MAKALAH PRAMUKA

ASEAN DAN PBB

Disusun Oleh:

Nama : Rismawati

Kelas : X TKJ

SMK SUKAPURA TASIKMALAYA

Jl. RE. Martadinata no. 272 B Tasikmalaya

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikumWr. Wb.

Alhamdulillahirabbil’alamiin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah

memberikan rahmat atas segala limpahan karunia ruang dan waktu sehingga penulis mampu

untuk menyelesaikan makalah tentang ASEAN dan PBB dengan baik.

Penyusunan Makalah ini berdasarkan pengetahuan yang saya peroleh di internet dan

literatur lainnyaserta berdasarkan keterangan dari pembimbing dan para guru yang dengan

ikhlas telah memberikan kontribusi bagi saya sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, semoga Makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan saya harap

Makalah ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita semua. Amiin.

Tasikmalaya, November 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang .................................................................................... 1

1.2. Rumusan Masalah ............................................................................... 2

1.3. Tujuan .................................................................................................. 2

BAB II PEMBAHASAN ............................................................................................ 3

2.1. ASEAN ................................................................................................. 3

2.2. PBB ...................................................................................................... 8

BAB III PENUTUP ................................................................................................... 32

Kesimpulan. ................................................................................................. 32

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya negara-negara yang ada di seluruh dunia, memiliki ketergantungan

satu sama lainnya. Ketergantungan tersebut dapat terjadi karena adanya kebutuhan satu

negara kepada negara lain. Adanya saling ketergantungan ini dapat terjadi dalam berbagai

bidang kehidupan bangsa dan negara.

Berbagai bidang tersebut dapat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya,

hukum dan hankam. Interaksi dalam upaya memperoleh kebutuhan dimaksud, melahirkan

motivasi dan dorongan (support) bagi setiap bangsa dan negara untuk membangun hubungan

yang harmonis atau hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak melalui

pendekatan dan pembukaan hubungan bilateral (hubungan dua negara), dan Multilateral

(hubungan dengan banyak negara) yang diresmikan dengan pembukaan secara resmi

hubungan diplomatik kedua negara.

Negara adalah bagaikan sebuah organisme yang tidak bisa hidup sendiri. Negara dalam

kenyataannya selalu mendapat pengaruh dari negara-negara sekitar terutama negara-negara

tetangga disekitar wilayahnya. Oleh sebab itulah sangat penting membina dan membangun

hubungan antar negara baik dalam jumlah sedikit maupun banyak negara, tidak lain tujuan

pembangunan hubungan diplomatik suatu negara adalah mewujudkan cita-cita dan tujuan

nasional suatu negara. Cita- cita bangsa Indonesia yakni terwujudnya masyarakat yang

bersatu, berdaulat, adil, dan makmur (alinea II UUD 1945). Artinya bahwa segala upaya

yang dibangun dalam rangka kerjasama antar negara, adalah bertujuan untuk memperoleh

keuntungan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan hankam. Pada akhirnya bermuara

pada terciptanya persatuan dan kesatuan (keutuhan NKRI) dari ancaman disintegrasi,

perolehan pengakuan kedaulatan dari negara sahabat, serta terwujudnya masyarakat, bangsa

dan negara yang adil dan makmur.

Untuk saat ini organisasi-organisasi yang dibentuk antar negara baik jumlah besar

(multilateral) maupun jumlah kecil (regional) sudah sangat banyak, salah satunya yang

Indonesia turut aktif didalamnya adalah ASEAN dan PBB. Di ASEAN, Indonesia termasuk

negara-negara pendiri dari organisasi tersebut sehingga peran Indonesia sangat penting

hingga saat ini. Di dalam PBB, Indonesia merupakan anggota yang cukup aktif dalam

organisasi tersebut. Terlepas dari itu masih banyak lagi organisasi-organisasi yang dibentuk

antar negara-negara baik dalam bidang militer, ekonomi, kemanusiaan ,dll. Salah satunya

adalah NATO yang bergerak dalam bidang militer yang dibentuk oleh negara-negara

adikuasa pemenang PD II.

Oleh sebab itulah kami akan memberikan hasil diskusi kelompok kami mengenai

analisis lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Maksud dari diskusi ini adalah agar

mampu member sedikit pengertaian bagi kami mengenai lingkungan eksternal yang ada di

Indonesia serta pengaruhnya terhadap sistem politik Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Jelaskan sejarah terbentuknya ASEAN dan PBB!

2. Jelaskan tujuan dan asas terbentunya ASEAN dan PBB!

3. Jelaskan struktur organisasi ASEAN dan PBB!

1.3. Tujuan

1. Mejelaskan sejarah singkat ASEAN PBB

2. Mengetahui tujuan dan asas ASEAN dan PBB

3. Menjelaskan strruktur organisasi ASEAN dan PBB

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 ASEAN

Kerjasama internasional adalah elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan dan

politik luar negeri Indonesia. Melalui kerjasama-kerjasama internasional, Indonesia dapat

memanfaatkan peluang-peluang untuk menunjang dan melaksanakan pembangunan

nasionalnya. Kerjasama ASEAN memegang peran kunci dalam pelaksanaan kerjasama

internasional Indonesia karena ASEAN merupakan lingkaran konsentris pertama kawasan

terdekat Indonesia dan pilar utama pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN ASEAN

Secara geopolitik dan geoekonomi, kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat

strategis. Hal tersebut tercermin dari adanya berbagai konflik di kawasan yang melibatkan

kepentingan negara-negara besar pasca Perang Dunia II. Diantaranya :

1. Persaingan antar Negara adidaya dan kekuatan besar lainnya di kawasan antara lain

terlihat dari terjadinya Perang Vietnam.

2. Konflik kepentingan diantara sesama negara-negara Asia Tenggara seperti

“konfrontasi” antara Indonesia dan Malaysia.

3. Klaim territorial antara Malaysia dan Filipina mengenai Sabah

4. Berpisahnya Singapura dari Federasi Malaysia.

Dilatarbelakangi oleh hal itu, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk

kerjasama untuk meredakan rasa saling curiga dan membangun rasa saling percaya, serta

mendorong kerjasama pembangunan kawasan.

Sebelum ASEAN terbentuk pada tahun 1967, negara-negara Asia Tenggara telah melakukan

berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra

kawasan seperti :

æAssociation of Southeast Asia (ASA)

æ Malaya, Philipina, Indonesia (MAPHILINDO)

æ South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)

æ South East Asia Treaty Organization (SEATO)

æ Asia and Pacific Council (ASPAC)

Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand menghasilkan rancangan Joint

Declaration, yang mencakup kesadaran akan perlunya meningkatkan saling pengertian untuk

hidup bertetangga secara baik serta membina kerjasama yang bermanfaat di antara negara-

negara yang sudah terikat oleh pertalian sejarah dan budaya.

SEJARAH TERBENTUKNYA ASEAN

ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asia Nations atau dalam bahasa

indonesia disebut dengan Perhimpunan bangsa bangsa asia tenggara, merupakan organisasi

geopolitik dan ekonomi yang anggotanya dari negara negara di wilayah asia tenggara.

ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand.

