Untuk mencapai indikator ini dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu verifikasi official control dan kompilasi data hasil verifikasi.
Target indikator ini pada 2017 sebanyak 26 unit kerja yang akan diverifikasi penerapan sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Pada tahun 2017, BKIPM telah berhasil malakukan verifikasi penerapan sistem pengendalian mutu terhadap 27 unit dari target 26 unit atau mencapai 103,44%.
Ke 27 unit kerja lingkup otoritas kompeten yang konsisten dalam penerapan sistem pengendalian mutu tersebut adalah BBPBL Lampung, LPPMHP Lampung, BBAP Situbondo, BBAP Bangil, PT. Angler Surabaya, LPPMHP Surabaya, BBAT Sukabumi, PT.SGS Indonesia, PT. MAL, BBAP Jepara, LP2IL Serang, PPS Cilacap, PPN Pekalongan, PPN Brondong, PPS Belawan, PPS Kendari, PPI Pangandaran, PPI Oeba Kupang, Dinas KP Provinsi Sumatera Utara, Dinas KP Provinsi Lampung, Dinas KP Provinsi Banten, Dinas KP Provinsi Jawa Barat, Dinas KP Provinsi Jawa tengah, Dinas KP Provinsi Jawa Timur, Dinas KP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas KP Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas KP Provinsi Sulawesi Selatan.
IK16. Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi
Indikator Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi diukur dengan menghitung jumlah UPT yang telah menerapkan SNI ISO/
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP39
mendapatkan sertifikasi ISO 17020:2012, yaitu Pelatihan ISO 17020:2012, pelaksanaan supervisi, penerapan ISO 17020:2012, audit internal, kaji ulang manajemen, pendaftaran, dan monitoring dan evaluasi.
Capaian pada indikator ini dihitung berdasarkan jumlah UPT KIPM yang mengajukan untuk diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Target indikator kinerja Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan ISO 17020:2012 bersifat akumulatif. Pada Tahun 2017, target indikator ini adalah sebanyak 29 unit, terdiri dari 23 unit yang telah menerapkan sistem manajemen lembaga inspeksi dan 6 unit baru yang akan diajukan untuk diverifikasi dalam penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi.
Sampai dengan tahun 2017, UPT yang telah menerapkan sistem manajemen lembaga inspeksi berjumlah 31 UPT dari target 29 UPT atau mencapai 106,9%.
Unit kerja ini terdiri dari 19 UPT yang telah disertifikasi ISO 17020 oleh KAN (Balai Besar KIPM Jakarta I, Balai Besar KIPM Makassar, Balai KIPM Surabaya I, Balai KIPM Surabaya II, Balai KIPM Semarang, Balai KIPM Balikpapan, Balai KIPM Palembang, Balai KIPM Mataram, Stasiun KIPM Cirebon, Stasiun KIPM Merak, Balai KIPM Denpasar, Stasiun KIPM Entikong, Staisun KIPM Yogyakarta, Stasiun KIPM Batam, Stasiun KIPM Tarakan, Staisun KIPM Jambi, Balai KIPM Medan I, Stasiun KIPM Medan II, dan Stasiun KIPM Luwuk Banggai).
Selain itu, terdapat 12 UPT yang masih dalam proses akreditasi (pelaksanaan penilaian oleh penilai dari KAN), yaitu Balai KIPM Manado, Stasiun KIPM Ambon, Balai KIPM Banjarmasin, Stasiun KIPM Kendari, Stasiun KIPM Padang, Stasiun KIPM Pekanbaru, Stasiun KIPM Pontianak, Balai KIPM Jakarta II, Stasiun KIPM Lampung, Stasiun KIPM Palangkaraya, Stasiun KIPM Pangkalpinang, dan Stasiun KIPM Bandung.
Sasaran Strategis 6.Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
Nilai sasaran strategis terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif pada tahun 2017 adalah sebesar 109,49%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini adalah Penanganan kasus pelanggaran
AKUNTABILITAS KINERJABAB 3 40
Capaian atas target ketiga indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:
IK17. Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan
Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkaratinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. Untuk karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmatcapulbaket).
Wasmatcapulbaket tersebut kemudian dilanjutkan dengan: 1). Diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; 2). Serahkara, jika kasus memenuhi unsur pidana di luar UU Nomor 16 Tahun 1992; 3). Pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; dan 4). Pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.
Tabel 3.7Capaian Sasaran Strategis 6 Berdasarkan Indikator Kinerjanya
CAPAIAN
2016 2017INDIKATOR KINERJA TARGET
2019
% TERHADAP
TARGET 2019
Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesesaikan
Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran
95%
80%
100%
86,43%
100%
98%
105,26%
108,03%
perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan dan Tingkat
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP41
Gambar 3.9Pers Conference Penggagalan Penyelundupan Benih Lobster dengan BARESKRIM-POLRI
Gambar 3.10Pelepasliaran Kepiting Bakau oleh Kepala BKIPM dan Tim Komisi IV DPR RI di Balikpapan.
AKUNTABILITAS KINERJABAB 3 42
Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra.
Formulasi penghitungan:
Ket:
A : Kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan
B : Kasus penolakan ekspor hasil perikanan yang diselesaikan
N : Total kasus pelanggaran pelanggaran
Target indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan pada tahun 2017 adalah sebesar 95%. Pelanggaran karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terjadi sepanjang tahun 2017 adalah sebanyak 591 kasus. Pelanggaran ini terdiri dari 573 kasus pelanggaran karantina ikan dan 18 kasus penolakan ekspor hasil perikanan di negara mitra. BKIPM telah melakukan penanganan dan penyelesaian, serta menindaklanjuti semua kasus pelanggaran tersebut. Sehingga realisasi indikator penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan pada tahun 2017 adalah 100% atau mencapai 105,26%.
Dari pelanggaran karantina ikan yang terjadi, khususnya yang memenuhi unsur pidana, 2 kasus telah masuk dalam proses penyidikan; 3 kasus masuk P19; 3 kasus masuk P21; dan 50 kasus sudah dalam putusan pengadilan. Keberhasilan BKIPM dalam upaya penegakan hukum ini tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi yang dilakukan dengan Bareskrim, Polair, Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, AVSEC, Dinas KP, Polda/Polres, BIN, TNI, Kejaksaan, Kemenkumham, Komisi Yudusial, dan Satgas 115.
Nilai sumberdaya ikan yang berhasil diselamatkan adalah sebesar Rp408,974 milyar, dengan komoditas seperti benih lobster, kepiting bertelur dan undersize, koral, ikan hias dan produk perikanan lainnya. Jumlah sumberdaya ikan yang diselamatkan ini
x 100%% kasus (A + B)
n=
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP43
IK18. Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran
Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran adalah pengukuran tingkat kepatuhan pengawasan operasional penerapan sistem karantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan di wilayah pemasukan dan pengeluaran sesuai dengan SOP pelayanan dan teknis serta regulasi yang dilaksanakakan oleh UPT KIPM. Pengukuran kepatuhan dilakukan melalui verifikasi terhadap penerapan standar pelayanan dan penerapan SOP pelayanan dan teknis dan regulasi dengan menggunakan checklist yang sudah disiapkan. Hasil perhitungan ceklist akan dihitung dan akan dibuatkan hasil score passing grade yang diperoleh oleh UPT KIPM, dengan rumusan:
Target indikator Kepatuhan Pengawasan Operasional Sistem Perkarantinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di wilayah pemasukan dan pengeluaran pada tahun 2017 adalah sebesar 76%. Pelaksanaan verifikasi kepatuhan operasional pada tahun 2017, hanya dilakukan secara sampling di 10 UPT yang merupakan lokasi pintu pemasukan dan pengeluaran yaitu Balai KIPM Jakarta II, Balai KIPM Surabaya II, Stasiun KIPM Medan II, Balai Besar KIPM Makassar, Balai KIPM Manado, Balai Besar KIPM Jakarta 1, Balai KIPM Surabaya 1, Balai KIPM Semarang, Stasiun KIPM Lampung dan Balai KIPM Denpasar.
BKIPM pada tahun 2017 telah melakukan verifikasi tingkat kepatuhan pengawasan operasional sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan di wilayah pemasukan dan pengeluaran di 10 UPT dari target 10 UPT.
Nilai rata-rata kepatuhan pengawasan operasional di wilayah pemasukan dan pengeluaran pada setiap UPT adalah sebagai berikut:
No. UPTHasil Penilaian berdasarkan Passing Grade
Impor Domestik Masuk Ekspor Dokel Nilai rata-
rata
1 Manado - 80 78 81 79,5
2 Surabaya 2 65 70 91 87 78,25
Tabel 3.8Nilai Rata-rata Kepatuhan Pengawasan Operasional
rerata (passing grade impor + ekspor = domestikTk patuh =
AKUNTABILITAS KINERJABAB 3 44
Pada tahun 2017, BKIPM telah melakukan pengukuran terhadap kepatuhan pengawasan operasional pemasukan dan pengeluaran di 10 UPT KIPM. Berdasarkan hasil pengukuran rata-rata kepatuhan pengawasan operasional pemasukan dan pengeluaran pada tahun 2017 adalah sebesar 86,43%.
No. UPTHasil Penilaian berdasarkan Passing Grade
Impor Domestik Masuk Ekspor Dokel Nilai rata-
rata
3 Medan 2 92 85 93 91 90,25
4 Makasar 86 85 89 87 86,75
5 Jakarta 1 93 91 90 92 91,5
6 Semarang 90 89 91 90 90
7 Jakarta 2 83 87 85
8 Lampung 83 79 84 78 81
9 Surabaya 1 90 90 91 89 90
10 Denpasar - - 94 90 92
Learn And Growth Perspective
Capaian kinerja BKIPM pada Learning and Growth Perspective berasal dari empat sasaran strategis, yaitu terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan berkepribadian, tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses, terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien dan beroriantasi pada layanan prima, serta terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel.
Sasaran Strategis 7. Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan berintegritas
Nilai sasaran strategis terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan berintegritas pada tahun 2017 adalah sebesar 117,9%. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari pencapaian indikator Indeks kompetensi dan integritas BKIPM.
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP45
Tabel 3.9Capaian Sasaran Strategis 7 Berdasarkan Indikator Kinerjanya
CAPAIAN
2016 2017INDIKATOR KINERJA TARGET
2019
% TERHADAP
TARGET 2019
Indeks kompetensi dan integritas BKIPM 8594,3286,70 110,96%
Capaian atas target ketiga indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:
IK19. Indeks Kompetensi Dan Integritas BKIPM
Indeks Kompetensi dan Integritas BKIPM merupakan nilai yang diperoleh dari jumlah nilai komponen-kompenen yang menjadi kriteria kompetensi dan integritas dari organisasi BKIPM yang meliputi:a. Nilai persentase penginputan SKP seluruh unit kerja lingkup BKIPM;b. Nilai rata-rata persentase kehadiran pegawai lingkup BKIPM;c. Nilai rata-rata hasil assessment pegawai lingkup BKIPM; dand. Nilai persentase pelaporan LHKPN/LHKASN dari seluruh pegawai lingkup BKIPM.
Indikator indeks kompetensi dan integritas BKIPM dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen. Target kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas BKIPM pada tahun 2017 adalah 80% dengan nilai realisasi 94,32% atau mencapai 117,90%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian nilai persentase penginputan SKP sebesar 89%, nilai rata-rata persentase kehadiran pegawai sebesar 97,76, nilai hasil assessment pegawai BKIPM sebesar 95,23%, dan nilai pelaporan LHKPN/LHKASN BKIPM sebesar 95,27%.
Sasaran Strategis 8. Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses
Nilai sasaran strategis tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses pada tahun 2017 adalah sebesar 97,4%. pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari pencapaian indikator persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.
AKUNTABILITAS KINERJABAB 3 46
Tabel 3.10
CAPAIAN
2016 2017INDIKATOR KINERJA TARGET
2019
% TERHADAP
TARGET 2019
Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
100%63,31%61,4% 63,31%
Capaian atas target ketiga indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:
IK20. Persentase Unit Kerja BKIPM Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar
Sistem manajemen pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang dugunakan oleh instansi pemerintah atau swasta untuk mengidentfikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali. Indikator persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar merupakan cascading adopsi langsung dari level 0 KKP. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggunakan teknologi informasi Bitrix24 dalam penerapan manajemen pengetahuan di lingkungan KKP dengan alamat kinerjakkp.bitrix24.com.
Perhitungan capaian indikator ini pada tahun 2017 diperoleh dari 3 komponen, yaitu keikutsertaan dalam sistem manajemen pengetahuan (bobot 40%), keaktifan pimpinan dalam berinteraksi dan berbagi pengetahuan (bobot 40%), serta dokumen akuntabilitas kinerja yang diunggah (bobot 20%).
Pada tahun 2017, realisasi indikator ini mencapai 63,31% dari target 65% atau mencapai 97,40%. Penyebab tidak tercapainya target pada tahun ini adalah karena masih rendahnya keaktifan pegawai BKIPM dalam bitrix, di mana realisasinya hanya sebesar 17,97%. Oleh karena itu, sebagai rencana aksi maka pada 2018 BKIPM akan mensosialisasikan kembali mengenai bitrix.kkp untuk terus aktif berkontribusi dalam membagikan informasi mengenai pelaksanaan tugas fungsi pada bitrix.kkp.
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP47
Capaian atas target ketiga indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:
IK21. Nilai kinerja reformasi birokrasi BKIPM
Nlai kinerja reformasi birokrasi BKIPM merupakan nilai yang diperoleh dari proses penilaian baik secara mandiri oleh Inspektorat Jenderal melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) maupun penilaian dari Kementerian PAN dan RB. Penilaian ini dilakukan terhadap pelaksanaan sembilan program mikro reformasi birokrasi.
Penilaian Kinerja Reformasi Birokrasi BKIPM dilakukan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) maupun penilaian dari instansi luar oleh Kementerian PAN dan RB terhadap pelaksanaan sembilan program mikro Reformasi Birokrasi.
Sasaran Strategis 9.Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi BKIPM yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
Nilai sasaran strategis terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien dan beroriantasi pada layanan prima pada tahun 2017 adalah sebesar 102,89%. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari pencapaian indikator nilai kinerja reformasi birokrasi BKIPM, nilai maturitas SPIP BKIPM, persentase tindak lanjut direktif pimpinan, dan jumlah inovasi pelayanan publik BKIPM.
Tabel 3.11Capaian Sasaran Strategis 9 Berdasarkan Indikator Kinerjanya
CAPAIAN
2016 2017INDIKATOR KINERJA TARGET
2019
% TERHADAP
TARGET 2019
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BKIPM
Nilai Maturitas SPIP BKIPM
Persentase tindak lanjut direktif pimpinan
Jumlah inovasi pelayanan publik BKIPM
88,52%
Level 2
-
3
>90%
Level 2
100%
1
90,44%
Level 2
80%
3
100,48%
100%
80%
300%
AKUNTABILITAS KINERJABAB 3 48
Target indikator nilai kinerja reformasi birokrasi BKIPM pada 2017 adalah 87 (kategori A/Memuaskan). dengan nilai realisasi pada 2017 sebesar 90,44. Hasil ini lebih tinggi dari nilai kinerja reformasi birokrasi BKIPM yang diperoleh pada tahun 2016 yaitu A (88,52).
