LAPORAN KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS ......2. KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN Berdasarkan...
Transcript of LAPORAN KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS ......2. KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN Berdasarkan...
LAPORAN KOMITE GOOD GOVERNANCE
BPJS KETENAGAKERJAAN
TRIWULAN II 2016
Governance Structure
Governance Process
Governance Outcome
EXECUTIVE SUMMARY
1. Penyelesaian Program Kerja Komite Good Governance Triwulan II Tahun 2016 Penyelesaian Program Kerja Komite Good Governance sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
2. Workshop Good Governance Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan 2016 – 2021, diadakan program pengenalan/orientasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi pada bulan Maret 2016. Dalam hal implementasi Tata Kelola Yang Baik (Good Governance), pada tanggal 13 April 2016 diselenggarakan juga workshop yang diikuti oleh Dewan Pengawas dan Direksi. Workshop yang dilaksanakan di Bogor ini mengambil tema “Board Update Good Governance and Risk Management”.
Workshop dilakukan dengan pokok bahasan:
1. Board Duties, Liabilities and Responsibilities Dewan Pengawas dan Direksi 2. Implementasi Good Governance: Komitmen, Infrastruktur dan Best Practices 3. Risk Manajemen
No KETERANGAN REAL %
1 Pelaksanaan Assessment GG 100%
2 Penyusunan Gap Analysis, Monitoring dan evaluasi sesuai Road Map GG
0%
3 Penyempurnan Infrastruktur GG serta peraturan internal
80%
4 Penyusunan materi sosialisasi GG 100%
5 Sosialisasi GG 80%
6 Workshop 100%
7 Penyusunan Parameter Internal Governance Award 100%
8 Pelaksanaan Internal Governance Award 50%
9 Penyusunan Laporan Triwulanan Komite GG 50%
10 Pembuatan Materi E-learning GG 0%
11 Penyusunan Subsidiaries Governance 0%
12 Self Assessment 85 butir ISSA Guideline 40%
13 Update content website 50%
14 Expo Festival Anti Korupsi (KPK) 0%
Average Penyelesaian Program Kerja 54%
LAPORAN
KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN TRIWULAN II TAHUN 2016
1. DASAR PELAKSANAAN Pelaksanaan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan atas: a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) e. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik f. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksananaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik i. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan j. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
k. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
l. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
m. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
n. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
o. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial
p. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
q. Keputusan Presiden Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan 2016 – 2021
r. Surat Perintah Direksi Nomor: SPRIN/27/012016 tentang Pembentukan Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan.
s. Surat Perintah Direksi Nomor: SPRIN/173/032016 tentang Pembentukan Komite Good
Governance BPJS Ketenagakerjaan.
2. KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN Berdasarkan Surat Perintah Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: SPRIN/27/012016 tentang Pembentukan Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan, maka susunan anggota Komite GG BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
NO NAMA JABATAN UNIT KERJA JABATAN DALAM KOMITE
1 Dedy Pramiadi Kepala Divisi Sekretaris Badan Ketua
2 Salkoni Staf Senior Manajemen
Wakil Ketua
3 I Made Gede Yagustana
Kaur Tata Kelola dan Audit Khusus
Satuan Pengawas Internal
Koordinator Bidang Pengendalian Internal, Kepatuhan dan Manajemen Risiko
4 Indrajid Nurmukti
Pjs. Kaur Komunikasi Internal
Divisi Komunikasi Koordinator Bidang Komunikasi dan TJSL
5 Dian Agung Senoaji
Pjs. Kaur Tata Kelola Divisi Sekretaris Badan
Koordinator Bidang Edukasi dan Pengembangan
6 Ariani Arinamse Kaur Analisa Pasar Utang & Reksadana
Divisi Analisa Portofolio
Koordinator Bidang Investasi, TI dan SDM
7 Andri Bayumi Kaur Kebijakan dan Laporan Manajemen Risiko
Divisi Manajemen Risiko
Anggota
8 Harri Kuswanda Kaur Hubungan Industrial
Divisi SDM Anggota
9 Suirwan Pjs. Kaur Kepatuhan Divisi Kepatuhan dan Hukum
Anggota
10 Yusuf Kaur TJSL Divisi Komunikasi Anggota
11 Dadang Komarudin
Kaur User Services Divisi Operasional TI
Anggota
NO NAMA JABATAN UNIT KERJA JABATAN DALAM KOMITE
12 Moonika Desianti
Penata Utama Tata Kelola
Divisi Sekretaris Badan
Anggota
13 Edi Bawono Maedi
Penata Utama Tata Kelola
Divisi Sekretaris Badan
Anggota
14 Andrey Marzukin
Penata Madya Tata Kelola
Divisi Sekretaris Badan
Anggota
15 Ridho Marcell Penata Madya Tata Kelola
Divisi Sekretaris Badan
Anggota
16 Ivan Sahat P Project Manager Change Management Office
Anggota
17 Delvi Gusvianti Penata Senior Kebijakan Manajemen Risiko
Divisi Manajemen Risiko
Anggota
18 Tania Rastasari Auditor 3 Satuan Pengawas Internal
Anggota
19 Anindya Naomi Penata Utama Kepatuhan Internal
Divisi Kepatuhan dan Hukum
Anggota
20 Fajar Akhmadi Penata Utama TJSL Divisi Komunikasi Anggota
21 Nurendro Prasetyo N
Penata Senior Pengelolan Aset dalam Pengawasan Khusus
Divisi Analisa Portofolio
Anggota
22 Eral Veda Azhari
Penata Madya Helpdesk
Divisi Operasional TI
Anggota
23 Amrizal Penata Utama Analisa Pasar Utang dan Reksadana
Divisi Analisa Portofolio
Anggota
24 Ariyanto Penata Muda Dokumentasi
Divisi Komunikasi Anggota
25 Aditya Nugroho Auditor 1 Satuan Pengawas Internal
Anggota
26 Satriyo Adi Sasongko
Penata Utama Perencanaan dan Pengembangan
Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi
Anggota
27 Legi Handoko MT Pasaribu
Penata Utama Kemitraan Strategis Jaminan Sosial
Divisi Perencanaan Srategis
Anggota
28 Den Iman Dwi P Penata Utama TJSL Divisi Komunikasi Anggota
29 Honggy Dwinanda Hariawan
Auditor 1 Satuan Pengawas Internal
Anggota
STRUKTUR KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERAAN TAHUN 2016
Anggota
1. Yusuf 2. Fajar Akhmadi 3. Ivan Sahat P 4. Arianto 5. Den Iman Dwi P
Anggota
1. Suirwan 2. Andri Bayumi 3. Tania Rastasari 4. Anindya Naomi 5. Delvi Gusfianti 6. Honggy D.H
Anggota
1. Moonika Desianti 2. Edi Bawono M 3. Andrey Marzukin 4. Ridho Marcell 5. Legi MT Pasaribu 6. Satriyo Adi S
Anggota
1. Harri Kuswanda 2. Dadang Komarudin 3. Eral Veda Azhari 4. Nurendro Prasetyo 5. Amrizal 6. Aditya Nugroho
Indrajit Nurmukti
Koordinator Bidang Komunikasi dan TJSL
I Made Gede Y Yagustana
Koordinator Bidang Pengendalian Internal,
Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Koordinator Bidang TI, Investasi dan SDM