ASEAN berdiri melalui Deklarasi Bangkok di prakarsai oleh lima negara Asia tenggara

antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Setiap wakil negara pemkrakarsa ASEAN ikut menandatangin deklarasi bangkok, Indonesia

diwakili oleh Adam Malik, Filipina oleh Narciso R. Ramos, Malaysia oleh Tun Abdul

Razak, Singapura oleh S. Rajaratman, dan Thailand oleh Thanat Khoman.

Isi dari Deklarasi Bangkok mempunyai 5 pokok penting, yaitu :

Mempercepat pertumubuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan

kebudayaan di kawasan Asia Tenggara

Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional

Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam

bidang ekonomi, sosial, teknik,ilmu pengetahuan, dan administrasi

Memelihara kerjasama yang erat di tengah – tengah organisasi regional dan

internasional yang ada

Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di

kawasan Asia Tenggara

ASEAN mempunyai prinsip prinsip utama, antara lain

Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan

identitas nasional setiap negara

Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas dari pada campur

tangan, subversif atau koersi pihak luar

Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota

Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai

Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan

Kerja sama efektif antara anggota

Anggota ASEAN yang dulunya hanya lima negara di Asia tenggara, sekarang telah menjadi

sepuluh negara, yaitu sebagai berikut

Filipina negara pendiri

Indonesia negara pendiri

Malaysia negara pendiri

Singapura negara pendiri

Thailand negara pendiri

Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984

Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995

Laos bergabung pada 23 Juli 1997

Myanmar bergabung pada 23 Juli 1997

Kamboja bergabung pada 16 Desember 1998

Bisa dikatakan saat ini anggota ASEAN adalah hampir semua negara wilayah asia

tenggara, kecuali Timor leste dan papua nugini

STRUKTUR ORGANISASI ASEAN

Sruktur ASEAN Berdasarkan Deklarasi Bengkok

Deklarasi Bangkok menghsilkan maksud dan tujuan terbentuknya ASEAN. Selain itu,

disepakati pula tentang struktur organisasiASEAN dalam rangka mencapai tujuan tersebut,

yaitu sbb :

Sidang tahunan para menteri luar negeri.

Standing committee, komite yang bersidang di antara dua Menlu ASEAN untuk

menangani persoalan-persoalan yang memerlukan keputusan para menteri. Komite

ini beranggotakan para duta besar negara anggota.

Komite tetap dan komite ad hoc (khusus), biasanya terdiri dari tenaga-tenaga ahli dan

pejabat resmi mengenai masalah-masalah yang khusus.

Sekretariat nasional (Seknas) di masing-masing negara anggota ASEAN

Struktur ASEAN Berdasarkan KTT Kuala Lumpur 1977

Dalam KTT kedua di Kuala Lumpur bulan Agustus 1977, peserta KTT menyepakati dan

mengesahkan struktur organisasi ASEAN yang baru, yaitu :

$Pertemuan Kepala Pemerintahan yang merupakan otoritas tertinggi ASEAN

$ Sidang tahunan para Menlu

$ Sidang para menteri ekonomi setiap 2 tahun sekali

$ Sidang para menteri sektoral

$ Standing committee

$ Komite-komite

Selama 40 tahun pendiriannya, ASEAN telah berhasil mengembangkan dan

mempertahankan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, serta menumbuhkan

saling percaya di antara sesama anggotanya dan para Mitra Wicara ASEAN. ASEAN juga

telah berkontribusi kepada keamanan dan kestabilan kawasan secara lebih luas di Asia

Pasifik melalui Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional Forum/ARF) sejak 1994. ARF

mewadahi dialog dan pertukaran informasi mengenai masalah-masalah keamanan di Asia

Pasifik. Walaupun terdapat keberagaman kondisi politik, ekonomi, dan kultural di antara

negara-negara anggotanya, ASEAN telah menumbuhkan tujuan dan arah kerjasama,

khususnya dalam mempercepat integrasi kawasan. Hal ini terlihat semakin jelas dengan

disepakatinya Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur, tahun 1997, dan Deklarasi Bali Concord

II di Bali, tahun 2003 mengenai upaya perwujudan Komunitas ASEAN dengan ketiga

pilarnya (politikkeamanan, ekonomi, dan sosial budaya).

2.2 Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat PBB (bahasa Inggris: United

Nations atau disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir

seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum

internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.

Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah

Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama -

dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House,

London). Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga

Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB.

Sejak didirikan pada tahun 1945 hingga 2011, sudah ada 193 negara yang bergabung

menjadi anggota PBB, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-

masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan. Selain negara

anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar-negara mendapat tempat

sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga

yang hanya berstatus sebagai pengamat .Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota

(non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil

permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB)

Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat

sejak 1 Januari 2007 , menggantikan Sekretaris Jendral terdahulu, yaitu Kofi Annan dari

Ghana.

Organisasi ini memiliki enam organ utama : Majelis Umum (majelis musyawarah

utama),Dewan Keamanan (untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan

keamanan),Dewan Ekonomi dan Sosial (untuk membantu dalam mempromosikan kerjasama

ekonomi, sosial internasional dan pembangunan), Sekretariat (untuk menyediakan studi,

informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh PBB), Mahkamah Internasional (organ

peradilan primer), Dewan Perwalian (yang saat ini tidak aktif).

Instansi Sistem PBB lainnya yang menonjol termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),

Program Pangan Dunia (WFP) dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa(UNICEF).

Tokoh masyrakat PBB yang paling terkenal mungkin adalah Sekretaris Jenderal PBB, saat

ini Ban Ki-moon dari Korea Selatan, yang mengambil jabatan itu pada tahun 2007,

menggantikan Kofi Annan. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir dan sukarela

dari negara-negara anggotanya, dan memiliki enam bahasa resmi: Arab, Cina, Inggris,

Perancis, Rusia, dan Spanyol

Sejarah Berdirinya PBB

Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II (1939-1945).

Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga, yang mana tidak diinginkan oleh seluruh

umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa

yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan

kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial dan kemanusiaan internasional.

Rencana konkrit awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan Departemen

Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai seorang yang

pertama menciptakan istilah "United Nations" atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai

istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi

digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah menandatangani Piagam Atlantik,

dimana masing-masing negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang.

Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai di

San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang

terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi dibentuk pada

24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan-Perancis,

Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat-dan mayoritas dari 46 anggota

lainnya. Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan

di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.

Kedudukan organisasi ini awalnya menggunakan bangunan milik Sperry Gyroscope

Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 hingga 1952. Sampai gedung

Markas Besar PBB di Manhattan telah selesai dibangun.

Sejak pendiriannya, banyak kontroversi dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika Serikat,

saingan awal PBB adalah John Birch Society, yang memulai kampanye "get US out of the

UN" pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB adalah mendirikan "One World

Government" atau Pemerintah Seluruh Dunia.

Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Komite Kemerdekaan Perancis terlambat diakui oleh

AS sebagai pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis awalnya tidak diikutsertakan

dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB

dengan menyebutnya le machin (dalam bahasa Indonesia: "Si Itu"), dan merasa tidak yakin

bahwa aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, dia lebih

percaya pada perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung.

Dasar Hukum Pendirian

Tak lama setelah berdirinya PBB mencari pengakuan sebagai badan hukum internasional

supaya bisa menerima "Ganti Rugi Kepada PBB Atas Cidera yang Dideritanya" dengan

disertai pendapat dari Mahkamah Internasional (ICJ). Pertanyaan yang muncul adalah

"Apakah PBB, sebagai organisasi, memiliki hak untuk meminta klaim internasional terhadap

pemerintahan tertentu terkait cedera yang diderita oleh PBB, yang diduga telah disebabkan

oleh negara/pemerintahan tersebut."