Secara keseluruhan pelaksanaan Sembilan program mikro reformasi birokrasi yang menjadi komponen pendukung penilaian kinerja ini berjalan dengan baik. Namun sebagian besar pelaksanaan program reformasi birokrasi kurang didukung data pelaksanaan evaluasi dan tindakan perbaikan. Beberapa elemen juga belum dipenuhi, yaitu pelaksanaan assessment terhadap seluruh pegawai yang target pelaksanaannya akan dilakukan secara terintegrasi oleh Biro Kepegawaian di tahun 2017.
Secara keseluruhan pelaksanaan sembilan program mikro reformasi birokrasi yang menjadi komponen pendukung penilaian kinerja ini berjalan dengan baik. Namun sebagian besar pelaksanaan program reformasi birokrasi kurang didukung data pelaksanaan evaluasi dan tindakan perbaikan. Beberapa elemen juga belum dipenuhi, yaitu pelaksanaan assessment terhadap seluruh pegawai yang target pelaksanaannya akan dilakukan secara terintegrasi oleh Biro Kepegawaian di tahun 2017.
IK22. Nilai Maturitas SPIP BKIPM
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemeritah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan kematangannya (maturitasnya) secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan unit kerja. Penilaian tingkat maturitas SPIP ini mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4/2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP. Nilai Maturitas SPIP terbagi dalam enam level, yaitu Level 0 (belum ada), Level 1 (rintisan), Level 2 (berkembang), Level 3 (terdefinisi), Level 4 (terkelola dan terukur), dan Level 5 (optimum).
Pada Tahun 2017, capaian indikator nilai maturitas SPIP BKIPM memperoleh hasil Level 2 (berkembang), sesuai dengan target yang direncanakan..
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP49
IK23. Persentase Tindak Lanjut Direktif Pimpinan
Directive Pimpinan adalah arahan pimpinan dalam Rapat Pimpinan, Rapat Terbatas, Sidang Kabinet, dan Rapat Kerja. Pemantauan atas tindaklanjut Direktif pimpinan dilakukan menggunakan Sistem Aplikasi Directive Monitoring System (DMS) di http://kinerjaku.kkp.go.id/dms. Arahan pimpinan dan informasi yang diinput oleh Biro Perencanaan KKP ke aplikasi DMS akan secara otomatis masuk ke dalam akun DMS Eselon I penanggung jawab arahan tersebut.
Indikator Persentase Tindak Lanjut Direktif Pimpinan diukur dengan seberapa banyak tindaklanjut Eselon I yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan arahan pimpinan, yang diinput ke dalam sistem DMS. Selanjutnya, tindak lanjut arahan tersebut akan diverifikasi oleh Biro Perencanaan untuk dinyatakan “selesai” atau “perlu koreksi/proses lebih lanjut”. Status tindaklanjut akan ditampilkan pada dashboard sistem DMS.
Pada tahun 2017, capaian indikator ini sebesar 66,67% dari target 100%. Hal ini disebabkan karena dari 6 direktif/arahan pimpinan yang harus ditindaklanjuti, BKIPM telah menyelesaikan 4 direktif/arahan seperti ditunjukkan pada lampiran 18. Namun demikian, BKIPM akan tetap berupaya menyelesaikan sisa arahan/direktif tersebut.
IK24. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik BKIPM
Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (Peraturan Menteri PAN dan RB No. 30/2014). Kriteria suatu inisiatif inovasi, yaitu memberikan perbaikan pelayanan publik, memberikan manfaat bagi masyarakat, dapat dan/atau sudah direplikasi (role model), berkelanjutan dan implementasi inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 tahun.Indikator jumlah inovasi pelayanan publik BKIPM dihitung dari jumlah inovasi pelayanan publik yang telah melalui tahap seleksi administrasi tingkat KKP, dan direkomendasikan untuk disubmit oleh admin KKP, untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK/UNSPA).
Pada Tahun 2017, tercapai 3 inovasi pelayanan publik yang telah diikutsertakan pada SINOVIK. Ketiga inovasi tersebut adalah Peningkatan kualitas pelayanan perkarantinaan berbasis pendekatan persuasif melalui mini educarium (SKIPM Bengkulu); Pelayanan
AKUNTABILITAS KINERJABAB 3 50
sertifikasi secara elektronik berbasis e-payment (BKIPM Denpasar); dan Fast Track sertifikasi kesehatan hasil perikanan (BKIPM Manado).
Sasaran Strategis 10.Terkelolanya Anggaran Pembangunan BKIPM Secara Efisien Dan Akuntabel
Nilai sasaran strategis terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel pada tahun 2017 adalah sebesar 105,67%. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari pencapaian indikator nilai kinerja anggaran BKIPM dan persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BKIPM.
Tabel 3.12Capaian Sasaran Strategis 10 Berdasarkan Indikator Kinerjanya
CAPAIAN
2016 2017INDIKATOR KINERJA TARGET
2019
% TERHADAP
TARGET 2019
NIlai Kinerja Anggaran BKIPM
Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup BKIPM
90%
100%
94,63%
100%
95,99%
100%
105%
100%
Capaian atas target ketiga indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:
IK25. Nilai Kinerja Anggaran BKIPM
Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.
Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk untuk pelaksanaan program dihitung
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP51
dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Realisasi indikator ini pada 2017 adalah 94,63% dari target 85%, atau mencapai 111%.
IK26. Persentase Kepatuhan Terhadap SAP Lingkup BKIPM
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Pada Tahun 2017, realisasi indikator persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BKIPM sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPK, di mana semua hasil temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.
3.3 Realisasi Anggaran
Alokasi anggaran BKIPM pada tahun anggaran (T.A) 2017 adalah Rp573.230.954.000. Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp535.136.993.000 dan PNPB sebesar Rp38.093.961.000.
Realisasi penyerapan anggaran BKIPM pada tahun 2017 mencapai Rp554.469.147.026 atau sebesar 96,73%. Rekapitulasi penyerapan anggaran BKIPM T.A 2017 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan disajikan pada Tabel 2.28 dan Tabel 2.29.
AKUNTABILITAS KINERJABAB 3 52
Tabel 3.13Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Tahun 2017
Tabel 3.14 Penyerapan Anggaran per Nama Kegiatan pada Tahun 2017
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM
Karantina Ikan
Pengendalian Mutu
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan
Jenis Belanja
Nama Kegiatan
Total
Total
Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
554.469.147.026
554.469.147.026
Pagu (Rp)
Pagu (Rp)
573.230.954.000
573.230.954.000
%
%
96,73
96,73
219.695.356.000
214.246.002.000
139.289.596.000
400.975.846.000
90.365.228.000
29.833.608.000
52.056.272.000
210.056.148.999
207.861.795.485
136.551.202.542
387.026.689.766
88.274.579.142
28.908.200.019
50.259.678.099
95,61
97,02
98,03
96,52
97,69
96,90
96,55
Efisiensi Anggaran
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017, seluruh Kementerian/lembaga diminta untuk melakukan penghematan penggunaan anggaran. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP53
Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017.
Pada tahun 2017, BKIPM, sebagai salah satu unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp1 milyar. Sumber penghematan anggaran terutama berasal dari penghematan belanjabarang non operasional. BKIPM telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu kerja. Di samping itu, juga telah melakukan langkah streamlining pertemuan atau sidang, serta melakukan langkah efisiensi terkait penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, pengurangan biaya perjalanan dinas, dan moratorium pengadaan tanah baru. Kebijakan terkait efisiensi nggaran tersebut, mendorong BKIPM untuk lebih efisien dan fokus dalam pelaksanaan tugas fungsi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dengan tetap menjaga kualitas kinerja.
3.4 Capaian Kinerja Lainnya
A. Gemasatukata
Gerakan Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina Ikan (GEMASATUKATA) dibentuk pada tahun 2014 di daerah atau wilayah kedudukan kantor perwalikan BKIPM di seluruh Indonesia. Pada tahun 2017, kampanye GEMASATUKATA mengusung tema “Gerakan Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina untuk mewujudkan Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”.
Sebagai langka konkret, GEMASATUKATA diaktualisasikan melalui penyelenggaraan Bulan Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan. Bulan bakti ini yang bertujuan untuk mewujudkan kepedulian dan menumbuhkan kesadaran masyarakat kelautan perikanan akan pentingnya karantina ikan dan mutu hasil perikanan.
AKUNTABILITAS KINERJABAB 3 54
Kegiatan bulan bakti serentak dilaksanakan di seluruh kantor perwakilan BKIPM dari Sabang sampai Merauke, mulai dari 20 April sampai 19 Mei 2017. BKIPM menggelar Puncak Bulan Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan di Lapang Ketapang Doyong Pangandaran, yang dihadiri langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Pada perayaan puncak bulan bakti tersebut, Ibu Menteri memberikan arahan dan pernyataan yang menegaskan kembali bahwa Kementrian Kelautan dan
Gambar 3.11Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan kepada nelayan,
poklasar, penyuluh dan peserta didik/masyarakat
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama bulan bakti diantaranya sosialisasi, bazar, pengobatan penyakit ikan, deteksi penyakit ikan hingga pelepasliaran jenis-jenis komoditi lartas (larangan atau pembatasan) yang tertangkap secara ilegal, juga ada lomba dalam rangka pekan layanan publik. Tak hanya itu, Bulan Bakti BKIPM-KKP 2017 ini juga menggelar berbagai lomba seperti menggambar, sosialisasi, makan ikan.
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP55
B. Dwelling time
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Periksanan (KKP) terus mendorong perbaikan sistem dwelling time atau waktu bongkar muat yang terdapat di berbagai pelabuhan di tanah air.
Dalam dwelling time atau waktu tunggu layanan di pelabuhan, BKIPM memberikan kontribusi selama 0,08 hari dari waktu tunggu layanan nasional selama 3,7 hari. Hasil tersebut merupakan rata-rata waktu tunggu layanan di UPT BKIPM, yaitu di sejumlah pelabuhan besar di Indonesia, seperti di Pelabuhan Belawan (Sumatra Utara) kontribusi BKIPM 76 menit 44 detik terhadap dwelling time 3,9 hari, di Pelabuhan Tanjung Priok kontribusi BKIPM 143 menit 54 detik terhadap dwelling time 2,07 hari, di Pelabuhan Tanjung Perak (Jawa Timur) kontribusi BKIPM 15 menit 46 detik terhadap dwelling time 3,4 hari, dan di Pelabuhan Tanjung Emas (Jawa Tengah) kontribusi BKIPM mengambil waktu 55 menit 34 detik terhadap dwelling time 5,19 hari.
C. E-Certification
Pemerintah Indonesia melalui beberpa paket kebijakan ekonominya selalu berupaya untuk dapat meningkatkan perananan Indonesia dalam pergadangan global dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara, daya saing dan nilai tambah, serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah aksi dari kebijakan tersebut dilakukan melalui peningkatan kemudahan layanan ekspor dan pengendalian impor, termasuk pada produk-produk komoditi perikanan dengan mengembangkan kerjasama bilateral dalam rangka pertukaran sertifikat secara elektronik.
Selain itu, dalam kegiatan ekspor, pertukaran sertifikat secara elektronik akan meningkatkan kemudahan pelayanan ekspor di negara tujuan dengan cara memperkuat jaminan keaslian melalui otentifikasi digital, mengurangi resiko pemalsuan dokumen serta mencegah kecurangan dalam perdagangan (trade fraud).
AKUNTABILITAS KINERJABAB 3 56
Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Belanda dalam penerapan pertukaran sertifikat sanitary dan phytosanitary secara elektronik untuk ikan dan produk perikanan merupakan langkah aksi nyata yang dilakukan oleh BKIPM sebagai bentuk peningkatan layanan kepada masyarakat. Kerjasama ini dimulai sejak ditandatanganinya Memorandum of Understanding on Marine and Fisheries Cooperation dan Letter of Intent (LoI) on Promotion of Sanitary and Phyto-Sanitary Electronic Certification (SPS e-Certification) for Fish and Fisheries Products RI - Belanda yang telah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Kerajaan Belanda pada tanggal 23 November 2016.
Keberhasilan kerjasama bilateral dalam pertukaran sertifkat secara elektronik antara Indonesia dan Belanda ini akan kami jadikan langkah awal dan wadah untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan menyediakan layanan sertifikasi secara elektronik sesuai dengan standar-standar yang berlaku secara internasional. Harapannya, dimasa mendatang kerjasama sama ini dapat kami perluas ke negera-negara lainnya baik di lingkup ASEAN, di Asia dan Lainnya.
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP57
D. BKIPM Goes to Campus
BKIPM pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan “BKIPM goes to Campus”. BKIPM goes to Campus bertujuan untuk menyampaikan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam mewujudkan kesejahteraan, kedaulatan dan keberlanjutan. Di samping itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan peran BKIPM, membangkitkan dan menggerakan kesadaran masyarakat dalam pengendalian penyakit ikan, mutu dan keamanan hayati ikan.
Pelaksanaan BKIPM goes to Campus ini berupa penyampaian kuliah umum oleh Kepala BKIPM dan Pejabat Eselon II Pusat yang lakukan di 21 perguruan tinggi di Indonesia. Diharapkan melalui BKIPM goes to Campus ini dapat tercipta sinergi dan harmonisasi antara pusat dan daerah.
Gambar 3.12
Kepala BKIPM Menyampaikan Kuliah Umum di Poltek KP Sidoarjo
PENUTUPBAB 3 58
Gam
bar
3.1
3 A
ktifi
tas
di In
stal
asi B
KIPM
Sur
abay
a Pu
spa
Agr
o
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP59
4.1 Kesimpulan
Laporan Kinerja (LKj) BKIPM Tahun 2017 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis BKIPM pada periode awal tahun anggaran 2017, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan pembandingan terhadap target triwulanan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun.
Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU BKIPM yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017, antara lain:
• Terdapat 4 indikator kinerja yang realisasi capaiannya belum memenuhi target tahun 2017, yaitu Pertumbuhan PCB perikanan, Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke negara tujuan ekspor, Persentase Tindak Lanjut Direktif Pimpinan dan Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar;
• Terdapat 5 indikator kinerja yang capaiannya di atas 120% (kategori anomali). Hal ini disebabkan realisasi indikator yang jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan;
• Pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penegakkan hukum bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan sepanjang tahun 2017 masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah dan kualitas SDM PPNS, masih terbatasnya sarana-prasarana dan anggaran, meningkatnya jumlah dan modus kasus pelanggaran, serta kesadaran dan peran serta masyarakat masih kurang;
• serapan anggaran BKIPM pada tahun 2017 sebesar 96,73% masih di bawah target 98%. Hal ini disebabkan terdapat 8 satker BKIPM yang realisasi penyerapan anggaran di bawah 95%.
04PENUTUP
PENUTUPBAB 3 60
4.2 Rekomendasi
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja BKIPM pada tahun 2017, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:
* Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/ triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal;
* Perlu dilakukan evaluasi terhadap target-target indikator kinerja dengan mengacu padfa tren realisasi kinerja beberapa tahun terakhir;
* Pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penegakkan hukum bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan sepanjang tahun 2017 perlu dioptimalkan melalui pendidikan dan pelatihan PPNS, pengadaan dan perbaikan sarana-prasarana dan dukungan anggaran, dan melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait serta masyarakat;
* setiap satuan kerja lingkup BKIPM agar melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan pada awal tahun untuk menghindar kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun.
