LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD...
Transcript of LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …bappeda.jembranakab.go.id/download/LP2KD...
LAPORAN PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA (LP2KD)
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
(TKPKD) KABUPATEN JEMBRANA
2014
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan rasa puji syukur kepada Ida Sang Hyang widhi Wasa, akhirnya
penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten
Jembrana untuk tahun 2014 telah selesai disusun, meskipun pelaksanaannya mengalami
keterlambatan akibat berbagai hambatan baik secara teknis maupun non teknis.
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan khususnya di Kabupaten
Jembrana perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara terpadu, menyeluruh dan
berkelanjutan yang dapat berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan secara signifikan
dan hal tersebut merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam penentuan
keberhasilan pembangunan di setiap daerah khususnya di Kabupaten Jembrana.
Berawal dari hal tersebut, maka pemantauan program-program pelaksanaan
penanggulangan kemiskinan yang telah dan sedang berjalan menjadi mutlak dan penting untuk
dilakukan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Jembrana Tahun 2014 ini masih jauh dari kesempurnaan
dan banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan data, personil dan waktu yang sangat singkat.
Tetapi kami berusaha untuk menyelesaikan laporan ini sebaik mungkin guna penyempurnaan
proses perencanaan pembangunan, arah kebijakan dan pelaksanaan program-program
penanggulangan kemiskinan pada tahun mendatang di Kabupaten Jembrana.
Semoga Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten
Jembrana ini dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholders, pemangku kepentingan dan lintas
sektor lainnya.
Demikian laporan ini disampaikan untuk maklum dan tindak lanjut dalam pelaksanaan
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jembrana.
Jembrana, Desember 2015
Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana,
Ir. I Ketut Swijana, M.T. Pembina Utama Muda NIP. 19611001 198702 1 002
i
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (LP2KD)
Kabupaten Jembrana merupakan sebuah laporan yang disusun oleh Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dalam hal ini disusun oleh TKPKD Kabupaten Jembrana.
Adapun tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai bentuk penyampaian informasi mengenai
program penanggulangan kemiskinan yang dilaksankan di Kabupaten Jembrana, mengingat
TKPKD merupakan mitra kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),
yang diharapkan dari TKPKD adalah mampu melakukan proses perencanaan, penganggaran
serta mampu memantau dan mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan di
daerah.
LP2KD ini memberikan gambaran mengenai capaian kondisi pembangunan pada berbagai
sektor terkait, serta menginformasikan komitmen Pemerintah Daerah (Kabupaten Jembrana)
dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan sesuai target penurunan yang sudah ditetapkan
baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Propinsi Bali. Dengan demikian dari LP2KD
ini diharapkan sebagai bahan masukan kepada stakeholder yang terkait dalam penanggulangan
kemiskinan utamanya nanti pada jajaran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD) Kabupaten Jembrana mengenai langkah-langkah yang sudah dilakukan paling sedikit
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir maupun selanjutnya dalam penyusunan program
penanggulangan kemiskinan di tahun-tahun mendatang hingga batas waktu target tercapai
yaitu tahun 2015.
Secara umum kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Jembrana
selama 3 tahun terakhir (2011-2014) sudah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari
18.872 orang (6,1%) menjadi 12.900 orang (4,0%). Dari 5 (lima) sektor pembangunan yang
paling terkait dengan pengentasan kemiskinan yaitu Ketenagakerjaan, Pendidikan, Kesehatan,
Infrastruktur dan Ketahanan Pangan, beberapa diantaranya capaian indikatornya sudah cukup
baik (berada diatas capaian Propinsi dan Nasional) dengan didukung oleh kondisi riil dilapangan
serta hasil kajian kepuasan pelayanan publik yang mencapai angka lebih dari 65% dimana
sebelumnya pernah mencapai angka diatas 80%. Namun demikian, Kabupaten Jembrana masih
memerlukan kebijakan, strategi dan program yang lebih tepat serta melakukan pendekatan dari
segi sosial budaya karena masyarakatnya masih perlu didorong untuk lebih produktif dan lebih
partisipatif terhadap kebijakan dan progam-program pemerintah. Selain itu juga melakukan
evaluasi terhadap kondisi dilapangan agar memperoleh gambaran riil dalam rangka penyusunan
rencana yang tepat dan pelaksanaan yang efektif dan efisien merupakan langkah untuk
mencapai kondisi yang lebih baik.
ii
Sebagai bahan evaluasi dan masukan, LP2KD ini masih memerlukan beberapa
penyempurnaan karena dalam penyusunannya mengalami beberapa hambatan terutama dari
segi SDM dan kurang berfungsinya unit pendataan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan
program SKPD serta fungsi koordinasi penanggulangan kemiskinan sesuai Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010, tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi
dan Kabupaten/Kota. Dalam penyusunan LP2KD selanjutnya perlu penyempurnaan data-data
indikator masing-masing SKPD terkait dan memastikan pentingnya memahami keberadaan dan
partisipasi SKPD dalam TKPKD Kabupaten Jembrana yang terbentuk baik secara fungsi maupun
organisatoris.
Demikian ringkasan laporan ini disampaikan untuk maklum dan dipedomani
sebagaimana mestinya.
Jembrana, Desember 2015
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 iii
DAFTAR ISI
ISI HALAMAN
RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................................................... i-ii
DAFTAR ISI ......................................................................................................................... iii-v
DAFTAR TABEL .................................................................................................................. vi
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................. vii-xii
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ........................................................................................................... 1
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Jembrana ................................................................... 3
1.3 Maksud Dan Tujuan ................................................................................................... 4
1.4 Landasan Hukum ........................................................................................................ 4
1.5 Sistematika Penulisan ................................................................................................ 5
BAB II. KONDISI KEMISKINAN ........................................................................................... 7
2.1 Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan ................................................................. 7
2.1.1 Tingkat Kemiskinan (P0) ............................................................................ 8
2.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) ........................................................... 15
2.1.3 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) ............................................................ 19
2.1.4 Tingkat Pengangguran ................................................................................. 22
2.2 Bidang Kesehatan ...................................................................................................... 28
2.2.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu .......................................................... 28
2.2.2 Analisis Posisi Relatif .................................................................................. 38
2.2.3 Analisis Relativitas ....................................................................................... 46
2.2.4 Analisis Efektifitas ....................................................................................... 54
2.2.5 Analisis Prioritas Bidang Kesehatan ............................................................ 63
2.2.6 Analisis Prioritas Wilayah Bidang Kesehatan ............................................. 64
2.3 Bidang Pendidikan ..................................................................................................... 67
2.3.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu .......................................................... 68
2.3.2 Analisis Posisi Relatif .................................................................................... 76
2.3.3 Analisis Relativitas Bidang Pendidikan......................................................... 80
2.3.4 Analisis Efektivitas Indikator Bidang Pendidikan ......................................... 94
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 iv
2.3.5 Analisis Prioritas Bidang Pendidikan ........................................................... 103
2.3.6 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Bidang Pendidikan ............................. 106
2.4 Bidang Infrastruktur Dasar ......................................................................................... 108
2.4.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu Bidang Infrastruktur ......................... 108
2.4.2 Analisis Posisi Relatif Indikator Bidang Infrastruktur Dasar ....................... 111
2.4.3 Analisis Relativitas Bidang Infrastruktur Dasar ........................................... 114
2.4.4 Analisis Efektifitas Bidang Infrastruktur Dasar ........................................... 116
2.4.5 Analisis Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar .............................................. 117
2.4.6 Analisis Prioritas Wilayah Bidang Infrastruktur ......................................... 118
2.5 Bidang Ketahanan Pangan ......................................................................................... 120
2.5.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu Bidang Ketahanan Pangan 120
2.5.2 Analisis Posisi Relatif Bidang Ketahanan Pangan ....................................... 123
2.5.3 Analisis Efektivitas Bidang Ketahanan Pangan ........................................... 123
2.5.4 Analisis Relativitas Bidang Ketahanan Pangan .......................................... 125
2.5.5 Analisis Prioritas Bidang Ketahanan Pangan................................................ 125
BAB III. TINJAUAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
DAERAH ............................................................................................................................
128
3.1 Komposisi Penerimaan Anggaran Daerah .................................................................. 128
3.2 Distribusi Anggaran Belanja Menurut Fungsi ............................................................ 129
3.3 Komposisi Anggaran Belanja Sektoral ....................................................................... 130
3.4 Efektifitas Perkembangan APBD Kabupaten Jembrana ............................................. 131
3.5 Anggaran Belanja Bidang Kemiskinan ....................................................................... 132
3.5.1 Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan .................................................. 133
3.5.2 Anggaran Belanja Sektor Pendidikan ........................................................... 135
3.5.3 Anggaran Belanja Sektor Kesehatan ............................................................ 137
3.5.4 Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Dasar .............................................. 140
3.5.5 Anggaran Belanja Sektor Ketahanan Pangan .............................................. 141
BAB IV. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH ..... 144
4.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan .................................................................... 144
4.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan ........................................................................ 146
4.3 Program Dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan ................................................ 147
4.3.1 Program Bantuan/Perlindungan Sosial ........................................................ 147
4.3.2 Program Pemberdayaan (Kelompok) Masyarakat ....................................... 148
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 v
4.3.3 Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil ......................................... 151
4.3.4 Program Pro Rakyat Lainnya ....................................................................... 151
4.4 Penanganan Pengaduan Masyarakat ........................................................................ 154
BAB V. KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN ...................................................................................
156
5.1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ................................................................... 156
5.1.1 Koordinasi di Tingkat Daerah ...................................................................... 156
5.1.2 Koordinasi dengan Pusat ............................................................................. 157
5.2 Permasalahan Dalam Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ................................ 158
5.3 Langkah-langkah Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ...................................... 159
5.4 Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2014 ............................................................. 159
5.5 Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan ........................... 159
5.5.1 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah Tangga/Keluarga .........................................................................................
159
5.5.2 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Kelompok Masyarakat ..................................................................................................
160
5.5.3 Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil ... 160
5.5.4 Program Penanggulangan Kemiskinan Pro Rakyat Lainnya (Inisiatif Daerah) .......................................................................................................
160
BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ...................................................................... 161
6.1 Prioritas Intervensi Sektoral Dan Wilayah ................................................................. 161
6.2 Implikasi Penyesuaian Program Dan Anggaran Belanja ....................... .................... 162
6.3 Rencana Koordinasi Dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan .................................................................................................................
163
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 vi
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
2.1 Data perkembangan penduduk miskin 2009 – 2014 Kab. Jembrana. 8
3.1 Komposisi Realisasi Penerimaan Daerah (%) Kab. Jembrana 2009 – 2014. 129
3.2 Distribusi Anggaran Belanja Menurut Bidang Kemiskinan 132
3.3 Belanja Sektor Ketenagakerjaan Menurut Sumber Pembiayaan. 133
3.4 Belanja Sektor Pendidikan Menurut Sumber Pembiayaan. 135
3.5 Belanja Kesehatan Menurut Sumber Pembiayaan di Kabupaten Jembrana. 137
3.6 Anggaran Belanja Bidang Infrastruktur Menurut Sumber Pembiayaan di Kab.
Jembrana.
140
3.7 Anggaran Belanja Bidang Ketahanan Pangan Menurut Sumber Pembiayaan di
Kabupaten Jembrana.
141
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman 1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jembrana. 3
2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jembrana Tahun 2009–
2014.
10
2.2 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jembrana 2014. 10
2.3 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kecamatan Kabupaten Jembrana 2014. 12 2.4 Analisis Relevansi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jembrana terhadap Propinsi dan
Nasional. 13
2.5 Analisis Efektivitas Tingkat Kemiskinan Kab. Jembrana. 14 2.6 Perkembangan Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan Kabupaten
Jembrana 2011-2014. 15
2.7 Analisis Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Per Kecamatan 2011-2015. 16 2.8 Perkembangan Antara Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Jembrana. 17 2.9 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten
Jembrana Terhadap Provinsi 2014. 18
2.10 Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terhadap Propinsi dan Nasional Tahun.
19
2.11 Analisis Efektivitas Indek Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Jembrana. 19 2.12 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Jembrana. 20 2.13 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Jembrana Terhadap
Provinsi Bali. 21
2.14 Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Jembrana, Propinsi dan Nasional.
22
2.15 Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). 22 2.16 Perkembangan Antar Waktu Angka Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten
Jembrana. 24
2.17 Analisis Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jembrana 2014. 25 2.18 Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jembrana terhadap
Propinsi dan Nasional. 25
2.19 Analisis Efektivitas Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Jembrana. 26 2.20 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Ekonomi Kab. Jembrana. 28 2.21 Analisis Prioritas Wilayah Bidang Kemiskinan 28 2.22 Perkembangan Antar Waktu AKB per 1.000 KH 30 2.23 Analisis Perkembangan Antar Waktu AKBA Kab. Jembrana. 31 2.24 Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran. 31 2.25 Analisis Perkembangan Antar Waktu Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kab.
Jembrana. 33
2.26 Analisis Perkembangan Rasio Bidan Kab. Jembrana. 33 2.27 Analisis Perkembangan Rasio Dokter Kab. Jembrana. 34
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014
viii
2.28 Jarak Puskesmas Terdekat 35 2.29 Perkembangan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan. 36 2.30 Perkembangan Penduduk dengan Pengobatan Sendiri Kab. Jembrana. 37 2.31 Perkembangan Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Kab. Jembrana. 38 2.32 Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Kesakitan. 39 2.33 Analisis Posisi Relatif AKB Jembrana 39 2.34 Posisi Relatif AKBA Kabupaten Jembrana. 40 2.35 Posisi Relatif AKI Kabupaten Jembrana. 40 2.36 Posisi Relatif Prevalensi Gizi Buruk pada Balita (%)Kab. Jembrana. 41 2.37 Analisis Posisi Relatif Rasio Bidan Kab. Jembrana. 42 2.38 Analisis Posisi Relatif Rasio Dokter Kab. Jembrana. 43 2.39 Analisis Posisi Relatif Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab. Jembrana. 44 2.40 Analisis Posisi Relatif Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kab. Jembrana. 45 2.41 Analisis Posisi Kelahiran ditolong Tenaga Terlatih (%) Kab. Jembrana. 46 2.42 Analisis Posisi Relatif Angka Kesakitan/Morbiditas(%) Kab.Jembrana. 47 2.43 Analisis Relativitas AKB Kab. Jembrana Terhadap Propinsi dan Nasional. 48 2.44 Analisis Relativitas Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 KH Kabupaten
Jembrana Terhadap Propinsi dan Nasional. 49
2.45 Analisis Relativitas Perkembangan AKI. 50 2.46 Analisis Relativitas Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk. 50 2.47 Analisis Relativitas Perkembangan Rasio Bidan Kab. Jembrana. 51 2.48 Analisis Relativitas Perkembangan Rasio Dokter Kab. Jembrana. 52 2.49 Analisis Relativitas Perkembangan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab.
Jembrana. 52
2.50 Analisis Relativitas Perkembangan Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kab. Jembrana.
53
2.51 Analisis Relativitas Perkembangan Kelahiran ditolong Tenaga Terlatih (%) Kab. Jembrana.
54
2.52 Relevansi Angka Morbiditas Kabupaten Jembrana dengan Propinsi dan Nasional 2002-2013.
55
2.53 Analisis Efektivitas Perkembangan AKB Kab. Jembrana. 56 2.54 Analisis Efektivitas AKBA per 1.000 KH Kabupaten Jembrana Tahun. 57 2.55 Analisis Efektivitas Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH. 58 2.56 Analisis Efektivitas Prevalensi Balita Gizi buruk (%) Kab. Jembrana. 59 2.57 Analisis Rasio Bidan per 100.000 Penduduk Kab. Jembrana. 59 2.58 Analisis Efektivitas Rasio Dokter per 100.000 Penduduk Kab. Jembrana. 60 2.59 Analisis Efektivitas Penduduk dengan Keluhan Kesehatan Kab. Jembrana. 61 2.60 Analisis Efektivitas Penduduk dengan Pengobatan Sendiri Kab. Jembrana. 62 2.61 Analisis Efektivitas Kelahiran ditolong Tenaga Terlatih Kab. Jembrana 63 2.62 Analisis Efektifitas Angka Morbiditas 63 2.63 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Jembrana. 64
2.64 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan Kab. Jembrana. 65 2.65 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Kemiskinan (%) terhadap AKBA/1.000
KH Kab. Jembrana Tahun 2014. 66
2.66 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Rasio Dokter terhadap AKBA Kab. Jembrana 67
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014
ix
Tahun 2014. 2.67 Perkembangan Antar Waktu APK SD/MI Kabupaten Jembrana. 70 2.68 Perkembangan Antar Waktu APK SMP/MTs Kabupaten Jembrana. 70 2.69 Perkembangan APK SMA/MA Kabupaten Jembrana. 71 2.70 Perkembangan Antar Waktu APM SD/MI Kabupaten Jembrana. 72 2.71 Perkembangan Antar Waktu APM SMP/MTs Kabupaten Jembrana. 72 2.72 Perkembangan Antar Waktu APM SMA/MA Kabupaten Jembrana. 73 2.73 Perkembangan Antar Waktu Angka Buta Huruf (%) Kabupaten Jembrana. 73 2.74 Perkembangan Antar Waktu Angka Putus Sekolah SD (%) Kabupaten Jembrana. 74 2.75 Perkembangan Antar Waktu Angka Putus Sekolah SMP (%) Kabupaten Jembrana. 74 2.76 Perkembangan Antar Waktu Angka Putus Sekolah SMA (%) Kabupaten Jembrana. 75 2.77 Perkembangan Antar Waktu Rasio Murid/Kelas SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA
Kabupaten Jembrana. 75
2.78 Perkembangan Antar Waktu Rasio Murid/Guru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Kabupaten Jembrana.
76
2.79 Perkembangan Antar Waktu Rasio Guru/KelasSD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA Kabupaten Jembrana.
77
2.80 Analisis Posisi Relatif APK SD/MI Kabupaten Jembrana. 77 2.81 Analisis Posisi Relatif APK SMP/MTs Kabupaten Jembrana 78 2.82 Analisis Posisi Relatif APK SMA/MA Kabupaten Jembrana 78 2.83 Analisis Posisi Relatif APM SD/MI Kabupaten Jembrana 79 2.84 Analisis Posisi Relatif APM SMP/MTs Kabupaten Jembrana 80 2.85 Analisis Posisi Relatif APM SMA/MA Kabupaten Jembrana 80 2.86 Analisis Posisi Relatif ABH (%) Kabupaten Jembrana 81 2.87 Analisis Posisi Relatif APS (%) Kabupaten Jembrana 82 2.88 Analisis Posisi Relatif Rasio Siswa/Kelas Kabupaten Jembrana. 82 2.89 Analisis Posisi Relatif Rasio Guru/Kelas SD/MI Kabupaten Jembrana. 83 2.90 Analisis Posisi Relatif Rasio Guru/Kelas SMP/MTs Kabupaten Jembrana. 83 2.91 Analisis Posisi Relatif Rasio Guru/Kelas SMA/MA Kabupaten Jembrana. 84 2.92 Analisis Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru SD/MI SMA/MA Kabupaten Jembrana. 84 2.93 Analisis Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru SMP/MTs Kabupaten Jembrana. 85 2.94 Analisis Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru SMA/MA Kabupaten Jembrana. 85 2.95 Analisis Relativitas APK SD/MI Kabupaten Jembrana. 86 2.96 Analisis Relativitas APK SMP/MTs Kabupaten Jembrana. 86 2.97 Analisis Relativitas APK SMA/MA Kabupaten Jembrana. 87 2.98 Analisis Relativitas APM SD/MI Kabupaten Jembrana. 87 2.99 Analisis Relativitas APM SMP/MTs Kabupaten Jembrana. 88 2.100 Analisis Relativitas APM SMA/MA Kabupaten Jembrana. 88 2.101 Analisis Relativitas Angka Buta Huruf Usia 15+ (%). 89 2.102 Analisis Relativitas Angka Putus Sekolah SD/MI (%) Kabupaten Jembrana Terhadap
Propinsi dan Nasional. 89
2.103 Analisis Relativitas Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) Kabupaten Jembrana Terhadap Propinsi dan Nasional.
90
2.104 Analisis Relativitas Angka Putus Sekolah SMA/MA (%) Kabupaten Jembrana Terhadap Propinsi dan Nasional.
90
2.105 Analisis Relativitas Rasio Murid/Kelas SD/MI Kabupaten Jembrana terhadap 91
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014
x
Propinsi dan Nasional. 2.106 Analisis Relativitas Rasio Murid/Kelas SMP/MTs Kabupaten Jembrana terhadap
Propinsi dan Nasional. 91
2.107 Analisis Relativitas Rasio Murid/Kelas SMA/MA Kabupaten Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.
92
2.108 Analisis Relativitas Rasio Guru/Kelas SD/MI Kabupaten Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.
92
2.109 Analisis Relativitas Rasio Guru/Kelas SMP/MTs Kabupaten Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.
93
2.110 Analisis Relativitas Rasio Guru/Kelas SMA/MA Kabupaten Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.
93
2.111 Analisis Relativitas Rasio Siswa/Guru SD/MI Kabupaten Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.
94
2.112 Analisis Relativitas Rasio Siswa/Guru SMP/MTs Kabupaten Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.
94
2.113 Analisis Relativitas Rasio Siswa/Guru SMA/MA Kabupaten Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.
95
2.114 Analisis Efektivitas APK (%) SD/MI Kabupaten Jembrana. 95 2.115 Analisis Efektivitas APK (%) SMP/MTs Kabupaten Jembrana. 96 2.116 Analisis Efektivitas APK (%) SMA/MA Kabupaten Jembrana. 96 2.117 Analisis Efektivitas APM (%) SD/MI Kabupaten Jembrana. 97 2.118 Analisis Efektivitas APM (%) SMP/MTs Kabupaten Jembrana. 97 2.119 Analisis Efektivitas APM (%) SMA/MA Kabupaten Jembrana. 98 2.120 Analisis Efektivitas ABH (%) Kabupaten Jembrana. 98 2.121 Analisis Efektivitas Angka Putus Sekolah SD/MI (%) Kabupaten Jembrana. 99 2.122 Analisis Efektivitas Rasio Siswa/Kelas SD/MI Kabupaten Jembrana 99 2.123 Analisis Efektivitas Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs Kabupaten Jembrana 100 2.124 Analisis Efektivitas Rasio Siswa/Kelas SMA/MA Kabupaten Jembrana 100 2.125 Analisis Efektivitas Rasio Guru/Kelas SD/MI Kabupaten Jembrana. 101 2.126 Analisis Efektivitas Rasio Guru/Kelas SMP/MTs Kabupaten Jembrana. 101 2.127 Analisis Efektivitas Rasio Guru/Kelas SMA/MA Kabupaten Jembrana. 102 2.128 Analisis Efektivitas Rasio Murid/Guru SD/MI Kabupaten Jembrana. 102 2.129 Analisis Efektivitas Rasio Murid/Guru SMP/MTs Kabupaten Jembrana. 103 2.130 Analisis Efektivitas Rasio Murid/Guru SMA/MA Kabupaten Jembrana. 103 2.131 Analisis Prioritas APK terhadap Tingkat Kemiskinan Kab. Jembrana. 104 2.132 Analisis Prioritas APM terhadap Tingkat Kemiskinan. 105 2.133 Analisis Prioritas Angka Buta Huruf terhadap Tingkat Kemiskinan. 106 2.134 Analisis Prioritas Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Terhadap
Tingkat Kemiskinan 107
2.135 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah APM SMA/MA Terhadap Rasio Siswa/kelas SMA/MA Kab. Jembrana.
107
2.136 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah APM SMA/MA Terhadap Jarak Sekolah SMA/MA Kab. Jembrana.
108
2.137 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah APM SMA/MA Terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Kab. Jembrana.
108
2.138 Perkembangan Antara Waktu Program Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak 109
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014
xi
2.139 Analisis Perkembangan Antara Waktu Indikator Rumah Tangga dengan AML (%) Kab. Jembrana.
110
2.140 Perkembangan Antar Waktu Proporsi Desa dengan Akses Jalan R4 (%) Kab. Jembrana.
111
2.141 Perkembangan Antar Waktu Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kab. Jembrana
111
2.142 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kab. Jembrana. 112 2.143 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan AML (%) Kab. Jembrana. 113 2.144 Posisi Relatif Proporsi Desa dengan Akses Jalan R4 (%) Kab. Jembrana. 114 2.145 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kab. Jembrana. 114 2.146 Analisis Relativitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kab.
Jembrana. 115
2.147 Analisis Relativitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak. 116 2.148 Analisis Relativitas Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik. 116 2.149 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak 117 2.150 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak 117 2.151 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik 118 2.152 Analisis Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar Terhadap Tingkat Kemiskinan. 118 2.153 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak
Terhadap Tingkat Kemiskinan. 119
2.154 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Proporsi Rumah Tangga Air Minum LayakTerhadap Tingkat Kemiskinan.
120
2.155 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Proporsi Rumah Tangga Akses Listrik Terhadap Tingkat Kemiskinan.
120
2.156 Analisis Perkembangan Antara Waktur Harga Beras (Rp.). 121 2.157 Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama. 121 2.158 Analisis Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi di Kab. Jembrana. 122 2.159 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jembrana. 123 2.160 Analisis Posisi Relatif Tingkat Inflasi(%) Provinsi Bali. 124 2.161 Analisis Efektivitas Perkembangan Luas Panen (Ha) dan Produksi Padi (Ton)
Kabupaten Jembrana. 124
2.162 Analisis Efektivitas Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Jembrana. 125 2.163 Analisis Relevansi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jembrana dengan Propinsi
Bali dan Nasional. 126
2.164 Analisis Prioritas Bidang Ketahanan Pangan. 127 3.1 Perkembangan Antara Waktu Penerimaan Anggaran Daerah Kabupaten Jembrana. 128 3.2 Perkembangan Antara Waktu Distribusi Anggaran Belanja Menurut Fungsi
Kabupaten Jembrana. 129
3.3 Perkembangan Antara Waktu Distribusi Anggaran Belanja (%) Menurut Fungsi Kabupaten Jembrana.
130
3.4 Analisis Anggaran Belanja Sektor. 131 3.5 Analisis Efektivitas Perkembangan APBD Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten
Jembrana 132
3.6 Perkembangan Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan 134 3.7 Analisis Efektivitas Anggaran Kab. Jembrana. 134 3.8 Perkembangan Anggaran Belanja Sektor Pendidikan 135
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014
xii
3.9 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja PendidikanTerhadap APK dan APM SD/MI 136 3.10 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja PendidikanTerhadap APK dan APM SMP/MTs 136 3.11 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja PendidikanTerhadap APK dan APM SMA/MA 137 3.12 Perkembangan Anggaran Belanja Kesehatan. 138 3.13 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja Kesehatan. 139 3.14 Analisis Perkembangan Anggaran Belanja Infrastruktur Kab. Jembrana. 140 3.15 Analisis Efektivitas Anggaran Bidang Infrastruktur Terhadap Indikator Infrastruktur 141 3.16 Analisis Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Ketahanan Pangan. 142 3.17 Analisis Efektivitas Anggaran Bidang Ketahanan Pangan Terhadap Tingkat
Kemiskinan dan Produksi Padi Kab. Jembrana. 143
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kemiskinan sebagai masalah sosial, merupakan sumber utama kelemahan bagi
setiap orang untuk melakukan partisipasi disegala bidang kehidupan. Masalah
kemiskinan hampir dihadapi oleh semua negara yang mengalami ketidakseimbangan
antara pertumbuhan penduduk dan ekonomi disamping indikasi pengelolaan negara
dan sumber daya yang kurang tepat. Oleh karenanya masalah kemiskinan bersifat multi
dimensional sehingga memerlukan penangganan oleh semua pihak baik pemerintah,
masyarakat maupun dunia usaha. Sebagai salah satu indikator utama keberhasilan
pembangunan, maka penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tugas pokok
Pemerintah dengan melakukan pendekatan strategi dan program penanggulangan
secara tepat, terpadu dan terkoordinasi dengan pelaksanaan secara bertahap,
terencana, dan berkesinambungan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat
dan negara.
Upaya penanggulangan kemiskinan adalah sesuai amanat Undang-Undang Dasar
dan terkait pula dengan kesepakatan MDGs yang telah diintegrasikan dalam rencana
pembangunan nasional jangka pendek maupun menengah. Dengan demikian MDGs
menjadi acuan target yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan nasional
maupun daerah. Secara nasional pencapaian MDGs ditargetkan 2015 sesuai akhir masa
pelaksanaan RPJMN 2010 - 2014 dimana dilihat dari angka kemiskinan diharapkan
mencapai 8-10 %, menurun dari angka tahun 2010 sebesar 13,33 %. Sedangkan untuk
Kabupaten Jembrana dimana angka kemiskinan tahun 2014 masih sebesar 4,60 %,
menurun dari angka tahun 2013 sebesar 5,30 %, maka dengan melakukan berbagai
program/kegiatan percepatan pencapaian MDGs optimis target MDGs bersamaan
dengan target nasional bisa dicapai.
Karena fokus MDGs adalah bertumpu pada upaya penanggulangan kemiskinan dan
kelaparan, maka penanganannya adalah terhadap dimensi kemiskinan yang lebih luas
dan saling terkait yang menyangkut peningkatan kesehatan penduduk, peningkatan
kesempatan memperoleh pendidikan (dasar) bagi semua, upaya pencegahan
penyebaran HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya serta dengan memperhatikan
kesetaraan gender untuk memperoleh kesempatan yang setara dan adil dalam
mengembangkan kesejahteraannya.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 2
Target penanggulangan kemiskinan nasional sangat bergantung pada komitmen,
kemampuan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah sehingga
disamping dukungan kebijakan dan pembiayaan dari pusat, juga tetap mengacu dalam
hal prinsip, strategi dan program pusat agar terjadi kesatuan pemahanan dan langkah
penanggulangan kemiskinan dalam pencapaian target. Dan dalam rangka lebih
mengefektifkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dimasing-masing
Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) maka dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (TKPKD) sesuai Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan yang tugas dan fungsinya mengacu pada Permendagri No.
42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan
Kabupaten/Kota yaitu melakukan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan penanggulangan kemiskinan didaerah.
Namun di Kabupaten Jembrana tugas dan fungsi koordinasi penangulangan kemiskinan
masih dilaksanakan secara lintas sektoral karena TKPKD baru terbentuk tahun 2012 dan
secara organisasi masih melakukan pengakomodasian sehingga belum banyak berfungsi.
Terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan didaerah
(Kabupaten/Kota), TKPKD Kabupaten/Kota (Jembrana) memiliki kewajiban tugas/fungsi
untuk menyusun laporan hasil koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi. Di
Kabupaten Jembrana program pengentasan kemiskinan telah berjalan seiring dengan
pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang mengacu pula pada target pencapaian
tujuan pembangunan millennium (MDGs). Sejak pelaksanaan pemerintahan era otonomi
daerah dan reformasi selama kurun waktu 10 tahun (2000-2010) telah terjadi penurunan
tingkat kemiskinan dari 19,43% menjadi 6,46%. Hal ini tentu tidak terlepas dari kebijakan
dan program-program pro rakyat yang telah dijalankan sesuai dengan visi dan misi
pembangunan dari Bupati/wakil Bupati terpilih selama periode 10 tahun terakhir. Dan
upaya yang dilakukan juga tidak terlepas dari prinsip dan strategi penanggulangan
kemiskinan nasional yang dipedomani oleh TNP2K. Adapun prinsip dan strategi serta
kelompok program yang diterapkan adalah :
1. Mengurangi beban hidup melalui subsidi biaya pendidikan, kesehatan dan bantuan-
bantuan sosial lainnya (kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga).
2. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan
usaha kelompok masyarakat (kelompok program pemberdayaan masyarakat).
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 3
3. Pemberdayaan/Penguatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dibidang permodalan,
pemasaran, kelembagaan dan manajemen (kelompok program pemberdayaan usaha
ekonomi mikro dan kecil).
4. Membentuk sinergi kebijakan dan program pemerintahan yang baik melalui program-
program pro rakyat dan partisipatif yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat (kelompok program lainnya).
Sehubungan dengan tugas dan fungsi TKPK tersebut, maka dilakukan penyusunan
Laporan Pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kab. Jembrana tiap
akhir tahun.
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Jembrana
Gambar 1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jembrana
Jembrana sebagai salah satu Kabupaten di Bali dengan luas 841,80 km² (14,93%
dari luas Pulau Bali) hampir sebagian wilayahnya berupa kawasan hutan lindung seluas
41.307,27 Ha (+ 49,1%). Sedangkan kawasan budidaya seluas 30.877,85 Ha (36,68%).
Mata pencaharian penduduknya masih dominan disektor pertanian (32,11%) dan jasa
(25,61%). Dilihat dari penduduknya, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi
perkembangan dari jumlah 317.117 jiwa (2010) menjadi 320.260 jiwa (2014) atau rata-
rata meningkat sebesar 0,20%/tahun. Dengan potensi sumber daya alam terbatas dan
kwalitas SDM masih relatif rendah dengan rata-rata lama sekolah 7,8 tahun (52%
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 4
berpendidikan SD kebawah), maka dari segi pendapatan dan pembangunan daerahnya
pun masih ketinggalan dibanding Kabupaten lain di Bali khususnya di Bali Bagian Tengah
yang memiliki sumber penghasilan dari sektor pariwisata. Ketimpangan demikian tentu
sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan penanggulangan kemiskinan masing-
masing daerah Kabupaten/Kota sehingga memerlukan peran lebih besar dari Pemprop.
(TKPKD Propinsi) dalam mengatur dan mengalokasikan sumber daya Bali untuk
pembangunan Bali yang lebih adil dan merata sebagai keseluruhan dalam rangka Ajeg
Bali.
Dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Jembrana yang masih relatif cukup tinggi
maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu terus ditingkatkan dan peran TKPKD agar
lebih efektif mencapai target minimal di bawah 4 % hingga tahun 2015. Untuk mencapai
upaya penurunan tersebut, maka semua pihak perlu dilibatkan terutama masyarakat di
kantong-kantong kemiskinan yang masih tinggi dan secara sikap mental maupun kultural
kurang responsif terhadap program.
1.3 Maksud Dan Tujuan
Maksud disusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Derah
(LP2KD) ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai sejauh mana capaian
pelaksanaan, pengendalian dan capaian program-program percepatan penanggulangan
kemiskinan sesuai kelompok bidang dan indikator-indikatornya baik dari sisi
perencanaan, pelaksanaan program maupun anggaran belanja di Kabupaten Jembrana.
Sedangkan tujuan disusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (LP2KD) yaitu :
• Mengetahui tentang kinerja TKPKD Kabupaten Jembrana dalam menyelenggarakan
tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jembrana.
• Mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan (program, anggaran dan regulasi)
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jembrana.
• Mengetahui keberhasilan pencapaian penanggulangan kemiskinan didaerah.
1.4 Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten jembrana yaitu sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005 – 2025;
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 5
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2010;
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan;
5. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010, tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 324/BAPPEDA dan PM/2013, tentang
Pembentukan Tim Koodinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana.
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(LP2KD), sebagai berikut :
BAB I . PENDAHULUAN
Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan
sistematika penulisan.
BAB II. KONDISI KEMISKINAN
Berisikan uraikan tentang perkembangan jumlah penduduk miskin dan indeks
kemiskinan serta kaitan dengan indikator bidang (ketenagakerjaan, kesehatan,
pendidikan, infrastruktur dan ketahanan pangan).
BAB III. TINJAUAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Menguraikan komposisi anggaran belanja sektoral, anggaran belanja sektoral menurut
sumber pembiayaan, anggaran belanja sektoral menurut mata anggaran, anggaran
belanja sektoral menurut jenis program yang dibiayai, serta relevansi dan efektivitas
anggaran penanggulangan kemiskinan.
BAB IV. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH
Menguraikan kebijakan, strategi, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
BAB V. KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 6
Menguraikan tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan, permasalahan
pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pengendalian pelaksanaan
program penanggulangan kemiskinan, penanganan pengaduan masyarakat dan
pelaksanaan kegiatan tahun 2014.
BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berisi uraian prioritas target, intervensi bidang/sektoral dan wilayah, implikasi
penyesuaian program dan anggaran belanja, dan rencana koordinasi dan pengendalian
pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 7
BAB II
KONDISI KEMISKINAN
Kemiskinan adalah ketidakmampuan yang dialami oleh seseorang dalam memenuhi
kebutuhan dasar yang minimum untuk hidup layak yang disebabkan oleh banyak faktor. Oleh
karenanya kemiskinan adalah suatu kondisi yang memiliki dimensi kompleks dengan berbagai
karakteristik sesuai potensi geografis wilayah/daerah dan sosiologisnya. Dengan demikian
kondisi kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi harus dapat dijelaskan berdasarkan
analisis terhadap capaian indikator hasil pembangunan secara keseluruhan terutama yang
meliputi bidang-bidang yang secara representatif dapat menggambarkan kondisi kemiskinan
didaerah antara lain :
2.1 Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan.
2.2 Bidang Kesehatan.
2.3 Bidang Pendidikan.
2.4 Bidang Infrastruktur Dasar.
2.5 Bidang Ketahanan Pangan.
Terhadap indikator-indikator yang dicapai dalam program pembangunan bidang-bidang
tersebut kemudian dilakukan analisis untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan
kondisi yang mendukung kemajuan pencapaian penanggulangan kemiskinan. Adapun analisis
tersebut adalah :
1. Analisis Perkembangan Antar Waktu.
2. Analisis Posisi Relatif.
3. Analisis Relevansi.
4. Analisis Efektivitas Program.
5. Analisis Prioritas Bidang.
6. Analisis Prioritas Intervensi Bidang.
7. Analisis Prioritas Wilayah.
Namun semua analisis tergantung pada tersedianya data masing-masing indikator
sehingga masing-masing bidang/SKPD harus memiliki sistem pendataan yang benar dan
menyeluruh. Adapun analisis yang dilakukan terhadap masing-masing bidang tersebut diatas
adalah sebagai berikut :
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 8
2.1 Bidang Kemiskinan Dan Ketenagakerjaan.
Analisis dalam bidang kemiskinan dan ketenagakerjaan meliputi 4 (empat) indikator
utama yang merupakan tolak ukur dari pada keberhasilan pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan khususnya maupun pembangunan pada umumnya yaitu:
2.1.1 Tingkat Kemiskinan (P0).
2.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).
2.1.3 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).
2.1.4 Tingkat Pengangguran.
Data perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jembrana selama 6(enam)
tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :
Tabel 2.1. Data perkembangan penduduk miskin 2009 – 2014 Kab. Jembrana.
No
Tahun
Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk
Miskin
Persentase
KK JIWA KK JIWA KK JIWA
1. 2009 83.257 304.956 3.943 11.561 4,7 % 3,8%
2. 2010 83.880 307.804 5.597 17.623 6,7% 5,7%
3. 2011 85.025 311.573 5.935 18.872 7,0% 6,1%
4. 2012 86.685 317.117 5.308 16.885 6,1% 5,3%
5. 2013 89.159 321.008 4.683 14.872 5,3% 4,6%
6. 2014 87.678 320.260 4.049 12.900 4,6% 4,0%
Sumber data : BPMPD Kab. Jembrana Tahun 2015.
Data jumlah penduduk miskin Kabupaten Jembrana adalah berdasarkan data dari
Pemkab Jembrana yang setiap tahunnya melaksanakan sensus KK Miskin dengan
menggunakan 14 (empat belas) indikator. Sementara data BPS yang diolah oleh TNP2K
dijadikan sebagai data pembanding. Mengingat ada 2 (dua) macam sumber data yang dapat
menimbulkan kerancuan sebagai bahan analisis dan tidak jarang antara perencanaan pusat
dan daerah dalam implementasi kegiatan dilapangan memunculkan sasaran berbeda yang
menyebabkan terjadi permasalahan dan kecemburuan sosial dimasyarakat. Data BPS
berdasarkan data PPLS yang dikumpulkan 3 (tiga) tahun sekali dengan metoda yang berbeda
juga menyulitkan untuk melakukan perbandingan setiap tahunnya. Namun untuk
kepentingan analisa terkait dengan kondisi kemiskinan yang menggunakan standar secara
nasional dari TNP2K maka digunakan data yang bersumber dari Pemkab. Jembrana karena
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 9
data yang diperoleh merupakan hasil sensus setiap tahunnya sehingga memenuhi unsur
perkembangan secara time series (tahun seri).
2.1.1 Tingkat Kemiskinan (P0).
Tingkat kemiskinan (P0) ditunjukkan dengan jumlah (Jiwa) dan persentase (%)
penduduk miskin melalui analisis sebagai berikut :
2.1.1.1. Analisis Perkembangan Antar Waktu Tingkat Kemiskinan.
Perkembangan antar waktu jumlah penduduk miskin Kabupaten Jembrana dari
tahun 2009 sampai dengan 2014 sedikit berbeda antara 2 (dua) sumber data,
dimana berdasarkan data BPS yang diolah oleh TNP2K dari tahun 2009–2014
terjadi penurunan secara bertahap. Sementara berdasarkan data Pemkab.
Jembrana terdapat peningkatan di tahun 2010 dan 2011 untuk kemudian menurun
secara bertahap pada 2012 dan 2013. Peningkatan dalam 2 (dua) periode tahun
tersebut disebabkan karena adanya kondisi ekonomi masyarakat dan isu-isu
kenaikan harga BBM yang memicu inflasi dan penurunan daya beli. Persentase
tingkat kemiskinan hampir sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk
miskin. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan jumlah penduduk tidak selalu
diikuti peningkatan jumlah penduduk miskin. Hal ini disebabkan karena adanya
upaya-upaya untuk menekan jumlah penduduk miskin.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 10
Gambar 2.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jembrana Tahun
2009– 2014.
Sumber data : BPMPD Kab. Jembrana Tahun 2015.
2.1.1.2. Analisis Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kab. Jembrana.
Gambar 2.2. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jembrana 2014
4,00
5,2
1
2,4
6
4,2
7
7,01
5,45
6,8
8
6,3
1
2,07
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional (10,96%) Provinsi Bali (4,76%)
Sumber: BPS, diolah
Sumber data : BPMPD Kab. Jembrana Tahun 2015.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 11
Pada tahun 2015 BPS Jembrana masih menggunakan data kemiskinan tahun
2013, sedangkan data kemiskinan Kabupaten Jembrana merupakan data tahun
2014. Data kemiskinan untuk Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten
Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem,
Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar masih menggunakan data tahun 2013.
Untuk Provinsi Bali sudah menggunakan data tahun 2014 berdasarkan data TNP2K.
Analisis posisi relatif ini menunjukkan perbandingan pencapaian indikator
tingkat kemiskinan Kabupaten Jembrana dengan Kabupaten lain di Propinsi Bali,
apakah Kabupaten Jembrana berada pada posisi lebih baik dari pada rata-rata
Propinsi Bali/Kabupaten lain atau sebaliknya. Berdasarkan data yang dirilis oleh
BPMPD Kabupaten Jembrana seperti grafik 2.2 di atas, menunjukkan bahwa tingkat
kemiskinan Kabupaten Jembrana secara prosentase berada di bawah rata-rata
angka tingkat kemiskinan Propinsi Bali sebesar 4,76% bersama-sama dengan 3 (tiga)
kabupaten lain yaitu Gianyar, Badung dan Kota Denpasar. Posisi relatif tingkat
kemiskinan Kabupaten Jembrana tahun 2014 mengalami perubahan yang signifikan
dari tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, secara
prosentase tingkat kemiskinan Kabupaten Jembrana selalu tertinggi namun pada
tahun 2014 menduduki peringkat ketiga dari sembilan kabupaten/kota di Bali.
Penurunan tersebut cukup berarti guna mengejar rata-rata tingkat kemiskinan
Propinsi Bali.
Kendati mengalami keterbatasan pada potensi ekonomi, namun angka
kemiskinan di Kabupaten Jembrana mengalami penurunan akibat sikap mental
masyarakat yang mulai berubah dengan mendukung seluruh program pemerintah.
Kendati demikian, diperlukan upaya yang lebih intensif bagi Pemerintah Kabupaten
Jembrana untuk menurunkan tingkat kemiskinan agar tidak mengalami peningkatan
jumlah penduduk miskin tahun berikutnya.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 12
Gambar 2.3. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kecamatan Kabupaten Jembrana
2014.
4,80
4,3
0
4,1
0
4,1
0
1,50
Kec. Melaya Kec. Negara Kec. Jembrana Kec. Mendoyo Kec. Pekutatan
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Kab. Jembrana 2014
Kecamatan Nasional (10,96%) Provinsi Bali (4,76%) Kab. Jembrana (4%) Sumber: Publikasi BPS
Kerangka Pikir Analisis:1. Apakah capaian suatu indikator di tahun terakhir lebih baik, sama atau lebih buruk daripada capaian di tingkat provinsi dan nasional?2. Apakah capaian terakhir suatu indikator lebih baik, sama atau lebih buruk daripada indikator kinerja/target RPJMD?
Sumber data : BPMPD Kab. Jembrana Tahun 2015.
Tingkat Kemiskinan per Kecamatan Kab. Jembrana, menunjukkan bahwa Kec.
Melaya adalah tertinggi sedangkan Kecamatan Pekutatan berada di bawah rata-rata
Kabupaten.
2.1.1.3. Analisis Relativitas.
Dalam hal ini adalah analisis yang membandingan tingkat kemiskinan antar
tingkat wilayah Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk
mengetahui sejauh mana kebijakan dan pencapaian indikator Kabupaten (Jembrana)
telah sejalan dengan Propinsi dan Nasional. Perkembangan penduduk miskin selama
periode 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Jembrana berdasarkan data Pemkab.
Jembrana mengalami fluktuasi yaitu dari 11.561 jiwa (3,80%) menjadi 12.900 jiwa
(4,00%). Namun dengan diikuti dengan bertambahnya jumlah pendududuk dari
304.956 jiwa menjadi 320.260 jiwa. Namun kondisi tingkat kemiskinan Kabupaten
Jembrana sudah lebih baik dibandingkan tingkat kemiskinan Propinsi Bali maupun
nasional seperti terlihat pada gambar 2.4 di bawah.
Dari tahun 2003 sampai dengan 2009, perkembangan tingkat kemiskinan
Kabupaten Jembrana sejalan dengan tingkat Kemiskinan Propinsi dan Nasional,
namun pada tahun 2010 terjadi kemunduran capaian indikator dimana
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 13
meningkatnya angka kemiskinan Kabupaten Jembrana meskipun tahun 2011-2013
terjadi perbaikan capaian indikator (penurunan tingkat kemiskinan).
Gambar 2.4. Analisis Relevansi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jembrana terhadap
Propinsi dan Nasional.
18,20
17,42
16,66
15,97
17,75
16,58
15,42
14,15
13,33
12,36
11,66 11,4710,96
6,897,34
6,85 6,727,08
6,63
5,85
4,88
5,67
4,593,95
4,49 4,76
7,13 7,04
9,11
10,499,92
7,97
6,80
8,11
6,56
5,74 5,56
4,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Tingkat Kemiskinan (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Ketidakstabilan capaian indikator kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh
kondisi ekonomi masyarakat dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Jembrana. Selain itu, perlambatan penurunan tingkat kemiskinan di
daerah juga disebabkan karena kondisi kemiskinan sudah mendekati kronis (hardrock
poverty) yang sulit ditanggulangi dalam jumlah yang cukup banyak. Oleh karena itu
perlu ada evaluasi kebijakan dan program serta upaya dari berbagai pihak terkait
untuk mengambil langkah-langkah yang lebih terkoordinasi dalam mempercepat
mengurangi kemiskinan di Kabupaten Jembrana baik dari segi kebijakan maupun
program/kegiatannya yang tepat dan terarah kepada sasaran.
2.1.1.4. Analisis Efektivitas Program.
Pada gambar 2.5 berikut, terlihat bahwa efektivitas penurunan tingkat
kemiskinan dari angka 7,04% pada tahun 2004 menjadi 4,00% tahun 2014.
Kendatipun secara keseluruhan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Jembrana dapat dikatakan cukup efektif namun masih perlu ditingkatkan.
Permasalahan efektivitas penurunan tingkat kemiskinan perlu dilihat terutama dari
segi kebijakan/program yang dilaksanakan selama ini sepertinya perlu penajaman
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 14
yang dimulai dengan melakukan analisis kondisi kemiskinan secara tepat sehingga
program pengentasan kemiskinan menjadi tepat sasaran dan lebih efektif.
Agar dapat dilakukan analisis secara tepat harus dimulai dari pendataan KK
miskin yang didasari koordinasi dan kesatuan pemahaman dari stakeholder tentang
KK miskin lalu dilakukan pengelompokan dan pengolahan data KK miskin sesuai
kriteria/klaster yang sama agar dapat dilakukan program yang tepat. Setiap program
yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan berbeda, tergantung pada kualitas
dan karakteristik kemiskinan dalam rangka pemberian program
bantuan/pemberdayaan.
Gambar 2.5. Analisis Efektivitas Tingkat Kemiskinan Kab. Jembrana.
#N/A
7,13 7,04
9,11
10,49
9,92
7,97
6,80
8,11
6,565,74
5,56
4,00
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Tingkat Kemiskinan (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Tingkat Kemiskinan (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
Maka efektivitas penurunan angka kemiskinan Kabupaten Jembrana dalam 1
(satu) tahun terakhir (2013 – 2014) adalah berjumlah 1.972 jiwa. Jumlah penurunan
ini setara dengan 634 KK miskin dan hasil ini lebih besar dari target penurunan KK
miskin yang ditetapkan oleh TKPKD Kabupaten Jembrana sebesar 200 KK miskin tiap
tahun atau setara dengan 800 jiwa penduduk miskin. Hal ini tentu tidak terlepas dari
upaya peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat serta program penanggulangan
kemiskinan yang fokus pada penanggulangan masalah yang terkait dengan kriteria KK
miskin khususnya yang menyangkut perumahan.
Angka tingkat kemiskinan tahun 2014 Kabupaten Jembrana ternyata sudah di
bawah rata-rata Provinsi Bali. Kondisi ini menunjukkan bahwa angka tingkat
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 15
kemiskinan di Kabupaten Jembrana mengalami penurunan yang lebih cepat dibanding
kabupaten lainnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah menerima program-
program terkait kemiskinan yang sudah makin terfokus kendatipun masih terkendala
pada sektor pendanaan yang masih relatif kecil. Kabupaten Jembrana memerlukan
upaya yang lebih keras untuk melakukan singkronisasi program-program kemiskinan
agar teraras, efektif dan tepat sasaran. Untuk mengatasi kendala terbatasnya
pendanaan, Kabupaten Jembrana memerlukan upaya yang lebih keras untuk
mengakses sumber daya program percepatan penurunan jumlah penduduk miskin
disamping melakukan upaya bagaimana meningkatkan peran masyarakat untuk
mendukung program-program pengentasan kemiskinan.
2.1.1.5. Analisis Prioritas Wilayah.
Jumlah penduduk miskin masing-masing Kecamatan di Kabupaten Jembrana
dalam tahun 2014 menunjukkan penurunan fluktuatif di seluruh kecamatan dengan
besaran yang berbeda-beda. Secara jumlah, penurunan terbanyak terjadi di
kecamatan Negara sebesar 1.025 jiwa sedangkan terjadi peningkatan jumlah
penduduk miskin di Kecamatan Melaya sebesar 58 jiwa.
Gambar 2.6. Perkembangan Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan
2011-2014.
5.6515.992
2.801
3.334
811
3.491
5.553
3.553 3.501
787
2.986
5.005
3.057 3.182
642
3.044
3.980
2.5462.863
467
0
2.000
4.000
6.000
8.000
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
Perkembangan Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Per-Kecamatan 2011 - 2014Kabupaten Jembrana
( J i
w a
)
Berdasarkan data tahun 2014, wilayah Kecamatan yang paling banyak
jumlah penduduk miskinnya adalah Kec. Negara yaitu sebanyak 3.980 jiwa. Namun
dilihat secara keseluruhan kecamatan di Kabupaten Jembrana, Kecamatan Melaya
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 16
terjadi peningkatan penduduk miskinnya sejumlah 58 jiwa. Karena terjadinya
peningkatan angka kemiskinan maka Kecamatan Melaya memiliki potensi masalah
kemiskinan yang harus mendapat prioritas penanganan secara lebih intensif.
Tingkat kemiskinan tertinggi kedua adalah di Kecamatan Negara (4,3%)
yang juga merupakan kecamatan di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah
kemiskinan di perkotaan lebih besar tingkat kronisnya yang dengan upaya yang
sama mengalami penurunan lebih lambat. Sementara tingkat kemiskinan terendah
adalah di Kecamatan Pekutatan yaitu 1,5%.
Gambar 2.7. Analisis Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Per Kecamatan 2011-2014
10,43
7,80
5,41 5,33
2,85
5,636,08
5,71
4,96
2,53
4,7
5,44,9
4,5
2,1
4,84,3 4,1 4,1
1,5
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
Melaya Negara Jembrana Mendoyo Pekutatan
ANALISIS POSISI RELATIF TINGKAT KEMISKINAN PER-KECAMATAN KAB. JEMBRANA 2011-2014
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
%
2.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).
Indikator indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan gambaran kesenjangan
kemiskinan, yang menjadi ukuran penting bagi pemerataan tingkat kesejahteraan
masyarakat antar wilayah khususnya antar Kabupaten/Kota. Adapun gambaran indeks
kedalaman kemiskinan dimaksud adalah sebagai berikut :
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 17
2.1.2.1. Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan.
Gambar 2.8. Perkembangan Antara Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Jembrana.
1,40
1,31
1,06
1,29
1,44
1,31
0,930,98
0,78
0,89
0,68
0,50
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber Data : Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan TNP2K 2015.
Indikator indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Jembrana terlihat pada
gambar 2.8 diatas menunjukkan perkembangan dengan penurunan yang cukup baik
selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2008, indeks kedalaman kemiskinan
masih pada kisaran angka 1,31 namun pada tahun 2014 mengalami penurunan
sekitar 50%nya yakni berkisar pada angka 0,500. Meskipun perkembangannya
menujukkan kondisi lebih baik namun masih memungkinkan terjadinya fluktuasi
karena tidak bisa terlepas dari pengaruh perkembangan kondisi sosial ekonomi
secara umum akibat kebijakan pusat maupun daerah serta perbedaan potensi antar
wilayah.
2.1.2.2. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan.
Perkembangan dari tahun 2012 – 2014, menunjukkan indeks kedalaman
kemiskinan (P1) Kabupaten Jembrana sudah mengalami perbaikan, namun cukup
berarti untuk dapat mendekati posisi rata-rata Propinsi Bali. Untuk tahun 2014,
Kabupaten Jembrana mengalami penurunan indeks kedalaman kemiskinan yang
cukup signifikan yakni sebesar 0,15 point. Kondisi ini mencerminkan program-
program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan Pemkab Jembrana mulai
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 18
efektif, efisien, dan tepat sasaran. Selain itu, kemampuan ekonomi wilayah/daerah
tidak banyak berpengaruh terhadap penurunan indeks kedalaman kemiskinan.
Kendati demikian, masih diperlukan upaya dari Pemprov Bali untuk
menyeimbangkan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Bali.
Gambar 2.9. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten
Jembrana Terhadap Provinsi 2014.
0,5
0 0,78
0,27
0,45
0,79
0,38
0,98
0,8
5
0,29
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional (1,75%) Provinsi Bali (3,14%) Sumber: BPS, diolah
Sumber Data : Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan TNP2K 2015.
2.1.2.3. Analisis Relativitas Indeks Kedalaman Kemiskinan.
Berdasarkan gambar 2.10 di bawah, indeks kedalaman kemiskinan
Kabupaten Jembrana jauh lebih rendah dibanding tingkat nasional juga berada
sedikit di bawah indeks kedalaman kemiskinan Propinsi Bali. Perkembangan indeks
kedalaman kemiskinan Kabupaten Jembrana 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan
sejalan dengan program Nasional dan Propinsi, namun perkembangan indeks
kedalaman kemiskinan Kabupaten Jembrana mengalami penurunan lebih cepat
dibanding Provinsi dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan
yang menyasar penduduk miskin sudah mulai efektif dan tepat sasaran. Selain itu,
juga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana yang mulai
membaik. Namun, pertumbuhan investasi di Kabupaten Jembrana untuk
penyerapan tenaga kerja masih berkembang cukup lambat sehingga pengaruh
terhadap penurunan indeks kedalaman kemiskinan tidak terlalu signifikan.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 19
Gambar 2.10. Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terhadap Propinsi dan
Nasional.
3,013,13
2,892,78
3,43
2,99
2,77
2,50
2,212,08
1,90 1,891,75
0,951,05
0,92
1,07
0,74
0,94
1,29
0,820,71
0,62
0,39
0,70
3,14
1,401,31
1,06
1,291,44
1,31
0,93
0,980,78
0,89
0,680,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Sumber Data : Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan TNP2K 2015.
2.1.2.4. Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan.
Gambar 2.11. Analisis Efektivitas Indek Kedalaman Kemiskinan Kabupaten
Jembrana.
#N/A
1,40
1,31
1,06
1,29
1,44
1,31
0,930,98
0,78
0,89
0,68
0,50
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
Sumber Data : Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan TNP2K 2015.
Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Jembrana seperti
terlihat pada gambar 2.11 diatas menunjukkan kecenderungan penurunan yang cukup
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 20
efektif meskipun masih mengalami fluktuasi. Efektivitas penurunan kedalaman
kemiskinan di Kabupaten Jembrana masih perlu ditingkatkan dengan mengkaji
beberapa kebijakan untuk lebih memeratakan pembangunan bagi masyarakat
utamanya golongan ekonomi lemah (miskin) sehingga tidak memperlebar jurang
kemiskinan.
2.1.3 Indek Keparahan Kemiskinan (P2).
Indikator indeks keparahan kemiskinan menunjukkan gambaran secara
kwalitas kondisi kemiskinan yang menjadi ukuran pula bagi tingkat kemiskinan atau
indikator kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Adapun gambaran kondisi
keparahan kemiskinan di Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :
2.1.3.1. Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan.
Gambar 2.12. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten
Jembrana.
0,430,41
0,19
0,26
0,31
0,28
0,22
0,17
0,13
0,19
0,13
0,08
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber Data : Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan TNP2K 2015.
Perkembangan indikator indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten
Jembrana dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan penurunan dari
angka 0,41 menjadi 0,08 atau rata-rata sebesar 0,03 (7,62%)/tahun seperti terlihat
pada gambar 2.12 di atas. Perkembangan demikian menunjukkan adanya perbaikan
kondisi kemiskinan (mengurangi keparahan) meskipun tidak bisa dihindari kondisinya
berfluktuasi karena tergantung dari pada kebijakan, kondisi sosial, politik, ekonomi
dan kondisi umum lainnya. Untuk memperbaiki kondisi ini tentu semua pihak perlu
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 21
memahami dan ikut berperan dalam semua aspek yang mendukung perbaikan
indikator.
2.1.3.2. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan.
Gambaran posisi relatif indeks keparahan kemiskinan Kab. Jembrana sesuai
data 2012 dan 2014 seperti terlihat pada gambar 2.13 di bawah menunjukkan suatu
peningkatan. Secara indikator, kondisi keparahan kemiskinan mengalami perbaikan
dari angka 0,13 menjadi 0,08 lebih baik sedikit dari rata-rata Propinsi Bali yang pada
angka 0,16. Hal ini disebabkan karena beberapa kabupaten lain mengalami
peningkatan angka indeks keparahan kemiskinan sehingga membuat posisi relatif
indeks Propinsi Bali naik cukup berarti. Sedangkan Kabupaten Jembrana mengalami
penurunan angka indeks keparahan kemiskinan.
Gambar 2.13. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Jembrana
terhadap Provinsi Bali.
0,08
0,19
0,06
0,09 0,1
4
0,04
0,2
0
0,17
0,08
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional (0,44%) Provinsi Bali (0,86%) Sumber: BPS, diolah
Sumber Data : Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan TNP2K 2015.
2.1.3.3. Analisis Relativitas Indeks Keparahan Kemiskinan.
Berdasarkan gambar 2.14 dibawah, perkembangan indeks keparahan
kemiskinan cukup sejalan antara tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Indeks
keparahan kemiskinan Kabupaten Jembrana pada tahun terakhir mengalami
penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 22
di Provinsi Bali. Akibatnya, indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Jembrana
berada sedikit lebih baik dari rata-rata keparahan kemiskinan Provinsi Bali.
Gambar 2.14 Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Jembrana,
Propinsi dan Nasional.
0,79
0,85
0,78 0,76
1,00
0,84
0,76
0,68
0,580,55
0,49 0,480,44
0,210,24
0,210,25
0,17
0,23
0,36
0,29
0,14 0,13
0,07
0,16
0,86
0,43 0,41
0,19
0,260,31
0,28
0,22
0,170,13
0,19
0,130,08
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Sumber Data : Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan TNP2K 2015.
2.1.3.4. Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan.
Gambar 2.15. Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).
