MEREKONSTRUKSI GLOBALISASI:

EKONOMI ISLAM DALAM

MENGHADAPI PERDAGANGAN DAN PASAR BEBAS1

Oleh: Khairunnisa Musari2

1. PENGANTAR

Pemerintah memastikan Indonesia sangat siap menghadapi era perdagangan bebas

Asia Tenggara dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Kesiapan itu

ditunjukkan melalui pembentuan Komite Ekonomi ASEAN yang melibatkan pemerintah

dan dunia usaha. Adapun pilar pembentukan Komite Ekonomi ASEAN meliputi bidang

politik, keamanan, ekonomi, dan budaya. Meski belakangan Indonesia masih mengalami

defisit neraca perdagangan, namun pemerintah menegaskan tak akan mundur dari

komitmen perdagangan bebas di kawasan regional ini.

Sebelumnya, tahun 2010, Indonesia pun telah memasuki kesepakatan perdagangan

bebas antar negara ASEAN dan China (CAFTA). Seperti halnya ketika menghadapi CAFTA,

sejumlah pihak pun banyak yang menyatakan ketidaksiapan Indonesia menghadapi MEA.

Hal ini juga mengingat salah satu dampak CAFTA yang sangat dirasakan dunia usaha saat

ini adalah serbuan produk-produk China ke negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.

Hal ini membuat produk lokal sulit untuk meningkatkan pangsa pasarnya, bahkan di pasar

lokal.

Terkait dengan keberadaan ekonomi Islam dalam menyikapi era perdagangan bebas

atau pasar bebas, maka terdapat beberapa hal yang perlu dipahami bersama mengenai

perbedaan fundamental dalam perspektif umum dan ekonomi Islam terhadap globalisasi

yang merupakan hulu dari lahirnya perdagangan bebas atau pasar bebas tersebut.

1.1 Globalisasi dalam Perspektif Umum?3

"... fundamentalisme pasar telah menjadi demikian kuatnya sehingga kekuatan politik mana pun

yang berani menentangnya akan dicap sebagai sentimental, tidak logis, dan naif.... Pendek kata,

apabila kekuatan pasar dibiarkan bebas secara penuh, meskipun di bidang murni ekonomi dan

keuangan murni, maka kekuatan pasar ini akan menghasilkan kekacauan dan pada akhirnya menuju

pada hancurnya tatanan kapitalisme global...." (George Soros, 1998).

Globalisasi adalah sunnatullah. Globalisasi yang berwujud pasar-bebas dapat menjadi

peluang, tetapi bisa juga menjadi ancaman. Itu semua tergantung pada bagaimana sebuah

negara melaksanakan tata kelola perpolitikan dan perekonomiannya. Namun demikian,

1 Makalah ini disampaikan dalam Kajian Ekonomi Syariah Peran Ekonomi Syariah & Pemerintah dalam

Menghadapi Pasar Bebas yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (Himajur) Ekonomi

Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, pada 16 April 2014.

2 Peneliti Divisi Syariah Risk Management International (RMI) dan Tamkin Institute.

3 Tulisan ini dapat dilihat juga pada artikel pribadi yang dimuat di Harian Surabaya Post, 24 April 2009,

berjudul Globalisasi untuk Nasionalisme dan Harian Seputar Indonesia, 11 April 2008, berjudul Akhir Laissez-

Faire Keempat?.

2

realitas menunjukkan berbagai ketimpangan dunia saat ini sebagian besar adalah buah dari

globalisasi sebagaimana yang berlangsung saat ini.

Dalam Republik Pasar Bebas (2006), Susan George mengatakan bahwa globalisasi saat

ini merupakan buah pemikiran dari kaum neoliberal. Kaum neoliberal melahirkan ide-ide

globalisasi yang kemudian diwujudkan dengan hal-hal seperti liberalisasi dan privatisasi.

Pemikiran-pemikiran ini lahir dari kebijakan Inggris-Amerika Serikat (AS) pada masa

pemerintahan Margareth Thatcher-Ronald Reagen pada 1980-an. Pemikiran ini dicetuskan

oleh Milton Friedman, penasihat ekonomi Presiden AS Ronald Reagen, dan Frederick High,

penasihat ekonomi Perdana Menteri (PM) Inggris Margaret Thatcher. Friedman adalah

murid Friederich von Hayek dari Universitas Chicago yang merupakan embrio

neoliberalisme. Paham neoliberalisme nyatanya banyak mengalami kegagalan. Liberalisme

dengan senjata pamungkasnya free-market dan free-trade telah melahirkan banyak

ketimpangan struktur ekonomi pada lapisan masyarakat dunia.

Lebih jauh, menurut Swasono (2005a), paham neoliberalisme sesungguhnya

merupakan anak dari paham neoklasikal yang diusung oleh Adam Smith. Dalam paham

neoklasikal, pasar dinyatakan sebagai mekanisme permintaan dan penawaran yang

diasumsikan mampu melakukan self-regulating dan self-correcting melalui an invisible-hand.

Namun, pasar sejatinya juga mengandung market failures yang tidak cukup mampu

melayani kepentingan masyarakat. Hal ini tercermin salah satunya dengan micro-macro rifts,

di mana banyak terjadi ketidaksesuaian ilmu ekonomi mikro dan makro dalam

menstransformasikan kepentingan individu ke arah kepentingan publik. Akibatnya,

efisiensi ekonomi yang dikembangkan berdasar tataran mikro tidak sejalan, bahkan kerap

bertentangan dengan efisiensi ekonomi pada tataran makro.

Di Indonesia, Swasono (2005a) menilai pengajaran ilmu ekonomi masih sangat

tergantung dengan pemikiran neoklasikal. Pelajaran ilmu ekonomi sepenuhnya

mengajarkan neoklasikal dan memperkenalkan akhlak homo economicus yang juga telah

melepaskan hubungan dalam konteks Indonesia dengan kekhususannya. Pemikiran ini

bertitik tolak dari paham self-interest, yaitu maksimisasi gain dan minimisasi sacrifice sesuai

perilaku homo-economicus. Pemikiran neoklasikal menyandarkan diri pada paham

kompetitivisme yang sangat kuat sehingga membentuk pola pikir self-fulfilling presumption

secara berkepanjangan. Hasilnya, sebagaimana yang kita lihat saat ini, paham

kompetitivisme mendorong semangat bertarung, sehingga menimbulkan restless society

ataupun stressful society.

