Lelang Padang Sappa

7/22/2019 Lelang Padang Sappa

http://slidepdf.com/reader/full/lelang-padang-sappa 1/241

DOKUMEN PENGADAANPELELANGAN UMUM JASA KONSTRUKSI

PAKET PEKERJAAN:

PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I. PADANG SAPPA (12.000 HA)KABUPATEN LUWU

K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U MDIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN – JENEBERANGSNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR POMPENGAN-JENEBERANG PROV. SUL-SELJL.MONUMEN EMMY SAELAN NO. 109 A MAKASSAR-SULAWESI SELATAN

Email : [email protected] - [email protected]



BAB IUMUM

A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan PresidenR e p u b lik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBar ang/ Jasa Pemer in tah .

B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatansebagai ber ik u t:

- Peke r jaa n K onstr uk si : seluruh pekerjaan yang berhubungan d engan

pelaksanaan konstruksi bangunan atau pem buatanwujud fisik l ainn ya;

- KontrakHargaSatuan : Kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian

seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuksetiap satuan /unsure pekerjaan dengan spesifikasiteknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih

bersifat perkiraan sementara sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasilpengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benartelah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

HPS H P ki S di i d l h h il hi



- LDK : Lem bar Data K ualif ik asi adalah data yang memuatketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan

kualifikasi yang diperlukan penyedia barang/jasaantara lain dalam menyiapkan, mengisi formulir isiankualifikasi, dan melengkapi pakta integritas:

- PA : Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegangkewenangan penggunaan anggaran pemerintah.

- KPK : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabatyangditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atauditetapkan oleh Kepala daerah untuk menggunakanAPBD.

- Pokja/ULP : Kelompok Kerja ULP adalah perangkat dari UnitLayanan Pengadaan (ULP) yang berfungsiuntuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;

- PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;

- SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa adalah suratyang diterbitkan oleh PPK kepada penyedia

barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan;

- SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja adalah surat yangditerbitkan oleh PPK kepada penyedia barang/jasauntuk melalui melaksanakan pekerjaan, jangkawaktu penyelesaian, dan serah terima pekerjaan.



BAB II

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PASCAKUALIFIKASI Nomor : 01/ULP-PAN/SNVT-PJPA-BBWSPJ/XII/2011

Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Bidang Irigasi dan Rawa pada SNVTPelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Pompengan Jeneberang Provinsi SulawesiSelatan di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang TahunAnggaran 2012, akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi

untuk paket pekerjaan konstruksi sebagai berikut:1. Paket Pekerjaan:

Nama paket pekerjaan : Pembangunan Jar ingan I r igasi D .I . Padang Sappa(12.000 H a) KabupatenL uwu

Lingkup pekerjaan : - Pekerjaan Persiapan- Pekerjaan Galian

P k j Ti b



BAB IIIINSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A.Umum 1. LingkupPekerjaan

2. Sumber Dana

3. Peserta

1.1. Pokja ULP mengumumkan kepada para peserta untukmenyampaikan penawaran atas paket pekerjaan konstruksisebagaimana tercantum dalam LDP.

1.2. Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantumdalam LDP.

1.3. Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantumdalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khususkontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan hargasesuai kontrak.

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimanatercantum dalam LDP.

3.1 Pelelangan Umum Penyedia pekerjaan konstruksi initerbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang

berbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO yangmemenuhi kualifikasi

3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan



4. LaranganKorupsi, Kolusi,

dan Nepotisme(KKN),PenyalahgunaanWewenang sertaPenipuan

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan

tidak melakukan tindakan sebagai berikut:a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam

bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan DokumenPengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;

b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untukmengatur hasil Pelelangan Umum , sehinggamengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan

persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lainsebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi

persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini,4.2 Peserta yang menurut penilaian Pokja ULP terbukti

melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses

Pelelangan Umum atau pembatalan penetapan



c. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan pengawas menjadi Penyedia Pekerjaan Konstruksiuntuk pekerjaan fisik yang diawasi, kecuali dalam

pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract)atau Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;

d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atauanak perusahaan pada BUMN/BUMD yangmengikuti Pengadaan dan bersaing dengan

perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggotaPokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan

pemenang Pelelangan.

5.3 Afiliasi sebagaimana dimaksud pasal 5.1 adalahketerkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara

peserta dengan PPK dan/atau anggota Pokja ULP yangantara lain meliputi:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunansampai dengan derajat kedua, baik secara horizontalmaupun vertikal;

b. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baik langsungmaupun tidak langsung mengendalikan ataumenjalankan perusahaan peserta;



7. Satu PenawaranTiap Peserta

c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi. pengujian danlainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;

d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayananyang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi,angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;

e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlianyang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun

berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakansecara terencana untuk semaksimal mungkinterjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahliasing tersebut ke tenaga Indonesia; dan

f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yangdiimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis,

jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen

Penawaran.6.3. Pemberian preferensi harga terhadap penawaran peserta

atas penggunaan produksi dalam negeri ditetapkandalam LDP.

7.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagaianggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu



e. Bentuk Dokumen Penawaran:1) Surat Penawaran;

2) Surat Kuasa;3) Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi

(KSO);4) Dokumen Penawaran Teknis;5) Jaminan Penawaran;

f. Bentuk Surat Perjanjian;g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;h. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;i. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar;

j. Daftar Kuantitas dan Harga;k. Bentuk Dokumen Lain:

1) SPPBJ;2) SPMK;

3) Jaminan Sanggahan Banding;4) Jaminan Pelaksanaan;5) Jaminan Uang Muka;6) Jaminan Pemeliharaan;7) Formulir Pra RK3K;

9.3 Isi Dokumen Kualifikasi meliputi :a. Lembar Data Kualifikasi;



11. Pemberianpenjelasan

11.1 Pemberianpenjelasan dilakukan di tempat dan padawaktu sebagaimana tercantum dalam LDPserta dihadiri

oleh peserta yang terdaftar.11.2 Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan

tidak dapat dijadikan dasar untukmenolak/menggugurkan penawaran.

11.3 Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat

tugas kepada Pokja ULP.

11.4 Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULP menjelaskankepada peserta mengenai:a. metode Pelelangan Umum

b. cara penyampaian Dokumen Penawaran;c. kelengkapan yang harus dilampirkan bersama

Dokumen Penawaran;d. pembukaan Dokumen Penawaran;e. metode evaluasi;f. hal-hal yang menggugurkan penawaran;g. jenis kontrak yang akan digunakan;h. ketentuan dan cara evaluasi berkenaandengan

preferensi harga atas penggunaanproduksi dalam



11.7 Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP, maka BAPP cukupditandatangani oleh anggota Pokja ULP yang hadir.

11.8 Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada pasal 11.6 terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka PokjaULP menuangkan ke dalam Adendum DokumenPengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari

Dokumen Pengadaan.

11.9 Apabila ketentuan baru atau perubahan pentingtersebut tidak dituangkan dalam Adendum DokumenPengadaan, maka ketentuan baru atau perubahantersebut dianggap tidak ada dun ketentuan yang

berlaku adalah ketentuan dalam Dokumen Pengadaan

awal.11.10 Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untuk mengambil

salinan BAPP dan/atau Adendum DokumenPengadaan.

11.11 Peserta dapat mengambil salinan BAPP dan/atauAdendum Dokumen Pengadaan yang disediakan oleh



17. Harga Penawaran

akta pendirian atau perubahannya(apabila dikuasakan);e. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi(apabila

ada);f. dokumen penawaran teknis:

1) metode pelaksanaan;2) jadwal waktu pelaksanaan;3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan;4) spesifikasi teknis (apabila mengajukan spesifikasi

yang berbeda dari yang ditetapkan);5) daftar personil inti;6) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan;

g. dokumen isian kualifikasi; danh. dokumen lain:

1) Formulir Pra RK3K

17.1. Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka danhuruf.

17.2. Peserta mencantumkan harga satuan dan harga totaluntuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam DaftarKuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atautidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata

pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam



28.5 Pokja ULF membuka kotak/tempat pemasukanDokumen Penawaran dihadapan para peserta.

28.6 Pokja ULP meneliti isi fcotak/tempat pemasukanDokumen Penawaran dan menghitung jumlahDokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta.

28.7 Apabila penawaran yang masuk ke dalam kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal.

28.8 Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda"PENARIKAN", "PEN'GGANTIAN, "PENGUBAHAN" atau "PENAMBAHAN", harus dibuka dan dibacaterlebih dahulu.

28.9 Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibukaapabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumendengan sampul bertanda "PENARIKAN".

28.10 Pokja ULP membuka sampul Dokumen Penawarandihadapan peserta.

28.11 Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan Dokumen



28.14 Pokja ULP membuat Berita Acara PembukaanPenawaran yang paling sedikit memuat:

a. jumlah Dokumen Penawaran yang masuk; b. jumlah Dokumen Penawaran yang lengkapdan tidak

lengkap;c. harga penawaran masing-masing peserta;d. kelainan-kelainan yang dijumpai dalamDokumen

Penawaran (apabila ada);e. keterangan lain yang dianggap perlu;f. tanggal pembuatan Berita Acara; dang. tanda tangan anggota Pokja ULP dan wakilpeserta

yang hadir atau saksi yang ditunjukoleh Pokja ULP bila tidak ada saksi dari peserta.

28.15 Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harusdimuat dengan jelas dalam Berita Acara.

28.16 Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acaraditandatangani oleh anggota Pokja ULP yang hadir dan2 (dua) orang saksi.

28.17 Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran.



a. Volume pekerjaan yang tercantum dalam daftarkuantitas dan harga disesuaikan dengan yang

tercantum dalam Dokumen Pengadaan; b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara

volume dengan harga satuan pekerjaan, makadilakukan pembetulan, dengan ketentuan hargasatuan pekerjaan yang ditawarkan tidak bolehdiubah; dan

c. jenis pekerjaan:1) yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah

termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang kindan harga satuan pada daftar kuantitas dan hargatetap dibiarkan kosong.

2) tidak ditawarkan atau menawarkan di bawahspesifikasi yang ditentukan, maka dilakukan

klarifikasi, apabila hasil klarifikasi menunjukkan jenis pekerjaan tersebut merupakan pekerjaanutama (major item) dan merupakan

penyimpangan yang bersifat penting/pokok yangmempengaruhi lingkup, kualitas danhasil/kinerja pekerjaan maka dinyatakan tidakmemenuhi persyaratan dan penawaran tidak



1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenangdan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke

dalam Daftar Hitam;2) anggota Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat

persekongkolan diganti, dikenakan sanksiadministrasi dan/atau pidana

3) proses evaluasi tetap dilanjutkan denganmenetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat(apabila ada); dan

4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimanadimaksud pada angka 3), maka pelelangandinyatakan gagal.

30.11Evaluasi Administrasi:a. Evaluasiterhadap data administrasi hanya dilakukan

terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;

b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratanadministrasi, apabila :1) syarat-syaratsubstansial yang diminta

berdasarkan Dokumen Pengadaan inidipenuhi/dilengkapi:



j) substansi dan keabsahan/keaslian JaminanPenawaran telah dikonfirmasi dan

diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja ULPkepada penerbit Jaminan;

4) surat kuasa (apabila dikuasakan):a) Harus ditandatangani direktur utama /

pimpinan perusahaan; b) Nama penerima kuasa harus tercantum

dalam akte pendirian atau perubahannya;c) Dalam hal kemitraan, surat

kuasaditandatangani oleh anggota kemitraanyang diwakili menurut perjanjian kerjasama.

c. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasisecaratertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas

danmeragukan namun tidak bolehmengubahsubstansi;

d. peserta yang memenuhi persyaratanadministrasidilanjutkan dengan evaluasiteknis;

e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) pesertayangmemenuhi persyaratan administrasi,maka evaluasitetap dilanjutkan denganevaluasi teknis;



penunjang atau pekerjaan sementara yangikut menentukan keberhasilan pelaksanaan

pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan penawar untuk melaksanakan pekerjaan, misalnya:(1) Pembuatansaluran pengelak (diversion

channel); (2) Pengeringan tempat pekerjaan

(dewatering/unwatering) yang berat;

(3) Pembuatan konstruksi pengaman(protection construction);

(4) Pengaturan lalu lintas(trafficmanagement).

Yang diteliti dalam evaluasi metode pelaksanaan adalah tahapan dan cara pelaksanaan yangmenggambarkanpelaksanaan pekerjaan dariawal sampai dengan akhir dan dapatdipertanggung jawabkan secara teknis.

b) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yangditawarkan tidak melampaui bates waktusebagaimana tercantum dalam LDP;



30.13 Evaluasi Harga :a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal

yangpokok atau penting, dengan ketentuan :1) Totalharga penawaran terkoreksi dibandingkan

terhadap nilai total HPS:a) Apabilatotal harga penawaran terkoreksi

melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur;dan

b) apabila semua harga penawaran terkoreksidi atas nilai total HPS, pelelangandinyatakan gagal;

2) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus)dari harga satuan yang tercantum dalam HPS,dilakukan klarifikasi.

Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyataharga satuan penawaran tersebut timpang, makaharga satuan penawaran timpang hanya berlakuuntuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitasdan Harga;

3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atautidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan



konstruksi yang memenuhi syarat teknis(misal komposisi agregat, semen PC dan

lainnya untuk menghasilkan beton K125).(2) Kesesuaian harga bahan (material

konstruksi) dengan harga pasaran padasaat penawaran dan harga tersebut dapatdibuktikan (misal harga semen, besi

beton yang dicantumkan pada Analisa

Harga Satuan Pekerjaan).(3) Kesesuaian upah tenaga kerja yang

diberlakukan pada pekerjaan konstruksidi lokasi kegiatan pada saat penawaran(misal mandor, kepala tukang, tukang,

pembantu tukang).(4) Kesesuaian penggunaan peralatan yang

meliputi peralatan yang tercantum dalamdaftar peralatan yang diberikan dalam

penawaran., komposisi? kapasitas produk, bahan penunjang, dan perhitungan biaya peralatan yangdigunakan pada Analisa Harga Satuan



36. SanggahanBanding

36.1. Peserta sebagaimana yang dimaksud pasal 35 apabilatidak sependapat dengan jawabansanggahan dari PokjaULP, dapat mengajukan sanggahan banding secaratertulis kepada Menteri/Kepala Lembaga/KepalaDaerah/ Pimpinan Institusi, paling lambat 5 (lima) harikerja setelah menerima jawaban sanggahan, denganternbusan kepada PPK, Pokja ULP, dan APIP K/L/D/Isebagaimana tercantum dalam LDP.

36.2. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ PimpinanInstitusi wajib memberikan jawaban secara tertulis atassemua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas)hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.Jawaban sanggahan banding bersifat final.