#N/A
0,43
0,41
0,19
0,26
0,31
0,28
0,22
0,17
0,13
0,19
0,13
0,08
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
Sumber Data : Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan TNP2K 2015.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 23
Perkembangan indikator indeks keparahan kemiskinan seperti terlihat pada
gambar 2.15 di atas menunjukkan penurunan yang cukup efektif terhadap perbaikan
kondisi kemiskinan di kabupaten Jembrana. Hal ini tentu tidak terlepas dari
upaya/kebijakan dan program yang telah diterapkan selama ini di Kabupaten
Jembrana yang bertujuan untuk meringankan beban hidup masyarakat, meningkatkan
kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin
keberlangsungan usaha mikro dan kecil serta membentuk sinergi program dan
kebijakan penanggulangan kemiskinan.
2.1.4 Tingkat Pengangguran.
2.1.4.1. Analisis Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran.
Sebagai indikator utama yang terkait langsung dengan kondisi kemiskinan,
maka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jembrana menurut data BPS yang
sesuai gambar 2.16 di bawah, menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Meskipun
perkembangannya mengalami sedikit fluktuasi namun sudah menunjukkan adanya
perbaikan indikator selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dari angka 7,45% tahun
2004 menjadi 2,95% tahun 2014. Namun, berdasarkan data BPS pada tahun 2014,
angka pengangguran terbuka sudah mengalami penurunan yang cukup dari tahun
2013 yakni sebesar 0,51%. Kondisi ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya ini
diduga karena minimnya pembukaan lapangan kerja dan kurangnya semangat
berwirausaha pada angkatan kerja di Kabupaten Jembrana. Hal ini harus
mendapatkan perhatian serius dari Pemkab Jembrana mengingat indikator
pengangguran merupakan indikator utama dalam menilai kemiskinan. Perhatian
tersebut dapat berupa penciptaan lapangan kerja baru maupun mendorong angkatan
kerja untuk berwirausaha dengan memberikan bantuan lunak untuk permodalan
maupun bantuan peralatan kerja serta pemasaran produk yang dihasilkan.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 24
Gambar 2.16. Perkembangan Antar Waktu Angka Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Jembrana.
11,21
7,45
9,15
6,10
3,884,11
2,232,54
3,53
1,97
3,46
2,95
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber Data : Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan TNP2K 2015.
2.1.4.2. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jembrana.
Analisis posisi relatif indikator tingkat pengangguran terbuka seperti
terlihat pada gambar 2.17 dibawah, menunjukkan tingkat pengangguran terbuka
Kabupaten Jembrana menempati posisi paling tinggi diantara kabupaten/kota
lainnya di Bali dan berada jauh di atas rata-rata Propinsi Bali kendatipun masih
berada di bawah rata-rata nasional.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 25
Gambar 2.17. Analisis Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten
Jembrana 2014.
2,9
5
0,79
0,77
2,1
6
2,18
0,75
1,6
2
1,12
2,6
4
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional (5,94%) Provinsi Bali (1,9%) Sumber: BPS, diolah
Sumber Data : BPS Kabupaten Jembrana.
2.1.4.3. Analisis Relativitas Tingkat Pengangguran Terbuka.
Gambar 2.18. Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten
Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.
9,06
9,67 9,86
11,24
10,28
9,11
8,39
7,87
7,147,48
6,13 6,175,94
4,52
5,36
4,66
5,32
6,04
3,773,31 3,13 3,06 2,95
2,101,83 1,90
11,21
7,45
9,15
6,10
3,884,11
2,232,54
3,53
1,97
3,462,95
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 26
Analisis relativitas indikator tingkat pengangguran terbuka untuk
mengetahui hubungan antar indikator tingkat wilayah Kabupaten, Propinsi dan
Nasional apakah sejalan perkembangannya yang merupakan dampak kebijakan dan
program pembangunan pusat dan daerah khususnya yang berkaitan dengan bidang
penanggulangan kemiskinan/pengangguran. Berdasarkan gambar 2.18 di atas
menunjukkan bahwa perkembangan angka tingkat pengangguran terbuka
Kabupaten Jembrana sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir (2004 – 2014) mengalami
fluktuasi dan pada tahun terakhir berada ada posisi (2,95%), jauh di atas rata-rata
Propinsi Bali (1,90%) namun masih berada di bawah rata-rata nasional (5,94%).
Kondisi ini harus mendapatkan perhatian serius dari Pemkab Jembrana untuk
mereview lagi kebijakan pada sektor ketenagakerjaan.
2.1.4.4. Analisis Efektivitas Perkembangan Angka Tingkat Pengangguran
Terbuka.
Gambar 2.19. Analisis Efektivitas Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kab. Jembrana.
#N/A
11,21
7,45
9,15
6,10
3,884,11
2,232,54
3,53
1,97
3,462,95
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Tingkat Pengangguran Terbuka Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
Gambar 2.19 diatas, pada kurun waktu 2003-2014 menunjukkan efektivitas
penurunan angka tingkat pengangguran Kabupaten Jembrana cukup baik. Kondisi ini
menggambarkan bahwa kebijakan sektor ketenagakerjaan di Jembrana memerlukan
evaluasi menyeluruh untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
meningkatnya angka pengangguran.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 27
2.1.4.5. Analisis Prioritas Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan.
Analisis prioritas bidang berdasarkan gambar 2.20 dibawah, nampak
perkembangan indikator tingkat kemiskinan adalah sejalan dengan perkembangan
indikator indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Dengan
demikian secara efektivitas juga menunjukkan keterkaitan yang mengarah pada
perbaikan kondisi kemiskinan. Hanya saja fluktuasi perkembangan indikator tingkat
kemiskinan tidak selalu sama dengan indikator indeks kedalaman dan keparahan
kemiskinan.
Begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka meskipun pengaruhnya
cukup kuat terhadap tingkat kemiskinan, ternyata perkembangannya tidak selalu
diimbangi oleh penurunan angka kemiskinan. Pada tahun 2014, angka kemiskinan
cenderung menurun sama dengan angka pengangguran. Hanya saja penurunan
angka pengangguran dirasa masih kurang signifikan. Ini berarti bahwa faktor
pengangguran memiliki berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan. Meskipun
gambar analisis menunjukkan perkembangan yang sejalan, namun indikator
kedalaman dan keparahan kemiskinan rupanya masih perlu mendapat perhatian
karena masih ada masyarakat yang hidup dalam kondisi kurang atau tidak layak.
Caranya adalah dengan meningkatkan porsi pembangunan bagi mereka sehingga
tidak menambah kesenjangan baru.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 28
Gambar 2.20 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Ekonomi Kab.
Jembrana.
Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan EkonomiKab. Jembrana, Prov. Bali, Tahun 2002 - 2020
7,137,04
9,11
10,499,92
7,976,80
8,11
6,565,745,56
4,00
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Tingkat Kemiskinan (%)
1,401,31
1,06
1,291,44
1,31
0,930,98
0,780,89
0,680,68
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks)
0,430,41
0,19
0,26
0,310,28
0,22
0,170,13
0,19
0,130,13
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks)11,21
7,45
9,15
6,10
3,884,11
2,232,543,53
1,97
3,462,95
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Tingkat Pengangguran Terbuka
Sumber: BPS, diolah
Sumber Data : Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan TNP2K 2015.
2.1.4.6. Analisis Prioritas Wilayah.
Gambar. 2.21. Analisis Prioritas Wilayah Bidang Kemiskinan
Kec. Melaya
Kec. Negara
Kec. Jembrana
Kec. Mendoyo
Kec. Pekutatan
0,00
1000,00
2000,00
3000,00
4000,00
5000,00
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
Jum
lah
Pe
nd
ud
uk
Mis
kin
(Jiw
a)
Tingkat Kemiskinan (%)
Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kab. Jembrana 2014
1 2 3 4
PRIORITAS
Sumber: BPS, diolah
Sumber Data : Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan TNP2K 2015.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 29
Berdasarkan gambar 2.21 di atas, Kecamatan Negara berada pada prioritas 1
dalam penanggulangan kemiskinan bersama dengan 2 (dua) kecamatan lainnya yakni
Kecamatan Melaya dan Kecamatan Mendoyo.
2.2 Bidang Kesehatan.
Indikator Kesehatan baik secara kolektif maupun tersendiri memiliki relevansi
langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan. Beberapa indikator bidang
kesehatan yang dianalisis terkait dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jembrana antara
lain adalah :
1) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH.
2) Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 KH.
3) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH.
4) Prevalensi Gizi Buruk Pada Balita (%).
5) Rasio Bidan per 100.000 Penduduk.
6) Rasio Dokter/100.000 Penduduk.
7) Jarak Puskesmas Rata-Rata (km).
8) Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%).
9) Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%).
10) Kelahiran ditolong Tenaga Terlatih (%).
11) Angka Kesakitan/Morbiditas (%).
Adapun analisis indikator bidang kesehatan tersebut adalah sebagai berikut :
2.2.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu.
2.2.4.1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 30
Gambar 2.22. Perkembangan Antar Waktu AKB per 1.000 KH
26,90
8,95
23,77
14,25
9,25
7,75
10,62
9,14
14,08
10,63
6,937,49
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2014.
Indikator angka kematian bayi (AKB) Kab. Jembrana seperti terlihat pada
gambar 2.22 di atas, mengalami perkembangan yang berfluktuasi sejak 2002 dan
mengalami puncaknya pada tahun 2002. Hal ini disebabkan bukan karena faktor
teknis semata-mata melainkan juga faktor kondisi sosial ekonomi, geografis dan
demografis sehingga sulit mendapat penanganan. Namun mulai tahun 2011 sampai
2013 secara berangsur-angsur mengalami penurunan. Namun pada tahun 2014, AKB
kembali mengalami peningkatan 0,56 poin atau 8% dari tahun sebelumnya.
Kendatipun target MDG’s yang pada angka 19 sudah tercapai namun peningkatan
AKB ini memerlukan perhatian serius. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih keras
dengan mengefektifkan pelayanan terhadap ibu hamil dan pada masa nifas.
Kebijakan Pemkab Jembrana dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat dengan membuka kembali Puskesmas Pembantu yang beberapa tahun
lalu sempat ditutup serta memperpanjang waktu pelayanan di puskesmas hingga
pukul 20.00 memang dirasa masih efektif tentu juga harus diimbangi dengan
peningkatan kualitas pelayanan.
2.2.4.2. Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 KH.
Perkembangan AKBA Kabupaten Jembrana juga menunjukkan perkembangan
hampir sejalan dengan AKB dengan fluktuasi yang hampir sama pula seperti terlihat
pada gambar 2.23 berikut sehingga masalahnya sama dengan AKB.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 31
Gambar 2.23. Analisis Perkembangan Antar Waktu AKBA Kab. Jembrana.
10,00
13,23
16,79
11,23
8,46
11,75
10,08
14,52
11,47
6,70
8,77
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2014.
2.2.4.3. Angka Kematian Ibu (AKI) per- 100.000 KH.
Gambar 2.24. Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000
Kelahiran.
129,66
50,88
134,74
70,47
90,42 93,01
110,01
125,10
69,32
43,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup)
Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber data : Profil Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2014.
Indikator AKI dapat menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu serta
keadaan sosial, ekonomi, lingkungan, fasilitas dan tingkat pelayanan prenatal.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 32
Perkembangan antar waktu AKI di Kabupaten Jambrana selain mengalami fluktuasi
juga dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan terus meningkat dari
angka 70,47 (2008) hingga mencapai 125,10 kasus per 100.000 KH (2012) seperti
terlihat pada gambar 2.24 di atas. Namun pada tahun 2013, mengalami penurunan
sebesar hampir 50% sehingga mencapai 69,32 kasus. Tahun 2014, AKI kembali
mengalami penurunan hingga pada angka 43,00 kasus per 100.000 KH. Kendatipun
mengalami penurunan, angka ini masih cukup besar sehingga masih memerlukan
perhatian serius.
2.2.4.4. Prevalensi Gizi Buruk pada Balita (%).
Analisis status gizi buruk pada balita dapat menggambarkan secara langsung
kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kab. Jembrana,
perkembangan antar waktu status gizi buruk pada balita di Kab. Jembrana dalam
tahun terakhir mengalami penurunan 0,36 point setelah meningkat sangat tajam dari
angka 0,01 pada tahun 2011 menjadi 0,44 di tahun 2012 seperti terlihat pada gambar
2.25 di bawah. Namun mulai tahun 2013 berangsur-sngsur mengalami penurunan
hingga pada tahun 2014 mencapai angka 0,05. Meskipun mengalami penurunan
namun upaya-upaya menekan kasus balita gizi buruk masih tetap harus ditingkatkan.
Upaya yang telah dilakukan selama melalui program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga
(UPGK) yang bertujuan meningkatkan mutu konsumsi pangan yang berdampak pada
perbaikan status gizi masyarakat khususnya balita mulai menunjukkan hasil yang
cukup signifikan karena telah diimbangi dengan penajaman sasaran kegiatan.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 33
Gambar 2.25. Analisis Perkembangan Antar Waktu Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)
Kab. Jembrana.
0,02 0,02 0,020,01
0,44
0,41
0,05
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2014.
2.2.4.5. Rasio Bidan per 100.000 Penduduk.
Gambar 2.26. Analisis Perkembangan Rasio Bidan Kab. Jembrana.
32,70
49,20
44,84 45,08
40,52
71,34
53,70
61,52
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber : Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2015
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 34
Perkembangan rasio bidan Kab. Jembrana seperti terlihat pada gambar 2.26
dalam setahun terakhir menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan dari angka
53,70 menjadi 61,52 per 100.000 penduduk. Kondisi ini membuat seorang bidan
harus melayani ±1.139 orang penduduk meningkat dari tahun sebelumnya yang
seorang bidan harus melayani ±1.862 orang penduduk.
2.2.4.6. Rasio Dokter/100.000 Penduduk.
Gambar 2.27. Analisis Perkembangan Rasio Dokter Kab. Jembrana.
22,70
25,30
15,19
17,59
25,51
27,66
10,16
19,27
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber : Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2015
Perkembangan rasio dokter Kab. Jembrana menunjukkan peingkatan yang cukup
tajam dari tahun 2013. Pada tahun 2013, seorang dokter harus melayani ± 9.842
orang penduduk, namun pada tahun 2014 seorang dokter melayani ±2.870 orang
penduduk.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 35
2.2.4.7. Jarak Puskesmas Rata-Rata (km).
Gambar 2.28. Jarak Puskesmas Terdekat
5,02
4,47
5,93
7,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Jarak Puskesmas Terdekat (km) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2015
Berdasarkan gambar 2.28 di atas, sementara data untuk 2012 dan
2013 tidak tersedia. Kendati demikian, berdasarkan kebijakan Pemkab
Jembrana untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
dengan membuka kembali Puskesmas Pembantu diyakini jarak rata-rata
ke Puskesmas akan semakin dekat mengingat sebaran Puskesmas
Pembantu hingga mencapai di pelosok desa.
2.2.4.8. Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%).
Angka penduduk dengan keluhan kesehatan cukup fluktuatif pada
lima tahun terakhir. Setelah sempat mengalami peningkatan hingga
mencapai puncaknya di tahun 2008 (46,64) lalu berangsur-angsur
menurun secara signifikan sampai tahun 2014 (31.96).
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 36
Gambar 2.29. Perkembangan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan.
38,59
29,17 29,49
32,86
35,59
41,17
46,64
33,25
35,42 35,9634,92
26,89
31,96
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber : TNP2K
Namun jika dibandingkan angka tahun 2013 dengan 2014, angka
penduduk dengan kelan kesehatan mengalami peningkatan yang cukup
signifikan. Diduga kondisi ini disebabkan pengaruh cuaca di tahun 2014
yang tidak menentu sehingga berdampak negatif terhadap kondisi
kesehatan masyarakat. Kebijakan dengan mendekatkan pelayanan
kesehatan dengan membuka kembali Puskesmas Pembantu dan
memperpanjang jan kerja Puskesmas masih sangat efektif dilakukan
namun harus disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan. Namun
untuk kejelasan, diperlukan analisis yang mendalam mengingat sektor
kesehatan merupakan sektor pembangunan prioritas di Kabupaten
Jembrana.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 37
2.2.4.9. Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%).
Gambar 2.30. Perkembangan Penduduk dengan Pengobatan Sendiri Kab.
Jembrana.
56,82 56,98
62,30
57,76
65,56
57,61
50,53
46,67
40,3742,77
46,02
37,73
32,45
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Nampak perkembangan angka pengobatan sendiri penduduk Kab.
Jembrana pada tahun-tahun terakhir mengalami peningkatan meskipun kurang
berarti dibanding perkembangan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Namun pada
tahun 2014, tampak mengalami penurunan. Hal ini diduga disebabkan karena
fasilitas kesehatan milik pemerintah (Puskesmas dan Puskesmas Pembantu)
makin dekat dengan lokasi penduduk sehingga kesadaran berobat ke pusat
pelayanan kesehatan tersebut meningkat. Kondisi ini diduga disebabkan oleh
kualitas kesehatan penduduk semakin baik. Namun untuk kejelasannya masih
diperlukan analisis yang lebih mendalam.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 38
2.2.4.10. Kelahiran ditolong Tenaga Terlatih (%).
Gambar 2.31. Perkembangan Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Kab.
Jembrana.
83,3388,19
94,86 94,18
86,05
94,66 95,29
103,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber : BPS-TNP2K
Perkembangan kelahiran atau persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih sedikit mengalami fluktuasi namun cukup kurang menunjukkan kemajuan
indikator yang berarti. Mulai tahun 2012 s/d 2014, persalinan yang ditolong oleh
tenaga terlatih mengalami peningkatan. Kondisi ini diyakini karena kebijakan
Pemkab Jembrana untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dengan membuka
kembali Puskesmas Pembantu, yang didalamnya bertugas seorang bidan. Selain itu,
kebijakan nasional yang memberikan subsidi biaya persalinan diyakini
mempengaruhi peningkatan angka tersebut.
2.2.4.11. Angka Kesakitan/Morbiditas (%).
Perkembangan antar waktu angka kesakitan Kab. Jembrana berdasarkan
data BPS selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi dan mencapai
puncaknya pada tahun 2011 (18,10) lalu berangsur-angsur menurun di tahun 2012
(14,36) dan 2013 (13,10). Dan pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan
menjadi 15,48%. Kondisi ini diduga disebabkan karena pengaruh cuaca yang tidak
menentu sehingga kondisi kesehatan masyarakat cenderung mengalami penurunan.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 39
Gambar 2.32. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Kesakitan.
30,89
20,05
22,65
20,03
22,35
18,5917,31
16,67 16,8618,10
14,3613,10
29,80
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Angka Morbiditas (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015
2.2.2 Analisis Posisi Relatif.
2.2.4.1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH.
Gambar 2.33. Analisis Posisi Relatif AKB Jembrana.
2,352,14
1,28 1,28
0,42
7,49
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
Kec. Melaya Kec. Negara Kec. Jembrana Kec. Mendoyo Kec. Pekutatan
Posisi Relatif Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana 2014
Kecamatan Nasional Provinsi Kab. Jembrana (7,49%)
Sumber: Publikasi BPS
Kerangka Pikir Analisis:1. Apakah capaian suatu indikator di tahun terakhir lebih baik, sama atau lebih buruk daripada capaian di tingkat provinsi dan nasional?2. Apakah capaian terakhir suatu indikator lebih baik, sama atau lebih buruk daripada indikator kinerja/target RPJMD?
Sumber : TNP2K
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 40
2.2.4.2. Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 KH.
Gambar 2.34. Posisi Relatif AKBA Kabupaten Jembrana
2,56 2,56
1,711,49
0,42
8,77
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
Kec. Melaya Kec. Negara Kec. Jembrana Kec. Mendoyo Kec. Pekutatan
Posisi Relatif Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana 2014
Kecamatan Nasional Provinsi Kab. Jembrana (8,77%)
Sumber: Publikasi BPS
Kerangka Pikir Analisis:1. Apakah capaian suatu indikator di tahun terakhir lebih baik, sama atau lebih buruk daripada capaian di tingkat provinsi dan nasional?2. Apakah capaian terakhir suatu indikator lebih baik, sama atau lebih buruk daripada indikator kinerja/target RPJMD?
Sumber : TNP2K
2.2.4.3. Posisi Relatif Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH Kab. Jembrana.
Gambar 2.35. Posisi Relatif AKI Kabupaten Jembrana.
21,40 21,40
0,00 0,00 0,00
43,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
Kec. Melaya Kec. Negara Kec. Jembrana Kec. Mendoyo Kec. Pekutatan
Posisi Relatif Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana 2014
Kecamatan Nasional Provinsi Kab. Jembrana (43%)
Sumber: Publikasi BPS
Kerangka Pikir Analisis:1. Apakah capaian suatu indikator di tahun terakhir lebih baik, sama atau lebih buruk daripada capaian di tingkat provinsi dan nasional?2. Apakah capaian terakhir suatu indikator lebih baik, sama atau lebih buruk daripada indikator kinerja/target RPJMD?
Sumber : TNP2K
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 41
2.2.4.4. Posisi Relatif Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kab. Jembrana.
Analisis posisi relatif prevalensi Balita gizi buruk tahun 2014 tidak bisa
dilakukan karena data pembanding Kabupaten lain, belum bisa didapat (kosong)
seperti terlihat pada gambar 2.36 dibawah. Prevalensi Balita Gizi Buruk Kab. Jembrana
(0,05) jauh dibawah Propinsi (3,00) dan Nasional (5,70).
Gambar 2.36. Posisi Relatif Prevalensi Gizi Buruk pada Balita (%)Kab. Jembrana
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,70
3,00
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional (5,7%) Provinsi Bali (3%) Sumber: BPS, diolah
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015
2.2.4.5. Posisi Relatif Rasio Bidan per 100.000 Penduduk.
Analisis posisi Rasio Bidan untuk tahun 2014 belum bisa dilakukan karena data
pembanding belum didapat. Analisis terakhir seperti terlihat pada gambar 2.37 di
bawah, dilakukan berdasarkan data 2011 yang menunjukkan posisi Kab. Jembrana
berada di bawah Propinsi dan Nasional. Peningkatan rasio bidan di tahun 2014 akan
semakin mendekatkan posisi Kabupaten Jembrana dalam mengejar angka rata-rata
Propinsi maupun Nasional.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 42
Gambar 2.37. Analisis Posisi Relatif Rasio Bidan Kab. Jembrana.
61
,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional Provinsi Sumber: BPS, diolah
Sumber : Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2015
2.2.4.6. Posisi Relatif Rasio Dokter/100.000 Penduduk
Analisis posisi relatif Rasio Dokter Kab. Jembrana untuk tahun 2014 belum bisa
ditampilkan karena belum didapat data pembanding. Posisi relatif terakhir adalah
berdasarkan data 2011 seperti terlihat pada gambar 3.38 dibawah yang menunjukkan
Rasio Dokter Kabupaten Jembrana berada di bawah Propinsi dan Nasional.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 43
Gambar 2.38. Analisis Posisi Relatif Rasio Dokter Kab. Jembrana.
19,2
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional Provinsi Sumber: BPS, diolah
Sumber : Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2015.
2.2.4.7. Posisi Relatif Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%).
Posisi relatif angka penduduk dengan keluhan kesehatan Kab. Jembrana
berdasarkan data BPS-TNP2K tahun 2014 berada diatas angka nasional dan di bawah
angka Propinsi Bali. Ini berarti keluhan kesehatan di Bali rata-rata lebih tinggi dari
pada nasional, sedangkan Jembrana sedikit lebih baik dari rata-rata Propinsi.
Kemungkinan penyebabnya adalah kondisi kesehatan masyarakat yang sudah
membaik akibat meningkatnya kesadaran masyarakat yang tercatat berobat ke
pelayanan kesehatan yang sudah semakin dekat dengan lokasi pemukiman penduduk.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 44
Gambar 2.39. Analisis Posisi Relatif Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab.
Jembrana.
31
,96 3
9,3
6
23,4
2
36
,59 41
,01
39,6
2
40,1
9
57
,50
25
,47
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional (29,22%) Provinsi Bali (36,24%) Sumber: BPS, diolah
Sumber : TNP2K
2.2.4.8. Posisi Relatif Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%).
Posisi relatif penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kabupaten Jembrana
berada di bawah tingkat Propinsi dan Nasional. Dari segi kesehatan sebetulnya
masyarakat di Bali dan Jembrana khususnya cukup dimanjakan dengan adanya
kebijakan/program JKBM dan JKN dibanding daerah lain.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 45
Gambar 2.40. Analisis Posisi Relatif Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kab.
Jembrana.
32
,45
33
,85 4
0,5
5
27
,78 3
4,9
9
35
,47
48
,07
64
,14
55,8
0
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional (61,05%) Provinsi Bali (46,11%) Sumber: BPS, diolah
Sumber : TNP2K
2.2.4.9. Posisi Relatif Kelahiran ditolong Tenaga Terlatih (%).
Posisi relatif kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih Kab. Jembrana
berdasarkan data Dinas Kesehatan Kab. Jembrana, untuk data Nasional dan
Provinsi belum tersedia.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 46
Gambar 2.41. Analisis Posisi Kelahiran ditolong Tenaga Terlatih (%) Kab. Jembrana.
10
3,0
0
96
,54 98
,05 9
9,4
3
96
,97
94
,03
96
,60
98
,98
100,
00
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional Provinsi Sumber: BPS, diolah
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015
2.2.4.10. Posisi Relatif Angka Kesakitan/Morbiditas (%).
Posisi relatif angka kesakitan Kabupaten Jembrana seperti terlihat pada
gambar 2.42, data angka propinsi dan angka nasional masih belum tersedia. Kondisi
ini diduga akibat semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 47
Gambar 2.42. Analisis Posisi Relatif Angka Kesakitan/Morbiditas(%) Kab.Jembrana.
29
,80
19,4
4
14
,37
15
,97
21
,93
31,4
5
32
,05
36
,78
12
,02
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Angka Morbiditas (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional Provinsi
Sumber: BPS, diolah
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015
2.2.3 Analisis Relativitas.
Analisis relativitas terkait dengan perbandingan perkembangan capaian indikator
ditingkat Kabupaten dengan tingkat Propinsi dan Nasional apakah sejalan atau tidak
adalah sebagai berikut :
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 48
2.2.3.1 Relativitas Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH.
Gambar 2.43. Analisis Relativitas AKB Kab. Jembrana Terhadap Propinsi dan
Nasional.
43,50
35,59
32,2131,42
29,20
27,06 26,35 26,1726,90
8,95
23,77
14,25
9,257,75
10,629,14
14,08
10,63
6,93 7,50
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Sumber : TNP2K
Gambar di atas menunjukkan analisis perkembangan AKB Kab. Jembrana nampak
kurang sejalan dengan AKB Propinsi dan Nasional karena AKB Kab. Jembrana
perkembangannya mengalami fluktuasi yang tidak menentu. Sedangkan analisis
relativitas AKB sesuai data BPS, belum bisa dilakukan karena data yang lengkap
belum bisa didapat.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 49
2.2.3.2 Relativitas Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 KH.
Gambar 2.44. Analisis Relativitas Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 KH
Kabupaten Jembrana Terhadap Propinsi dan Nasional.
23,7722,95 22,70
10,62 10,65
8,739,40
7,80 7,45
10,00
13,23
16,79
11,23
8,46
11,75
10,08
14,52
11,47
6,70
8,80
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Sumber : TNP2K
Analisis relativitas AKBA Kab. Jembrana sampai dengan tahun 2014 belum bisa
dilakukan karena data propinsi dan nasional belum lengkap. Sementara seperti terlihat
pada gambar 2.44 diatas juga menunjukkan bahwa perkembangan AKBA Kabupaten
Jembrana kurang sejalan dengan capaian indikator ditingkat Propinsi. Hal ini disebabkan
karena perkembangan AKBA Kab. Jembrana berfluktuasi secara tidak menentu.
Masalahnya juga sama dengan indikator AKB.
2.2.3.3 Relativitas Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH.
Analisis Relativitas AKI seperti terlihat pada gambar 2.45 di bawah, tidak bisa
dilakukan secara sempurna karena data pembanding propinsi dan data nasional juga
belum didapat. Tetapi perkembangan indikator AKI Kab. Jembrana terdapat
kecenderungan tidak sejalan, disamping karena perbedaan fluktuasi juga perkembangan
AKI Kab. Jembrana cenderung terus meningkat.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 50
Gambar 2.45. Analisis Relativitas Perkembangan AKI.
58,61
79,50
69,85
80,40
73,16
129,66
50,88
134,74
70,47
90,4293,01
110,01
125,10
69,32
42,80
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Sumber : TNP2K
2.2.3.4 Relativitas Prevalensi Balita Gizi Buruk (%).
Gambar 2.46. Analisis Relativitas Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk .
8,55 8,80
5,404,90
5,70
10,45
8,44
3,20
1,70
3,00
0,02 0,02
0,02
0,010,44 0,41 0,05
-6,00
-4,00
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015
Relevansi perkembangan indikator Prevalensi Balita Gizi Buruk Kab.
Jembrana nampak tidak sejalan dengan perkembangan tingkat Propinsi dan
Nasional meskipun kondisi Prevalensi Balita Gizi Buruk Kab. Jembrana jauh lebih
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 51
baik dari Propinsi maupun Nasional. Permasalahan adalah mengenai perbedaan
sumber data Prevalensi Balita Gizi Buruk Kab. Jembrana dari Dinas Kesehatan Kab.
Jembrana dan data Prevalensi Balita Gizi Buruk Propinsi dan Nasional dari BPS
sehingga kurang memiliki keyakinan.
2.2.3.5 Relativitas Rasio Bidan per 100.000 Penduduk.
Gambar 2.47. Analisis Relativitas Perkembangan Rasio Bidan Kab. Jembrana.
52,19
59,69
71,41
35,30
45,80 45,84
32,70
49,2044,84
45,0840,52
71,34
53,70
61,52
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Sumber : Profil Kab. Jembrana Tahun 2015
Rasio Bidan Kab. Jembrana pada tahun 2014, mengalami kenaikan yang sangat
signifikan dari angka 53,70 (2013) menjadi 61,52 (2014).
2.2.3.6 Relativitas Rasio Dokter/100.000 Penduduk.
Rasio Dokter sudah meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya 2013
(10,16) menjadi 19,27 (tahun 2014).
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 52
Gambar 2.48. Analisis Relativitas Perkembangan Rasio Dokter Kab. Jembrana.