Pengadilan menyatakan: Organisasi ini (PBB) berniat melaksanakan hak dan kewajiban, dan

pada kenyataannya memang mampu melaksanakan kewajiban dan menerima hak tertentu

yang hanya mungkin dapat dijelaskan jika memiliki kapasitas kepribadian internasional yang

besar dan mampu untuk beroperasi dalam ranah internasional. ... Dengan demikian,

Pengadilan telah sampai pada kesimpulan bahwa Organisasi ini (PBB) adalah Badan Hukum

Internasional.

Organisasi

Sistem PBB berdasarkan lima organ utama (sebelumnya enam--Dewan Perwalian dihentikan

operasinya pada tahun 1994, setelah kemerdekaan Palau, satu-satunya wilayah perwalian

PBB yang tersisa; Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Dewan Sosial

(ECOSOC), Sekretariat, dan Mahkamah Internasional. Lima dari enam organ utama

Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa

berkedudukan di wilayah internasional di kota New York. Mahkamah Internasional

berkedudukan di Den Haag, sementara lembaga-lembaga besar lainnya berbasis di kantor

PBB di Jenewa, Wina, dan Nairobi. Lembaga PBB lainnya tersebar di seluruh dunia.

Enam bahasa resmi PBB, yang digunakan dalam pertemuan antar pemerintah dan pembuatan

dokumen-dokumen, adalah Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Sekretariat

dan Dewan Keamanan menggunakan dua bahasa kerja, bahasa Inggris dan Perancis,

sedangkan Majelis Umum menggunakan tiga bahasa kerja, bahasa Inggris, Perancis dan

Spanyol. Empat dari bahasa resmi adalah bahasa nasional dari anggota tetap Dewan

Keamanan (Britania Raya dan Amerika Serikat masing-masing menggukanan bahasa Inggris

sebagai bahasa resmi secara de facto), Spanyol dan Arab adalah bahasa dari dua blok

terbesar bahasa resmi di luar dari anggota permanen (Spanyol merupakan bahasa resmi di 20

negara, sedangkan Arab di 26). Lima dari bahasa resmi dipilih ketika PBB didirikan; Arab

ditambahkan kemudian pada tahun 1973. Editorial PBB Manual menyatakan bahwa standar

untuk dokumen-dokumen bahasa Inggris adalah menggunakan Bahasa Inggris dari Inggris

(British-English) dalam Ejaan Oxford, standar penulisan Bahasa Cina menggunakan aksara

Cina yang disederhanakan, sebelumnya menggunakan aksara Cina tradisional sampai pada

tahun 1971 ketika representasi PBB dari China berubah dari Republik Cina ke Republik

Rakyat Cina.

Majelis Umum

Majelis Umum adalah majelis permusyawaratan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdiri

dari semua negara anggota PBB, majelis bertemu setiap tahun di bawah pimpinan yang

dipilih dari negara-negara anggota. Selama periode dua minggu awal setiap sesi, semua

anggota memiliki kesempatan untuk berpidato di hadapan majelis. Biasanya Sekretaris

Jenderal melakukan pidato pertama, diikuti oleh pimpinan dewan. Sidang pertama diadakan

pada tanggal 10 Januari 1946 di Westminster Central Hall di London dan dihadiri oleh wakil

dari 51 negara.

Ketika Majelis Umum mengadakan pemilihan pada masalah-masalah penting, minimal

diperlukan dua pertiga suara dari seluruh anggota yang hadir. Contoh masalah penting ini

termasuk: rekomendasi tentang perdamaian dan keamanan; pemilihan anggota untuk badan

PBB; pemasukan, suspensi, dan pengusiran anggota; dan hal-hal anggaran. Sedang masalah-

masalah lain yang ditentukan cukup oleh suara mayoritas. Setiap negara anggota memiliki

satu suara. Selain hal-hal persetujuan anggaran, resolusi tidak mengikat pada anggota.

Majelis dapat membuat rekomendasi mengenai setiap masalah dalam lingkup PBB, kecuali

masalah perdamaian dan keamanan yang berada di bawah pertimbangan Dewan Keamanan.

Dapat dibayangkan, dengan struktur satu negara memiliki satu suara maka dapat terjadi

negara-negara yang mewakili dari hanya delapan persen populasi mampu meloloskan

resolusi dengan suara dua-pertiga (lihat Daftar negara menurut jumlah penduduk). Namun,

karena resolusi ini tidak lebih dari sekedar rekomendasi, sulit dibayangkan situasi dimana

ketika rekomendasi dari delapan persen populasi dunia akan diikuti oleh sembilan puluh dua

persen lainnhya, jika mereka semua menolak resolusi tersebut.

Dewan Keamanan

Dewan Keamanan ditugaskan untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Jika

organ-organ lain dari PBB hanya bisa membuat 'rekomendasi' untuk pemerintah negara

anggota, Dewan Keamanan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat

bahwa pemerintah negara anggota telah sepakat untuk melaksanakan, menurut ketentuan

Piagam Pasal 25. Keputusan Dewan dikenal sebagai Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dewan Keamanan terdiri dari 15 negara anggota, yang terdiri dari 5 anggota tetap—Cina,

Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat—dan 10 anggota tidak tetap, saat ini , Bosnia

dan Herzegovina, Brasil, Kolombia, Gabon, Jepang, Jerman, India, Lebanon, Nigeria,

Portugal, dan Afrika Selatan. Lima anggota tetap memegang hak veto terhadap resolusi

substantif tetapi tidak prosedural, dan memungkinkan anggota tetap untuk memblokir adopsi

tetapi tidak berkuasa untuk memblokir perdebatan resolusi tidak dapat diterima untuk itu.

Sepuluh kursi sementara diadakan selama dua tahun masa jabatan dengan negara-negara

anggota dipilih oleh Majelis Umum secara regional. Presiden Dewan Keamanan diputar

secara abjad setiap bulan.

Sekretariat

Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal PBB, dibantu oleh suatu staf

pegawai sipil internasional dari seluruh dunia. Tugas utama seorang Sekretaris-Jenderal

adalah menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang diperlukan oleh badan-badan

PBB untuk pertemuan mereka. Dia juga membawa tugas seperti yang diperintahkan oleh

Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dan badan

PBB lainnya. Piagam PBB menjelaskan bahwa staf yang akan dipilih oleh penerapan

"standar tertinggi efisiensi, kompetensi, dan integritas," dengan memperhatikan pentingnya

merekrut luas secara geografis.

Piagam menetapkan bahwa staf tidak akan meminta atau menerima instruksi dari otoritas

lain selain PBB. Setiap negara anggota PBB diperintahkan untuk menghormati karakter

internasional dari Sekretariat dan tidak berusaha untuk memengaruhi para stafnya. Sekretaris

Jenderal sendiri bertanggung jawab untuk pemilihan staf.