36.3. Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harusmemberikan Jaminan Sanggahan Banding sebesar

sebagaixnana tercantum dalam LDP dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.

36.4. Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah PokjaULP.

36.5. Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.



tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktiankualifikasi.

39.2 sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal, apabila :a. KPAsebagaimana tercantum dalam LDP sependapat

dengan PPK yang tidak bersedia menandatanganiSPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai denganPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010;

b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yangmelibatkan Pokja ULP dan/atau PPK ternyata benar;

c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehatdalam pelaksanaan Pelelangan dinyatakan benaroleh pihak berwenang;

d. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen

Pengadaan ternyata benar;e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010;

f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai ataumenyimpang dari Dokumen Pengadaan; atau

g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1dan 2 mengundurkan diri.



J. Penandatanganan Kontrak

41. PenandatangananKontrak

41.1 Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajibmemeriksa apakah pernyataan dalam DokumenKontrak Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salahsatu pernyataan tersebut sudah tidak dipenuhi, maka

penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.

41.2 Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14

(empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dansetelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan,dengan ketentuan :a. Nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran

terkoreksi diatas 80% (delapan puluh perseratus)nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus)dari penawaran terkoreksi; atau

b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk penawaranterkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus)nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus)dari nilai total HPS.

41.3 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubahsubstansi Dokumen Pengadaan sampai dengan



h. gambar-gambar; dani. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan,SPPBJ,

BAHP, BAPP.

41.7 Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan,yaitu:a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri

dari:1) kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai

pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia;dan

2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhimaterai pada bagian yang ditandatangani olehPPK;

b. rangkap kontrak lainnya (apabila diperlukan) tanpa

dibubuhi materai.41.8 Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas

nama penyedia adalah Direksi yang disebutkannamanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yangtelah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



E. Dokumen

Penawaran

2. Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada:Hari : JumatTanggal : 06 Januari 2012Pukul : 10.00 WitaTempat : Dilokasi Kegiatan

1. Daftar Personil Inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan

No. Jabatan dlmProyek

Pendidikan/Jurusan

Pengalam-an

JumlahPersonil

1. KepalaProyek

S1 / Sipil atauSTM/D3/Sipil

4 Tahun8 Tahun 1

2. Pelaksana STM /

Bangunan5 Tahun 2

3. Surveyor/Juruukur

STM /Bangunan

atauJuru Ukur

5 Tahun 1

4 Petugas K3 STM/SLTA - 1



F. Mata UangPenawaran danCaraPembayaran

G. MasaBerlakunyaPenawaran

H. JaminanPenawaran

I. PenyampaianDokumenPenawaran

1. Mata uang yang digunakan : RUPIAH

2. Pembayaran dilakukan dengan cara : ANGSURAN/TAHAP

Masa berlaku penawaran selama : 60 (Enam Puluh) harikalender sejak batas akhir Waktu pemasuan penawaran.

1. Besarnya Jaminan Penawaran adalah :Rp.90.000.000,-(Sembilan Puluh Juta Rupiah)

2. Masa berlakunya jaminan penawaran 90 (sembilan Puluh)hari kalender.

3. Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan pada KasNegara

Hari : Rabu s/d KamisTanggal : 11 Januari 2012 s/d 19 Januari 2012Pukul : Setiap hari (kecuali hari terakhir pemasukan

penawaran sampai dengan pukul 10.59



N. JaminanSanggahanBanding

2. Tembusan sanggahan ditujukan kepada:a. PPK Irigasi dan Rawa I

b. Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan AirPompengan Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan

c. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umumd. Menteri Pekerjaan Umum

3. Tembusan sanggahan banding ditujukan kepada :a. PPK Irigasi dan Rawa I

b. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Bidang Irigasi dan

Rawa pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan AirPompengan Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan diLingkungan Balai Besar Wilayah Sungai PompenganJeneberang Tahun Anggaran 2012

c. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

1. Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada KelompokKerja Pengadaan Barang/Jasa Bidang Irigasi dan Rawa

pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan AirPompengan Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan diLingkungan Balai Besar Wilayah Sungai PompenganJeneberang Tahun Anggaran 2012

2. Besarnya jaminan sanggahan banding Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan masa berlaku 20 (dua



BAB VLEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. LingkupKualifikasi

B. PersyaratanKualifikasi

Nama Pokja ULP :Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Bidang Irigasi danRawa pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan AirPompengan Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan diLingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan

Jeneberang Tahun Anggaran 2012Alamat Pokja ULP :Jl. Monumen Emmy Saelan No. 109 A Makassar

Nama Paket Pekerjaan :Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Padang Sappa (12.000Ha) Kabupaten Luwu

1. Peserta Kualifikasi badan usaha harus memiliki surat ijinusaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku danSurat Ijin lain yang dipersyaratkan

2. Peserta Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asingharus memiliki bukti Ijin Perwakilan Jasa konstruksiAsing dan melakukan kerja sama usaha dengan



6. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai HPS

7. memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitasi/ peralatan/ perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaankonstruksi ini. yaitu:

………………………………………………… [sebutkan fasilitas/peralatan/perlengkapan minimum

yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yangdimaksud, termasuk yang bersifat khusus/ spesifik/berteknologi tinggi].



BAB VIBENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO)

CONTOH [Kop Surat Badan Usaha/Kemitraan (KSO)]

Nomor : ................................... 20 …… Lampiran :

Kepada Yth.:Kelompok Kerja Pengadaan Barang/JasaBidang Irigasi dan Rawa padaSNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan AirPompengan Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatandi Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai

Pompengan Jeneberang Tahun Anggaran 2012di Jl. Monumen Emmy Saelan No. 109 AMakassar

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. PadangSappa (12.000 Ha) Kabupaten Luwu



1. BENTUK PAKTA INTEGRITAS(Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan /KSO)

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ……………….( nama wakil sah badan usaha)Jabatan :……………… Bertindak : PT/CV/Firma/atau lainnya …………..(pilih yang sesuai dan atas nama)

UntukDan atas nama

dalam rangka pengadaan…………… (isi nama paket)(isi sesuai dengan nama Pokja ULP /dengan ini menyatakan bahwa:1. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);2. Akan melaporakan kepada APIP….( isi sesuai dengan K/L/D/I ) dan atau LKPP

apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini; 3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional

untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturuan perundang-undangan.

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencatuman dalamd f d d d d l k d



[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan/KSO)]

PAKTA INTEGRITAS

1. Nama :……………[ nama wakil sah badan usaha] Jabatan :……………. Bertindak : PT/CV/Firma/atau lainnya………….[ pilih yang sesuai

untuk dan dan cantumkan nama]atas nama

2. Nama :……………[ nama wakil sah badan usaha] Jabatan :……………. Bertindak : PT/CV/Firma/atau lainnya………….[ pilih yang sesuaiuntuk dan dan cantumkan nama]atas nama

3. ………[ dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan /KSO]

dalam rangka pengadaan………..[ isi nama paket] pada………..[ isi sesuai dengannama Pokja ULP] dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN).



E. Pengelola Badan Usaha1. Komisaris/Pengawas untuk Perseroan Terbatas (PT)

No Nama No. KTP Janbatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha No Nama No. KTP Janbatan dalam Badan Usaha

F. Data Keuangan1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/susunana persero (untuk CV/Firma)

No Nama No. KTP Persentase



I. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

No NamaPaket

Pekerjaan

Sub bidang

PekerjaanLokasi

PemberiTugas/Pejabat

pembuatKomitmen

Kontrak Tanggal SelesaiMenurut

NamaAlamat

danTelepon

Nomordan

Tanggal

Nilai(Rp)

Kontrak BASerah

Terima

(PHO)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

Nama Sub

PemberiTugas/Pejabat

pembuatKontrak

Tanggal SelesaiMenurut Rencana



Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya yang sayawakili bersedia dikenalkan sanksi berupa sanksi administrative, sanksi secara pidana

kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

……….[tempat],…..[tanggal]………….[bulan]20…..[tah un]

PT/CV/Firma/atau lainnya………….[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan materai Rp. 6.000,-dan tanda tangan ]

[nama lengkap wakil sah badan usaha][jabatan pada badan usaha]



BAB VIII

TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

A. Dofcumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:1. Formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:

a. direktur utama/pimpinan perusahaan; b. Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama

penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang

dibuktikan dengan dokumen otentik; ataud. Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaanyang bekerja sama.

2. Memiliki ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;3. Menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang

bersangkutan dan manajeraennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk d&n atas nama perusahaan, tidak sedang dalam menjalani

sanksi pidiina;4. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam

Daftar Hitam;5. Memiliki NPWP dim telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak

terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPhPasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagiPengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun



b. dalam hal kemitraan/KSO yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO;

c. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;

d.

Pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan. nilai kontrakdan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya;e. Nilai Pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan

sekarang (present value) menggunakan perhitungan sebagai berikut: N Ps = Npo x Is

Io NPs = Nilai pekerjaan sekarang Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi

(apabila ada) saat serah terima pertamaIo = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima

pertamaIs = Indeks dari BPS pada bulan penilaian kualifikasi

(apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)

Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakankomponen terbesar dari pekerjaan;

13. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan :a. SKP = KP - jumlah paket yang sedang dikerjakan

KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan untuk usaha non kecilKP = 6 atau KP = 1,2 N



BAB IXBENTUK KONTRAK

SURAT PERJANJIANHarga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:…………………………….. Nomor :……………………

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut"kontrak dibuat dan ditandatangani di ........................ pada hari......................tanggal.... bulan ...................... tahun ...................... [tanggal, bulan dan tahun diisi denganhuruf, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No.,...., tanggal...... dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No ....... tanggal........ antara:

Nama NIPJabatanBerkedudukan di

:.„........,........., [nama PPK]: ...................... [NIP PPK] : PPK............... [sesuai SK Pengangkatan] : ...................... [alamatPPK]

b d k k d [ k ]

CONTOH



Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrakini;

(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani

kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan

penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :(1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;(2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;(3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;(4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua faktadan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakatdanmenyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh

berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalamDaftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp............... (.........dalamhurut.. ........... rupiah). Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan kerekening nomor: ............. atas nama penyedia : ...............;

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti danmakna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian



2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan

oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuaiketentuan Kontrak;

4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalamKontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari

PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuanKontrak;

3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat

dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan- bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirincid l K k



Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatanganiKontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama ..Penyedia

[tanda tangan dan cap (jika salinanasliini untuk penyedia maka

reaktkan materaiRp. 6.000,-)]

[nama lengkap][jabatan]

Untuk dan atas namaPPK

[tanda tangan dan cap (jika salinanasliini untuk penyedia maka

reaktkan materaiRp. 6.000,-)]




SURAT PERJANJIANHarga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:…………………………….. Nomor :……………………

SURAT FERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut"kontrak dibuat dan ditandatangani di ........................ pada hari......................tanggal.... bulan ...................... tahun ...................... [tanggal, bulan dan tahun diisi denganhuruf, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No.,...., tanggal...... dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No ....... tanggal........ antara:

Nama NIP

JabatanBerkedudukan di

:.„........,........., [nama PPK]: ...................... [NIP PPK]

: PPK............... [scsuai SK Pengangkatan] : ...................... [alamatPPK]

yang bertindak untuk diin atas nama .......................[nama satuan kerja PPK] selanjutnya disebut "PPK", dan:

1. ……………….[nama penyedia 1][ d ] d

CONTOH-2



b P di i h k d k jib k



b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan dengan harga

yang telah ditentukan dalam Kontrak;

2) Meminta tasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPKuntuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai penentuan Kontrak;

3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat

dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan- bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalamKontrak;

6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan peliiksanaan yang dilakukan PPK;

7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaanyang telah ditetapkan dalam Kontrak;

8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai sepertimenerapfom Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untukmelindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan diingangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

BAB X



BAB XSYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. Ketentuan Umum

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-SyaratUmum Kontrak ini harus mempunyai arti atau ta&iranseperti yang dimaksudkan sebagai berikut:1.1 Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan

yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

1.2 Pengguna Anggaran yang selantutnya disebutPA adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan anggaran pemerintah.1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya

disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan olehPA untuk menggunakan APBN atau ditetapkanoleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnyadisebut PPK adalah pejabat yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan Pengadaan PekerjaanKonstruksi.

1 5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan



1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebutJaminan. adalah jaminan tertulis yang bersitat

mudah dkairkan dan tidak bersyarat(unconditioikifi . yang dikeluarkan oleh BankUmum/Perusahaan Penjaminan/ PerusahaanAsuransi yang diserahkan oleh penyedia kepadaPPK/Pokja LIP untuk menjamin terpenuhinyakewajiban penyedia,

1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yangselanjutnya disebut Kontrak adnlah perjanjiantertulis antara PPK dengan penyedia yangmencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)serta dokumen lain yang merupakan bagian darikontrak.

1.12 Nilai Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.

1.13 Hari adalah hari kalender.1.14 Direksi lapangan iidalah tim pendukung yang

dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1(satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam

t t kh k t k t k g diilil

1 19 Harga Satuan Pekerjaan (HPS) adalah harga satu



1.19 Harga Satuan Pekerjaan (HPS) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;

1.20 Analisa Teknis Satuan Pekerjaan adalah uraian

perhitungan kebutuhan per satuan tenaga kerja bahan dan peralatan untuk mendapatkan satusatuan jenis pekerjaan tertentu.

1.21 Analisa Harga Satuan Pekerjaan adalah uraian perhitungan kebufuhan biaya tenaga kerja. bahandan peralatan untuk mendapatkan harga satusatuan jenis pekerjaan tertentu.

1.22 Metoda pelaksanaan pekerjaan adalahmetode/cara kerja yang layak, realistik dan dapatdilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh

pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaandengan tahap pelaksanaan yang sistimatis diri

awal sampai akhir dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis berdasarkan sumber dayayang dimiliki penawar;

1.23 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yangmenunjuklan kebutuhan waktu yang diperlukanuntuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap

l k d l l k



4 Laranga Korupsi 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa



4. Laranga Korupsi,KolusidanNepotisme

(KKN)Penyalahgunaanwewenang sertapenipuan

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pernerintah, dilarang untuk:a. Menawarkan, menerima atau menjanjikan

untuk memberi atau menerima hadiah atauimbalan berupa apa saja atau melakukantind;ikan lainnya untuk mempengaruhisiapapun yang diketahui atau patut dapatdiduga berkaitan dengan pengadaan ini;

b. Mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;c. Membuat dan/atau menyampaikan secara

tidak benar dokumen dan/ atau keteranganlain yang disyaratkan untuk penyusunan dan

pelaksanaan Kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan(termasuk semua anggota Kemitraan/'KSO apabila

berbentuk Kemitraan/'KSO) dan Sub penyedianva(iika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukantindakan yang dilarang di atas.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbuktimeltikukiin larangan-larangan di atas dapatdikenakt^n sanksi-sanksi administratif oleh PPK

bahan diperoleh, antara lain tempat material/



bahan diperoleh, antara lain tempat material/ bahan ditambang, tumb.uh, atau diproduksi.