Tahun 2008, pasca kasus subprime mortgage di AS yang diikuti dengan berbagai

kejatuhan industri sektor keuangan, miliuner George Soros mengatakan bahwa krisis

keuangan saat itu adalah yang terburuk sejak depresi besar tahun 1929. Krisis yang terjadi

saat itu sedang menuju titik nadir. Soros mengatakan, akar krisis kekacauan di sektor

keuangan, tertanam sejak dekade 1980-an. Saat itu, Ronald Reagen dan Margaret Thatcher

mendamba laissez-faire, yaitu madzhab yang menjunjung pasar liberal atas dasar keyakinan

bahwa pasar akan melakukan koreksi sendiri atas kesalahan. Dikatakan Soros, Reagen dan

Thatcher juga melandaskan ekonomi pada pasar bebas yang disertai pinjaman, yang secara

akumulatif menumpuk hingga sekarang.

Kritik terhadap madzhab berulang kali terjadi. Diceritakan Swasono (2005b), setelah

the end of laissez-faire yang pertama, yaitu dengan munculnya Keynes sebagai reformis

(1926), kemudian muncul kembali Bator, Baran, Dob, Lange, Singer, dan Robinson yang

3

mengakhiri laissez-faire kedua (1957). The end of laissez-faire ketiga muncul kembali dengan

hadirnya Kuttner (1991) dan tokoh-tokoh lain seperti Sen, Etzioni, Heilbroner, Thurow, dan

Stiglitz4.

4 Tentang Stiglitz, Indonesia, dan ekonomi Islam dapat dilihat juga pada artikel pribadi yang dimuat di

Harian Surabaya Post, Ouvre, 7 Juni 2009, berjudul Stiglitz, Indonesia, dan Ekonomi Syariah. Selain sebagai

pemenang Nobel, Stiglitz dikenal juga sebagai ekonom kontroversial. Stiglitz kerap membela kepentingan

negara-negara dunia ketiga. Ia terkenal dengan kritiknya terhadap globalisasi, fundamentalisme ekonomi pasar,

dan sejumlah lembaga internasional. Stiglitz dengan berani mengatakan Dana Moneter Internasional (IMF) dan

Bank Dunia telah menjadi alat bagi kepentingan AS untuk menekan negara-negara dunia ketiga melalui

cengkeraman kapitalisme ekonomi.

Pandangan Stiglitz dalam setiap publikasinya menjadi penting karena ia pernah menjadi bagian penting

dari perancang dan pemegang kebijakan AS. Stiglitz memotret kebijakan AS dalam mengelola agenda

globalisasi. Buku-bukunya membuka mata dunia tentang bagaimana resep kebijakan IMF dan Bank Dunia yang

berpengaruh besar pada ekonomi negara-negara berkembang ternyata tidak selalu benar. Hampir di semua

bukunya, Stiglitz mengulas tentang keterpurukan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Stiglitz

berpendapat, terpuruknya perekonomian di negara-negara berkembang banyak diakibatkan kepatuhan yang

sangat kepada resep kebijakan Washington Consensus. Untuk mengurai lebih dalam mengenai Washington

Consensus, Stiglitz menulis Washington Consensus: Arah Menuju Jurang Kemiskinan (2002). Washington Consensus

menyatakan, kinerja perekonomian yang baik membutuhkan perdagangan bebas, stabilitas makro, dan

penerapan kebijakan harga yang tepat. Sesungguhnya, butir-butir Washington Consensus tidak dapat begitu saja

diterapkan dalam kebijakan ekonomi suatu negara. Adanya sejumlah negara yang mencapai keberhasilan

pembangunan tanpa mengikuti sepenuhnya rekomendasi Washington Consensus merupakan fakta yang tidak

dapat diabaikan.

Diskusi Stiglitz tentang Indonesia lebih rinci terdapat dalam Globalization and Its Discontents (2002).

Perhatiannya yang besar pada Indonesia tentu bukan sekedar karena kecintaannya pada Bali, tetapi karena

keprihatinannya pada Indonesia. Diungkapnya, penderitaan Indonesia lebih besar daripada banyak negara lain.

Akibat mengikuti kebijakan Washington Consensus, pemulihan ekonomi Indonesia paling lambat di Asia Timur.

Meski kemudian ekonomi Indonesia tumbuh, tetapi tetap lebih rendah daripada yang seharusnya dapat dicapai.

Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih rendah daripada negara-negara yang menolak kebijakan IMF.

Untuk kasus Indonesia, Stiglitz mengingatkan bahwa kekuatan pasar bebas sering merugikan sebagian besar

masyarakat lemah. Pemerintah hendaknya melakukan upaya nyata untuk melindungi rakyatnya. Stiglitz

menekankan peran pemerintah ini juga sebagai kritik atas Washington Consensus yang diadopsi pemerintah

Indonesia. Ia mengingatkan, AS yang sangat mendukung globalisasi dan pasar bebas ternyata tetap memberi

proteksi atas sejumlah sektor pertanian dan industrinya. Oleh karena itu, selayaknya negara-negara berkembang

juga memberlakukan beberapa proteksi atas produknya.

Dalam The Roaring Nineties yang diterjemahkan di Indonesia menjadi Dekade Keserakahan: Era 90-an dan

Awal Petaka Ekonomi Dunia (2006), Stiglitz mengangkat dampak buruk kebijakan liberalisasi pasar yang menjadi

konsekuensi sistem globalisasi, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Buku ini membongkar

kemunafikan dan standar ganda kebijakan ekonomi AS yang didesakkan ke negara-negara berkembang dalam

paket liberalisasi pasar perdagangan. Dalam buku ini, Stiglitz menegaskan pula keprihatinannya terhadap

korupsi dan kolusi yang menjamur di negara-negara miskin dan berkembang akibat tingginya ketimpangan

sosial.

Dalam Making Globalizaton Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang lebih Baik (2006), Stiglitz

mengulas berbagai problem serius yang diidap globalisasi yang mengakibatkan banyak ketimpangan. Stiglits

menjadikan buku ini sebagai peta dalam mewujudkan globalisasi yang bermanfaat bagi semua bangsa-bangsa di

dunia. Ia mengemukakan cara-cara baru yang radikal untuk mengatasi utang negara berkembang. Ia

menyarankan reformasi sistem cadangan devisa global untuk mengatasi ketidakstabilan keuangan internasional.

Ia membahas perdagangan, paten, pengelolaan sumber daya, pemanasan global, demokratisasi, hingga argumen

tentang pentingnya reformasi lembaga-lembaga dunia.

