Nama : Afifah Dhaniyah

NIM : 3143122001

MENCEGAH KETIDAKPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP SIMBOL-SIMBOL NEGARA

Jurnal Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L

Gambaran Umum

Masyarakat Indonesia kini telah berada dalam taraf ketidakpercayaan yang buruk terhadap pranata hukum (Achmad Ali). Hal ini disebabkan karena ketidakseriusan pranata hukum dalam melakukan penegakan hukum dan justru bersifat diskriminatif serta rusaknya mental dan moralitas aparat penegak hukum yang seringkali memperjual-belikan kasus hukum mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan, penjatuhan vonis, hingga eksekusi putusan.

• Sengketa Pemilihan Umum• Istana Mewah dalam Penjara• Tahapan hukum dapat diatur sesuai keinginan pengacara

dan oknum aparat di institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dan para saksi dapat “dipesan” sesuai dengan kemauan terdakwa melalui pengacaranya.

• Kasus korupsi yang ditangani penegak hukum secara tidak adil

Realitanya:

Hal Tersebut Mengakibatkan:

• Rakyat kecewa, ragu, berputus asa, dan tidak percaya agi terhadap pranata hukum

• Membentuk kerusuhan sosial (demonstrasi dimana-dimana)

• Masyarakat main hukum sendiri• Citra aparat penegak hukum jelek atau runtuh dimata

masyarakat

Kaitan Dengan Teori

1. Karl Marx• Hukum tidak mempunyai kebenaran terhadap dirinya

sendiri dan hanya berfungsi untuk melegitimasikan kepentingan kedudukan kelas atas

• Hukum sebagai alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Hukum tidak berfungsi untuk melindungi melainkan melindungi kelompok yang dominan.

• Hukum merupakan pendukung ketidaksamaan dan ketidakseimbangan yang membentuk perpecahan kelas.

2. Gramsci

HegemoniAdalah sebuah pandangan hidup dan cara berfikir yang dominan, yang didalamnya terdapat sebuah konsep tentang kenyataan yang disebarluaskan dalam bentuk ideologi dan atas persetujuan masyarakat luas.Masyarakat kelas dominan melakukan penugasan pada kelas bawah sehingga tanpa disadari mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan.

Saran:

• Sinergitas antarlembaga hukum agar terciptanya prinsip pelayanan umum yang efektif dan efisien agar tidak terjadi saling tumpang tindih

• Pembenahan hukum dan dikembalikan kepada akar moralitas, kultural, dan religiusitas.

• Aparat penegak hukum memiiki komitmen untuk bersikap jujur dan adil tanpa pandang bulu.

• Diperlukan pemimpin yang jujur, bersih, dan berani menolak segala bentuk yang berbau pelanggaran hukum, sebab bermodal jujur dan bersih saja tidak akan cukup apabila tidak ada keberanian untuk menindak tegas oknum yang terlibat dengan praktik KKN

Terimakasih ~