Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

LAPORAN KINERJA Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 i

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 ii

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iv

BAB I PENDAHULUAN 2

▪ Latar Belakang 3

▪ Gambaran Umum Organisasi 4

➢ Kedudukan 4

➢ Tugas dan Fungsi 4

➢ Struktur Organisasi 5

▪ Aspek Strategis Organisasi 5

➢ Aspek Peran dan Fungsi 5

➢ Aspek Sumber Daya Manusia 6

➢ Aspek Keuangan / Anggaran 7

➢ Aspek Tata Laksana 7

➢ Aspek Sarana dan Prasarana 8

▪ Isu Strategis Organisasi 8

▪ Sistematika Penyajian 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

▪ Perencanaan Strategis 10

➢ Visi 10

➢ Misi 10

➢ Tujuan Organisasi 11

▪ Perjanjian Kinerja 11

➢ Perjanjian Kinerja 2018 12

➢ Pohon Kinerja 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14

▪ Capaian Kinerja Tahun 2018 15

➢ Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2018 15

➢ Data 16

➢ Analisis Capaian Kinerja 17

Sasaran Strategis I :

Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yang Partisipatif 17

Indikator I :

Persentase (%) PSKS perorangan yang berperan aktif dalam

penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 17

• Capaian Kinerja Indikator I 17

• Trend Kinerja 3 Tahun Terakhir 19

• Trend Kinerja 2015-2019 19

• Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 19

• Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja 19

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 iii

Indikator II :

Persentase (%) PSKS Kelembagaan yang berperan aktif dalam

penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 20

• Capaian Kinerja Indikator II 20

• Trend Kinerja 3 Tahun Terakhir 22

• Trend Kinerja 2015-2019 22

• Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 23

• Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja 23

Evaluasi dan Program Inovasi 2018 23

a. Evaluasi Internal terhadap Signifikansi dan Keberfungsian Wahana

Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 23

b. Program Inovasi terhadap Pengukuran Indeks Partisipasi PSM

oleh Catalyst Psychology & HR Management Services 24

SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) DAN PUSAT

KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) SEBAGAI PROGRAM

PRIORITAS NASIONAL 25

Indikator III: Persentase (%) Sumber Dana Bantuan Sosial Masyarakat Yang

Dikelola untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 26

• Capaian Kinerja Indikator III 26

• Trend Kinerja 3 Tahun Terakhir 28

• Trend Kinerja 2015-2019 28

• Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 29

• Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja 29

Inovasi Program 2018 29

Indikator IV :

Persentase (%) Peningkatan Pihak-Pihak Yang Berperan Aktif Dalam

Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan

Kesetiakawanan Sosial 30

• Capaian Kinerja Indikator IV 30

• Trend Kinerja 3 Tahun Terakhir 31

• Trend Kinerja 2015-2019 31

• Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 31

Inovasi Program 2018 32

Sasaran Strategis II :

Meningkatnya kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan

dasar 34

Indikator V :

Persentase (%) Warga KAT Yang Meningkat Kualitas Hidupnya 34

• Capaian Kinerja Indikator V 34

• Trend Kinerja 3 Tahun Terakhir 36

• Trend Kinerja 2015-2019 36

• Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 37

• Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja 37

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SEBAGAI

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL 37

▪ Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya 39

▪ Capaian Anggaran Tahun 2018 42

➢ Hasil Capaian Anggaran Tahun 2018 42

➢ Evaluasi Penggunaan Anggaran Tahun 2018 43

BAB IV PENUTUP 44

▪ Simpulan 45

▪ Saran 45

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 iv

IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

merupakan Unit Kerja Eselon I di Kementerian

Sosial yang bertugas untuk menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan. Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Sosial berperan memastikan

kebijakan, arahan, keputusan dan instruksi

Menteri Sosial terkait norma, standar, prosedur,

dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial baik

perseorangan dan lembaga, komunitas

masyarakat, penanaman nilai kepahlawanan,

keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial

maupun pengelolaan sumber dana bantuan

sosial.

Selama tahun 2018, Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Sosial telah melaksanakan

program bidang pemberdayaan sosial sesuai

dengan agenda Sasaran Strategis 2015-2019 yang

dikomitmenkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun

2018. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, ada 2

Sasaran Strategis (SS) program pemberdayaan

sosial yang harus dicapai oleh Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Sosial dan untuk mengetahui

capaiannya digunakan 5 indikator kinerja (IK).

Persentase (%) PSKS Perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial

Persentase (%) PSKS Kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial

Persentase (%) Sumber Dana Bantuan Sosial Masyarakat Yang dikelola untuk

penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Persentase (%) Peningkatan pihak-pihak yang berperan aktif dalam

pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan

sosial

Anggaran

Persentase (%) Warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya

Sasaran Strategis I : Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yang Partisipatif

Sasaran Strategis I I: Meningkatnya Kemandirian Warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar Alokasi Anggaran Program Pemberdayaan Sosial

Target = 70% Realisasi = 100% Capaian = 142,86%

Target = 80% Realisasi = 98,04% Capaian = 122,54%

Target = 75% Realisasi = 228,33% Capaian = 304,45%

Target = 1% Realisasi = 1,89% Capaian = 188,79% Target = 45,55%

Realisasi = 89,64% Capaian = 196,80%

Alokasi 2018= Rp.498.505.882.000,-

Realisasi = Rp.480.771.041.123,- Capaian = 96,44%

IK 1

IK 2

IK 3

IK 4 IK 5

*IK = Indikator Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 1

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

ISU STRATEGIS ORGANISASI

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 2

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan

kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam 4 bentuk

pelayanan sosial yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial,

rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Keempatnya

bersinergi sebagai program yang saling terkait untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Sosial mengambil salah satu peran dalam

pembangunan kesejahteraan sosial yang diwujudnyatakan

dalam bentuk program dan kegiatan pemberdayaan

dengan sasaran utamanya adalah meningkatkan

partisipasi sosial masyarakat dan dunia usaha,

pendayagunaan nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan

pemberdayaan komunitas adat terpencil.

Guna perwujudan pertanggungjawaban setiap program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan, maka Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial selaku instansi

pemerintah wajib mengkomunikasikan pencapaian baik kinerja maupun

keuangan kepada stakeholder sesuai dengan rencana strategis maupun rencana

kerja yang telah ditetapkan serta berdasarkan penggunaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Dekonsentrasi maupun Tugas

Pembantuan.

Laporan Kinerja 2018 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan sosial

LATAR

BELAKANG PERMENPAN

RB NOMOR 53

TAHUN 2014

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada

Tentang : Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

LKj ini menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi

Rencana dan target kinerja yang ditetapkan

Hasil capaian dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program

Program inovasi di 2018

Perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya

Anggaran dan realisasi keuangan.

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 3

➢ KEDUDUKAN Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial adalah Unit

Kerja Eselon I di Kementerian Sosial, dipimpin oleh

Direktur Jenderal yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri Sosial RI.

➢ TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Pasal 322,

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mempunyai

tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan

sosial sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Dalam Pasal 323 Ayat (1), dalam

melaksanakan tugas Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan

sosial seseorang, keluarga, kelompok dan

masyarakat yang mengalami masalah

kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau

perseorangan sebagai potensi dan sumber daya

kesejahteraan sosial, serta komunitas adat

terpencil;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan

sosial seseorang, keluarga, kelompok dan

masyarakat yang mengalami masalah

kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau

perseorangan sebagai potensi dan

c. sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas

adat terpencil;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga,

kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah

kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau

perseorangan sebagai potensi dan sumber daya

kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok

dan masyarakat yang mengalami masalah

kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau

perseorangan sebagai potensi dan sumber daya

kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok

dan masyarakat yang mengalami masalah

kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau

perseorangan sebagai potensi dan sumber daya

kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil;

g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Sosial; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pada pasal yang sama Ayat(2) menyebutkan,”Selain menyelenggarakan fungsi

sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berdasarkan kesesuaian fungsi,

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial juga menyelenggarakan fungsi di

bidang kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial”.

GAMBARAN UMUM

ORGANISASI

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 4

• Mendukung Kementerian Sosial RI melalui perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial

• Merupakan unit kerja yang berada pada posisi netral dan bebas dari ego sektoral yang mampu memberikan analisis pandangan dan analisis pemikiran di bidang pemberdayaan sosial

• Memastikan kebijakan, arahan, keputusan dan instruksi Menteri Sosial terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial baik perseorangan dan lembaga, komunitas masyarakat, penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial maupun pengelolaan sumber dana bantuan sosial dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para stakeholdernya, terutama kebijakan dan program yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden dalam upaya mewujudkan Nawa Cita.

• Memberikan konstribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan program prioritas nasional seperti Subsidi Rastra dan Pendampingan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada program Bantuan Pangan Non Tunai, Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT)

• Membantu Sekretaris Jenderal melalui biro perencanaan dalam proses manajemen mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi sampai dengan terminasi kebijakan di bidang pemberdayaan sosial

• Berperan dalam menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan sosial maupun bidang kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial

• Mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang, rapat atau pertemuan di bidang pemberdayaan sosial yang dihadiri atau tidak dihadiri oleh Menteri serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil

5 aspek

Peran & Fungsi

Sumber Daya

Manusia

Keuangan/Anggaran

Tata Laksana

Sarana & PrasaranaDirektorat Jenderal

Pemberdayaan Sosial

Sekretariat Ditjen

Pemberdayaan Sosial

Direktorat

Pemberdayaan Sosial

Perorangan,

Keluarga, kelompok

dan Masyarakat

Direktorat

Kepahlawanan,

Keperintisan,

Kesetiakawanan dan

Restorasi Sosial

Direktorat

Pemberdayaan

Komunitas Adat

Terpencil

Direktorat

Pengelolaan

Sumber Dana

Bantuan Sosial

➢ STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial,

Pasal 324, struktur organisasi Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Sosial adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi

➢ ASPEK PERAN DAN FUNGSI

ASPEK STRATEGIS

ORGANISASI

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 5

S1 = 56 orang S2 = 46 orang S3 = 4 orang

Dari total 195 orang pegawai ada 122 orang memiliki Pendidikan D-IV sampai S3 atau sebesar 62,56%. Ini menunjukkan bahwa dari segi pendidikan, sumber daya manusia yang dimiliki Ditjen Pemberdayaan Sosial berkualitas.

➢ ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

a. Pegawai Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Sosial berdasarkan

Pendidikan

Untuk menjalankan tugas dan fungsi

organisasi, Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Sosial didukung oleh 195

orang sumber daya manusia/ aparatur

sipil negara (berdasarkan data dari sub

bagian kepegawaian per 31 Desember

2018).

b. Pegawai Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

berdasarkan Golongan

c. Pegawai Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

berdasarkan jenis kelamin

Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial per 31 Desember 2018 adalah 195 orang pegawai

SD = 5 orang

SMP=11 orang

DIII = 18 orang DIV = 16 orang

SMA=39 orang

Golongan I; 2 (1%)

Golongan II; 46 (22%)

Golongan III; 109(54%)

Golongan IV; 38(19%)

Fungsional; 8 (4%)

Perempuan = 88 orang

(45%)

Laki-Laki = 107 orang

(55%)

Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang

sama untuk menunjukkan karya dan kinerjanya di

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 6

➢ ASPEK KEUANGAN/ANGGARAN

Pada tahun 2018, anggaran Direktorat

Jenderal Pemberdayaan Sosial mengalami 5

kali perubahan dari pagu yang semula

ditetapkan sebesar Rp.433.823.251.000,-.

Perubahan alokasi anggaran tersebut

dikarenakan adanya proses registrasi dan

pengesahan dana hibah dalam negeri,

sehingga alokasi anggaran Direktorat

Jenderal Pemberdayaan Sosial sampai akhir

tahun 2018 anggaran menjadi Rp.