Dalam The Three Trillion Dollar War (2008), Stiglitz bersama Linda J. Bilmes mengulas hitungan rinci biaya

ekonomi dan manusia yang dikeluarkan AS untuk Perang Irak. Dengan jargon ekonomi tentang opportunity cost,

biaya yang dikeluarkan AS untuk membiayai perang akan sangat berarti dalam mengatasi berbagai persoalan

pelik terkait kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan di AS sendiri dan berbagai negara di

4

Kini, seiring dengan sejumlah kegagalan neoliberalisme dalam menghadirkan sistem

perekonomian dunia yang berkeadilan dan beradab, tampaknya mulai ada tanda-tanda the

end of laissez-faire keempat. Setelah teori mekanisme desain yang memikirkan bagaimana

pemerintah mengelola kekayaan untuk memberi kemakmuran bagi rakyat telah mengantar

Hurwicz, Maskin, dan Myerson meraih Nobel Ekonomi 2007, sejumlah pihak mulai

merenungkan kebenaran dampak laissez-faire.

1.2 Pasar Bebas dan Ketimpangan

Menurut Ackerman (1998), ketimpangan kesejahteraan di dalam dan antar negara

tumbuh dengan cepat dan menjadi isu yang signifikan. Ketimpangan sangat terkait dengan

political economy. Menurutnya, analisis ketimpangan berawal dari tradisi political economy --

sebuah disiplin yang berakar dari Adam Smith5. Pada awalnya, political economy

merefleksikan sebuah kepedulian terhadap isu-isu politik dan ekonomi serta institusi-

instistusi yang terkait dengannya. Namun, dalam perkembangannya, istilah political economy

menjadi cenderung dikaitkan dengan madhzab-madhzab. Ackerman menggunakan istilah

political economy yang dinilainya sudah tidak populer ini karena ingin menekankan betapa

dekatnya hubungan political dan economy dalam menghadirkan ketimpangan.

Susan George (2006) juga menekankan hal senada. Menurutnya, ketimpangan ini

nyata mengingat jumlah masyarakat miskin di dunia jelas lebih banyak dibandingkan

jumlah masyarakat kaya. Timpangnya ekonomi dunia ditunjukkan oleh hasil studi United

Nations Development Programme (UNDP), yaitu: (1) Satu % dari orang-orang terkaya di

dunia, pendapatannya sama dengan 57 % orang miskin di dunia. (2) Sepuluh % dari

penduduk terkaya di AS memiliki pendapatan yang sama besarnya dengan 43 % penduduk

termiskin dunia. Atau dengan kata lain, pendapatan dari 25 juta penduduk terkaya di AS

sama dengan pendapatan dua miliar penduduk bumi. (3) Pendapatan dari 5 % orang-orang

terkaya di dunia adalah sebesar 114 kali pendapatan 5 % penduduk termiskin dunia. Di AS,

lapisan bawah (10%) juga mencapai titik nadir. Pada 1997, lapisan puncak (1%) memiliki

pendapatan 65 kali lebih besar daripada lapisan miskin, dan 10 tahun kemudian lapisan

puncak (1%) memiliki pendapatan 115 kali lebih besar dari jumlah penduduk miskin AS.

Hal ini tentu menjadi bagi hampir setiap negara di belahan bumi. Mengapa ini terjadi?

Diyakini karena adanya pembenaran teoritis dan ideologis yang dikemas secara rapi oleh

para pendukung neoliberal atas redistribusi kekayaan kearah yang paling baik. Pendapatan

yang meningkat bagi kaum kaya dan keuntungan yang lebih tinggi terhadap modal akan

menimbulkan investasi lebih besar, serta alokasi sumber daya, akibatnya akan lebih banyak

tersedia pekerjaan dan kesejahteraan bagi setiap orang. Dengan demikian, uang dari orang

kaya dianggap memiliki multiplier effect yang lebih besar dari pada uang orang miskin.

Namun dalam kenyataannya, orang-orang yang berada pada puncak skala rata-rata sudah

memiliki sebagian besar barang yang mereka butuhkan. Sehingga mereka hanya akan

belahan dunia. Meski AS tampak baik-baik saja, namun sesungguhnya dampak yang dirasakan masyarakat

sangat besar. Jika saja AS dapat memanfaatkan dana yang ada untuk menciptakan kedamaian dunia, maka hal

itu akan jauh lebih berarti.

5 Ide-ide Adam Smith menjadi pencetus lahirnya Institut Adam Smith di Inggris yang merupakan salah

satu aktor intelektual dalam penciptaan ideologi neoliberal yang melahirkan legitimasi atas privatisasi,

liberalisasi, globalisasi, dan pasar-bebas. Mitra strategisnya adalah lembaga keuangan dan moneter dunia yang

turut serta dalam penyebaran ideologi tersebut. Ideologi ini mengubah banyak status kepemilikan pabrik, badan

usaha, dan perusahaan di dunia, dari kepemilikan negara menjadi kepemilikan individu. Banyak aset dan

perekonomian negara yang tersentralisasi pada segelintir individu atau perusahaan tertentu.

5

memberikan kontribusi yang relatif lebih sedikit bagi perekonomian lokal atau nasional.

Sementara bagian terbesar kekayaan mereka langsung menuju ke pasar keuangan, yang

kebanyakan ditempatkan dalam instrumen keuangan yang benar-benar spekulatif.

Kritik terhadap ketimpangan juga dinyatakan Hurrel dan Wood (1999). Menurut

mereka, ketimpangan telah lama menjadi bagian penting politik dunia. Liberalisasi

perekonomian memperjelas jurang kaya dan miskin di negara-negara berkembang. Untuk

suatu kelompok negara, globalisasi meruntuhkan persatuan dan ketahanan negara. Saat ini,

globalisasi telah membawa tantangan baru yang membuat kita perlu memikirkan ulang

topik ketimpangan.

2. EKONOMI ISLAM MENGHADAPI PASAR BEBAS

Setelah sejumlah akademisi Barat, mantan praktisi World Bank dan International

Monetary Fund (IMF), konsultan yang menjadi economic hit man6, serta pemenang Nobel

Ekonomi meneriakkan keadilan global dan mengecam perilaku predatori dan eksploitatori

dari negara-negara maju, barulah ekonom mainstream berkenan merenungkan dampak

globalisasi dan pasar-bebas bagi kedaulatan rakyat. Hal ini menunjukkan, mulai munculnya

paradigma baru dalam ekonomi dunia bahwa setiap negara, bahkan negara maju sekalipun,

perlu mewaspadai ancaman globalisasi dan pasar-bebas. Hanya dengan kemandirian yang

mampu memberikan pondasi perekonomian yang kokoh agar tegar menghadapi badai

krisis ekonomi dunia yang merupakan efek domino dari globalisasi dan pasar-bebas.