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP61
DAFTAR
Lampiran 1Perjanjian Kinerja BKIPM Tahun 2017
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : RinaJabatan : Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil PerikananSelanjutnya disebut pihak pertamaNama : Susi PudjiastutiJabatan : Menteri Kelautan dan PerikananSelaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan
Ttd
Susi Pudjiastuti
Jakarta, Maret 2017
Pihak PertamaKepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Ttd
Rina
LAMPIRAN62
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGETSTAKEHOLDER PERSPEKTIVE
1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
1 Pertumbuhan PDB Perikanan 8%2 Unit Usaha Perikanan yang memenuhi
persyaratan ekspor885
COSTUMER PERSPEKTIVE2 Terwujudnya kedaulatan dalam
pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
3 Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan
76%
4 Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan
74%
5 Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra
≤10
3 Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
6 Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI
100 %
7 Nilai PNBP BKIPM 36 M
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE4 Tersedianya kebijakan
pembangunan yang efektif8 Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 7,7
5 Terselenggaranya sistem perkarantiaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar
9 Sertifikasi ekspor yang memenuhi standar 126,000 10 Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang
memenuhi standar250,000
11 Importasi hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan
100%
12 Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke negara tujuan ekspor
1.774
13 Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability
120
14 Sertifikasi HACCP hasil perikanan 2,100 15 Unit kerja pengendali mutu hasil perikanan
yang menerapkan sistem jaminan mutu26
16 Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi
29
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP63
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET6 Terselenggaranya pengendalian
dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
17 Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesesaikan
95%
18 Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran
76%
LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE
7 Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan berintegritas
19 Indeks kompetensi dan integritas BKIPM 80
8 Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses
20 Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
65%
9 Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi BKIPM yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
21 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BKIPM A (82.5)22 Nilai Maturitas SPIP BKIPM 223 Persentase tindak lanjut direktif pimpinan 100%24 Jumlah inovasi pelayanan publik BKIPM 1
10 Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel
25 Nilai kinerja anggaran BKIPM Baik (85)
26 Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BKIPM
100%
Program : Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil PerikananJumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp 521,200 Miliar
No Kegiatan Anggaran (Rp. Miliar)
1. Karantina Ikan 82,272.791
2. Pengendalian Mutu 27,721.659
3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan 52,243.231
4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
358,962.569
Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan
Ttd
Susi Pudjiastuti
Jakarta, Maret 2017
Pihak PertamaKepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Ttd
Rina
LAMPIRAN64
Lampiran 2 Bulan Bakti BKIPM Tahun 2017
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP65
LAMPIRAN66
Lampiran 3Patroli bersama/pengawasan terhadap lalulintas hasil perikanan dan aktifitas ilegal di perairan Bangka dan Belitung oleh Stasiun KIPM Kelas I Pangkal pinang bekerjasama dengan Polair Polda Babel.
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP67
Lampiran 4Penyerahan penghargaan kepada Balai KIPM Kelas II Semarang dalam kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
LAMPIRAN68
Lampiran 5Kuliah Umum Kepala BKIPM di Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP69
LAMPIRAN70
Lampira
n 6
Frek
uens
i Lalu
linta
s Ek
spor ya
ng m
ener
bitka
n HC
No
Uni
t Ker
jaFr
ekue
nsi
2014
2015
2016
2017
1Ba
lai B
esar
KIP
M Ja
kart
a I
20.
185
18.7
62
27.
832
45.
079
2Ba
lai B
esar
KIP
M M
akas
sar
3.4
28
3.8
42
13.
013
13.
208
3Ba
lai K
IPM
Kel
as I
Balik
papa
n 4
.337
5
.179
3
.888
4
.498
4
Bala
i KIP
M K
elas
I D
enpa
sar
12.
492
12.1
45
18.
390
20.
096
5Ba
lai K
IPM
Kel
as I
Jaka
rta
II 4
08
4.0
86
15.
049
15.
195
6Ba
lai K
IPM
Kel
as I
Med
an I
1.7
09
2.8
17
3.0
28
2.4
23
7Ba
lai K
IPM
Kel
as I
Pont
iana
k 2
20
283
3
40
339
8
Bala
i KIP
M K
elas
I Su
raba
ya I
4.0
01
3.1
07
10.
246
12.
588
9Ba
lai K
IPM
Kel
as I
Sura
baya
II 1
.306
2
.289
7
.972
6
.918
10
Bala
i KIP
M K
elas
II B
anja
rmas
in 3
3 2
9 2
55
296
11
Bala
i KIP
M K
elas
II M
anad
o 2
.248
2
.001
3
.322
3
.439
12
Bala
i KIP
M K
elas
II M
atar
am 9
4 4
6 4
1 5
8 13
Bala
i KIP
M K
elas
II P
alem
bang
242
2
49
309
3
25
14Ba
lai K
IPM
Kel
as II
Sem
aran
g 9
93
902
3
.973
3
.580
15
Pos L
inta
s Bat
as M
aror
e -
- 3
8 1
40
16Sa
tker
Ben
gkal
is 5
0 3
6 6
2 2
1 17
Satk
er D
umai
200
1
19
117
2
10
18Sa
tker
Kar
antin
a Ik
an A
disu
mar
mo,
Sur
akar
ta 1
6 1
71
47
4
19Sa
tker
Kar
antin
a Ik
an B
iak
17
1
- -
20Sa
tker
Kar
antin
a Ik
an K
etap
ang,
Ban
yuw
angi
- -
324
2
.237
21
Satk
er K
aran
tina
Ikan
Tan
jung
Bal
ai K
arim
un 3
76
330
3
68
224
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP71
Frek
uens
i Lalu
linta
s Ek
spor ya
ng m
ener
bitka
n HC
No
Uni
t Ker
jaFr
ekue
nsi
2014
2015
2016
2017
22Sa
tker
Kar
antin
a Ik
an T
imik
a 6
-
20
234
23
Satk
er k
aran
tina
Ikan
Tris
akti,
Ban
jarm
asin
59
106
3
-
24Sa
tker
Sel
at P
anja
ng -
4
- -
25Sa
tker
Tem
bila
han
16
14
3
9
26St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Am
bon
7
9
59
98
27St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Band
a A
ceh
184
2
33
229
5
22
28St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Bata
m 8
9
1
.440
6
37
29St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Beng
kulu
- 1
-
2
30St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Entik
ong
554
8
66
1.2
76
1.0
38
31St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Gor
onta
lo -
4
11
33
32St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Jam
bi 5
7 3
2 1
7 2
5 33
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Ke
ndar
i 8
7 1
33
151
1
80
34St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Kupa
ng 2
2 3
3 2
39
300
35
Stas
iun
KIP
M K
elas
I La
mpu
ng 1
.665
1
.829
1
.959
1
.466
36
Stas
iun
KIP
M K
elas
I M
edan
II 1
.003
1
.940
5
.433
6
.202
37
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Pa
dang
356
2
92
289
3
07
38St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Pala
ngka
raya
16
14
13
15
39St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Palu
1
8
- 1
9 40
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Pa
ngka
lpin
ang
217
2
00
997
1
.018
41
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Pe
kanb
aru
53
37
55
52
LAMPIRAN72
No
Uni
t Ker
jaFr
ekue
nsi
2014
2015
2016
2017
42St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Tern
ate
1
- 7
3
43
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Yo
gyak
arta
17
645
1
.114
1
.162
44
Stas
iun
KIP
M K
elas
II B
andu
ng 8
74
916
1
.038
1
.247
45
Stas
iun
KIP
M K
elas
II B
auba
u 5
8
2
-
46St
asiu
n K
IPM
Kel
as II
Bim
a 1
2
-
- 47
Stas
iun
KIP
M K
elas
II C
irebo
n 2
9 2
9 1
.324
1
.487
48
Stas
iun
KIP
M K
elas
II L
uwuk
Ban
ggai
- -
46
153
49
Stas
iun
KIP
M K
elas
II M
erak
- 1
1 1
.348
1
.437
50
Stas
iun
KIP
M K
elas
II M
erau
ke 2
3 -
2
- 51
Stas
iun
KIP
M K
elas
II S
oron
g -
1
118
8
9 52
Stas
iun
KIP
M K
elas
II T
ahun
a -
- 1
-
53St
asiu
n K
IPM
Kel
as II
Tan
jung
Bal
ai A
saha
n 5
46
831
1
.053
2
.992
54
Stas
iun
KIP
M K
elas
II T
anju
ng P
inan
g 2
95
293
3
44
570
55
Stas
iun
KIP
M K
elas
II T
arak
an 3
.082
3
.154
2
.738
3
.787
56
Wilk
er B
anda
r Uda
ra A
hmad
Yan
i, Se
mar
ang
1.5
38
1.2
38
564
4
72
57W
ilker
Ban
dar U
dara
Hal
im P
erda
na K
usum
a, Ja
kart
a -
142
8
3 2
8 58
Wilk
er B
anda
r Uda
ra H
ang
Nad
im, B
atam
- -
7
22
59W
ilker
Ban
dar U
dara
Nun
ukan
19
505
1
.556
4
48
60W
ilker
Ban
dar U
dara
Sta
gen,
Kot
a Ba
ru 3
3
-
- 61
Wilk
er B
anda
r Uda
ra T
emin
dung
, Sam
arin
da -
65
- -
62W
ilker
Kan
tor P
os B
esar
Jaka
rta
- 1
4 1
1 1
5 63
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t & P
enye
bera
ngan
Ban
ggai
Kep
ulau
an 5
1
-
-
Frek
uens
i Lalu
linta
s Ek
spor ya
ng m
ener
bitka
n HC
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP73
No
Uni
t Ker
jaFr
ekue
nsi
2014
2015
2016
2017
64W
ilker
Pel
abuh
an L
aut B
elak
ang
Pada
ng, B
atam
- -
1.3
60
676
65
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Bitu
ng -
118
4
99
706
66
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t dan
Pen
yebe
rang
an B
atu
Am
par,
Bata
m 3
4 3
0 3
2 5
5 67
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t dan
Pen
yebe
rang
an K
ijang
, Tan
jung
Pin
ang
633
6
06
641
6
19
68W
ilker
Pel
abuh
an L
aut K
uala
Tun
gkal
, Tan
jung
Jabu
ng B
arat
36
70
67
204
69
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Lok
Tua
n, B
onta
ng 2
2
-
- 70
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Mar
ina
City
, Bat
am 5
77
956
2
91
564
71
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Mor
o, T
anju
ng B
alai
Kar
imun
- -
305
3
19
72W
ilker
Pel
abuh
an L
aut S
oeka
rno-
Hat
ta, M
akas
sar
- 6
2 -
6
73W
ilker
Pel
abuh
an L
aut S
oron
g 1
11
26
13
15
74W
ilker
Pel
abuh
an L
aut Y
os S
udar
so, A
mbo
n 1
67
3
- -
75W
ilker
Pel
abuh
an P
enye
bera
ngan
Kar
iang
au, K
aria
ngau
- 9
1
2 1
76
Wilk
er P
erba
tasa
n M
ota`
ain,
Ata
mbu
a 2
39
174
1
99
266
77
Wilk
er P
elab
uhan
Pen
yebe
rang
an P
ulau
Seb
atik
- -
- 1
.495
78
Wilk
er P
erba
tasa
n M
atom
asin
- -
- 4
0 79
Wilk
er P
LBN
Aru
k -
- -
3
80W
ilker
Pos
Per
bata
san
Jago
i Bab
ang,
Kab
upat
en B
engk
ayan
g -
- -
3
81Sa
tker
Kar
antin
a Ik
an N
atun
a -
- -
6
82Sa
tker
KIP
M A
nam
bas,
Tanj
ung
Pina
ng -
- -
9
83W
ilker
KIP
M P
anip
ahan
, Rok
an H
ilir,
Riau
- -
- 4
37
84W
ilker
Pel
abuh
an L
aut d
an P
enye
bera
ngan
Sek
upan
g, B
atam
- -
- 3
6 85
Wilk
er P
elab
uhan
Pen
yebe
rang
an B
ungu
s -
- -
1
Tot
al 6
4.90
3 7
2.07
2 1
35.5
83
162
.408
Frek
uens
i Lalu
linta
s Ek
spor ya
ng m
ener
bitka
n HC
LAMPIRAN74
Lampira
n 7
Volu
me
Eksp
or Pr
oduk
Per
ikana
n Ko
nsum
si (
dala
m k
g)
No
Uni
t Ker
ja*
Volu
me
dala
m K
g20
1420
1520
1620
171
Bala
i Bes
ar K
IPM
Jaka
rta
I 1
6.75
8.52
0 1
5.22
4.63
5 8
7.43
0.82
3 1
09.1
77.7
76
2Ba
lai B
esar
KIP
M M
akas
sar
695
.099
1
.229
.937
2
6.16
0.57
9 4
7.17
9.13
3 3
Bala
i KIP
M K
elas
I Ba
likpa
pan
367
.866
4
41.7
69
1.9
17.5
93
2.4
82.6
04
4Ba
lai K
IPM
Kel
as I
Den
pasa
r 7
0.26
1 2
.119
2
7.59
1.79
5 3
3.53
7.22
4 5
Bala
i KIP
M K
elas
I Ja
kart
a II
4.2
24.8
28
116
.646
.028
2
51.6
46.5
25
320
.554
.417
6
Bala
i KIP
M K
elas
I M
edan
I 4
13.7
97
379
.077
2
.793
.159
4
.223
.486
7
Bala
i KIP
M K
elas
I Po
ntia
nak
1
- 4
46.2
68
106
.094
8
Bala
i KIP
M K
elas
I Su
raba
ya I
5.3
41.5
45
6.1
20.7
18
137
.878
.827
1
17.2
89.7
87
9Ba
lai K
IPM
Kel
as I
Sura
baya
II 1
1.47
6.40
2 3
3.08
6.27
2 1
33.0
98.9
38
108
.780
.489
10
Bala
i KIP
M K
elas
II B
anja
rmas
in 3
6 3
2 2
.185
.187
2
.239
.533
11
Bala
i KIP
M K
elas
II M
anad
o 5
65.9
33
336
.475
2
0.57
2.59
5 2
4.26
7.74
3 12
Bala
i KIP
M K
elas
II M
atar
am 9
06
190
6
7.90
9 4
51
13Ba
lai K
IPM
Kel
as II
Pal
emba
ng 3
.274
4
45.5
75
1.6
96.1
07
1.4
71.3
30
14Ba
lai K
IPM
Kel
as II
Sem
aran
g 1
6.59
6.71
6 1
7.54
2.15
2 4
5.07
0.69
1 4
3.84
0.94
6 15
Pos L
inta
s Bat
as M
aror
e -
- 1
1.47
0 5
5.98
0 16
Satk
er B
engk
alis
94.
832
55.
441
475
.730
4
6.10
0 17
Satk
er D
umai
1.0
77.0
10
1.5
67.1
60
1.9
30.4
05
2.4
30.5
80
18Sa
tker
Kar
antin
a Ik
an A
disu
mar
mo,
Sur
akar
ta 7
.344
1
32.6
55
45.
985
- 19
Satk
er K
aran
tina
Ikan
Bia
k 2
.994
.029
1
0 -
- 20
Satk
er K
aran
tina
Ikan
Ket
apan
g, B
anyu
wan
gi -
- 3
.814
.859
2
5.31
4.56
0 21
Satk
er K
aran
tina
Ikan
Tan
jung
Bal
ai K
arim
un 2
.677
.700
2
.493
.200
3
.025
.100
1
.754
.000
22
Satk
er K
aran
tina
Ikan
Tim
ika
151
-
1
00
160
.790
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP75
Volu
me
Eksp
or Pr
oduk
Per
ikana
n Ko
nsum
si (
dala
m k
g)
No
Uni
t Ker
ja*
Volu
me
dala
m K
g20
1420
1520
1620
1723
Satk
er k
aran
tina
Ikan
Tris
akti,
Ban
jarm
asin
701
.009
1
.277
.810
3
3.09
0 -
24Sa
tker
Sel
at P
anja
ng -
102
-
- 25
Satk
er T
embi
laha
n 2
0.20
0 1
7.10
0 2
.900
-
26St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Am
bon
- -
2.2
22.5
95
5.6
39.6
94
27St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Band
a A
ceh
46.