19,7622,38 21,79
42,10
38,20
36,11
22,70
25,30
15,1917,59
25,51
27,66
10,16
19,27
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Sumber : Profil Kab. Jembrana Tahun 2015
2.2.3.7 Relativitas Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%).
Gambar 2.49. Analisis Relativitas Perkembangan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan
(%) Kab. Jembrana.
26,21
24,41
26,34
28,1529,55
33,1734,78 35,23
33,56
29,3128,57
27,7029,22
30,08
28,26
30,99
33,0133,96
36,17
39,5838,35
40,13
37,1035,54
34,8036,24
38,59
29,17 29,49
32,86
35,59
41,17
46,64
33,25
35,42 35,9634,92
26,89
31,96
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, secara umum indikator penduduk
dengan keluhan kesehatan Kab. Jembrana mengalami peningkatan. Kondisi ini tidak
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 53
sejalan dengan indikator penduduk dengan keluhan kesehatan propinsi maupun
nasional. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, tahun 2014 indikator penduduk dengan
keluhan kesehatan di Kabupaten Jembrana (31,96) menunjukkan peningkatan cukup
signifikan dengan angka sedikit lebih tinggi dari angka nasional (29,22) dan berada di atas
rata-rata Provinsi Bali (36,24).
2.2.3.8 Relativitas Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%).
Gambar 2.50. Analisis Relativitas Perkembangan Penduduk dengan Pengobatan Sendiri
(%) Kab. Jembrana.
60,57
64,35
72,92
69,78 70,64
66,07 66,72
70,53 71,22
66,82 67,71
63,1061,05
43,55
49,06
56,98
62,9464,46
55,32
51,85
58,69 59,43
50,15 49,3747,03 46,11
56,82 56,98
62,30
57,76
65,56
57,61
50,53
46,67
40,3742,77
46,02
37,73
32,45
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, indikator angka penduduk dengan
pengobatan sendiri di Kab. Jembrana perkembangannya sangat fluktuatif. Tahun 2014
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 37,73 menjadi 32,45 Angka tersebut
masih berada di bawah rata-rata nasional (61,05) dan Provinsi Bali (46,11). Kondisi
pengobatan sendiri oleh penduduk di Kab. Jembrana sangat tergantung pada
kemampuan ekonomi dan kesadaran akan kesehatan, tetapi bisa juga karena
tersedianya layanan kesehatan yang disubsidi Pemerintah Kab. Jembrana selama ini.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 54
2.2.3.9 Relativitas Kelahiran ditolong Tenaga Terlatih (%).
Gambar 2.51. Analisis Relativitas Perkembangan Kelahiran ditolong Tenaga Terlatih (%)
Kab. Jembrana.
67,42 68,7372,24 71,46
73,64 73,6576,07
78,4580,96 81,21
83,31 82,51
93,8396,22 96,22 96,97 96,40 96,95 98,30
83,3388,19
94,8694,18
86,05
94,6695,29
103,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir perkembangan indikator angka
kelahiran ditolong tenaga kesehatan menunjukkan angka yang fluktuatif. Namun dari
tahun 2013 dan tahun 2014, menunjukkan peningkatan dari 95,29 menjadi 103,00.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 55
2.2.3.10 Analisis Relativitas Angka Kesakitan/Morbiditas
Gambar 2.52. Relevansi Angka Morbiditas Kabupaten Jembrana dengan Propinsi
dan Nasional.
15,2814,66
16,19 15,76
17,44 17,25 17,2318,63
16,60
15,02 14,4913,46
20,1019,02
21,0321,55
24,23
21,10
22,5823,46
26,98
21,6720,91
20,43
30,89
20,05
22,65
20,03
22,35
18,5917,31
16,6716,86
18,10
14,36 13,10
29,80
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Angka Morbiditas (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, indikator angka morbiditas
menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun
2013 (13,10) menjadi 29,80 tahun 2014. Untuk Nasional dan Provinsi data belum
tersedia.
2.2.4 Analisis Efektivitas.
Analisis efektivitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu
kebijakan dan program dilaksanakan di Kabupaten Jembrana dalam rangka pencapaian
tujuan, sasaran dan target yang diukur lewat capaian indikator kinerja program/kegiatan.
Analisis efektivitas penting dilakukan oleh setiap unit organisasi/SKPD terkait dengan
efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran publik baik sebagai pertanggungjawaban
teknis, hukum dan moral. Analisis efektivitas bidang kesehatan menyangkut indikator
sebagai berikut :
2.2.4.1. Analisis Efektivitas AKB per 1.000 KH.
Perkembangan angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Jembrana berdasarkan
data Pemkab. Jembrana ternyata belum menunjukkan trend positif karena di tahun
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 56
2014, AKB kembali mengalami peningkatan setelah mengalami penurunan pada tiga
tahun terakhir seperti terlihat pada gambar 2.53 di bawah. Kondisi ini berarti kebijakan
kesehatan di Kabupaten Jembrana, utamanya untuk balita masih memerlukan perhatian
serius utamanya efektifitas sasaran kegiatannya.
Gambar 2.53. Analisis Efektivitas Perkembangan AKB Kab. Jembrana
26,90
#N/A
8,95
23,77
14,25
9,25
7,75
10,62
9,14
14,08
10,63
6,937,50
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana
Tahun 2002 - 2020
Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Trendline Linear (Trendline)
Sumber. BPS, diolah
Sumber : TNP2K
2.2.4.2. Analisis Efektivitas AKBA per 1.000 KH.
Pada gambar 2.54, kelihatan bahwa perkembangan capaian indikator AKBA
Kabupaten Jembrana memiliki kecenderungan fluktuatif. Hal ini menunjukkan
kebijakan/program yang diarahkan kepada balita masih perlu ditingkatkan efektifitasnya
utamanya dalam hal penentuan sasaran kegiatannya.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 57
Gambar 2.54. Analisis Efektivitas AKBA per 1.000 KH Kabupaten Jembrana.
#N/A #N/A
10,00
13,23
16,79
11,23
8,46
11,75
10,08
14,52
11,47
6,70
8,80
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana
Tahun 2002 - 2020
Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Trendline Linear (Trendline)
Sumber. BPS, diolah
Sumber : TNP2K
2.2.4.3. Analisis Efektivitas Angka Kematian Ibu (AKI).
Pada gambar 2.55 di bawah nampak bahwa angka kematian ibu dari tahun
2008 hingga tahun 2012 di Kabupaten Jembrana terjadi trend peningkatan. Namun
kondisi tersebut menurun mulai tahun 2013 hingga tahun 2014. Hal ini menunjukkan
bahwa kebijakan/program-program yang berdampak pada perbaikan indikator AKI yang
dilaksanakan selama ini mulai efektif. Hanya saja, untuk menekan kembali AKI masih
diperlukan upaya-upaya yang lebih spesifik dan terarah.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 58
Gambar 2.55. Analisis Efektivitas Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH
#N/A #N/A #N/A
129,66
50,88
134,74
70,47
90,42 93,01
110,01
125,10
69,32
42,80
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana
Tahun 2002 - 2020
Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Trendline Linear (Trendline)
Sumber. BPS, diolah
Sumber : TNP2K
2.2.4.4. Efektivitas Prevalensi Balita Gizi Buruk.
Indikator gizi buruk pada balita akan mengarah pada kondisi ketahanan pangan
dalam upaya perbaikan gizi keluarga (UPGK). Seperti terlihat pada gambar 2.56, setelah
Angka Prevalensi Balita Gizi Buruk Kab. Jembrana meningkat cukup tajam di tahun 2012,
namun mulai tahun 2013 dan 2014 kembali menunjukkan trend penurunan yang sangat
signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa program yang mengarah kepada penurunan
angka balita gizi buruk sudah mulai berjalan efektif.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 59
Gambar 2.56. Analisis Efektivitas Prevalensi Balita Gizi buruk (%) Kab. Jembrana
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
0,02 0,02 0,020,01
0,44
0,41
0,05
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015
2.2.4.5. Efektivitas Rasio Bidan per 100.000 Penduduk.
Efektivitas perkembangan Rasio Bidan Kab. Jembrana untuk tahun 2014
mengalami peningkatan yg cukup banyak dari 53,70 tahun 2013 menjadi 61,52 tahun
2014.
Gambar 2.57. Analisis Rasio Bidan per 100.000 Penduduk Kab. Jembrana.
#N/A #N/A #N/A
32,70
#N/A #N/A
49,20
44,84 45,08
40,52
71,34
53,70
61,52
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
Sumber : Profil Kab. Jembrana Tahun 2015
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 60
2.2.4.6. Efektivitas Rasio Dokter/100.000 Penduduk.
Gambar 2.58. Analisis Efektivitas Rasio Dokter per 100.000 Penduduk Kab. Jembrana
#N/A #N/A #N/A
22,70
#N/A #N/A
25,30
15,19
17,59
25,51
27,66
10,16
19,27
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
Sumber : Profil Kab. Jembrana Tahun 2015
Efektivitas perkembangan rasio dokter sudah mengalami peningkatan dari 10,15%
tahun 2013 menjadi 19,27 tahun 2014.
2.2.4.7. Efektivitas Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%).
Secara kumulatif perkembangan penduduk dengan keluhan kesehatan Kab.
Jembrana sangat fluktuatif di 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2014 tampak
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 61
Gambar 2.59. Analisis Efektivitas Penduduk dengan Keluhan Kesehatan Kab. Jembrana
38,59
29,17 29,49
32,86
35,59
41,17
46,64
33,25
35,42 35,9634,92
26,89
31,96
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
Sumber : TNP2K
2.2.4.8. Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%).
Secara kumulatif perkembangan penduduk dengan pengobatan sendiri Kab.
Jembrana 2002-2014 sangat fluktuatif dan mencapai puncaknya pada tahun 2006 pada
angka 65,56. Setelah itu, terjadi trend penurunan hingga tahun 2014 menunjukkan angka
32,45. Hal ini dapat menggambarkan kondisi masyarakat yang mulai mendukung
program dan kebijakan/program pemerintah di bidang peningkatan fasilitas kesehatan.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 62
Gambar 2.60. Analisis Efektivitas Penduduk dengan Pengobatan Sendiri Kab. Jembrana
56,82 56,98
62,30
57,76
65,56
57,61
50,53
46,67
40,3742,77
46,02
37,73
32,45
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
Sumber : TNP2K
2.2.4.9. Efektivitas Kelahiran ditolong Tenaga Terlatih (%).
Perkembangan kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih Kab. Jembrana 2007-
2014 cukup efektif karena terus mengalami peningkatan pada kurun waktu 3 (tiga) tahun
terakhir. Kondisi ini menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk
melahirkan dengan pertolongan tenaga kesehatan terlatih.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 63
Gambar 2.61. Analisis Efektivitas Kelahiran ditolong Tenaga Terlatih Kab. Jembrana
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
83,33
88,19
94,86 94,18
86,05
94,6695,29
103,00
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Kab. Jembrana
Tahun 2002 - 2020
Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Trendline Linear (Trendline)
Sumber. BPS, diolah
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015
2.2.4.10. Angka Kesakitan/Morbiditas (%).
Gambar 2.62. Analisis Efektifitas Angka Morbiditas Kabupaten Jembrana.
30,89
20,05
22,65
20,03
22,35
18,5917,31 16,67 16,86
18,10
14,36
13,10
29,80
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Angka Morbiditas (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Angka Morbiditas (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Tahun 2015
Secara Keseluruhan perkembangan Angka Kesakitan sesuai data BPS-TNP2K,
memiliki kecenderungan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan/program inovatif
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 64
di bidang kesehatan yang dilaksanakan di Kab. Jembrana belum dirasa cukup efektif guna
membangun kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
2.2.5 Analisis Prioritas Bidang Kesehatan.
Adalah analisis indikator utama bidang kesehatan yang memilki relevansi kuat
terhadap tingkat kemiskinan sesuai gambar 2.63 berikut menunjukan prioritas intevensi
bidang kesehatan.
Gambar 2.63. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan
Kab. Jembrana.
Analisis Prioritas Intervensi Bidang KesehatanKab. Jembrana, Prov. Bali, Tahun 2002 - 2020
26,90
8,95
23,77
14,25
9,257,75
10,629,14
14,0810,63
6,937,50
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)
10,00
13,23
16,79
11,23
8,46
11,7510,08
14,52
11,47
6,708,80
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)
129,66
50,88
134,74
70,47
90,4293,01
110,01125,10
69,32
42,80
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup)
7,137,04
9,11
10,499,92
7,97
6,80
8,11
6,565,745,56
4,00
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Tingkat Kemiskinan (%)
Sumber: BPS, diolah
Dari indikator utama bidang kesehatan yang dianalisis, ternyata keseluruhannya
sejalan dengan perkembangan dengan angka kemiskinan di Kabupaten Jembrana yang
cenderung mengalami penurunan. Kendati demikian, AKB dan AKBA relatif masih cukup
tinggi sehingga masih diperlukan penanganan yang intensif sehingga indikator AKB dan
AKBA harus tetap menjadi prioritas bidang untuk mendapat perhatian karena memiliki
keterkaitan dengan tingkat kemiskinan.
Dari analisis dan pembahasan prioritas bidang Kesehatan, maka indikator yang masih
bermasalah adalah indikator AKBA. Dengan menggunakan Rasio Dokter, Prevalensi Balita
Gizi Buruk dan Angka Keluhan Kesehatan sebagai variabel atau indikator pendukung maka
analisis prioritas intervensi AKBA adalah sebagai berikut
Gambar 2.64. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan Kab. Jembrana.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 65
Analisis Prioritas Intervensi Bidang KesehatanKab. Jembrana, Prov. Bali, Tahun 2002 - 2020
10,00
13,23
16,79
11,23
8,46
11,7510,08
14,52
11,47
6,708,80
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)
0,020,020,020,01
0,440,41
0,05
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)
38,59
29,1729,4932,86
35,59
41,17
46,64
33,2535,4235,9634,92
26,89
31,96
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%)
22,7025,30
15,1917,59
25,5127,66
10,16
19,27
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)
Sumber: BPS, diolah
Nampak dari ke 3 (tiga) indikator variabel atau pendukung yang dianalisis,
ternyata yang memiliki korelasi positif terhadap AKBA adalah indikator Rasio Dokter.
Sedangkan peningkatan Angka Kesakitan dan Prevalensi Gizi Buruk Balita tidak sejalan
dengan perkembangan AKBA. Jadi dalam hal ini, indikator pendukung yang masih memiliki
kemungkinan untuk diintervensi adalah indikator Rasio Dokter karena dengan
peningkatan Rasio Dokter diharapkan dapat berpengaruh terhadap penurunan AKBA
meskipun tidak terlalu signifikan. Disamping Rasio Dokter, maka masih perlu diperhatikan
adanya faktor lain yang terkait langsung dengan AKBA seperti faktor status gizi, lingkungan
hidup dan keluarga/rumah tangga.
2.2.6 Analisis Prioritas Wilayah Bidang Kesehatan.
Berdasarkan indikator utama Tingkat Kemiskinan dan AKBA dengan variabel
pendukung Rasio Dokter, maka dapat dilakukan analisis prioritas intervensi wilayah bidang
Kesehatan menurut Kecamatan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan data
kemiskinan versi Pemkab Jembrana mengingat data kemiskinan yang dikeluarkan BPS
belum terbagi kepada masing-masing kecamatan.
Gambar 2.65. Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Kemiskinan (%) terhadap
AKBA/1.000 KH Kab. Jembrana Tahun 2014
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 66
Kec. MelayaKec. Negara
Kec. Jembrana
Kec. Mendoyo
Kec. Pekutatan
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
An
gka
Ke
mat
ian
Bal
ita
(AK
BA
) (P
er
1.0
00
Ke
lah
iran
Hid
up
)
Tingkat Kemiskinan (%)
Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana 2014
1 2 3 4
PRIORITAS
Sumber: BPS, diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 67
Gambar 2.66. Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Rasio Dokter terhadap AKBA Kab.
Jembrana Tahun 2014.
Kec. Melaya
Kec. Negara
Kec. Jembrana
Kec. Mendoyo
Kec. Pekutatan
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
An
gka
Ke
mat
ian
Bal
ita
(AK
BA
) (P
er
1.0
00
Ke
lah
iran
Hid
up
)
Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)
Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Terhadap Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana 2014
1 2 3 4
PRIORITAS
Sumber: BPS, diolah
Dari gambar 2.66 diatas, didapat hasil analisis prioritas wilayah berdasarkan
indikator utama AKBA dan indikator pendukung Rasio Dokter adalah sebagai berikut :
▪ Prioritas Satu (P1), wilayah dengan Rasio Dokter rendah dan AKBA tinggi
Kecamatan Jembrana
▪ Prioritas Dua (P2), wilayah dengan Rasio Dokter dan AKBA cukup tinggi adalah Kec.
Melaya.
▪ Prioritas Tiga (P3), wilayah dengan Rasio Dokter tinggi dan AKBA rendah adalah
Kec. Pekutatan.
▪ Prioritas Empat (P4), wilayah dengan Rasio Dokter rendah dan AKBA rendah adalah
Kec. Mendoyo dan Negara
Jadi berdasarkan hasil analisis prioritas wilayah di atas, maka proritas intervensi
bidang kesehatan yang perlu dilakukan adalah terhadap Kecamatan yang memiliki
kondisi sebagai berikut :
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 68
Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan AKBA yang cukup tinggi walaupun
masih di bawah rata-rata kabupaten adalah Kecamatan Jembrana merupakan Prioritas 2.
Jika dilihat data pendukungnya, utamanya rasio dokter, ternyata Kecamatan Jembrana
memiliki angka yang sangat rendah. Untuk itu diperlukan intervensi dalam rangka
penyediaan tenaga dokter untuk menekan Tingkat Kemiskinan dan AKBA yang ada.
1. Tingkat Kemiskinan tinggi diatas rata-rata Kabupaten (4,0) dan AKBA yang relatif
tinggi (3,00) kendatipun masih di bawah rata-rata kabupaten dan rasio dokternya
sedikit dibawah rata-rata Kabupaten adalah Kec. Melaya merupakan Prioritas 3.
2. Tingkat Kemiskinan dan AKBA-nya rendah tetapi rasio dokter nya tinggi
kendatipun masih dibawah rata-rata rata-rata Kabupaten adalah Kecamatan
Pekutatan merupakan Prioritas 2.
3. Tingkat Kemiskinan cukup tinggi, AKBA dan Rasio Dokter rendah adalah
Kecamatan Mendoyo dan Negara, masuk dalam Prioritas 2 sehingga diperlukan
kebijakan untuk memperbaiki rasio dokternya untuk menekan Angka Kemiskinan
di Kec. Mendoyo dan Negara hingga bisa dibawah angka kemiskinan Kabupaten
Jembrana.
2.3 Bidang Pendidikan.
Unsur pendidikan memegang peranan penting dalam mewujudkan sumber daya
manusia yang berkualitas yang memiliki semangat dan kemampuan untuk menciptakan
kemakmuran bagi dirinya sendiri, alam dan lingkungannya. Oleh karena itu pemerataan
akses dan kualitas pendidikan menjadi sangat penting bagi masyarakat termasuk wajib
belajarnya dalam rangka persaingan yang lebih adil dan bermartabat. Hal ini sangat relevan
dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan yang merupakan akibat dari kesenjangan dan
mengacu kepada salah satu target MDGs mengenai pendidikan dasar untuk semua. Dan
sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa merupakan kewajiban
Pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang didukung oleh masyarakat dalam
menyediakan berbagai fasilitas infrastruktur, tenaga, anggaran dan program yang tepat,
efektif dan memadai.
Indikator penting yang terkait dengan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan
diantaranya adalah :
1) Angka Partisipasi Kasar (APK).
2) Angka Partisipasi Murni (APM).
3) Angka Buta Huruf.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 69
4) Angka Putus Sekolah.
5) Rasio Siswa/Kelas SD/MI,SMP/MTs dan SMA/MA.
6) Rasio Guru/Kelas SD/MI,SMP/MTs dan SMA/MA.
7) Rasio Siswa/Guru SD/MI,SMP/MTs dan SMA/MA.
Adapun analisis yang dilakukan terhadap indikator tersebut adalah :
2.3.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu.
2.3.2 Analisis Posisi Relatif.
2.3.3 Analisis Relevansi.
2.3.4 Analisis Efektivitas.
2.3.5 Analisis Prioritas Bidang.
2.3.6 Analisis Prioritas Intervensi Bidang.
2.3.7 Analisis Prioritas Wilayah.
2.3.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu.
2.3.1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA.
Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan jumlah siswa yang
ditampung dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah pada tingkat sekolah
yang bersangkutan di Kabupaten Jembrana. Indikator ini dapat menggambarkan
partisipasi dalam rangka pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dasar bagi
semua. Untuk mengetahui perkembangan indikator angka partisipasi kasar tersebut
dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 70
Gambar 2.67. Perkembangan Antar Waktu APK SD/MI Kabupaten Jembrana.
102,09
108,63105,56
100,92
113,13118,97
114,51
103,84
110,93
99,26102,59
110,43
94,05
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber : Jembrana Dalam Angka 2015
Gambar 2.68. Perkembangan Antar Waktu APK SMP/MTs Kabupaten Jembrana.
92,88
82,01
89,18
83,20 84,3580,97
87,04
100,53
71,22
85,35
76,70
93,14
101,33
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber : Jembrana Dalam Angka 2015
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 71
Gambar 2.69. Perkembangan APK SMA/MA Kabupaten Jembrana.
62,2556,52
61,09 63,0667,97
60,6856,44
74,9680,06
84,20
116,16
60,06
90,51
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber : Jembrana Dalam Angka 2015
Dari ketiga gambar tersebut diatas, terlihat bahwa indikator pendidikan dari
segi Angka Partisipasi Kasar (APK) disemua tingkat (Pendidikan Dasar dan
Menengah) menunjukkan kemajuan yang sangat berarti seiring dengan
perkembangan dunia pendidikan dan persaingan yang membutuhkan peningkatan
kualitas sumber daya (manusia) khususnya di Kabupaten Jembrana. APK pada
tingkat SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan perkembangan yang mengarah pada
keadaan optimal bahkan sudah melebihi angka 100%, sedangkan pada APK SMA/MA
menunjukkan adanya kemajuan capaian indikator yang cukup berarti. Secara
keseluruhan dari segi APK Kabupaten Jembrana sudah mencapai perkembangan
yang baik. Hal ini disebabkan bidang pendidikan di Kab. Jembrana menjadi salah satu
prioritas kebijakan pembangunan baik dalam rangka peningkatan
kuantitas/pemerataan pendidikan maupun kualitas SDM melalui program WAJAR 9
tahun dan rintisan WAJAR 12 tahun.
2.3.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM).
Indikator Angka Partisipasi Murni tingkat SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA
menunjukkan banyaknya siswa diserap sesuai usia sekolah pada tingkat pendidikan
bersangkutan di Kabupaten Jembrana. Indikator APM sangat penting karena
menunjukkan partisipasi mengikuti pendidikan dalam rangka wajib belajar pada usia
sekolah bersangkutan. Kewajiban mana merupakan hak memperoleh pendidikan
dan oleh karenanya adalah kewajiban pemerintah menyelenggarakan pendidikan
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 72
guna mempertinggi harkat dan martabat serta melepaskan diri dari kemiskinan dan
ketertinggalan. Perkembangan antar waktu APM SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA
Kabupaten Jembrana telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini
disebabkan karena adanya peningkatan pembangunan fasilitas pendidikan dalam
rangka program wajib belajar tersebut. Perkembangan Indikator APM dari tahun
2002 - 2013 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :
Gambar 2.70. Perkembangan Antar Waktu APM SD/MI Kabupaten Jembrana.
93,52
91,88
94,3293,25
95,72 95,51 95,34
87,29
97,38
91,3392,43
98,32
82,24
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber : Jembrana Dalam Angka 2015
Gambar 2.71. Perkembangan Antar Waktu APM SMP/MTs Kabupaten Jembrana.
70,70
62,65
70,4668,43
73,3470,43 71,71 70,52
65,31 64,01 65,03
87,90
77,66
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber : Jembrana Dalam Angka 2015
Gambar 2.72. Perkembangan Antar Waktu APM SMA/MA Kabupaten Jembrana.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 73
44,0341,33
52,3349,59
58,58
44,4245,96
50,15
53,69
48,48
74,77
57,62
65,37
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber : Jembrana Dalam Angka 2015
2.3.1.3 Angka Buta Huruf.
Gambar 2.73. Perkembangan Antar Waktu Angka Buta Huruf (%) Kabupaten
Jembrana.
9,7910,20 10,18
9,31
8,64
6,08
3,88
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber : Jembrana Dalam Angka 2015
Indikator Angka Buta Huruf menunjukkan kondisi penduduk yang tidak dapat
menikmati pemerataan pendidikan sehingga dianggap memiliki kemampuan kurang
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 74
untuk mengakses sumber daya dalam rangka pengembangan diri, lingkungan dan
pemenuhan kebutuhan hidup.
2.3.1.4 Angka Putus Sekolah (APS).
Perkembangan indikator angka putus sekolah (APS) Kab. Jembrana sejak
setahun terakhir menunjukkan kemajuan yang cukup berarti karena terjadi
penurunan hampir 50%, bahkan ditingkat SD APS mencapai angka 0%.
Gambar 2.74. Perkembangan Antar Waktu Angka Putus Sekolah SD (%) Kabupaten
Jembrana.
1,65
0,00
0,38
0,78
0,00 0,000,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber : Dikporaparbud 2015
Gambar 2.75. Perkembangan Antar Waktu Angka Putus Sekolah SMP (%) Kabupaten
Jembrana.
9,329,56
8,53
9,95
8,43
3,072,65
0,000,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber : Dikporaparbud 2015
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 75
Gambar 2.76. Perkembangan Antar Waktu Angka Putus Sekolah SMA (%) Kabupaten
Jembrana.
44,21
39,1740,29
46,3144,94
24,09
36,73
0,12
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 16-18 (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber : Dikporaparbud 2015
2.3.1.5 Rasio Siswa/Kelas SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.
Gambar 2.77. Perkembangan Antar Waktu Rasio Siswa/Kelas SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA Kabupaten Jembrana.
33,67
40,0538,63
36,39
39,46 40,59
36,28 37,10
40,43
29,76
36,2037,08
40,66
35,87
26,58
41,59
37,23 36,73
30,43
33,95
23,48 22,92 22,59
30,14
18,44
26,6324,56 24,56
33,83
23,3824,88
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rasio Murid/Kelas SMA/MA Rasio Murid/Kelas SMP/MtTs Rasio Murid/Kelas SD/MI
Perkembangan Rasio Siswa/Kelas Kabupaten Jembrana
Perkembangan rasio murid/kelas Kab. Jembrana nampak mengalami fluktuasi,
untuk semua tingkatan. Hal ini disebabkan antara lain karena seringnya terjadi
mutasi penduduk yang terkait dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah
terutama SD/MI. Angka rasio murid dengan kelas untuk masing-masing tingkatan
sudah mendekati ideal guna efektifitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Angka
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 76
rasio murid/kelas pada tingkatan SMA/SMK/MA mengarah pada titik ideal dimana
satu kelasnya terisi oleh ±36 orang murid. Sedangkan angka rasio murid/kelas untuk
tingkatan SMP/MTs cenderung stabil pada kisaran angka ±34 orang. Demikian juga
halnya dengan rasio murid/kelas untuk tingkatan SD/MI.
2.3.1.6 Rasio Siswa/Guru SD/MI,SMP/MTs dan SMA/MA.
Perkembangan rasio siswa/guru Kab. Jembrana terdapat penurunan yang tidak
signifikan pada tingkat SD/MI dimana pada tahun 2013 menunjukkan angka 22,51
namun di tahun 2014 menurun pada angka 18,97. Demikian juga halnya dengan
rasio siswa/guru untuk jenjang SMP/MTs. Pada tahun sebelumnya, rasio
menunjukkan angka 21,47 namun pada tahun terakhir angka tersebut bergeser ke
20,78. Namun kedua kondisi tersebut masih dalam ranah yang ideal. Kendati
demikian, perlu dipikirkan antisipasi terhadap penurunan tersebut.
Gambar 2.78. Perkembangan Antar Waktu Rasio Murid/Guru SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/MA Kabupaten Jembrana.
15,77 16,65 17,24 17,10 17,23
19,5820,52 19,71
21,59 22,51
18,97
13,2314,58 14,76 14,96 15,68
20,83
17,7315,70 15,62
21,47 20,78
31,01
12,1613,84 14,05 14,43 14,66
11,73
14,13 13,36
7,28
16,86
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
SD/MI SMP/MTs SMA/MA
Perkembangan Rasio Siswa/Guru Kabupaten Jembrana
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 77
2.3.1.7 Rasio Guru/Kelas SD/MI,SMP/MTs dan SMA/MA.
Gambar 2.79. Perkembangan Antar Waktu Rasio Guru/Kelas SD/MI, SMP/MTS dan
SMA/MA Kabupaten Jembrana.
1,09
3,29
2,792,59
2,73 2,77
3,09
2,803,02
4,08
2,142,542,76
2,40
1,69
2,00
2,37 2,35
1,411,63
1,491,38 1,31
1,76
1,07
1,361,20 1,12
1,56
0,29
1,31
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4
Rasio Guru/Kelas SMA/MA Rasio Guru/Kelas SMP/MTs Rasio Guru/Kelas SD/MI
Perkembangan Rasio Guru/Kelas Kab. Jembrana
Perkembangan rasio guru/kelas SD/MI Kab. Jembrana nampak mengalami
suatu kemajuan, namun ditingkat SMP/MTs dan SMA/MA kurang menunjukkan
suatu perubahan kearah capaian perbaikan yang stabil karena mengalami suatu
perkembangan yang berfluktuasi.
2.3.2 Analisis Posisi Relatif.
2.3.2.1 Posisi Relatif APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.
Gambar 2.80. Analisis Posisi Relatif APK SD/MI Kabupaten Jembrana.
94,0
5
98,9
3
102,
82
108,
13
107,
57
107,
24
113,
14
105,
94
102,
03
108,87105,59
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional (108,87%) Provinsi Bali (105,59%) Sumber: BPS, diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 78
Posisi relatif APK SD/MI di Kabupaten Jembrana menunjukkan posisi di atas rata-rata
propinsi maupun nasional.
Gambar 2.81. Analisis Posisi Relatif APK SMP/MTs Kabupaten Jembrana. 10
1,3
3
102,
97
100,
26
88,9
4
90,9
1
84,0
3 94,1
9
87,2
6
107,
86
88,63
95,99
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional (88,63%) Provinsi Bali (95,99%) Sumber: BPS, diolah
Posisi relatif APK SMP/MTs di Kabupaten Jembrana menunjukkan posisi di atas rata-
rata propinsi maupun nasional.