498.505.882.000,-. Berikut tren

perubahannya :

➢ ASPEK TATA LAKSANA

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi organisasi untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Sosial menetapkan suatu tata cara pelaksanaan organisasi

dalam hal Standar Operasional Prosedur (SOP), mekanisme kerja maupun

sistem kerja. Adapun tata laksana yang ada di Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Sosial antara lain :

Struktur, yakni prosedur atau tata cara yang mengatur

hubungan kerja antar unit dan antar hirarki dalam

organisasi, seperti koordinasi, komunikasi dan

pertanggungjawaban, contohnya SOP Laporan Kinerja

Sumber daya, yakni prosedur pemanfaatan sumber daya

dalam organisasi, seperti prosedur penggunaan keuangan,

pemanfaatan bahan kerja, contohnya SOP Penatausahaan

Perbendaharaan dan Pembukuan

Pegawai, yakni prosedur terkait pengaturan waktu, dan

sikap perilaku pegawai dalam melaksanakan

pekerjaan/tugas, contohnya SOP Permohonan Cuti, SOP

Pengusulan tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya

Stakeholders, yakni prosedur terkait pengaturan interaksi

dalam proses pemberian pelayanan kepada stakeholders

organisasi, seperti pedoman standar pelayanan, tata cara

penanganan keluhan contoh SOP Media Informasi

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial tahun 2018 sebesar Rp. 498.505.882.000

28 Desember 2018 : Realokasi dana hibah IV sebesar Rp.10.611.922.000

Alokasi Anggaran

Rp.433.823.251.000

4 Juni 2018 : Realokasi dana hibah I sebesar Rp.10.611.922.000

24 Oktober 2018 : Realokasi dana hibah III sebesar Rp.31.108.905.000

31 Agustus 2018 : Realokasi dana hibah II sebesar Rp.9.036.099.000

Rp.433.823.251.00

0,-

Rp.444.435.173.00

0.-

Rp.453.471.272.00

0,-

Rp.484.580.177.00

0,-

Rp.498.505.882.00

0,-

26 Maret 2018 : Terjadi pergeseran anggaran namun tidak merubah jumlah alokasi anggaran

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 7

Governance process, yakni tata cara pengambilan

keputusan dalam organisasi, contoh SOP Pengusulan

Rancangan Keputusan Menteri Sosial.

Sepanjang tahun 2018, ada 123 SOP yang sudah disusun dan ditetapkan dalam

upaya mendukung mekanisme dan tata laksana organisasi di Direktorat

Jenderal Pemberdayaan Sosial.

➢ ASPEK SARANA DAN PRASARANA

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya peningkatan sarana

dan prasarana pendukung yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Sosial dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi sehari-hari, serta guna efisiensi, efektivitas dan akuntabelnya

pelaksanaan program pemberdayaan sosial. Selain ruangan, perlengkapan dan

alat pengolah data di kantor serta kendaraan dinas, sarana dan prasarana

pendukung lainnya antara lain:

a. Laman informasi kegiatan program pemberdayaan sosial melalui

www.sikapdaya.kemsos.go.id (website), Instagram,facebook;

b. Fasilitas pelayanan izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang

dan Barang secara on line melalui https://simppsdbs.kemsos.go.id

c. Aula/Gedung Konvensi di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama

Kalibata;

d. Gudang Hadiah Tidak Tertebak (HTT)

e. Laman informasi dan update data kepahlawanan melaui website

https://direktoratk2krs.kemsos.go.id

www.sikapdaya.kemsos.go.id

PENDAHULUAN

Akun Instagram Ditjen Pemberdayaan Sosial

Akun Facebook Ditjen Pemberdayaan Sosial

https://direktoratk2krs.kemsos.go.id

https://simppsdbs.kemsos.go.id

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 8

Sasaran pemberdayaan sosial masih fokus pada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), hanya 10% yang menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yakni pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;

Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil (KAT) dilaksanakan secara integratif dan holistik, sementara alokasi anggaran tidak memadai dibandingkan dengan populasi KAT yang harus ditangani/diberdayakan;

Pusat Kesejahteraan Sosial yang membutuhkan perhatian baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi pendanaan;

Perluasan Areal / Lahan Taman Makan Pahlawan Nasional (TMPN) Utama Kalibata dan Pengembangan sebagai Destinasi Wisata

Meskipun ada aspek-aspek strategis dalam organisasi, Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Sosial juga masih memiliki permasalahan-permasalahan yang

berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan program kerja baik yang

bersifat pengembangan manajeman internal (mikro) maupun skala makro.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

di tahun 2018 antara lain :

a. Isu strategis mikro

b. Isu strategis makro

Sistematika laporan kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial :

BAB I Pendahuluan, berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issued);

BAB II Perencanaan Kinerja, berisi perencanaan strategis dan perjanjian kinerja

tahun 2018

BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja

tahun 2018 dan analisisnya, realisasi kinerja 3 tahun terakhir, realisasi

kinerja 2015-2019, faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja,

capaian anggaran dan evaluasi secara umum;

BAB IV Penutup, berisi tentang simpulan dan saran

ISU STRATEGIS

ORGANISASI

Kurangnya kapasitas dan kompetensi SDM yang profesional di bidangnya;

Pemanfaatan system informasi yang belum optimal

90%

SISTEMATIKA

PENYAJIAN

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN STRATEGIS

PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 10

➢ VISI

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, visi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial diarahkan untuk mendukung visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019 yang sejalan dengan program pemberdayaan sosial yakni:

“ Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Dengan visi pembangunan nasional tersebut, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mengarahkan visinya pada terwujudnya kemandirian dan partisipasi sosial masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

➢ MISI

Adapun misi pembangunan nasional yang dilakukan untuk pencapaian visi nasional antara lain: a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;

c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;

e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,

dan berbasiskan kepentingan nasional;

g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Misi nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial, khususnya pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial selanjutnya disinergikan dengan Nawacita, yaitu Butir 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Butir 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Butir 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog

Mengacu pada misi nasional tersebut, misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial adalah:

“Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Yang Tinggi,

Maju, dan Sejahtera”.

Menindaklanjuti misi pembangunan nasional tersebut, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Meningkatkan kemandirian warga Komunitas Adat Terpencil; 2. Meningkatkan peran serta sumber daya sosial dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial; 3. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan

dan rasa kebangsaan; serta 4. Meningkatkan kesetiakawanan dan restorasi sosial.

Adapun kegiatan-kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yaitu:

a. Melaksanakan Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;

b. Melaksanakan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; c. Melaksanakan Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan,

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial; d. Mengelola sumber dana bantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat

utamanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

PERENCANAAN

STRATEGIS

PERENCANAAN STRATEGIS

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 11

➢ TUJUAN ORGANISASI

a. Meningkatnya kualitas hidup dan

akses terhadap pemenuhan

kebutuhan dasar komunitas adat

terpencil;

b. Meningkatnya kepedulian dan kemampuan

masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan

dunia usaha dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial;

c. Terbangunnya karakter masyarakat yang

cinta tanah air;

d. Meningkatnya pengelolaan sumber dana

bantuan sosial.

➢ PERJANJIAN KINERJA 2018

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan rencana

kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018 oleh

seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Sosial sekaligus merupakan komitmen

yang merepresentasikan tekad dan janji untuk

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu

satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya

yang dikelola.

Perjanjian Kinerja adalah kesepakatan rencana dan komitmen untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur

PERJANJIAN

KINERJA

Tujuan Perjanjian

Kinerja

Meningkatkan akuntabilitas,

transparansi dan kinerja aparatur

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi

Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai

dasar evaluasi kinerja aparatur

Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan

dan sanksi

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 12

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

➢ POHON KINERJA

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial telah menyusun program dan kegiatan di setiap Unit Kerja Eselon II dengan mengacu pada Indikator Kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja Unit Eselon I yang pencapaiannya didukung oleh Unit Kerja Eselon II yakni: Direktorat PSPKKM

1. Persentase (%) PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

2. Persentase (%) PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Direktorat PSDBS

3. Persentase (%) sumber dana bantuan sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Direktorat K2KRS

4. Persentase (%) peningkatan pihak-pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial

Direktorat PKAT

5. Persentase (%) warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya

Program dan kegiatan disusun secara bertingkat menggunakan pohon kinerja. Berikut bagan pohon kinerja antara Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II:

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif

Persentase (%) PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

70%

Persentase (%) PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

80%

Persentase (%) sumber dana bantuan sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial

75%

Persentase (%) peningkatan pihak-pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial

1%

2. Meningkatnya kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar

Persentase (%) warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya

45,55%

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 13

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 15

CAPAIAN KINERJA

TAHUN 2018

INDIKATOR

KINERJA 1

%PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesos

Target = 70%, Realisasi = 100%

Capaian Kinerja = 142,86%

% PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesos

Target = 80%, Realisasi = 98,04%

Capaian Kinerja = 122,54%

% Sumber dana bantuan sosial masyarakat yg dikelola untuk penyelenggaraan kesos

Target = 75%, Realisasi = 228,33% Capaian Kinerja = 304,45%

% Peningkatan pihak-pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial Target = 1%, Realisasi = 1,89%

Capaian Kinerja = 188,79%

% Warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya

Target = 45,55%, Realisasi = 89,64%

Capaian Kinerja = 196,80%

SASARAN STRATEGIS 1: MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (KESOS) YANG PARTISIPATIF

SASARAN STRATEGIS 2: MENINGKATNYA KEMANDIRIAN WARGA KAT DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 16

148.066

145.967 143.978 142.026 139.767

2.156

3.610 3.845 3.607 4.127

645 2.399 4.589 6.328

2015 (awal) 2016 (awal) 2017 (awal) 2018 (awal) 2019 (awal)

Profil Warga KAT Per Januari 2019 (Satuan KK) Pemberdayaan 2015-2018, Populasi 2015 = 150.222 KK

Belum Diberdayakan Sedang Diberdayakan Sudah diberdayakan (Purnabina)

PSKS Perorangan

Populasi

Target 2018

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

7.160 orang

7.160 orang

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

90.176 orang

1.585 orang

Pekerja Sosial (Peksos) 1.978 orang 120 orang

PSKS Kelembagaan

Populasi

Target 2018

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

605 lembaga

565 lembaga

Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga (LKPK)

33 lembaga

33 lembaga

Karang Taruna 35.248 lembaga 1.848 lembaga

Lembaga Kesejahteraan Sosial 25.234 lembaga 1.785 lembaga

Forum CSR 34 forum 34 forum

NAMA

JUMLAH

DITJEN DAYASOS

Rp. 12.523.415.000

DITJEN REHSOS

Rp. 12.490.344.000

DITJEN LINJAMSOS Rp. 39.368.872.500

DITJEN PFM Rp. 300.000.000

TOTAL Rp. 64.682.631.500

DATA POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL PERORANGAN (PSKS PERORANGAN)

POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN (PSKS KELEMBAGAAN)

POPULASI WARGA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) = 249.282 KK

139.767 KK

4.127 KK

105.388 KK

Belum Sedang Sudah

Persebaran warga KAT: 23 Provinsi, 206 Kabupaten, 969 Kecamatan 1.949 Desa

PENYALURAN DANA HIBAH UNTUK 189.568 PMKS

SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU & PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

5070

130

Target =150

2016 2017 2018 2019

2016 = 50 SLRT penumbuhan 2017 = 70 SLRT (50 pengembangan, 20 penumbuhan) 2018 = 130 SLRT (70 pengembangan, 50 penumbuhan) Target 2019 = 150 SLRT ( 130 pengembangan, 20 penumbuhan)

100 140

2175

Target = 300

2016 2017 2018 2019

2016 = 100 Puskesos penumbuhan 2017 = 140 Puskesos (100 pengembangan, 40 penumbuhan 2018 = 2.175 Puskesos (140 pengembangan menggunakan dana APBN, 1.915 pengembangan menggunakan APBD, 120 penumbuhan Target 2019 = 300 Puskesos ( 260 pengembangan, 40 penumbuhan)