Tugas Sekretaris-Jenderal termasuk membantu menyelesaikan sengketa internasional,

administrasi operasi penjaga perdamaian, menyelenggarakan konperensi internasional,

mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan, dan konsultasi

dengan pemerintah anggota mengenai berbagai inisiatif. Sekretariat kunci kantor di daerah

ini termasuk Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan dan Departemen Operasi Penjaga

Perdamaian. Sekretaris-Jenderal dapat membawa kepada perhatian Dewan Keamanan setiap

masalah yang, menurut nya, bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Sekretaris Jendral

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, yang bertindak sebagai juru bicara de

facto dan pemimpin PBB. Sekretaris Jenderal saat ini Ban Ki-moon, yang mengambil alih

dari Kofi Annan pada tahun 2007 dan akan memenuhi syarat untuk pengangkatan kembali

ketika masa jabatan pertamanya berakhir pada tahun 2011.

Dibayangkan oleh Franklin D. Roosevelt sebagai "moderator dunia", posisi ini ditetapkan

dalam Piagam PBB sebagai "kepala pegawai administrasi" organisasi, tetapi Piagam juga

menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal dapat membawa ke perhatian Dewan Keamanan

"setiap masalah yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan

keamanan internasional", memberikan ruang lingkup yang lebih besar untuk posisi aksi di

panggung dunia. Posisi ini telah berkembang menjadi peran ganda dari administrator

organisasi PBB, dan seorang diplomat dan mediator menangani yang sengketa antara negara-

negara anggota dan menemukan konsensus dalam menangani isu-isu global.

Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum, setelah direkomendasikan oleh Dewan

Keamanan, setiap anggota yang dapat memveto, dan Majelis Umum secara teoritis dapat

mengabaikan rekomendasi Dewan Keamanan jika suara mayoritas tidak tercapai, meskipun

smapai sekarang hal ini tidak terjadi. Pada 1996, Dewan Keamanan mengadopsi seperangkat

pedoman untuk proses seleksi yang dicetuskan oleh Duta Permanen Indonesia untuk PBB

pada waktu itu, Nugroho Wisnumurti. Pedoman Wisnumurti (Wisnumurti Guidelines) telah

mempengaruhi proses seleksi, termasuk penggunaan surat suara berkode warna untuk

memilih kandidat . Tidak ada kriteria khusus untuk jabatan tersebut, tetapi selama bertahun-

tahun, telah diterima bahwa jabatan itu bisa dijabat untuk jangka satu atau dua dari lima

tahun, dan akan diangkat pada dasar rotasi geografis, dan bahwa Sekretaris-Jenderal tidak

berasal dari salah satu lima negara anggota tetap Dewan Keamanan.

Mahkamah Internasional

Pengadilan Internasional (ICJ), yang terletak di Den Haag, Belanda, adalah badan peradilan

utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Didirikan pada tahun 1945 oleh Piagam PBB,

Pengadilan mulai bekerja pada tahun 1946 sebagai penerus ke Mahkamah Tetap Kehakiman

Internasional. Statuta Mahkamah Internasional, mirip dengan pendahulunya, adalah

dokumen utama yang merupakan konstitusional dan mengatur Pengadilan.

Hal ini didasarkan di Istana Perdamaian di Den Haag, Belanda, berbagi gedung dengan

Akademi Hukum Internasional Den Haag, pusat swasta untuk studi hukum internasional.

Beberapa saat hakim Pengadilan adalah baik alumni atau anggota fakultas mantan Academy.

Tujuannya adalah untuk mengadili sengketa antara negara. Pengadilan telah mendengar

kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan perang, campur tangan negara ilegal dan

pembersihan etnis, antara lain, dan terus untuk mendengar kasus-kasus.

Sebuah pengadilan yang terkait, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mulai beroperasi

pada tahun 2002 melalui diskusi internasional yang diprakarsai oleh Majelis Umum. Ini

adalah pengadilan internasional pertama tetap dikenakan dengan mencoba mereka yang

melakukan kejahatan yang paling serius di bawah hukum internasional, termasuk kejahatan

perang dan genosida. ICC secara fungsional independen dari PBB dalam hal personel dan

pendanaan, tetapi beberapa pertemuan badan ICC yang mengatur, Majelis Negara Pihak

pada Statuta Roma, diadakan di PBB. Ada "hubungan perjanjian" antara ICC dan PBB yang

mengatur bagaimana kedua lembaga menganggap satu sama lain secara sah.

Dewan Ekonomi dan Sosial

Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) membantu Majelis Umum dalam mempromosikan

kerjasama ekonomi dan sosial internasional dan pembangunan. ECOSOC memiliki 54

anggota, yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Presiden

dipilih untuk jangka waktu satu tahun dan dipilah di antara kekuatan kecil atau menengah

yang berada di ECOSOC. ECOSOC bertemu sekali setahun pada bulan Juli untuk sesi empat

minggu. Sejak tahun 1998, ia telah mengadakan pertemuan lain setiap bulan April dengan

menteri keuangan yang menduduki komite kunci dari Bank Dunia dan Dana Moneter

Internasional (IMF). Dilihat terpisah dari badan-badan khusus yang ia koordinasi, fungsi

ECOSOC mencakup pengumpulan informasi, menasihati negara anggota, dan membuat

rekomendasi. Selain itu, ECOSOC mempunyai posisi yang baik untuk memberikan

koherensi kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari badan anak PBB

dan dalam peran-peran inilah ECOSOC yang paling aktif.

Lembaga khusus

Ada banyak organisasi dan badan-badan PBB yang berfungsi untuk bekerja pada isu-isu

tertentu. Beberapa lembaga yang paling terkenal adalah Badan Energi Atom Internasional,

Organisasi Pangan dan Pertanian, UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan

Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa), Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia.

Hal ini melalui badan-badan PBB yang melakukan sebagian besar pekerjaan kemanusiaan.

Contohnya termasuk program vaksinasi massal (melalui WHO), menghindari kelaparan dan

gizi buruk (melalui karya WFP) dan perlindungan masyarakat rentan dan pengungsi

(misalnya, oleh UNHCR).

Piagam PBB menyatakan bahwa setiap organ utama PBB dapat membangun berbagai badan

khusus untuk memenuhi tugasnya.

Negara anggota

Dengan penambahan Sudan Selatan pada tanggal 14 Juli 2011, saat ini ada 193 negara

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk semua negara yang menyatakan

kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali

Vatikan (Tahta Suci, yang memegang kedaulatan atas Vatikan, adalah pengamat permanen).

Piagam PBB menguraikan aturan untuk keanggotaan:

Keanggotaan di PBB terbuka untuk semua negara cinta damai lainnya yang menerima

kewajiban yang termuat dalam Piagam ini dan, menurut penilaian Organisasi, mampu dan

mau melaksanakan kewajiban-kewajiban ini.

Penerimaan dari negara tersebut kepada keanggotaan di PBB akan dipengaruhi oleh

keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.

Kelompok 77

Kelompok 77 di PBB merupakan koalisi longgar dari negara-negara berkembang, yang

dirancang untuk mempromosikan kepentingan kolektif ekonomi anggotanya dan

menciptakan kemampuan bernegosiasi bersama di PBB yang disempurnakan. Ada 77

anggota pendiri organisasi, namun organisasi akhirnya diperluas menjadi 130 negara

anggota. Kelompok ini didirikan pada tanggal 15 Juni 1964 oleh "Deklarasi Bersama Tujuh

puluh Tujuh Negara" yang dikeluarkan pada Konferensi PBB tentang Perdagangan dan

Pembangunan (UNCTAD). Pertemuan pertama dilaksanakan di Aljir pada tahun 1967,

dimana Piagam Aljir diadopsi dan dasar untuk struktur kelembagaan permanen dimulai.