Gambar 2.82. Analisis Posisi Relatif APK SMA/MA Kabupaten Jembrana.
90,5
1
101,
18
85,7
9 100,
68 11
5,6
7
79,7
3
79,2
9
84,1
7
72,5
0
74,26
85,27
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional (74,26%) Provinsi Bali (85,27%) Sumber: BPS, diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 79
Indikator APK SMA/MA Kabupaten Jembrana nampak berada pada posisi
relatif diatas rata-rata angka Propinsi dan Nasional, kendati tidak pada posisi
terbaik untuk tingkat Propinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa secara kebijakan
dan program pendidikan di Kab. Jembrana sudah berjalan dengan baik dan
sesuai dengan pendidikan untuk semua. Keberhasilan ini didukung oleh
penyelenggaraan pendidikan gratis dan program wajib belajar 9 tahun serta
rintisan wajib belajar 12 tahun.
2.3.2.2 Posisi Relatif APM SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.
Ketiga indikator APM untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Kab. Jembrana
juga menunjukkan posisi relatif diatas rata-rata APM tingkat Propinsi dan
Nasional. APM SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA menduduki posisi terbaik di
Propinsi Bali. Hal ini juga disebabkan bahwa Kebijakan dan program dibidang
pendidikan yang telah dilakukan di Kab. Jembrana sudah menunjukkan
kemajuan.
Gambar 2.83. Analisis Posisi Relatif APM SD/MI Kabupaten Jembrana.
82,2
4
89
,31
93
,44
97,5
9
97,6
6
99
,27
98
,78
97
,79
91
,21
96,4595,29
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional (96,45%) Provinsi Bali (95,29%) Sumber: BPS, diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 80
Gambar 2.84. Analisis Posisi Relatif APM SMP/MTs Kabupaten Jembrana.
77
,66
78,7
5
88,3
7
80,7
8
79
,01
79
,25
83,8
2
81
,55
90
,40
77,53
84,58
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional (77,53%) Provinsi Bali (84,58%) Sumber: BPS, diolah
Gambar 2.85. Analisis Posisi Relatif APM SMA/MA Kabupaten Jembrana
65
,37
79,6
5
69
,19 78
,10 83
,56
63
,23
65
,40 72
,63
65,6
0
59,35
70,83
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional (59,35%) Provinsi Bali (70,83%) Sumber: BPS, diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 81
2.3.2.3 Posisi Relatif Angka Buta Huruf (ABH).
Gambar 2.86. Analisis Posisi Relatif ABH (%) Kabupaten Jembrana
3,88
7,35
4,29
8,39
13,9
6
12
,22
20,8
9
6,81
1,99
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional (4,88%) Provinsi Bali (7,44%) Sumber: BPS, diolah
Kondisi buta huruf penduduk Kab. Jembrana sampai dengan tahun 2014
menunjukkan pada posisi dibawah rata-rata Propinsi Bali dan menempati posisi
kedua terendah setelah Kota Denpasar. Namun, angka buta huruf Jembrana
masih berada di atas rata-rata nasional.
2.3.2.4 Posisi Relatif Angka Putus Sekolah (APS).
Posisi relatif APS Usia 16-18 Kab. Kabupaten Jembrana seperti terlihat pada
gambar berikut. Posisi relatif ini memakai Usia 16-18 tahun yaitu SMA/SMK,
dikarenakan usia ini merupakan usia yang rentan terjadi putus sekolah karena
berbagai faktor. Kabupaten Jembrana berada di peringkat tengah-tengah
diantara kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Sehingga Angka Putus sekolah di
SMA/SMK ini masih tergolong tinggi.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 82
Gambar 2.87. Analisis Posisi Relatif APS (%) Kabupaten Jembrana
0,12
14
,91 1
8,5
7
8,5
6
5,51
27,0
2
21
,96
22,6
1
16
,63
28,93
17,76
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Angka Putus Sekolah Usia 16-18 (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional (28,93%) Provinsi Bali (17,76%) Sumber: BPS, diolah
2.3.2.5 Posisi Relatif Rasio Siswa/Kelas.
Analisis posisi relatif rasio Siswa/kelas SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA
tahun 2014 belum bisa ditampilkan karena belum ada data pembanding Propinsi
dan Nasional. Hal ini sementara dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah
murid mulai dari tingkat SD/MI di Kab. Jembrana lebih lambat dibanding
beberapa kabupaten lain di Bali disamping juga karena faktor lain, misalnya
keberhasilan program KB.
Gambar 2.88. Analisis Posisi Relatif Siswa/Kelas Kabupaten Jembrana.
33,67
40,0538,63
36,39
39,46 40,59
36,28 37,10
40,43
29,76
36,2037,08
40,66
35,87
26,58
41,59
37,23 36,73
30,43
33,95
23,48 22,92 22,59
30,14
18,44
26,6324,56 24,56
33,83
23,3824,88
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rasio Murid/Kelas SMA/MA Rasio Murid/Kelas SMP/MtTs Rasio Murid/Kelas SD/MI
Perkembangan Rasio Siswa/Kelas Kabupaten Jembrana
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 83
2.3.2.6 Posisi Relatif Rasio Guru/Kelas .
Analisis posisi relatif guru/kelas baik SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA
untuk tahun 2014 menunjukkan bahwa posisi relatif rasio guru SD/MI dan
SMP/MTs masih di berada di posisi rata-rata kabupaten lainnya. Kabupaten lain
masih menggunakan data tahun 2009-2010.
Gambar 2.89. Analisis Posisi Relatif Rasio Guru/Kelas SD/MI Kabupaten Jembrana.
1,31
1,4
5
1,41
1,64
1,8
0
1,3
2
1,36 1
,45
1,66
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional Provinsi Sumber: BPS, diolah
Gambar 2.90. Analisis Posisi Relatif Rasio Guru/Kelas SMP/MTs Jembrana.
1,6
3
3,31
2,8
2
4,3
7
3,3
0
2,97
2,5
5 2,9
7
2,55
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional Provinsi Sumber: BPS, diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 84
Gambar 2.91. Analisis Posisi Relatif Rasio Guru/Kelas SMA/MA
Kabupaten Jembrana.
2,14
5,44
4,2
5
3,8
2
5,6
7
3,68
4,14 4,
30
4,0
3
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional Provinsi Sumber: BPS, diolah
2.3.2.7 Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru.
Gambar 2.92. Analisis Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru SD/MI Kabupaten
Jembrana.
18
,97
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional Provinsi Sumber: BPS, diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 85
Gambar 2.93. Analisis Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru SMP/MTs Kabupaten
Jembrana.
20
,78
0,00
0,0
0
0,00
0,0
0
0,00
0,0
0
0,00
0,00
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional Provinsi Sumber: BPS, diolah
Gambar 2.94. Analisis Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru SMA/MA Kabupaten
Jembrana.
16,8
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional Provinsi Sumber: BPS, diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 86
2.3.3 Analisis Relativitas Bidang Pendidikan.
2.3.3.1 Analisis Relativitas Angka Partisipasi Kasar (APK).
Gambar 2.95. Analisis Relativitas APK SD/MI Kabupaten Jembrana.
105,98 105,82 107,13 106,63109,96 112,19 111,12 110,35 111,68
102,58 104,30107,69 108,87
104,97 106,26109,31
104,56
110,45113,73 112,50 110,81 111,56
99,95 98,87
105,84 105,59
102,09
108,63105,56
100,92
113,13118,97
114,51
103,84
110,93
99,26102,59
110,43
94,05
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Gambar 2.96. Analisis Relativitas APK SMP/MTs Kabupaten Jembrana.
79,87 81,09 82,24 82,09 81,8786,37 86,86
81,09 80,59
89,58 89,3985,81
88,63
89,34 88,27 88,0186,08 85,01
81,9085,68
77,78 76,69
91,7195,74
93,8795,99
92,88
82,01
89,18
83,20 84,3580,97
87,04
100,53
71,22
85,35
76,70
93,14
101,33
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Gambar 2.97. Analisis Relativitas APK SMA/MA Kabupaten Jembrana.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 87
48,1850,89
54,38 55,21 56,6959,46 59,06
62,37 62,85 64,6668,22 66,13
74,2663,4668,16 67,23 66,36 67,33
73,67 73,21
82,18 82,3684,34
86,46
80,08
85,27
62,2556,52
61,09 63,0667,97
60,6856,44
74,9680,06
84,20
116,16
60,06
90,51
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Pada tahun 2014, ketiga indikator APK menunjukkan peningkatan
kondisi ini tidak terlepas dari kebijakan Pemkab Jembrana yang
menempatkan sektor pendidikan menjadi prioritas pembangunan.
Prioritas tersebut diwujudkan dengan program Wajib Belajar 12 Tahun
yang pelaksanaannya sudah diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah.
2.3.3.2 Analisis Relativitas Angka Partisipasi Murni (APM).
Gambar 2.98. Analisis Relativitas APM SD/MI Kabupaten Jembrana.
92,70 92,55 93,04 93,25 93,54 93,78 93,99 94,37 94,76
91,03
92,49
95,5396,45
92,1991,58
93,48 93,26 93,33
94,4994,93 94,99
95,54
90,3991,06
94,2895,29
93,52
91,88
94,3293,25
95,72 95,51 95,34
87,29
97,38
91,3392,43
98,32
82,24
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Gambar 2.99. Analisis Relativitas APM SMP/MTs Kabupaten Jembrana.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 88
61,6963,49
65,24 65,37 66,52 66,90 67,39 67,40 67,73 68,1270,84
73,7277,5368,41 68,63 69,37 70,03 70,15
66,69 67,34 67,38 67,83 69,17
75,07
80,69
84,58
70,70
62,65
70,4668,43
73,3470,43 71,71 70,52
65,31 64,01 65,03
87,90
77,66
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Gambar 2.100. Analisis Relativitas APM SMA/MA Kabupaten Jembrana.
38,2540,56
42,96 43,50 43,77 44,84 44,97 45,06 45,5947,97
51,4653,89
59,3550,98
53,36 54,11 53,04 53,5455,81 55,65 55,75
57,15
60,54
63,28
67,10
70,83
44,0341,33
52,3349,59
58,58
44,4245,96
50,15
53,69
48,48
74,77
57,62
65,37
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
2.3.3.3 Analisis Relativitas Angka Buta Huruf (ABH).
Gambar 2.101. Analisis Relativitas Angka Buta Huruf Usia 15+ (%).
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 89
7,81 7,42 7,09 7,19 6,75
7,98
4,88
13,06 12,78
11,6110,83
9,83
6,637,449,79 10,20 10,18
9,318,64
6,08
3,88
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Perkembangan indikator ABH Kab. Jembrana setiap tahun mengalami
penurunan sejalan dengan tingkat Propinsi dan Nasional.
2.3.3.4 Analisis Relativitas Angka Putus Sekolah.
Gambar 2.102. Analisis Relativitas Angka Putus Sekolah SD/MI (%)
Kabupaten Jembrana Terhadap Propinsi dan Nasional.
1,201,08
0,890,80
0,890,76
0,58
0,21
0,950,84
0,28
0,73
0,49
0,05
0,54
0,10
1,65
0,00
0,38
0,78
0,00 0,00 0,00
-1,50
-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Gambar 2.103. Analisis Relativitas Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) Kabupaten
Jembrana Terhadap Propinsi dan Nasional.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 90
14,92 15,0613,75
12,89
11,37
9,558,54
11,50 11,6610,72
9,79
7,54
4,103,59
9,32 9,568,53
9,95
8,43
3,07 2,65 0,00
-10,00
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Gambar 2.104. Analisis Relativitas Angka Putus Sekolah SMA/MA (%) Kabupaten
Jembrana Terhadap Propinsi dan Nasional.
44,38 44,51 44,10 43,0741,21
38,1235,66
28,93
35,11 35,28 35,5634,18
30,2028,67
25,11
17,76
44,21
39,17 40,29
46,31 44,94
24,09
36,73
0,12
-20,00
-10,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Angka Putus Sekolah Usia 16-18 (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Sejak tahun 2012, APS SD/MI dan SMP/Mts Kab. Jembrana sudah
menunjukkan angka 0% dan masih bertahan hingga tahun 2014. Namun pada
tingkatan penduduk usia SMA/MA masih terdapat angka putus sekolah kendatipun
setiap tahunnya mengalami penurunan.
2.3.3.5 Analisis Relativitas Rasio Siswa/Kelas.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 91
Gambar 2.105. Analisis Relativitas Rasio Siswa/Kelas SD/MI Kabupaten
Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.
24,93 24,57 24,90
30,2328,98
26,9625,81
22,6623,81 23,75
29,82
25,90 25,73 25,45
23,48 22,92 22,59
30,14
18,44
26,63
24,56
24,56
33,83
23,38
24,88
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Gambar 2.106. Analisis Relativitas Rasio Murid/Kelas SMP/MTs Kabupaten
Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.
34,71 35,16 35,05
22,02
34,55
36,87
39,91
36,88
22,41
39,5537,08
40,66
35,87
26,58
41,59
37,23 36,73
30,43
33,95
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Gambar 2.107. Analisis Relativitas Rasio Murid/Kelas SMA/MA Kabupaten
Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 92
36,81
34,87 34,34 33,94 33,66 33,6034,50
35,13
38,97 38,6937,33
37,98 38,21 37,69
33,67
40,0538,63
36,39
39,4640,59
36,28
37,10
40,43
29,76
36,20
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Kelihatan bahwa perkembangan indikator Rasio Murid atau Siswa/Kelas
kurang sejalan dimana Rasio Murid/Kelas Kabupaten Jembrana ada
kecenderungan meningkat hal ini menunjukkan perkembangan jumlah murid
Kab. Jembrana lebih cepat dari rata-rata Propinsi dan Nasional sehingga perlu
mendapat perhatian dari instansi terkait.
2.3.3.6 Analisis Relativitas Rasio Guru/Kelas SD/MI.
Gambar 2.108. Analisis Relativitas Rasio Guru/Kelas SD/MI Kabupaten Jembrana
terhadap Propinsi dan Nasional.
1,151,20 1,23
1,55
1,29 1,30
1,461,40 1,40 1,39
1,80
1,28
1,36
1,48
1,49
1,38 1,31
1,76
1,07
1,36
1,20
1,12
1,56
0,29
1,31
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Gambar 2.109. Analisis Relativitas Rasio Guru/Kelas SMP/MTs Kabupaten Jembrana
terhadap Propinsi dan Nasional.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 93
2,53
2,74
2,94
1,62
2,51
3,01
3,27
2,58
1,85
2,98
2,54
2,762,40
1,69
2,00 2,37
2,35
1,41
1,63
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Gambar 2.110. Analisis Relativitas Rasio Guru/Kelas SMA/MA Kabupaten Jembrana
terhadap Propinsi dan Nasional.
1,31
2,632,83 2,84 2,87 2,86
3,27
0,94
3,26 3,33 3,35 3,433,56
4,27
1,09
3,29
2,792,59 2,73 2,77
3,092,80
3,02
4,08
2,14
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
2.3.3.7 Analisis Relativitas Rasio Siswa/Guru SD/MI.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 94
Gambar 2.111. Analisis Relativitas Rasio Siswa/Guru SD/MI Kabupaten Jembrana
terhadap Propinsi dan Nasional.
22,58
25,81
22,9121,72
24,7423,97
18,45
16,27
17,46 17,19 16,93
20,4119,90
17,35
16,24 15,86
17,13
15,7716,65
17,24 17,10 17,23
19,58
20,52
19,71
21,5922,51
18,97
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Gambar 2.112. Analisis Relativitas Rasio Siswa/Guru SMP/MTs Kabupaten
Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.
16,81
14,7013,73 13,54
14,5014,75 14,28
13,62
12,42 12,38
14,47
12,29
13,88 14,00 13,6613,17
15,7613,2314,58
14,76 14,9615,68
20,83
17,73
15,70 15,62
21,4720,78
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 95
Gambar 2.113. Analisis Relativitas Rasio Siswa/Guru SMA/MA Kabupaten
Jembrana terhadap Propinsi dan Nasional.
13,70
12,65 12,4413,10
12,21
15,52
11,98 11,7511,33 11,28
10,97
8,96
12,05
9,70
10,45
12,16
13,84 14,0514,43 14,66
11,73
14,13
13,36
7,28
16,86
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
2.3.4 Analisis Efektivitas Bidang Pendidikan.
2.3.4.1 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK)
Gambar 2.114. Analisis Efektivitas APK (%) SD/MI Kabupaten Jembrana.
102,09
108,63105,56
100,92
113,13
118,97114,51
103,84
110,93
99,26
102,59110,43
94,05
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 96
Gambar 2.115. Analisis Efektivitas APK (%) SMP/MTs Kabupaten
Jembrana.
92,88
82,01
89,18
83,20 84,3580,97
87,04
100,53
71,22
85,3576,70
93,14
101,33
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
Gambar 2.116. Analisis Efektivitas APK (%) SMA/MA Kabupaten Jembrana.
62,25
56,5261,09
63,06
67,97
60,6856,44
74,96
80,0684,20
116,16
60,06
90,51
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
Perkembangan rata-rata APK dan APM SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/MA Kab. Jembrana selama tahun 2002 - 2014 sangat relevan dengan
inovasi kebijakan/program pendidikan yang dilaksanakan selama ini
termasuk pendidikan untuk semua di Kab. Jembrana.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 97
2.3.4.2 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APK)
Gambar 2.117. Analisis Efektivitas APM (%) SD/MI Kabupaten Jembrana.
93,52 91,8894,32 93,25
95,72 95,51 95,34
87,29
97,38
91,33
92,43 98,32
82,24
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
Gambar 2.118. Analisis Efektivitas APM (%) SMP/MTs Kabupaten
Jembrana.
70,70
62,65
70,4668,43
73,3470,43 71,71 70,52
65,31 64,01
65,03
87,90
77,66
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab. Jembrana
Tahun 2002 - 2020
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Trendline Linear (Trendline)
Sumber. BPS, diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 98
Gambar 2.119. Analisis Efektivitas APM (%) SMA/MA Kabupaten
Jembrana.
44,0341,33
52,3349,59
58,58
44,4245,96
50,15
53,69
48,48
74,77
57,62
65,37
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kab. Jembrana
Tahun 2002 - 2020
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Trendline Linear (Trendline)
Sumber. BPS, diolah
2.3.4.3 Analisis Efektivitas Angka Buta Huruf (ABH).
Gambar 2.120. Analisis Efektivitas ABH (%) Kabupaten Jembrana.
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
9,7910,20 10,18
9,31 8,64
6,08
3,88
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
Indikator Angka Buta Huruf menunjukkan bagian masyarakat
yang tidak dapat mengakses informasi melalui pengenalan (baca dan tulis)
huruf sehingga kurang memiliki daya dalam mengembangkan diri dan
lingkungan hidupnya. Adapun upaya penuntasan Buta Huruf penduduk di
Kabupaten Jembrana menunjukkan hasil yang cukup baik dengan
penurunan Angka Buta Huruf yang efektif sejalan dengan program
pendidikan yang telah dilaksanakan.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 99
2.3.4.4 Analisis Efektivitas Angka Putus Sekolah (APS).
Gambar 2.121. Analisis Efektivitas Angka Putus Sekolah SD/MI (%)
Kabupaten Jembrana.
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
1,65
#N/A 0,00
0,38
0,78
0,00
0,00 0,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
Penurunan angka putus sekolah di Kab. Jembrana adalah cukup efektif
sejalan dengan kebijakan/program yang telah dilaksanakan selama ini.
2.3.4.5 Rasio Siswa/Kelas, Rasio Guru/Kelas dan Rasio Siswa/Guru.
Gambar 2.122. Analisis Efektivitas Rasio Siswa/Kelas SD/MI Kabupaten
Jembrana
#N/A #N/A
23,4822,92 22,59
30,14
18,44
26,63
24,56 24,56
33,83
23,38
24,88
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 100
Gambar 2.123. Analisis Efektivitas Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs Kabupaten
Jembrana
#N/A #N/A #N/A
37,08
40,66
35,87
26,58
41,59
#N/A
37,2336,73
30,43
33,95
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
Gambar 2.124. Analisis Efektivitas Rasio Siswa/Kelas Kabupaten SMA/MA
Jembrana
#N/A #N/A
33,67
40,0538,63
36,39
39,4640,59
36,2837,10
40,43
29,76
36,20
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 101
Gambar 2.125. Analisis Efektivitas Rasio Guru/Kelas SD/MI Kabupaten
Jembrana.
#N/A #N/A
1,49
1,381,31
1,76
1,07
1,36
1,201,12
1,56
0,29
1,31
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru) Trendline Linear (Trendline) Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
Gambar 2.126. Analisis Efektivitas Rasio Guru/Kelas SMP/MTs Kabupaten
Jembrana.
#N/A #N/A #N/A
2,54
2,76
2,40
1,69
2,00
#N/A
2,372,35
1,41
1,63
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 102
Gambar 2.127. Analisis Efektivitas Rasio Guru/Kelas SMA/MA Kabupaten
Jembrana.
#N/A #N/A
1,09
3,29
2,79
2,592,73 2,77
3,09
2,80
3,02
4,08
2,14
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
Gambar 2.128. Analisis Efektivitas Rasio Murid/Guru SD/MI Kabupaten
Jembrana
#N/A #N/A
15,77
16,6517,24 17,10 17,23
19,58
20,5219,71
21,59 22,51
18,97
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 103
Gambar 2.129. Analisis Efektivitas Rasio Murid/Guru SMP/MTs Kabupaten
Jembrana
#N/A #N/A
13,23
14,58 14,76 14,9615,68
20,83
17,73
15,70
15,62
21,4720,78
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
Gambar 2.130. Analisis Efektivitas Rasio Murid/Guru SMA/MA Kabupaten
Jembrana
#N/A #N/A #N/A
12,16
13,84 14,05 14,43 14,66
11,73
14,13 13,36
7,28
16,86
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa) Kab. JembranaTahun 2002 - 2020
Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
Dari ketiga analisis di atas, ternyata ditingkat SD/MI
menunjukkan peningkatan Rasio Murid/Kelas dan Rasio Murid/Guru serta
penurunan Rasio Guru/Kelas. Ditingkat SMP/MTs terjadi penurunan Rasio
Murid/Kelas dan Guru/Kelas tetapi Rasio Murid/Gurunya kecenderungan
meningkatnya tidak cukup berarti sehingga tidak begitu bermasalah.
Sedangkan ditingkat SMA/MA Rasio Murid/Kelasnya kecenderungan
meningkatnya tidak cukup berarti tetapi Rasio Guru/Kelasnya meningkat
cukup berarti sehingga terjadi penurunan Rasio Murid/Guru juga cukup
berarti. Oleh karena itu tidak terlalu bermasalah, tetapi yang masih
bermasalah dari segi efektivitas adalah ditingkat SD/MI untuk mendapat
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 104
perhatian terutama mengenai unsur input SDM pendidikan. Secara
keseluruhan menunjukkan perkembangan Rasio Murid/Kelas dan Rasio
Guru/Kelas di Kab. Jembrana sama-sama memiliki kecenderungan positif,
sedangkan Rasio Murid/Guru perkembangannya negatif. Kondisi demikian
menunjukkan bahwa perkembangan jumlah murid kurang diikuti oleh
perkembangan jumlah kelas meskipun diimbangi oleh perkembangan
jumlah guru. Dari segi kebijakan menunjukkan masih kurang efektif karena
kurang mengikuti laju perkembangan jumlah murid untuk tetap
mempertahankan atau meningkatkan penyelenggaraan mutu pendidikan.
Oleh karena itu perlu meninjau atau mengevaluasi faktor yang
mempengaruhi kebijakan yang sedang berjalan, apakah karena faktor
biaya, alokasi anggaran yang kurang sesuai atau faktor sosial budaya yang
kurang sejalan dan mendukung.
2.3.5 Analisis Prioritas Bidang Pendidikan
2.3.6.5 Analisis Prioritas Angka Partisipasi Kasar (APK) terhadap Tingkat
Kemiskinan.
Gambar 2.131. Analisis Prioritas APK terhadap Tingkat Kemiskinan Kab.
Jembrana.
Analisis Prioritas Intervensi Bidang PendidikanKab. Jembrana, Prov. Bali, Tahun 2002 - 2020
102,09108,63105,56100,92
113,13118,97114,51
103,84110,93
99,26102,59110,43
94,05
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)
92,8882,01
89,1883,2084,3580,97
87,04
100,53
71,22
85,3576,70
93,14101,33
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)
62,2556,5261,0963,0667,97
60,6856,44
74,9680,0684,20
116,16
60,06
90,51
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)
7,137,04
9,11
10,499,92
7,97
6,80
8,11
6,565,745,56
4,00
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Tingkat Kemiskinan (%)
Sumber: BPS, diolah
Perkembangan ketiga indikator APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA pada
dasarnya sejalan dengan penurunan angka kemiskinan secara keseluruhan,
meskipun perkembangan angka kemiskinan berfluktuasi. Walaupun
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 105
perkembangannya sejalan, namun APK bukanlah menjadi prioritas bidang
pendidikan karena rata-rata indikatornya mencapai tingkat optimal.
2.3.6.6 Analisis Prioritas Angka Partisipasi Murni (APM) terhadap Tingkat
Kemiskinan.
Berdasarkan gambar berikut, nampak bahwa APM SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/MA secara keseluruhan perkembangannya sejalan dengan tingkat
kemiskinan dimana terdapat korelasi positif antara peningkatan APM
dengan penurunan angka kemiskinan. Jadi dari segi APM masih terdapat
peluang untuk menjadi prioritas guna mencapai tingkat optimal terutama
pada SMA/MA yang APMnya baru mencapai sebesar 65,37%. Sedangkan
APM SD/MI 82,24% dan SMP/MTS 77,66%.
Gambar 2.132. Analisis Prioritas APM terhadap Tingkat Kemiskinan.
Analisis Prioritas Intervensi Bidang PendidikanKab. Jembrana, Prov. Bali, Tahun 2002 - 2020
93,5291,88
94,3293,2595,7295,5195,34
87,29
97,38
91,3392,43
98,32
82,24
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)
70,7062,65
70,4668,4373,3470,4371,7170,52
65,3164,0165,03
87,90
77,66
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)
44,0341,33
52,3349,59
58,58
44,4245,9650,15
53,6948,48
74,77
57,6265,37
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)
7,137,04
9,11
10,499,92
7,97
6,80
8,11
6,565,745,56
4,00
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Tingkat Kemiskinan (%)
Sumber: BPS, diolah
Berdasarkan hasil analisis prioritas bidang pendidikan diatas, maka prioritas
intervensi bidang ditujukan pada indikator utama APM SMA/MA yang
masih belum optimal capaiannya. Adapun sebagai indikator pendukung
adalah Perkembangan Jarak SMA/MA, Rasio Siswa/Kelas dan Jumlah
Sekolah. Untuk meningkatkan APM SMA/MA tentu kurang tepat dengan
meningkatkan Rasio Siswa/Kelas melainkan jumlah sekolah atau ruang kelas
serta fasilitas lain yang dapat meningkatkan kualitas
penyelenggaraan/pelayanan pendidikan dan lain-lain sehingga disamping
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 106
meningkatkan daya tampung dan daya saing/eksistensi pendidikan juga
sekaligus menormalkan rasio siswa/kelas dalam rangka peningkatan
kwalitas belajar. Kondisi Rasio Guru/Kelas SMA/MA juga perlu mendapat
perhatian karena posisinya masih dibawah angka rata-rata
Propinsi/Nasional. Sedangkan Jarak Sekolah dapat diatasi dengan
pemerataan dan peningkatan jumlah sekolah SMA.
2.3.6.7 Analisis Prioritas Angka Buta Huruf Terhadap Tingkat Kemiskinan.
Perkembangan angka buta huruf sejalan dengan tingkat kemiskinan.
Meskipun capaian Angka Buta Huruf Kab. Jembrana sudah lebih baik dari
tingkat Propinsi dan keberadaan persentase buta huruf sebagian besar
terdapat pada usia lanjut sebesar 9,51% yang secara tidak langsung akan
terus menurun, tetapi masih perlu menjadi prioritas untuk terus
dituntaskan.
Gambar 2.133. Analisis Prioritas Angka Buta Huruf terhadap Tingkat
Kemiskinan.
Analisis Prioritas Intervensi Bidang PendidikanKab. Jembrana, Prov. Bali, Tahun 2002 - 2020
9,7910,2010,189,31
8,64
6,08
3,88
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%)
2,372,40
1,912,05
0,90
0,000,21
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15-44 (%)
21,8223,3823,00
21,5821,25
11,309,51
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Angka Buta Huruf Penduduk Usia 45+ (%)
7,137,04
9,11
10,499,92
7,97
6,80
8,11
6,565,745,56
4,00
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Tingkat Kemiskinan (%)
Sumber: BPS, diolah
2.3.5.4 Analisis Prioritas Angka Putus Sekolah (APS) Terhadap Kemiskinan.
Perkembangan Angka Putus Sekolah sejalan dengan tingkat kemiskinan
dengan korelasi yang positif. Sebagian besar kejadian putus sekolah terdapat
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 107
pada tingkat usia 16-18 tahun. Jadi APS masih perlu menjadi prioritas
pembangunan bidang pendidikan.
Gambar 2.134. Analisis Prioritas Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/MA Terhadap Tingkat Kemiskinan.
Analisis Prioritas Intervensi Bidang PendidikanKab. Jembrana, Prov. Bali, Tahun 2002 - 2020
1,65
0,00
0,38
0,78
0,000,000,00
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%)
9,329,568,53
9,95
8,43
3,072,65
0,00
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%)
44,21
39,1740,29
46,3144,94
24,09
36,73
0,12
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Angka Putus Sekolah Usia 16-18 (%)
7,137,04
9,11
10,499,92
7,97
6,80
8,11
6,565,745,56
4,00
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Tingkat Kemiskinan (%)
Sumber: BPS, diolah
2.3.6 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Bidang Pendidikan.
2.3.6.1 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah APM SMA/MA Terhadap Rasio
Siswa/Kelas SMA/MA.
Gambar 2.135. Analisis Prioritas Intervensi Wilayah APM SMA/MA
Terhadap Rasio Siswa/kelas SMA/MA Kab. Jembrana.
Kec. Melaya
Kec. Negara
Kec. JembranaKec. MendoyoKec. Pekutatan
-1,00
-0,90
-0,80
-0,70
-0,60
-0,50
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00
Ras
io S
isw
a/K
ela
s SM
A/M
A (S
isw
a)
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Terhadap Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa) Kab. Jembrana 2014
1 2 3 4
PRIORITAS
Sumber: BPS, diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 108
Analisis masih belum bisa dikalukan karena data Rasio Siswa/Kelas
SMA/MA tahun 2014 per-kecamatan masih belum tersedia.