652
49.
597
82.
993
627
.657
28
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Ba
tam
105
.510
8
5.00
3 6
.875
.475
4
.678
.987
29
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Be
ngku
lu -
10
- 2
0 30
Stas
iun
KIP
M K
elas
I En
tikon
g 4
23.3
60
1.3
33.4
43
2.3
01.6
89
1.4
71.3
06
31St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Gor
onta
lo -
- 6
8.26
7 4
6.21
0 32
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Ja
mbi
83
1.0
30
- 1
33
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Ke
ndar
i 9
53.6
87
1.3
08.3
12
1.3
19.9
05
1.6
86.6
73
34St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Kupa
ng 2
6.99
5 2
4.94
5 4
.214
.609
6
46.5
63
35St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Lam
pung
51.
796.
960
25.
070.
986
24.
188.
585
14.
566.
854
36St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Med
an II
21.
489.
641
44.
465.
811
59.
027.
115
63.
530.
688
37St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Pada
ng 2
31.0
52
148
.557
2
23.2
10
242
.918
38
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Pa
lu 2
1
82.0
01
- 2
39
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Pa
ngka
lpin
ang
4.0
86.5
57
3.1
16.3
89
4.0
54.0
79
5.6
27.0
89
40St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Peka
nbar
u 4
0 -
150
8
41
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Te
rnat
e 1
04
- 3
1.44
0 4
5.24
9 42
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Yo
gyak
arta
10
593
.867
2
.627
.797
4
.622
.617
43
Stas
iun
KIP
M K
elas
II B
andu
ng -
- 5
97.8
48
327
.767
44
Stas
iun
KIP
M K
elas
II C
irebo
n 1
0.10
5 1
8.67
7 2
2.58
2.03
7 2
2.71
7.58
0
LAMPIRAN76
No
Uni
t Ker
ja*
Volu
me
dala
m K
g20
1420
1520
1620
1745
Stas
iun
KIP
M K
elas
II L
uwuk
Ban
ggai
-
-
493
.184
7
88.2
39
46St
asiu
n K
IPM
Kel
as II
Mer
ak -
1
76.0
65
23.
230.
243
21.
169.
575
47St
asiu
n K
IPM
Kel
as II
Mer
auke
33.
146.
160
-
180
-
48
Stas
iun
KIP
M K
elas
II S
oron
g -
5
.000
4
.275
.754
1
.164
.423
49
Stas
iun
KIP
M K
elas
II T
ahun
a -
-
2
4.50
0 -
50
Stas
iun
KIP
M K
elas
II T
anju
ng B
alai
Asa
han
2.6
10.2
72
5.0
10.6
07
5.9
08.4
81
13.
004.
854
51St
asiu
n K
IPM
Kel
as II
Tan
jung
Pin
ang
1.9
97.2
70
1.2
45.6
50
804
.644
5
19.5
24
52St
asiu
n K
IPM
Kel
as II
Tar
akan
13.
605.
882
16.
651.
869
10.
626.
216
19.
225.
639
53W
ilker
Ban
dar U
dara
Ahm
ad Y
ani,
Sem
aran
g 1
.440
.406
1
.130
.925
3
65.0
93
172
.658
54
Wilk
er B
anda
r Uda
ra H
alim
Per
dana
Kus
uma,
Jaka
rta
-
800
2
5.04
1 -
55
Wilk
er B
anda
r Uda
ra N
unuk
an -
5
47.5
38
1.6
75.4
13
688
.855
56
Wilk
er B
anda
r Uda
ra S
tage
n, K
ota
Baru
185
2
7 -
-
57
Wilk
er B
anda
r Uda
ra T
emin
dung
, Sam
arin
da -
7
54.8
38
-
-
58W
ilker
Kan
tor P
os B
esar
Jaka
rta
-
35
9
374
59
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Bel
akan
g Pa
dang
, Bat
am -
-
5
.996
.010
3
.463
.383
60
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Bitu
ng -
3
.328
.409
1
4.95
8.67
0 1
8.17
9.47
3 61
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t dan
Pen
yebe
rang
an B
atu
Am
par,
Bata
m 6
22.5
41
120
.579
9
.039
1
64.8
63
62W
ilker
Pel
abuh
an L
aut d
an P
enye
bera
ngan
Kija
ng, T
anju
ng P
inan
g 2
.486
.551
2
.564
.350
2
.871
.500
3
.190
.000
63
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Kua
la T
ungk
al, T
anju
ng Ja
bung
Bar
at 1
63.8
46
282
.248
1
57.7
51
-
64W
ilker
Pel
abuh
an L
aut L
ok T
uan,
Bon
tang
1.2
00
-
-
-
65W
ilker
Pel
abuh
an L
aut M
arin
a C
ity, B
atam
4.9
08.4
58
6.5
20.6
86
972
.876
3
.257
.102
66
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Mor
o, T
anju
ng B
alai
Kar
imun
-
-
5.4
75.6
80
5.4
45.2
16
Volu
me
Eksp
or Pr
oduk
Per
ikana
n Ko
nsum
si (
dala
m k
g)
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP77
Volu
me
Eksp
or Pr
oduk
Per
ikana
n Ko
nsum
si (
dala
m k
g)
No
Uni
t Ker
ja*
Volu
me
dala
m K
g20
1420
1520
1620
1767
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Soe
karn
o-H
atta
, Mak
assa
r -
4
02.3
90
-
38.
330
68W
ilker
Pel
abuh
an L
aut S
oron
g 2
7.08
3.83
8 9
78.7
21
137
.279
1
59.6
51
69W
ilker
Pel
abuh
an L
aut Y
os S
udar
so, A
mbo
n 6
8.27
5.15
4 8
6.93
0 -
-
70
Wilk
er P
elab
uhan
Pen
yebe
rang
an K
aria
ngau
, Kar
iang
au -
8
4.20
1 9
1.90
5 -
71
Wilk
er P
erba
tasa
n M
ota`
ain,
Ata
mbu
a 4
14.1
28
434
.269
3
44.1
89
318
.715
72
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Pa
lang
kara
ya -
-
-
1
73
Wilk
er B
anda
r Uda
ra H
ang
Nad
im, B
atam
-
-
-
270
74
Wilk
er K
IPM
Pan
ipah
an, R
okan
Hili
r, Ri
au -
-
-
1
6.03
8.42
5 75
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t dan
Pen
yebe
rang
an S
ekup
ang,
Bat
am -
-
-
6
.811
76
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Kua
la T
ungk
al, T
anju
ng Ja
bung
Bar
at -
-
-
4
10.4
17
77W
ilker
Pel
abuh
an P
enye
bera
ngan
Kar
iang
au, K
aria
ngau
-
-
-
4.9
60
78W
ilker
Pel
abuh
an P
enye
bera
ngan
Pul
au S
ebat
ik -
-
-
1
.808
.582
79
Wilk
er P
erba
tasa
n M
atom
asin
-
-
-
491
80
Wilk
er P
LBN
Aru
k -
-
-
1
8.92
5 81
Wilk
er P
os P
erba
tasa
n Ja
goi B
aban
g, K
abup
aten
Ben
gkay
ang
-
-
-
15.
175
TOTA
L 3
00.0
14.1
08
313
.723
.220
9
56.7
58.0
85
1.0
80.6
45.8
35
LAMPIRAN78
No
Uni
t Ker
jaVo
lum
e da
lam
Eko
r/Pc
s20
1420
1520
1620
171
Bala
i Bes
ar K
IPM
Jaka
rta
I 6
5.69
6.75
4 3
.863
.467
7
12.6
14
6.1
72.2
96
2Ba
lai B
esar
KIP
M M
akas
sar
1.0
85.5
97
1.0
51.5
29
1.3
44.3
59
1.3
90.6
18
3Ba
lai K
IPM
Kel
as I
Balik
papa
n 1
.331
.641
1
.292
.637
9
89.1
63
1.0
21.2
31
4Ba
lai K
IPM
Kel
as I
Den
pasa
r 5
.899
.334
3
.317
.683
4
.403
.408
1
.803
.856
5
Bala
i KIP
M K
elas
I Ja
kart
a II
- -
6.0
00
228
.177
6
Bala
i KIP
M K
elas
I M
edan
I 5
94.6
80
1.5
06.1
29
1.2
29.3
24
1.2
32.4
22
7Ba
lai K
IPM
Kel
as I
Pont
iana
k -
- 1
46
154
8
Bala
i KIP
M K
elas
I Su
raba
ya I
1.4
90.6
90
364
.463
2
79.1
06
2.4
46.0
13
9Ba
lai K
IPM
Kel
as II
Ban
jarm
asin
2.4
40
2.0
10
670
1
.868
10
Bala
i KIP
M K
elas
II M
anad
o 1
4.87
0 1
3.42
6 1
.975
5
.451
11
Bala
i KIP
M K
elas
II M
atar
am 1
.995
1
.967
2
.080
1
6.19
0
12Ba
lai K
IPM
Kel
as II
Pal
emba
ng 6
4.77
1 5
5.59
1 2
6.11
9 8
8.08
4 13
Bala
i KIP
M K
elas
II S
emar
ang
29.
919
33.
263
74.
240
10
14Sa
tker
Ben
gkal
is -
327
-
- 15
Satk
er D
umai
14.
693
365
7
04
1.3
59
16Sa
tker
Kar
antin
a Ik
an A
disu
mar
mo,
Sur
akar
ta -
3
- -
17Sa
tker
Kar
antin
a Ik
an K
etap
ang,
Ban
yuw
angi
- -
49.
448
8.6
84
18Sa
tker
Kar
antin
a Ik
an N
atun
a -
- -
143
.488
19
Satk
er K
aran
tina
Ikan
Tan
jung
Bal
ai K
arim
un -
36
500
-
20Sa
tker
Kar
antin
a Ik
an T
imik
a -
- 1
4.82
4 1
54.6
31
21Sa
tker
KIP
M A
nam
bas,
Tanj
ung
Pina
ng -
- -
112
.072
Lampira
n 8
Volu
me
Eksp
or Pr
oduk
Per
ikana
n Ko
nsum
si (
dala
m e
kor/
pcs
)
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP79
Volu
me
Eksp
or Pr
oduk
Per
ikana
n Ko
nsum
si (
dala
m e
kor/
pcs
)
No
Uni
t Ker
jaVo
lum
e da
lam
Eko
r/Pc
s20
1420
1520
1620
1722
Stas
iun
KIP
M K
elas
I A
mbo
n 9
.604
4
9.50
0 2
2.00
0 6
1.24
8 23
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Ba
nda
Ace
h 2
8.18
0 2
5.04
1 2
0.90
5 2
50.6
00
24St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Bata
m -
700
-
30
25St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Beng
kulu
- -
- 1
9 26
Stas
iun
KIP
M K
elas
I En
tikon
g 1
39.6
12
52.
589
31.
081
35.
728
27St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Gor
onta
lo -
6.8
00
- -
28St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Jam
bi 1
.750
1
.230
-
2.7
00
29St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Kend
ari
81.
988
183
.514
3
8.72
4 8
9.84
6 30
Stas
iun
KIP
M K
elas
I La
mpu
ng 7
6.47
2 1
83.8
94
110
.000
1
82.0
00
31St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Med
an II
4.0
00
16.
020
3.1
50
98.
898
32St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Pada
ng 2
3.76
0 1
4.97
8 6
0.38
5 7
2.37
6 33
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Pa
lang
kara
ya -
1
- -
34St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Palu
- -
- 1
.130
35
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Pa
ngka
lpin
ang
28.
799
58.
405
71.
936
41.
778
36St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Peka
nbar
u 1
.254
4
50
1.3
90
- 37
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Yo
gyak
arta
1.6
00
262
-
10
38St
asiu
n K
IPM
Kel
as II
Ban
dung
- -
- 1
9.88
8 39
Stas
iun
KIP
M K
elas
II B
auba
u 2
4.50
0 3
7.45
0 1
7.00
0 -
40St
asiu
n K
IPM
Kel
as II
Bim
a 1
3.00
0 6
.720
-
- 41
Stas
iun
KIP
M K
elas
II C
irebo
n -
- 1
2.18
4 -
42St
asiu
n K
IPM
Kel
as II
Luw
uk B
angg
ai -
- -
12.
146
LAMPIRAN80
No
Uni
t Ker
jaVo
lum
e da
lam
Eko
r/Pc
s20
1420
1520
1620
1743
Stas
iun
KIP
M K
elas
II T
anju
ng B
alai
Asa
han
61.
682
166
.020
1
47.2
30
353
.497
44
Stas
iun
KIP
M K
elas
II T
anju
ng P
inan
g 4
1.25
0 4
91.7
63
426
.062
4
16.8
16
45St
asiu
n K
IPM
Kel
as II
Tar
akan
2.0
86.6
49
2.3
93.7
97
3.0
91.8
79
3.7
58.1
32
46W
ilker
Ban
dar U
dara
Ahm
ad Y
ani,
Sem
aran
g 2
.250
1
2.80
2 1
75
72
47W
ilker
Ban
dar U
dara
Han
g N
adim
, Bat
am -
- 1
.000
-
48W
ilker
Ban
dar U
dara
Nun
ukan
- 2
2.34
0 4
3.97
5 2
2.46
1 49
Wilk
er K
IPM
Pan
ipah
an, R
okan
Hili
r, Ri
au -
- -
562
.356
50
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t & P
enye
bera
ngan
Ban
ggai
Kep
ulau
an 8
.500
2
.500
-
- 51
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Bel
akan
g Pa
dang
, Bat
am -
- 6
.356
3
3.55
5 52
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t dan
Pen
yebe
rang
an K
ijang
, Tan
jung
Pin
ang
166
.126
1
24.1
39
49.
945
53.
026
53W
ilker
Pel
abuh
an L
aut d
an P
enye
bera
ngan
Sek
upan
g, B
atam
- -
- 9
54
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Kua
la T
ungk
al, T
anju
ng Ja
bung
Bar
at -
-
-
1
.670
55
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Lok
Tua
n, B
onta
ng -
3
6 -
-
56
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Mar
ina
City
, Bat
am 1
28.4
12
378
.181
8
2.55
0 3
65.8
65
57W
ilker
Pel
abuh
an P
enye
bera
ngan
Pul
au S
ebat
ik -
-
-
1
.264
58
Wilk
er P
erba
tasa
n M
ota`
ain,
Ata
mbu
a 7
.500
-
4
00.0
00
-
59W
ilker
PLB
N A
ruk
-
-
-
38
60W
ilker
Pos
Per
bata
san
Jago
i Bab
ang,
Kab
upat
en B
engk
ayan
g -
-
-
3
8 T
otal
79.
164.
272
15.
732.
028
13.
772.
607
21.
263.
800
Volu
me
Eksp
or Pr
oduk
Per
ikana
n Ko
nsum
si (
dala
m e
kor/
pcs
)
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP81
Lampira
n 9
Nila
i Eks
por Pr
oduk
Per
ikana
n Ko
nsum
si H
idup
(dala
m ju
ta r
upia
h)
No
Uni
t Ker
ja *
Nila
i dal
am R
p. X
1.0
00.0
00
2014
2015
2016
2017
1Ba
lai B
esar
KIP
M Ja
kart
a I
6.
963.
821,
68
544
.775
,06
80.