Ariani Arinamse
Koordinator Bidang Edukasi dan
Pengembangan
Dian Agung Senoaji
Ketua
Dedy Pramiadi
Naufal Mahfudz
Wakil Ketua
Salkoni
Direktur Umum dan SDM Selaku Penanggungjawab GG
3. PROGRAM KERJA KOMITE GOOD GOVERNANCE a. Program Kerja Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan tahun 2016, adalah sebagai berikut:
No Program Kerja DIC Action Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pelaksanaan Assessment GG SPI
2 Penyusunan Gap Analysis, Monitoring dan evaluasi sesuai Road Map GG
SBD
3 Penyempurnaan Infrastruktur GG serta peraturan internal Komite GG
4 Penyusunan materi sosialisasi GG Komite GG
5 Sosialisasi GG SBD
6 Workshop/pelatihan GG SBD
7 Penyusunan Parameter Internal Governance Award SBD
8 Pelaksanaan Internal Governance Award Komite GG
9 Penyusunan Laporan Triwulan Komite GG SBD
10 Pembuatan Materi E-Learning GG Komite GG
11 Penyusunan Subsidiaries Governance SBD
12 Self Assessment 85 butir ISSA Guideline SBD
13 Update content website SBD
14 Expo Festival Anti Korupsi Komite GG
b. Program Kerja Urusan GG BPJS Ketenagakerjaan Triwulan II tahun 2016, adalah sebagai berikut:
No Program Kerja April 2016 Mei 2016 Juni 2016 1 Sosialisasi Edukasi GG
1.1 Sosialisasi Good Governance dan Internal Governance Award 2016 pada Rakorda Kanwil Sumbarriau
Minggu Ke-5
1.2 Sosialisasi Good Governance dan Internal Governance Award 2016 Pada Rakorda Kanwil Jawa Barat
Minggu Ke-3
1.3 Sosialisasi Good Governance dan Internal Governance Award 2016 di Divisi Perencanaan Strategis
Minggu Ke-4
1.4 Sosialisasi Good Governance dan Internal Governance Award 2016 Pada Rakorda Kanwil Jateng & DIY
Minggu Ke-4
2 Workshop Good Governance
2.1 Workshop Good Governance Dewan Pengawas dan Direksi
Minggu Ke-3
3 Self Assessment International Social Security Association Guideline
3.1 Harmonisasi Infrastruktur dan Produk Hukum BPJS Ketenagakerjaan dengan 85 butir ISSA Guideline
Minggu Ke-4
4. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN Evaluasi pelaksanaan Program Kerja dan implementasi GG BPJS Ketenagakerjaan Triwulan II Tahun 2016 adalah sebagai berikut: a. Pembobotan Penyempurnaan Infrastruktur GG
NO TAHAPAN PENYELESAIAN %
1 Identifikasi Masalah 10%
2 Penyelarasan/harmonisasi dengan UU BPJS dan produk hukum turunan UU BPJS
20%
3 Penyusunan draft Peraturan/Keputusan 25%
4 Draft PERDIR/KEPDIR telah dikirim Divisi Kepatuhan dan Hukum
10%
5 Revisi atas koreksi dari Divisi Kepatuhan dan Hukum 15%
6 Penerbitan PERDIR/KEPDIR 20%
Total 100%
b. Pembobotan Internal Governance Award (IGA) 2016
NO TAHAPAN PENYELESAIAN %
1 Penyusunan Parameter IGA 2016 20%
2 Pengiriman Surat IGA 2016 10%
3 Asistensi dan Sosialisasi Penyelesaian Parameter IGA oleh Unit Kerja
20%
4 Babak Penyisihan 15%
5 Babak Final (Penetapan Pemenang) 15%
6 Penerbitan Buku Laporan IGA 2016 20%
Total 100%
c. Pelaksanaan Program Kerja Komite GG BPJS Ketenagakerjaan:
NO PROGRAM KERJA PIC PROGRESS %
1. Pelaksanaan Assessment GG
Satuan Pengawas Internal
Telah dilaksanakan Assessment GG di bulan Februari 2016
100%
2. Penyusunan Gap Analysis, Monitoring dan evaluasi sesuai Road Map GG
Divisi Sekretaris Badan
- 0%
3. Penyempurnaan Infrastruktur GG serta peraturan internal
Komite GG
Telah dilakukan harmonisasi PERDIR/01/042014 dengan UU BPJS dan produk hukum turunan
80%
4. Penyusunan materi sosialisasi GG