2.3.6.2 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah APM SMA/MA terhadap Jarak
Sekolah SMA/MA (Km).
Gambar 2.136. Analisis Prioritas Intervensi Wilayah APM SMA/MA
Terhadap Jarak Sekolah SMA/MA Kab. Jembrana.
Kec. Melaya
Kec. Negara
Kec. Jembrana
Kec. Mendoyo
Kec. Pekutatan
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00
Jara
k Se
kola
h M
en
en
gah
Ata
s SM
A/M
A (k
m)
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Terhadap Jarak Sekolah Menengah Atas SMA/MA (km) Kab. Jembrana 2014
1 2 3 4
PRIORITAS
Sumber: BPS, diolah
2.3.6.3 Analisis Prioritas Intervensi Wilayah APM SMA/MA terhadap Angka
Partisipasi Kasar SMA/MA.
Gambar 2.137. Analisis Prioritas Intervensi Wilayah APM SMA/MA
Terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Kab. Jembrana.
Kec. Melaya
Kec. Negara
Kec. Jembrana
Kec. Mendoyo
Kec. Pekutatan
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00
An
gka
Par
tisi
pas
i Kas
ar (A
PK
) SM
A/M
A (
%)
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kab. Jembrana 2014
1 2 3 4
PRIORITAS
Sumber: BPS, diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 109
2.4 Bidang Infrastruktur Dasar
Untuk bidang infrastruktur dasar, beberapa indikator yang dianalisis terkait dengan
kondisi kemiskinan antara lain :
1. Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%).
2. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%).
3. Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%)
4. Rumah Tangga Akses Listrik (%).
Untuk melakukan analisis terhadap indikator bidang infrastruktur dasar masih
terdapat kendala data yang belum tersedia pada instansi yang terkait sehingga analisis
dilakukan berdasarkan data terbatas pada Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana dan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana ditambah beberapa data dari BPS Kabupaten
Jembrana. Adapun analisis yang perlu dilakukan terhadap indikator tersebut adalah sebagai
berikut :
2.4.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu Bidang Infrastruktur.
2.4.1.1. Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%).
Gambar 2.138. Perkembangan Antara Waktu Rumah Tangga dengan
Sanitasi Layak.
62,26 61,97
73,14
58,57
68,80
78,3075,69
80,89 80,66
84,72 84,7483,03
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber data : Dinas PU Kab. Jembrana.
Sanitasi Layak yang dianalisis disini adalah merupakan data rumah
tangga dengan kepemilikian jamban, tempat sampah dan pengelolaan air
limbah dengan kriteria sehat yang ada di Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Kondisi sanitasi layak masih perlu dikembangkan pada pengertian yang
lebih luas kepada masyarakat karena masih banyak yang tidak peduli
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 110
terhadap sanitasi dalam kaitan dengan kelestarian lingkungan hidup.
Sejumlah SKPD sudah memulai kegiatan sosialisasi dan pembinaan secara
terpadu untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dengan angka
pencemaran mendekati pencemaran 0 (nol). Sejumlah indikator
keberhasilan SKPD yang terkait menangani lingkungan hidup sudah mulai
ditetapkan. Tentunya hal ini untuk mengurangi gejala memburuknya
indikator sanitasi, berupa kelestarian lingkungan dalam arti luas, yang
memiliki dampak pelan namun pasti pada penurunan sumber daya dan
pada akhirnya akan meningkatkan kemiskinan. Oleh karena itu sanitasi
dalam arti yang lebih luas seharusnya menjadi indikator utama
keberhasilan pembangunan.
2.4.1.2. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (AML).
Data Rumah Tangga dengan AML yang dianalisis adalah berupa data
Rumah Tangga dengan sumber air minum terlindung yang ada pada Profil
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana 2013 mengingat data AML sesungguhnya
belum didapat dari instansi terkait.
Gambar 2.139. Perkembangan Antara Waktu Rumah Tangga dengan AML
(%) Kab. Jembrana.
52,93 50,7345,10
59,78
51,14
39,9042,39
61,90
47,84 47,78 48,7253,07
123,21
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak(%) mengalami
perkembangan yang cukup berarti. Pada tahun 2013, proporsi rumah
tangga dengan air minum layak masih pada angka 53,07% meningkat
signifikan pada tahun 2014 di angka 123,21%.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 111
2.4.1.3. Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%)
Perkembangan desa dengan Akses Jalan R4 sudah mencapai maksimal
(100%) sehingga tidak menjadi permasalahan, kecuali peningkatan
kualitas akses jalannya.
Gambar 2.140. Perkembangan Antar Waktu Proporsi Desa dengan Akses
Jalan R4 (%) Kab. Jembrana.
45,1050,00
60,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
90,20
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Sumber : Dinas PU Kab. Jembrana 2015
2.4.1.4. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik (%).
Gambar 2.141. Perkembangan Antar Waktu Proporsi Rumah Tangga
dengan Akses Listrik (%) Kab. Jembrana.
97,15
96,22
99,52
99,82
98,37
99,40 99,33
98,51
99,69
100,0099,73 99,70
94,00
95,00
96,00
97,00
98,00
99,00
100,00
101,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 112
Pada tahun 2014, data TNP2K menunjukkan Rumah Tangga
dengan Akses Listrik di Kabupaten Jembrana menurun dari tahun
sebelumnya yang sudah mencapai angka maksimal, kendati angkanya
tidak terlalu signifikan (0,03). Namun secara umum, sebagian besar rumah
tangga di Kabupaten Jembrana sudah teraliri aliran listrik.
2.4.2 Analisis Posisi Relatif Indikator Bidang Infrastruktur Dasar.
2.4.3.1 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%).
Posisi relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kab.
Jembrana tahun 2014 dengan angka 83,03 berada di atas rata-rata
Nasional dan Provinsi Bali.
Gambar 2.142. Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi
Layak (%) Kab. Jembrana.
83
,03
65,5
8
63
,67
91,7
0
79
,97
58,2
8 66
,20 79
,28
98
,26
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional (61,08%) Provinsi Bali (33,68%) Sumber: BPS, diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 113
2.4.3.2 Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%).
Gambar 2.143. Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum
Layak (%) Kab. Jembrana.
12
3,2
1
71
,11
31
,01
74
,84 84
,75
82,3
9
75
,79
56
,00
8,88
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional (39,31%) Provinsi Bali (26,02%) Sumber: BPS, diolah
Dibandingkan dengan Propinsi dan Nasional maka capaian indikator
Rumah Tangga dengan Air Minum Layak di Kab. Jembrana di tahun 2014
berada di atas rata-rata Propinsi maupun Nasional.
2.4.3.3 Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%).
Proporsi desa dengan Akses Jalan R4 di Kabupaten Jembrana mengalami
penurunan dari tahun sebelumya, ini karena adanya pembukan jalan
baru.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 114
Gambar 2.144. Posisi Relatif Proporsi Desa dengan Akses Jalan R4 (%) Kab.
Jembrana.
90,2
0
100,
00
100,
00
100,
00
100,
00
100,
00
100,
00
100,
00
100,
00
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional (82,37%) Provinsi Bali (88,18%) Sumber: BPS, diolah
2.4.3.4 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%).
Gambar 2.145. Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik
(%) Kab. Jembrana.
99
,70
99
,57 99
,89
100,
00
99
,08
98,8
0
98
,18
99,0
6
100,
00
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten di Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional (97,01%) Provinsi Bali (99,49%) Sumber: BPS, diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 115
2.4.3 Analisis Relativitas Bidang Infrastruktur Dasar.
2.4.3.1 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%).
Perkembangan indikator Rumah Tangga dengan Sanitasi layak
Kabupaten Jembrana sejalan dengan tingkat Propinsi dan Nasional. Hal ini
menunjukkan kemajuan pembangunan infrastruktur dasar baik dari pusat
maupun daerah memiliki kebijakan yang sama.
Gambar 2.146. Analisis Relativitas Proporsi Rumah Tangga dengan
Sanitasi Layak (%) Kab. Jembrana.
35,64 35,6138,12
35,03
44,1948,56
51,1955,54 55,60
57,8260,45 61,08
61,25 61,1763,08
61,16
74,1077,13 75,95
79,1783,26 84,38 85,21
33,68
62,26 61,97
73,14
58,57
68,80
78,3075,69
80,89
80,6684,72
84,7483,03
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
2.4.3.2 Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%).
Hal ini menunjukkan kondisi lingkungan di Propinsi Bali cukup
menunjang untuk tersedianya sumber air minum yang layak. Namun
kebutuhan air di Bali untuk kepentingan lainnya yang cukup vital sudah
mencapai ambang kritis karena sumber-sumber air yang ada sebagian besar
tersalur ke perumahan. Akibatnya banyak sawah yang dulunya tergantung
pada pengairan teknis (irigasi) namun sekarang berubah menjadi sawah
tadah hujan sehingga mengganggu pola tanam.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 116
Gambar 2.147. Analisis Relativitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum
Layak.
48,33 47,73 48,81 47,62 47,79 48,3146,45
47,7144,19 42,76 41,11 40,82 39,31
66,74 66,81 65,09 64,8460,33
58,12 57,1759,99
48,54 50,44 51,89 50,20
26,02
52,93 50,7345,10
59,7851,14
39,9042,39
61,90
47,84
47,78 48,72 53,07
123,21
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
2.4.3.3 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%).
Gambar 2.148. Analisis Relativitas Proporsi Rumah Tangga dengan Akses
Listrik.
87,60 87,94
89,02
90,6291,47
92,73
93,5594,15
94,8395,78
96,4697,01
97,03
96,1696,85
97,66 97,96 97,85 97,63 97,73
98,85 99,10 99,42 99,4997,1596,22
99,52 99,82
98,3799,40 99,33
98,51
99,69 100,0099,73 99,70
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2020
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 117
2.4.4 Analisis Efektivitas Bidang Infrastruktur Dasar.
2.4.3.1 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak
Gambar 2.149. Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi
Layak.
62,26 61,97
73,14
#N/A
58,57
68,80
78,3075,69
80,89 80,66
84,72
84,7483,03
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kab. Jembrana
Tahun 2002 - 2020
Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Trendline Linear (Trendline)
Sumber. BPS, diolah
2.4.3.2 Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak
Gambar 2.150. Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air
Minum Layak
52,93 50,7345,10
59,7851,14
39,90 42,39
61,90
47,84 47,78
48,7253,07
123,21
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kab. Jembrana
Tahun 2002 - 2020
Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Trendline Linear (Trendline)
Sumber. BPS, diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 118
2.4.3.3 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik
Gambar 2.151. Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik
97,15 96,2299,52
#N/A
99,82 98,37 99,40 99,33 98,51 99,69
100,00
99,73 99,70
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analisis Efektifitas Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kab. Jembrana
Tahun 2002 - 2020
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Trendline Linear (Trendline)
Sumber. BPS, diolah
2.4.5 Analisis Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar.
Gambar 2.152. Analisis Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar Terhadap
Tingkat Kemiskinan.
Analisis Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur DasarKab. Jembrana, Prov. Bali, Tahun 2002 - 2020
62,2661,9773,14
58,5768,80
78,3075,6980,8980,6684,7284,7483,03
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)
52,9350,7345,1059,78
51,1439,9042,39
61,9047,8447,7848,7253,07
123,21
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)
97,15
96,22
99,52 99,82
98,37
99,4099,33
98,51
99,69100,0099,7399,70
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)
7,137,04
9,11
10,499,92
7,97
6,80
8,11
6,565,745,56
4,00
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Tingkat Kemiskinan (%)
Sumber: BPS, diolah
Dari ke empat indikator bidang infrastruktur dasar yang dianalisis, maka
hanya 3 (tiga) indikator yang masih merupakan faktor kemiskinan yaitu Proporsi
RT dengan Sanitasi Layak, Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak dan
Proporsi rumah Tangga dengan Akses Listrik. Dari ketiga indikator tersebut
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 119
nampak memiliki perkembangan yang sejalan dengan perkembangan tingkat
kemiskinan. Jadi dengan perbaikan Proporsi RT dengan Sanitasi Layak, Proporsi
Rumah Tangga dengan Air Minum Layak dan Proporsi rumah Tangga dengan
Akses Listrik maka korelasinya adalah terhadap penurunan tingkat kemiskinan.
2.4.6 Analisis Prioritas Wilayah Bidang Infrastruktur.
Berdasarkan analisis prioritas bidang infrastruktur diatas maka indikator
yang perlu dilakukan analisis prioritas wilayah adalah Proporsi Rumah Tangga
dengan Sanitasi Layak, Air Minum Layak dan Akses Listrik.
Gambar 2. 153. Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Proporsi Rumah Tangga
dengan Sanitasi Layak Terhadap Tingkat Kemiskinan.
Kec. MelayaKec. Negara
Kec. Jembrana Kec. Mendoyo
Kec. Pekutatan
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
-1,00 -0,90 -0,80 -0,70 -0,60 -0,50 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 0,00
Tin
gkat
Ke
mis
kin
an (%
)
Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)
Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Terhadap Tingkat Kemiskinan (%) Kab. Jembrana 2014
1 2 3 4
PRIORITAS
Sumber: BPS, diolah
Gambar 2.154. Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Proporsi Rumah Tangga Air
Minum LayakTerhadap Tingkat Kemiskinan.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 120
Kec. MelayaKec. Negara
Kec. Jembrana Kec. Mendoyo
Kec. Pekutatan
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
-1,00 -0,90 -0,80 -0,70 -0,60 -0,50 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 0,00
Tin
gkat
Ke
mis
kin
an (%
)
Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)
Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Terhadap Tingkat Kemiskinan (%) Kab. Jembrana 2014
1 2 3 4
PRIORITAS
Sumber: BPS, diolah
Gambar 2.155. Analisis Prioritas Intervensi Wilayah Proporsi Rumah Tangga
Akses Listrik Terhadap Tingkat Kemiskinan.
Kec. MelayaKec. Negara
Kec. Jembrana Kec. Mendoyo
Kec. Pekutatan
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
-1,00 -0,90 -0,80 -0,70 -0,60 -0,50 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 0,00
Tin
gkat
Ke
mis
kin
an (%
)
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Terhadap Tingkat Kemiskinan (%) Kab. Jembrana 2014
1 2 3 4
PRIORITAS
Sumber: BPS, diolah
2.5 Bidang Ketahanan Pangan.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 121
Beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis kondisi bidang ketahanan
pangan terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Jembrana antara lain :
1. Harga Beras (Rp).
2. Harga 6 (enam) Jenis Bahan Kebutuhan Pokok Utama (Rp).
3. Luas Panen (Ha) dan Produksi Padi (Ton).
4. Pertumbuhan Ekonomi (%).
Adapun analisis perkembangan indikator bidang ketahanan pangan tersebut adalah
sebagai berikut :
2.5.1 Analisis Perkembangan Antar Waktu Bidang Ketahanan Pangan.
2.5.1.1. Analisis Perkembangan Antar Waktu Harga Beras (Rp)
Gambar 2.156. Analisis Perkembangan Antara Waktur Harga Beras (Rp.).
3.717
5.208 5.500 5.925
7.517
8.446 9.200
9.792
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Perkembangan Harga Beras Kab. Jembrana
2.5.1.2. Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok.
Gambar 2.157. Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama.
62.973
74.925
57.950 65.666
80.202 87.573 89.653
24.857
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Utama Kab. Jembrana
Dalam analisis bidang ketahanan pangan terkait dengan
perkembangan harga maka harga bahan kebutuhan pokok utama terutama
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 122
beras terus meningkat tanpa mengalami fluktuasi. Sedangkan
perkembangan harga kebutuhan pokok utama pada tahun 2014
berdasarkan data BPS Kab. Jembrana yaitu Beras, Daging Sapi, Daging
Ayam, Telur Ayam, Minyak Goreng, Gula Pasir, Cabe Hijau, Cabe Besar,
Bawang Merah dan Kacang Tanah, terjadi penurunan dari tahun
sebelumnya karena analisis berbeda dari tahun sebelumnya.
2.5.1.3. Luas Panen dan Produksi Padi.
Gambar 2.158. Analisis Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi di Kab.
Jembrana.
8.268 8.308
9.070
11.146
9.268
10.206
9.269
10.194
49.757 49.035 52.160
65.527
54.108
67.455
60.943
70.079
10.000
45.000
80.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Luas Panen Padi (Ha) Produksi Padi (Ton)
Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi Kab. Jembrana
Sumber data : Jembrana Dalam Angka 2015.
Perkembangan luas panen produksi padi di Kab. Jembrana selama 5
(lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Fluktuasi ini sangat tergantung
pada curah hujan yang tidak merata setiap tahun di samping adanya
pembukaan lahan sawah baru maupun alih fungsi lahan sawah menjadi non
sawah. Selain itu, produktifitas lahan sawah juga mengalami penurunan.
Guna mendukung program ketahanan pangan, kondisi ini pantas mendapat
perhatian serius mengingat selain luasan sawah yang menurun juga
produksinya juga mengalami penurunan.
2.5.1.4. Pertumbuhan Ekonomi.
Selama 2006-2014 laju perekonomian Kabupaten Jembrana cukup
stabil pada kisaran angka 5-6 % kendatipun sempat turun hingga mencapai
angka 4,31%. Kondisi demikian disebabkan karena kurang berkembangnya
investasi di Kab. Jembrana sehingga faktor yang mendorong pertumbuhan
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 123
ekonomi lebih banyak mengandalkan kekuatan ekonomi lokal yang sudah
ada. Akibatnya potensi ekonomi kurang bergerak dan ditinggalkan oleh
tenaga kerja ke luar daerah. Oleh karena itu merupakan tugas utama
seluruh stakeholder pembangunan di Kab. Jembrana baik yang ada di dalam
maupun di luar untuk mengupayakan hadirnya investor di Kab. Jembrana.
Gambar 2.159. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Jembrana.
4,52
5,11 5,05 4,82
4,31
5,896,11
5,69
6,05
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2014
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Kerangka Pikir Analisis:1. Apakah capaian di tahun terakhir itu lebih baik, sama atau lebih buruk daripada capaian tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam tiga hingga lima tahun terakhir?2. Apakah capaian indikator dari tahun ke tahun selama periode yang dimaksud mengalami fluktuasi atau konsisten membaik, sama atau memburuk?
2.5.2 Analisis Posisi Relatif Bidang Ketahanan Pangan.
Gambar 2.160. Analisis Posisi Relatif Tingkat Inflasi (%) Provinsi Bali.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 124
0,13 0,
19
0,06
0,09
0,14
0,04
0,20
0,17
0,08
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem Kab. Buleleng Kota Denpasar
Posisi Relatif Tingkat Inflasi (%) Provinsi Bali 2014
Kab/Kota Nasional (0,44%) Provinsi Bali (0,86%)
Sumber: BPS, diolah
Kerangka Pikir Analisis:1. Apakah capaian suatu indikator di tahun terakhir lebih baik, sama atau lebih buruk daripada capaian di tingkat provinsi dan nasional?2. Apakah capaian terakhir suatu indikator lebih baik, sama atau lebih buruk daripada indikator kinerja/target RPJMD?
Untuk analisis posisi relatif indikator harga beras, harga bahan kebutuhan
pokok utama, luas panen dan produksi padi tidak dilakukan karena tidak relevan
dan data pembanding tidak tersedia.
2.5.3 Analisis Efektivitas Bidang Ketahanan Pangan.
2.4.3.1 Luas Panen (Ha) dan Produksi Padi (Ton).
Gambar 2.161. Analisis Efektivitas Perkembangan Luas Panen (Ha) dan
Produksi Padi (Ton) Kabupaten Jembrana.
8.268 8.308 9.070 11.146
9.268 10.206 9.269 10.194
49.757 49.035 52.160
65.527
54.108
67.455
60.943
70.079
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ANALISIS EFEKTIVITAS PERKEMBANGAN LUAS PANEN (HA) DAN PRODUKSI PADI (TON) KABUPATEN JEMBRANA
Luas Panen (Ha) Produksi Padi (Ton)Linear (Luas Panen (Ha)) Linear (Produksi Padi (Ton))
Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi di Kab. Jembrana
tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti bahkan bisa dikatakan
cenderung mengalami penurunan, baik poduksi padi maupun luas sawah.
Kondisi ini diduga akan terus berlanjut mengingat efektivitas
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 125
perkembangan Luas Panen Padi akan terbentur oleh batasan potensi
lahan yang tidak berkembang bahkan cenderung menurun karena
dampak pembangunan yang mau tidak mau akan menyebabkan alih
fungsi lahan.
Gambar 2.162. Analisis Efektivitas Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten
Jembrana.
#N/A #N/A #N/A #N/A
4,52
5,11 5,054,82
4,31
5,89
6,11
5,69
6,05
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Analisis Efektifitas Pertumbuhan Ekonomi (%) Kab. JembranaTahun 2002 - 2014
Pertumbuhan Ekonomi (%) Trendline Linear (Trendline) Sumber. BPS, diolah
Kerangka Pikir Analisis:1. Apakah perubahan capaian indikator secara keseluruhan dalam periode yang dianalisis menunjukkan perbaikan, sama, atau memburuk?2. Apakah perubahan capaian indikator antar-tahun dalam periode yang dimaksud mengalami percepatan, tetap, atau perlambatan?
Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kab. Jembrana dari tahun
2006 hingga 2014 sangat fluktuatif namun masih pada kisaran angka 5-
6%. Untuk meningkatkan efektivitas pertumbuhan, maka diperlukan
berbagai upaya/terobosan agar investasi di Kab. Jembrana bisa
berkembang serta menyiapkan masyarakat untuk menerima investor
dengan baik. Untuk analisis efektivitas perkembangan Harga Beras dan
Bahan Kebutuhan Pokok Utama tidak dilakukan karena bersifat makro
dan hampir tidak efektif untuk dapat diintervensi sesuai dengan
perkembangan harga yang terjadi dalam tahun-tahun yang telah berlalu.
2.5.4 Analisis Relativitas Bidang Ketahanan Pangan.
Gambar 2.163. Analisis Relevansi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jembrana
dengan Propinsi Bali dan Nasional.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 126
4,504,78
5,03 5,695,50
6,35
6,01
4,58
6,10
6,52
6,23
3,04
3,57
4,62
5,565,28
5,92 5,97
5,33
5,83
6,33
6,65
4,52
5,11 5,054,82
4,31
5,896,11
5,69
6,05
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Relevansi Pertumbuhan Ekonomi (%) Kab. Jembrana Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2014
Nasional Provinsi Bali Kab. Jembrana Sumber. BPS, Diolah
Kerangka Pikir Analisis:Apakah kecenderungan perubahan yang terjadi di tingkat kabupaten/kota sejalan dengan yang terjadi di tingkat provinsi/nasional?
Tingkat pertumbuhan ekonomi Kab. Jembrana selalu lebih rendah dari
Propinsi Bali dan Nasional walaupun perkembangannya hampir sejalan. Hal ini
disebabkan karena pertumbuhan ekonomi Prop. Bali didukung oleh
Kabupaten/Kota yang memiliki sektor pariwisata sebagai unggulan. Sedangkan
Kab. Jembrana lebih banyak mengandalkan sektor ekonomi primer (sebagai
pendukung pariwisata Bali) sehingga pertumbuhan ekonominya selalu rendah.
2.5.5 Analisis Prioritas Bidang Ketahanan Pangan.
Dari tiga indikator hanya perkembangan Harga Bahan Kebutuhan
Pokok Utama termasuk Beras, Produksi Padi dan Pertumbuhan Ekonomi tidak
menunjukkan keterkaitan yang jelas dengan perkembangan Tingkat Kemiskinan.
Namun penurunan Tingkat Kemiskinan yang melambat tentu memiliki kaitan
dengan terus meningkatnya harga-harga bahan kebutuhan pokok utama.
Meskipun demikian selain Ketahanan Pangan dan Ekonomi tidaklah mustahil
bahwa masih ada faktor penentu lain yang mempengaruhi kondisi kemiskinan
yang antara lain menyangkut masalah sikap mental yang perlu mendapatkan
intervensi pembinaan secara terus menerus.
Gambar 2.164. Analisis Prioritas Bidang Ketahanan Pangan.
LP2KD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 127
7,13 7,04
9,11
10,49
9,92
7,97
6,80
8,11
6,56
5,74 5,56
4,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
62.973
74.925
57.950 65.666
80.202 87.573 89.653
24.857
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Utama Kab. Jembrana
8.268 8.308
9.070
11.146
9.268
10.206
9.269
10.194
49.757 49.035 52.160
65.527
54.108
67.455
60.943
70.079
10.000
45.000
80.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Luas Panen Padi (Ha) Produksi Padi (Ton)
Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi Kab. Jembrana
4,52
5,11 5,05 4,82
4,31
5,896,11
5,69
6,05
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2014
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
Kerangka Pikir Analisis:1. Apakah capaian di tahun terakhir itu lebih baik, sama atau lebih buruk daripada capaian tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam tiga hingga lima tahun terakhir?2. Apakah capaian indikator dari tahun ke tahun selama periode yang dimaksud mengalami fluktuasi atau konsisten membaik, sama atau memburuk?
Jadi mengacu pada hasil analisis prioritas bidang ketahanan pangan di atas,
maka Pertumbuhan Ekonomi (dan Harga-Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama) yang
merupakan faktor dasar pengentasan kemiskinan perlu mendapat prioritas di dalam
pembangunan daerah yang dilandasi oleh pembangunan lingkungan dan ditunjang oleh
pembangunan sosial budaya masyarakat agar berkelanjutan.
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 128
BAB III
TINJAUAN ANGGARAN BELANJA
UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH
Analisis anggaran belanja penanggulangan kemiskinan adalah analisis terhadap alokasi
dan manajemen anggaran belanja publik dalam bidang atau sektor (urusan pemerintah) yang
berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Analisis terutama mengacu kepada anggaran
belanja pemerintah (pusat maupun daerah) meskipun keterkaitan antara anggaran pemerintah
dengan anggaran non-pemerintah tetap perlu diperhatikan karena untuk mendorong
keterlibatan pihak non-pemerintah, khususnya swasta dalam pendanaan pelayanan publik.
Adapun analisis dilakukan terhadap realisasi anggaran dari APBD dan APBN sebagai berikut :
3.1 Komposisi Penerimaan Anggaran Daerah.
Gambar 3.1 Perkembangan Antara Waktu Penerimaan Anggaran Daerah Kabupaten
Jembrana.
Sumber : APBD Perubahan 2014
Analisis komposisi Penerimaan Anggaran Daerah Kab. Jembrana (2014) seperti
terlihat pada gambar 3.1 adalah sebagian besar (66,54%) berasal dari Pusat (APBN sisanya
(8,50%) dari PAD dan 24,96 % dari Pendapatan yg sah. Secara persentase perkembangan
penerimaan daerah selama 5 (lima) tahun dari 2009–2014 seperti terlihat pada tabel 3.1 di
bawah menunjukkan komposisi yang hampir stabil meskipun dari segi volume penerimaan
terus meningkat. Setelah selama 5 (lima) tahun struktur penerimaan anggaran tidak ada
perubahan signifikan, namun pada tahun 2013 mulai terjadi perubahan dalam struktur
penerimaan daerah. Sebenarnya Penerimaan Daerah Kab. Jembrana dari sumber
2009 2010 2011 2012 2013 2014
PAD Kabupaten Jembrana 33.952.879.000,00 41.994.879.000,00 40.529.980.000,00 46.470.110.000,00 63.525.477.340,00 70.007.622.572,45
Dana Perimbangan Pusat 390.936.228.000,00 400.311.346.000,00 426.572.101.000,00 464.324.550.000,00 518.352.066.072,00 547.809.048.591,00
Dana Perimbangan Provinsi 39.857.223.000,00 40.888.836.000,00 62.799.207.000,00 88.923.499.000,00
Lain-lain Pendapatan yang sah 12.769.162.000,00 13.403.309.000,00 37.559.418.000,00 159.118.904.911,00 205.450.007.053,54
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
Mil
lio
ns
Analisis Komposisi Realisasi Penerimaan Daerah Kab. Jembrana Tahun 2009 - 2014
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 129
pendapatan asli daerah (PAD) dan Pemerintah Propinsi/Pemerintah Daerah Lain secara
persentase peningkatannya cukup signifikan, namun karena besarannya masih relatif kecil,
maka secara komposisi belum memadai untuk dapat berperan besar dalam pembangunan
daerah. Sedangkan dari dana perimbangan (Pusat) meskipun perannya dominan, namun
pada tahun terakhir justru mengalami penurunan.
Tabel 3.1. Komposisi Realisasi Penerimaan Daerah (%) Kab. Jembrana 2009 – 2014.
Sumber Penerimaan 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PAD (%) 7,11 7,03 7,27 7,13 8,57 8,50
Pusat (%) 81,87 81,87 75,07 79,22 69,95 66,54
Propinsi/Lain-lain (%) 11,02 11,10 17,77 13,65 21,47 24,96
3.2 Distribusi Anggaran Belanja Menurut Fungsi.
Gambar 3.2 Perkembangan Antara Waktu Distribusi Anggaran Belanja Menurut Fungsi Kabupaten Jembrana
Distribusi anggaran belanja langsung menurut fungsi tahun 2014 mengalami
perubahan yang cukup signifikan dimana bidang pelayanan umum mendapat porsi
anggaran (12,70%). Porsi anggaran berikutnya diproyeksikan untuk sektor kesehatan
(16,13%) dan sektor pendidikan (47,82), disusul oleh sektor ekonomi (1,33%), lingkungan
hidup (2,61%), pariwisata dan kebudayaan (0,83%), perlindungan sosial (2,03%),
perumahan dan fasilitas umum (15,17%) serta ketentraman dan ketertiban (1,39%).