Tujuan Lain

Pemeliharaan perdamaian dan keamanan

PBB, setelah disetujui oleh Dewan Keamanan, mengirim pasukan penjaga perdamaian ke

daerah dimana konflik bersenjata baru-baru ini berhenti atau berhenti sejenak untuk

menegakkan persyaratan perjanjian perdamaian dan untuk mencegah pejuang dari kedua

belah pihak melanjutkan permusuhan. Karena PBB tidak memelihara militer sendiri,

pasukan perdamaian secara sukarela disediakan oleh negara-negara anggota PBB. Pasukan,

juga disebut "Helm Biru", yang menegakkan kesepakatan PBB, diberikan Medali PBB, yang

dianggap dekorasi internasional bukan dekorasi militer. Pasukan penjaga perdamaian secara

keseluruhan menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1988.

Para pendiri PBB telah mempertimbangkan bahwa organisasi itu akan bertindak untuk

mencegah konflik antara negara dan membuat perang pada masa depan tidak mungkin,

namun pecahnya Perang Dingin membuat perjanjian perdamaian sangat sulit karena

pembagian dunia ke dalam kamp-kamp yang bermusuhan. Menyusul akhir Perang Dingin,

ada seruan baru bagi PBB untuk menjadi agen untuk mencapai perdamaian dunia, karena ada

beberapa lusin konflik berkelanjutan yang terus berlangsung di seluruh dunia.

Sebuah studi tahun 2005 oleh RAND Corp menyatakan PBB sukses di dua dari tiga upaya

perdamaian. Ini dibandingkan dengan upaya pembangunan bangsa orang-orang dari Amerika

Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, dibandingkan dengan

empat dari delapan kasus AS damai. Juga pada tahun 2005, Laporan Keamanan Manusia

mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak akhir

Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak langsung, bahwa aktivisme internasional-

kebanyakan dipelopori oleh PBB-telah menjadi penyebab utama penurunan konflik

bersenjata sejak akhir Perang Dingin. Situasi di mana PBB tidak hanya bertindak untuk

menjaga perdamaian, tetapi juga kadang-kadang campur tangan termasuk Perang Korea

(1950-1953), dan otorisasi intervensi di Irak setelah Perang Teluk Persia di 1990.

PBB juga dikkritik untuk hal-hal yang dirasakan sebagai kegagalan. Dalam banyak kasus,

negara-negara anggota telah menunjukkan keengganan untuk mencapai atau melaksanakan

resolusi Dewan Keamanan, sebuah masalah yang berasal dari sifat PBB sebagai organisasi

antar pemerintah—dilihat oleh beberapa orang sebagai hanya sebuah asosiasi dari 192

negara anggota yang harus mencapai konsensus, bukan sebuah organisasi independen.

Perselisihan dalam Dewan Keamanan tentang aksi militer dan intervensi dipandang sebagai

kegagalan untuk mencegah Genosida Rwanda 1994, gagal untuk menyediakan bantuan

kemanusiaan dan campur tangan dalam Perang Kongo Kedua, gagal untuk campur tangan

dalam pembantaian Srebrenica tahun 1995 dan melindungi pengungsi surga dengan

mengesahkan pasukan penjaga perdamaian ke menggunakan kekuatan, kegagalan untuk

memberikan makanan untuk orang kelaparan di Somalia, kegagalan untuk melaksanakan

ketentuan-ketentuan resolusi Dewan Keamanan yang berhubungan dengan konflik Israel-

Palestina, dan terus gagal untuk mencegah genosida atau memberikan bantuan di Darfur.

pasukan penjaga perdamaian PBB juga telah dituduh melakukan pemerkosaan anak,

pelecehan seksual atau menggunakan pelacur selama misi penjaga perdamaian , dimulai

pada tahun 2003, di Kongo, Haiti, Liberia, Sudan, Burundi dan Pantai Gading. Pada tahun

2004, mantan Duta Besar Israel untuk PBB Dore Gold mengkritik apa yang disebutnya

relativisme moral milik organisasi dalam menghadapi (dan sesekali mendukung) genosida

dan terorisme yang terjadi di antara kejelasan moral antara periode pendirian dan hari ini.

Gold juga khusus menyebutkan undangan Yasser Arafat tahun 1988 untuk berbicara dengan

Majelis Umum sebagai titik yang rendah dalam sejarah PBB.

Selain perdamaian, PBB juga aktif dalam mendorong perlucutan senjata. Peraturan

persenjataan juga dimasukkan dalam penulisan Piagam PBB tahun 1945 dan dilihat sebagai

cara untuk membatasi penggunaan sumber daya manusia dan ekonomi untuk menciptakan

mereka. Namun, munculnya senjata nuklir yang datang hanya beberapa minggu setelah

penandatanganan piagam segera menghentikan konsep keterbatasan senjata dan perlucutan

senjata, menghasilkan resolusi pertama dari pertemuan pertama Majelis Umum yang

meminta proposal khusus untuk "penghapusan senjata atom dari persenjataan nasional dan

semua senjata besar lainnya yang bisa digunakan sebagai pemusnah massal ". Forum-forum

utama untuk masalah perlucutan senjata adalah Komite Pertama Majelis Umum, Komisi

Perlucutan Senjata PBB, dan Konferensi Perlucutan Senjata, dan pertimbangan telah

dilakukan tentang manfaat larangan pengujian senjata nuklir, pengawasan senjata luar

angkasa, pelarangan senjata kimia dan ranjau darat, perlucutan senjata nuklir dan senjata

konvensional, zona bebas-senjata-nuklir, pengurangan anggaran militer, dan langkah-

langkah untuk memperkuat keamanan internasional.

PBB adalah salah satu pendukung resmi Forum Keamanan Dunia (World Security Forum),

sebuah konferensi internasional besar tentang efek dari bencana global dan bencana, yang

terjadi di Uni Emirat Arab, pada bulan Oktober 2008.

Pada 5 November 2010 Ivor Ichikowitz, pendiri dan ketua eksekutif Paramount Group,

mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk dukungan, pelatihan dan

peralatan yang lebih banyak untuk pasukan penjaga perdamaian Afrika. Ichikowitz

mengatakan bahwa pasukan Uni Afrika harus mendapat dukungan yang sama dengan

pasukan PBB.

Hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan

Penegakan hak asasi manusia merupakan alasan utama untuk didirikannya PBB. Kekejaman

dan genosida pada Perang Dunia II menyebabkan munculnya konsensus bahwa organisasi

baru ini harus bekerja untuk mencegah tragedi serupa pada masa mendatang. Tujuan awal

adalah menciptakan kerangka hukum untuk mempertimbangkan dan bertindak atas keluhan

tentang pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB mewajibkan semua negara anggota

untuk mempromosikan "penghargaan universal bagi, dan kepatuhan terhadap, hak asasi

manusia" dan mengambil "tindakan bersama dan terpisah" untuk itu. Deklarasi Universal

Hak Asasi Manusia, meskipun tidak mengikat secara hukum, diadopsi oleh Majelis Umum

pada tahun 1948 sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua. Majelis secara

teratur mengambil isu-isu hak asasi manusia.