Komite GG
Telah disusun materi sosialisasi gabungan pilar GG BPJS Ketenagakerjaan
100%
5. Sosialisasi GG Divisi Sekretaris Badan
a. Sosialisasi dan Edukasi GG di Kantor Wilayah Sulama dan Kantor Cabang Makassar
b. Sosialisasi dan Edukasi GG
di Rakorda Sulama
Dedy Pramiadi (Divisi Sekretaris Badan) Dedy Pramiadi, Dian Agung Senoaji dan Andrey Marzukin (Divisi Sekretaris Badan)
Tanggal 29 & 30 Januari 2016
Tanggal 19 Februari 2016
100%
100%
NO PROGRAM KERJA PIC PROGRESS %
c. Sosialisasi dan Edukasi GG
di Kantor Wilayah Jawa Timur dan Kantor Cabang Malang
d. Sosialisasi dan Edukasi GG di Kantor Wilayah Sumbagut dan Kantor Cabang Banda Aceh
e. Sosialisasi dan Edukasi GG
di Kantor Wilayah Banuspa dan Kantor Cabang Bali Gianyar
f. Sosialisasi dan Edukasi GG di Kantor Wilayah Jateng DIY dan Kantor Cabang Ungaran
g. Sosialisasi dan Edukasi GG di Kantor Wilayah Kalimantan dan Kantor Cabang Pontianak
h. Sosialisasi Entitas/
Perusahaan Afiliasi PT Bina Jasa Abadi Karya (BIJAK)
Dian Agung Senoaji, Ridho Marcell (Divisi Sekretaris Badan) Edi Bawono M (Divisi Sekretaris Badan) Moonika Desianti (Divisi Sekretaris Badan) Dian Agung Senoaji, Ridho Marcell (Divisi Sekretaris Badan) Andrey Marzukin (Divisi Sekretaris Badan) Edi Bawono M (Divisi Sekretaris Badan)
Tanggal 3 & 4 Februari 2016 Tanggal 4 & 5 Februari 2016 Tanggal 4 & 5 Februari 2016 Tanggal 9 & 10 Februari 2016 Tanggal 10 & 11 Februari 2016 Tanggal 16 Maret 2016
100%
100%
100%
100%
100%
100%
NO PROGRAM KERJA PIC PROGRESS %
i. Sosialisasi GG dan Internal
Governance Award di Rakorda Sumbarriau
j. Sosialisasi Good
Governance dan Internal Governance Award 2016 di Divisi Sekretaris Badan
k. Sosialisasi GG dan Internal
Governance Award di Rakorda Jawa Barat
l. Sosialisasi Good
Governance dan Internal Governance Award 2016 di Divisi Perencanaan Strategis
m. Sosialisasi GG dan Internal
Governance Award di Rakorda Jateng & DIY
Dedy Pramiadi, Dian Agung Senoaji, Ridho Marcell (Divisi Sekretaris Badan) Andrey M, Moonika Desianti Dedy Pramiadi, Dian AS, Andrey M (Divisi Sekretaris Badan) Edi Bawono Dedy Pramiadi, Dian AS, Andrey M, Ridho M (Divisi Sekretaris Badan)
Tanggal 27 -29 April 2016 Tanggal 10 Mei 2016 Tanggal 19 & 20 Mei 2016 Tanggal 27 Mei 2016 Tanggal 26 & 27 Mei 2016
100%
100%
100%
100%
100%
Average (5) Sosialisasi 11 Kanwil 80%
NO PROGRAM KERJA PIC PROGRESS %
6. Workshop/pelatihan GG Divisi Sekretaris Badan
GG in Action Lesson to Learn from Public Sector and Corporation
Dian Agung Senoaji dan Andrey Marzukin (Divisi Sekretaris Badan)
Workshop dilakukan dengan mengirim perwakilan dari urusan GG ke Seminar GG in action (KNKG)
100%
7. Penyusunan Parameter Internal Governance Award 2016
Komite GG 9 Parameter IGA 2016 telah ditetapkan dan disampaikan kepada unit kerja per 28 April 2016
100%
8. Pelaksanaan Internal Governance Award Tahun 2016
Divisi Sekretaris Badan
Dalam proses asistensi ke seluruh unit kerja
50%
9. Penyusunan Laporan Triwulanan Komite GG
Komite GG Telah dilaksanakan pembuatan laporan Triwulan II Komite GG
50%
10. Pembuatan Materi E-Learning GG
Komite GG - 0%
11. Penyusunan Subsidiaries Governance
Divisi Sekretaris Badan
- 0%
12. Self Assessment 85 butir ISSA Guideline
Divisi Sekretaris Badan
Harmonisasi ISSA Guideline dengan UU BPJS serta produk hukum turunan confirm hingga guideline 34 dari 85.