6 Korespondensi 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, emaildan/ atau faksimili dengan alamat tujuan para

pihak yang tercantum dalam SSKK.

6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuatsecara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dandianggap telah diberitahukan jika telahdi&impaikan secara kngsung kepada wakil &ihPara Pihak dalam SSUK, atau jika disampakanmelalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukanke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7 Wakil Sah ParaPihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkanuntuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkanatau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrakini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan ataudibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah



p p y p persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia Jtetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang

disubkontrakkan.10.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak

diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksisebagaimana diatur dalam SSKK.

11 Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak

yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrakatau seketika menjadi pengabaian terhadap

pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanyadapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulisdan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yangmelakukan pengabaian.

12 PenyediaMandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada)serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka

13 Kemitraan/ KSO Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu

15 Persetujuan Atau 15.1 Semua gambar yang digunakan melaksanakan



jPernyataanTidak

BerkeberatanDari PengawasPekerjaan

g y g g pefcerjaan sesuai kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara harus

mendapatkan persetujuan dari PengawasPekerjaan.

15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukanterlebih dahulu ada pekerjaan sementara maka

penyedia berkewajiban untuk menyerahkan

spesifikasi dan gambar usulan pekerjaansementara tersebut untuk mendapatkan

pernyataan tidak berkeberatan (no objection)untuk dilaksanakan dbiri Pengawas Pekerjaan.Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana

pekerjaan sementara ini tidak melepaskan penyedia dari tanggung jawabnya sesuai kontrak.

16 Perintah Penyedia berkewajiban untuk mekksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengankewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

b. Penyedia harus menyediakan rambu atau



petunjuk sepanjang jalur akses, danmendapatkan perizinan yang mungkin

disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk.

c. Biaya karena ketidak layakan atau tidaktersedianya jalur akses untuk digunakan oleh

penyedia, harus ditanggung penyedia.d. PPK tidak bertanggung jawab atas Klaim

yang mungkin timbul akibat penggunaan jalurakses,

e. PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yangmungkin timbul selain penggunaan jalur aksestersebut.

B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak

19 JadwalPelaksanaanPekerjaan

19.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganari Surat Perjaniian oleh ParaPihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalamSSKK,

19.2 Waktu pelaksanaan kontrak iidalah jangka waktug dit f k d l t t kh



22.5 Pemutakhiran program mutu harusmenunjukkan perkembangan kemajuan setiap

pekerjaan dan darnpaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan.Pemutakhiran program mutu harusmendapatkan persetujuan PPK,

22.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidakmengubah kewajiban kontraktual penyedia.

23. Rapat PersiapanPelaksanaanKontrak

23.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejakditerbitkannya SPMK dan sebelum

pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakanrapat persiapan pelaksanaan kontrak.

23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakatidalam rapat persiapan pelaksanaan kontrakmeliputi :

b. Mempersiapkan fasilitas seperti kantor,



rumah, gedung toboratorium, bengkel,gudang, dan sebagainya; dan/atau

c. Mendatangkan personil-personil.

24.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapatdilakukan secara bertahap sesuai dengankebutuhan.

25. PemeriksaanBersama

25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan

pemeriksaan lobisi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisilokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata

pembayaran (Mutual Check 0%).25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, KPA diipat

membentuk Panitia/ Pejabat PenelitiPelaksanaan Kontrak atas usul PPK

25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan daiamBerita Acara, Apabila dalam pemeriksaan

bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak,maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak{Berita Acara Mutual Check 0%).

25 4 Jik h ii ik j kk b h



yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabilad k k k k d /



terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacathasil pekerjaan. Penyedia wajib memperbaiki/

menyelesaikannya, atas perintah PPK.31.4 PPK menerima penyeraruin pertama pekerjaansetelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakansesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterirnaoleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.5 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak,

sedangkan yang 5% (lima perseratus)merupakan retensi selama masa pemeliharaan,atau pembayaran dilakukan sebesar 100%(seratus perseratus) dari nilai kontrak dan

penyedia harus menyerahkan JaminanPemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) darinilai kontrak.

31.6 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaanselama masa pemeliharaan sehingga kondisitetap seperti pada saat penyerahan pertama

pekerjaan.31.7 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia

k l k d

33.PedomanP i

33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjukk d PPK t t g d g i



Pengoperasiandan Perawatan/

Pemeliharaan

kepada PPK tentang pedoman pengoperasiandan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan

SSKK.

33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan,PPK berhak menahan uang retensi atau JaminanPemeliharaan.

B.4 Adendum34. Perubahan

Kontrak34.1 Kontrak hanya diipat diubah melalui addendum

kontrak.

34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabiladisetujui oleh para pihak, rneliputi:

a.

Perubanan pekerjaan disebabkan olehsesuatu hal yang dilakukan oleh para pihakdalam kontrak sehingga mengubahlingkup pekerjaan dalam kontrak;

b. Perubahan jadwal pelaksaruian pekerjaanakibat adanya perubahan pekerjaan;

untuk menyelesaikan seluruh pekerjaansesuai lingkup kontrak awal



sesuai lingkup kontrak awal.

35.2

Pekerjaan tambah harus mempertimbangkantersedianya anggaran dan paling tinggi 10%(sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.

35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPKsecara terrulis kepada penyedia kemudiandilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga

dengan tetap mengacu pada ketentuan yangtercantum dalam kontrak awal.

35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam BeritaAcara sebagai dasar penyusunan adendumkontrak.

36. PerubahanJadwalPelaksanaanPekerjaan

36.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapatdiberikan oleh PPK atas pertimbangan yanglayak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:a. Pekerjaan tambah;

b. Perubahan disain;l b d b bk l h

B.5 Keadaan Kahar



37. Keadaan Kahar 37.1 Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,sehingga kewajiban yang ditentukari dalamKonfrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

37.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi :a. Bencana alam;

b. Bencana non alam;

c. Bencana sosial;d. Pemogokan;e. Kebakaran; dan/atauf. Gangguan industri dinyatakan melalui

kinnya sebagaimana keputusan bersamaMenteri Keuangan dan menteri teknisterkait.

37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyediamemberitahukan kepada PPK paling lambat 14(empat belas) hari sejak terjadinya KeadaanKahar, dengan menyertakan pernyataan KeadaanKahar dari pejabat yang berwenang

dalam Kontrak dan mendapat penggantian biayayang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan



yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkanuntuk bekerja dalam situasi demikian.

Penggantian biaya ini haras diatur dalam suatuadendum Kontrak.

B.6 Penghentan dan Pemutusan Kontrak

38. Penghentian danpemutusan

kontrak

38.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan

Kahar.

38.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajibmembayar kepada penyedia sesuaidengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai,termasuk:a. Biaya langsung pengadaan Bahan

dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini.Bahan dan Perlengkapan ini harusdiserahkan oleh Penyedia kepada PPK, danselanjutnya meniadi hak milik PPK;

b. Biaya langsung pembongkaran dandemobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan

d. Penyedia berada dalam keadaan pailit;e Penyedia selama Masa Kontrak gagal



e. Penyedia selama Masa Kontrak gagalmemperbaiki Cacat Mutu dalam jangka

waktu yang ditetapkan oleh PPK;f. Penyedia tidak mempertahankankeberlakuan Jaminan Pelaksanaan;

g. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaanakibat kesalahan penyedia sudah melampaui5°o (lima perseratus) dari nilai Kontrak dimPPK menilai bahwa Penyedia tidak akan

sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan

penyedia untuk menunda pelaksanaan ataukelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebuttidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)hari;

i. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai denganyang disepakati sebagaimana tercantumdalam SSKK;

j. Penyedia terbukti melakukan KKN,kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

d d k l h

39. KeterlambatanPelaksanaan

39.1. Apabila penyedia terlambat melaksanakanpekerjaan sesuai jadwal. maka PPK harus



PelaksanaanPekerjaan dan

Kontrak Kritis

pekerjaan sesuai jadwal. maka PPK harusmemberikan peringatan secara tertulis, atau

dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.39.2. Kontrak dinyatakan krisis apabila:a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan

0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% darirencana;

b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan

70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 3% darirencana.

c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% darikontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambatkurang dari 5% dari rencana dan akanmelampaui tahun anggaran berjalan.

39.3. Penanganan kontrak kritis.a. Dalam hal keterlambatan pada pasal 39. 1

dan penanganan kontrak pada pasal kritis39.2 penanganan kontrak kritis dilakukandengan Rapat pembuktian ( show cause

)

Tahap III yang membahas danmenyepakati besaran kemajuan fisik



40. Peninggalan

y p jyang harus dicapai oleh penyedia dalam

periode waktu tertentu (uji coba ketiga)yang dituangkan dalam berita acaraSCM. Tahap III

5) Pada setiap uji coba yang gagal, PPKharus menerbitkan surat peringatankepada penyedia atas keterlambatanrealisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

b. Dalam hal keterlambatan pada pasal 39.2 cPPK setelah dilakukan rapat bersama atasanPPK sebelum tahun anggaran berakhir dapatlangsung memutuskan kontrak secarasepihak dengan mengesampingkan pasal1266 Kitab Undang-Undang HukumPerdata.

Semua Bahan, Perlengkapan. Peralatan, HasilPekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerjasetelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian ataukesalahan penyedia. dapat dimanfaatkan sepenuhnya

l h k b l h



diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan



42. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan

f

yang dirinci dalam kontrak:f. memberikan keterangan-keterangan

yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuaidengan jadwal penyerahan pekerjaanyang telah ditetapkan dalam kontrak:dan

h. mengambil langkah-langkah yangmemadai dalam rangka memberi

perlindungan kepada setiap orangyang berada di tempat kerja maupunmasyarakat dan lingkung.m sekitaryang berhubungan dengan

pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi.

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan danmenginformasikan dokumen kontrak ataud k l b h b d

dari hal-hal berikut terhitung sejakTanggal Mulai Kerja sampai dengan



tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir :a. kehilangan atau kerusakan peralatan

dan harta benda penyedia.Subpenyedia (jika ada), dan Personil;

b. cidera tubuh. sakit atau kematianPersonil;

c. kehilangan atau kerusakan harta

benda, dan cidera tubuh. sakit ataukematian pihak ketiga:

44.2. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerjasampai dengan tanggal penandatanganan

berita acara penyerahan awal, semua tisikokehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaanini, Bahan dan Perlengkapan rnerupakanrisiko penyedia, kecuali kerugian ataukerusakan tersebut diakibatkan olehkesalahan atau kelalaian PPK.

44.3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki olehd d k b k b

penyedia beserta Personilnya dianggaptelah membaca dan memahami peraturan



46. PemeliharaanLingkungan

keselamatan kerja tersebut.45.3. Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri

untuk menyediakan kepada setiapPersonilnya (termasuk PersonilSubpenyedia, jika ada) perlengkapankeselamatan kerja yang sesuai danmemadai.

45.4. Tanpa mengurangi kewajiban penyedia

untuk melaporkan kecelakaan berdasarkanhukum yang berlaku. penyedia akanmelaporkan kepada PPK mengenai setiapkecelakaan yang timbul sehubungandengan pelaksanaan Kontrak ini dalamwaktu 24 (dua pultih empat) jam setelahkejadian.

Penyedia berkewajiban untuk mengambillangkah-langkah yang memadai untukmelindungi lingkungan baik di dalam maupun diluar tempat kerja dan membatasi gangguanl k h d h k k d h



macam tugasnya;c. jenis. jumlah dan kondisi peralatan;



d. jenis dan kuantitas pekerjaanyang dilaksanakan;

e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjirdan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadip kelancaran pekerjaan; dan

f. catatan-catatan lain yang berkenaandengan pelaksanaan.

49.4. Laporan harian dibuat oleh penyedia.apabila diperluLm diperiksa olehkonsultan, dan disetujui oleh wakil PPK.

49.5. Laporan mingguan terdiri dari rangkumanlaporan harian dan berisi hasil kemajuanfisik pekerjaan dalam periode satuminggu, serta hal hal penting yang perluditonjolkan.

49.6. Laporan bulanan terdiri dan rangkumanlaporan mingguan dan berisi hasilkemajuan fisik pekeriaan dalam periodesatu bulan, serta hal- hal penting yang

l d lk

51. Kerjasama AntaraPenyedia dan Sub

51.1. Penyedia yang mempunyai harga Kontrakdi atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluhl l h) b b k



Penyedia

52. Usaha Mikro Usaha Kecildan Koperasi Kecil

lima miliar rupiah) wajib bekerja samadengan penyedia Usaha Mikro dan UsahaKecil serta koperasi kecil yaitu denganmensubkontrakkan sebagian pekerjaanyang bukan pekerjaan utama.

51.2. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkantersebut harus diatur dalam Kontrak dandisetujui terlebih dahulu oleh PPK.

51.3. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkantersebut.

51.4. Ketentuan-ketentuan dalam subkontrakharus mengacu kepada Kontrak sertamenganut prinsip kesetaraan.

52.1. Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro. Usaha Kecil dankoperasi kecil, maka dalam kontrakdimuat ketentuan bahwa pekerjaantersebut harus dilaksanakan sendiri oleh

d d k d d l



56.9. Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaansekurang-kurangnya sejak tanggal serah



terima pertama pekerjaan (PHO) sampai

dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over FHO);

D. Personil Inti dan/atau Peralatan Penyedia57. Personil Inti

dan/atauPeralatan

57.1. Personil inti dan/atau peralatan yangditempatkan harus sesuai dengan yangtercantum dalam Dokumen Penawaran,

57.2. Penggantian personil inti dan atau peralatantidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuantertulis PPK.

57.3. Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan

terlebih dahulu kepada PPK denganmelampirkan riwayat hidup pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

57.4. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan penggantian personil inti dan atau peralatan

E. Kewajiban PPK58 Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana



58. Fasilitas

59. PeristiwaKompensasi

PPK dapat memberikan fasilitas berupa saranadan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yangtercantum dalam 8SKK untuk kelancaran pelaksanaan

pekerjaan ini.

59.1. Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikankepada penyedia yaitu :a. PPK mengubah jadwal yang dapat

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada

penyedia;c. PPK tidak memberikan gambar-gambar,

spesifikasi dan atau instruksi sesuai jadwalyang dibutuhkan;

d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;

e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujiantambahan yang setelah dilaksanakan

pengujian ternyata tidak ditemukank k k l

59.4. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaanhanya dapat diberikan jika berdasarkan data



penunjang dan perhitungan kompensasi yang

diajukan oleh penyedia kepada PPK. dapatdibuktikan perlunya tambahan waktu akibatPeristiwa Kompensasi.