Jika disimak, terdapat perbedaan mendasar terkait dengan pemahaman globalisasi

dan pasar bebas antara perspektif umum dengan ekonomi Islam. Islam tidak memisahkan

agama dengan kegiatan ekonomi. Menurut Chapra (2000), ilmu ekonomi sebagai ilmu moral

menyentuh pula nilai-nilai agama. Dalam ekonomi Islam, segala usaha harus diarahkan

pada realisasi dan tujuan-tujuan kemanusiaan. Paradigma inilah yang harus digunakan

dalam mendefinisikan efficiency dan equity yang ada dalam ilmu ekonomi.

6 Economic hit man adalah julukan John Perkins yang menguak tabir rahasia rekayasa politik ekonomi

serta strategi korporatokrasi melalui buku Confessions of an Economic Hit Man (San Francisco: Berrett-Koehler

Publishers, Inc., 2004) dan The Secret History of The American Empire (edisi Bahasa Indonesia dalam Pengakuan

Bandit Ekonomi, Kelanjutan Kisah Petualangannya di Indonesia dan Negara Dunia Ketiga (Jakarta: Ufuk Press,

2007)).

Kedua buku ini menceritakan pengalaman penulis pada tahun 1970-1980-an yang bekerja sebagai

konsultan ekonomi di bawah pengawasan National Security Agency (NSA), salah satu lembaga keamanan dan

intelijen terkemuka di Amerika Serikat (AS). Sebagai konsultan, Perkins memiliki posisi yang tidak sekadar

menggolkan kesepakatan bisnis negara-negara berkembang atau dunia ketiga dengan AS, tapi juga membangun

kerajaan imperium AS di dunia. Perkins berusaha menciptakan situasi, dimana semakin banyak sumber

penghasilan mengalir ke AS atau ke perusahaan-perusahaan milik AS.

Perkins menceritakan, imperium AS dibangun bukan melalui persaingan yang sehat dan jujur, tapi

dengan cara-cara yang kotor. Mereka melakukannya melalui manipulasi ekonomi, kecurangan, penipuan, seks,

merayu orang untuk mengikuti kemauan AS. Tugas utama Perkins adalah membuat kesepakatan untuk

memberi pinjaman ke negara lain, jauh lebih besar dari yang negara itu sanggup bayar. Diakui Perkins, ia

pernah menjalankan kebijakan ini di sejumlah negara dunia, termasuk Indonesia.

Dalam buku tersebut, Perkins menceritakan bagaimana AS memeras negara sampai tak bisa

membayarnya. Dengan alasan itu, barulah AS akan mendesak negara bersangkutan untuk menyerahkan sumber

kekayaan alamnya, seperti minyak, gas, kayu, tembaga dan lainnya ke AS. Jika negara itu menolak, Perkins

menyatakan bahwa mereka bisa dibunuh.

6

2.1 Globalisasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, globalisasi yang berwujud pasar bebas sesungguhnya sudah

sejak lama terjadi. Sejarah membuktikan bahwa praktek globalisasi dan pasar-bebas sudah

terjadi sejak lampau dan bukan baru terjadi hari ini. Dari proses itulah kita bisa

menyaksikan bagaimana Islam menyebar ke berbagai belahan dunia.

Jika kita membaca kisah Rasulullah SAW, perdagangan merupakan pekerjaan yang

digeluti Rasulullah sejak kecil. Bahkan kesaksian tanda-tanda kenabian Beliau oleh seorang

Pendeta juga terjadi kala Rasulullah sedang melakukan perjalanan berdagang. Dari sini, kita

bisa melihat bahwa praktek globalisasi dan pasar-bebas sudah terjadi bahkan sebelum

Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi, barulah nilai-

nilai etik-religius dari Islam masuk ke dalam ranah perdagangan dan bidang lainnya.

Dalam konteks kekinian, praktek globalisasi dan pasar-bebas di masa lampau berbeda

dengan praktek globalisasi dan pasar-bebas saat ini. Globalisasi dan pasar-bebas di masa

lampau tercipta karena mekanisme alamiah penawaran dan permintaan. Sedangkan

paradigma globalisasi dan pasar-bebas sebagaimana yang kita pahami saat ini adalah buah

dari pemikiran kaum Neoklasikal untuk melegitimasi berbagai kepentingannya. Paham

globalisasi dan pasar-bebas dalam konteks kekinian sesungguhnya dicipta sebagai

pembenaran terhadap kebijakan politik dan ekonomi dari paham mereka yang kerap tidak

berkeadilan.

Di masa lalu, di antara banyak suku di Arab, terdapat suku Quraisy yang memiliki

kemampuan dagang cukup tinggi. Karena suku ini juga dikenal memiliki otoritas sebagai

penjaga Kabah, menurut Perwataatmadja & Byarwati (2008), posisi ini membuat suku

Quraisy sangat leluasa dan aman untuk melakukan perjalanan dagang ke seluruh kawasan

Arab. Hampir seluruh suku dalam rute perdagangan menuju Syria, Yaman, dan Bahrain

menghormati dan menghargai kafilah-kafilah Quraisy. Kebiasaan kaum Quraisy melakukan

perjalanan dagang pada musim dingin dan panas digambarkan dalam firman Allah:

Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan

panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik Rumah ini (Kabah) yang telah memberi

makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan (QS.

Quraisy [106]: 1-4).

Tidak bisa dipungkiri, sebagai kaum yang memiliki hubungan dagang lintas negara,

kaum Quraisy mempunyai pengetahuan dagang yang sangat baik. Hal ini kian didukung

oleh keberadaan mereka sebagai penjaga Kabah yang menyebabkan sejumlah negara

seperti Syria, Irak, Yaman, dan Ethiopia memberi izin dan jaminan keamanan berdagang.

Usaha perdagangan dilakukan dalam berbagai bentuk. Aneka jenis organisasi usaha pun

7

telah mereka dirikan. Sistem upah dan syirkah dalam berbagai tipe juga telah dijalankan

antara pemilik modal dengan pelaku dagang, termasuk pula dengan kerjasama jenis

mudharabah.