40%
13. Update content website Divisi Sekretaris Badan
- 50%
14. Expo Festival Anti Korupsi Komite GG - 0%
Average 54%
5. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN ) Berdasarkan Surat Edaran Direktur Umum dan SDM Nomor: SE/03/022014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Kewajiban Melaporkan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, maka mulai tahun 2014 penyampaian laporan LHKPN diterapkan untuk Pejabat di BPJS Ketenagakerjaan dari Pejabat Eselon I sampai dengan Pejabat Eselon III dan Direktur PT. Bijak. Posisi update LHKPN yang masuk ke Divisi SDM sampai dengan bulan Juni 2016 adalah sebagai berikut:
JML % JML %
1 ESELON 1 & 2 277 217 78,34% 60 21,66%
2 ESELON 3 707 571 80,76% 136 19,24%
TOTAL 984 788 80,08% 196 19,92%
NOPEJABAT WAJIB
LAPORJML
LHKPN s.d JUNI 2016
SUDAH BELUM
LHKPN Dewan Pengawas dan Direksi telah disampaikan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 31 Maret 2016
6. Penyusunan Parameter IGA 2016 dan Materi Sosialisasi Bersama Rapat komite yang diadakan di Hotel Manhattan Jakarta tanggal 6 – 8 April 2016 dengan agenda Persiapan Internal Governance Award 2016 dan penyempurnaan materi sosialisasi Good Governance, telah berhasil menyusun kompilasi materi sosialisasi dari beberapa Divisi yang menjadi pilar Good Governance BPJS Ketenagakerjaan beserta organ pendukung lainnya dan menyusun 9 Parameter Internal Governance Award 2016. Bahan sosialisasi bersama merupakan kompilasi dari materi Good Governance, Rumah Governance dan Maturity Level, Road Map Good Governance, Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Pengawas dan Direksi, Pengendalian Gratifikasi, Fraud Control System, Standar Waktu Tingkat Kesegeraan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi, Benturan Kepentingan, Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Pengendalian Informasi, Kode Etik serta LHKPN. Penyusunan materi sosialisasi bersama dimaksudkan agar edukasi GG yang disampaikan menjadi lebih komprehensif, mudah dipahami dan diterapkan, karena bahan yang digunakan merupakan gabungan dari beberapa Divisi yang menjadi pilar Good Governance BPJS Ketenagakerjaan serta organ pendukung lainnya. Untuk parameter Internal Governance Award (IGA) 2016, komite Good Governance telah menetapkan 9 parameter penilaian bagi seluruh unit kerja. Berbeda dari tahun sebelumnya, IGA 2016 membedakan penilaian antara Kantor Pusat dengan Kantor Daerah. Selain itu juga penggunaan babak final sebagai ujian pamungkas bagi 3 kandidat terbaik dari masing-masing kategori Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. Surat Internal Governance Award 2016 beserta penjelasan masing-masing parameter telah dikirimkan ke seluruh unit kerja per tanggal 28 April 2016.
Rapat Komite Good Governance (Hotel Manhattan Jakarta): Pembahasan Materi Sosialisasi Gabungan dan Parameter Internal Governance Award 2016 Adapun parameter Internal Governance Award 2016 adalah:
NO KANTOR PUSAT KANWIL/KACAB
Pelaksanaan Sosialisasi GG
a. Sosialisasi GG 15% 15%
b. Uji Pemahaman 10% 10%
Pengendalian Gratifikasi
a. Inisiatif terkait pengendalian gratifikasi, suap dan korupsi 5% 5%
b. Laporan penolakan/penerimaan atas pemberian benda gratifikasi atau
pernyataan tidak pernah menerima benda gratifikasi
5% 5%
3 Pemenuhan self compliance test 5% 5%
4 Hasil pemeriksaan yang membuktikan pelanggaran berkategori fraud 15% 15%
Kepatuhan
a. Pakta Integritas Unit Kerja 2,5% 2,5%
b. Pakta Integritas Mitra Kerja 2,5% 2,5%
c. LHKPN 15% 15%
6 5% 5%
Manajemen Risiko
a. Ketepatan penyelesaian Risk & Control Self Assesment (RCSA)
Triwulanan
8% 8%
b. Pengisian Indikator Tingkat Kesadaran Risiko (ITKR) oleh setiap pejabat
struktural pada unit kerja
2% 2%
5%
8 5%
95% 95%
9 Babak Final (Bagi Kandidat Juara) 5% 5%
100% 100%TOTAL
Reputasi (Khusus Kantor Wilayah dan Kantor Cabang)
Penulisan Artikel (Khusus Kantor Pusat)
1
2
5
7
8
PARAMETER
Employee Volunteering untuk mempercepat pencapaian Good Citizenship
bagi lembaga
Penghargaan dari lembaga lain yang diterima Unit Kerja atau Berita positif di
media (Press Release)
SUB TOTAL
7. Workshop Good Governance Sesuai dengan road map Good Governance tahun 2016, lembaga memastikan untuk
memperoleh kepercayaan publik atas infrastruktur tata kelola khususnya aspek
Transparansi, Akuntabilitas, dan independensi, Pada tahun ini BPJS Ketenagakerjaan
memiliki tujuan untuk memiliki kelengkapan infrastruktur Governance yang baik,
meningkatkan kepuasan pengguna jasa atas produk dan jasa serta memperoleh
pengakuan sebagai Most Trusted Institution.