59.5. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalarn mengantisipasi ataumengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

F. Pembayaran Kepada Penyedia 60. Harga Kontrak 60.1 PPK membayar kepada penyedia atas

pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesarharga kontrak.

60.2 Harga kontrak telah memperhitungkankeuntungan, beban pajak dan biaya overheadtermasuk penyelenggaraan Keselamatan danKesehatan Kerja (K3) dan semua pajak, bea,retribusi, dan pungutan lam serta biaya asuransiyang harus dibayar oleh penyedia untuk

d. PPK harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut

d h f li l b 7 ( j h) h i



pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima; e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank

umum, perusahaan penjaminan. atauPerusahaan Asuransi Umum yang memilikiijin untuk menjual produk jaminan (suretyship) yang ditetapkan oleh MenteriKeuangan:

f. pengembalian uang muka harusdiperhitungkan berangsur-angsur secara

proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat haruslunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi100% (seratus perseratus).

61.2. Prestasi pekerjaana. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang

disepakati dilakukan oleh PPK, denganketentuan :

) d l h k h



kesempatan untuk memperbaiki dalam jangkawaktu tertentu.

64 3 Pembayaran yang ditangguhkan harus



64.3. Pembayaran yang ditangguhkan harus

disesuaikan dengan proporsi kegagalan ataukelalaian penyedia

64.4. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

G. Pengawasan Mutu65. Pengawasan dan

Pemeriksaan

66. PenilaianPekerjaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yangdilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPKdapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk

melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

66.1. PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapatmelakukan penilaian sementara atas hasil



umur konstruksi yang tercantum dalam SSKKtetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

70.3. Penyedia berkewajiban untuk melindungi



membebaskan, dan menanggung tanpa batasPPK beserta instansinya terhadap semua bentuktuntutan, tanggung jawab, kewaiibarukeliilangan, kerugian, denda, gugatan atautuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,dan biaya vang dikenakan terhadap PPK besertainstansinya (kecuali kerugian yang mendasari

tuntutan tersebut disebabkan kesalahan ataukelalaian PPK) sehubungan dengan klaimkehilagan atau kerusakan harta benda. dan cideratubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yangtimbul dari kegagalan konstruksi dan ataukegagalan bangunan.

70.4. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh

penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam Pasal ini.

70.5. PPK maupun Penyedia berkewajiban untukmenyimpan dim memelihara semua dokumenyang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan

l k k

72. Itikad Baik 72.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yangterdapat dalam kontrak.



72.2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjiandengan jujur tanpa menonjolkan kepentinganmasing-masing pihak. Apabila selama kontrak.salah satu pihak merasa dirugikan makadiupayakan tindakan yang terbaik untukmengatasi keadaan tersebut.

BAB XISYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)



A. KorespondensiAlamat Para Pihak sebagai berikut:Satuan KerjaPPK:

NamaAlamatWebsite

E-MailFaksimalPenyedia:

NamaAlamatE-MailFaksimal

: Irigasi dan Rawa I: Sumardji, ATP, MT: Jl. A.P. Pettarani No. 88 Makassar: www.pu.go.id

: [email protected]: 0411-439421

:…………………. :………………….:………………… :…………………

B. Wakil Sah ParaPihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:Untuk PPK : ....................Untuk Penyedia: .....................(Ditentukan Kemudian)

G. Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayarantagihan angsuran



adalah ……..(dalamhuruf)……. hari kalenderterhitung sejak tagihan dan kelengkapandokumnen penunjang yang tidak dipersislihaknditerima oleh PPK. (Ditentukan Kemudian)

H. Pencairan Jaminan Jaminan dicairkan dan disetorkan padaKas Negara

I. Tindakan Penyediayang mensyaratkanPPK atau Pengawaspekerjaan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah :………….[sebutkanselain yang sudah tercantum dalam SSUK,apabila ada]Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan

persetujuan Pengawas Pekerjaan

adalah :………….[sebutkan selain yang sudahtercantum dalam SSUK, apabila ada](Ditentukan Kemudian)

J. Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakank d k d l k

N. Pembayaran UangMuka

Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uangmuka. Uang muka diberikan sebesar .....%(.....dalam huruf........ persen) dari Nilai Kontrak( k d )



(Ditentukan Kemudian)

O. Pembayaran prestasipekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengancara: Termin

Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut: .................... [sebutkan ketentuannya,misalnya prestasi fisik 3O%, 5O%, dst]

Dokumen penunjang yang disyaratkan untukmengajukan tagihan pembayaran prestasi

pekerjaan: .................... [sebutkan dokumennya] (Ditentukan Kemudian)

P. Denda Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatanuntuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000(satu perseribu) [dari harga kontrak/ harga bagiankontrak yang belum dikerjakan, agardiperhatikan dari lingkup kontrak apakah adab i d i li k k j d di h

utama adalah............... [diisi di denda senilai pekerjaan utama yang disubkontrakkan atau sesuai ketentuan peraturan yang berlaku] (Di k K di )



(Ditentukan Kemudian)

R. PenyelesaianPerselisihan

[Apabila BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa] Jika perselisihan Para Pihak mengenai

pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan

secara damai maka Para Pihak menetapkanlembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa adalah BadanArbitrase Nasional Indonesia (BANI).Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini,akan diselesaikan dan diputus oleh BadanArbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut

peraturan-peraturan administrasi dan peraturan- peraturan prosedur arbitrase BANI, yangkeputusannya mengikat kedua belah pihak yang

bersengketa sebagai keputusan tingkat pertamadan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah

b d l h ( )

Lampiran A — Syarat~Syarat Khusus Kontrak Subpenyedia, Personil Inti, danPeralatan

S b di g dit j k di t k S b di (jik d ) b ik t



- Subpenyedia yang ditunjuk: dicantumkan nama Subpenyedia (jika ada) berikuturaian personilnya seperti uraian detil tanggung jawah kerja, minimumkualifikasi, dan jumlah orang bulan]

- Personil Inti yang ditugaskan: (cantumkan nama, uraian detil tanggung jawabkerja, minimum kualifikasi, danjumlah orang bulan)

- Peralatan khusus yang digunakan: (cantumkan jenis peralatan khusus yangdisyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan)

BABXIISPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR



A.

Uraian Spesifikasi TeknisUraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkanoleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai jenis pekerjaan yang akandilelangkan, dengan ketentuan :1. Tidak mengarah kepada merk produk tertentu. tidak menutup

kemungkinan digunakannya produksi dalam negeri;2. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);

3.

Metoda pelaksanaan harus logis. realistik dan dapat dilaksanakan:4. Jadwal waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metoda pelaksanaan;5. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama

minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;6. Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam

pelaksanaan pekerjaan:7. Mencantumkan syarat-syarat pengujianbahan dan hasil produk:

8. Mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yangdiinginkan:

9. Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.10. Spesifikasi Teknis Bahan Bangunan Konstruksi:

a. ULP Panitia Pengadaan harus mengidentifikasi bahava setiap jenis



konstruksi sementara. yang sesuai dengan kondisi lokasi tanah cuaca.dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih;

c. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun danmenggunakan metoda kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan



menggunakan metoda kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan

alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutankerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dun operator bekerjadan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risikokegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;

d. Setiap metode kerja konstruksi yang diusulkan penyedia, harusdiidentifikasi bahayanya, diuji efektifitas pelaksanaannya dan efisiensi

biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi tanah cuaca, alat, perkakas,material, urutan kerja dan kompetensi pekerja operator telah ditinjaudan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatandan keamanan konstruksi dan pekerja operator, maka metode kerjadapat disetujui setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerjayang sistematis dm atau mudah dipahami oleh pekerja operator;

e. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi

bahaya harus dilengkapi dengan metode kerja, yang selamat dan aman.Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan

perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lainhelm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh.

k k l l h b d h l

diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterimasesuai dengan standar teknik dan standar K3 yang berlaku:

c. Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan. pemasangan. pembongkaran,pemindahan, pengangkutan. pengangkutan, penyimpanan, perletakan,



pemindahan, pengangkutan. pengangkutan, penyimpanan, perletakan,

pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb, harus dilakukan olehtenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar-gambar, spesifikasi teknis. manual, pedoman dan standar serta rujukanyang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait;

d. Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang K3 di atas harusmempunyai kemampuan melakukan analisis keselamatan pekerjaan(job safety analysis) setiap sebelum memulai pekerjaannya. untukmemastikan bahwa potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dandiberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan atau

penyakit di tempat kerja;e. Setiap identifikasi bahaya. penilaian risiko dim pengendalian risiko.

sebelum diterapkan harus ditinjau dan dievaluasi keandalan dimketepatannya oleh Ahli K3 Konstruksi;

f. Dalam melaksanakan identifikasi bahaya harus dilaksanakan oleh AhliK3 Konstruksi berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi.

B. Keterangan GambarGambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh PejabatPemb t Komitmen (PPK) sec r terinci lengk p d n jel s nt r l in



BABXIIIDAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Keterangan



1.

Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi KepadaPeserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat KhususKontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.

2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur olehPenyedia dan di verifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilaisesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga harus diisi lengkap yang telahmencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan,

perawatan, pajak, keuntungan, overhead dan yang diatur dalam Kontrak.4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran. Jika Penyedia lalai

untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebutdianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lam dalam DaftarKuantitas dan Harga.

5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus

dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telahtermasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.

6. Pokja ULP akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan penghitungandengan ketentuan sebagai berikut;a. jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada

S t P k g di t t il i d l h f



Daftar 3: Mata Pembayaran ………….. 1

Satuan Harga Total

CONTOH



No Uraian PekerjaanSatuanUkuran Kuantitas

HargaSatuan Harga 2

Daftar Rekapitulasi

Mata Pembayaran Harga

CONTOH



Daftar No. 1: Mata pembayaran UmumDaftar No. 2: Mata pembayaran Pekerjaan UtamaDaftar No. 3: Mata pembayaran …….. ---dll---

Jumlah (daftar 1 + 2 + 3+ …) PPN 10%

TOTAL NILAI

BAB XIVBENTUK DOKUMEN LAIN



A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPB)[Kop Surat Kerja Pejabat Pembuat Komitmen ]

Nomor :..............,..... ................. , ;........................ 20.Lampiran :....................

Kepada Yth.:……………… di....................

Perihal :Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan PaketPekerjaan ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor ....................tanggal ....................perihal ....................dengan penawaran terkoreksi sebesarRp.................... ( .........dalam huruf.. ........) kami nyatakanditerima/disetujui.

b d k l d k d ( )

dst



B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)[Kop Surat Kerja Pejabat Komitmen]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor:.........................



Paket Pekerjaan:………………..

Yang bertanda tangan di bawah ini:…………………[nama pejabat pembuat komitmen] …………………[jabatan pejabat pembuat komitmen] .,……………….[alamat satuan kerja pejabat pembuat komitmen]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian .................... nomor .................... tanggal..................... bersama ini memerintahkan :........................................ [nama penyedia pekerjaan konstruksi]

........................................ [ alamat penyedia pekerjaan konstruksi]yang dalam hal ini diwakili oleh :....................

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

nt k seger mem l i pel ks n n pekerj n deng n memperh tik n

5. Denda : terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akandikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau

bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat UmumKontrak.



....................., ... .................... 20....

Untuk dan atas namaPejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]


NIP. .......................

Menerima dan menyetujuiUntuk dan atas nama

[tanda tangan]

A. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN

Jaminan Sanggahan Banding dari Bank



[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK

SebagaiJAMINAN SANGGAHAN BANDING

No.........................................

Yang bertanda tangan dibawah ini : .......................................................................dalam jabatan selaku ....................................................... dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama .................................................. [nama bank] berkedudukandi....................................................... [alamat]

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama :....................................................... [Pokja ULP] Alamat :.......................................................

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN l h

Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda



yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangYang Dijamin sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1831 Kitab Undang-UndangHukum Perdata.

5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing -masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di KantorPengadilan Negeri...................

Dikeluarkan di :..........................Pada tanggal : .........................

………………………..…………..

[Bank]Materai Rp.6.000

………………………

Jaminan Sanggahan Banding dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN SANGGAHAN BANDING



Nomor Jaminan : ........................ Nilai: ........................................1. Dengan ini dinyatakan. bahwa kami: ........................ [nama],

........................ [alamat! sebagai Peserta. selanjutnya disebut TERJAMIN, dan

........................ [nama penerbit jaminan], ........................ [alamat] sebagaiPenjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawabdan dengan tegas terikat pada ........................ [nama Pokja ULP],........................ [alamat] sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebutPENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ........................ (terbilang........................)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untukmelakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar berkaitandengan sanggahan banding terhadap hasil pelelangan pekerjaan ................. yang

diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN,3. Surat Jaminan ini berlaku selama ....... (...... dalam huruf ....) hari kalender dan

efektif mulai dari tanggal ........................ sampai dengan tanggal........................ [masa hku jaminan sanggahan banding 20 hari kerja sejak

pengajuan sanggahan banding] b l k b l h d d k

……………………. ……………………….



Jaminan Pelaksanaan dari Bank[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK

S b i



SebagaiJAMINAN PELAKSANAANNo…………………………….



dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama :....................................................... [nama PPK]

Alamat :.......................................................

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp.......................................................(terbilang .,................................................................................................................)

b l k k k d b k

14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Banksebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminantersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa

t t l h i t t t i d i P i J i b d



syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasarSurat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaansanksi akibat Yang Dijamin cidera janji lalai/tidak memenuhi kewajibannya .

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-bendayang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangYang Dijamin sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1831 Kitab Undang-UndangHukum Perdata.




………………………..………….. [Bank]

000



Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN



Nomor Jaminan : ........................ Nilai: ........................................

1. Dengan ini dinyatakan. bahwa kami: ........................ [nama],........................ [alamat! sebagai Penyedia. selanjutnya disebut TERJAMIN, dan........................ [nama penerbit jaminan], ........................ [alamat] sebagaiPenjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawabdan dengan tegas terikat pada ........................ [nama PPK], ........................[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMAJAMINAN atas uang sejumlah Rp ........................ (terbilang ........................)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untukmelakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana

TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakanpekerjaan ................. yangtelah dipercayakan kepadanya atas dasar surat

penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari atas dasar surat penunjukanPenyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No.............Tanggal...........

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudahdiajukan selambat-labatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalendersesudah

berakhirnya masa berlaku jaminan ini.



Dikeluarkan di……………. Pada tanggal………………

TERJAMIN PENJAMIN

Materi Rp. 6000,00……………………… ……………………….