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 17

Keterangan : 1. Pelaksanaan Bhakti Sosial di Jawa Timur, Mojokerto, 2018 2. Pemberian bantuan kepada lansia oleh coordinator

prov.Sumsel, 2018 3. Pendataan penerima manfaat program BPNT di

kec.Biringkanaya Sulsel 2018 4. Penjangkauan lansia terlantar di Kec.Mojokerto,2018 5. Peningkatan kapasitas TKSK untuk 7.160 TKSK tahap II

2018

Pendampingan program Rastra dan BPNT

18,16%34,92%

69,83%

100%

18,93%44,16%

75,71%100%

50% 50%

100% 100%

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

% Keterlibatan TKSK % Keterlibatan PSM % Keterlibatan Peksos

29,03%43,03%

81,05%100,00%

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

PSKS perorangan yang berperan aktif adalah PSKS perorangan (TKSK,PSM dan Peksos) yang telah diberdayakan dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial

% Keterlibatan PSKS Perorangan = Jumlah yang diberdayakan / Target

pemberdayaan *100%

Target = 90% Realisasi = 100% Target Pemberdayaan 2018 = 7.160 org

Target = 75% Realisasi = 100% Target Pemberdayaan 2018 = 1.585 org

Target = 80% Realisasi = 100% Target Pemberdayaan 2018 = 120 org

Pendampingan program Kelompok Usaha Bersama

(KUBE)

Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas

untuk 7.160 TKSK

Menyampaikan laporan kegiatan

Memberikan pelayanan sosial ke masyarakat melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu

Keterlibatan 7.160 TKSK atau 100% dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat diukur melalui kegiatan:

Pemberian tali asih bagi TKSK

Melaksanakan bhakti sosial melalui penjangkauan

lanjut usia

1 2 3

4

5

Melakukan pendataan penerima manfaat sesuai permintaan Dinas Sosial

➢ ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2018

Sasaran Strategis I : “MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG

PARTISIPATIF”

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Target 2018 = 70% Realisasi 2018 = 100%

Peran Aktif Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Indikator I % PSKS PERORANGAN YANG BERPERAN AKTIF

DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Capaian Kinerja = Realisasi / Target = 142,86%

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 18

Keterangan : 1. Peningkatan kapasitas untuk Peksos terkait manajemen kasus, Jakarta, 2018 2. Peserta peningkatan kapasitas untuk Peksos, Jakarta, 2018 3. Ujicoba peserta peningkatan kapasitas, Jakarta 2018 4. Pekerja Sosial goes to school, 2018 5. Layanan psikososial dan trauma healing oleh pekerja sosial kepada korban gempa

donggala, oktober 2018 6. Pekerja sosial saat dukungan psikososial bagi korban gempa Lombok, 2018 7. Pendampingan dan pemberian motivasi bagi lansia oleh Peksos,Kab.Bekasi 2018

Keterangan : 1. Kunjungan lapangan untuk penilaian PSM berprestasi di Aceh,2018 2. Fasilitasi bimbingan keterampilan dari berbagai pihak seperti

perbengkelan bagi masyarakat di desa Batang kabung,Sumbar 2018 3. Melakukan kegiatan paliatif,penderita kanker selama perawatan dan

pemulihan, Pancoran,Jakarta Selatan, 2018 4. Pendampingan dan pengembangan KUBE FM, Kotabumi

Selatan,Lampun Selatan, 2018 5. Mendampingi pengelolaan bank sampah oleh lansia, Yogyakarta 2018 6. Mendampingi penderita AIDS dan difabel, Banyuurip wetan, Surabaya,

2018

Melakukan pendataan penerima manfaat sesuai

permintaan Dinas Sosial

Pendampingan terhadap pasien paliatif

Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas

untuk 1.585 PSM

Menjadi inisiator perubahan di wilayahnya

Memberikan pelayanan sosial ke masyarakat sebagai fasilitator melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu

Keterlibatan 1.585 PSM atau 100% dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat diukur melalui kegiatan:

Mengambil bagian dalam kegiatan -kegiatan penyuluhan keagamaan

Memberi pelayanan sosial melalui lembaga konsultasi

kesejahteraan keluarga

Terlibat di Lembaga Konseling dan Kesejahteraan Keluarga sebagai

pekerja sosial profesional

Memberikan layanan konseling kepada korban kekerasan dalam

rumah tangga

Menerima rujukan kasus yang disampaikan oleh PSM

Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait narkoba, obat-obat terlarang

Mendampingi anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga, penyandang disabilitas dan eks-narkoba

Keterlibatan 120 Peksos atau 100% dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat diukur melalui kegiatan:

Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas terkait Manajemen Kasus untuk 120 Peksos

6

5 4 3

2

Peran Aktif Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) / Relawan Sosial

Peran Aktif Pekerja Sosial (Peksos)

1 1

4

3 2

5

7

6

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 19

0,00% 0,00%

67,00%70% 70%

92,66% 92,69% 92,77% 100%

2015 2016 2017 2018 2019

Target Realisasi

TREND KINERJA 3 TAHUN TERAKHIR

Indikator Kinerja 2016 2017 2018

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

%PSKS Perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

- 92,69% 67% 92,77% 70% 100%

Sumber : Lakin 2017 dan Dit.PSPKKM

Berdasarkan tabel diketahui bahwa setiap tahun realisasi dari persentasi PSKS

perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial

mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Dan pada tahun 2018, %

kinerjanya jika dibandingkan antara realisasi dan target 2018 yakni 100% : 70%

diperoleh capaian sebesar 142,86%

TREND KINERJA 2015-2019

Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019

T R T R T R T R T R

%PSKS Perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan soisal

- 92,66% - 92,69% 67% 92,77% 70% 100% 70%

Sumber : Lakin 2017 dan Dit.PSPKKM

*T= Target, R= Realisasi

Trend grafik 2015-2019

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menangani TKSK, PSM dan Peksos, Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat (Dit.PSPKKM), selain mendayagunakan sumberdaya internal, juga melibatkan berbagai unsur non pemerintah seperti Pekerja Sosial Masyarakat nasional, Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), Konsorsium Pekerja Sosial Indonesia (KPSI), Save The Children dan unit kerja terkait seperti Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos), Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial (Pusbangprof Peksos-Pensos). Anggaran yang digunakan oleh tiap seksi adalah sebagai berikut : Seksi TKSK sebesar 6,76% dari total anggaran Dit. PSPKKM, Seksi PSM sebesar 1,49% dari total anggaran Dit. PSPKKM dan Seksi Peksos sebesar, 1,08% dari total anggaran Dit.PSPKKM.

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA

• Advokasi kebijakan dan anggaran yang dilakukan kepada daerah-daerah yang bertujuan untuk mempercepat peran PSKS perorangan

• Adanya rasa kepedulian, kerelawanan dan tanggung jawab;

• Adanya bimbingan teknis yang diberikan oleh pusat dan daerah;

• Adanya penguatan-penguatan melalui rapat koordinasi tingkat nasional untuk perorangan maupun kelembagaan;

• Adanya dukungan tali asih bagi TKSK sebesar Rp.500.000,-/bulan;

• Adanya bantuan sarana dan prasarana dari Pemda;

• Adanya monitoring dan supervisi terhadap peran PSKS perorangan di daerah

Seksi TKSK; 6,76%

Seksi PSM; 1,49%Seksi Peksos; 1,08%

Lainnya; 91%

AGGARAN DIT.PSPKKM = Rp. 173.443.554,-

DALAM RIBUAN RUPIAH

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 20

Keterangan : 1. Penjangkauan ke masyarakat menggunakan mobil antigalau LK3 di acara

Car Free Day, Bekasi 2018; 2. Rapat rencana kegiatan semester I LK3 antara pengurus dan Dinas Sosial di

Padang Pariaman, 2018 3. Penjangkauan ke masyarakat dengan mobil antigalau LK3 Sukabumi di

acara HUT Korpri & PGRI di Pelabuhan Ratu, 2018 4. Kegiatan sosialisasi ke masyarakat terkait layanan LK3 dengan mobil

antigalau kerjasama UIN Syarif Hidayatullah – Kemensos, 2018 5. LK3 goes to school di Kab.Pringsewu,Lampung, 2018 6. Diseminasi LK3 di lokasi rawan psikososial di Sukabumi,Jabar 2018

Target = 75 % Realisasi = 100 % Target Pemberdayaan 2018= 34 FCSR

Target = 85 % Realisasi = 92,14 % Target Pemberdayaan 2018 = 598 LK3 & LKPK

PSKS kelembagaan yang berperan aktif adalah PSKS kelembagaan (LK3/LKPK, KT,LKS, dan FCSR) yang telah diberdayakan dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial

16,06%

36,08%

78,50%98,04%

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

Target = 80 % Realisasi = 100 % Target Pemberdayaan 2018 = 1.848 KT

Target = 80 % Realisasi = 100 % Target Pemberdayaan 2018 = 1.785 LKS

11,20%

22,91%

81,44%

92,14%

21,65%

43,83%

77,92%

100%

19,61%

36,41%

72,27%

100%

11,76%

41,18%

82,35%100%

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

% Keterlibatan LK3/LKPK % Keterlibatan KT % Keterlibatan LKS % Keterlibatan FCSR

% Keterlibatan PSKS Kelembagaan = Jumlah yang diberdayakan / Target pemberdayaan *100%

*Realisasi akhir hanya 92,14 % atau hanya 551 lemb. karena adanya 13 LK3 berbasis masyarakat yang sudah tidak aktif memberikan layanan dan tidak mengirimkan laporan kegiatan serta ada 3 LKPK yang tidak aktif

Pemberian informasi kepada keluarga dan masyarakat yang membutuhkan layanan oleh pengurus, penanggung

jawab, dan tenaga profesional LK3

Mengadakan penjangkauan ke wilayah-wilayah terdampak permasalahan sosial melalui mobil LK3

Memberikan layanan konseling bagi keluarga-keluarga yang mengalami masalah, dilakukan oleh pekerja sosial

Keterlibatan 551 lembaga atau 92,14% dari 598 lembaga dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat diketahui melalui kegiatan:

Memberikan layanan advokasi bagi bagi keluarga yang bermasalah Dilaksanakannya kegiatan

peningkatan kinerja petugas LK3 dalam penanganan masalah

psikososial

Mengadakan rapat koordinasi dengan jejaring

ketahanan keluarga

6

2 3

5 6

Penyampaian laporan kegiatan dan penyaluran bantuan operasional

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Target 2018 = 80 %

Realisasi 2018 = 98,04 %

Peran Aktif Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga (LK3) – Lembaga Kesejahteraan Peduli Keluarga (LKPK)

Indikator II % PSKS KELEMBAGAAN YANG BERPERAN AKTIF

DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Capaian Kinerja = Realisasi / Target = 122,54%

1

4

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 21

Keterangan : 1. Rumah digital bentukan Karang Taruna Cakung Barat, 2018; 2. Warung kopi sebagai Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna,

Talangsuko Malang, 2018; 3. Bakti sosial Karang Taruna Talangsuko, Malang, 2018;; 4. Kegiatan donor darah dan pengobatan gratis Desa Sukawati

Gianyar,Bali 2018; 5. Gerakan Kampung Sehat, Desa Gari Gunung Kidul 2018; 6. Perayaan HUT RI ke 73, Karang Taruna Sendang Trenggalek, 2018; 7. Sanggar Seni Karang Taruna Padang Selatan, Padang Sumatera Barat,

2018

Melakukan kegiatan rutin tiap tahun bersama masyarakat melalui kegiatan

olahraga maupun kesenian

Menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial seperti sanggar kerja, kerja bakti, operasi bersih

Memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait Usaha Ekonomi Produktif

Keterlibatan 1.848 Karang Taruna atau 100% dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat diketahui melalui kegiatan:

Menjadi inisiator pelestarian budaya dan seni sebagai kearifan lokal melalui program pemberdayaan karang taruna

Menjalin jejaring dengan dunia usaha untuk penyediaan lapangan kerja dalam rangka mengurangi angka

pengangguran

Berpartisipasi dalam bidang pendidikan melalui pelaksanaan

perpustakaan keliling

Memberi pendampingan kepada penerima manfaat Usaha Ekonomi

Produktif

Meningkatkan jejaring kerjasama dengan dunia usaha untuk bantuan modal usaha bagi pelaku usaha skala kecil

Memberikan layanan sosial berupa edukasi terkait penyakit berbahaya seperti HIV Aids

Keterlibatan 1.785 LKS atau 100% dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat diketahui melalui kegiatan:

Melakukan rapat dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan LKS

Melaksanakan kegiatan bimbingan sosial bagi masyarakat kerjasama

dengan Dinas Sosial

Melaksanakan kegiatan sosial seperti peduli korban

gempa

Keterangan : 1. Rapat koordinasi dan bimbingan teknis UEP dari Kemensos, 2018 2. Bimbingan sosial ODHA perempuan LKS dan Dinsos Kalimantan Selatan,2018; 3. Bimbingan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah tuna

sosial,Banjarmasin, 2018 4. Kegiatan bantuan modal usaha ekonomi kreatif dari Kementerian Sosial,

2018 5. Edukasi kepada anak terkait penyakit HIV Aids dari tenaga kesehatan, 2018 6. Pendampingan kepada penerima manfaat Usaha Ekonomi Kreatif, 2018 7. LKS Malang peduli gempa, 2018

2 3

5 6

7

Peran Aktif Karang Taruna (KT)

Peran Aktif Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

1

4

1 2 3

4 5 6

7

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 22

Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat melalui keikutsertaan pemberdayaan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan berupa dana/bantuan sosial, bantuan modal usaha, peningkatan kapasitas/keterampilan kerja, pelaksanaan bakti sosial

Keterlibatan 34 forum CSR atau 100% dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat diketahui melalui kegiatan:

0,00% 0,00%

100,00% 80% 80%100,00% 100,00% 100,00%98,04%

2015 2016 2017 2018 2019

Target Realisasi

Keterangan : 1. Bantuan dari CSR diserahkan kepada korban

gempa di Palu oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial,2018;

2. Menteri Sosial bersama pemenang Padmamitra 2018,penghargaan bagi perusahaan yang berpartisipasi bidang kesejahteraan sosial;

3. Pelantikan pengurus FCSR Tanjungpinang,2018 4. Pelantikan pengurus FCSR Bangkabelitung,2018 5. Pelantikan pengurus FCSR Banyumas, 2018 6. Pelaksanaan Bakti Sosial oleh PT.Sampoerna-

Kemsos, 2018

Peran Aktif Forum Coorporate Social Responsibility (Forum CSR)

Ada 34 forum CSR di tiap provinsi di Indonesia yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Melalui forum ini dunia usaha setiap provinsi yang berpotensi untuk terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial didaftarkan ke Kementerian Sosial. Pada tahun 2018,tercatat ada 68 Perusahaan yang terdaftar dan bersedia terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

TREND KINERJA 3 TAHUN TERAKHIR

Indikator Kinerja 2016 2017 2018

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

%PSKS Kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

- 100% 100% 100% 80% 98,04%

Sumber : Lakin 2017 dan Dit.PSPKKM

Berdasarkan tabel diketahui bahwa realisasi persentasi PSKS kelembagaan yang berperan

aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2016-2017 tercapai 100%.

Namun pada tahun 2018, realisasinya menurun menjadi 98,04%. Meskipun realisasinya

melampaui target 80% yang ditetapkan, namun ada 1,96%% PSKS kelembagaan (dari

unsur LK3 sebanyak 13 dan LKPK sebanyak 3) yang tidak berperan aktif. Hal ini diketahui

karena tidak ada data laporan kegiatan yang masuk selama tahun 2018. Capain kinerja

akhir tahun 2018 setelah dibandingkan antara realisasi dan target (98,04% : 80%) sebesar

122,54%.

TREND KINERJA 2015-2019

Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019

T R T R T R T R T R

%PSKS Perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan soisal

- 100% - 100% 100% 100% 80% 98,04% 80%

Sumber : Lakin 2017 dan Dit.PSPKKM *T= Target, R= Realisasi

Trend grafik 2015-2019

1 2

3 4 5

6

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 23

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab meningkatkan partisipasi sosial kelembagaan LK3-LKPK, Karang Taruna, LKS, dan FCSR (bidang potensi dunia usaha), Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat (Dit.PSPKKM) memiliki sumber daya manusia / aparatur sipil negara yang terbatas maka ditempuh berbagai upaya antara lain: - berkerja sama dengan Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) Mahkota yakni membentuk Sekretariat Nasional untuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial;

- bekerja sama dengan pengurus Karang Taruna Nasional, Forum CSR;

- bekerja sama dengan 22 perguruan tinggi dalam pembentukan Desa Sejahtera Mandiri dan bekerja sama dengan ormas perempuan.

Sedangkan hal anggaran, penggunaan untuk kegiatan PSKS kelembagaan tergambar komposisinya seperti pada grafik .

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA

• peningkatan kapasitas berupa bimbingan teknis yang diberikan oleh pusat maupun daerah;

• Advokasi kebijakan dan anggaran yang dilakukan kepada daerah-daerah yang bertujuan untuk mempercepat peran PSKS kelembagaan;

• pemilihan PSKS kelembagaan berprestasi tingkat nasional;

• dukungan dari pemerintah daerah baik anggaran maupun sarana prasarana;

• monitoring dan supervisi terhadap peran PSKS kelembagaan di daerah

• pembentukan dan penumbuhan sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial sebagai sarana partisipasi masyarakat

EVALUASI DAN PROGRAM INOVASI 2018

Dalam rangka peningkatan kualitas dan efektivitas program yang diperuntukkan bagi PSKS perorangan dan Kelembagaan, maka dilakukan evaluasi dan program inovasi di tahun 2018. a. Evaluasi Internal terhadap Signifikansi dan Keberfungsian Wahana

Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Hasil Dari hasil pemantauan dan evaluasi oleh Bagian Program dan Pelaporan yang dilakukan di 8 lokasi uji petik dengan responden dari petugas kabupaten sejumlah = 16 orang dan pengurus yang mewakili WKSBM (1 lokasi 2 pengurus) sejumlah = 16 orang , sehingga total responden 32 orang, diperoleh hasil sebagai berikut: a. Sebagian responden (50%) mengetahui dan merasakan adanya

peningkatan APBN, tetapi APBD secara umum tidak mengalami peningkatan (33% responden), sementara dukungan dana operasional lain menurut 17% respoden dapat dikatakan tidak ada. Ini berarti bahwa WKSBM belum menunjukkan kinerja yang memuaskan sehingga belum menjadi prioritas kegiatan di daerah ataupun menarik sumber dana lainnya;

b. Dari tingkat kepentingannya, diperoleh skor 7,8 dari 10. Dengan kata lain, WKSBM dirasakan penting keberadaannya oleh responden. Sementara dari segi keberfungsian, diperoleh skor 4,8 dari 10. Dengan kata lain, keberadaan WKSBM belum berjalan sebagaimana fungsinya. Hasil ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial mengetahui bahwa WKSBM dibutuhkan untuk mewadahi berbagai kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diprakarsai oleh masyarakat tetapi perannya belum terlihat jelas di masyarakat.

Analisis a. Minimnya dukungan APBD sehingga kegiatan WKSBM sangat terbatas,

memerlukan lebih banyak sosialisasi dan diseminasi agar Pemerintah Daerah memasukkan kegiatan WKSBM dalam penganggaran;

Seksi LK31%

Seksi LKPK Seksi KT Seksi LKS2%

Seksi FCSR1%

Lainnya =92%

DALAM RIBUAN RUPIAH

ANGGARAN DIT.PSPKKM = Rp.173.443.554,-

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 24

b. Sebagian besar anggaran digunakan untuk kegiatan bimbingan teknis sementara kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan memerlukan porsi yang besar untuk dibiayai;

c. Penumbuhan WKSBM tergolong lambat karena kurangnya sosialisasi dan start-up

Rekomendasi Perlu mengurangi kesenjangan, karena di satu sisi keberadaan WKSBM dianggap penting sementara keberfungsiannya belum dirasakan secara nyata. Oleh karena itu perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: a. Merumuskan kembali bentuk nyata WKSBM yang memudahkan Pemda

melihat, mengukur kinerja dan melakukan upaya-upaya pengembangan WKSBM;

b. Setiap daerah menginventarisir organisasi PSKS yang dapat dirangkum dalam WKSBM;

c. Melakukan sosialisasi dalam kegiatan pemberdayaan sosial Tindak Lanjut Evaluasi Berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan terkait keberfungsian WKSBM di masyarakat, maka Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial hanya menganggarkan 10 lokasi dari 34 lokasi yang diusulkan untuk dianggarkan di tahun 2019. Kebijakan ini di ambil mengingat fungsi WKSBM juga melekat pada fungsi Pusat Kesejahteraan Sosial dan pemberdayaan WKSBM di 2019 hanya difokuskan pada WKSBM yang masih berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat.

b. Program Inovasi terhadap Pengukuran Indeks Partisipasi PSM oleh Catalyst Psychology & HR Management Services Hasil Berdasarkan pengujian alat ukur dengan mengambil sampel Pekerja Sosial

Masyarakat (PSM) sebanyak 222 orang dari 12 provinsi melalui pendekatan

partisipasi sosial yang bersifat produktif dengan indikator durasi pelayanan,

keterikatan dan komitmen, serta keterampilan dasar/performa PSM

diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Terdapat 5 klasifikasi penilaian Indeks Partisipasi Sosial (IPS) yaitu Sangat

Rendah (1,00-1,80), Rendah (1,81-2,60), Cukup (2,61-3,40), Tinggi (3,41-

4,20), dan Sangat Tinggi (4,21-5,00). Berdasarkan rerata konversi hasil

pengukuran seluruh provinsi sampel,

diperoleh bahwa Indeks Partisipasi

Sosial PSM adalah 3,55 yang masuk

dalam klasifikasi Tinggi.

b. Selain partisipasi sosial yang bersifat

produktif juga dilakukan pengujian

tambahan pada konsep partisipasi

sosial yang merujuk pada kerelawanan

dan korelasi dengan spiritualitas

dengan hasil bahwa 92,8% PSM sampel

memiliki kerelawanan tinggi dan

sisanya pada klasifikasi sedang

Analisis a. Alat ukur untuk mengetahui indeks

partisipasi PSM yang telah diujicobakan memilik data yang valid, realiabel dan andal sehingga dapat diimpelementasikan penggunaannya;

Rekomendasi a. Sudah bisa digunakan untuk mengukur indeks partisipasi PSKS perorangan

lainnya seperti TKSK maupun Pekerja Sosial; b. Perlu menyederhanakan beberapa item pertanyaan atau metode

pengumpulan data agar lebih memudahkan responden dalam mengisi kuesioner.

Tindak Lanjut a. Alat ukur indeks partisipasi sosial akan digunakan di tahun 2019.