Sebagaimana yang telah diceritakan sebelumnya, perdagangan antar negara di

Semenanjung Arab telah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum kelahiran Nabi

Muhammad SAW. Karena kondisi geografi yang tidak memungkinkan bagi penduduk

setempat untuk bertani, mereka kemudian menjadikan perdagangan sebagai mata

pencaharian utama.

Awal abad ke-6M menjadi tonggak awal dimulainya peran wilayah Semenanjung

Arab bagian tengah sebagai sentra perdagangan lintas benua. Bermula dari adanya

ketegangan antara penguasa Byzantium dengan penguasa Persia. Teluk Persia yang

sebelumnya adalah jalur perdagangan barat-timur menjadi berkurang tingkat

keamanannya. Alhasil, para pedagang dari timur lebih memilih jalur baru yaitu pelabuhan

di pesisir selatan Semenanjung Arab. Lalu dilanjutkan dengan jalur barat menembus

wilayah Semenanjung Arab bagian tengah guna menuju wilayah utara, yaitu negeri Syam.

Demikian pula dengan jalur perdagangan dari barat yang berpindah melewati Syam, Arab

bagian tengah, lalu pelabuhan pesisir selatan Semenanjung Arab. Terakhir, melalui

perjalanan laut tanpa melewati Teluk Persia.

Perubahan jalur perdagangan ini menyebabkan sejumlah wilayah di Semenanjung

Arab bagian tengah, seperti Mekkah dan Madinah, menjadi ramai. Jika sebelumnya jalur ini

hanya diramaikan oleh lalu lintas komoditas perdangan lokal Semenanjung Arab, wilayah

ini kemudian berkembang menjadi jalur utama perdagangan dari wilayah timur dan barat.

Wilayah timur banyak didominasi oleh pedagang yang berasal dari India dan Cina.

Sedangkan wilayah barat didominasi oleh pedagang yang berasal dari Afrika dan Eropa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perdagangan merupakan pekerjaan

yang digeluti Nabi Muhammad SAW sejak kecil bersama dengan pamannya, Abi Thalib.

Bahkan kesaksian tanda-tanda kenabian yang dituturkan oleh seorang Pendeta juga terjadi

kala Nabi Muhammad SAW sedang melakukan perjalanan berdagang. Dari sini kita bisa

melihat bahwa praktek globalisasi dan pasar-bebas sudah terjadi bahkan sebelum

Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi.

Tabel 1 menunjukkan sejumlah pasar di Semenanjung Arab pra-Islam yang selain

menjadi pusat perdagangan, juga menjadi pusat sastra dan kegiatan spiritual.

NAMA PASAR KOTA/

NEGARA

KETERANGAN

1. Pasar Ukazh7 Al-Athdia8, antara Mekkah

Masyarakat Arab biasa berkumpul di pasar ini untuk saling

membanggakan diri. Pasar ini berlangsung 20 hari dari tanggal 1

7 Suyanto (2008a) menjelaskan, pasar Ukazh adalah pasar kuno yang paling terkenal di Semenanjung

Arabia. Pasar tersebut tercatat untuk pertama kalinya pada tahun 500 Sebelum Masehi (SM). Pasar ini dikenal

dalam hal kemegahan, hubungan dagang, manifestasi syair, kesukuan, dan selalu dikunjungi oleh suku Quraisy,

Hawazin, Ghatafan, Aslam, Ahabish, Adl, ad-Dish, al-Haya dan al-Mustaliq.

TABEL 1

PASAR-PASAR TERKENAL

DI SEMENANJUNG ARAB PRA-ISLAM

8

dan Thaif sampai 20 Dzul Qadah. Pasar ini merupakan pusat perdagangan

paling besar di Jazirah Arab selain juga menjadi pusat sastra dan

tempat bagi orang-orang yang membawa misi perbaikan.

2. Pasar Majinnah Mekkah Setelah pasar Ukazh selesai, orang-orang mengunjungi pasar ini.

Mereka tinggal selama 10 hari sejak akhir Dzul Qadah sampai

melihat hilal bulan Dzulhijjah. Pasar ini milik kabilah Kinanah.

3. Pasar Dzu Al-

Majaz

Mina, antara

Mekkah dan

Arafah

Pasar ini menempati satu peringkat di bawah pasar Ukazh yang

memiliki peran penting di Jazirah Arab. Pasar ini berlangsung sejak

hilal bulan Dzulhijjah dan dikunjungi oleh orang-orang yang

menunaikan ibadah haji dari seluruh negeri Arab. Orang-orang

meninggalkan pasar Majinnah menuju pasar ini dan bermukim

sampai hari ke-8 bulan Dzul Hijjah yang merupakan hari

Tarwiyah9.

4. Pasar Daumatul

Jandal

Al-Jauf. Pasar ini menjadi pertemuan jalan penting perdagangan antara

Irak, Syam, dan Jazirah Arab. Musim pasar ini berlangsung dari

awal hingga pertengahan bulan Rabiul Awwal.

5. Pasar al-

Musyaqqar

Kota Hajir di

Bahrain.

Pasar ini berlangsung pada bulan Jumadats Tsaniah.

6. Pasar Hajar Bahrain Pasar ini menjual buah kurma dan hanya dilangsungkan pada

bulan Rabiul Akhir.

7. Pasar Oman

(Dibba)

Oman Pasar ini banyak dikunjungi oleh bangsa Arab selepas dari aktivitas

pasar Hajar. Mereka bermukim di sana sampai akhir Jumadal Ula.

Di pasar ini pula terjalin kerja sama antara pedagang dari India,

Indus (Sindh), Persia, dan Ethiopia dengan para pedagang Arab.

8. Pasar Hubasyah Tihamah Pasar ini termasuk pasar Tihamah kuo dan bukan pasar haji. Pasar

ini diadakan pada bulan Rajab. Dalam sebuah riwayat disebutkan

bahwa Rasulullah pernah sekali masuk ke pasar tersebut dengan

membawa dagangan Siti Khadidjah.

9. Pasar Shuhar Oman Pasar ini merupakan kota paling ramai yang terletak di atas laut.

Pasar ini diadakan di bulan Rajab.

10. Pesar Asy-Syihr Antara Aden

dan Oman

Pasar ini berada di tepi pantai selatan antara Aden dan Oman.