Untuk keyakinan, pemegang garansi bankdisarankan untukmengkonfirmasi garansiini ke……….(bank)



Jaminan Uang Muka dari Bank[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK

Sebagai



SebagaiJAMINAN UANG MUKA

No…………………………….



dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama :....................................................... [Nama PPK]

Alamat :.......................................................


b k k k d b k

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminantersebut di atas atau sisa uang muka yang belum dikembalikan Yang Dijamindalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelahmenerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan

Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang



Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat YangDijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-bendayang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangYang Dijamin sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1831 Kitab Undang-UndangHukum Perdata.




………………………..………….. [Bank]

Materai Rp.6.000




JAMINAN UANG MUKA

N J i Nil i




1. Dengan ini dinyatakan. bahwa kami: ........................ [nama],........................ [alamat! sebagai Penyedia. selanjutnya disebut TERJAMIN, dan........................ [nama penerbit jaminan], ........................ [alamat] sebagaiPenjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab

dan dengan tegas terikat pada ........................ [nama PPK], ........................[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan , selanjutnya disebut PENERIMAJAMINAN atas uang sejumlah Rp ........................ (terbilang ........................)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untukmelakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamanaTERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan

pekerjaan.................. yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar SuratPenunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No.................... tanggal.......................... atas dasar Surat Perjanjian/Kontrak dariPenerima Jaminan No………........Tanggal…………… ,



Dikeluarkan di




TERJAMIN PENJAMIN

Materi Rp. 6000,00

……………………… ……………………….




Jaminan Pemeliharaan dari Bank[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK

SebagaiJAMINAN PEMELIRAHAN



JAMINAN PEMELIRAHANNo…………………………….

Yang bertanda tangan dibawah ini : .......................................................................dalam jabatan selaku ....................................................... dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama .................................................. [nama bank] berkedudukan

di....................................................... [alamat]


dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama :....................................................... [Nama PPK] Alamat :.......................................................


b l h k k d b k

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminantersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpasyarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasarSurat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaansanksi akibat Yang Dijamincidera Janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.



g j j j y4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda

yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangYang Dijamin sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1831 Kitab Undang-UndangHukum Perdata.

5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada

pihak lain.6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing -

masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di KantorPengadilan Negeri...................


………………………..………….. [Bank]

Materai Rp.6.000




JAMINAN PEMELIHARAAN




1. Dengan ini dinyatakan. bahwa kami: ........................ [nama],........................ [alamat! sebagai Peserta. selanjutnya disebut TERJAMIN, dan........................ [nama penerbit jaminan], ........................ [alamat] sebagaiPenjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab

dim dengan tegas terikat pada ........................ [nama PPK], ........................[alamat] sebagai Pmilik pekerjaan,selanjutnya disebut PENERIMAJAMINAN atas uang sejumlah Rp ........................ (terbilang ........................)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untukmelakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamanaTERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan............yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPJB) dari PENERIMA JAMINAN No...............tanggal.................... atas dasar Surat Perjanjian/Kontrak dari Penerima Jaminan

No................ Tanggal................

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah

ddiajukan selambat-labatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalendersesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.



y j


TERJAMIN PENJAMIN

Materi Rp. 6000,00……………………… ……………………….




B. BENTUK SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN DARI BANK

Surat Keterangan Dukungan Keuangan

[Kop Bank Penerbit Dukungan Keuangan]



SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGANNo.........................................

Yang bertanda tangan dibawah ini : .......................................................................dalam jabatan selaku ....................................................... dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama .................................................. [nama bank] berkedudukandi....................................................... [alamat]

Dalam rangka memenuhi persyaratan kualifikasi pengadaan pekerjaan………….pada………………………. Dengan ini menerangkan kesediaan memberikan dukungan keuangan kepada:

Nama Perusahaan :.......................................................Alamat :.......................................................

Nomor Rekening :…………………………………… Nama Penanggung Jawab :……………………………………

SPESIFIKASI TEKNIS

I. SPESIFIKASI UMUM

1. U M U M

1.01 Lokasi Pekerjaan



Lokasi pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Padang Sappa (12.000 Ha)Kab. Luwu terletak di Kabupaten Luwu ± 350 km arah ke utara dari kota Makassar yangdapat ditempuh dengan menggunakan jalur darat ± 6,0 jam.

1.02 Ruang Lingkup Kontrak

Ruang lingkup pekerjaan konstruksi adalah Rehabilitasi saluran induk termasuk menambahdan melengkapi bangunan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

1.03 Jalan Masuk Kedaerah Kerja

Jalan masuk ke dan melalui daerah kerja adalah menggunakan jalan-jalan setempat yangada yang berhubungan dengan Jalan Raya yang berdekatan dengan daerah proyek.

Penyedia Jasa hendaknya berpegang pada semua peraturan dan ketentuan hukum yangberhubungan dengan penggunaan jalan angkutan umum dan bertanggung jawab terhadapkerusakan akibat penggunaan jalan tersebut.

Penyedia Jasa harus memperbaiki atau memperlebar jalan yang ada, memperbaiki danmemperkuat jembatan beton sehingga memenuhi kebutuhan pengangkutan sejauh yang

1.04 Gambar-gambar Yang Dimiliki Penyedia Jasa

1.04.01 Gambar-Gambar Pekerjaan Tetap

(a) Umum

Semua gambar-gambar yang disiapkan oleh Penyedia Jasa haruslah gambar-gambar yangtelah ditanda-tangani oleh Direksi, dan apabila ada perubahan harus di serahkan kepadak k d b l l k d l



Direksi untuk mendapat persetujuan sebelum program pelaksanaan dimulai.

Gambar Perencanaan yang diusulkan Penyedia jasa yang dipakaidalam pelaksanaan Konstruksi (sah) juga harus diserahkan kepada Direksi

sebanyak 3 (tiga) rangkap.

(b) Gambar-gambar Pelaksanaan

Penyedia Jasa harus menggunakan Gambar kontrak sebagai dasar untuk mempersiapkanGambar pelaksanaan. Gambar itu dibuat lebih detail untuk pekerjaan tetap dan dimanamungkin dapat memperlihatkan penampang melintang dan memanjang dari beton, pasanganbatu, pengaturan batang pembesian termasuk rencana pembengkokan, pemotongan dandaftar besi beton, tipe bahan yang digunakan, mutu, tempat dan ukuran yang tepat.

(c) Gambar-gambar Bengkel / Gedung

Gambar-gambar bengkel atau gedung disiapkan olek Penyedia Jasa untuk keperluanpenyimpanan peralatan dan bahan-bahan milik Penyedia Jasa.

(d) Penyedia Jasa harus menyediakan 1 (satu) set gambar-gambar lengkap di lapangan

1.04.03 Gambar-gambar Purnalaksana (as built darwing)

Selama masa pelaksanaan, Penyedia Jasa harus memelihara satu set gambar yangdilaksanakan paling akhir untuk tiap-tiap pekerjaan. Pada gambar yang memperlihatkanperubahan yang sudah diberikan sesuai dengan kontrak, sejauh gambar tersebut sudahdilaksanakan dengan benar kemudian dicap "sudah dilaksanakan".

Gambar-gambar yang dilaksanakan akan diperiksa tiap bulan dilapangan oleh Direksi dani h i l h P L d bil dik k h l h l id k k



tiap hari oleh Pengawas Lapangan, dan apabila diketemukan hal-hal yang tidak memuaskandan tidak dilaksanakan, paling lambat harus diperiksa kembali selama 6(enam) hari kerja.

1.05 Standard

Semua bahan dan mutu pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari

Normalisasi Standar Indonesia.

Bila ada pasal-pasal pekerjaan yang tidak ada standard Indonesia, maka dapat dipakai BritishStandard yang sesuai dengan spesifikasi ini.

Semua bahan dan mutu pekerjaan yang tidak sepenuhnya diperinci disini atau dicakup olehStandard National haruslah bahan dan mutu pekerjaan klas utama.

Direksi akan menetapkan apakah semua atau sebagian yang dipesan atau diantarkan untukpenggunaan dalam pekerjaan, sesuai untuk pekerjaan tersebut dan keputusan Direksi dalamhal ini pasti dan menentukan.

1.06 Program Pelaksanaan dan Laporan

Laporan sekurang-kurangnya harus berisi hal-hal sebagai berikut :i) Prosentase kemajuan pekerjaan berdasarkan kenyataan yang dicapai pada

bulan laporan maupun prosentase rencana yang diprogramkan pada bulanberikutnya.

ii) Prosentasi dari tiap pekerjaan pokok yang diselesaikan maupun

prosentase rencana yang diprogramkan harus sesuai dengan kemajuanyang dicapai pada bulan laporan.iii) R k gi t d l kt d b l b t t t t d g l



iii) Rencana kegiatan dalam waktu dua bulan berturut-turut dengan ramalantanggal permulaan dan penyelesaiannya.

iv) Daftar tenaga setempatv) Daftar perlengkapan konstruksi, peralatan dan bahan dilapangan yang

digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk yang sudah datang dandipindahkan dari lapangan.

vi) Jumlah volume pekerjaan merupakan bagian Pekerjaan tetap harusdiuraikan sebagai berikut :a) Jumlah volume untuk berbagai pekerjaan betonb) Jumlah volume dari berbagai pekerjaan galian dan timbunanc) Jumlah volume dari bahan perkerasan jalan yang digunakand) Jumlah banyaknya bangunan, dll.

vii) Uraian pokok pekerjaan sementara yang dilaksanakan selama masalaporan.

viii) Daftar besarnya pembayaran terakhir yang diterima dan kebutuhanpembayaran yang diperlukan bulan berikutnya.

ix) Hal-hal lain yang diminta sesuai dengan kontrak, dan masalah yang timbulatau berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan selama bulan laporan.

1 06 03 Rencana kerja harian mingguan dan bulanan

1.07.01 Umum

Penyedia Jasa harus menyediakan semua bahan dan perlengkapan yang diperlukan untukpenyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam kontrak, semua bahan dan perlengkapanyang merupakan bagian dari pekerjaan harus baru dan sesuai dengan standar yang

diberikan dalam spesifikasi atau standar dalam Spesifikasi Umum.Bila Penyedia Jasa dalam mengusulkan Penyedia Jasaan bahan dan perlengkapan tidak



Bila Penyedia Jasa dalam mengusulkan Penyedia Jasaan bahan dan perlengkapan tidaksesuai dengan suatu standar seperti tersebut diatas, Penyedia Jasa harus segeramemberitahukan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi.

1.07.02 Perlengkapan Konstruksi

Penyedia Jasa harus segera menyediakan semua perlengkapan konstruksi yang diperlukandalam pelaksanaan dalam jumlah yang cukup. Apabila Direksi memandang belum sesuaidengan Kontrak, maka Penyedia Jasa harus segera memenuhi kekurangannya, dalamPenyedia Jasan semua perlengkapan dan peralatan harus lengkap dengan spare parts yangcukup dan memeliharanya agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan sempurna.

1.07.03 Bahan pengganti

Penyedia Jasa harus mendatangkan bahan yang ditentukan, bila bahan tersebut tidaktersedia dipasaran maka dapat digunakan bahan pengganti dengan mendapat ijin tertulisdari Direksi. Harga satuan dalam volume pekerjaan tidak akan disesuaikan dengan adanyapertambahan harga antara bahan yang ditentukan dengan bahan pengganti.

1 07 04 Pemeriksaan bahan dan Perlengkapan

Tanda dasar Proyek merupakan Bench Mark yang terletak berdekatan dengan sungai/saluran seperti terlihat pada Gambar. Ketinggian dari Bench mark ini adalah didasarkanpada titik tetap utama.

Bench Mark yang lain dan titik referensi yang terlihat pada gambar yang diberikan kepadaPenyedia Jasa sebagai referensi. Sebelum menggunakan suatu Bench Mark dan titik

referensi kecuali Bench Mark dasar untuk setting out pekerjaan, Penyedia Jasa perlumelakukan pengukuran pemeriksaan untuk kepuasan ia sendiri atas ketelitiannya. PemberiTugas tidak akan bertanggung jawab atas ketelitian Bench Mark yang lain begitu juga



Tugas tidak akan bertanggung jawab atas ketelitian Bench Mark yang lain begitu jugadengan titik referensinya.

Penyedia Jasa perlu mendirikan Bench Mark tambahan sementara untuk kemudahannya,tetapi tiap Bench Mark sementara yang didirikan merupakan rencana dan tempatnyadisetujui oleh Direksi dan akan merupakan ketelitian yang berhubungan dengan Bench Mark

yang didirikan oleh Direksi.

1.08.02 Permukaan Tanah Asli Untuk Tujuan Pengukuran

Muka tanah yang terlihat pada gambar akan dianggap betul sesuai dengan Kontrak. Apabilaterjadi keraguan dari Penyedia Jasa kebenaran dari muka tanah, sekurang-kurangnya 30(tiga puluh) hari sebelum mulai bekerja Penyedia Jasa memberi tahukan kepada Direksisecara tertulis untuk menyelesaikan dan melaksanakan pengukuran kembali ketinggian muka

tanah tersebut.

Dalam segala hal sebelum memulai pekerjaan tanah Penyedia Jasa akan mengukur danmengambil ketinggian terhadap daerah yang diduduki, dengan menggunakan Bench markatau titik referensi yang disetujui Direksi pada saat Wakil Direksi berada. Ketinggian mukatanah yang ditentukan perlu mendapat persetujuan Direksi Pengukuran volume yang

pembebasan tanah, sewa tanah dan sebagainya, ditanggung oleh Penyedia Jasa dan biayasudah termasuk pada uraian pekerjaan pada daftar volume pekerjaan. Keterlambatan tidakakan meringankan Penyedia Jasa terhadap tanggung jawab untuk memenuhi ketentuandalam Kontak. Dalam hal tersebut tidak diberikan perpanjangan waktu bila terjadiketerlambatan.

1.09.02 Lapangan KerjaLapangan kerja seperti terlihat pada gambar yang digunakan untuk pelaksanana pekerjaan



Lapangan kerja seperti terlihat pada gambar yang digunakan untuk pelaksanana pekerjaan,dijamin oleh Pemberi Tugas dan bebas dari biaya pembebasan tanah. Penyedia Jasa sedapatmungkin melaksanakan pekerjaan sementara pada tanah tadi seperti pada gambar atauseperti petunjuk Direksi. Penyedia Jasa hendaknya membatasi kegiatan peralatan dan anakbuahnya pada tanah yang sudah dibebaskan, termasuk arah jalan masuk yang disetujuiDireksi sehingga mengurangi kerusakan tanaman/pemilikan dan kerusakan tanah. Bekas

yang dilalui kendaraan supaya diperbaiki. Sebelum diterimanya pekerjaan oleh PemberiTugas tanah harus dikembalikan kekeadaan semula.