Nampaknya distribusi anggaran tahun 2014 mengalami perbaikan yang lebih berdampak
pada peningkatan kesejahteraan dan pendidikan. Distribusi anggaran demikian tentu akan
lebih efektif bagi pembangunan terutama peningkatan di bidang ekonomi yang mengalami
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pelayanan Umum 282.938.408.538,00 289.610.095.958,00 288.827.604.621,00 207.279.409.999,00 129.170.800.496,00 87.841.443.476,00
Pendidikan 95.868.063.373,00 131.947.962.764,00 174.690.537.035,00 280.372.397.994,00 42.995.666.237,00 330.642.174.720,07
Pariwisata dan Budaya 1.900.436.000,00 2.889.170.000,00 3.079.599.000,00 5.309.000.000,00 9.893.636.750,00 5.730.542.750,00
Kesehatan 34.717.513.340,00 39.009.824.079,00 65.540.656.958,00 87.566.525.671,00 59.603.951.700,00 111.511.314.535,56
Perumahan dan Fasilitas Umum 52.869.932.160,00 42.067.294.300,00 42.227.311.543,00 60.864.857.341,00 3.104.917.000,00 104.872.490.910,18
Lingkungan Hidup 5.155.439.753,00 7.650.024.227,00 8.578.474.397,00 14.810.168.086,00 10.403.493.486,00 18.059.867.786,00
Ekonomi 31.937.626.358,00 29.391.005.716,00 31.237.262.497,00 52.292.367.447,00 12.892.021.760,00 9.189.443.760,00
Ketertiban dan Ketentraman 1.432.205.500,00 2.410.364.917,00 2.323.835.336,00 2.515.512.000,00 1.566.026.300,00 9.607.671.700,00
Perlindungan Sosial 7.425.990.488,00 6.851.920.239,00 7.303.613.229,00 17.702.961.352,00 6.560.621.350,00 14.009.154.750,00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
Mill
ion
s
Perkembangan Antara Waktu Distribusi Anggaran Belanja Menurut Fungsi Kabupaten Jembrana
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 130
masalah investasi yang belum berkembang dan kurang produktifnya pengusaha UMKM di
Jembrana.
Gambar 3.3 Perkembangan Antara Waktu Distribusi Anggaran Belanja (%) Menurut Fungsi
Kabupaten Jembrana
3.3 Komposisi Anggaran Belanja Sektoral.
Analisis komposisi anggaran belanja sektor dalam APBD untuk melihat proporsi
kebijakan distribusi anggaran belanja sesuai sektor atau urusan pemerintahan untuk
belanja langsung dapat dilihat pada gambar 3.4. Terlihat bahwa tahun 2014, komposisi
alokasi anggaran belanja langsung sektor sesuai dengan distribusi anggaran belanja
menurut fungsi mengalami perubahan. Alokasi pada sektor pelayanan umum sebesar 13%.
Kemudian anggaran sektor pendidikan 48%. Anggaran sektor kesehatan 16% pada tahun
2014. Anggaran untuk sektor pariwisata dan budaya 1%.
Anggaran untuk sektor lingkungan hidup 3% di tahun 2014. Sedangkan anggaran
untuk sektor ekonomi mengalami penurunan menjadi 1%. Ketiga sektor yang mendapat
alokasi anggaran cukup besar (Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Fasilitas Umum)
adalah terkait dengan pembangunan di bidang sosial dasar dan infrastruktur. Kondisi ini
tentunya harus mendapatkan perhatian lebih, mengingat sektor lainnya juga memegang
peranan penting dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Kedepan alokasi anggaran
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pelayanan Umum 54,44 52,11 46,12 28,44 46,77 12,70
Pendidikan 18,44 23,74 27,9 38,48 15,57 47,82
Pariwisata dan Budaya 1,43 1,23 1,17 0,73 3,58 0,83
Kesehatan 6,75 7,07 10,51 12,02 21,58 16,13
Perumahan dan Fasilitas Umum 10,17 7,57 6,74 8,35 1,12 15,17
Lingkungan Hidup 0,99 1,38 1,37 2,03 3,77 2,61
Ekonomi 6,14 5,29 4,69 7,18 4,67 1,33
Ketertiban dan Ketentraman 0,28 0,43 0,37 0,35 0,57 1,39
Perlindungan Sosial 1,43 1,23 1,17 2,43 2,38 2,03
0
10
20
30
40
50
60
Perkembangan Antara Waktu Distribusi Anggaran Belanja Menurut Fungsi Kabupaten Jembrana
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 131
bidang ekonomi dan lingkungan hidup yang merupakan salah satu pilar kesejahteraan perlu
ditingkatkan.
Gambar 3.4 Analisis Anggaran Belanja Sektor.
Sumber data : APBD Perubahan 2014
keseluruhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung sektor berjumlah Rp.
691.464.104.387,81. Hal ini menunjukkan alokasi anggaran APBD Kab. Jembrana terjadi
perbaikan efektivitas meskipun dari segi jumlah APBD Kabupaten Jembrana tergolong
masih kurang memadai untuk alokasi anggaran yang efektif dan seimbang.
3.4 Efektifitas Perkembangan APBD Kabupaten Jembrana.
Analisis perkembangan APBD sebagai sumber daya pembangunan dilakukan untuk
melihat efektitifitasnya terhadap capaian indikator sasaran pembangunan. Relevansi antara
perkembangan APBD dengan tingkat kemiskinan sebagai salah satu capaian indikator
utama dapat dilihat pada gambar 3.5.
Pelayanan Umum; 87.841.443.476,00; 13%
Pendidikan; 330.642.174.720,07; 48%
Pariwisata dan Budaya; 5.730.542.750,00; 1%
Kesehatan; 111.511.314.535,56; 16%
Perumahan dan Fasilitas Umum;
104.872.490.910,18; 15%
Lingkungan Hidup; 18.059.867.786,00; 3%
Ekonomi; 9.189.443.760,00; 1%
Ketertiban dan Ketentraman; 9.607.671.700,00; 1%
Perlindungan Sosial; 14.009.154.750,00; 2% ANGGARAN BELANJA SEKTOR
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 132
Gambar 3.5 Analisis Efektivitas Perkembangan APBD Terhadap Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Jembrana
Perkembangan selama 5 tahun (2009-2014) APBD Kabupaten Jembrana hampir
tiap tahun mengalami peningkatan pertahunnya, sedangkan tingkat kemiskinan mengalami
fluktuasi. Efektivitas penurunan tingkat kemiskinan selama 5 tahun dari angka 6,80% pada
tahun 2009 menjadi 4,00% tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas
perkembangan APBD Kabupaten Jembrana selama 5 tahun terakhir cukup signifikan dalam
mendukung perkembangan pencapaian tujuan pembangunan khususnya di bidang
penanggulangan kemiskinan. Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka
kemiskinan masih perlu dievaluasi efektifitas pengalokasian anggaran, utamanya yang
bersentuhan langsung untuk program penanggulangan kemiskinan.
3.5 Anggaran Belanja Bidang Kemiskinan.
Analisis perkembangan anggaran belanja khusus untuk bidang yang terkait dengan
kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.2 Distribusi Anggaran Belanja Menurut Bidang Kemiskinan
Bidang Anggaran (Rp.000)/Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ketenagakerjaan 634.300 1.012.400 834.311 447.307 1.554.274 1.821.865
Pendidikan 94.906.864 131.342.045 163.381.079 276.952.313 42.995.666 330.642.174
Kesehatan 39.605.294 38.768.974 65.305.357 86.497.586 59.603.951 111.511.314
Infrastruktur Dasar 52.869.932 42.067.294 42.227.312 60.864.857 74.812.887 104.872.490
Ketahanan Pangan 4.073.990 2.069.500 7.125.480 6.269.525 8.779.464 8.054.362
Jumlah 192.090.380 215.260.213 277.473.594 431.031.588 187.746.242 556.902.205
APBD 514.245.615 550.991.336 615.427.630 728.713.041 740.996.448 823.266.678
Sumber data : APBD Perubahan 2014.
477.515,49496.598,37
567.460,71599.718,16
740.996,45
823.266,686,80
8,11
6,56
5,74 5,56
4,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mil
lio
ns
Analisis Efektivitas Perkembangan APBD Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jembrana
Perkembangan APBD (Rp) Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%)
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 133
Kelihatan bahwa alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang terkait
bidang kemiskinan mengalami peningkatan khususnya bidang infrastruktur dasar,
ketenagakerjaan dan ketahanan pangan. Anggaran pendidikan dan kesehatan pada laporan
ini menghitung anggaran untuk belanja langsungnya dan tidak langsungnya saja. Dalam
proporsi anggaran yang disajikan di atas, kenaikan signifikan terjadi pada anggaran
infrastruktur dasar. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Pemkab Jembrana untuk membenahi
sejumlah ruas jalan yang berfungsi sebagai jaringan ekonomi, saluran irigasi dan sanitasi
dasar masyarakat. Peningkatan anggaran juga terjadi pada sektor ketahanan pangan. Kondisi
ini tidak terlepas dari keinginan Pemkab Jembrana untuk berswasembada pangan dan
pembuatan sejumlah kolam ikan untuk meningkatkan gizi masyarakat. Anggaran
ketenagakerjaan juga mengalami peningkatan yang cukup besar. Anggaran tersebut sebagian
besar digunakan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat Jembrana untuk
meningkatkan kapasitas individu disamping juga untuk memberikan bantuan peralatan kerja.
Diharapkan mereka dapat membuka lapangan kerja sendiri. Selanjutnya masing-masing
anggaran belanja bidang dapat dianalisis berdasarkan sumber, perkembangan,
alokasi/distribusi dan efektivitas terhadap pencapaian indikator utama bidang.
3.5.1 Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan.
3.5.1.1 Sumber Anggaran.
Tabel 3.3 Belanja Sektor Ketenagakerjaan Menurut Sumber Pembiayaan.
Sumber Pembiayaan Total (Rp) Persentase (%)
Pemerintah 1.821.865.000 0,22
1 Pemerintah Pusat/TP
2. Pemerintah Provinsi
3 Pemerintah Kabupaten (APBD) 4 Hibah
Total Sektor 1.821.865.000 0,22
Jumlah Total APBD 823.266.678.216 100 Sumber : APBD Perubahan 2014.
Anggaran bidang ketenagakerjaan seluruhnya berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang besarnya 0,22% dari total APBD
Jembrana. Hal ini memerlukan perhatian bagi Pemkab Jembrana karena
anggaran belanja ketenagakerjaan mendukung program ketenagakerjaan
dalam rangka mengatasi masalah ketimpangan antara pertumbuhaan
tenaga kerja dan kesempatan kerja yang semakin parah.
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 134
3.5.1.2 Perkembangan Anggaran Ketenagakerjaan.
Gambar 3.6 Perkembangan Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan
Perkembangan Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan pada
tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang cukup berarti. Dengan kondisi
ini diharapkan memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah di bidang
ketenagakerjaan yang terkait dengan perluasan kesempatan kerja,
ekonomi, kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu
ke depan sektor ketenagakerjaan tetap menjadi prioritas pembangunan.
3.5.1.3 Efektivitas Anggaran.
Gambar 3.7 Analisis Efektivitas Anggaran Kab. Jembrana
Dilihat dari tingkat pengangguran, pada tahun terakhir sudah
menurun daru tahun 2013 sedangkan dari sisi anggaran mengalami
peningkatan yang cukup tinggi. Artinya kenaikan anggaran sektor
634.300.000
1.012.400.000
487.468.000 447.307.000
1.554.274.500
1.821.865.000
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
2.000.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Analisis Perkembangan Anggaran Belanja Ketenagakerjaan Kab. Jembrana
634.300.000
1.012.400.000
487.468.000 447.307.000
1.554.274.500
1.821.865.000
2,23
2,54
2,17
1,76
3,39
2,95
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
2.000.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Analisis Relevansi Efektivitas Perkembangan Anggaran Belanja Ketenagakerjaan dengan Tingkat Pengangguran
Kab. JembranaAnggaran Belanja Ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 135
ketenagakerjaan sudah berbanding lurus dengan angka pengangguran.
Dugaan sementara, hal ini disebabkan karena pembukaan lapangan kerja
baru di Kabupaten Jembrana cukup minim akibat dari arus investasi yang
tidak cukup deras. Selain itu, banyak tenaga kerja potensial yang lebih
memilih daerah-daerah yang memiliki lapangan pekerjaan yang lebih luas,
utamanya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sehingga tidak terlacak
saat pendataan. Oleh karena itu perlu mengembangkan diversifikasi
program ketenagakerjaan menjadi salah satu prioritas upaya dalam
penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
3.5.2 Anggaran Belanja Sektor Pendidikan
3.5.2.1 Sumber Pembiayaan.
Pada tabel 3.4 di bawah, terlihat Anggaran Belanja Sektor
Pendidikan dibiayai dari dana APBD yaitu 47,82% dari total APBD.
Tabel 3.4 Belanja Sektor Pendidikan Menurut Sumber Pembiayaan
Sumber Pembiayaan Total (Rp.) Persentase
(%)
Pemerintah : 330.642.174.720 47,82
1. Pemerintah Pusat/ Kemendiknas
2. Pemerintah Provinsi
3. Pemerintah Kabupaten (APBD)
4 . Hibah
Total Sektor 330.642.174.720 47,82
Jumlah Total APBD 823.266.678.216 100
3.5.2.2 Perkembangan Anggaran Belanja Pendidikan.
Gambar 3.8 Perkembangan Anggaran Belanja Sektor Pendidikan
94.906.864.000
131.342.045.000
163.381.079.000
276.952.313.000
301.082.258.569
330.642.174.720
0
50.000.000.000
100.000.000.000
150.000.000.000
200.000.000.000
250.000.000.000
300.000.000.000
350.000.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Perkembangan Anggaran Pendidikan (Rp.000) Kab. Jembrana
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 136
Kabupaten Jembrana tidak mengedepankan sistem prosentase dalam hal
penganggaran namun lebih kepada sistem kebutuhan, utamanya bidang
pendidikan. Jika itu memang dibutuhkan oleh pendidikan Jembrana, anggaran
pasti akan dialokasikan. Tentunya hal ini tetap berpijak pada rambu, yakni 20%
APBD diperuntukkan untuk sektor pendidikan.
3.5.2.3 Efektivitas Anggaran Pendidikan
Gambar 3.9 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja PendidikanTerhadap
APK dan APM SD/MI.
Gambar 3.10 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja PendidikanTerhadap
APK dan APM SMP/MTs.
94.906.864.000
131.342.045.000
163.381.079.000
276.952.313.000
301.082.258.569 330.642.174.720104,37
109,18 110,63 115,55113,94
113,95
96,45 98,50 98,43 98,71 98,94
82,24
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
0
50.000.000.000
100.000.000.000
150.000.000.000
200.000.000.000
250.000.000.000
300.000.000.000
350.000.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anggaran Penddidikan (Rp.000) APK % APM (%)
Analisis Relevansi Efektivitas Perkembangan Anggaran Pendidikan (Rp.000) Terhadap APK dan APM SD/MI (%) Kab. Jembrana
94.906.864.000
131.342.045.000
163.381.079.000
276.952.313.000
301.082.258.569
330.642.174.720
85,8990,00
93,85 93,97 94,02
77,66
106,46110,50
116,98 117,01
118,04 101,33
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
0
50.000.000.000
100.000.000.000
150.000.000.000
200.000.000.000
250.000.000.000
300.000.000.000
350.000.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anggaran Penddidikan (Rp.000) APM (%) APK (%)
Analisis Relevansi Efektivitas Perkembangan Anggaran Pendidikan (Rp.000) Terhadap APK dan APM SMP/MTs (%) Kab. Jembrana
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 137
Gambar 3.11 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja PendidikanTerhadap
APK dan APM SMA/MA
Analisis efektivitas anggaran pendidikan terhadap peningkatan
kwalitas pendidikan baik terhadap pengelola, pendidik maupun output
pendidikan masih perlu dilakukan dengan dukungan data indikator yang
memadai dari Dinas Pendidikan.
3.5.3 Anggaran Belanja Sektor Kesehatan
3.5.3.1 Sumber Pembiayaan.
Tabel 3.5 Belanja Kesehatan Menurut Sumber Pembiayaan di
Kabupaten Jembrana.
Sumber Pembiayaan Total (Rp.) Persentase %
Pemerintah 111.511.314.535
1 Pusat/APBN/Depkes/DAK
2 APBD Provinsi
3 APBD Kabupaten
Total Sektor 111.511.314.535 16,13
Total APBD 823.266.678.216 100
Pembiayaan di bidang kesehatan dibiayai bersama-sama oleh
pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Disamping itu, Pemerintah daerah mengupayakan pengembangan
sumber dana yang tidak hanya dari pemerintah saja namun juga
menjangkau sumber dana dari non pemerintah.
3.5.3.2 Perkembangan Anggaran Belanja Kesehatan
Jumlah anggaran belanja kesehatan tahun 2014 mengalami
kenaikan dari 12,64% tahun 2013 menjadi 16,13% di tahun 2014.
94.906.864.000131.342.045.000
163.381.079.000
276.952.313.000
301.082.258.569
330.642.174.720
69,78
75,60
74,96
86,0389,10
65,37
91,3595,00
98,07 98,2198,71
90,51
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
0
50.000.000.000
100.000.000.000
150.000.000.000
200.000.000.000
250.000.000.000
300.000.000.000
350.000.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anggaran Penddidikan (Rp.000) APM (%) APK (%)
Analisis Relevansi Efektivitas Perkembangan Anggaran Pendidikan (Rp.000) Terhadap APK dan APM SMA/MA (%) Kab. Jembrana
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 138
Gambar 3.12 Perkembangan Anggaran Belanja Kesehatan.
Belanja sesuai mata anggaran mencerminkan pemanfaatan
anggaran untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi. Analisis untuk
menilai sejauh mana anggaran dapat menjawab permasalahan baik
dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Tahun
2014, anggaran sektor kesehatan lebih banyak diarahkan untuk
memperluas akses pelayanan kesehatan dengan merenovasi Puskesmas
Pembantu dan meningkatkan kelas Puskesmas menjadi Puskesmas
rawat inap. Upaya peningkatan kelas rumah sakit dari tipe C ke tipe B
dilakukan secara bertahap dengan membangun berbagai fasilitas
kesehatan. Namun, pembangunan tersebut tidak diimbangi dengan
peningkatan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusianya.
Dengan kondisi tersebut, dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan
mengingat fasilitas kesehatan yang cukup lengkap namun tidak ada
tenaga yang dapat/mampu mengoperasikannya. Kebutuhan dokter
spesialis sesuai persyaratan untuk peningkatan tipe rumah sakit juga
belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga cukup banyak pasien yang
harus dirujuk ke rumah sakit dengan tipe yang lebih baik. Ke depannya,
kondisi ini harus menjadi perhatian serius sehingga masyarakat dapat
menikmati pelayanan kesehatan yang lebih baik.
34.717.513.340
39.009.824.079
65.540.656.958
87.566.525.671 93.661.671.099
111.511.314.535
6,75 7,07
10,5112,02 12,64
16,13
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
0
20.000.000.000
40.000.000.000
60.000.000.000
80.000.000.000
100.000.000.000
120.000.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Kesehatan Perkembangan Anggaran Belanja % Bidang Kesehatan
Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Kesehatan Kab. Jembrana
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 139
3.5.3.3 Efektivitas Anggaran Kesehatan
Gambar 3.13 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja Kesehatan
Efektivitas anggaran kesehatan terhadap indikator utama sektor kesehatan
ternyata cukup efektif. Ini dibuktikan dengan menurunnya grafik indikator
utama sektor kesehatan yang meliputi AKB, AKBA, AKI, Gizi Buruk Balita dan
Angka Kesakitan. Ini berarti, prioritas anggaran sektor kesehatan cukup
efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
34.717.513.340
39.009.824.079
65.540.656.958
87.566.525.671 93.661.671.099
111.511.314.535
6,75 7,07
10,5112,02 12,64
16,13
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
0
20.000.000.000
40.000.000.000
60.000.000.000
80.000.000.000
100.000.000.000
120.000.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Kesehatan Perkembangan Anggaran Belanja % Bidang Kesehatan
Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Kesehatan Kab. Jembrana
26,90
8,95
23,77
14,25
9,25
7,75
10,62
9,14
14,08
10,63
6,937,50
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
10,00
13,23
16,79
11,23
8,46
11,75
10,08
14,52
11,47
6,70
8,80
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
129,66
50,88
134,74
70,47
90,42 93,01
110,01
125,10
69,32
42,80
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup)
Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
0,02 0,02 0,020,01
0,44
0,41
0,05
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
30,89
20,05
22,65
20,03
22,35
18,5917,31
16,67 16,8618,10
14,3613,10
29,80
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Angka Morbiditas (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 140
3.5.4 Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Dasar.
3.5.4.1 Sumber Pembiayaan.
Tabel 3.6 Anggaran Belanja Bidang Infrastruktur Menurut Sumber
Pembiayaan di Kab. Jembrana
Sumber Pembiayaan Total (Rp) Persentase %
Pemerintah 104.872.490.910 15,17
1 Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Provinsi
3 Pemerintah Kabupaten (APBD)
Total Sektor 104.872.490.910 15,17
Jumlah Total APBD 823.266.678.216 100
3.5.4.2 Perkembangan Anggaran Belanja.
Gambar 3.14 Analisis Perkembangan Anggaran Belanja Infrastruktur
Kab. Jembrana.
Perkembangan anggaran belanja bidang pembangunan
infrastruktur di Kab. Jembrana selama 5 (lima) tahun terakhir, cukup
fluktuatif. Namun pada 3 (tiga) tahun terakhir secara bertahap mengalami
peningkatan yang cukup berarti. Hal ini disebabkan anggaran yang
didapatkan lebih banyak untuk perawatan dan peningkatan infrastruktur
ringan disamping untuk membangun infrastruktur dasar guna menunjang
penanggulangan kemiskinan sehingga perkembangan anggarannya cukup
signifikan.
52.869.932
42.067.294 42.227.312
60.864.857
80.149.649
104.872.490
10,28
7,636,86
8,35
10,82
15,17
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Analisis Perkembangan Anggaran Belanja Infrastruktur Kab. Jembrana
Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Infrastruktur (Rp.000) Perkembangan (%) Anggaran Belanja Infrastruktur
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 141
3.5.4.3 Efektivitas Anggaran Bidang Infrastruktur.
Gambar 3.15 Analisis Efektivitas Anggaran Bidang Infrastruktur
Terhadap Indikator Infrastruktur
Efektivitas anggaran belanja bidang infrastruktur sejalan dengan
perkembangan indikator infrastruktur dasar yang dicapai seperti terlihat
pada gambar 3.13 di atas. Dengan peningkatan anggaran yang cukup
signifikan pada tahun terakhir maka terjadi pula peningkatan untuk
infrastruktur sanitasi dan air minum kecuali untuk jalan R4.
3.5.5 Anggaran Belanja Sektor Ketahanan Pangan.
3.5.5.1 Anggaran Belanja Ketahanan Pangan Menurut Sumber Pembiayaan.
Tabel 3.7 Anggaran Belanja Bidang Ketahanan Pangan Menurut
Sumber Pembiayaan di Kabupaten Jembrana.
Sumber Pembiayaan Total (Rp) Persentase %
Pemerintah 8.054.362.450
1. Pemerintah Pusat/TP
2. Pemerintah Provinsi
3. Pemerintah Kabupaten (APBD)
Total Sektor 8.054.362.450 0,97
Jumlah Total APBD 823.266.678.216 100
3.5.5.2 Perkembangan Anggaran Belanja Ketahanan Pangan.
52.869.932
42.067.294 42.227.312
60.864.857
80.149.649
104.872.490
10,28
7,636,86
8,35
10,82
15,17
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Analisis Perkembangan Anggaran Belanja Infrastruktur Kab. Jembrana
Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Infrastruktur (Rp.000) Perkembangan (%) Anggaran Belanja Infrastruktur
62,26 61,97
73,14
58,57
68,80
78,3075,69
80,89 80,66
84,72 84,7483,03 83,03
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
52,93 50,7345,10
59,78
51,14
39,9042,39
61,90
47,84 47,78 48,7253,07
123,21
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
45,1050,00
60,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
90,20
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkembangan Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%) Kab. Jembrana, Tahun 2002 - 2020
Kab/Kota
Sumber. BPS, diolah
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 142
Gambar 3.16 Analisis Perkembangan Anggaran Belanja Bidang
Ketahanan Pangan.
Perkembangan anggaran belanja bidang ketahanan pangan dari tahun ke
tahun berfluktuasi, namun menurun di tahun terakhir.
4.073.990
2.069.500
7.125.480
6.269.525
9.176.764
8.054.362
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Perkembangan Anggaran Belanja Ketahanan Pangan Kab. Jembrana
Anggaran Belanja Ketahanan Pangan Rp.(000)
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 143
3.5.5.3 Efektivitas Anggaran Bidang Ketahanan Pangan
Gambar 3.17 Analisis Efektivitas Anggaran Bidang Ketahanan Pangan
Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Produksi Padi Kab. Jembrana.
Perkembangan anggaran untuk tahun 2014 menunjukkan trend menurun
tetapi terjadi peningkatan di Luas Panen dan Produksi Padi. Kendati demikian,
penurunan produksi padi berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan. Dari
kondisi ini dapat diduga penurunan produksi padi berpengaruh signifikan dengan
tingkat kemiskinan. Walapun terjadi peningkatan luas lahan, pertanian harus
menjadi perhatian serius mengingat ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh
luasan lahan. Kondisi saat ini, kelestarian ketahanan pangan menghadapi berbagai
ancaman oleh kepentingan berbagai pihak baik perkembangan penduduk yang
semakin membutuhkan perumahan (alih fungsi lahan), lemahnya pengendalian
dari pihak yang berwenang serta perkembangan bisnis.
4.073.990
2.069.500
7.125.480
6.269.525
9.176.764
8.054.362
6,80
8,11
6,56 5,745,56
4,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Analisis Efektivitas Anggaran Bidang Ketahanan Pangan Terhadap Tingkat Kemiskinan
Anggaran Belanja Ketahanan Pangan (Rp.000) Tingkat Kemiskinan (%)
8.268 8.308
9.070
11.146
9.268
10.206
9.269
10.194
49.757 49.035 52.160
65.527
54.108
67.455
60.943
70.079
10.000
45.000
80.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Luas Panen Padi (Ha) Produksi Padi (Ton)
Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi Kab. Jembrana
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 144
BAB IV
KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH
4.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu dari pada tujuan pembangunan
nasional maupun daerah yang dilaksanakan melalui kebijakan, strategi dan program
penanggulangan kemiskinan secara terkoordinasi dari tingkat pusat hingga daerah.
Penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Jembrana telah terintegrasikan dalam
kebijakan pembangunan daerah yang tertuang mulai dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015 hingga implementasinya dalam Rencana Kerja
Tahunan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana. Kebijakan penanggulangan
kemiskinan daerah Kabupaten Jembrana adalah sesuai dengan Visi Pembangunan dalam
RPJMD Kabupaten Jembrana yaitu :
""Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana Melalui Peningkatan Perekonomian
dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan,
Kewirausahaan dan Perberdayaan Masyarakat "
dengan Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan
pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan
pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar
lainnya;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan
memperhatikan kelestariam lingkungan;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan
bermasyarakat.
Sejalan dengan visi dan misi tersebut di atas, maka kebijakan penanggulangan
kemiskinan di Kabupaten Jembrana yang seharusnya dituangkan lebih lanjut kedalam
Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (DSPKD) Kabupaten Jembrana
2011–2015 atau Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana
adalah diarahkan pada permasalahan pokok kemiskinan yaitu (1) kurangnya kesempatan
kerja/berusaha; (2) rendahnya kemandirian dan kemampuan; (3) rendahnya partisipasi
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 145
dan kualitas sumberdaya masyarakat miskin; dan (4) lemahnya jaminan atau perlindungan
sosial.
Berdasarkan atas permasalahan tersebut maka kebijakan penanggulangan
kemiskinan didaerah yang mengacu pada kebijakan pusat adalah :
1. Peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui perluasan kesempatan
(promoting opportunity), dimana pemerintah bersama swasta dan masyarakat
menciptakan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat miskin dengan
mewujudkan iklim usaha dan kebijakan makro ekonomi yang berpihak pada orang
miskin, mendorong peningkatan UMKMK maupun pertanian dan kegiatan produktif
serta bursa pengiriman tenaga kerja dalam maupun luar negeri.
2. Peningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat miskin serta penguatan
kelembagaannya (capacity building) melalui Pemberdayaan Masyarakat
(community empowerment), dimana pemerintah bersama dengan swasta dan
masyarakat memberdayakan masyarakat miskin agar mampu mengembangkan
prakarsa membangun dirinya dan lingkungannya secara lebih baik bagi kemajuan
mereka sendiri dengan bekerja dan berusaha secara lebih produktif serta
berpartisipasi dalam berbagai aspek baik ekonomi, sosial, politik, menyalurkan
aspirasi, mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya sebagai bentuk dari pada
perencanaan partisipatif dan Pro Poor.
3. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak, dimana pemerintah mengajak
swasta dan masyarakat untuk meningkatkan peran perempuan dan kualitas anak
melalui pendidikan (formal maupun non formal), kesehatan, kesetaraan gender,
akses ekonomi dan keuangan produktif.
4. Perlindungan sosial (social protection), yakni pemerintah melalui kebijakan publik
mengajak sektor swasta dan masyarakat memberikan jaminan perlindungan dan
rasa aman bagi masyarakat miskin terutama orang yang secara fungsi tidak bisa
dikembangkan lagi (sampai batas tertentu) seperti orang jompo, anak terlantar,
cacat dan kelompok masyarakat miskin yang disebabkan oleh bencana, krisis
ekonomi dan konflik sosial.
5. Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin melalui peningkatan akses pada
pelayanan dasar terutama pada akses pangan, perumahan, dukungan layanan
pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang berkualitas.
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 146
4.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Strategi penanggulangan kemiskinan yang berintikan pemberdayaan masyarakat pada
dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Oleh karena itu
maka memerlukan strategi pendekatan sebagai berikut :
a. Meningkatkan pendapatan penduduk miskin melalui peningkatan kemampuan
pengelolaan, memperoleh peluang dan keberpihakan, kemudahan memperoleh
aksesibilitas terhadap pembiayaan usaha ekonomi sekala mikro sehingga masyarakat
miskin menjadi lebih produktif.
b. Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin melalui penyediaan dan pemenuhan
kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lingkungan yang
mempermudah/mendukung kegiatan sosial ekonomi sesuai tingkat produktivitasnya.