Pasar ini merupakan tujuan para pedagang laut dan darat. Pasar ini

diadakan pada pertengahan bulan Syaban.

11. Pasar Aden Aden Masyarakat Aden mengunjungi pasar ini setelah pasar Asy-Syihr

selesai. Pasar ini diadakan pada 10 hari pertama bulan Ramadhan.

12. Pasar Sanaa Sanaa Pasar ini berlangsung dari pertengahan sampai akhir bulan

Ramadhan.

13. Pasar

Hadramaut

Shihr dan

Rabiyah

Pasar ini diadakan pada pertengahan bulan Dzul Qadah.

Terkadang pasar ini diadakan pada hari yang sama dengan pasar

Ukazh. Oleh karena itu, sebagian masyarakat Arab ada yang

berangkat ke pasar ini dan sebagian lainnya ke pasar Ukazh.

14. Pasar Hijr Yamamah Pasar ini diadakan sepanjang bulan Muharram.

15. Pasar Mirbad Bashrah Pasar ini adalah pasar paling terkenal di Arab setelah kedatangan

Islam. Mirbad berarti kandang unta.

8 Suyanto (2008a) juga menjelaskan, penentuan kota Al-Athdia sebagai lokasi yang tepat dari Pasar Ukazh

dilakukan oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz. Raja Faizal meminta para ahli dan ilmuwan untuk mengidentifikasi

lokasi dari Ukazh dengan mencari kembali catatan kuno dan dokumen sejarah. Setelah 1300 tahun, pasar

tersebut dioperasikan kembali dan diresmikan oleh Gubernur Mekah, Pangeran Khalid Al-Faisal, putra Raja

Faisal. Pasar tersebut berlangsung selama 7 hari dengan menjual bermacam-macam barang dan bahan, baik

tradisional maupun modern. Di tempat tersebut juga terdapat tulisan syair Arab kuno dalam emas dan

diperuntukkan bagi pengunjung untuk melihatnya.

9 Dinamakan Tarwiyah karena mereka meminum air sampai kenyang dan mengisi bejana mereka untuk

bekal melanjutkan perjalanan mereka ke Arafah karena di Arafah tidak ada air.

Sumber: Al-Maghluts (2008a; 2008b), dimodifikasi.

9

Demikianlah, dapat kita lihat bahwa sejarah membuktikan praktek globalisasi dan

perdagangan bebas sudah terjadi sejak lampau dan bukan baru terjadi hari ini. Dari praktek

itulah, bangsa Arab yang menempati Semenanjung Arab bagian tengah pada masa pra-

Islam membangun kesejahteraan bangsanya. Dan dari praktek itulah, kaum Quraisy

menjadi kaum yang ternama. Kaum Quraisy dihormati selain karena sebagai penjaga

Kabah, juga karena kemampuannya menjaga stabilitas keamanan kota. Hal ini

menyebabkan para pedagang dari negara lain menyukai Mekkah sebagai kota

perdagangan.

Perdagangan memang identik sebagai ikon kaum Quraisy. Kaum Quraisy dikenal jeli

menangkap peluang pasar produk antar negara. Pada musim dingin, mereka pergi ke

Yaman dengan membeli produk berupa kain sutera, barang pecah-belah, rempah, dan

bahan kapur barus untuk kemudian dikirim ke Syiria pada musim panas. Demikian pula

sebaliknya, ketika musim panas, mereka mengambil barang dagangan gandum dan buah-

buahan dari Syiria yang kemudian dijual pada musim dingin di Yaman. Kemampuan dan

kejelian menangkap pasar inilah yang menunjukkan kemampuan kaum Quraisy dalam

melakukan ekspor impor produk-produk lintas negara.

Suyanto (2008b) menjelaskan, produk-produk yang banyak diimpor bangsa Arab

sebelum Islam diantaranya adalah bahan makanan, minyak zaitun, padi-padian, anggur,

pakaian, dan senjata dari Syiria dan Irak. Dari Persia, banyak diimpor produk dari besi,

sutra, musk, abergris, dan perhiasan. Dari Yaman dan Oman, banyak diimpor kemenyan,

gaharu, ud, pakaian, myrrh, dan parfum. Sedangkan dari Etiopia, banak diimpor gading,

emas, dan budak. Sementara itu, produk-produk yang banyak dihasilkan bangsa Arab

untuk kemudian diekspor adalah produk-produk pertanian dan industri. Suyanto (2008b)

menceritakan, di bidang pertanian, yang banyak dihasilkan adalah padi-padian berupa

gandum, barley, sorghum, alfalfa. Lalu juga sayur-sayuran, pohon jeruk, dan buah-buahan

seperti anggur, zaitun, kurma, dan delima. Di bidang industri, banyak bermunculan

industri perhiasan, industri pandai besi, industri pembuatan dan penyamakan kulit,

industri tekstil dan tenun, serta industri parfum.

Tidak bisa dipungkiri, sejarah menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi menjadi

alasan utama terjadinya perdagangan internasional. Pada masa pra-Islam, komoditi yang

diperdagangkan saat itu selain berbagai kebutuhan pokok, diantaranya juga adalah patung-

patung berhala yang menjadi sesembahan bagi masyarakat jahiliah yang menganut paham

paganisme. Hal ini pulalah yang menjadi salah satu alasan mengapa hadirnya Islam yang

mengajak menyembah Allah SWT mengalami penolakan. Sebab, hal tersebut dipandang

sebagai ancaman bagi kelanggengan usaha mereka. Dalam konteks ini, pasar-pasar

memegang posisi kunci sebagai pusat perdagangan, pusat sastra, dan pusat kesalehan

spiritual.

2.2 Ekonomi Islam, New Intitutional Economics?10

Ketika krisis keuangan global melanda dunia, salah satu pemikiran yang mengemuka

di kalangan para ekonom adalah apakah penerapan sistem ekonomi Islam merupakan

10 Dikutip dari artikel pribadi yang ditulis bersama Rifki Ismal, Mahasiswa S3 Islamic Banking and Finance,

Durham University, UK, (saat ini menjadi Peneliti Senior Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia) dan

dimuat di Harian Republika, 24 Januari 2009.

10

solusi bagi masalah ini dan apakah ekonomi Islam akan menjadi paradigma baru yang

menggantikan sistem ekonomi kapitalis. Bagi sejumlah ekonom, krisis global yang tengah

terjadi saat ini merupakan pembuktian lemahnya sistem ekonomi kapitalis sekaligus

menjadi momentum kebangkitan ekonomi Islam. Fenomena ini jika dikaji dengan

pendekatan konsep new institutional economics (NIE), maka pandangan tersebut mendekati

kebenaran.