995,
51
626
.164
,49
2Ba
lai B
esar
KIP
M M
akas
sar
284
.444
,73
305
.702
,51
388
.009
,09
355
.192
,44
3Ba
lai K
IPM
Kel
as I
Balik
papa
n 8
5.48
0,77
8
1.14
7,90
5
0.75
9,62
2
8.15
1,51
4
Bala
i KIP
M K
elas
I D
enpa
sar
69.
018,
11
91.
481,
70
164
.336
,62
211
.297
,62
5Ba
lai K
IPM
Kel
as I
Jaka
rta
II -
- 1
.800
,00
35.
846,
61
6Ba
lai K
IPM
Kel
as I
Med
an I
18.
813,
99
32.
883,
37
25.
648,
86
28.
653,
63
7Ba
lai K
IPM
Kel
as I
Pont
iana
k -
- 2
,92
0,1
5 8
Bala
i KIP
M K
elas
I Su
raba
ya I
88.
509,
64
21.
461,
82
17.
374,
21
180
.498
,48
9Ba
lai K
IPM
Kel
as II
Ban
jarm
asin
61,
00
165
,74
280
,00
305
,76
10Ba
lai K
IPM
Kel
as II
Man
ado
638
,88
386
,70
37,
60
81,
24
11Ba
lai K
IPM
Kel
as II
Mat
aram
19,
20
77,
40
260
,00
2.8
81,5
3
12Ba
lai K
IPM
Kel
as II
Pal
emba
ng 6
.475
,63
4.8
09,9
6 1
.124
,84
2.6
00,1
3 13
Bala
i KIP
M K
elas
II S
emar
ang
767
,69
850
,36
22.
423,
24
0,0
7 14
Satk
er B
engk
alis
- 2
6,16
-
- 15
Satk
er D
umai
1.2
48,9
1 3
1,03
5
9,84
5
9,27
16
Satk
er K
aran
tina
Ikan
Adi
sum
arm
o, S
urak
arta
- 0
,17
- -
17Sa
tker
Kar
antin
a Ik
an K
etap
ang,
Ban
yuw
angi
- -
2.8
37,4
1 3
38,6
7 18
Satk
er K
aran
tina
Ikan
Nat
una
9.4
41,0
3 19
Satk
er K
aran
tina
Ikan
Tan
jung
Bal
ai K
arim
un -
1,1
7 1
1,00
-
20Sa
tker
Kar
antin
a Ik
an T
imik
a -
- 7
41,2
0 7
.731
,55
21Sa
tker
KIP
M A
nam
bas,
Tanj
ung
Pina
ng 7
.732
,97
22St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Am
bon
1.0
35,0
8 4
.160
,00
1.7
60,0
0 4
.899
,84
LAMPIRAN82
Nila
i Eks
por Pr
oduk
Per
ikana
n Ko
nsum
si H
idup
(dala
m ju
ta r
upia
h)
No
Uni
t Ker
ja *
Nila
i dal
am R
p. X
1.0
00.0
00
2014
2015
2016
2017
23St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Band
a A
ceh
3.3
04,0
0 1
.012
,05
842
,35
7.2
27,3
8 24
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Ba
tam
- 2
8,00
-
2,5
5 25
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Be
ngku
lu 1
,67
26St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Entik
ong
2.0
95,8
3 7
88,8
4 4
66,2
2 5
35,9
2 27
Stas
iun
KIP
M K
elas
I G
oron
talo
- 5
10,0
0 -
- 28
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Ja
mbi
52,
50
16,
90
- 3
4,75
29
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Ke
ndar
i 1
6.38
4,85
4
0.97
5,99
8
.581
,39
20.
548,
15
30St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Lam
pung
1.0
21,2
7 2
.984
,00
1.3
97,0
0 1
2.28
5,00
31
Stas
iun
KIP
M K
elas
I M
edan
II 2
88,0
0 1
.290
,94
148
,35
7.6
71,1
3 32
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Pa
dang
2.5
08,6
8 1
.947
,80
5.0
50,9
9 9
.135
,87
33St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Pala
ngka
raya
- 0
,06
- -
34St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Palu
169
,50
35St
asiu
n K
IPM
Kel
as I
Pang
kalp
inan
g 2
.879
,90
4.8
02,2
1 5
.716
,33
3.9
05,0
3 36
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Pe
kanb
aru
692
,84
248
,63
311
,85
- 37
Stas
iun
KIP
M K
elas
I Yo
gyak
arta
142
,00
6,5
5 -
0,2
5 38
Stas
iun
KIP
M K
elas
II B
andu
ng 5
1,91
39
Stas
iun
KIP
M K
elas
II B
auba
u 6
.507
,81
9.9
47,6
6 4
.515
,63
- 40
Stas
iun
KIP
M K
elas
II B
ima
2.6
00,0
0 1
.293
,00
- -
41St
asiu
n K
IPM
Kel
as II
Cire
bon
- -
296
,67
- 42
Stas
iun
KIP
M K
elas
II L
uwuk
Ban
ggai
1.6
49,5
3
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP83
No
Uni
t Ker
ja *
Nila
i dal
am R
p. X
1.0
00.0
00
2014
2015
2016
2017
43St
asiu
n K
IPM
Kel
as II
Tan
jung
Bal
ai A
saha
n 3
.392
,51
9.1
30,4
0 8
.097
,65
19.
442,
34
44St
asiu
n K
IPM
Kel
as II
Tan
jung
Pin
ang
2.6
34,0
0 3
4.51
7,62
3
4.61
9,15
3
3.57
6,27
45
Stas
iun
KIP
M K
elas
II T
arak
an 4
3.16
7,22
4
9.54
9,94
6
1.73
8,13
7
6.02
1,11
46
Wilk
er B
anda
r Uda
ra A
hmad
Yan
i, Se
mar
ang
88,
22
804
,37
16,
90
16,
56
47W
ilker
Ban
dar U
dara
Han
g N
adim
, Bat
am -
- 4
,80
- 48
Wilk
er B
anda
r Uda
ra N
unuk
an -
446
,80
970
,81
535
,26
49W
ilker
KIP
M P
anip
ahan
, Rok
an H
ilir,
Riau
22.
532,
46
50W
ilker
Pel
abuh
an L
aut &
Pen
yebe
rang
an B
angg
ai K
epul
auan
850
,00
250
,00
- -
51W
ilker
Pel
abuh
an L
aut B
elak
ang
Pada
ng, B
atam
- -
508
,75
2.2
07,9
0 52
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t dan
Pen
yebe
rang
an K
ijang
, Tan
jung
Pin
ang
15.
360,
08
11.
031,
15
5.8
60,9
1 6
.926
,66
53W
ilker
Pel
abuh
an L
aut d
an P
enye
bera
ngan
Sek
upan
g, B
atam
0,3
6 54
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Kua
la T
ungk
al, T
anju
ng Ja
bung
Bar
at 1
6,70
55
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Lok
Tua
n, B
onta
ng -
0,9
0 -
- 56
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Mar
ina
City
, Bat
am 5
.369
,63
14.
531,
29
3.7
15,3
6 1
3.56
2,43
57
Wilk
er P
elab
uhan
Pen
yebe
rang
an P
ulau
Seb
atik
63,
20
58W
ilker
Per
bata
san
Mot
a`ai
n, A
tam
bua
3,5
5 -
200
,00
- 59
Wilk
er P
LBN
Aru
k 1
,33
60W
ilker
Pos
Per
bata
san
Jago
i Bab
ang,
Kab
upat
en B
engk
ayan
g 0
,57
TOTA
L .6
29.6
78,1
7 1.
274.
076,
13
901
.521
,20
.739
.998
,74
Nila
i Eks
por Pr
oduk
Per
ikana
n Ko
nsum
si H
idup
(dala
m ju
ta r
upia
h)
LAMPIRAN84
Lampira
n 1
0Nila
i Eks
por Pr
oduk
Per
ikana
n Ko
nsum
si N
on
Hidup
(dala
m ju
ta r
upia
h)
No
Uni
t Ker
ja*
Nila
i dal
am R
p. X
1.0
00.0
0020
1420
1520
1620
171
Bal
ai B
esar
KIP
M Ja
kart
a I
2.4
55.3
34,7
3 2
.306
.710
,27
11.
536.
403,
66
10.
047.
404,
34
2 B
alai
Bes
ar K
IPM
Mak
assa
r 1
27.5
18,2
2 2
36.2
23,9
9 2
.319
.385
,70
13.
172.
967,
75
3 B
alai
KIP
M K
elas
I Ba
likpa
pan
31.
658,
29
37.
198,
91
296
.807
,37
382
.496
,33
4 B
alai
KIP
M K
elas
I D
enpa
sar
20.
649,
75
217
,02
1.9
08.5
41,2
7 1
.987
.195
,67
5 B
alai
KIP
M K
elas
I Ja
kart
a II
1
77.6
77,1
9 3
.700
.188
,15
10.
879.
701,
20
18.
811.
381,
04
6 B
alai
KIP
M K
elas
I M
edan
I 1
9.12
4,76
2
6.13
3,39
3
78.3
39,6
3 8
18.9
62,2
8 7
Bal
ai K
IPM
Kel
as I
Pont
iana
k 0
,04
- 2
7.14
5,20
6
.580
,52
8 B
alai
KIP
M K
elas
I Su
raba
ya I
384
.116
,90
427
.553
,39
14.
269.
620,
48
8.7
94.8
98,2
0 9
Bal
ai K
IPM
Kel
as I
Sura
baya
II
1.0
53.2
31,3
3 3
.863
.106
,61
10.
437.
079,
10
8.8
19.1
99,0
4 10
Bal
ai K
IPM
Kel
as II
Ban
jarm
asin
0
,94
0,8
0 1
55.8
57,9
8 2
13.4
01,0
5 11
Bal
ai K
IPM
Kel
as II
Man
ado
24.
674,
61
13.
805,
58
967
.800
,84
1.2
09.3
72,6
9 12
Bal
ai K
IPM
Kel
as II
Mat
aram
1
61,0
5 1
,90
683
,87
23,
19
13 B
alai
KIP
M K
elas
II P
alem
bang
3
14,9
8 4
3.85
8,61
2
00.4
80,9
6 2
33.3
46,0
5 14
Bal
ai K
IPM
Kel
as II
Sem
aran
g 1
.010
.351
,94
1.2
76.2
37,4
2 2
.483
.145
,99
3.1
25.3
59,2
0 15
Pos
Lin
tas B
atas
Mar
ore
- -
512
,05
1.5
03,4
8 16
Sat
ker B
engk
alis
4.1
08,2
8 2
.664
,87
19.
029,
20
2.0
35,0
0 17
Sat
ker D
umai
3
2.80
8,15
4
7.01
4,80
5
8.07
4,82
7
3.02
8,78
18
Sat
ker K
aran
tina
Ikan
Adi
sum
arm
o, S
urak
arta
5
21,2
8 2
.566
,25
968
,45
- 19
Sat
ker K
aran
tina
Ikan
Bia
k 1
31.4
31,6
0 0
,70
- -
20 S
atke
r Kar
antin
a Ik
an K
etap
ang,
Ban
yuw
angi
-
- 4
14.4
59,6
3 3
.087
.133
,45
21 S
atke
r Kar
antin
a Ik
an T
anju
ng B
alai
Kar
imun
1
13.7
44,1
0 6
5.31
6,80
3
4.10
4,13
3
4.49
4,68
22
Sat
ker K
aran
tina
Ikan
Tim
ika
8,7
8 -
15,
00
-
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP85
No
Uni
t Ker
ja*
Nila
i dal
am R
p. X
1.0
00.0
0020
1420
1520
1620
1723
Sat
ker k
aran
tina
Ikan
Tris
akti,
Ban
jarm
asin
5
6.08
0,72
1
02.2
24,8
3 2
.647
,20
- 24
Sat
ker S
elat
Pan
jang
-
4,0
8 -
- 25
Sat
ker T
embi
laha
n 1
61,6
0 1
36,8
0 2
3,20
1
.607
,90
26 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Am
bon
- -
151
.891
,81
394
.237
,76
27 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Band
a A
ceh
4.6
58,7
7 6
.857
,25
10.
586,
58
27.
611,
57
28 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Bata
m
166
,65
127
,52
176
.274
,74
123
.051
,81
29 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Beng
kulu
-
0,5
0 -
0,7
5
30 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Entik
ong
19.
306,
28
52.
637,
58
86.
951,
53
63.
692,
49
31 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Gor
onta
lo
- -
4.0
96,0
1 2
.860
,28
32 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Jam
bi
584
,20
240
,00
- 0
,04
33 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Kend
ari
19.
059,
46
25.
139,
78
40.
885,
00
72.
772,
44
34 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Kupa
ng
1.0
67,8
3 9
86,9
0 1
64.7
67,8
9 2
4.15
1,43
35
Sta
siun
KIP
M K
elas
I La
mpu
ng
863
.240
,60
1.5
20.6
04,2
1 3
.646
.661
,65
2.5
15.1
36,3
9 36
Sta
siun
KIP
M K
elas
I M
edan
II
805
.643
,53
2.1
39.7
37,1
5 3
.304
.380
,38
3.6
47.9
10,4
2 37
Sta
siun
KIP
M K
elas
I Pa
dang
4
6.23
3,25
2
8.49
9,65
4
0.63
7,72
3
5.94
4,44
38
Sta
siun
KIP
M K
elas
I Pa
lang
kara
ya
- -
- 0
,10
39 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Palu
0
,03
4.5
50,1
0 -
0,2
0 40
Sta
siun
KIP
M K
elas
I Pa
ngka
lpin
ang
121
.413
,91
84.
172,
34
135
.711
,77
161
.791
,11
41 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Peka
nbar
u 1
,00
- 6
,90
0,2
4 42
Sta
siun
KIP
M K
elas
I Te
rnat
e 5
,20
- 3
.677
,05
6.4
86,8
3 43
Sta
siun
KIP
M K
elas
I Yo
gyak
arta
0
,68
25.
167,
61
340
.968
,66
611
.814
,41
44 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as II
Ban
dung
-
- 1
1.40
1,83
9
.073
,95
Nila
i Eks
por Pr
oduk
Per
ikana
n Ko
nsum
si N
on
Hidup
(dala
m ju
ta r
upia
h)
LAMPIRAN86
Nila
i Eks
por Pr
oduk
Per
ikana
n Ko
nsum
si N
on
Hidup
(dala
m ju
ta r
upia
h)
No
Uni
t Ker
ja*
Nila
i dal
am R
p. X
1.0
00.0
0020
1420
1520
1620
1745
Sta
siun
KIP
M K
elas
II C
irebo
n 4
.038
,18
7.1
47,6
4 7
98.9
83,6
3 8
56.1
52,3
0 46
Sta
siun
KIP
M K
elas
II L
uwuk
Ban
ggai
-
- 2
6.81
6,90
4
2.74
3,13
47
Sta
siun
KIP
M K
elas
II M
erak
-
24.
649,
08
3.2
46.6
60,7
3 2
.433
.782
,28
48 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as II
Mer
auke
2
85.8
13,7
0 -
198
,00
- 49
Sta
siun
KIP
M K
elas
II S
oron
g -
250
,00
226
.275
,93
70.
308,
96
50 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as II
Tah
una
- -
686
,00
- 51
Sta
siun
KIP
M K
elas
II T
anju
ng B
alai
Asa
han
60.
235,
34
94.
386,
72
144
.802
,53
373
.127
,07
52 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as II
Tan
jung
Pin
ang
74.
525,
65
27.
639,
60
19.