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 25

SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Peran Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

1. Mengintegrasikan informasi, data dan layanan; 2. Mengidentifikasi dan menangani keluhan serta melakukan rujuan; 3. Mencatat kepesertaan dan kebutuhan program perlindungan sosial; 4. Membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan

fakir miskin dan orang tidak mampu melalui SIKS-NG; 5. Melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu

antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan;

Sasaran Program

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Capaian Pelaksanaan SLRT 2015-2018

Capaian Pelaksanaan Puskesos 2015-2019

25,29%

2,61%

Sebanyak 130 kab/kota (atau 25,29%) mengembangkan SLRT

Masih ada 384 kab/kota di Indonesia (atau 70,82%) belum mengembangkan SLRT

5070

130

Target =150

2016 2017 2018 2019

2016 = 50 SLRT penumbuhan 2017 = 70 SLRT (50 pengembangan, 20 penumbuhan) 2018 = 130 SLRT (70 pengembangan, 50 penumbuhan) Target 2019 = 150 SLRT ( 130 pengembangan, 20 penumbuhan)

Sebanyak 260 desa/kelurahan (atau 2,60%) mengembangkan Puskesos dengan dukungan APBN dan 1.915 desa/kel menggunakan APBD untuk mengembangkan Puskesos mandiri

Masih ada 81.272 desa/kelurahan di Indonesia (97,39%) belum mengembangkan Puskesos

100 140

2175

Target = 300

2016 2017 2018 2019

2016 = 100 Puskesos penumbuhan 2017 = 140 Puskesos (100 pengembangan, 40 penumbuhan 2018 = 2.175 Puskesos (140 pengembangan menggunakan dana APBN, 1.915 pengembangan menggunakan APBD, 120 penumbuhan Target 2019 = 300 Puskesos ( 260 pengembangan, 40 penumbuhan)

*1 Kab/Kota = 1 SLRT

Keterangan : 1. Peningkatan kapasitas petugas provinsi dan pendamping daerah SLRT, 2018 2. Peningkatan kapasitas pelaksana SLRT di Kab.Sungai Penuh, Jambi, 2018 3. Peningkatan kapasitas pelaksana SLRT di Kab.Lombok Tengah, NTT, 2018 4. Pelayanan ke masyarakat di SLRT kab.Sleman, DIY,2018 5. Aplikasi layanan SLRT pada layer monitor,2018 6. Prosedur layanan di SLRT : menggunakan nomor antrian agar layanan lebih disiplin dan teratur

*1 desa/kel = 1 Puskesos

6 5

4

3 2 1

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 26

Sumber dana bantuan sosial mengarah pada pengelolaan izin penyelenggara Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang serta pemanfaatan dana bantuan sosial

untuk PMKS

28,92%55,38% 85,85%

112%39,57%

143,71%

243,70%

344,67%

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Realisasi Jumlah Penyelenggara UGB & PUB yang berizin Realisasi Pemanfaatan Sumber Dana Bantuan Sosial

19,79%

99,55%

164,77%

228,33%

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

*Realisasi akhir jumlah penyelenggara UGB dan PUB yang berizin melebihi target (112%) karena ijin penyelenggara/SK Menteri yang terbit tahun 2018 sebanyak 1.456 SK

Realisasi Jumlah Penyelenggara UGB & PUB yg berizin = Jumlah SK Mensos yang

diterbitkan / Target * 100 %

Target izin penyelenggara UGB dan PUB yang diterbitkan 2018 = 1.300 SK

Target pemanfaatan sumber dana bantuan sosial 2018 = 55.000 PMKS

*Realisasi akhir pemanfaatan sumber dana bantuan sosial melebihi target (344,67%) karena jumlah PMKS yang dibantu melalui bantuan sosial sebanyak 189.568 orang PMKS

% Pemanfaatan Sumber Dana Bantuan Sosial = Jumlah PMKS yang dibantu / Target * 100 %

% Jumlah Penyelenggara UGB dan PUB yang berizin = Jumlah SK UGB dan PUB yang

diterbitkan/target *100%

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR III

Target 2018 = 75 % Realisasi 2018 = 228,33 %

Pengelolaan Izin Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Salah satu faktor pendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan

sosial adalah keterlibatan penyelenggara UGB dan PUB dalam bentuk penerbitan SK

Menteri Sosial terkait izin penyelenggaraan kegiatan UGB dan PUB.

Dana-dana yang terkumpul tersebut baik dari kegiatan UGB maupun PUB nantinya akan

disalurkan dalam bentuk bantuan sosial seperti untuk rehabilitasi rumah tidak layak

huni, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kelompok usaha bersama, UEP perorangan,

bantuan sembako, bantuan dan santunan korban bencana, pengobatan dan

pemulangan tenaga kerja terlantar, maupun bagi mereka yang mengalami risiko sosial

baik individu, kelompok atau keluarga / penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS)

Pengumpulan uang dan barang ini meskipun sasarannya adakah masyarakat umum namun pihak penyelenggara harus tetap melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial

Kegiatan pengumpulan uang dan barang dilaksanakan sebagai upaya memberi ruang kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka penanganan permasalahan kesejahteraan sosial

Keterlibatan dunia usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum/kepanitiaan selaku penyelenggara UGB melalui Dana Hibah dalam negeri merupakan wujud partisipasi dari sektor dunia usaha terhadap penyenggaraan kesejahteraan sosial

Pada tahun 2018 telah melaksanakan pengesahan penerimaan sumbangan dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) atau Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) yang bersumber dari sumbangan penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah

Indikator III % SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT YANG

DIKELOLA UNTUK PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Capaian Kinerja = Realisasi / Target = 304,45%

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang

Administrasi Pengelolaan Hibah

Atas penerimaan hibah berupa uang yang diterima Kementerian/Lembaga harus dilaksanakan Laporan Keuangan dan

melaksanakan pengesahan atas penerimaannya

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 27

18.229.677,5

149.210

2.406.790

4.095.050

5.668.034

342.550

32.043.800

1.467.100

300.000

Santunan

Bansos KAT

Bantuan Rehsos Anak

Bantuan Rehsos Lansia

Bantuan Rehsos Disabilitas

Bantuan Rehsos Penyalahgunaan Napza

Penanganan Korban Bencana Alam

Penanganan Korban Bencana Sosial

Penanganan Fakir Miskin

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KE MASYARAKAT TAHUN 2018 (Dalam ribuan rupiah)

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan perizinan, DIrektorat PSDBS terus

mengembangkan perizinan berbasis online. Sampai akhir tahun 2018, tercatat ada 28

provinsi di Indonesia yang menerapkan layanan perizinan dengan system online.

*Ada 28 provinsi di Indonesia yang telah melaksanakan system perizinan UGB dan PUB secara online

Pada tahun 2018, ditargetkan sebanyak 1.300 Surat Keputusan Menteri Sosial akan

diterbitkan bagi 1300 perusahaan penyelenggara UGB maupun PUB. Di akhir tahun

2018, diketahui telah terbit sebanyak 1.456 SK penyelenggaraan UGB maupun PUB.

Realisasi ini menunjukkan bahwa capaian jumlah SK penyelenggara UGB maupun PUB

melampaui target. Persentase kinerja jika dibandingkan antara realisasi dan target dikali

100% adalah 1.456 SK : 1.300 SK * 100% = 112%.

Pemanfaatan Sumber Dana Bantuan Sosial

Selain pengelolaan izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang

dan barang, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial juga memaksimalkan pemanfaatan

dana bantuan sosial yang masuk untuk disalurkan bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) maupun risiko sosial lainnya. Tahun 2018, ditargetkan sekitar

55.000 PMKS yang dibantu melalui dana bantuan sosial baik dari pelaksanaan UGB

ataupun PUB. Akhir tahun 2018, tercatat ada 189.568 orang yang menerima bantuan dari

dana bantuan sosial. Jumlah bantuan sosial yang disalurkan sebesar Rp. 64.702.211.500,-

dengan rincian sebagai berikut :

SEBARAN SISTEM PERIZINAN UGB DAN PUB ONLINE (APLIKASI SIM-PPSDBS)

Kalbar

NTT

Bengkulu Bali

Jawa Barat

Jakarta

Yogyakarta

Banten

Jawa Tengah

Jawa Timur Lampung

Sumut

Sumsel

Sumbar

Kalteng Kaltim Sulut

Sultra

Sulteng

Sulsel

Jambi

Kepri

Riau

Babel

NTB

Kalsel

Aceh Gorontalo

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 28

0,00% 0,00%75% 75%

113,65%

192,55% 228,33%

2015 2016 2017 2018 2019

Target RealisasiPenyerahan bantuan oleh Menteri Sosial kepada korban bencana gempa di Lombok , NTB, 25/8 2018

TREND KINERJA 3 TAHUN TERAKHIR

Indikator Kinerja 2016 2017 2018

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

% Sumber dana bantuan sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial

- 113,65% - 192,55% 75% 228,33%

Sumber : Lakin 2017, Data diolah 2019

Pada tahun 2016 dan 2017, target persentase sumber dana bantuan sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak ada karena indikator kinerja yang diperjanjikan adalah output kegiatan yakni jumlah dunia usaha yang memiliki izin dan jumlah PMKS yang dibantu melalui sumber dana bantuan sosial. Jika kedua indikator tersebut digabungkan dan dibagi 2, maka dapat diketahui besaran kinerja persentase sumber dana bantuan sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan data tabel, diketahui bahwa dari 2016-2018 terdapat kenaikan realisasi setiap tahun.

TREND KINERJA 2015-2019

Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019

T R T R T R T R T R

% Sumber dana bantuan sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial

- - - 113,65%

- 192,55%

75% 228,33%

75%

Sumber : Lakin 2017 dan Dit.PSDBS *T= Target, R= Realisasi

Trend grafik 2015-2019

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 29

1. Pengembangan dan perluasan layanan perizinan UGB dan PUB secara online pada tahun 2018 di 28 propinsi;

2. Sosialisasi program UGB melalui radio, bus damri, iklan/poster, serta pamflet; 3. Tersedianya regulasi yang jelas terkait penyelenggaraan UGB; 4. Perluasan cakupan dan pemanfaatan penyaluran Hibah Dalam Negeri (HDN) dalam

bentuk barang dan uang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Kemensos;

5. Peningkatan bantuan permohonan melalui dana HDN untuk mendukung kegiatan diluar yang telah ditetapkan;

6. Peningkatan jumlah penyelenggara yang mengurus surat izin UGB berdampak pada meningkatnya jumlah dana yang terkumpul;

7. Adanya tingkat kepuasan customer / dunia usaha terhadap layanan perizinan yang diberikan. Berdasarkan hasil awareness public, Dit.PSDBS memiliki nilai layanan 91,00/zona hijau

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menangani pengelolaan layanan perizinan UGB dan PUB serta pemanfaatan sumber dana bantuan sosial ke masyarakat, Direktorat PSDBS telah membangun website pendaftaran UGB dan PUB online di 28 Provinsi. Sistem layanan perizinan online ini mampu memangkas birokrasi dan biaya sehingga dipandang efektif dan efisien. Kewenangan pemberian izin UGB dan PUB masih berada di pusat, demikian juga dengan cakupan nasional. Terkait anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan layanan perizinan UGB PUB maupun kegiatan pemanfaatan bantuan sosial adalah sebagaimana diagram:

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA

INOVASI PROGRAM TAHUN 2018

1. Perluasan wilayah sistem layanan perizinan UGB dan PUB secara online, dari 12 provinsi di tahun 2016 menjadi 28 provinsi di tahun 2018. Alamat website: https://simppsdbs.kemsos.go.id

2. Direktorat PSDBS Memperoleh

penilaian zona hijau / 91,00 dari Ombudsman RI atas kepatuhan pemerintah terhadap standar pelayanan publik;