4 Elemen NIE

Secara teoretis, NIE adalah suatu konsep yang memaparkan kriteria atau syarat untuk

membangun suatu paradigma sistem ekonomi baru yang setidaknya terdiri dari empat

elemen.

Elemen pertama, budaya adalah cara berpikir, perasaan, kecenderungan, dan perilaku

individu atau kelompok masyarakat. Budaya antara lain dipengaruhi oleh pengetahuan,

kondisi sosial politik, dan komunikasi. Jika ingin menghadirkan suatu paradigma baru,

maka diperlukan penyesuaian (perubahan) budaya.

Elemen kedua, institusi adalah keberadaan peraturan atau regulasi, dukungan

pemerintah, dan sistem peradilan. Elemen ini mencakup ada tidaknya institusi publik di

tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dikaitkan dengan pengembangan ekonomi Islam

di tanah air, kehadiran undang-undang (UU) Perbankan Syariah pada April 2008 lalu

merupakan pengukuhan terhadap pilar institusi dalam ekonomi syariah. Hal ini kian

menguat dengan berkembangnya lembaga pendukung lain seperti sistem peradilan untuk

perbankan syariah, sistem pendidikan yang mengajarkan ekonomi/perbankan syariah,

legalisasi UU Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN), cetak biru pengembangan perbankan

syariah, peraturan Bapepam untuk perusahaan pembiayaan syariah, dan lainnya.

Elemen ketiga, organisasi adalah suatu alat yang diciptakan individu/sekelompok

masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, Indonesia boleh dikatakan telah

berhasil mengembangkan bank syariah, asuransi syariah, sukuk, dan perusahaan

pembiayaan syariah dengan baik. Rata-rata pertumbuhan aset, simpanan, dan pembiayaan

bank syariah lebih dari 50 persen sepanjang 2000-2008. Hal ini sekaligus menjadi salah satu

bukti empirik selain jumlah bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga syariah lainnya

yang terus bertambah setiap tahun. Beberapa perguruan tinggi ternama pun telah membuka

jurusan/fakultas ekonomi/perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di

bidang ini yang setiap tahun semakin bertambah.

Elemen keempat, pasar adalah keberadaan tempat/media untuk melakukan transaksi,

termasuk unsur-unsur penunjangnya seperti teknologi, infrastruktur, dan instrumen pasar

keuangan. Dalam konteks ini, ekonomi syariah di Indonesia masih dalam tahap

pengembangan karena pasar uang syariah di Indonesia masih sangat terbatas. Selain itu,

ketergantungan perbankan syariah kepada pasar uang syariah masih minim karena aktifitas

pembiayaan yang cukup tinggi dengan tingkat pembiayaan bermasalah (non performing

financing) yang rendah dan penarikan dana oleh deposan yang masih terkendali. Namun

demikian, tuntutan pengembangan pasar keuangan syariah ke depan merupakan suatu

keharusan seiring dengan semakin berkembangnya industri ini.

11

Menuju Paradigma Ekonomi Baru

Untuk menjawab apakah ekonomi syariah di Indonesia akan menjadi paradigma baru

atau minimal alternatif bagi ekonomi konvensional, maka pendekatan NIE menunjukkan

arah yang demikian.

Kondisi Indonesia saat ini menyiratkan penerimaan masyarakat yang cenderung

meningkat meski pengaruh sistem ekonomi konvensional masih dominan. Tentu saja untuk

membangun elemen budaya, khususnya menciptakan masyarakat yang sharia-based,

merupakan suatu pekerjaan rumah tersendiri.

Namun demikian, dengan semakin maraknya negara-negara di Eropa melakukan

restrukturisasi perbankan dan keuangan syariah, hal ini sejatinya semakin menguatkan

kiprah dan penerimaan masyarakat internasional terhadap institusi ekonomi syariah.

Beberapa negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Malaysia, bahkan yang

berpenduduk muslim minoritas seperti China, Jepang, Korea, dan Inggris telah dengan

cepat mempersiapkan elemen institusi untuk mendukung penciptaan sistem perbankan dan

keuangan syariah.

Dalam hal organisasi, pengembangan ekonomi syariah, utamanya bank syariah, juga

menunjukkan kinerja yang semakin baik. Berbagai pembenahan telah dilakukan, khususnya

yang terkait dengan manajemen risiko, peningkatan kualitas pelayanan, dan pemenuhan

kebutuhan sumber daya insani. Semua ini dimaksudkan untuk mengimbangi pertambahan

institusi perbankan dan keuangan syariah baru.

Terakhir, perlahan namun pasti, pasar dari industri syariah terus menunjukkan

peningkatan seiring kebutuhan transaksi berbasis syariah yang semakin tinggi. Kondisi ini

semakin kondusif dengan kesadaran otoritas pasar keuangan, regulator perbankan, dan

pelaku pasar yang semakin baik. Hal ini tercermin dengan semakin intensifnya koordinasi

masing-masing pihak yang kian memacu perkembangan pasar industri perbankan dan

keuangan syariah di tanah air.

Secara keseluruhan, ekonomi syariah sebagai sebuah paradigma baru berdasarkan

konsep NIE telah meletakkan pondasinya di Indonesia. Harus diakui, terlalu dini jika kita

meminta pengambil kebijakan menerapkan sistem ekonomi ini. Banyak sekali kendala dan

pekerjaan rumah yang masih harus kita siapkan. Berapa lama proses tersebut berlangsung,

tentunya berpulang kepada usaha kita bersama. Pada saatnya nanti, tanpa harus memaksa,

ekonomi syariah akan menjadi pilihan jika para pelaku di dalamnya dapat membuktikan

kebaikan dari sistem ini.

2.3 Merekonstruksi Politik Ekonomi

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, menurut Ackerman (1998), ketimpangan

kesejahteraan sangat terkait dengan politik ekonomi (political economy). Jika disimak, politik

ekonomi mengacu pada interaksi antara aspek politik dan ekonomi, yaitu bagaimana

pengaruh aspek politik terhadap kebijakan ekonomi suatu negara. Secara sederhana, politik

ekonomi dapat diterjemahkan sebagai hubungan antara kekuasaan dalam pengambilan

keputusan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah dimungkinkan memiliki sejumlah cara

untuk mempengaruhi secara langsung kegiatan ekonomi masyarakat.