PBB dan lembaga-lembaganya adalah badan penting dalam menegakkan dan melaksanakan

prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

Salah satu contoh adalah dukungan oleh PBB untuk negara-negara dalam transisi menuju

demokrasi. Bantuan teknis dalam memberikan pemilu yang bebas dan adil, meningkatkan

struktur peradilan, penyusunan konstitusi, pelatihan pejabat hak asasi manusia, dan

mengubah gerakan bersenjata menjadi partai politik telah memberikan kontribusi signifikan

terhadap demokratisasi di seluruh dunia. PBB telah membantu pemilihan berjalan di negara-

negara dengan sedikit atau tanpa sejarah demokrasi, termasuk baru-baru ini di Afghanistan

dan Timor Timur. PBB juga merupakan forum untuk mendukung hak perempuan untuk

berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial negara mereka.

PBB memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesadaran konsep hak asasi manusia

melalui perjanjian dan perhatiannya terhadap pelanggaran yang spesifik melalui Majelis

Umum, resolusi Dewan Keamanan resolusi, atau Mahkamah Internasional.

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 2006

bertujuan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Dewan adalah penerus Komisi

Hak Asasi Manusia PBB, yang sering dikritik karena memberikan jabatan tinggi kepada

negara-negara anggota yang tidak menjamin hak-hak asasi warga negara mereka sendiri.

Dewan ini memiliki 47 anggota didistribusikan secara wilayah, dengan masing-masing masa

jabatan tiga tahun, dan tidak mungkin menjabat selama tiga kali berturut-turut. Sebuah

kandidat untuk Dewan Hak Asasi Manusia harus disetujui oleh mayoritas Majelis Umum.

Selain itu, dewan memiliki aturan ketat untuk keanggotaan, termasuk peninjauan hak asasi

manusia universal. Sementara beberapa anggota dengan catatan hak asasi manusia yang

dipertanyakan telah dipilih, hal ini lebih sedikit dari sebelumnya dengan fokus peningkatan

pada catatan hak asasi manusia masing-masing negara anggota.

Hak beberapa 370 juta masyarakat adat di seluruh dunia juga merupakan suatu fokus untuk

PBB, dengan Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang disetujui oleh Majelis

Umum pada tahun 2007. Deklarasi ini menguraikan hak-hak individu dan kolektif untuk

budaya , bahasa, pendidikan, identitas, pekerjaan dan kesehatan, menyikapi isu-isu pasca-

kolonial yang dihadapi masyarakat adat selama berabad-abad. Deklarasi tersebut bertujuan

untuk mempertahankan, memperkuat dan mendorong pertumbuhan adat, budaya institusi

dan tradisi. Deklarasi ini juga melarang diskriminasi terhadap masyarakat adat dan

mendorong partisipasi aktif mereka dalam hal-hal yang menyangkut masa lalu, masa

sekarang dan masa depan mereka.

Dalam hubungannya dengan organisasi lain seperti Palang Merah, PBB menyediakan

makanan, air minum, tempat tinggal dan pelayanan kemanusiaan lainnya untuk orang-orang

yang menderita kelaparan, pengungsi akibat perang, atau yang terkena bencana lainnya.

Cabang kemanusiaan utama dari PBB adalah Program Pangan Dunia (yang membantu pakan

lebih dari 90 juta orang di 73 negara), kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi dengan

proyek-proyek di lebih dari 116 negara, serta proyek-proyek penjaga perdamaian di lebih

dari 24 negara.

Sosial dan pembangunan ekonomiSasaran Pembangunan Milenium

memberantas kemiskinan ekstrim dan kelaparan;

mencapai pendidikan dasar universal;

mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;

mengurangi angka kematian anak;

meningkatkan kesehatan ibu;

memerangi HIV / AIDS, malaria, dan penyakit lainnya;

menjamin kelestarian lingkungan; dan

mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

PBB terlibat dalam mendukung pembangunan, misalnya oleh perumusan Pembangunan

Milenium. Badan Program Pembangunan (UNDP) adalah sumber multilateral terbesar untuk

bantuan hibah teknis di dunia. Organisasi seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),

UNAIDS, dan Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria merupakan

lembaga pemimpin dalam pertempuran melawan penyakit di seluruh dunia, terutama di

negara-negara miskin. Dana Kependudukan PBB merupakan penyedia utama layanan

reproduksi. 32 agen PBB yang bertujuan untuk memajukan pembangunan mengkoordinasi

usaha-usaha mereka lewat Grup Pembangunan PBB atau UNDG.

PBB juga mempromosikan pengembangan manusia melalui berbagai instansi terkait,

terutama oleh UNDP. Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF),

misalnya, bersifat independen, dan merupakan badan khusus dan pengamat dalam kerangka

PBB, menurut suatu perjanjian pada tahun 1947. Mereka awalnya dibentuk terpisah dari

PBB melalui Perjanjian Bretton Woods tahun 1944.

PBB setiap tahun menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beberapa negara

mengukur perbandingan peringkat oleh kemiskinan, melek huruf, pendidikan, harapan

hidup, dan faktor lainnya.

Sasaran Pembangunan Milenium adalah delapan tujuan yang telah disepakati seluruh negara

anggota PBB untuk mencoba mencapai pada tahun 2015. Dideklarasikan pada Deklarasi

Milenium PBB yang ditandatangani pada bulan September 2000.

Mandat

Dari waktu ke waktu, tubuh yang berbeda dari PBB mengeluarkan resolusi yang

mengandung paragraf operasi yang dimulai dengan "permintaan" kata-kata, "menyerukan",

atau "mendorong", yang Sekretaris Jenderal menafsirkan sebagai mandat untuk membentuk

organisasi sementara atau melakukan sesuatu. Mandat ini bisa sesedikit meneliti dan

menerbitkan laporan tertulis, atau mounting operasi pemeliharaan perdamaian besar-besaran

(biasanya domain eksklusif Dewan Keamanan).

Meskipun lembaga-lembaga khusus, seperti WHO, yang awalnya dibentuk oleh cara ini,

mereka tidak sama dengan mandat karena mereka adalah organisasi permanen yang ada

secara independen dari PBB dengan struktur keanggotaan mereka sendiri. Orang bisa

mengatakan bahwa mandat asli hanya untuk menutupi proses pembentukan lembaga

tersebut, dan oleh karenanya lama kadaluarsa. Sebagian besar mandat berakhir setelah

jangka waktu yang terbatas dan membutuhkan perpanjangan dari tubuh, yang mengaturnya.

Salah satu hasil dari KTT Dunia 2005 adalah mandat (berlabel id 17171) untuk Sekretaris-

Jenderal untuk "meninjau semua mandat yang lebih tua dari lima tahun yang berasal dari

resolusi Majelis Umum dan organ tubuh lainnya". Untuk memfasilitasi review ini dan

akhirnya membawa koherensi kepada organisasi, Sekretariat telah menghasilkan sebuah

registri on-line mandat untuk menggambar bersama laporan yang berkaitan dengan masing-

masing dan menciptakan gambaran keseluruhan.