Penyedia Jasa bertanggung jawab langsung kepada Pemberi Tugas untuk semua kerusakanmisalnya kerusakan tanaman atau tanah hasil galian baik milik Pemberi Tugas atau oranglain. Penyedia Jasa mengganti kerugian terhadap semua kehilangan dan tuntutan karenakerusakan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

1.09.03 Kantor Penyedia Jasa, Perkampungan, Gudang, Bengkel, PemondokanBuruh, dan sebagainya

Penyedia Jasa harus menyediakan, memelihara mengerjakan dan memindahkan bangunansementara lainnya setelah selesai pekerjaan supaya diserahkan kepada Pemberi Tugas

Setelah cofferdam, semua tanggul atau pembuangan air sementara sudah berfungsi segeradibongkar atau diratakan sehingga kelihatan baik dan tidak menggangu kelancaran salurandan bangunan-bangunan yang berhubungan dengan pembuangan atau parit alam.

Cara pembuangan air yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Jasa harus mendapat persetujuanDireksi. Kecuali lebih jauh sebagaimana disetujui atau diijinkan oleh Direksi untuk pekerjaan

pembuangan air Penyedia Jasa tidak akan menggangu jalannya air yang dibutuhkan untukpengairan pada jaringan pengairan yang ada.Apabila pelaksanaan pekerjaan berada dibawah muka air tanah, air tersebut supaya dipompa



Apabila pelaksanaan pekerjaan berada dibawah muka air tanah, air tersebut supaya dipompadahulu sebelum dilakukan penggalian.

Pembuangan air dilakukan sedemikian rupa, sehingga dapat dipelihara kesetabilan dari dasardan sisi miring yang digali sehingga semua pelaksanaan konstruksi dikerjakan pada keadaankering.

Apabila diperlukan pengeringan saluran irigasi yang ada, maka Penyedia Jasa Jasa harusmangajukan jadwal waktu dan periode pengeringan kepada Direksi untuk dibahas denganinstansi terkait sehingga mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. PenyediaJasa tidak diperkenankan menutup aliran air sebelum ada jadwal pengeringan yang telahdisetujui.

1.09.05 Pengalihan Sementara dari Saluran Pengairan Yang Ada

Penyedia Jasa tidak diperbolehkan menggangu sistim pengairan yang ada selamapelaksanaan pekerjaan. Direksi akan meminta Penyedia Jasa untuk mengerjakan pekerjaanpengalihan sementara pada saluran irigasi yang ada sebelum melaksanakan pekerjaansaluran serta bangunan yang berhubungan.

Sistim pengawasan keamanan harus dilaksanakan sesuai dengan program yang disetujui danberpegang pada hukum/peraturan yang berlaku di Indonesia.

1.10.03 Peraturan Kesehatan

Penyedia Jasa harus mengusahakan lapangan kerja dalam keadaan bersih dan keadaansehat serta memperlengkapi/memelihara kemudahan untuk penggunaan tenaga yangdipekerjakan pada suatu tempat yang telah disetujui oleh Direksi dan oleh PenguasaSetempat.



Sete pat.

Penyedia Jasa hendaknya juga membuat pengumuman dan mengambil langkah-langkahpencegahan yang perlu untuk menjaga agar lapangan kerja tetap bersih.

1.10.04 Bahan Peledak dan Bensin Penyedia Jasa hendaknya membuat peraturan untuk mengangkut danmeyimpan/mengendalikan bahan peledak dan bensin seaman mungkin untuk melindungimasyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan keamanan yang berlaku.

Penyedia Jasa harus memiliki semua Surat Keterangan yang diperlukan dan membayarsemua biaya yang diperlukan untuk pemindahan bahan peledak dan bahan bakar dari suatutempat ketempat lainnya dan menyimpan dengan baik.

Penyedia Jasa supaya menyediakan dan memasang rambu tanda bahaya yang cukup danmemberikan peringatan kepada masyarakat mengenai bahaya yang mungkin timbulsehubungan dengan bahan peledak.

tenaga buruh yang dipekerjakan dilapangan termasuk peralatan dan tenaga Sub PenyediaJasa.



SPESIFIKASI KHUSUS

1. PEKERJAAN PERSIAPAN

Mobilisasi dan Demobilisasi

Satuan Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi Nomor Pembayaran :



1. Umum Yang dimaksud mobilisasi adalah pengangkutan peralatan dan personil sesuaiyang tercantum dalam Kontrak, dari tempat aslinya ke lokasi pekerjaan dimanaakan digunakan. Sedangkan yang dimaksud demobilisasi adalah pengangkutankembali, peralatan dan personil dari lapangan pekerjaan ketempat semula.

2. Cara Pelaksanaana. Penyediaan Peralatan dan Personil

Penyedia Jasa harus menyediakan peralatan dan personil, sesuaikebutuhan Kontrak, guna menangani pekerjaan.

Bila mobilisasi telah lengkap, maka Penyedia Jasa harus segeramelaporkan kepada Pengguna Jasa untuk mendapatkan persetujuan, danbila dipandang perlu, Pengguna Jasa dapat meminta tambahan peralatan,maupun personil atas tanggungan Penyedia Jasa.

b. Program dan Pemberitahuan MobilisasiP di J h b h d l bili i l d il

Pekerjaan Pengukuran

Satuan Pekerjaan Pengukuran Nomor Pembayaran :

1. UmumPengukuran adalah suatu pekerjaan pengukuran dengan alat ukur, untuk



mendapatkan data topografi pada lokasi pekerjaan yang telah ditentukan, yangmana data ini merupakan data pendukung perhitungan MC-0 dan MC-100.Sedangkan Setting out adalah suatu pekerjaan pengukuran dengan maknameletakkan patok-patok profil seluruh/bangunan sebelum pelaksanaan suatupekerjaan konstruksi.

2. Cara Pelaksanaana. Penyedia Jasa harus menyerahkan data pengukuran dan perhitungan tentang

letak, posisi, dimensi, dan lain-lain untuk semua item pekerjaan sebelumpelaksanaan pekerjaan dimulai kepada Pengguna Jasa

b. Penyedia Jasa harus membuat titik-titik referensi/BM sementara untukkepentingan Penyedia Jasa sendiri dalam melaksanakan pekerjaan, tetapisetiap titik BM sementara harus mendapatkan persetujuan dari PenggunaJasa. Setiap titik BM sementara harus berpangkal pada BM yang ditetapkanpemilik di lapangan

c. Penyedia Jasa harus bertanggung jawab penuh atas kebenaran / STTING OUT

I. PEKERJAAN GALIAN

Pekerjaan Galian Tanah Biasa (Pakai Alat)

Satuan Pekerjaan Galian Tanah Biasa Nomor Pembayaran :

1. Umum



Galian tanah adalah pekerjaan galian dengan material hasil galian berupa tanahpada umumnya, yang dengan mudah dapat dilakukan dengan Excavator. Seluruhgalian dikerjakan sesuai dengan garis-garis dan bidang-bidang yang ditunjukkandalam gambar atau sesuai yang diarhkan / ditunjukkan oleh Direksi. Galian tanahbiasa dimaksudkan untuk daerah yang bahan hasil galiannya terdiri dari tanh,pasir dan kerikil. Selama proses penggalian tanah agar secara langsungdipisahkan dan ditmpuk pada suatu tempat yang disetujui oleh direksi, materialyang layak/bisa dipakai untuk timbunan dan material tidak layak. Material yanglayak selanjutnya akan dipakai untuk timbunan tanah biasa dan timbunankembali, sedangkan material yang tidak layak selanjutnya akan dibuang keluardaerah irigasi atau kesuatu tempat yang tidak akan mengganggu areal pertaniandan fungsi jaringan. Penyedia Jasa harus menguasai medan kerja sehinggapenumpukan material yang bisa dipakai untuk timbunan ditemptksn pada lokasiyang sedekatdekatnya dengan lokasi yang memerlukan timbunan dan bisalangsung ditebar pada bagian yang akan ditimbun.

Jika Penyedia Jasa menjumpai sesuatu bahan yang menurut pendapatnyamungkin tidak baik, dia harus segera memeberitahukan secara tertulis kepadaDireksi, yang akan memberi petunjuk kepada penyedia jasa apakah bahantersebut akan ditentukan sebagai bahan jelek atau baik. Biaya yang berhubungandengan bahan yang jelek itu haus menjadi beban penyedia jasa untuk memenuhiSpesifikasi termasuk menjaga agar galian bebas dari air.

Persetujuan direksi untuk hal-hal diatas tidak dapat dipakai untuk menghiangkant gg g j b P di J bil t d t k g g l di d l



tanggung jawab Penyedia Jasa apabila terdapat kegagalan di dalammelaksanakan bangunan pada tanh jelek, tanah dari galian tersebut dapatdigunakan kalau menurut pertimbangan direksi dan dapatdipertanggungjawabkan secara teknik. Kontraktor harus menyiapkan rencanapelaksanaan pekerjaan galian tanah uuuntuk setiap material yang berlebih untuk

kebutuhan timbunan maka bahan timbunan tersebut harus dibuang oleh PenyediaJasa dari lokasi yang ditentukan oleh Pengguna Jasa.

a. Penyedia Jasa harus bertanggungjawab untuk seluruh biaya pengaturan danpenempatan material tanh hasil galian yang berlebih tersebut termasukperolehan ijin dari pemilik tanah dimana pembuangan dilakukan.

b. Penyedia Jasa dalam melaksanakan galian harus diusahakan cukup aman dari

longsoran dan bila diperlukan diberikan alat-alat penyangga.3. Cara Pengukuran dan Pembayaran

a. Pengukuran pembayaran pekerjaan galian tanah biasa ini berdasarkan jumlahyang tertera pada gambar atau yang ditentukan oleh Pengguna Jasa.

b. Pembayaran pekerjaan galian tanah ini berdasarkan satuan meter kubik (m 3)

2. Cara PelaksanaanPenimbunan dilakukan secara lapis perlapis dengan ketebalan hampir sesuaidengan spesifikasi alat yang digunakan. Bila tidak ada instruksi lain dari Direksimaka Penyedia Jasa wajib menggunakan tanah hasil galian untuk penimbunantanah isian. Bila material tanah hasil galian bangunan tidak cukup maka kontraktordibolehkan menggunakan material timbunan dari luar ( borrow area ) atas ijinDireksi.



BahanBahan yang diperlukan untuk timbunan ini harus diperoleh dari galiansaluran-saluran, dan bangunan-bangunan.

CuacaTimbunan tidak boleh dilaksanakan pada waktu hujan karena kadar airdalam material tersebut melewati kadar air optimum yang diisyaratkan

Penyiapan Tempat KerjaSebelum melaksanakan timbunan pada lokasi harus bersih dari materialyang tidak dipakai, harus diratakan terlebih dahulu.

Penghamparan dan PemadatanSebelum bahan-bahan untuk lapisan pertama timbunan ditempatkan,pondasi untuk tanggul tersebut terlebih dahulu harus dibersihkan atau

harus dibasahi atau dikeringkan dan dipadatkan dengan suatu cara yangditentukan berikut ini untuk pemadatan timbunan yang ditempatkandiatasnya.Sebelum memulai pekerjaan timbunan, Penyedia jasa harus mengadakanpengujian lapangan dibawah pengawasan langsung dari Pengguna Jasa,untuk menentukan kondisi pemadatan optimum serta jumlah gilasan

Jika bahan tersebut telah memenuhi persyaratan seperti ditentukan diatas,lapisan baru harus dipadatkan dengan mesin pemadat atau mesinpenumbuk dan alat pemadatan lain sesuai dengan keadaan tanahnya,untuk mencapai tingkat kepadatan yang ditentukan. Sebelum memulaipenimbunan, peralatan pemadatan yang digunakan harus disetujuiPengguna Jasa. Alat tumbuk tangan tidak boleh dipakai.Pada setiap akhir jam kerja setiap hari, atau bilamana pelaksanaanditangguhkan karena suatu hal, permukaan timbunan harus licin dan agakmiring untuk mengalirkan air.K t k i d i t h di d tk tid k b l h l bih k il d i



Kerapatan kering dari tanah yang dipadatkan tidak boleh lebih kecil dari90 (Sembilan puluh) persen dari kerapatan kering maksimumsebagaimana ditentukan dengan “Standard Proctor Comapction Test”untuk bahan-bahan yang dipadatkan kecuali ditentukan lain olehPengguna Jasa.Kemiringan timbunan setelah pekerjaan penyerongan harus dipadatkandengan mesin penumbuk atau cara-cara yang disetujui.

3. Cara Pengukuran dan PembayaranPengukuran untuk pembayaran ini atas pekerjaan timbunan dari borrowarea harus dibuat berdasarkan bahan-bahan ditempat sesuai dengan garisrencana, tahapan dan dimensi diatas garis dan permukaan galian sepertiterlihat dalam gambar atau sesuai petunjuk Pengguna Jasa. Pembayaran

untuk timbunan dari borrow area harus dibuat dalam harga satuan meterperkubik (m3) sesuai yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan HargaSatuan pada penawaran ini ( Bill of Quantity). Harga Satuan tersebutharus sudah termasuk biaya-biaya pengadaan bahan-bahan timbunan,pembersihan, pencongkelan dan kosrekan borrow area, pengawasankeabsahan pada borrow area dan penggalian bahan-bahan borrow area

ditentukan ukurannya dalam gambar rencana batu harus mempunyai ketebalanminimal 15 cm.Batu dapat diambil dari quarry, sungai, atau dari leveransir, yang telah disetujuioleh Pengguna Jasa. Pekerjaan ini harus meliputi pengadaan seluruh material,galian, pembuatan lubang sulingan (untuk drainase), dan seluruh pekerjaan yangdiperlukan.Cara PelaksanaanMaterial

BatuBatu harus bersih keras padat tahan lama (tidak retak dan rapuh)



Batu harus bersih, keras, padat, tahan lama, (tidak retak dan rapuh).Semen Portland

Semen yang digunakan mengikuti ketentuan-ketentuan dari PBI 1972-NI.2.

PasirPasir yang digunakan harus pasir yang berbuti tajam dank eras, kadarlumpur yang terkandung dalam pasir tidak boleh lebih dari 5%.

Air Air yang digunakan untuk campuran pekerjaan pasangan batu kali tidakboleh mengandung minyak, alkali, garam-garam, bahan-bahan organisuntuk sebaiknya dipakai air bersih yang dapat diminum.

Adukan semen Adukan haruslah merupakan semen mortar yang memenuhi persyaratan dariadukan semen. Adukan semen diklarifikasikan menurut perbandingancampuran antara semen dan pasir. Perbandingan campuran ini adalahperbandingan volume dan harus mengikuti sesuai dengan yang ditentukan

Pekerjaan ini harus mencakup finishing/topi pasangan pasangan batu kali,plesteran drainase, atau sesuai dengan gambar rencana dan petunjuk PenggunaJasa.