716,
86
19.
057,
56
53 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as II
Tar
akan
4
38.1
16,4
0 5
44.4
13,7
5 3
37.2
59,8
5 6
56.6
91,1
5 54
Wilk
er B
anda
r Uda
ra A
hmad
Yan
i, Se
mar
ang
116
.676
,32
145
.120
,31
46.
009,
21
35.
948,
50
55 W
ilker
Ban
dar U
dara
Hal
im P
erda
na K
usum
a, Ja
kart
a -
8,0
0 3
50,5
9 -
56 W
ilker
Ban
dar U
dara
Han
g N
adim
, Bat
am
- -
- 9
,25
57 W
ilker
Ban
dar U
dara
Nun
ukan
-
23.
714,
56
65.
877,
28
15.
359,
61
58 W
ilker
Ban
dar U
dara
Sta
gen,
Kot
a Ba
ru
11,
10
2,1
5 -
- 59
Wilk
er B
anda
r Uda
ra T
emin
dung
, Sam
arin
da
- 1
03.6
27,4
5 -
- 60
Wilk
er K
anto
r Pos
Bes
ar Ja
kart
a -
4,0
9 8
,08
27,
55
61 W
ilker
KIP
M P
anip
ahan
, Rok
an H
ilir,
Riau
-
- -
548
.857
,23
62 W
ilker
Pel
abuh
an L
aut B
elak
ang
Pada
ng, B
atam
-
- 1
27.2
66,4
3 2
41.3
35,1
7 63
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Bitu
ng
- 1
66.8
19,7
0 9
41.7
94,5
8 6
96.5
25,8
4 64
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t dan
Pen
yebe
rang
an B
atu
Am
par,
Bata
m
9.4
78,6
1 3
.981
,11
3.5
39,9
4 1
3.41
9,09
65
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t dan
Pen
yebe
rang
an K
ijang
, Tan
jung
Pi
nang
2
4.99
7,36
3
5.73
4,00
5
7.40
4,00
6
1.40
7,60
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP87
No
Uni
t Ker
ja*
Nila
i dal
am R
p. X
1.0
00.0
0020
1420
1520
1620
1766
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t dan
Pen
yebe
rang
an S
ekup
ang,
Bat
am
- -
- 8
16,6
2 67
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Kua
la T
ungk
al, T
anju
ng Ja
bung
Bar
at
4.9
15,3
8 3
.378
,08
1.5
77,5
1 -
68 W
ilker
Pel
abuh
an L
aut K
uala
Tun
gkal
, Tan
jung
Jabu
ng B
arat
-
- -
4.8
03,7
7 69
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Lok
Tua
n, B
onta
ng
216
,00
- -
- 70
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Mar
ina
City
, Bat
am
97.
653,
30
135
.970
,34
23.
399,
27
241
.757
,05
71 W
ilker
Pel
abuh
an L
aut M
oro,
Tan
jung
Bal
ai K
arim
un
- -
189
.777
,00
185
.299
,06
72 W
ilker
Pel
abuh
an L
aut S
oeka
rno-
Hat
ta, M
akas
sar
- 2
9.52
0,18
-
574
,95
73 W
ilker
Pel
abuh
an L
aut S
oron
g 1
.407
.422
,85
83.
191,
29
11.
668,
70
13.
570,
34
74 W
ilker
Pel
abuh
an L
aut Y
os S
udar
so, A
mbo
n 1
.033
.900
,23
12.
240,
10
- -
75 W
ilker
Pel
abuh
an P
enye
bera
ngan
Kar
iang
au, K
aria
ngau
-
7.1
39,9
8 1
0.69
2,67
-
76 W
ilker
Pel
abuh
an P
enye
bera
ngan
Kar
iang
au, K
aria
ngau
-
- -
669
,60
77 W
ilker
Pel
abuh
an P
enye
bera
ngan
Pul
au S
ebat
ik
- -
- 3
8.93
5,83
78
Wilk
er P
erba
tasa
n M
atom
asin
-
- -
8,4
0 79
Wilk
er P
erba
tasa
n M
ota`
ain,
Ata
mbu
a 1
6.17
6,72
1
6.03
2,55
1
0.81
7,33
9
.937
,29
80 W
ilker
PLB
N A
ruk
- -
- 5
63,1
1 81
Wilk
er P
os P
erba
tasa
n Ja
goi B
aban
g, K
abup
aten
Ben
gkay
ang
- -
- 7
72,6
6 T
OTA
L 11
.099
.237
,76
17.
504.
856,
40
70.
801.
309,
47
85.
081.
388,
27
Nila
i Eks
por Pr
oduk
Per
ikana
n Ko
nsum
si N
on
Hidup
(dala
m ju
ta r
upia
h)
LAMPIRAN88
Lampira
n 1
1Vo
lume
Eksp
or Pr
oduk
Per
ikana
n Non
Kons
umsi
Hid
up (
dala
m k
g)
No
Uni
t Ker
ja*
Volu
me
dala
m K
g
2014
2015
2016
2017
1 B
alai
Bes
ar K
IPM
Jaka
rta
I 2
83.5
54
245
.074
3
.060
.718
8
03.5
19
2 B
alai
Bes
ar K
IPM
Mak
assa
r 5
91
2.2
24
261
.573
8
.258
3
Bal
ai K
IPM
Kel
as I
Balik
papa
n 1
.098
2
.456
2
4.92
8 6
.301
4
Bal
ai K
IPM
Kel
as I
Den
pasa
r 1
37.8
93
117
.610
2
.449
.143
1
20.5
73
5 B
alai
KIP
M K
elas
I Ja
kart
a II
1
.869
.304
1
7.16
9.39
6 1
2.10
2.59
5 2
.709
.778
6
Bal
ai K
IPM
Kel
as I
Med
an I
10.
132
1.6
02
13.
173
9.9
02
7 B
alai
KIP
M K
elas
I Su
raba
ya I
4.7
22.4
86
7.1
01.6
10
9.7
95.3
36
3.2
64.9
24
8 B
alai
KIP
M K
elas
I Su
raba
ya II
2
1.41
4.57
0 2
7.91
2.92
5 2
9.14
4.69
5 1
2.27
4.16
2 9
Bal
ai K
IPM
Kel
as II
Ban
jarm
asin
-
- 8
.835
-
10 B
alai
KIP
M K
elas
II M
anad
o 2
18.6
20
187
.346
1
.561
.217
3
25.1
08
11 B
alai
KIP
M K
elas
II M
atar
am
40
73
148
1
54
12 B
alai
KIP
M K
elas
II P
alem
bang
-
- -
60
13 B
alai
KIP
M K
elas
II S
emar
ang
2.2
14.4
29
2.6
92.8
96
2.8
08.3
12
1.6
44.8
03
14 P
os L
inta
s Bat
as M
aror
e -
- 1
.000
-
15 S
atke
r Kar
antin
a Ik
an A
disu
mar
mo,
Sur
akar
ta
13.
918
11.
946
9.1
89
10.
936
16 S
atke
r Kar
antin
a Ik
an K
etap
ang,
Ban
yuw
angi
-
- 1
4.70
2 -
17 S
atke
r Kar
antin
a Ik
an T
anju
ng B
alai
Kar
imun
7
63.3
99
628
.804
6
92.3
95
- 18
Sat
ker k
aran
tina
Ikan
Tris
akti,
Ban
jarm
asin
1
0.80
0 -
- -
19 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Am
bon
47
- 2
00
- 20
Sta
siun
KIP
M K
elas
I Ba
nda
Ace
h 1
1
-
- 21
Sta
siun
KIP
M K
elas
I Ba
tam
-
- 1
.313
2
.344
22
Sta
siun
KIP
M K
elas
I Ke
ndar
i 2
.137
3
.183
3
.249
3
.013
23
Sta
siun
KIP
M K
elas
I Ku
pang
1
50
- 2
84.5
00
- 24
Sta
siun
KIP
M K
elas
I La
mpu
ng
109
.200
5
52.5
74
867
.191
2
.305
.687
25
Sta
siun
KIP
M K
elas
I M
edan
II
1.7
82.0
07
3.8
89.7
34
8.7
50.2
48
365
.717
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP89
No
Uni
t Ker
ja*
Volu
me
dala
m K
g
2014
2015
2016
2017
26 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Pada
ng
- -
10
1.0
51
27 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Pang
kalp
inan
g -
126
.079
3
72.9
28
523
28
Sta
siun
KIP
M K
elas
I Yo
gyak
arta
1
.375
2
.158
8
.212
1
0.94
4 29
Sta
siun
KIP
M K
elas
II B
andu
ng
10.
183
7.2
85
8.8
75
3.6
05
30 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as II
Cire
bon
914
.283
3
84.0
77
806
.046
1
.196
.241
31
Sta
siun
KIP
M K
elas
II M
erak
-
- -
154
.601
32
Sta
siun
KIP
M K
elas
II S
oron
g -
- 3
12.3
50
- 33
Sta
siun
KIP
M K
elas
II T
anju
ng B
alai
Asa
han
- 1
37.4
60
3.1
98.3
72
554
.980
34
Sta
siun
KIP
M K
elas
II T
anju
ng P
inan
g 3
6.00
0 6
4.75
0 5
0 5
35
Sta
siun
KIP
M K
elas
II T
arak
an
- -
- 1
13.9
32
36 W
ilker
Ban
dar U
dara
Ahm
ad Y
ani,
Sem
aran
g 2
51
336
1
.213
1
.651
37
Wilk
er B
anda
r Uda
ra H
alim
Per
dana
Kus
uma,
Jaka
rta
- 4
4 4
0.00
0 -
38 W
ilker
Ban
dar U
dara
Nun
ukan
1
57.5
06
124
.715
1
30.0
15
- 39
Wilk
er B
anda
r Uda
ra S
tage
n, K
ota
Baru
2
-
- -
40 W
ilker
Kan
tor P
os B
esar
Jaka
rta
- 2
2
9 1
41
Wilk
er K
IPM
Pan
ipah
an, R
okan
Hili
r, Ri
au
- -
- 6
.380
42
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Bitu
ng
- 8
8.03
5 -
75.
000
43 W
ilker
Pel
abuh
an L
aut d
an P
enye
bera
ngan
Bat
u A
mpa
r, Ba
tam
1
2.72
0 -
158
.915
2
57.6
13
44 W
ilker
Pel
abuh
an L
aut d
an P
enye
bera
ngan
Kija
ng, T
anju
ng P
inan
g -
21.
700
130
.550
3
.450
45
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Lok
Tua
n, B
onta
ng
- 2
-
- 46
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Mar
ina
City
, Bat
am
582
6
73
- -
47 W
ilker
Pel
abuh
an L
aut S
oeka
rno-
Hat
ta, M
akas
sar
- 4
98.6
08
- 6
6.60
5 48
Wilk
er P
elab
uhan
Pen
yebe
rang
an P
ulau
Seb
atik
-
- -
1.7
16
49 W
ilker
Per
bata
san
Mot
a`ai
n, A
tam
bua
63.
750
24.
040
42.
345
21.
364
TO
TAL
34.
751.
028
61.
999.
418
77.
064.
569
26.
324.
900
Volu
me
Eksp
or Pr
oduk
Per
ikana
n Non
Kons
umsi
Hid
up (
dala
m k
g)
LAMPIRAN90
Lampira
n 1
2Vo
lume
Eksp
or Pr
oduk
Per
ikana
n Non
Kons
umsi
Hid
up (
dala
m e
kor)
No
Uni
t Ker
ja*
Nila
i dal
am R
p. X
1.0
00.0
00
2014
2015
2016
2017
1 B
alai
Bes
ar K
IPM
Jaka
rta
I 2
7.50
1,56
1
8.05
4,11
4
18.1
82,8
6 1
11.7
80,9
6 2
Bal
ai B
esar
KIP
M M
akas
sar
32,
98
64,
02
8.5
84,4
4 6
19,8
9 3
Bal
ai K
IPM
Kel
as I
Balik
papa
n 1
.084
,16
2.6
17,6
8 2
.978
,44
1.2
48,7
6 4
Bal
ai K
IPM
Kel
as I
Den
pasa
r 1
0.90
8,16
2
.614
,30
66.
635,
72
47.
982,
87
5 B
alai
KIP
M K
elas
I Ja
kart
a II
2
5.51
8,51
3
59.3
21,1
3 2
57.0
13,7
8 6
7.21
2,23
6
Bal
ai K
IPM
Kel
as I
Med
an I
86,
82
794
,95
5.4
87,1
2 8
67,2
9 7
Bal
ai K
IPM
Kel
as I
Sura
baya
I 9
4.58
4,87
1
94.6
22,0
9 4
92.4
11,8
2 3
4.51
5,44
8
Bal
ai K
IPM
Kel
as I
Sura
baya
II
481
.866
,31
713
.560
,81
1.3
02.4
54,0
1 1
89.9
40,8
4 9
Bal
ai K
IPM
Kel
as II
Ban
jarm
asin
-
- 4
41,7
5 -
10 B
alai
KIP
M K
elas
II M
anad
o 9
3.15
2,20
9
.875
,37
45.
537,
48
36.
663,
77
11 B
alai
KIP
M K
elas
II M
atar
am
356
,79
7.0
35,5
0 1
4.20
1,33
7
6.88
4,50
12
Bal
ai K
IPM
Kel
as II
Sem
aran
g 1
6.01
2,59
3
3.92
4,47
5
1.44
4,76
1
8.97
5,07
13
Pos
Lin
tas B
atas
Mar
ore
- -
35,
00
- 14
Sat
ker K
aran
tina
Ikan
Adi
sum
arm
o, S
urak
arta
2
.756
,68
1.2
52,7
3 3
57,5
7 4
25,5
4 15
Sat
ker K
aran
tina
Ikan
Ket
apan
g, B
anyu
wan
gi
- -
1.1
24,6
6 -
16 S
atke
r Kar
antin
a Ik
an T
anju
ng B
alai
Kar
imun
1
33.0
12,7
7 1
11.1
36,9
5 1
15.8
55,3
0 -
17 S
atke
r kar
antin
a Ik
an T
risak
ti, B
anja
rmas
in
32,
40
- -
- 18
Sta
siun
KIP
M K
elas
I A
mbo
n 2
,36
- 2
,00
- 19
Sta
siun
KIP
M K
elas
I Ba
nda
Ace
h 0
,01
0,0
1 -
- 20
Sta
siun
KIP
M K
elas
I Ba
tam
-
- 1
57,5
8 3
.644
,53
21 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Kend
ari
65,
48
98,
56
98,
73
4.5
10,4
5 22
Sta
siun
KIP
M K
elas
I Ku
pang
1
,80
- 1
8.49
2,50
-
23 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Lam
pung
9
23,4
4 3
.456
,77
8.9
61,8
7 9
5.88
0,76
24
Sta
siun
KIP
M K
elas
I M
edan
II
46.
392,
66
66.
996,
86
81.