3. Sinergitas dengan dunia usaha terkait hasil penyelenggaraan UGB yakni: a. Sinergitas dengan INDOMARET di Lokasi Kalimantan Barat Kabupaten

landak (Sarana Air Bersih, Balai Sosial dan Drainase), Nusa Tenggara Barat (Balai Sosial, Sarana Air Bersih, MCK) Gorontalo Kabupaten Puhowanti (Sarana Air Bersih, Balai Sosial dan Drainase, MCK);

b. Sinergitas dengan MNC di Lokasi Nusa Tenggara Timur Maudemu berupa Balai Sosial Pembangunan Balai Sosial di Kabupaten Belu, Atambua Prov. NTT, Prov. Gorontalo Kabupaten Puwohatu Berupa Operasi Bibir Sumbing;

c. Sinergitas dengan SCTV dilokasi Prov. Nusa Tenggara Timur berupa pembangunan MCK, Prov. Gorontalo Kab. Puwohatu berupa Pembangunan Jembatan Gantung;

d. Sinergitas dengan TV ONE di Lokasi Bencana Lombok Utara berupa Pembangunan Mesjid dan Sekolah Dasar

Subdit Perizinan dan Pengumpulan; 2%

Subdit Pemanfaatan; 88%

Lainnya; 10%

DALAM RIBUAN RUPIAH

AGGARAN DIT.PSDBS = Rp.77.399.613,-

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 30

Pihak yang berperan aktif adalah perorangan, keluarga, kelompok dan lembaga swasta / pemerintah yang menerima penghargaan dan berkonstribusi dalam pelestarian nilai-nilai

kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial

-96,22%-89,93%

-44,27%

1,89%

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

Indikator IV % PENINGKATAN PIHAK-PIHAK YANG BERPERAN AKTIF DALAM PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN,KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

600 org 1.600 org

8.840 org

16.140 org

0 0 6 pihak 20 pihak0 010 pihak

15 pihak

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Peningkatan Jumlah orang yang mendapatkan penguatan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanansosial

Peningkatan Jumlah pihak yang terlibat dalam rangkaian Harwan

Peningkatan Jumlah pihak yang terlibat dalam rangkaian HKSN

Target jumlah orang yang mendapat penguatan nilai-nilai = 16.140 orang

Target jumlah pihak yang terlibat dalam rangkaian Harwan = 26 pihak

Target jumlah pihak yang terlibat dalam rangkaian HKSN = 25 pihak

*Capaian kinerja TW I – TW III bernilai negative ( - ) karena rangkaian kegiatan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial rata-rata dijadwalkan mulai dibulan Oktober /triwulan IV menjelang hari Pahlawan maupun KSN

*Tahun 2017, jumlah pihak uang terlibat adalah 15.891 pihak.

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR IV

Target 2018 = 1% Realisasi = 1,89%

Peningkatan Jumlah Pihak-Pihak Yang Berperan Aktif Dalam Pelestarian Nilai

Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Peran aktif pihak-pihak dalam pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan

kesetiakawanan sosial diwujudkan dalam bentuk partisipasi kehadiran, dukungan

personil, dana ataupun keterlibatan langsung. Warga masyarakat yang mendapatkan

penguatan nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial adalah

sasaran kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan

kesetiakawanan sosial diharapkan mampu menerapkan dalam kehidupannya dalam

bentuk sikap kepedulian, tenggang rasa, setiakawan, dan gotong royong. Nilai

Kepahlawanan pada hakekatnya adalah karakter kerelaan untuk berkorban. Nilai

Keperintisan pada hakekatnya adalah keberanian untuk mempelopori/ memulai/

melakukan rintisan/ membuka jalan untuk memulai hal-hal yang baik, pantang

menyerah, memiliki jiwa militansi menjadi suri tauladan. Nilai kesetiakawanan sosial

pada hakekatnya adalah karakter peka terhadap permasalahan sosial di sekitarnya,

kemauan untuk peduli, berbagi dan toleran. Berikut data pihak-pihak yang terlibat

dalam pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial :

No Kegiatan Jumlah

Peserta

1. Ziarah Wisata 34 provinsi x 100 orang 3.400 orang

2. Penguatan restorasi sosial 34 provinsi x 60 orang 2.040 orang

3. Bulan Bakti Kesejahteraan Sosial 34 provinsi x 200

orang

6.800 orang

4. Jelajah kapal kepahlawanan 500 orang

5. Olimpiade Kepahlawanan 34 provinsi x 100 orang 3.400 orang

6. Instansi pendukung rangkaian Harwan 26 lembaga

7. Instansi pendukung rangkaian Hari Kesetiakawanan

Sosial Nasional

25 lembaga

Total 16.191 pihak

Capaian Kinerja = Realisasi / Target = 188,79%

Realisasi 2018 = Jumlah pihak-pihak yang terlibat dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan kesetiakawanan sosial tahun 2018 dikurangi Jumlah pihak-pihak yang terlibat tahun 2017 dibagi Jumlah pihak-pihak yang terlibat tahun 2017 dikali 100

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 31

1,00% 1,00% 1%1,19%

1,89%

2015 2016 2017 2018 2019

Target Realisasi

1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan rasa cinta tanah air; 3. Sinergi Kementerian Sosial dengan berbagai pihak baik negeri maupun swasta

dalam rangka berperan aktif di berbagai kegiatan hari pahlawan maupun hari kesetiakawanan sosial nasional;

4. Komitmen yang kuat dari pihak pelaksana atau pemangku kepentingan; 5. Tanggung jawab dan kepedulian masyarakat akan nilai-nilai kepahlawanan,

keperintisan dan kesetiakawanan sosial; 6. Strategi menjalin kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan

TREND KINERJA 3 TAHUN TERAKHIR

Indikator Kinerja 2016 2017 2018

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

% Peningkatan pihak-pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial

- - 1% 1,19% 1% 1,89%

Sumber : Lakin 2017, Data diolah 2019

Berdasarkan data yang ada, di tahun 2016 indikator kinerja % peningkatan pihak-pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial belum ada karena tidak dicantumkan dalam perjanjian kinerja Direktur Jenderal.

TREND KINERJA 2015-2019

Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019

T R T R T R T R T R

% Peningkatan pihak-pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial

- - - - 1% 1,19% 1% 1,89% 1%

Sumber : Lakin 2017 dan Dit.K2KRS *T= Target, R= Realisasi

Trend grafik 2015-2019

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menangani pelaksanaan rangkaian kegiatan hari pahlawan, dan hari kesetiakawanan sosial dalam rangka mencapai peningkatan pihak-pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial memiliki ASN sejumlah 9 orang. Selain mengoptimalkan sumber daya yang ada, Dit.K2KRS telah bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah, perguruan tinggi, sekolah-sekolah dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan dan hari Kesetiakawanan Sosial antara lain : Kementerian Pertahanan, Sekretariat Kabinet, Dinas Sosial provinsi se Indonesia, TNI AD/AL, Persatuan Keluarga Pahlawan Nasional, lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti Budha Tzu zi, SCTV peduli Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagaimana diagram :

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA

Subdit Pelestarian Nilai, kepahlawanan dan

keperintisan=16,30%

Subdit Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial=13,99%

Lainnya = 76,75%

DALAM RIBUAN RUPIAH

TOTAL AGGARAN DIT.K2KRS = Rp.47.064.091,-

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 32

INOVASI PROGRAM TAHUN 2018

Pengukuran Indeks Kesetiakawanan Sosial oleh Tim Balai Besar Penelitian dan

Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Mengingat pentingnya untuk memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi

sosial, maka nilai-nilai kesetiakawanan sosial perlu diterapkan dalam kerangka hidup

masyarakat baik di wilayah perdesaaan maupun perkotaan. Oleh karena itu dilakukan

pengukuran indeks kesetiakawanan sosial yang terdiri dari 5 parameter yaitu : tenggang

rasa, toleransi, gotong royong, tolong menolong dan partisipasi sosial. Wilayah

pengukuran dilakukan di Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat dan Kab.Klungkung,

Bali yang mewakili wilayah perdesaaan, dan Kota Manado, Sulawesi Utara serta Kota

Bogor, Jawa Barat mewakili wilayah perkotaan. Penentuan lokasi perdesaan tersebut

dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut masih homogen, memiliki nilai keeratan

hubungan dan budaya yang cenderung baik. Sedangkan pemilihan wilayah perkotaan

tersebut dengan pertimbangan bahwa kedua kota tersebut cukup dinamis dan memiliki

tingkat heterogenitas masyarakat yang tinggi. Rentang nilai pengukuran yang digunakan

adalah:

0-20 = kategori sangat rendah 21-40 = kategori rendah 41-60 = kategori sedang 61-80 = kategori tinggi 81-100=kategori sangat tinggi

Hasil

a. Kab.Padang Pariaman, secara keseluruhan, nilai kesetiawanan sosial berdasarkan

lima parameter pengukuran, masyarakat Padang Pariaman masuk kategori sangat

tinggi jika direratakan karena nilainya paling rendah 70,29 yakni parameter

tenggang rasa dan paling tinggi 88 untuk parameter partisipasi sosial;

b. Kab. Klungkung, secara keseluruhan, nilai kesetiakawanan sosial masuk kategori

sangat tinggi jika direratakan, karena nilai yang paling rendah 72,86 untuk

parameter tenggang rasa dan nilai paling tinggi 88,54 untuk parameter gotong

royong;

c. Kota Bogor, secara keseluruhan memiliki indeks kesetiawakan sosial yang sangat

tinggi, dengan nilai terendah 80,54 untuk parameter tenggang rasa dan nilai

tertinggi 89 untuk parameter toleransi;

d. Kota Manado, secara keseluruhan memiliki indeks kesetiakawan sosial yang sangat

tinggi, jika direratakan hasilnya 88,46. Nilai terendah adalah 80,25 untuk

parameter tenggang rasa dan nilai tertinggi 92,5 untuk parameter tolong

menolong.

Analisis Setelah data diolah maka diperoleh informasi :

a. Wilayah perdesaan yang diwakili oleh kab.Padang Pariaman dan Kab. Klungkung

yang masing-masing merupakan daerah dengan basis keagamaan yang cukup kuat

dan karakteristiknya yang masih cenderung homogen menunjukkan bahwa indeks

kesetiakawanan sosial di masyarakat wilayah perdesaan menunjukkan nilai yang

tinggi. Hal ini didukung oleh peran budaya lokal tokoh masyarakat dan keagamaan

yang mengajarkan dan memberi keteladanan saling berbagi, tolong menolong

sehingga mendukung nilai kesetiakawanan sosial di masyarakat masih tinggi;

b. Wilayah perkotaan yang diwakili oleh Kota Bogor dan Kota Manado yang masing-

masing merupakan wilayah dengan karakteristik masyarakat yang heterogen

menunjukkan bahwa indeks kesetiakawanan sosialnya tinggi. Ini berarti bahwa

meskipun masyarakat di wilayah perkotaan pada umumnya telah berpendidikan

dengan berbagai cara pandang dan banyaknya komunitas dalam masyarakat

namun mereka tetap memahami, mempunyai sikap dan melaksanakan nilai luhur

yang terkandung dalam kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial masih

menjadi pedoman dan pandangan hidup masyarakat dalam mengatur tata

kehidupan serta mampu meminimalisir intoleransi di masyarakat. Ini juga

dipengaruhi oleh oleh budaya dan kearifan lokal serta peran kotokohan

masyarakat.

Rekomendasi

Agar Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melalui Direktorat Kepahlawanan,

Keperintisan, Kesetiawakanan dan Restorasi Sosial memberikan ruang gerak kepada

kelompok masyarakat melalui penumbuhan dan pembinaan supaya nilai

kesetiakawanan sosial menjadi dasar dalam bersikap dan bertingkah laku dalam hidup

keseharian.