2. Cara PelaksanaanMaterial

Semen Portland (PC)Semen untuk pekerjaan plesteran sama dengan yang digunakan untukpekerjaaan beton.

Pasir



PasirPasir yang digunakan harus pasir yang berbutir tajam dan keras, kadarlumpur yang terkandung dalam pasir tidak boleh lebih dari 5 % atau samadengan pekerjaan pasangan batu kali.

Air Air yang digunakan untuk plesteran sama dengan yang digunakan untukpekerjaan pasangan batu kali.

Adukan SemenUntuk pekerjaan plesteran ini digunakan campuran 1 bagian semen (PC) : 2

bagian pasir. Untuk semua bagian yang akan diplesteran harus bersih darikotoran dan disiran dengan air. Tebal plesteran 2 cm. Selama prosespengeringan plesteran harus disiran air agar tidak terjadi retak-retakakibat proses pengeringan yang terlalu cepat. Penyampaian adukan

dilakukan dengan mesin pengaduk (Molen). Campuran dengan tanganhanya boleh dilakukan atas izin Pengguna Jasa.

3. Pengukuran dan Pembayaran Pengukuran pembayaran pekerjaan plesteran ini berdasarkan jumlah

yang tertera

Pasir yang digunakan harus pasir yang berbutir tajam dank eras, kadarlumpur yang terkandung dalam pasir tidak boleh lebih dari 5 % atausama dengan pekerjaan pasangan batu kali.

Air Air yang digunakan untuk plesteran sama dengan yang digunakan untukpekerjaan pasangan batu kali.

- Adukan SemenPada dinding pasangan batu yang rata, celah antara batu padapermukaannya disiar, celah dibersihkan dan diisi perekat 1 : 2.



3. Cara Pengukuran dan PembayaranPengukuran pembayaran pekerjaan siaran berdasarkan garis konstruksi yangtertera dalam gambar atau ditentukan oleh Pengguna Jasa.Pembayaran pekerjaan siaran harus dibuat berdasarkan satuan meter persegi(m2) sesuai yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga-harga satuantersebut telah termasuk seluruh upah tenaga, bahan, peralatan, dokumentasiserta pengangkutan.

5.. BETON

Satuan Pekerjaan Beton K 175 Nomor Pembayaran :

(i) Pasir harus diambil dari sungai atau tambang pasir. Penambahan bahanlain seperti pasir dari batu pecah akan diijinkan sesuai SNI 02-6820-20020),apabila menurut pendapat Direksi, pasir yang ada tidak memenuhi gradasinya.Kandungan maximum terhadap lempung lanau dan debu tidak boleh lebih dari3% perbandingan berat.(ii) Bahan batuan (kerikil) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI03-2417-1991) dan bergradasi baik dengan diameter maximum tergantung dariklas betonnya. Apabila kelas dari beton menghendaki perlawanan abrasi yang baik, maka bahanbatuan harus diambil dari lokasi setempat yang menurut penilaian Direksi adalah



batuan harus diambil dari lokasi setempat yang menurut penilaian Direksi adalahyang terbaik.

Penyedia Jasa harus mengirim contoh material apabila dibutuhkan oleh Direksi.

Disamping itu Penyedia Jasa harus membuat percobaan dari contoh materialsesuai dengan PBI 1971 secara rutin dengan frekuensi yang disetujui Direksi sertamengirimkan kepada Direksi setiap copy laporan test.

Apabila test abrasi dibutuhkan oleh Direksi, maka Penyedia Jasa harusmelakukannya.

Bahan batuan untuk beton tahan abrasi harus berberat jenis 2,6 dan nilai tanah

harus kurang dari 15% apabila diuji menurut SNI 03-2417-1991 dan PB1 1971.3. Air

Air yang dipakai untuk membuat, merawat beton dan membuat adukan harus darisumber yang disetujui oleh Direksi dan memenuhi Pasal 9 Standar Nasional

(ii)Penyelesaian halusPenyelesaian halus adalah penyelesaian yang dihasilkan oleh pemakaian papan

kayu rata plywood atau pelat baja untuk acuan. Muka beton diacu diselesaikandengan halus harus bebas dari tanda-tanda kayu; lekuk-lekuk dan lain-lainkesalahan pemotongan. Pola dari papan cetak harus teratur, muka beton yangdiacu dengan penyelesaian halus harus digaruk kemudian digosok halus denganpenggosok kayu atau baja sampai rata dan dengan mutu yang sama seperti yangdiacu.



Kecuali ditentukan lain maka penyelesaian halus harus dituntut untuk permukaanbeton yang tetap kelihatan.

Muka beton yang terbuka, kedap air harus digosok halus dengan cetok bajasampai halus. Muka beton yang tampak lainnya harus digosok denganpenggosok/lepa kayu sampai halus.Pekerjaan menggosok harus dilakukan setelah beton cukup keras agar tidakterjadi timbulnya air dengan butiran halus dipermukaan.

Muka beton tidak boleh diperbaiki tanpa ijin Direksi sesudah dibongkarcetakannya.

Kecuali ditunjukkan pada gambar, maka sudut-sudut tajam harus dibuat tumpuldengan ukuran 2 cm x 2 cm.

6. KELAS BETON DAN MUTU PEKERJAAN

Kelas-kelas Beton

pracetakK175 40 275 0,55 - Beton bertulang

- Beton masa- Pipa

Ketat

K125 40 250 0,60 - Beton masa Ketat

Bo - Lantai kerja ringan

Bila dipandang perlu oleh Direksi perbandingan campuran beton akan ditentukan/diperbaiki



Bila dipandang perlu oleh Direksi, perbandingan campuran beton akan ditentukan/diperbaikiselama pekerjaan berlangsung Penyedia Jasa tidak merubah perbandingan campuran betonatau sumber dari bahan-bahan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari direksi.

7.Campuran Percobaan (Trial Mixes)Penyedia Jasa harus membuat campuran percobaan untuk setiap klas beton denganmemakai alat-alat yang sama yang akan dipakai dipekerjaan.

Campuran percobaan akan diijinkan bila kekuatan tekan dari uji kubus yang diambil dari tiapkelas beton memenuhi syarat-syarat spesifikasi untuk masing-masing kelas beton.

Pembuatan contoh dan pengujiannya harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 03-1973-1990) dan PBI 1971, NI-2.

8.Pengujian Beton

P di J h l k k g ji b t t d g dig i k

menyediakan peralatan dan tenaga dilapangan untuk melaksanakan percobaan kubus,slump test dan juga alat pencatat temperatur.

9.Mengawasi dan Mencampur Bahan Beton

Penyedia Jasa harus mencampur dengan hati-hati bahan-bahan dari tiap kelas betondengan perbandingan berdasar ukuran volume. Air harus ditambahkan pada bahan batuan,pasir dan semen didalam mesin pengaduk mekanis, banyaknya harus menurut jumlahpaling kecil yang diperlukan untuk memperoleh pemadatan penuh. Alat pengukur air harusmenunjukkan banyaknya air yang diperlukan dan direncana agar secara otomatis berhenti



j y y y g p gbila jumlah air tersebut sudah dialirkan kedalam campuran. Dan kemudian bahan-bahanbeton klas K125 diijinkan dilakukan dengan tenaga manusia, maka semen, batuan dan pasirharus dicampur di atas lantai kayu yang rapat. Bahan-bahan harus diaduk paling sedikitdua kali dalam keadaan kering dan paling sedikit tiga kali sesudah air dicampur, sampaicampuran beton mencapai warna dan kekentalan yang sama/merata.

Penyedia Jasa harus merencanakan tempat dari alat pencampur dan tempat bahan-bahanuntuk memberi ruang kerja yang cukup. Rencana ini harus diserahkan untuk mendapatpersetujuan Direksi, sebelum alat pencampur dan bahan-bahan ditempatkan.

10.Mengangkut, Menempatkan dan Memadatkan Beton

Beton harus dianggkut sedemikian rupa sehingga sampai ditempat penuangan, betonmasih merupakan mutu yang ditentukan dan kekentalan yang memenuhi, dan tidak terjadipenambahan atau pengurangan apapun sejak meninggalkan tempat adukan. PenyediaJasa harus mendapat persetujuan Direksi atas pengaturan yang direncanakan, sebelumpekerjaan pembetonan dimulai. Beton tidak diperbolehkan untuk dijatuhkan dariketinggian lebih dati 1 5 m ketebalan beton dalam tuangan tidak boleh lebih dari 1 0 m

beton yang sudah mengeras, beton yang lama harus dibersihkan dari batuan diatas seluruhpenampangnya dan meninggalkan permukaan kasar yang bersih serta bebas dari buihsemen.

Ukuran vertikal dari beton yang dituangkan pada satu kali pengecoran harus tidak lebihdari 1,0 m dan ukuran mendatar harus tidak lebih dari 7 m, meskipun tanpa adanyapersetujuan lebih dahulu dari Direksi.



12.Pembetonan Diatas Permukaan Yang Tidak Kedap Air

Penyedia Jasa tidak boleh melaksanakan pengecoran pada permukaan yang tidak kedap airsebelum permukaan itu ditutup dengan kulit/membran kedap air atau kedap lainnya yangdisetujui oleh Direksi.

13.Pembetonan Dalam Keadaan Yang Tidak Menguntungkan

Penyedia Jasa tidak boleh mengecor pada waktu hujan deras tanpa perlindungan, PenyediaJasa harus meyiapkan alat pelindung beton terhadap hujan dan terik matahari sebelumpengecoran.

Apabila suhu udara melebihi 35 derajat Celcius Penyedia Jasa tidak boleh mengecor tanpapersetujuan Direksi dan tanpa mengambil tindakan pencegahan seperlunya untuk menjagasupaya suhu beton pada waktu pencampuran dan penuangan kurang dari 35 Celciusmisalnya dengan menjaga bahan-bahan beton dan acuan agar terlindung dari matahari,atau menyemprot air pada bahan batuan dan acauan.

Lining beton dikerjakan dengan cor ditempat (insitu0 ketebalan 10 cm dari beton K175.

Pengecoran lining diatur per – 4 meter memanjang merupakan satu blok.Untuk blokberikutnya dibatasi dengan alur tegak lantai ukuran (1x2) cm kedalaman 1 cm dan 2 cmdipermukaan

3. Cara Pengukuran dan pembayaranPengukuran pembayaran pekerjaan pengadaan pintu berdasarkan jumlah yang tertera

dalam gambar atau ditentukan oleh Pengguna Jasa.Pembayaran pekerjaan beton ini berdasarkan satuan meter kubik (m 3) sesuai yang



tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.Pembayaran unutk pekerjaan ini termasuk biaya pengadaan material, upah, buruh,peralatan, dan semua yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan ini.

Pekerjaan Penulangan

Satuan Pekerjaan Penulangan Nomor Pembayaran :

1. Umum

Pekerjaan ini harus mencakup Memotong, Membengkokkan, dan Memasang sesuai dengangambar rencana dan petunjuk Pengguna Jasa.

Tulangan besi untuk beton harus batang baja lunak yang bulat dan polos atau besi ulir,digilas panas, sesuai dengan SNI 07-2529-1991 dan PBI 1971.

dengan mesin pembengkok yang direncanakan untuk itu dan disetujui oleh Direksi. Ukuranpembengkok harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia NI-2, PBI 1971 kecuali jikaditentukan lain, atau diperintahkan oleh Direksi. Bentuk-bentuk tulangan baja harusdipotong sesuai dengan gambar, tidak boleh menyambung tulang tanpa persetujuanDireksi.Pemasangan

Penyedia Jasa harus menempatkan dan memasang tulangan baja dengan tepat padatempat kedudukan yang ditunjukkan dalam gambar dan harus ada jaminan bahwa tulanganitu akan tetap pada kedudukannya pada waktu pengecoran beton. Pengelasan tempel



dengan adanya persetujuan Direksi lebih dahulu dapat diijinkan untuk menyambungtulangan-tulangan yang saling tegak lurus, tetapi cara pengelasan lain tidak akandibolehkan. Penggunaan ganjal, alat perenggang dan kawat harus mendapat persetujuandari Direksi. Perenggang dari beton harus dibuat dari beton dengan mutu yang samaseperti mutu beton yang akan dicor. Perenggang tulangan dari besi beton dan kawat harussepadan dengan bahan tulangannya. Selimut beton yang ditentukan harus terpelihara.

Selimut Beton

Kecuali ditentukan lain dalam gambar, tulangan baja harus dipasang sedemikian , hinggaterdapat selimut/penutup minimum sampai permukaan penyelesaian beton, sebagai berikut:

________________________________________________________________________Kelas Beton Jenis Pekerjaan Selimut Minimum

(mm) ________________________________________________________________________K 300 Beton prestress Tiang beton 25

bertulang Bagian-bagian Pracetak



BAB XIIIDAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Keterangan 1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada

Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat KhususKontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas

pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh



pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur olehPenyedia dan di verifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilaisesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga harus diisi lengkap yang telahmencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan,

perawatan, pajak, keuntungan, overhead dan yang diatur dalam Kontrak.4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran. Jika Penyedia lalai

untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebutdianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lam dalam DaftarKuantitas dan Harga.

5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harusdianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata

pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telahtermasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.

6. Pokja ULP akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan penghitungandengan ketentuan sebagai berikut;a. jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada

S t P k g di t t il i d l h f

BALAI BESAR : Wilayah Sungai Pompengan JeneberangSATUAN KEGIATAN : Irigasi dan Rawa INAMA PEKERJAAN : Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Padang Sappa (12.000 Ha) Kab. LuwuLOKASI : Kabupaten LuwuDIPA Tahun Anggaran : 2012

REKAPITULASIDAFTAR KUANTITAS DAN HARGA



I . PEKERJAAN PERSIAPAN

II. PEKERJAAN GALIAN

III. PEKERJAAN TIMBUNAN

IV. PEKERJAAN PASANGAN

I. PEKERJAAN BETON

J U M L A H

JUMLAH I + II + III + IV + V + VI

PPN 10 %

DIBULATKAN -

( Rp. )

-

-

-

URAIAN PEKERJAANNo T O T A L



BALAI BESAR : Wilayah Sungai Pompengan JeneberangSATKER : SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Pompengan Jeneberang Prov. Sul-SelSATUAN KEGIATAN : Irigasi dan Rawa INAMA PEKERJAAN : Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Padang Sappa (12.000 Ha) Kab. LuwuLOKASI : Kabupaten LuwuDIPA Tahun Anggaran : 2012

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA(Rp.) (Rp.)