355,
88
6.7
76,4
7 25
Sta
siun
KIP
M K
elas
I Pa
dang
-
- 0
,25
126
,12
26 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Pang
kalp
inan
g -
1.6
19,1
2 4
.802
,24
41,
84
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP91
No
Uni
t Ker
ja*
Nila
i dal
am R
p. X
1.0
00.0
00
2014
2015
2016
2017
27 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Yogy
akar
ta
3.6
18,0
0 2
.873
,06
6.5
35,7
8 7
.866
,70
28 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as II
Ban
dung
4
17,7
5 2
62,6
8 2
39,7
8 9
4,37
29
Sta
siun
KIP
M K
elas
II C
irebo
n 2
.758
,88
2.4
62,7
8 7
.323
,27
6.8
01,5
1 30
Sta
siun
KIP
M K
elas
II S
oron
g -
- 1
0.93
2,25
-
31 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as II
Tan
jung
Bal
ai A
saha
n -
3.4
36,5
0 7
9.89
4,30
1
3.86
4,35
32
Sta
siun
KIP
M K
elas
II T
anju
ng P
inan
g 5
40,0
0 9
71,2
5 1
,25
0,4
0 33
Wilk
er B
anda
r Uda
ra A
hmad
Yan
i, Se
mar
ang
19,
59
26,
23
92,
69
125
,18
34 W
ilker
Ban
dar U
dara
Hal
im P
erda
na K
usum
a, Ja
kart
a -
0,6
8 4
00,0
0 -
35 W
ilker
Ban
dar U
dara
Nun
ukan
1
.890
,07
1.4
96,5
8 2
.224
,84
- 36
Wilk
er B
anda
r Uda
ra S
tage
n, K
ota
Baru
0
,16
- -
- 37
Wilk
er K
anto
r Pos
Bes
ar Ja
kart
a -
0,0
3 1
,79
0,1
0 38
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Bitu
ng
- 2
.200
,88
- 1
.875
,00
39 W
ilker
Pel
abuh
an L
aut d
an P
enye
bera
ngan
Bat
u A
mpa
r, Ba
tam
1
27,2
0 -
2.4
87,1
5 2
.748
,44
40 W
ilker
Pel
abuh
an L
aut d
an P
enye
bera
ngan
Kija
ng, T
anju
ng P
inan
g -
282
,10
1.6
97,1
5 7
0,75
41
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Lok
Tua
n, B
onta
ng
- 0
,02
- -
42 W
ilker
Pel
abuh
an L
aut M
arin
a C
ity, B
atam
1
16,4
0 1
34,6
0 -
- 43
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Soe
karn
o-H
atta
, Mak
assa
r -
7.5
23,8
9 -
1.3
97,2
9 44
Wilk
er P
erba
tasa
n M
ota`
ain,
Ata
mbu
a 7
65,0
0 2
88,4
8 5
28,1
8 2
57,0
6 45
Bal
ai K
IPM
Kel
as II
Pal
emba
ng
- -
- 1
,20
46 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as II
Mer
ak
- -
- 1
5.03
0,11
47
Sta
siun
KIP
M K
elas
II T
arak
an
- -
- 4
.264
,79
48 W
ilker
KIP
M P
anip
ahan
, Rok
an H
ilir,
Riau
-
- -
319
,00
49 W
ilker
Pel
abuh
an P
enye
bera
ngan
Pul
au S
ebat
ik
- -
- 7
5,88
T
OTA
L 9
44.5
45,5
9 1
.549
.005
,20
3.0
08.9
75,5
1 7
52.8
89,4
5
Volu
me
Eksp
or Pr
oduk
Per
ikana
n Non
Kons
umsi
Hid
up (
dala
m e
kor)
LAMPIRAN92
Lampira
n 1
3Nila
i Eks
por Pr
oduk
Per
ikana
n Non
Kons
umsi
Hid
up (
dala
m ju
ta r
upia
h)
No
Uni
t Ker
ja*
Nila
i dal
am R
p. X
1.0
00.0
0020
1420
1520
1620
171
Bal
ai B
esar
KIP
M Ja
kart
a I
1.3
05.7
95,6
6 1
.529
.816
,95
1.8
64.4
64,8
9 8
43.8
55,6
9
2 B
alai
Bes
ar K
IPM
Mak
assa
r 6
9,40
1
4.68
7,29
5
.648
,12
17,
58
3 B
alai
KIP
M K
elas
I Ba
likpa
pan
2.1
12,0
7 1
.342
,74
1,8
0 1
.473
,75
4 B
alai
KIP
M K
elas
I D
enpa
sar
770
.493
,00
825
.004
,94
963
.258
,42
415
.316
,79
5 B
alai
KIP
M K
elas
I Ja
kart
a II
6
47,0
8 3
3,09
-
-
6 B
alai
KIP
M K
elas
I M
edan
I 1
7.08
7,51
3
6.71
8,06
2
0.07
1,32
2
2.53
8,48
7 B
alai
KIP
M K
elas
I Po
ntia
nak
92.
855,
65
148
.743
,64
117
.707
,39
147
.538
,97
8 B
alai
KIP
M K
elas
I Su
raba
ya I
2.0
47,3
1 1
.157
,17
1.6
06,4
9 1
.623
,92
9 B
alai
KIP
M K
elas
I Su
raba
ya II
-
- 1
,00
-
10 B
alai
KIP
M K
elas
II B
anja
rmas
in
2.5
26,0
0 4
49,8
8 1
.917
,80
4.1
53,0
7
11 B
alai
KIP
M K
elas
II M
anad
o 4
39,7
7 3
69,7
2 1
22,8
0 1
52,7
7
12 B
alai
KIP
M K
elas
II M
atar
am
7.8
53,0
6 4
.935
,06
2.1
00,9
8 3
16,2
4
13 B
alai
KIP
M K
elas
II P
alem
bang
4
.342
,89
2.8
22,7
8 6
99,9
5 1
.465
,52
14 B
alai
KIP
M K
elas
II S
emar
ang
139
,32
18,
28
- -
15 S
atke
r Kar
antin
a Ik
an A
disu
mar
mo,
Sur
akar
ta
- 1
,08
- -
16 S
atke
r Kar
antin
a Ik
an B
iak
124
,46
- -
-
17 S
atke
r Kar
antin
a Ik
an T
anju
ng B
alai
Kar
imun
2
59,0
0 4
.726
,00
388
,92
-
18 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Am
bon
- 1
9,36
2
,80
-
19 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Band
a A
ceh
3,0
0 3
60,0
0 8
85,1
0 3
.689
,50
20 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Bata
m
0,3
6 4
,50
51,
25
386
,74
21 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Gor
onta
lo
- 0
,10
0,1
5 -
22 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Jam
bi
157
,49
88,
90
53,
76
1.2
71,0
1
23 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Med
an II
-
- 2
,00
-
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP93
Nila
i Eks
por Pr
oduk
Per
ikana
n Non
Kons
umsi
Hid
up (
dala
m ju
ta r
upia
h)
No
Uni
t Ker
ja*
Nila
i dal
am R
p. X
1.0
00.0
0020
1420
1520
1620
1724
Sta
siun
KIP
M K
elas
I Pa
dang
3
.714
,32
4.5
50,8
7 4
.073
,56
3.7
33,5
1
25 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Pala
ngka
raya
3
30,8
9 3
36,3
0 3
28,5
2 3
38,9
3
26 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Peka
nbar
u 6
.407
,50
10.
121,
30
17.
298,
90
22.
879,
90
27 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Tern
ate
- -
0,4
4 -
28 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Yogy
akar
ta
8,2
5 -
4,3
1 0
,75
29 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as II
Ban
dung
3
7.72
3,71
3
9.98
5,89
4
4.70
7,76
6
2.75
8,58
30 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as II
Tan
jung
Pin
ang
395
,85
264
,50
416
,70
3.3
48,5
0
31 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as II
Tar
akan
2
,75
388
,68
40,
46
68,
63
32 W
ilker
Ban
dar U
dara
Ahm
ad Y
ani,
Sem
aran
g 1
85,7
8 4
32,8
4 7
08,0
2 7
09,1
3
33 W
ilker
Ban
dar U
dara
Hal
im P
erda
na K
usum
a, Ja
kart
a -
20.
994,
32
1.0
63,5
8 3
65,0
0
34 W
ilker
Ban
dar U
dara
Han
g N
adim
, Bat
am
- -
494
,40
1.5
44,2
0
35 W
ilker
Pel
abuh
an L
aut d
an P
enye
bera
ngan
Bat
u A
mpa
r, Ba
tam
-
1.8
54,0
0 2
36,0
0 3
.070
,00
36 W
ilker
Pel
abuh
an L
aut d
an P
enye
bera
ngan
Kija
ng, T
anju
ng P
inan
g -
- 1
,89
30,
23
37 W
ilker
Pel
abuh
an L
aut M
arin
a C
ity, B
atam
1
2,00
-
- -
38 W
ilker
Per
bata
san
Mot
a`ai
n, A
tam
bua
12,
50
24,
61
- 1
19,0
0
39 S
atke
r KIP
M A
nam
bas,
Tanj
ung
Pina
ng
- -
- 1
12,0
0
40 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Pang
kalp
inan
g -
- -
0,5
0
41 W
ilker
Pel
abuh
an L
aut d
an P
enye
bera
ngan
Sek
upan
g, B
atam
-
- -
2,9
7
42 W
ilker
Pel
abuh
an P
enye
bera
ngan
Bun
gus
- -
- 2
,00
TO
TAL
2.2
55.7
46,5
9 2
.650
.252
,85
3.0
48.3
59,4
6 1
.542
.883
,84
LAMPIRAN94
Lampira
n 1
4
Nila
i Eks
por Pr
oduk
Per
ikana
n Non
Kons
umsi
Non
Hidup
(dala
m ju
ta r
upia
h)
No
Uni
t Ker
ja*
Nila
i dal
am R
p. X
1.0
00.0
00
2014
2015
2016
2017
1 B
alai
Bes
ar K
IPM
Jaka
rta
I 2
7.50
1,56
1
8.05
4,11
4
18.1
82,8
6 1
11.7
80,9
6 2
Bal
ai B
esar
KIP
M M
akas
sar
32,
98
64,
02
8.5
84,4
4 6
19,8
9 3
Bal
ai K
IPM
Kel
as I
Balik
papa
n 1
.084
,16
2.6
17,6
8 2
.978
,44
1.2
48,7
6 4
Bal
ai K
IPM
Kel
as I
Den
pasa
r 1
0.90
8,16
2
.614
,30
66.
635,
72
47.
982,
87
5 B
alai
KIP
M K
elas
I Ja
kart
a II
2
5.51
8,51
3
59.3
21,1
3 2
57.0
13,7
8 6
7.21
2,23
6
Bal
ai K
IPM
Kel
as I
Med
an I
86,
82
794
,95
5.4
87,1
2 8
67,2
9 7
Bal
ai K
IPM
Kel
as I
Sura
baya
I 9
4.58
4,87
1
94.6
22,0
9 4
92.4
11,8
2 3
4.51
5,44
8
Bal
ai K
IPM
Kel
as I
Sura
baya
II
481
.866
,31
713
.560
,81
1.3
02.4
54,0
1 1
89.9
40,8
4 9
Bal
ai K
IPM
Kel
as II
Ban
jarm
asin
-
- 4
41,7
5 -
10 B
alai
KIP
M K
elas
II M
anad
o 9
3.15
2,20
9
.875
,37
45.
537,
48
36.
663,
77
11 B
alai
KIP
M K
elas
II M
atar
am
356
,79
7.0
35,5
0 1
4.20
1,33
7
6.88
4,50
12
Bal
ai K
IPM
Kel
as II
Sem
aran
g 1
6.01
2,59
3
3.92
4,47
5
1.44
4,76
1
8.97
5,07
13
Pos
Lin
tas B
atas
Mar
ore
- -
35,
00
- 14
Sat
ker K
aran
tina
Ikan
Adi
sum
arm
o, S
urak
arta
2
.756
,68
1.2
52,7
3 3
57,5
7 4
25,5
4 15
Sat
ker K
aran
tina
Ikan
Ket
apan
g, B
anyu
wan
gi
- -
1.1
24,6
6 -
16 S
atke
r Kar
antin
a Ik
an T
anju
ng B
alai
Kar
imun
1
33.0
12,7
7 1
11.1
36,9
5 1
15.8
55,3
0 -
17 S
atke
r kar
antin
a Ik
an T
risak
ti, B
anja
rmas
in
32,
40
- -
- 18
Sta
siun
KIP
M K
elas
I A
mbo
n 2
,36
- 2
,00
- 19
Sta
siun
KIP
M K
elas
I Ba
nda
Ace
h 0
,01
0,0
1 -
- 20
Sta
siun
KIP
M K
elas
I Ba
tam
-
- 1
57,5
8 3
.644
,53
21 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Kend
ari
65,
48
98,
56
98,
73
4.5
10,4
5 22
Sta
siun
KIP
M K
elas
I Ku
pang
1
,80
- 1
8.49
2,50
-
23 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Lam
pung
9
23,4
4 3
.456
,77
8.9
61,8
7 9
5.88
0,76
24
Sta
siun
KIP
M K
elas
I M
edan
II
46.
392,
66
66.
996,
86
81.
355,
88
6.7
76,4
7 25
Sta
siun
KIP
M K
elas
I Pa
dang
-
- 0
,25
126
,12
26 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Pang
kalp
inan
g -
1.6
19,1
2 4
.802
,24
41,
84
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP95
No
Uni
t Ker
ja*
Nila
i dal
am R
p. X
1.0
00.0
00
2014
2015
2016
2017
1 B
alai
Bes
ar K
IPM
Jaka
rta
I 2
7.50
1,56
1
8.05
4,11
4
18.1
82,8
6 1
11.7
80,9
6 2
Bal
ai B
esar
KIP
M M
akas
sar
32,
98
64,
02
8.5
84,4
4 6
19,8
9 3
Bal
ai K
IPM
Kel
as I
Balik
papa
n 1
.084
,16
2.6
17,6
8 2
.978
,44
1.2
48,7
6 4
Bal
ai K
IPM
Kel
as I
Den
pasa
r 1
0.90
8,16
2
.614
,30
66.
635,
72
47.
982,
87
5 B
alai
KIP
M K
elas
I Ja
kart
a II
2
5.51
8,51
3
59.3
21,1
3 2
57.0
13,7
8 6
7.21
2,23
6
Bal
ai K
IPM
Kel
as I
Med
an I
86,
82
794
,95
5.4
87,1
2 8
67,2
9 7
Bal
ai K
IPM
Kel
as I
Sura
baya
I 9
4.58
4,87
1
94.6
22,0
9 4
92.4
11,8
2 3
4.51
5,44
8
Bal
ai K
IPM
Kel
as I
Sura
baya
II
481
.866
,31
713
.560
,81
1.3
02.4
54,0
1 1
89.9
40,8
4 9
Bal
ai K
IPM
Kel
as II
Ban
jarm
asin
-
- 4
41,7
5 -
10 B
alai
KIP
M K
elas
II M
anad
o 9
3.15
2,20
9
.875
,37
45.
537,
48
36.
663,
77
11 B
alai
KIP
M K
elas
II M
atar
am
356
,79
7.0
35,5
0 1
4.20
1,33
7
6.88
4,50
12
Bal
ai K
IPM
Kel
as II
Sem
aran
g 1
6.01
2,59
3
3.92
4,47
5
1.44
4,76
1
8.97
5,07
13
Pos
Lin
tas B
atas
Mar
ore
- -
35,
00
- 14
Sat
ker K
aran
tina
Ikan
Adi
sum
arm
o, S
urak
arta
2
.756
,68
1.2
52,7
3 3
57,5
7 4
25,5
4 15
Sat
ker K
aran
tina
Ikan
Ket
apan
g, B
anyu
wan
gi
- -
1.1
24,6
6 -
16 S
atke
r Kar
antin
a Ik
an T
anju
ng B
alai
Kar
imun
1
33.0
12,7
7 1
11.1
36,9
5 1
15.8
55,3
0 -
17 S
atke
r kar
antin
a Ik
an T
risak
ti, B
anja
rmas
in
32,
40
- -
- 18
Sta
siun
KIP
M K
elas
I A
mbo
n 2
,36
- 2
,00
- 19
Sta
siun
KIP
M K
elas
I Ba
nda
Ace
h 0
,01
0,0
1 -
- 20
Sta
siun
KIP
M K
elas
I Ba
tam
-
- 1
57,5
8 3
.644
,53
21 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Kend
ari
65,
48
98,
56
98,
73
4.5
10,4
5 22
Sta
siun
KIP
M K
elas
I Ku
pang
1
,80
- 1
8.49
2,50
-
23 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Lam
pung
9
23,4
4 3
.456
,77
8.9
61,8
7 9
5.88
0,76
24
Sta
siun
KIP
M K
elas
I M
edan
II
46.