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 33

Keterangan : 1. Malam anugerah Pahlawan Nasional oleh Presiden RI di Istana Negara, 8 Nov 2018; 2. Ketua MPR RI menjadi inspektur upacara tabur bunga di Laut di Perairan Teluk Jakarta, 2018 3. Presiden RI tabur bunga usai memimpin upacar ziarah nasional di TMPN Cikutra Bandung, 10

Nov 2018; 4. Sekjen Kemensos ,melepas rombongan wisata sejarah di halaman Kementerian Sosial RI,

2018; 5. Kegiatan Pahlawan Goes to School di TMPNU Kalibata, 2018;

6. Peserta Wisata Sejarah mendengarkan arahan pemandu, 2018;

7. Penyerahan secara simbolis mobil tangka air oleh Plt.Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial

kepada pemda Pangkep, 2018;

8. Penyerahan bantuan sembako oleh Direktur K2KRS, Hotman di Pangkep Sulsel, 2018

9. Renovasi MCK di kampung Nelayan Kab.Pangkep Sulsel 2018;

10. Penyerahan bantuan tongkat bagi tuna netra, 2018;

11. Penyerahan bantuan kursi roda di Pangkep SUlsel 2018;

12. Penyerahan perlengkapan sekolah kepada siswa siswi di Sulsel, 2018;

13. Penguatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan kepada peserta jelajah

kapal,2018

1

4

2 3

13 12 11

10 9 8

7

6 5

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 34

Warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya adalah warga KAT yang memanfaatkan kebutuhan dasar dan warga KAT yang memperoleh hak dasarnya

1,72%

9,88%

41,33%

89,64%

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

3,44%

19,77%

82,66%

96,12%

0,00%0,00% 0,00%

83,17%

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

% Warga KAT yang memanfaatkan bantuan kebutuhan dasar % Warga KAT yang memperoleh hak dasar

Dari target 2.099 KK pemberdayaan di tahun I, yang terealisasi 1.982 KK, dan dari target 1.685 KK pemberdayaan tahun II, yang terealisasi juga 1.685 KK. Total persentasenya = 96,12%

Dari target 208 KK warga yang akan dipenuhi kebutuhan sosial dasarnya seperti KK dan KTP, yang terealisasi hanya 173 KK, sisanya masih dalam proses pengurusan. Total persentasenya = 83,17%

Untuk mengetahui persentase warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya diperoleh dari persentase warga yang dipenuhi kebutuhan hak dasar dan warga KAT yang dipenuhi kebutuhan sosial dasarnya dibagi 2 dikali 100%

Sasaran Strategis II : “MENINGKATNYA KEMANDIRIAN WARGA KAT DALAM PEMENUHAN

KEBUTUHAN DASAR”

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR V

Target 2018 = 45,55 % Realisasi 2018 = 89,64 %

Warga KAT yang memanfaatkan bantuan kebutuhan dasar

Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan warga negara yang belum diregistrasi dan

masuk dalam kategori kelompok rentan. Warga KAT pada umumnya belum dapat

memenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan). Kementerian Sosial melalui

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melakukan upaya pemberdayaan KAT ( berupa

pemberian bantuan kebutuhan dasar) dengan harapan agar warga KAT yang telah

diberdayakan nantinya bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga

kualitas hidupnya meningkat. Untuk mencapai warga KAT yang meningkat kualitas

hidupnya, maka ditempuh dengan pemberdayaan KAT . Tahapan pemberdayaan KAT

adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Permensos nomor 12 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden

nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat

Terpencil, pemberdayaan KAT dikelompokkan dalam 3 kategori sebagai berikut:

Indikator V % WARGA KAT YANG MENINGKAT KUALITAS HIDUPNYA

Capaian Kinerja = Realisasi / Target = 196,80%

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 35

Jenis bantuan yang diberikan berdasarkan kategorinya adalah sebagai berikut:

Target pemberdayaan KAT 2018 yang masuk tahun I pemberdayaan sebanyak

2.099 KK (Kategori I sebanyak 1900 KK, dan Kategori 2 sebanyak 199 KK).

Sedangkan target pemberdayaan KAT 2018 yang masuk tahun II

pemberdayaan sebanyak 1.685 KK (Kategori 2). Berdasarkan hasil evaluasi dan

pelaporan yang diterima, berikut hasil pemberdayaan KAT 2018:

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup warga KAT, program

pemberdayaan KAT yang dilakukan antara lain :

1. pemberian bantuan stimulan permukiman sosial;

2. pemberian bantuan jaminan hidup, bibit, peralatan kerja, peralatan rumah

tangga;

3. peningkatan kapasitas warga KAT melalui keterampilan kerja;

4. peningkatan kapasitas warga KAT melalui bantuan UEP;

5. peningkatan kapasitas warga KAT melalui pendampingan sosial; dan

6. pemenuhan hak-hak sipil warga KAT.

Kategori I Kategori II Kategori III

Tahun I:

Stimulan permukiman sosial

(rumah)

Jaminan hidup

Bibit

Peralatan Kerja

Peralatan Rumah Tangga

Tahun I:

Stimulan permukiman sosial

(rumah)

Jaminan hidup

Bibit

Peralatan kerja

Peralatan rumah tangga

Tahun I:

Stimulan peningkatan

kualitas hunian (BBR)

Jaminan hidup

Bibit

Peralatan kerja

Peralatan rumah tangga

Tahun II:

Jaminan hidup

Tahun II:

Jaminan hidup

Tahun III:

Jaminan hidup

1. Hidup berpencar dan berpindah dalam komunitas kecil, tertutup dan homogen;

2. Bermatapencaharian tergantung pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat yang relative tinggi

3. Hidup dengan system ekonomi sub system

4. Sangat sederhana 5. Marjinal di pedesaan 6. Mengalami berbagai

kerentanan

PEMBERDAYAAN TAHUN I,II

DAN III (3 THN)/ KATEGORI I

1. Hidup menetap sementara, pada umumnya masih homogen, namun sudah lebih terbuka

2. Peladang berpindah 3. Hidup dengan system

ekonomi mengarah pada system pasar

4. Kehidupannya sedikit lebih maju dari KAT kategori I

5. Marjinal di pedesaan 6. Mengalami kerentanan

PEMBERDAYAAN TAHUN I

DAN II (2 THN)/KATEGORI II

1. Hidup menetap, sudah heterogen dan lebih terbuka

2. Bermatapencaharian Bertani, berkebun,nelayan, kerajinan dan atau berdagang

3. Hidup dengan system ekonomi pasar

4. Pada umumnya hidup lebih maju dari KAT kategori II

5. Marjinal di pedesaan dan perkotaan

6. Masih mengalami kerentanan

PEMBERDAYAAN TAHUN I (1

THN)/ KATEGORI III

2099 KK

1685 KK1952 KK

1685 KK

Tahun I Tahun II

Target Realisasi

Dari target pemberdayaan tahun I sebanyak 2.099 KK, realisasi pemberdayaannya sebanyak 1.952KK, ada 147 KK yang tidak terealisasi (112 KK di provinsi Jambi dan 35 KK di provinsi NTT) dikarenakan faktor-faktor: 1. Sistem perusahaan pihak ke 3 yang

tidak kualified; 2. Faktor alam, musim dan cuaca yang

tidak menentu; 3. Keterbatasan sumber daya alam

(ketersediaan kayu/material rumah); 4. Perubahan metode lelang, yang semula

dilaksanakan oleh Dinas sosial setempat menjadi dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan pemda setempat.

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 36

0,00% 0,00%

40,00%45,55% 45,55%

0,00%

48,60%

55,40%

89,64%

2015 2016 2017 2018 2019

Target Realisasi

Warga KAT yang memperoleh hak dasar

Salah satu komponen pendukung meningkatnya kualitas hidup warga KAT adalah jika

warga KAT telah memperoleh hak dasar/hak-hak sipil berupa kartu tanda penduduk

maupun kartu keluarga. Warga KAT yang memiliki hak-hak sipil berarti memiliki

kesempatan untuk mengakses berbagai program perlindungan sosial dari pemerintah.

Oleh karena itu, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Sosial adalah upaya memenuhi hak-hak sipil warga KAT. Di tahun 2018,

ditargetkan 208 KK dari warga KAT pemberdayaan tahun II yang memiliki NIK/KTP.

Berikut data yang diterima akhir 2018 :

Direktorat Pemberdayaan KAT melakukan pendampingan terhadap komunitas adat

terpencil melalui upaya pemenuhan hak dasar/hak sipil bagi warga KAT ini

pelaksanaannya sesuai dengan amanat Perpres No.75 tahun 2015 tentang Rencana

Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019.

TREND KINERJA 3 TAHUN TERAKHIR

Indikator Kinerja

2016 2017 2018

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

% Warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya

- 48,6% 40% 55,4% 45,55% 89,64%

Sumber : Lakin 2017, Data diolah 2019

Berdasarkan tabel, diketahui bahwa realisasi % warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya mengalami kenaikan tiap tahun. Kenaikan paling signifikan adalah di tahun 2018, yakni dari target 45,55% realisasinya sebesar 89,64%. Ini disebabkan karena adanya kontribusi dari upaya pemenuhan hak dasar bagi 173 KK warga KAT.

TREND KINERJA 2015-2019

Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019

T R T R T R T R T R

% Warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya

- 64,2%

- 48,6%

40%

55,4%

45,55 %

89,64 %

45,55 %

Sumber : Lakin 2017 dan Dit.PKAT *T= Target, R= Realisasi

Pada tahun 2015 dan 2016 tidak terdapat target % Warga KAT yang meningkat kualitas

hidupnya karena tidak tercantum dalam perjanjian kinerja. Namun demikian dapat

dihitung dengan mengetahui outputnya. Berdasarkan hasil tiap tahun, realisasi dari

2015-2016 mengalami penurunan, namun meningkat kembali pada tahun 2017-2018.

Trend grafik 2015-2019

Belum diproses di 2018= 1.473 KK

Masih diproses di Dinas Dukcapil

setempat = 35 KK

Sudah memiliki KTP/NIK = 173 KK

Target = 208 KK

Target Pengurusan NIK/KTP

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 37

1. Adanya regulasi khusus yang mendukung yaitu Peraturan Presiden Nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil;

2. Sinergitas dengan instansi lain secara teknis di lapangan antara lain keterlibatan Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi pada tahap persiapan, penjajagan atau studi kelayakan.

3. Sinergitas program CSR dan PUB dengan dunia usaha yakni Petrochina International Companies, PT. Indomarco Prismatama, PT. Grandia Primatama Sentosa;

4. Adanya interaksi dan kerjasama dari Warga KAT selama proses pemberdayaan berlangsung

Melalui pemberdayaan KAT ini diharapkan angka

penduduk rentan di Indonesia makin berkurang

setiap tahunnya. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun

2006 (telah diubah menjadi UU Nomor 24 Tahun

2013) tentang Administrasi Kependudukan dan UU

Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta

Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),

warga KAT masuk dalam kategori penduduk

rentan.

148.066

145.967 143.978 142.026 139.767

2.156 3.610 3.845

3.607 4.127

- 645 2.399 4.589 6.328

2015 (awal) 2016 (awal) 2017 (awal) 2018 (awal) 2019 (awal)

Profil Warga KAT Per Januari 2019 (Satuan KK) pemberdayaan 2015-2018

Belum Diberdayakan Sedang Diberdayakan Sudah diberdayakan (Purnabina)

Terjadi penurunan jumlah penduduk rentan warga KAT dari 2015-2019 (awal) yakni dari 150.222

KK (148.066KK + 2.156KK) pada 2015 (awal) menjadi 143.894KK (139.767KK+ 4.127KK) atau

sebesar 6.328KK (4,21% persen) pada 2019 (awal). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

pada tahun 2018 (awal) penduduk rentan KAT sebesar 145.633KK menjadi 143.894KK pada 2019

(awal) penurunannya sebesar 1.739KK atau sebesar 1,15% dari populasi KAT 2015-2019.

Meskipun setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk rentan KAT namun secara besaran

masih sangat kurang dikarenakan keterbatasan anggaran untuk mengakomodir kebutuhan

pemberdayaan KAT.