Lainnya

Selama masa hidup PBB, lebih dari 80 koloni telah mencapai kemerdekaan. Majelis Umum

mengadopsi Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Masyarakat

Kolonial pada tahun 1960 tanpa suara yang menantang tetapi semua kekuatan kolonial utama

memilih abstain. Melalui Komite PBB tentang Dekolonisasi, yang didirikan pada tahun

1962, PBB telah memfokuskan perhatian pada dekolonisasi. Hal ini juga didukung negara-

negara baru yang berdiri sebagai akibat dari inisiatif penentuan nasib sendiri. Komite telah

mengawasi dekolonisasi setiap negara lebih besar dari 20.000 km ² dan menghapus mereka

dari daftar PBB Wilayah Yang Tidak Memerintah Sendiri, selain Sahara Barat, sebuah

negara lebih besar dari Inggris yang baru dilepaskan oleh Spanyol pada tahun 1975.

PBB menyatakan dan mengkoordinasi hari peringatan internasional, periode waktu untuk

mengamati beberapa isu atau masalah kepentingan internasional. Menggunakan simbolisme

PBB, sebuah logo yang dirancang khusus untuk tahun ini, dan infrastruktur Sistem PBB,

berbagai hari dan tahun-tahun telah menjadi katalisator untuk mendorong isu-isu kunci yang

menjadi perhatian dalam skala global. Sebagai contoh, Hari Tuberkulosis Sedunia, Hari

Bumi dan Tahun Internasional Gurun dan Desertifikasi.

Pendanaan

PBB dibiayai dari sumbangan yang dinilai dan bersifat sukarela dari negara-negara

anggotanya. Majelis Umum menyetujui anggaran rutin dan menentukan sumbangan untuk

setiap anggota. Hal ini secara luas berdasarkan kapasitas relatif kemampuan membayar dari

masing-masing negara, yang diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) mereka,

dengan penyesuaian untuk utang luar negeri dan rendahnya pendapatan per kapita.

Majelis telah membentuk prinsip bahwa PBB tidak boleh terlalu bergantung pada salah satu

anggota untuk membiayai operasinya. Dengan demikian, ada sebuah tingkat "langit-langit",

pengaturan jumlah maksimum sumbangan setiap anggota yang dinilai untuk anggaran rutin.

Pada bulan Desember 2000, Majelis merevisi skala penilaian untuk mencerminkan keadaan

global saat ini. Sebagai bagian dari revisi itu, plafon anggaran rutin berkurang dari 25%

menjadi 22%. AS adalah satu-satunya anggota yang telah memenuhi langit-langit. Selain

tingkat langit-langit, jumlah minimum yang dinilai untuk setiap negara anggota (atau tingkat

'lantai') ditetapkan sebesar 0,001% dari anggaran PBB. Selain itu, untuk negara-negara

kurang berkembang (LDC), tingkat langit-langit 0,01% diterapkan.

Anggaran operasional saat ini diperkirakan sebesar $ 4.190.000.000 untuk periode dua

tahunan dari tahun 2008 sampai 2009, atau sedikit lebih dari 2 milyar dolar per tahun (lihat

tabel untuk kontributor utama).

Sebagian besar dari pengeluaran PBB adalah untuk misi inti PBB, yaitu perdamaian dan

keamanan. Anggaran pemeliharaan perdamaian untuk tahun fiskal 2010-2011 adalah sekitar

$ 7 miliar, dengan sekitar 90.000 tentara dikerahkan di 14 misi di seluruh dunia. Operasi

perdamaian PBB didanai oleh penilaian, menggunakan formula yang berasal dari dana biasa,

tetapi termasuk biaya tambahan tertimbang untuk lima anggota tetap Dewan Keamanan,

yang harus menyetujui semua operasi penjaga perdamaian. Biaya tambahan ini berfungsi

untuk mengimbangi tarif penjaga perdamaian yang dikurangi dari negara-negara kurang

berkembang. Per 1 Januari 2008, 10 besar penyedia kontribusi keuangan yang dinilai pada

operasi penjaga perdamaian PBB adalah: Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris,

Perancis, Italia, Cina, Kanada, Spanyol, dan Republik Korea

Program PBB khusus yang tidak termasuk dalam anggaran rutin (seperti UNICEF, WFP dan

UNDP) didanai oleh sumbangan sukarela dari pemerintah negara anggota lainnya. Sebagian

besar sumbangan ini adalah kontribusi keuangan, tetapi beberapa adalah dalam bentuk

komoditas pertanian yang disumbangkan untuk membantu populasi yang membutuhkan.

Karena anggaran mereka bersifat sukarela, banyak dari lembaga-lembaga ini menderita

kekurangan dana selama resesi ekonomi. Pada bulan Juli 2009, Program Pangan Dunia

melaporkan bahwa ia telah dipaksa untuk memotong jasa karena dana tidak mencukupi. PPD

telah menerima hampir seperempat dari total yang dibutuhkan untuk tahun keuangan 09/10.

Kebijakan Personil

PBB dan lembaga-lembaganya kebal terhadap hukum negara tempat mereka beroperasi,

untuk menjaga ketidakberpihakan PBB sehubungan dengan negara tuan rumah dan anggota.

Meskipun mereka relatif independen dalam hal kebijakan sumber daya manusia, PBB dan

lembaga-lembaganya secara sukarela menerapkan hukum-hukum negara-negara anggota

mengenai pernikahan sesama jenis, sehingga keputusan tentang status karyawan dalam

sebuah kemitraan yang sama-seks didasarkan pada kebangsaan karyawan-karyawan tersebut.

PBB dan agensi-agensinya mengakui pernikahan sesama jenis hanya jika karyawan itu

adalah warga negara dari negara-negara yang mengakui perkawinan sesama jenis. Praktek

ini tidak secara khusus membahas pengakuan perkawinan sesama jenis tetapi mencerminkan

praktik umum PBB untuk sejumlah masalah sumber daya manusia. Perlu dicatat juga bahwa

beberapa lembaga memberikan manfaat terbatas pada mitra domestik staf mereka dan

beberapa lembaga tidak mengakui perkawinan sesama jenis atau kemitraan domestik staf

mereka.

Reformasi

Sejak didirikan, ada banyak seruan untuk mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa,

meskipun hampir tidak ada yang setuju bagaimana untuk melakukannya. Beberapa ingin

PBB untuk memainkan peran yang lebih besar atau lebih efektif dalam urusan dunia,

sementara yang lain ingin perannya dikurangi untuk pekerjaan kemanusiaan. Ada juga

sejumlah usulan sudah penambahan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, cara yang lain

untuk pemilihan Sekretaris Jenderal PBB dan untuk pembentukan Majelis Parlementer PBB.

PBB juga telah dituduh atas pembuangan sumber daya dan birokrasi yang tidak efisien.

Selama tahun 1990-an, Amerika Serikat menunda pembayaran iuran dengan alasan

inefisiensi, dan hanya mulai pembayaran dengan kondisi bahwa akan diadakan suatu inisiatif

reformasi. Pada tahun 1994, Kantor Pengawasan Internal Jasa (OIOS) didirikan oleh Majelis

Umum sebagai pengawas efisiensi.

Sebuah program reformasi resmi dimulai oleh Kofi Annan pada tahun 1997. Reformasi

tersebut termasuk mengubah keanggotaan tetap Dewan Keamanan (yang saat ini

mencerminkan hubungan kekuasaan pada 1945), membuat birokrasi lebih transparan,

akuntabel dan efisien, membuat PBB lebih demokratis, dan mulai merencanakan Pakta

Perdagangan Senjata.

Pada bulan September 2005, PBB mengadakan KTT Dunia yang dihadiri oleh sebagian

besar kepala negara anggota, menyebut pertemuan iu sebagai "kesempatan sekali dalam

segenerasi untuk mengambil keputusan berani dalam bidang pembangunan, keamanan, hak

asasi manusia dan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. ".