392,
66
66.
996,
86
81.
355,
88
6.7
76,4
7 25
Sta
siun
KIP
M K
elas
I Pa
dang
-
- 0
,25
126
,12
26 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Pang
kalp
inan
g -
1.6
19,1
2 4
.802
,24
41,
84
No
Uni
t Ker
ja*
Nila
i dal
am R
p. X
1.0
00.0
00
2014
2015
2016
2017
27 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as I
Yogy
akar
ta
3.6
18,0
0 2
.873
,06
6.5
35,7
8 7
.866
,70
28 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as II
Ban
dung
4
17,7
5 2
62,6
8 2
39,7
8 9
4,37
29
Sta
siun
KIP
M K
elas
II C
irebo
n 2
.758
,88
2.4
62,7
8 7
.323
,27
6.8
01,5
1 30
Sta
siun
KIP
M K
elas
II S
oron
g -
- 1
0.93
2,25
-
31 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as II
Tan
jung
Bal
ai A
saha
n -
3.4
36,5
0 7
9.89
4,30
1
3.86
4,35
32
Sta
siun
KIP
M K
elas
II T
anju
ng P
inan
g 5
40,0
0 9
71,2
5 1
,25
0,4
0 33
Wilk
er B
anda
r Uda
ra A
hmad
Yan
i, Se
mar
ang
19,
59
26,
23
92,
69
125
,18
34 W
ilker
Ban
dar U
dara
Hal
im P
erda
na K
usum
a, Ja
kart
a -
0,6
8 4
00,0
0 -
35 W
ilker
Ban
dar U
dara
Nun
ukan
1
.890
,07
1.4
96,5
8 2
.224
,84
- 36
Wilk
er B
anda
r Uda
ra S
tage
n, K
ota
Baru
0
,16
- -
- 37
Wilk
er K
anto
r Pos
Bes
ar Ja
kart
a -
0,0
3 1
,79
0,1
0 38
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Bitu
ng
- 2
.200
,88
- 1
.875
,00
39 W
ilker
Pel
abuh
an L
aut d
an P
enye
bera
ngan
Bat
u A
mpa
r, Ba
tam
1
27,2
0 -
2.4
87,1
5 2
.748
,44
40 W
ilker
Pel
abuh
an L
aut d
an P
enye
bera
ngan
Kija
ng, T
anju
ng P
inan
g -
282
,10
1.6
97,1
5 7
0,75
41
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Lok
Tua
n, B
onta
ng
- 0
,02
- -
42 W
ilker
Pel
abuh
an L
aut M
arin
a C
ity, B
atam
1
16,4
0 1
34,6
0 -
- 43
Wilk
er P
elab
uhan
Lau
t Soe
karn
o-H
atta
, Mak
assa
r -
7.5
23,8
9 -
1.3
97,2
9 44
Wilk
er P
erba
tasa
n M
ota`
ain,
Ata
mbu
a 7
65,0
0 2
88,4
8 5
28,1
8 2
57,0
6 45
Bal
ai K
IPM
Kel
as II
Pal
emba
ng
- -
- 1
,20
46 S
tasiu
n K
IPM
Kel
as II
Mer
ak
- -
- 1
5.03
0,11
47
Sta
siun
KIP
M K
elas
II T
arak
an
- -
- 4
.264
,79
48 W
ilker
KIP
M P
anip
ahan
, Rok
an H
ilir,
Riau
-
- -
319
,00
49 W
ilker
Pel
abuh
an P
enye
bera
ngan
Pul
au S
ebat
ik
- -
- 7
5,88
T
OTA
L 9
44.5
45,5
9 1
.549
.005
,20
3.0
08.9
75,5
1 7
52.8
89,4
5
Nila
i Eks
por Pr
oduk
Per
ikana
n Non
Kons
umsi
Non
Hidup
(dala
m ju
ta r
upia
h)
LAMPIRAN96
Lampira
n 1
5Re
alis
asi
Per
setu
juan
Nomor Re
gis
trasi
Neg
ara
Mitra
No.
N
egar
a
Tahu
n
2016
2017
Triw
ulan
ITr
iwul
an II
Triw
ulan
III
Triw
ulan
IVJa
nFe
bM
arAp
rM
eiJu
nJu
lAg
tSe
ptO
ktN
opDe
s
1U
ni E
ropa
212
-9-9
00
(-16
)0
(-1)
00
00
020
319
419
419
417
817
817
717
717
717
717
717
7
2Ko
rea
391
(+9)
(-6)
00
(+10
)(-
2)0
0(+
9)(-
10)
00
(+6)
00
394
394
394
402
402
402
401
401
401
407
407
407
3K
anad
a18
20
00
(+3)
(-2)
00
00
0(+
5)
(-1)
0(+
4)
182
182
182
183
183
183
183
183
183
187
187
191
4C
hina
476
(+17
)(-
4)0
0(+
19)
(-13
)(+
5)(+
12)
00
(+12
)0
(+13
)(+
5)(-
2)48
948
948
949
550
051
251
251
252
452
453
754
0
5Ru
sia15
00
00
00
00
00
00
1515
1515
1515
1515
1515
1515
6V
ietn
am31
10
00
0(+
13)
(-11
)(+
11)
00
00
(+17
)(+
4)
311
311
311
311
313
324
324
324
324
324
341
345
Jum
lah
1587
1594
1585
1585
1600
1591
1614
1612
1612
1624
1634
1664
1675
Pers
enta
se 8
9,85
8
9,35
8
9,35
9
0,19
8
9,68
9
0,98
9
0,87
9
0,87
9
1,54
9
2,11
9
3,80
9
4,42
Pe
nam
baha
n sa
ja (2
00)
26
-
-
32
18
23
9
-
12
11
30
13
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP97
Lampira
n 1
6Re
alis
asi
Ver
ifika
si T
race
abili
ty U
PI L
ingku
p U
PT B
KIPM
No
Nam
a Sa
tker
Targ
etTa
huna
nRe
alis
asi
Tota
lJa
nFe
bM
arAp
rM
eiJu
nJu
lAg
stSe
ptO
ktN
ovDe
s
1Ba
lai B
esar
KIP
M Ja
kart
a I
51
12
Bala
i Bes
ar K
IPM
Mak
assa
r17
34
31
113
Bala
i KIP
M K
elas
I Ja
kart
a II
113
33
110
4Ba
lai K
IPM
Kel
as I
Sura
baya
I14
74
41
218
5Ba
lai K
IPM
Kel
as I
Sura
baya
II10
44
21
116
Bala
i KIP
M K
elas
I D
enpa
sar
94
23
211
7Ba
lai K
IPM
Kel
as II
Ban
jarm
asin
33
38
Bala
i KIP
M K
elas
II P
alem
bang
53
25
9Ba
lai K
IPM
Kel
as II
Sem
aran
g9
31
34
1110
Bala
i KIP
M K
elas
II M
anad
o8
43
32
1211
Stas
iun
KIP
M K
elas
I M
edan
II6
42
612
Stas
iun
KIP
M K
elas
I La
mpu
ng8
35
813
Stas
iun
KIP
M K
elas
II C
irebo
n8
42
39
14St
asiu
n K
IPM
Kel
as II
Ban
dung
32
215
Stas
iun
KIP
M K
elas
II T
arak
an4
22
4Ju
mla
h12
041
90
04
016
1018
1311
012
2
LAMPIRAN98
No. Nama Satker TargetTahunan
TRIWULANTotal
I II III IV1 Balai Besar KIPM Makassar 215 58 62 89 91 3002 Balai Besar KIPM Jakarta I 207 22 47 60 109 2383 Balai KIPM Kelas I Jakarta II 337 53 93 58 127 3314 Balai KIPM Kelas I Medan I 9 0 6 0 11 175 Balai KIPM Kelas I Balikpapan 5 3 - 5 4 126 Balai KIPM Kelas I Denpasar 213 37 53 31 81 2027 Balai KIPM Kelas I Surabaya I 274 58 111 75 86 3308 Balai KIPM Kelas I Surabaya II 120 22 83 17 48 1709 Balai KIPM Kelas I Jayapura 0 0 - 0 0 0
10 Balai KIPM Kelas II Mataram 19 0 - 17 22 3911 Balai KIPM Kelas II Palembang 10 0 2 0 8 1012 Balai KIPM Kelas II Banjarmasin 11 2 - 0 8 1013 Balai KIPM Kelas II Manado 72 10 12 10 28 6014 Balai KIPM Kelas II Semarang 129 45 19 46 21 13115 Stasiun KIPM Kelas I Pekanbaru 2 0 - 0 0 016 Stasiun KIPM Kelas I Pontianak 28 0 1 4 17 2217 Stasiun KIPM Kelas I Padang 2 2 - 0 0 218 Stasiun KIPM Kelas I Jambi 0 1 - 0 0 119 Stasiun KIPM Kelas I Palu 3 0 - 0 2 220 Stasiun KIPM Kelas I Entikong 0 6 - 0 15 2121 Stasiun KIPM Kelas I Palangkaraya 1 0 - 0 1 122 Stasiun KIPM Kelas I Ternate 11 0 5 5 3 1323 Stasiun KIPM Kelas I Ambon 15 2 3 10 3 18
24 Stasiun KIPM Kelas I Batam 5 0 - 2 6 825 Stasiun KIPM Kelas I Gorontalo 2 3 5 0 8 1626 Stasiun KIPM Kelas I Aceh 7 1 - 0 5 627 Stasiun KIPM Kelas I Lampung 35 19 13 0 8 4028 Stasiun KIPM Kelas I Pangkalpinang 34 0 43 24 0 6729 Stasiun KIPM Kelas I Kupang 47 4 1 20 16 4130 Stasiun KIPM Kelas I Yogyakarta 5 0 - 5 1 631 Stasiun KIPM Kelas I Medan II 110 39 36 41 25 141
Lampiran 17Realisasi Penerbitan Sertifikasi HACCP Lingkup UPT BKIPM
LAPORAN KINERJA 2017 BKIPM - KKP99
No. Nama Satker TargetTahunan
TRIWULANTotal
I II III IV32 Stasiun KIPM Kelas I Kendari 18 1 7 1 9 1833 Stasiun KIPM Kelas II Bandung 23 12 - 0 2 1434 Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai 6 0 - 0 6 635 Stasiun KIPM Kelas II Tanjungpinang 14 0 17 0 16 3336 Stasiun KIPM Kelas II Tj. Balai Asahan 24 0 10 1 10 2137 Stasiun KIPM Kelas II Bima 0 0 - 0 0 038 Stasiun KIPM Kelas II Tahuna 4 0 - 0 0 039 Stasiun KIPM Kelas II Tarakan 19 0 6 3 13 2240 Stasiun KIPM Kelas II Bau-Bau 6 0 - 0 7 7
41 Stasiun KIPM Kelas II Cirebon 43 13 17 6 21 5742 Stasiun KIPM Kelas II Merauke 0 0 - 0 0 043 Stasiun KIPM Kelas II Sorong 7 0 - 2 5 744 Stasiun KIPM Kelas II Merak 8 0 3 2 7 1245 Stasiun KIPM Kelas II Mamuju 0 0 - 0 0 046 Stasiun KIPM Kelas II Bengkulu 0 0 - 0 0 0
Jumlah 2100 413 655 534 850 2452Ket:
UPT tidak ada target dan tidak ada realisasiUPT tidak ada target dan ada realisasiUPT ada target dan tidak ada realisasi
Realisasi Penerbitan Sertifikasi HACCP Lingkup UPT BKIPM
AKUNTABILITAS KINERJABAB 3 100
No
Tgl A
rah
anTe
ma
Ura
ian
Stat
us
102
-Mar
-17
Pela
ksan
aan
APB
N 2
017
dan
Isu
Akt
ual
Aga
r dib
uat h
andb
ook,
man
ual d
an S
OP
di K
KP.
Sele
sai
217
-Mar
-17
Pela
ksan
aan
Ang
gara
n 20
171)
Sek
jen
mel
apor
kan
bah
wa
angg
aran
yan
g di
bin
tang
mas
ih R
p. 1
,7 tr
iliun
. 2)
MKP
mem
ber
ikan
teng
gat w
aktu
1 A
pril
201
7 ha
rus
suda
h di
sele
saik
an
sem
ua. 3
) Ese
lon
I aga
r men
yam
pai
kan
doku
men
per
enca
naan
, dat
a du
kung
te
knis
, usu
lan
per
enca
naan
mul
ti ye
ars,
bus
ines
s p
lan
sust
aina
bili
ty p
emak
ai/
pen
gelo
la a
ste,
sta
tus
laha
n cl
ear a
nd c
lean
, dll.
Uni
t Ese
lon
I ber
koor
dina
si
deng
an S
etje
n, B
app
enas
, dan
Kem
enke
u.
Sele
sai
317
-Mar
-17
Kunj
unga
n Ke
rja
MKP
MKP
aka
n ku
nker
ke
Sult
ra (K
olak
a, B
au-B
au, W
akat
obi,
dan
Kend
ari)
mul
ai
tang
gal 2
0 M
aret
201
7Se
lesa
i
417
-Nov
-17
BPK
Ant
isip
asi a
khir
tahu
n p
roye
k-p
roye
k da
n ke
giat
an K
KP y
ang
dap
at d
ijadi
kan
tem
uan
BPK.
Sel
esai
kan
dan
kaw
al d
enga
n b
enar
. Pet
akan
keg
iata
n ya
ng b
isa
guna
kan
skem
a b
ank
gara
nsi u
ntuk
pen
yele
saia
n p
eker
jaan
Sele
sai
517
-Mar
-17
Lain
-lain
BKIP
M a
gar m
enun
task
an in
vest
igas
i Ban
yuw
angi
den
gan
Bare
skrim
dan
m
enya
mp
aika
n la
por
an le
ngka
p k
e M
KP d
an d
iteru
skan
ke
Kap
olri.
Ale
rt
617
-Mar
-17
Lain
-lain
1) B
KIPM
dan
DJP
DS
agar
ber
koor
dina
si d
enga
n Ke
mda
g te
rkai
t lar
anga
n ek
spor
gel
ondo
ngan
unt
uk c
akal
ang.
2) A
gar p
riorit
aska
n un
tuk
mem
enuh
i b
ahan
bak
u da
lam
neg
eri.
3) A
gar d
ipan
ggil
trad
er-t
rade
r cak
alan
g de
ngan
in
dust
ri se
per
ti in
dust
ri ka
leng
, dll.
Ka
BKIP
M d
an D
irjen
PD
S Be
rkoo
rdin
asi
deng
an K
emen
teria
n Pe
rdag
anga
n
Off
Tra
ck
Lampira
n 1
8Ti
ndak
Lanj
ut D
irekt
if Pi
mpin
an
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Gedung Mina Bahari 2 Lantai 6 Jakarta 10110www.bkipm.kkp.go.id