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menangani pelaksanaan pemberdayaan KAT, Direktorat Pemberdayaan KAT memiliki ASN sejumlah 28 orang dengan komposisi sebagai berikut: - Subdit Persiapan Pemberdayaan

= 7 orang (1 kasubdit, 1 kasie Identifikasi KAT dan 3 staf, serta 1 kasie analisis lingkungan dan 1 staf)

- Subdit pelaksanaan pemberda-yaan SDM= 8 orang ( 1 kasubdit, 1 kasie pemberdayaan SDM KAT dan 2 staf, 1 kasie pemberdayaan pendamping sosial KAT dan 3 staf);

- Subdit pelaksanaan pemberda-yaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Lingkungan = 6 orang ( 1 Kasubdit, 1 kasie pemberdayaan sosial budaya dan 1 staf, 1 kasie pemberdayaan ekonomi dan lingkungan dan 2 staf)

- Subdit Rujukan, Terminasi dan Evaluasi = 7 orang (1 Kasubdit, 1 kasie rujukan dan terminasi dengan 2 staf, 1 kasie pemantauan dan evaluasi dengan 2 staf)

Anggaran yang digunakan untuk setiap seksi adalah sebagaimana diagram :

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL Dalam upaya mewujudkan misi Pemerintahan Jokowi-JK sesuai Nawacita yakni “….membangun Indonesia dari pinggiran…”, maka Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial berpartisipasi di dalamnya dengan pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan KAT merupakan salah satu program prioritas nasional yakni sebagai upaya peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan pemukiman layak melalui kegiatan penyediaan layanan dasar. Sampai dengan tahun 2018, telah terdata wilayah persebaran warga KAT ada di 23 Provinsi, 206 Kabupaten, 969 Kecamatan, dan 1.949 Desa dengan jumlah target pemberdayaan sosial sebanyak 249.282 KK seluruh Indonesia. Akhir 2018, warga KAT yang sudah diberdayakan sebanyak 105.388 KK. Berikut data total warga KAT sampai 2018:

Profil warga KAT 2015-2019 (populasi 2015 = 150.222 KK)

Subdit Persiapan Pemberdayaan ;

14%

Subdit pelaksanaan

pemberdayaan SDM; 25%

Subdit pelaksanaan pemberdayaan Sosial Budaya, Ekonomi dan

Lingkungan; 22%

Subdit Rujukan, Terminasi dan Evaluasi ; 21%

Lainnya; 18%

DALAM RIBUAN RUPIAH

TOTAL AGGARAN DIT.PKAT = Rp. 16.327.889,-

139.767 KK

4.127 KK

105.388 KK

Belum Sedang Sudah

Total Populasi KAT se Indonesia = 249.282 KK

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 38

Keterangan : 1 & 2, foto penyerahan bantuan jaminan hidup, bibit, peralatan

kerja dan peralatan rumah tangga bagi warga KAT kampung Yowied,Distrik Tubang, Kab. Merauke Prov.Papua

3 & 4, Peresmian lokai pemberdayaan KAT Tapai Buhu, Kec.Tomilito, Gorontalo, Prov.Gorontalo oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial

5, Peningkatan kapasitas bagi pendamping sosial KAT 6, Bimbingan teknis home industry bagi warga KAT 7,Peresmian sarana dan prasarana pemberdayaan KAT yang

berasal dari pengumpulan uang dan barang Indomaret Peduli KAT di Kab. Landak oleh Menteri Sosial

8 Sinergi program PKAT dan CSR Petrochina di lokasi sungai Durian ,desa Pulau Lintang ,Kec.Bathin, Kab Sarolangun Jambi, berupa MCK Komunal dan Sarana air bersih

7

8

1 2 3

5 4

6

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 39

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial didukung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen)

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaporan;

b. pengelolaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan penataan organisasi dan

tata laksana, hukum, dan hubungan masyarakat; dan

d. pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, tata persuratan, dan kearsipan.

Sumber daya manusia yang kompeten yang memiliki SKP minimal

“baik” , ada 39 ASN yang berkontribusi memberikan dukungan secara

manajemen/ teknis yang ada di Sekretariat Ditjen Pemberdayaan sosial. Tahun 2018, 100% ASN di sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial memiliki nilai SKP minimal “baik”

Penyelenggaraan Perencanaan Anggaran (6 dokumen) meliputi: dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP); Rencana Kerja (Renja); Rincian Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL); Term of Reference (TOR) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi (6 rekomendasi tema) meliputi : Analisis Beban Kerja personel lapangan SLRT, Perkembangan Kegiatan Karang Taruna; Signifikansi dan Keberfungsian WKSBM; Tingkat Kesadaran Masyarakat mengenai aturan UGB dan PUB; Indeks Partisipasi Sosial dan Evaluasi Komprehensif SLRT dan Puskesos

Tersedianya Draft dan atau Final Hasil Kajian, Kebijakan, Rancangan Perundang-Undangan (950 dokumen), meliputi 3 peraturan Menteri (non undian); 908 Keputusan Menteri (undian dan non undian); 7 peraturan Dirjen (non undian); 29 keputusan Dirjen (non undian) dan 3 peraturan / keputusan Sesditjen (non undian). Kegiatan Publikasi Program Pemberdayaan Sosial meliputi 45 kegiatan di tahun 2018. Salah satunya melalui media sosial (Instagram dan facebook). Selain itu ada laman website yang juga digunakan untuk kegiatan publikasi yakni www.sikapdaya.kemsos.go.id Pengelolaan Keuangan yang akuntabel (6 laporan), meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Realisasi Pendapatan ; Laporan Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Equitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN

TUGAS TEKNIS LAINNYA

FUNGSI SEKRETARIAT

DITJEN

Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal 2018

Belanja Pegawai= Rp. 23.802.338.173 ,-

Belanja Barang= Rp. 32.741.940.525

Belanja Modal = Rp.4.344.267.195 ,-

Anggaran = Rp.63.773.230.000,-

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Realisasi

= 95,48%

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 40

47.693.365.000

173.443.554.000

127.586.120.00086.009.613.000

63.773.230.000

47.064.091.791

169.402.446.459

118.472.298.207

84.943.658.773

60.888.545.893

K2KRS PSPKKM PKAT PSDBS Dukunganmanajemen dan

teknis lainnya

Anggaran Realisasi

Belanja Pegawai; Anggaran = Rp. 25,040,307,000Realisasi = Rp. 23,802,338,173

Belanja Barang;Anggaran = Rp. 304,855,062,000Realisasi = Rp. 296,915,763,127

Belanja Modal; Anggaran = Rp. 6.141.082.000 Realisasi = Rp. 5,888,319,150

Belanja Bantuan Sosial; Anggaran = Rp. 162,469,431,000Realisasi = Rp. 154,164,620,673

➢ HASIL CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2018 Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan sosial di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, dibutuhkan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan. Alokasi Ditjen Dayasos tahun 2018 mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali dari semula Rp433.823.251.000,00 menjadi Rp498.505.882.000,00 dengan realisasi akhir sebesar Rp480.771.041.123,00 atau sebesar 96,44%. Berikut rincian capaian anggaran tahun 2018:

Sumber : https://spanint.kemenkeu.go.id

CAPAIAN ANGGARAN

TAHUN 2018

Pusat Dekonsentrasi Tugas Pembantuan

293.872.703.000

98.054.596.000 106.578.583.000

287.383.878.009

95.274.000.99198.114.122.123

Anggaran Realisasi

Realisasi per Kewenangan 2018 (dalam rupiah)

Realisasi per Kegiatan 2018 (dalam rupiah)

Realisasi per Jenis Belanja 2018 (dalam rupiah)

Realisasi = 96,44%

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 41

Keterangan : 1. Arahan dan Sambutan Dirjen Pemberdayaan Sosial

pada kegiatan Rapat Koordinasi Program dan Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 yang dihadiri oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Jajaran di Bandung, 17 – 20 April 2018;

2. Peserta kegiatan menyampaikan evaluasi dari daerahnya

3. Paparan oleh Direktur PSPKKM 4,5 dan 6 , Kegiatan Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial , Bogor 25-27 Juni 2018

➢ EVALUASI PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2018

Pada tahun 2018, anggaran untuk program pemberdayaan Sosial masih di

angka 96,44% dikarenakan beberapa hal yakni:

1. Alokasi anggaran yang relatif masih rendah sehingga rencana

penambahan target pemberdayaan khususnya program prioritas

nasional seperti SLRT dan Puskesos tidak dapat tercapai;

2. Pelaksanaan pemberdayaan KAT khususnya pembangunan rumah bagi

warga KAT melalui TP Provinsi / Kabupaten terkendala dengan adanya

perubahan mekenisme pengadaan/lelang pekerjaan yang mana

awalnya seluruh pekerjaan yang dilelang dilakukan oleh Dinas Sosial,

tetapi mulai tahun 2018 mekanisme pengadaan di daerah seluruhnya

dipusatkan pada Pokja ULP Provinsi, sesuai dengan Perpres tentang

Pengadaan Barang/Jasa bahwa penetapan pihak ketiga sebagai

pemenang adalah pihak ketiga yang dapat melakukan penawaran

terendah, sehingga terdapat pihak ketiga pada 2 lokasi KAT (Nusa

Tenggara Timur dan Jambi) tidak mampu menyelesaikan pekerjaan

sesuai dengan kontrak dikarenakan harga yang terlalu rendah.

3. Pemberdayaan terhadap LK3 tidak mencapai 100%, dikarenakan

terdapat beberapa LK3 yang tidak menyampaikan laporan, tidak

memiliki SK Bupati/Walikota atau terjadi perubahan struktur sehingga

tidak dapat mengajukan pencairan dana operasional. Ada juga LK3

yang telah mandiri dan tidak perlu pendanaan dari pusat;

4. Terjadinya bencana alam dibeberapa lokasi mengakibatkan banyak

TKSK dan PSM yang menjadi korban, sehingga tidak lagi memiliki

perlengkapan kerja yakni seragam dan pada faktanya hampir seluruh

relawan sosial tersebut terutama TKSK pada 3 tahun terakhir belum

diberikan seragam kerja.

1

4

6

5

3

2

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 42

BAB IV PENUTUP

SIMPULAN

SARAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 43

Pada kurun waktu 2018 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja seluruhnya dapat tercapai, bahkan cenderung meningkat terbukti dengan beberapa indikator kinerja telah tercapai lebih dari target yang ditetapkan. Sasaran kinerja pertama yaitu meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif, seluruhnya dapat dicapai dengan indikator: 1. Peran aktif PSKS perorangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,

dari target 70%, realisasinya 100% dengan capaian kinerja 142,86%; 2. Peran aktif PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial, dari target 80%, realisasinya 98,04% dengan capaian kinerja 122,54%;

3. Pengelolaan sumber dana bantuan sosial masyarakat untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dari target 75%, realisasinya 228,33% dengan capaian kinerja 304,45%;

4. Peningkatan pihak-pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial, dari target peningkatan 1%, terealisasi 1,89% dengan capaian kinerja 188,79%.

Sasaran kinerja kedua yaitu meningkatnya kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar, dengan indikator: 1. Persentase warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya, seluruhnya dapat

dicapai yaitu dari target 45,55%, terealisasi 89,64%, dengan capaian 196,80%

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2018 ini adalah adanya komitmen, kerja sama dan sinergai baik internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Keterlibatan berbagai pihak seperti dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga-lembaga kemasyarakatan telah memberi andil tersendiri dalam mencapai keberhasilan capaian kerja dimaksud.

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan

Sosial tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara

lain adalah:

1. Menyelaraskan berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan

program Pemberdayaan Sosial;

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana kerja

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;

3. Memperluas cakupan sosialisasi dan kerjasama/ sinergi dengan berbagai

pihak baik Pemerintah, Daerah mupun non pemerintah untuk lebih

mendorong serta meningkatkan hasil dan manfaat program Pemberdayaan

Sosial.

SIMPULAN SARAN

PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2018 44

LAMPIRAN