Kofi Annan telah mengusulkan bahwa peserta pertemuan menyetujui " perundingan besar-

besaran (grand bargain)" global untuk reformasi PBB, memperbaharui fokus organisasi

tentang perdamaian, keamanan, hak asasi manusia dan pembangunan, dan untuk

membuatnya lebih siap dalam menghadapi masalah-masalah di abad ke-21. Dokumen Hasil

KTT Dunia menggambarkan kesimpulan dari pertemuan tersebut, termasuk: pembuatan

sebuah Komisi Pembangunan Perdamaian, untuk membantu negara-negara berkembang dari

konflik; sebuah Dewan Hak Asasi Manusia dan dana demokrasi; sebuah penghukuman yang

jelas dan tidak ambigu tentang terorisme "dalam segala bentuk dan manifestasi"; perjanjian

untuk mencurahkan lebih banyak sumber daya ke

Kantor Layanan Pengawasan Internal; perjanjian untuk menghabiskan miliaran lebih dalam

mencapai Tujuan Pembangunan Milenium; pembubaran Dewan Perwalian, karena misinya

sudah terselesaikan; dan, perjanjian bahwa masing-masing negara , dengan bantuan dari

masyarakat internasional, memiliki "tanggung jawab untuk melindungi" populasi dari

genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan-dengan

pemahaman bahwa masyarakat internasional siap untuk bertindak "kolektif" dan "dengan

tepat waktu dan tegas" untuk melindungi warga sipil yang rentan jika suatu negara "secara

nyata gagal" dalam memenuhi tanggung jawabnya.

Kantor Layanan Pengawasan Internal sedang direstrukturisasi untuk memperjelas ruang

lingkup dan mandatnya, dan akan menerima lebih banyak sumber daya. Selain itu, untuk

meningkatkan kemampuan pengawasan dan audit dari Majelis Umum, Audit Independen

Komite Penasehat (IAAC) sedang dibuat. Pada bulan Juni 2007, Komite Kelima

menciptakan sebuah rancangan resolusi untuk kerangka acuan komite ini.

Sebuah kantor etika didirikan pada tahun 2006, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan

pengungkapan keuangan baru dan kebijakan perlindungan whistleblower. Bekerja sama

dengan OIOS, kantor etika juga merencanakan untuk menerapkan kebijakan untuk

menghindari penipuan dan korupsi. Sekretariat sedang dalam proses meninjau semua mandat

PBB yang berusia lebih dari lima tahun. Peninjauan ini ditujukan untuk menentukan

program mana yang merupakan duplikat atau tidak perlu yang harus dihilangkan. Tidak

semua negara anggota menyetujui mandat mana di antara lebih dari 7000 mandat yang harus

ditinjau ulang.

Sengketa ini berpusat pada apakah mandat yang telah diperbaharui harus diperiksa Memang,

hambatan yang diidentifikasi - pada khususnya, kurangnya informasi tentang implikasi

sumber daya mandat masing-masing - merupakan pembenaran yang cukup untuk Majelis

Umum untuk menghentikan peninjauan mandat pada bulan September 2008.

Sementara itu, Majelis Umum meluncurkan sejumlah inisiatif baru yang secara longgar

terkait dengan reformasi pada bulan April 2007, meliputi tata kelola lingkungan

internasional, 'Ditayangkan sebagai Satu' pada tingkat negara untuk meningkatkan

konsolidasi kegiatan program PBB dan organisasi gender yang bersatu. Sedangkan

pencapaian 2 isu pertama itu kecil, Majelis Umum pada September 2010 menyetujui

pembentukan "UN Women" atau Wanita PBB/PBB Wanita sebagai organisasi PBB yang

baru untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. ‘UN Women didirikan dengan

mempersatukan sumber daya dan mandat dari empat kesatuan kecil untuk dampak yang

lebih besar. Kepala pertama Wanita PBB adalah Michelle Bachelet, mantan Presiden Chile.

Efektivitas

Beberapa telah mempertanyakan apakah PBB masih relevan di abad ke-21. Sementara

mandat pertama dan kedua Piagam PBB membutuhkan PBB:. "Untuk memelihara

perdamaian dan keamanan internasional .... (Dan jika perlu untuk menegakkan perdamaian

dengan) mengambil tindakan pencegahan atau penegakan hukum. ", karena struktur restriktif

administrasi, anggota tetap Dewan Keamanan sendiri kadang-kadang mencegah PBB dari

sepenuhnya melaksanakan dua mandat pertama. Tanpa persetujuan bulat, dukungan (atau

minimal abstain) dari semua 5 dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB

hanya memungkinkan untuk "mengamati", laporan, dan membuat rekomendasi mengenai

konflik internasional. Kebulatan tersebut di Dewan Keamanan tentang otorisasi aksi

penegakan hukum PBB bersenjata tidak selalu tercapai pada waktunya untuk mencegah

pecahnya perang internasional. Bahkan dengan semua hambatan dan keterbatasan pada

kemampuan PBB untuk menanggapi situasi konflik, berbagai studi masih telah menemukan

PBB telah memiliki banyak keberhasilan penting dalam 65 tahun keberadaannya.

Pada tahun 1962 Sekjen PBB U Thant memberikan bantuan yang berharga dan mengambil

banyak waktu, tenaga dan inisiatif sebagai negosiator utama antara Nikita Khrushchev dan

John F. Kennedy selama Krisis Rudal Kuba, sehingga memberikan hubungan penting dalam

pencegahan suatu perang nuklir pada waktu itu . Sebuah penilitan tahun 2005 oleh RAND

Corporation menemukan PBB berhasil dalam dua dari tiga upaya perdamaian. Studi ini juga

membandingkan upaya PBB untuk pembangunan bangsa dengan orang-orang dari Amerika

Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, bertentangan dengan

empat dari delapan kasus AS damai Juga pada tahun 2005, Human Security Report

mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak akhir

Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak langsung, bahwa aktivisme internasional -

kebanyakan dipelopori oleh PBB - telah menjadi penyebab utama penurunan konflik

bersenjata sejak akhir Perang Dingin.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari uraian-uraian diatas menggambarkan dengan jelas bahwa antar negara saling

berhubungan antara yang satu dengan yang lain, saling membutuhkan antara mereka, saling

melindungi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini mereka wujudkan dengan menciptakan

oraganisasi ASEAN dalam tingkat kawasan Asia Tenggara, PBB dalam kawasan

internasioanal (dunia), maupun NATO dalam kawasan Atlantik Utara.

Dengan adanya hubunganantar negara dan terciptanya organisasi-organisasi antar

negar maka akan meminimalisir munculnya kekisruhan antara negara di dunia ini serta dapat

memberi dukungan yang baik antara negara yang “besar” kepada negara yang “kecil” untuk

saling menjalin mitra baik dibidang politik, ekonomi, militer sosial budaya, hukum dan

hankam antar negara. Dengan adanya hubungan-hubungan ini maka akan mendorong

kehidupan dunia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

http://owldizzy.blogspot.co.id/2012/05/makalah-pkn-tentang-organisai.html

http://ajiprasetyo02.blogspot.co.id/2012/06/makalah-pbb-asean-nato.html

Wikipedia.com