I. PEKERJAAN PERSIAPAN - 1 1 M bili i d d bili i L 1 00

NO. URAIAN BAGIAN PEKERJAAN SAT. VOLUME

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA



1.1 Mobilisasi dan demobilisasi Ls 1.00 - 1.2 Pengukuran Ls 1.00 - 1.3 Dokumentasi Ls 1.00 -

II. PEKERJAAN GALIAN -

2.1 Pekerjaaan Galian tanah biasa M3

684.98 -

III. PEKERJAAN TIMBUNAN -

3.1 Pekerjaan Timbunan tanah kembali M3 45.44 -

IV. PEKERJAAN PASANGAN -

4.1 Pekerjaan pasangan batu 1 Pc : 4 Ps M3 3,604.31 - 4.2 Pekerjaan plesteran 1 Pc : 3 Ps M3 7,208.62 - 4.2 Pekerjaan siaran 1 Pc : 2 Ps M3 12,014.37 -

V. PEKERJAAN BETON -

V.1 Pekerjaan Beton Lining K.175 M3 73.75 - V.2 Pekerjaan Beton bertulang K.175 M3 15.50 -

V.3 Besi tulangan Kg 203.07 -



dst



B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)[Kop Surat Kerja Pejabat Komitmen]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor:.........................

Paket Pekerjaan:………………..

Yang bertanda tangan di bawah ini:…………………[nama pejabat pembuat komitmen]



…………………[jabatan pejabat pembuat komitmen] .,……………….[alamat satuan kerja pejabat pembuat komitmen]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian .................... nomor .................... tanggal..................... bersama ini memerintahkan :........................................ [nama penyedia pekerjaan konstruksi] ........................................ [ alamat penyedia pekerjaan konstruksi]

yang dalam hal ini diwakili oleh :....................

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

nt k seger mem l i pel ks n n pekerj n deng n memperh tik n

5. Denda : terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akandikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau

bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat UmumKontrak.

....................., ... .................... 20....

Untuk dan atas namaPejabat Pembuat Komitmen



Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]


NIP. .......................

Menerima dan menyetujuiUntuk dan atas nama

[tanda tangan]

A. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN

Jaminan Sanggahan Banding dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANKSebagai

JAMINAN SANGGAHAN BANDINGN



No.........................................



dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama :....................................................... [Pokja ULP] Alamat :.......................................................

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN l h

Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-bendayang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang

Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1831 Kitab Undang-UndangHukum Perdata.

5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepadapihak lain






………………………..………….. [Bank]

Materai Rp.6.000

………………………

Jaminan Sanggahan Banding dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN SANGGAHAN BANDING

Nomor Jaminan : ........................ Nilai: ........................................1. Dengan ini dinyatakan. bahwa kami: ........................ [nama],

........................ [alamat! sebagai Peserta. selanjutnya disebut TERJAMIN, dan[nama penerbit jaminan] [alamat] sebagai



........................ [nama penerbit jaminan], ........................ [alamat] sebagaiPenjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawabdan dengan tegas terikat pada ........................ [nama Pokja ULP],........................ [alamat] sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebutPENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ........................ (terbilang........................)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untukmelakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar berkaitandengan sanggahan banding terhadap hasil pelelangan pekerjaan ................. yangdiselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN,

3. Surat Jaminan ini berlaku selama ....... (...... dalam huruf ....) hari kalender danefektif mulai dari tanggal ........................ sampai dengan tanggal........................ [masa hku jaminan sanggahan banding 20 hari kerja sejak

pengajuan sanggahan banding] b l k b l h d d k

……………………. ……………………….






TERJAMIN PENJAMIN



Materi Rp. 6000,00……………………… ……………………….




Jaminan Uang Muka dari Bank[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANKSebagai

JAMINAN UANG MUKANo…………………………….

Yang bertanda tangan dibawah ini : .......................................................................



dalam jabatan selaku ....................................................... dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama .................................................. [nama bank] berkedudukandi....................................................... [alamat]




b k k k d b k

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminantersebut di atas atau sisa uang muka yang belum dikembalikan Yang Dijamindalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelahmenerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat PernyataanWanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang

Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda

yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangYang Dijamin sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1831 Kitab Undang-Undang



Hukum Perdata.5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada




………………………..………….. [Bank]

Materai Rp.6.000




JAMINAN UANG MUKA


1. Dengan ini dinyatakan. bahwa kami: ........................ [nama],........................ [alamat! sebagai Penyedia. selanjutnya disebut TERJAMIN, dan



........................ [nama penerbit jaminan], ........................ [alamat] sebagaiPenjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawabdan dengan tegas terikat pada ........................ [nama PPK], ........................[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan , selanjutnya disebut PENERIMAJAMINAN atas uang sejumlah Rp ........................ (terbilang ........................)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untukmelakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamanaTERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan

pekerjaan.................. yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar SuratPenunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No.................... tanggal.......................... atas dasar Surat Perjanjian/Kontrak dariPenerima Jaminan No………........Tanggal…………… ,




TERJAMIN PENJAMIN



Materi Rp. 6000,00……………………… ……………………….




Jaminan Pemeliharaan dari Bank[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANKSebagai

JAMINAN PEMELIRAHANNo…………………………….

Yang bertanda tangan dibawah ini : .......................................................................dalam jabatan selaku dalam hal ini bertindak



dalam jabatan selaku ....................................................... dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama .................................................. [nama bank] berkedudukandi....................................................... [alamat]




b l h k k d b k




JAMINAN PEMELIHARAAN


1. Dengan ini dinyatakan. bahwa kami: ........................ [nama],........................ [alamat! sebagai Peserta. selanjutnya disebut TERJAMIN, dan

[nama penerbit jaminan] [alamat] sebagai



........................ [nama penerbit jaminan], ........................ [alamat] sebagaiPenjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawabdim dengan tegas terikat pada ........................ [nama PPK], ........................

[alamat] sebagai Pmilik pekerjaan,selanjutnya disebut PENERIMAJAMINAN atas uang sejumlah Rp ........................ (terbilang ........................)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untukmelakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamanaTERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan............yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPJB) dari PENERIMA JAMINAN No...............tanggal.................... atas dasar Surat Perjanjian/Kontrak dari Penerima Jaminan

No................ Tanggal................

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudahddiajukan selambat-labatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalendersesudah





Pada tanggal………………

TERJAMIN PENJAMIN

Materi Rp. 6000,00……………………… ……………………….




B. BENTUK SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN DARI BANK

Surat Keterangan Dukungan Keuangan

[Kop Bank Penerbit Dukungan Keuangan]

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGANNo.........................................

Yang bertanda tangan dibawah ini : .......................................................................



dalam jabatan selaku ....................................................... dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama .................................................. [nama bank] berkedudukan

di....................................................... [alamat]

Dalam rangka memenuhi persyaratan kualifikasi pengadaan pekerjaan………….pada………………………. Dengan ini menerangkan kesediaan memberikan dukungan keuangan kepada:

Nama Perusahaan :.......................................................Alamat :.......................................................

Nomor Rekening :…………………………………… Nama Penanggung Jawab :……………………………………



DAFTAR ISI RENCANA K3 KONTRAK

LEMBAR PENGESAHAN

1. KEBIJAKAN K3 PERUSAHAAN PENYEDIA JASA

2. PERENCANAAN 2.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko dan Pengendaliannya

Hal : 1



y , g y2.2 Pemenuhan Perundang-undangan dan Persyaratan lainnya2.3 Sasaran dan Program

3. PENERAPAN DAN OPERASI 3.1 Sumber Daya, Struktur Organisasi dan Pertanggung jawaban3.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian3.3 Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi3.4 Dokumentasi3.5 Pengendalian Dokumen3.6 Pengendalian Operasional3.7 Kesiagaan dan Tanggap Darurat

4. PEMERIKSAAN 4 1 Pengukuran dan Pemantauan

LEMBAR PENGESAHAN

KEGIATAN :……………………………………………………………………………………………

LOKASI :……………………………………………………………………………………………



PIHAK PENYEDIA JASA PIHAK PENGGUNA JASA

KEBIJAKAN K3

Segenap jajaran ……………………………………………… untuk menjalankan perusahaan

dengan cara menerapkan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen K3, melalui :

1. Membangun manajemen perusahaan mengacu pada sistem manajemen mutu berstandar ISO dan pada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berstandar



ISO dan pada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berstandar OHSAS.

2. Meningkatkan secara berkesinambungan kinerja perusahaan berdasarkan analisapengalaman dan perkembangan teknologi

3. Menurunkan tingkat kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja

4. Selalu taat terhadap peraturan perundangan dan ketentuan lainnya yang ditetapkanoleh lembaga yang berkompeten

5. Selalu mengkomunikasikan sistem yang dibangun kepada seluruh jajaran pekerja

PEMENUHAN PERUNDANG-UNDANGAN DANPERSYARATAN LAINNYA

NOMOR DOKUMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I. PERYARATAN HUKUM :1. UU No. 1 TAHUN 19702. UU No. 18 TAHUN 19993 PP N 28 TAHUN 2000

KESELAMATAN KERJAJASA KONSTRUKSIUSAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI



3. PP No. 28 TAHUN 20004. PP No. 29 TAHUN 2000

5. PERMENAKER No.Per.01/MEN/1980

6. SKB MENAKER & MEN PU174/MEN/1986 & 104/KPTS/1986

7. PERMEN PU NO. 9/PRT/M/2008

II. STANDAR1. OHSAS 18001 : 1999

III. KETENTUAN LAINNYA1. SNI 03 - 2835 - 1992

USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSIPENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSIKESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADAKONSTRUKSI BANGUNANKESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA TEMPATKEGIATAN KONSTRUKSIPEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI BIDANGPEKERJAAN UMUM

Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan dan

SASARAN DAN PROGRAM

1. SASARAN K3 a. Insiden / near miss m = maksimum 5

b. Kecelakaan ringan = maksimum 3

c. Kecelakaan berat = maksimum 1



d. Kecelakaan meninggal dunia = 0

e. Kecelakaan kendaraan :

- Ringan = maksimum 3- Sedang = maksimum 1- Berat = 0

2. PROGRAM K3 DALAM MENCAPAI SASARAN

a. Sasaran Program

b. Uraian Kegiatan Dalam Program Kerja Untuk Mencapai Sasaran

c Personil Yang Bertanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Program

ORGANISASI KEGIATAN (DALAM HUBUNGAN ANTARA PENGGUNA JASA DAN PENYEDIA JASA)

PROYEK



PIMPRO

PENGAWAS

LAPANGAN

MANAJER

PROYEK

MANAJER

A A GA

ORGANISASI KEGIATAN

(INTERNAL PENYEDIA JASA)

MANAJERPROYEK



MANAJER MANAJER MANAJERLAPANGAN LAPANGAN LAPANGAN

ENGINEER PROCUREMENT ADM/ - SAFETYMAN LAPANGAN &LOGISTIK SUPERVISOR SURVEYOR KEUANGAN - Q C

ENGINEERLAPANGAN

PROCUREMENT&LOGISTIK

TIM KESIAGAAN TANGGAP DARURAT

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB



KOMPETENSI KARYAWAN



IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN PENGENDALIANNYA



RAPAT HARIAN

Hari/Tanggal :Waktu :Tempat :Peserta : (Daftar Hadir Terlampir )

No Permasalahan Rencana Tindak Lanjut Target Waktu Status PIC



RAPAT MINGGUAN





RAPAT BULANAN





DAFTAR DOKUMEN

NO NOMOR/TANGGALDOKUMEN NAMA DOKUMEN



KOMUNIKASI, PARTISIPASI DAN KONSULTASI

No Informasi Media yang digunakan



PENGENDALIAN REKAMAN

NO PENANGGUNG JAWAB TEMPAT PENYIMPANAN AKSES MASA SIMPAN KETERANGAN



PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN OBYEK YANG DIUKUR DAN DIPANTAU



EVALUASI KEPATUHANHal :…………/ …………….

NO OBYEK DI EVALUASI PERSYARATAN/PERUNDANG-UNDANGAN HASIL EVALUASI KET



Penyelidikan Insiden, Ketidak Sesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Mengikuti ketentuan dalam :

1. Permenaker No : Per.03/MEN/1988 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan dan



g pPemeriksaan Kecelakaan

2. SK Dirjen Pembina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

No : Kep. 84/BW/1998 tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan

3. Laporan Kecelakaan ditandatangani oleh Pengguna Jasa (Pejabat Pembuat Komitmen) danPenyedia Jasa

4. Bila terjadi kecelakaan kerja, maka pengguna jasa (Pejabat Pembuat Komitmen) harus diikutsertakan didalam penyelidikannya

LAPORAN AUDIT

No. Div. / Kegiatan : No. Audit : No. Div. / Kegiatan : No. Laporan :

URAIAN TEMUAN : Kategori :

Sesuai

Minor



Mayor

Yang diauditNama Penanggung Jawab :Tanggal :Tanda Tangan :

AuditorNama :Tanggal :Tanda Tangan :

RENCANA PERBAIKAN

PROSEDUR KERJA

KEGIATAN :

Nomor :Revisi ke :Tanggal Berlaku :

DIBUAT(Pelaksana Teknis)

DIBUAT(Penanggung Jawab Kegiatan)



Nama : Nama :

Tanggal : Tanggal :Direksi : Direksi :

STATUS DOKUMEN

PROSEDUR KERJA

KEGIATAN :





PROSEDURKesiagaan dan Tanggap Darurat

DIBUAT DIBUAT(Pelaksana Teknis) (Penanggung Jawab Kegiatan)

Nama : Nama :



Tanggal : Tanggal :Direksi : Direksi :

STATUS DOKUMEN

Copy : Copy : Copy : Copy : Copy :

PROSEDUR KERJAKEGIATAN : REHABILITASI SALURAN PEMBUANG ALAM BUANA D.I KALAENA


1. Ruang Lingkup

2. Tujuan

3. Definisi



4. Acuan

5. Ketentuan Pelaksanaan

NO TAHAPAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN K3

PROSEDUR KERJAKEGIATAN : REHABILITASI SALURAN PEMBUANG ALAM BUANA D.I KALAENA


Tata Cara Pelaksanaan :




PROSEDURKesiagaan dan Tanggap Darurat

1. Ruang Lingkup

2. Tujuan

3. Definisi



4. Wacana

5. Ketentuan Umum

6. Wewenang dan tanggung jawab

7. Kondisi Khusus

8. Lampiran

9 Rekaman

PENGENDALIAN DOKUMEN

NO NOMOR/TANGGAL

DOKUMEN NAMA DOKUMEN PENERBIT

DISTRIBUSI DITERIMA DITERIMA DITERIMA DITERIMA

PENERIMA TANGGAL PARAF PENERIMA TANGGAL PARAF PENERIMA TANGGAL PARAF PENERIMA TANGGAL PARAF

Lelang Padang Sappa

Documents

Transcript of Lelang Padang Sappa