Berdasarkan strategi pendekatan tersebut maka sasaran penanggulangan kemiskinan
adalah sesuai dengan kelompok umur sebagai berikut :
1. Kelompok usia sekolah/belum produktif ( umur < 18 tahun ).
2. Kelompok usia kerja/produktif ( umur 18 – 60 tahun ).
3. Kelompok usia lanjut/tidak produktif ( umur > 60 tahun ).
Namun berdasarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut diatas, maka
strategi yang lebih konprehensif dalam penanggulangan kemiskinan dan juga mengacu
pada strategi pusat yang telah digarisknan adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan
memprioritaskan bantuan program pada masyarakat miskin yang terkena
langsung dampak bencana, krisis ekonomi maupun komplik sosial serta dengan
program pro rakyat antara lain : peningkatan sarana dan prasarana pendidikan,
revitalisasi sekolah-sekolah, bantuan biaya pendidikan, pembebasan biaya
kesehatan dasar dan pengembangan infrastruktur dasar serta reformasi
birokrasi/penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kemampuan dan produktivitas serta pendapatan masyarakat
miskin melalui pemberdayaan dengan membentuk kelompok dan pemberian
motivasi, fasilitasi, pendampingan, serta konsultasi pada kelompok sasaran.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil melalui
pengembangan sentra-sentra industri dan pertanian pendukung industri
pariwisata Bali sehingga masyarakat (miskin) lebih berperan sesuai potensi yang
ada
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 147
4. Melakukan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan
kebijakan ekonomi makro yang berpihak pada orang miskin.
4.3 Program Dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Berdasarkan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut
diatas dan mengacu kepada kelompok program penanggulangan kemiskinan secara
nasional, maka program dan kegiatan yang relevan dengan upaya penanggulangan
kemiskinan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Jembrana tahun 2014 yaitu sebagai
berikut :
4.3.1 Program Bantuan/Perlindungan Sosial.
1. Bidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga.
a. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dengan kegiatan :
- Penyediaan BOS jenjang SD/SDLB dan SMP Negeri/Swasta.
- Pengadaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan pada sekolah;
TK, SD, SMP dan SMA/SMK.
- Lomba-lomba dan pembinaan olimpiade mata pelajaranan.
- Pembebasan biaya pendidikan dan pemberian beasiswa miskin.
b. Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan :
- Penyelenggaraan BOS untuk SMA/SMK.
- Bantuan operasional pendidikan untuk SMA/SMK Negeri.
- Pembebasan biaya pendidikan
- Pemberian penghargaan berupa beasiswa kepada para pemuda yang
melanjutkan ke PT Negeri dan PT swasta dengan akreditasi A.
2. Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- Bantuan raskin, bedah rumah dan bantuan sosial lainnya.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- Bantuan kesejahteraan dan perlindungan anak.
4. Bidang Kesehatan.
- Pemberian makanan tambahan dan Vitamin.
- Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular melalui P2TB,
Imunisasi, sprayscandan Fogging).
- Perbaikan gizi masyarakat melalui PMT.
- Pembangunan sarana tempat merokok dan sosialisasi dampak merokok.
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 148
4.3.2 Program Pemberdayaan (Kelompok) Masyarakat.
1. Bidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga.
a. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dengan kegiatan :
- Penyelengaraan paket A setara SD dan paket B setara SMP serta
operasional sekolah TK.
- Lomba-lomba pendidikan dan pembinaan olimpiade mata pelajaran.
c. Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan :
- Penyelenggaraan paket C setara SMA.
- Lomba-lomba pendidikan dan pembinaan olimpiade mata pelajaran.
d. Program Pendidikan Non Formal dengan kegiatan :
- Pengembangan pendidikan kecakapan hidup.
- Diklat Serati banten.
- Diklat Tata Rias.
e. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan :
- Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah.
- Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.
- Pemberdayaan lembaga-lembaga adat melalui lomba ke tingkat
Provinsi.
f. Program peningkatan peran serta kepemudaan dengan kegiatan :
- Fasilitasi peningkatan peran serta kepemudaan.
g. Program pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata dengan
kegiatan :
- Pengembangan jaringan promosi pariwisata.
2. Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
- Meningkatkan produktivitas penyandang masalah sosial.
- Penguatan kelembagaan dan perlindungan ketenagakerjaan.
- Meningkatkan pelaksanaan padat karya.
- Perluasan akses peluang kerja dalam dan luar negeri.
- Penyuluhan Transmigransi Regional.
- Persiapan tenaga kerja siap pakai serta pendidikan dan pelatihan tenaga
kerja magang keluar negeri serta pemuda pelopor.
3. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Pelayanan administrasi kependudukan.
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 149
- Pengendalian mobilitas penduduk.
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- Pembinaan penguatan kapasitas dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak.
- Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan
keputusan.
- Pelatihan SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT.
- Mendorong pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- Pembinaan organisasi perempuan/Koperasi Wanita.
- Mengembangkan peserta KB bagi keluarga pra-KS.
- Pelayanan KIE dan Pembinaan KB.
- Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB.
- Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak.
5. Bidang Kesehatan.
- Peningkatan kesehatan masyarakat.
- Penyelenggaraan kesehatan lingkungan melalui pengawasan kualitas air,
TPM dan lomba kebersihan lingkungan.
- Penyelenggaraan kesehatan masyarakat melalui penyuluhan pola hidup
sehat; pelayanan posyandu, kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja,
lansia; UKS dan pembinaan TOGA.
- Pelayanan Penanggulangan Masalah Kesehatan melalui Lomba Tenaga
Kesehatan Teladan, Kanker Terpadu Paripurna dan pelayanan penunjang
lain.
6. Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komimfo, Lingkungan Hidup dan
Pertanahan.
- Pembinaan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH.
- Pembinaan pengembangan sumber daya dan jaringan kominfo.
- Sosialisasi kebijakan pembangunan Pemeritah Daerah.
7. Bidang Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal.
- Fasilitasi kemitraan/jaringan kerjasama Usaha Koperasi dan UKM.
- Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD.
- Penguatan sarana pemasaran produk usaha UKM.
- Pembinaan industri kecil rumah tangga dan menengah.
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 150
- Lomba Koperasi berprestasi.
- Perluasan pasar dan distribusi barang/jasa
- Pembinaan industri kecil dan menengah dalam pemanfaatan sumber daya
dan memperkuat jaringan klaster industri.
- Mengembangkan teknologi indsutri.
- Meningkatkan produktivitas sentar industri.
8. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Diklat teknis dan masyarakat.
- Pos Pemberdayaan Pelayanan Terpadu.
- Memasyarakatkan dan mendayagunakan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- Pengolahan hasil pangan non beras.
- Kebun percontohan Posyandu.
- Lomba Desa/Kelurahan.
- PNPM pedesaan dan perkotaan.
9. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang.
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.
10. Bidang Ketertiban, Keamanan dan Pemerintahan Umum.
- Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
- Koordinasi ketertiban dan keamanan daerah.
- Pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara.
- Pembinaan politik daerah.
- Pembinaan LSM, Ormas dan OKP.
- Sosialisasi kesiagaan penanggulangan bencana dan pengadaan sarana-
prasarana evakuasi korban bencana.
- Pengawasan internal secara berkala.
11. Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
- Pembinaan intensifikasi padi palawija.
- Penyuluhan sumber pangan alternatif.
- Pembinaan lumbung pangan desa.
- Mengembangkan tanaman hortikultura.
- Pelaksanaan ijin penebangan kayu rakyat.
- DAK peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan
lahan.
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 151
- Mengembangkan wadah usaha budidaya perikanan.
- Mengembangkan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap dan
sarana prasarana perikanan tangkap.
- Mengembangkan produktivitas perikanan berwawasan lingkungan.
4.3.3 Program Permberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.
1. Bidang Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal.
- Pengawasan peredaran barang dan jasa.
- Pameran produk eksport dan promosi produk Jembrana.
- Monitoring dan publikasi harga.
4.3.4 Program Pro Rakyat Lainnya.
1. Bidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga.
a. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dengan kegiatan :
- Pengadaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan pada sekolah; TK,
SD, SMP dan SMA/SMK.
- Peningkatan sarana prasarana dan kualitas pendidikan.
- Pengadaan sarana TIK pendidikan dan Multimedia pembelajaran interaktif
SD dan SMP.
b. Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan :
- Pembangunan gedung sekolah dan pengadaan meubelair sekolah.
- Lomba-lomba pendidikan dan pembinaan olimpiade mata pelajaran.
- Penyelenggaraan Kebersihan dan Penghijauan Sekolah.
- Rehabilitsai bangunan sekolah dan peningkatan sarana prasarana
pendidikan menengah.
c. Program PAUD dengan kegiatan :
- Publikasi dan sosialisasi PAUD.
d. Program Pengembangan Nilai Budaya dengan kegiatan :
- Pelestarian aktualisasi adat budaya daerah.
- Pengadaan sarana dan prasarana bercorak kesenian dan kebudayaan.
e. Program pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata dengan
kegiatan :
- Peningkatan pembangunan sarana dan prosarana pariwisata.
2. Bidang Bidang Kesehatan.
a. Program Obat dan Perbekelan Kesehatan dengan kegiatan :
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 152
- Pengadaan obat dan perbekelan kesehatan.
b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan :
- Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas
dan jaringannya.
- Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah dan
penyelenggaraan kesehatan lingkungan.
- Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan.
- Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan.
- Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan RSUD.
c. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan :
- Evaluasi dan pengembangan standarisasi pelayanan kesehatan.
- Penyusunan standarisasi analisis belanja pelayanan kesehatan.
d. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas dan RSUD dengan
kegiatan :
- Pelayanan kesehatan pada 6 (enam) BLUD Puskemas dan RSUD.
- Pendukung pelayanan kesehatan pada (enam) BLUD Puskesmas dan
RSUD.
e. Program pengadaan penimah sakit mata dengan kegiatan :
- Pengadaan gedung PONEK.
- Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit.
3. Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Kominfo, Lingkungan Hidup dan
Pertanahan
a. Program pembangunan jalan dan jembatan dengan kegiatan :
- Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan.
b. Program pembangunan drainase/gorong-gorong dengan kegiatan :
- Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan drainase/gorong-gorong.
c. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan lainnya
dengan kegiatan :
- Perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi,
bendung/sayap bendung dan pintu air.
d. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air bersih
dengan kegiatan :
- Pembangunan sarana dan prasarana air bersih.
e. Program pengendalian banjir dengan kegiatan :
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 153
- Perencanaan pembangunan saluran penanggulangan banjir.
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir.
f. Progam pembangunan infrastruktur pedesaan dengan kegiatan :
- Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan.
g. Program lingkungan sehat perumahan dengan kegiatan :
- Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat
miskin.
- Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan.
h. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa dengan
kegiatan Sosialisasi penyebarluasan informasi pembangunan dan kebijakan
pemerintah daerah.
i. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
4. Bidang Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal.
- Koordinasi perencanaan penanaman modal.
- Fasilitasi dan koordinasi kerja sama penanaman modal.
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- BUMDES Percontohan.
- Pemberian stimulan pembangunan desa.
6. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang.
- Penyusunan RDTR Kawasan dan Revisi Rencana Tata Ruang.
- Kajian kepuasan pelayanan publik dan lain lain.
- Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.
7. Bidang Ketertiban, Keamanan dan Pemerintahan Umum.
- Kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.
- Kerja sama tim komunitas intelijen daerah dan informasi dengan masyarakat.
- Penyusunan Standar Harga Kegiatan Barang dan Jasa Pemkab.
- Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemda dan masyarakat.
- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
- Koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan Inpres 5
tahun 2004.
- Kajian penyusunan produk hukum daerah.
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 154
- Penyusunan ISO 9001-2000.
- Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perda.
- Penyidikan pelanggaran Perda.
8. Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
- Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat.
- Sertifkasi padi organik.
- DAK pertanian untuk pembenihan, ketahanan pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan.
- Mengembangkan asuransi produk pangan.
- Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
- Gertak Pengendalian hama PBK kakao.
- Mengembangkan pembibitan sapi Bali.
- Operasi terpadu penanggulangan keamanan hutan Bali Barat.
- Pemeliharaan rutin TPI.
9. Bidang Pariwisata
- Mengembangkan jaringan kerja sama promosi pariwisata.
- Promosi pariwisata Nusantara dalam dan luar negeri.
- Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.
- Mengembangkan jenis-jenis paket wisata unggulan.
4.4 Penanganan Pengaduan Masyarakat
Penanganan pengaduan masyarakat yang mencakup kegiatan penerimaan,
pencatatan, penelahaan, penyaluran, tindak lanjut, pemantauan dan pengarsipan di Kab.
Jembrana secara umum sudah terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 Tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban
menyediakan sarana pengaduan dengan tenaga pelaksana yang kompeten dalam
pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan azas penyelesaian yang cepat dan
tuntas. Tetapi khusus terkait dengan penanggulangan kemiskinan penanganan pengaduan
masyarakat dapat dilakukan dengan datang langsung ke Sekretariat TKPKD Kabupaten
Jembrana di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Pemkab
Jembrana atau menghubungi nomor telepon Sekretariat TKPKD Jembrana di nomor (0365)
41067. Pengaduan juga dapat disampaikan dengan mengirimkan SMS (Short Message
Services) ke nomor 08123870870 atau melalui call center di nomor (0365) 44444,website :
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 155
www.jembranakab.go.id. Pengaduan juga dapat disampaikan langsung kepada SKPD
pemegang program yang rutin melakukan monitoring dan evaluasi berjalannya program
kerja masing-masing SKPD.
Mekanisne penanganan pengaduan mulai dari perumusan dan penyiapan
penanganan aspirasi dan pengaduan, kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan,
serta perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya
pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan. Namun demikian sampai saat
ini belum terdapat pengaduan masyarakat terkait dengan penanggulangan kemiskinan
yang disampaikan secara resmi kepada Pemkab/SKPD Kabupaten Jembrana. Kondisi ini
diakibatkan oleh penerimaan masyarakat terhadap program-program penanggulangan
kemiskinan yang dijalankan oleh Pemkab Jembrana sudah cukup baik atau dapat juga
karena masyarakat belum cukup menerima sosialisasi terkait saluran pengaduan tersebut.
Ke depan, masyarakat harus tetap mendapatkan advokasi untuk melakukan pengaduan
jika ada program-program penanggulangan kemiskinan yang dirasa belum efektif. Hal ini
berguna untuk menjamin kualitas program agar efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga
kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan.
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 156
BAB V
KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
5.1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan dan berhasil
menurunkan tingkat kemiskinan, maka sangat membutuhkan adanya keterpaduan dan
sinergisitas antar stakeholder yang terlibat, baik di tingkat daerah maupun di tingkat
pusat. Keterpaduan dan sinergisitas ini akan terwujud bila terdapat koordinasi yang baik
dan berkelanjutan. Oleh karena itulah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
yang juga merupakan bagian dari pada kesepakatan MDGs tahun 2000, maka
penanggulangan kemiskinan mulai menjadi bagian dari kebijakan dan program
pembangunan nasional maupun daerah. Namun pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan agar lebih terkoordinasi dari tingkat pusat hingga daerah, maka baru tahun
2010 dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 15 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Propinsi dan Kabupaten/Kota, di tingkat pusat dibentuk Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan di tingkat daerah dibentuk Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota (TKPKD). Tim ini memiliki fungsi
dan tugas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawalan dan pemantauan serta
pelaporan hasil pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang di daerah disebut
LP2KD.
5.1.1 Koordinasi di Tingkat Daerah
Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Jembrana selama sepuluh tahun terakhir telah berjalan sesuai dengan visi dan
misi pembangunan dalam RPJMD Kab. Jembrana, hanya saja secara terkoordinasi
masih perlu ditingkatkan atau dimantapkan sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan
pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana
sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Khusus
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 157
untuk Kabupaten Jembrana, TKPKD baru terbentuk pada tahun 2013 melalu Surat
Keputusan Bupati Jembrana Nomor 324/Bappeda PM/2013 Tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana.
Koordinasi antar dan intern SKPD Kabupaten Jembrana melalui rapat-
rapat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi
pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan pengarahan dari
pimpinan daerah kepada SKPD pada rapat koordinasi tiap hari Selasa dan apel
koordinasi tiap hari Senin tentang kebijakan, program kerja dan target capaian
kinerja termasuk pengentasan kemiskinan terkait dengan rencana pencapaian
MDGs pada tahun 2015 dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jembrana.
Dengan upaya-upaya yang dilakukan tersebut memang tidak dapat dipungkiri
bahwa di Kab. Jembrana terdapat kemajuan baik hasil pembangunan fisik
maupun kondisi kehidupan masyarakatnya. Sedangkan koordinasi dengan
Propinsi, sebelumnya memang agak terbatas, namun setelah tahun 2011,
intensitas koordinasi mulai ada peningkatan.
5.1.2 Koordinasi dengan Pusat
Koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
Kabupaten Jembrana dengan Pemerintah Pusat selama ini sudah berjalan dengan
baik dan cenderung ada peningkatan. Hal ini untuk mensinkronkan dan
mensinergikan kebijakan-kebijakan dan program dari pusat dengan daerah
disamping karena terbatasnya sumber daya di Kab. Jembrana dalam
penanggulangan kemiskinan sehingga perlu proaktif mengakses ke pusat.
Semenjak pemerintahan era reformasi dan otonomi daerah digulirkan,
Jembrana memang telah banyak melakukan inovasi kebijakan dan program
pembangunan yang mengarah pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan
yang baik (good governance), termasuk dalam upaya penurunan tingkat
kemiskinan. Jembrana juga telah lebih dahulu bahkan menjadi pelopor dalam
melakukan strategi penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan
pendapatan/daya beli dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui
bebas biaya pendidikan dan kesehatan, bea siswa hingga ke perguruan tinggi,
perbaikan sarana prasarana infrastruktur perkotaan dan pedesaan maupun
bantuan dana bergulir kepada kelompok masyarakat (pokmas) dan Koperasi-
UKM, maping KK miskin (by name, by adress dan by problems) serta
penyelenggaraan pemerintahan yang bebas pungli dan lain-lain.
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 158
Inovasi kebijakan pembangunan di Kabupaten Jembrana tidaklah
terlepas dari kapasitas seorang pimpinan (Bupati) yang memiliki kemampuan dan
keberanian melahirkan dan menerapkan ide-ide yang dapat dipandang strategis
sehingga hampir selama 10 tahun Kabupaten Jembrana menjadi obyek yang
dikunjungi oleh lebih dari dua ribu rombongan studi banding dari berbagai
Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pemerintah Pusat
(Kementerian/Lembaga) serta para akademisi/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
dari seluruh pelosok tanah air. Bahkan munculnya program SAPA dari
Kemenkokesra yang bergerak dibidang fasilitasi, koordinasi dan evaluasi
kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan pusat dan daerah adalah
terinspirasi juga oleh konsep kebijakan inovasi pengentasan kemiskinan di Kab.
Jembrana. Jadi dapat dikatakan bahwa hubungan/koordinasi antara pemerintah
pusat dengan Kabupaten Jembrana sudah terjalin secara timbal balik dan cukup
intensif.
5.2 Permasalahan Dalam Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah Kab.
Jembrana, beberapa permasalahan yang sering dihadapi antara lain :
1. Masih ada perbedaan data dan persepsi diantara stakeholder terkait, khususnya
dalam hal menginterpretasikan masyarakat/penduduk miskin dan rumah
tangga/KK miskin yang menjadi sasaran program/kegiatan baik secara konsepsional
maupun praktek di lapangan termasuk perbedaan fokus/orientasi pada
penanggulangan kemiskinan.
2. Perwakilan stakohelder terkait dalam koordinasi penanggulangan kemiskinan
seringkali berganti-ganti dan kurang memahami permasalahan, padahal
permasalahan yang dikoordinasikan merupakan kelanjutan dari koordinasi dan
rapat-rapat sebelumnya sehingga kemajuan koordinasi sering terhambat oleh
informasi yang kurang pas akibat perwakilan SKPD yang datang berganti-ganti.
3. Masih adanya ego sektoral pada beberapa SKPD terkait sehingga program dan
kegiatan yang dilaksanakan berpotensi tumpang tindih dan kurang efektif.
4. Masih adanya kurang pemahaman bahwa penanggulangan kemiskinan sebagai
salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah
sehingga tidak dapat memberikan akses dan respon yang memadai.
5. TKPKD yang terbentuk belum sepenuhnya dapat berfungsi secara aktif dan
partisipatif.
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 159
6. Belum semua SKPD mengetahui atau mencatat secara berkesinambungan data
indikator program/kegiatannya sehingga sulit mengevaluasi kinerja dan
keberhasilan SKPD dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah
khususnya dalam hal penanggulangan kemiskinan daerah.
5.3 Langkah-Langkah Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi dan masalah kemiskinan merupakan
hambatan yang sangat signifikan terhadap perkembangan hasil pembangunan serta target
pencapaian MDGs tahun 2015, maka perlu ada langkah-langkah percepatan
penanggulangan kemiskinan di masing-masing daerah. Adapun langkah-langkah
percepatan yang dilakukan di Kab. Jembrana antara lain :
1. Melakukan pemantapan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan,
pelaksanaan program, penetapan sasaran dan target, monitoring dan evaluasi.
2. Melakukan survey pencocokan dan penelitian (coklit) KK miskin setiap awal tahun
untuk memperoleh data perkembangan jumlah riil di lapangan.
3. Melakukan perencanaan partisipatif dan pro poor serta pengintegrasian
perencanaan PNPM-Mandiri Pedesaan kedalam perencanaan pembangunan daerah.
4. Melakukan fasilitasi penyusunan RPJMDes dan pelaksanaan BUMDes.
5. Melanjutkan program pro rakyat seperti pendidikan dan kesehatan bersubsidi,
pemberian beasiswa dan bedah rumah untuk keluarga miskin.
6. Meningkatkan kelestarian lingkungan serta membatasi alih fungsi lahan produktif.
5.4 Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2014
Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kab. Jembrana mengacu pada 4
(empat) kelompok program Nasional yaitu :
1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
2) Kelompok Program Pemberdayaan Kelompok Masyarakat.
3) Kelompok Program Permberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.
4) Kelompok Program Pro Rakyat Lainnya.
Adapun rencana dan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan penanggulangan
kemiskinan Kabupaten Jembrana tahun 2014 sebagai terlampir.
5.5 Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
5.5.1 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah
Tangga/Keluarga.
Pengendalian penanggulangan kemiskinan terpadu berbasis rumah tangga
di Kabupaten Jembrana untuk masing-masing kegiatan sampai pada lokasi
sasaran tahun 2014 seperti kegiatan bedah rumah, distribusi raskin, pelayanan
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 160
dan rehabilitasi sosial, kegiatan operasional koordinasi kesejahteraan soaial
(K3S), pengendaliannya dilaksanakan oleh Tim dari SKPD terkait yang tergabung
dalam TKPKD dengan melibatkan pihak kecamatan, Kepala Desa dan Kepala
Dusun setempat. Sedangkan kegiatan pemasangan alat kontrasepsi gratis bagi
warga miskin, dan kegiatan perbaikan gizi masyarakat, pengendaliannya
dilaksanakan oleh SKPD pelaksana dengan melibatkan petugas kesehatan sampai
di tingkat puskesmas maupun poskesdes setempat.
5.5.2 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Kelompok Masyarakat
Pengendalian penanggulangan kemiskinan terpadu berbasis komunitas
juga dilaksanakan secara terpadu dan sinergis, dengan melibatkan stakeholders
sampai ke tingkat desa dan dusun. Tahun 2014 kegiatan pemberdayaan
masyarakat miskin melalui monitoring dan pembinaan program CBD dan
BUMDes, pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan PAP PNPM-MP, dan
kegiatan peningkatan kualitas perumahan (PKP) dalam pelaksanaan
pengendaliannya telah melibatkan peran serta aktif masyarakat dan faskab
sampai ditingkat desa maupun dusun setempat.
5.5.3 Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil
Pengendalian program penanggulangan kemiskinan terpadu berbasis
Usaha Mikro dan Kecil diarahkan kepada kelompok-kelompok usaha baik
kelompok pengusaha kecil, Koperasi maupun masyarakat miskin yang
dilaksanakan secara terpadu antara pihak pemerintah mulai SKPD terkait di
Kabupaten, tingkat Kecamatan, dan Desa serta Dusun dengan melibatkan pihak
perbankan.
5.5.4 Program Penanggulangan Kemiskinan Pro Rakyat Lainnya (Inisiatif Daerah)
Pengendalian program penanggulangan kemiskinan pro rakyat/inisiatif
daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Jembrana dilakukan
secara selektif dengan melibatkan SKPD terkait baik di tingkat Kabupaten, pihak
sekolah, pihak kecamatan dan aparat desa setempat. Disamping itu informasi
dari warga masyarakat di sekitar lokasi tempat tinggal masyarakat yang menjadi
sasaran program/kegiatan juga dijadikan bahan pertimbangkan.
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 161
BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Penurunan angka kemiskinan sebagai salah satu target pembangunan sangat memerlukan
kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, program pembangunan
yang dilakukan hendaknya secara menyeluruh dan berkeseimbangan antara pembangunan
sumber daya manusia dan sumber daya alam yang keduanya juga sama-sama menjadi indikator
kemiskinan. Selama ini, prioritas pembangunan lebih banyak mengedepankan pada sumber daya
manusianya, sedangkan sumber daya alam mendapatkan porsi yang kurang seimbang. Untuk
itulah, ke depannya, pembangunan hendaknya mewujudkan keseimbangan antara pembangunan
sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Jika tidak, sumber daya alam yang tidak lestari
akan dapat memicu kemiskinan masa kini ataupun masa depan.
6.1 Prioritas Intervensi Sektoral Dan Wilayah
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat
disimpulkan, bahwasanya prioritas intervensi sektoral dan wilayah yang dapat ditempuh
kedepan seyogyanya diarahkan agar lebih fokus kepada :
• Bidang Kemiskinan dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai indikator
utama meskipun belum didukung tingkat pengangguran tiap Kecamatan sebagai
indikator pendukung, maka prioritas intervensi wilayah seyogyanya dilakukan
terhadap Kecamatan Melaya, sedangkan kecamatan lainnya yaitu, Negara,
Jembrana dan Pekutatan prioritas selanjutnya baik perbaikan di bidang pendidikan,
kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan lain-lain.
• Bidang Pendidikan dengan menggunakan APM SD/MI sebagai indikator utama dan
Rasio Guru/Kelas SD/MI sebagai indikator pendukung, maka Kecamatan Melaya dan
Pekutatan menjadi prioritas intervensi wilayah, sedangkan kecamatan Mendoyo
prioritas kedua. Kalau menggunakan APM SMA /MA sebagai indikator utama dan
Rasio Guru/Kelas SMA/MA sebagai indikator pendukung, maka wilayah prioritas
Intervensi yaitu Kecamatan Melaya. Sedangkan Kec. Mendoyo dan Pekutatan
prioritas kedua.
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 162
• Bidang Infrastruktur Dasar belum didukung data Kecamatan. Namun secara
indikator mengenai Proporsi Rumah Layak Huni dan Sanitasi Layak masih perlu
ditingkatkan.
• Bidang Ketahanan Pangan yang ditunjukkan oleh indikator utama Hasil produksi
padi/gabah dengan indikator pendukung Luas Panen cukup mendukung terhadap
program penanggulangan kemiskinan, namun perkembangan harga bahan
kebutuhan pokok yang kurang terkendali dan pertumbuhan ekonomi Jembrana yang
kurang memadai menghambat penanggulangan kemiskinan.
6.2 Implikasi Penyesuaian Program Dan Anggaran Belanja
Sebagai konsekuensi dari prioritas intervensi sektoral dan wilayah yang lebih fokus
kepada meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan mengurangi beban pengeluaran
penduduk miskin, maka implikasi terhadap penyesuaian program dan anggaran belanja,
kedepan agar seluruhnya bersinergi menuju pada sasaran :
• Bidang kemiskinan dan ketenagakerjaan, peningkatan anggaran yang dialokasikan
selama ini kurang signifikan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Jembrana
walau lebih rendah dari angka nasional, namun masih diatas rata-rata provinsi Bali.
Oleh karena itu kedepan perlu adanya penyesuaian anggaran yang lebih berpihak
pada bidang penanggulangan kemiskinan. Penyesuaian anggaran agar difokuskan
pada pembiayaan program-program yang dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat melalui investasi, pemberdayaan masyarakat, PPKB, peningkatan
kualitas dan akses tenaga kerja yang lebih siap bersaing karena angka pengangguran
Jembrana jauh lebih besar dari pada rata-rata Propinsi;
• Bidang kesehatan, anggaran yang dialokasikan dari APBD terus meningkat secara
signifikan dari tahun 2007, walaupun sudah berhasil menyumbang pencapaian AKB
lebih rendah dari rata-rata provinsi maupun nasional namun masih perlu
disesuaikan kembali pengalokasiannya ke program-program yang lebih efektif
menyasar dan mengurangi angka kesakitan dan kematian bayi serta peningkatan
kualitas pelayanan, sehingga kedepan indikator dan penanganan kesehatan di
Kabupaten Jembrana dapat meningkat yang didukung oleh data indikator Kesehatan
yang lebih memadai.
LP2KD Kabupaten Jembrana 2014 163
• Bidang Pendidikan yang sudah menyerap anggaran cukup besar dari APBD selama 5
tahun terakhir rata-rata 28,89%, terbukti cukup berhasil mencapai indikator
pendidikan lebih baik dari Propinsi maupun Nasional.
• Bidang Infrastruktur, selama 5 tahun terakhir sudah mendapat porsi yang cukup
besar dari APBD yaitu rata-rata 9,33% dari total APBD. Penyesuaian kedepan perlu
diarahkan pada pembiayaan program-program untuk pemerataan pemenuhan
rumah layak huni dan air minum layak.
• Bidang Ketahanan Pangan, selama ini potensi Jembrana cukup mendukung dari segi
produksi padi/beras meskipun anggaran masih dibawah 1% dari seluruh APBD.
Kedepan perlu lebih disesuaikan baik dari sisi peningkatan anggaran maupun
program dan kegiatan yang dilaksanakan selama ini sehingga potensi ketahanan
pangan bisa dipertahankan.
6.3 Rencana Koordinasi Dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan
Kemiskinan
Belum tercapainya target penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jembrana
secara kwantiatif maupun kwalitatif maka mengharuskan Kabupaten Jembrana untuk
melakukan upaya-upaya yang lebih intensif dalam percepatan penanggulangan
kemiskinan sehingga maksimal tahun 2015 mencapai angka minimal dibawah 5%.
Mengingat kondisi kemiskinan yang bersifat multi dimensi, maka memerlukan rencana
koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan dengan yang langkah-langkah ditempuh sebagai berikut :
• Meningkatkan kwantitas dan kwalitas koordinasi antar stakeholders terkait,
khususnya SKPD yang tergabung dalam TKPKD Kabupaten Jembrana, sehingga
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan
semakin efektif.
• Mengupayakan ketersediaan anggaran untuk menunjang peningkatan kinerja TKPKD
Kabupaten Jembrana melalui APBD dan sumber lain hingga tahun 2015.
• Mengembangkan kerja sama dengan kalangan profesional, dunia usaha (pemilik
modal) dan tokoh-tokoh masyarakat lokal/lembaga lain dalam program-program
penanggulangan kemiskinan sebagai upaya gerakan bersama.