Sesuai dengan tujuan organisasi diatas, setelah melakukan Assessment Good Governance
yang dilakukan oleh Assessor independent dengan skor 95,49 (Sangat Baik), BPJS
Ketenagakerjaan melanjutkan komitmennya dalam implementasi penerapan tata kelola
yang baik dengan menyelenggarakan workshop yang diikuti oleh Dewan Pengawas dan
Direksi. Workshop yang diadakan di Hotel Novotel Bogor tanggal 13 April 2016
mengangkat tema “Board Update Good Governance dan Risk Management”.
Workshop yang juga dihadiri oleh Kepala Divisi yang menjadi pilar GG BPJS
Ketenagakerjaan ini mengundang ahli-ahli di bidang Good Governance dan Risk
Manajemen sebagai pembicara. Mas Achmad Daniri, Ketua KNKG membawakan materi
Board duties, liabilities & responsibilities Dewan Pengawas dan Direksi, selain itu Hendy
Fachruddin yang membawakan materi Implementasi Good Governance, kemudian Diane
Christina dan Anbanathan Subramaniam dari PT APB Indonesia membawakan materi risk
management.
Pembukaan Workshop Good Governance Oleh Direktur Utama Penyampaian Materi Workshop Oleh Mas Achmad Daniri
8. Pakta Integritas Direksi Sebagai bukti komitmen dalam penerapan kode etik BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan PERDIR/103/092015 tentang Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan, Direksi dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan menandatangani pernyataan komitmen dalam bentuk Pakta Integritas. Pernyataan komitmen ini tidak hanya dipasang di masing-masing unit kerja, tetapi khusus untuk Direksi pernyataan ini di upload dalam website BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan pakta integritas bersifat mengikat, oleh karena itu Direksi dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban menandatangani dan melaksanakan Piagam Pakta Integritas serta Karyawan BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban mengajak mitra kerja untuk menandatangani dan melaksanakan Piagam Pakta Integritas.
Pakta Integritas Direktur Utama
9. KEGIATAN LAIN
a. Morning Toast
Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, penerbitan
Morning Toast yang disebarkan ke seluruh email corporate insan BPJS
Ketenagakerjaan dimaksudkan sebagai tahap awal sosialisasi Internal Governance
Award 2016.
b. Indonesia Insurance Award 2016
Mengakhiri triwulan III, tepatnya di bulan Maret 2016, BPJS Ketenagakerjaan meraih delapan penghargaan sekaligus pada gelaran Indonesia Insurance Award 2016 yang diadakan oleh majalah Economic Review yang bekerjasama dengan Perbanas Institute. Khusus untuk kategori Good Governance, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh predikat Best of The Best Insurance Government Company, Top 10 Good Corporate Governance 2016. Penghargaan ini tentunya sejalan
dengan road map Good Governance
tahun 2016, yaitu BPJS
Ketenagakerjaan memperoleh
pengakuan sebagai Trusted atau Most
Trusted Institution.
c. Agenda Rapat
Rapat dan agenda yang telah dibahas s/d Triwulan II Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
NO TANGGAL RAPAT AGENDA
1 07 Januari 2016
- Matriks Tindak Lanjut Hasil Assessment GG tahun 2014
- Persiapan Assessment GG tahun2015 - Komite Good Governance - Program Kerja Komite Good
Governance 2016 - Rencana Annual Report 2016
2 28 Maret 2016
- Laporan Orientasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi
- Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Assessment Good Governance 2015
- Persiapan Internal Governance Award 2016
3 6 - 8 April 2016
- Penyusunan materi sosialisasi gabungan pilar Good Governance BPJS Ketenagakerjaan
- Penyusunan parameter Internal Governance Award 2016
d. Rapat Komite BPJS Ketenagakerjaan
Tingkat kehadiran rapat Komite GG BPJS Ketenagakerjaan selama Triwulan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
NO NAMAUNDANGAN
RAPATKEHADIRAN %
1 Dedy Pramiadi 3 3 100,00
2 Salkoni 3 3 100,00
3 I Made Gede Yagustana 3 3 100,00
4 Indrajid N 3 3 100,00
5 Dian Agung Senoaji 3 3 100,00
6 Ariani Arinamse 3 2 66,67
7 Andri Bayumi 3 2 66,67
8 Harri Kuswanda 3 2 66,67
9 Suirwan 3 1 33,33
10 Yusuf 3 2 66,67
11 Dadang Komarudin 3 1 33,33
12 Moonika Desianti 3 3 100,00
13 Edi Bawono Maedi 3 3 100,00
14 Andrey Marzukin 3 3 100,00
15 Ridho Marcell 3 3 100,00
16 Ivan Sahat 3 0 -
17 Delvi Gusfianti 3 1 33,33
18 Tania Rastasari 3 2 66,67
19 Anindya Naomi 3 2 66,67
20 Fajar Akhmadi 3 2 66,67
21 Nurendro Prasetyo N 3 0 -
22 Eral Veda Azhari 3 3 100,00
23 Amrizal 3 2 66,67
24 Ariyanto 3 2 66,67
25 Aditya Nugroho 3 3 100,00
26 Satrio Adi Sasongko 3 2 66,67
27 Legi Handoko MT Pasaribu 3 3 100,00
28 Den Iman Dwi 3 0 -
29 Honggy D. Hariawan 3 3 100,00
9. DOKUMENTASI KEGIATAN
Workshop Board Update Good Governance dan Risk Management
Sosialisasi Good Governance dan
Internal Governance Award 2016
Divisi Sekretaris Badan
Sosialisasi Good Governance dan Internal Governance Award 2016 Kanwil Jawa Barat
10. MONITORING DAN EVALUASI SESUAI ROAD MAP 2016 (Trusted)
Sesuai dengan road map GG tahun 2016, dimana lembaga memperoleh kepercayaan
publik atas infrastruktur tata kelola khususnya aspek Transparansi, Akuntabilitas, dan
independensi, Lembaga melakukan beberapa aktivitas yang mendukung pencapaian
sebagai most trusted institution antara lain adalah:
1. Review Kelengkapan content GG website;
2. Assessment GG oleh lembaga Independen;
3. Membuat Master Plan CSR (citizenship);
4. Review kematangan Risk Management;
5. Sosialisasi GG;
6. Internal Governance Award;
7. Mengikuti lomba Laporan Tahunan (ARA);
8. Mengikuti lomba Sustainability Reporting.
NO MAIN INDIKATOR AKTIVITAS HASIL
1 Governance Infrastructure
Melakukan Harmonisasi PERDIR/01/042014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Draft PERDIR/KEPDIR telah dikirim Divisi Kepatuhan dan Hukum dan sedang dilakukan review
2 Transparency & Disclosure
Pengungkapan informasi dan update Good Governance
Update info GG pada website
3 Internal Stakeholder Engagement
Membangun awareness karyawan dengan presentasi dalam rangka Pengembangan individu
Telah dilakukannya sosialisasi dan edukasi di 2 Divisi, 8 Kantor Wilayah dan 6 Kantor Cabang
Telah dilakukannya sosialisasi dan edukasi di Entitas/perusahaan afiliasi PT. Bijak
Workshop seminar Implementasi Good Governance di Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan
4 Internal Governance Award & Initiative
Asistensi ke seluruh unit kerja terkait parameter IGA 2016
Telah dilakukan kunjungan dan sosialisasi di Kanwil Sumbarriau, Jabar, Jateng & DIY.
Komunikasi via telepon, email dan grup WA masing-masing Kanwil terkait parameter IGA 2016
5 Governance Assessment
Telah dilakukannya Governance Assessment BPJS Ketenagakerjaan oleh Assessor eksternal
Berdasarkan hasil assessment penerapan Good Governance tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh skor sebesar 95,49 (SANGAT BAIK)
6 Master Plan CSR Kegiatan dijalankan berdasarkan program kerja sebagaimana RKAT 2016 dan pedoman program TJSL
Masih dilakukan review oleh Direksi
Jakarta, 15 Juli 2016 Dedy Pramiadi Kepala Divisi Sekretaris Badan
selaku Ketua Komite Good Governance