12

Menghadapi komitmen perdagangan bebas atau pasar bebas sebagaimana yang

dimaknai dan digaungkan oleh kelompok masyarakat ekonomi mainstream, maka

dibutuhkan rekonstruksi politik ekonomi jika pelaku ekonomi Islam ingin

memenangkannya. Merunut berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia, hal ini ini tidak

jauh berbeda dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh negara Islam lainnya yang

notabene kebanyakan adalah negara berkembang atau bahkan negara miskin. Kompleksnya

persoalan ekonomi di negara muslim tercermin dari lemahnya bargaining power terhadap

produk nonmuslim yang ditunjukkan oleh rendahnya nilai ekspor negara-negara muslim

terhadap negara muslim ataupun nonmuslim. Tingginya ketergantungan negara muslim

terhadap negara nonmuslim juga ditunjukkan dengan besarnya utang. Rendahnya

kepedulian pemerintah terhadap ekonomi rakyat kecil, terlihat dari besarnya ketimpangan

pendapatan di antara rakyat yang kaya dan miskin. Situasi ini tentu bukanlah praktek

sistem ekonomi Islam. Sebab, sistem ekonomi Islam pasti mengarahkan perbaikan

kehidupan negara di berbagai aspek kehidupan.

Besarnya kekuasaan pemerintahan negara muslim terkadang menjadikan potensi

ekonomi yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat kurang bisa diolah dengan optimal.

Coba saja kita lihat negara-negara muslim di kawasan kaya mineral yang kerap

memanfaatkan kekayaannya bukan untuk mendukung terjadinya akselerasi ekonomi di

berbagai sektor ataupun melakukan distribusi pendapatan pada negara muslim yang

miskin, namun justru banyak digunakan untuk mempertinggi sektor konsumsi. Padahal,

negara-negara muslim di kawasan Afrika dan Asia yang memiliki banyak sumber daya

alam (SDA) yang belum mampu terolah secara optimal akibat minimnya modal dan

teknologi serta rendahnya kemampuan untuk melakukan inovasi di bidang pertanian,

perkebunan, kehutanan dan perikanan sehingga mempengaruhi rendahnya pemasukan

negara di sektorsektor tersebut.

Tidak bisa dipungkiri, rendahnya kemampuan negara muslim dalam mengelola

sumber daya ekonomi juga banyak disebabkan karakter pemerintahan yang kaku dan lebih

berorientasi pada bidang politik. Bidang politik lazim menjadi pijakan bagi negara muslim

untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan di negara tersebut. Hal inilah yang menjadikan

rendahnya kemampuan rakyat dalam mengelola sumber ekonomi yang ada. Iklim

demokratisasi yang kurang mendukung ini akhirnya menimbulkan kerawanan ekonomi,

sosial, dan hukum. Sen (2001) berpendapat, persoalan kekurangan pangan, pendidikan, dan

kesehatan seharusnya tidak terdapat pada negara-negara yang memiliki SDA yang

melimpah. Hal ini terjadi karena tidak lain sistem pemerintahan yang kurang demokratis.

Kebanyakan fenomena yang terekam di negara muslim lebih menunjukkan kondisi

negara berkembang pada umumnya yang memiliki pengaruh politik lebih besar dibanding

pengaruh ekonomi. Engineer (2000) menyatakan, konsep keterbukaan dalam syariah

sebenarnya memfasilitasi realisasi pertumbuhan ekonomi tanpa menafikkan persoalan

politik. Namun kenyataan menunjukkan politik selalu mendominasi ekonomi.

Menurut Metwally (1995), prinsip dasar dalam kegiatan perdagangan yang diajarkan

Nabi Muhammad SAW adalah menghindari price intervention. Perubahan harga harus

terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Pasar harus sarat moralitas dengan mengusung

persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparancy), dan

keadilan (justice). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak

harga pasar.

13

Dengan demikian, perdagangan bebas atau pasar-bebas yang gencar diperjuangkan

oleh masyarakat ekonomi mainstream dapat menjadi peluang, tetapi bisa juga menjadi

ancaman bagi Indonesia. Itu semua tergantung pada bagaimana pemerintah dan

masyarakat melaksanakan tata kelola perpolitikan dan perekonomiannya. Merujuk pada

reformasi kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, maka

setidaknya beberapa hal mendasar yang perlu ditekankan kepada pemerintah adalah

sebagai berikut.

2.3.1 Kebijakan Fiskal

Nilai-nilai yang diusung Nabi Muhammad SAW dalam kebijakan fiskal meliputi

diantaranya: Pertama, distribusi kekayaan. Allah menciptakan kekayaan alam untuk

digunakan bagi kesejahteraan umat manusia. Manfaat yang diperoleh dari sumber daya-

sumber daya tidak boleh dikuasai segelintir orang atau kelompok. Keuntungan finansial

yang diperoleh dari sumber daya-sumber daya dapat menjadi sumber penerimaan negara.

Negara berkewajiban untuk mendistribusikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

melalui keuntungan yang diperoleh dari sumber daya-sumber daya tersebut. Dalam QS Al-

Hasyr: 7 diterangkan,

Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda)

yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-

anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan

beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka

terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Kedua, kejujuran dalam mengelola keuangan negara. Diriwayatkan dari Al Hasan

yang mengatakan: Ubaidilah bin Ziyad menjenguk Maql bin Yasar Al-Mazani ketika ia

sakit menjelang ajalnya. Maqil mengatakan: Sesungguhnya aku ingin menyampaikan

kepadamu sebuah hadits yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Ya Rasulullah! Tolonglah

aku! Maka aku akan menjawab bahwa aku tidak mempunyai kekuasaan apapun untukmu,

karena aku telah menyampaikannya padamu. Seandainya aku masih mempunyai sisa

hidup, aku tidak akan menceritakan padamu. Aku mendengar Rasulullah bersabda: Tidak

seorang hamba pun yang ditakdirkan Allah memegang kekuasaan atas rakyat, yang meninggal pada

hari ia meninggal, sedangkan ia bertindak curang pada rakyatnya, kecuali Allah akan

mengharamkannya masuk surga.

Ketiga, rasionalitas penggunaan kekayaan negara. Diriwayatkan dari Abu Al-Walid

yang mengatakan: Aku mendengar Khulah binti Qais, istri Hamzah bin Abdul Muthalib,

14

mengatakan Aku mendengar Rasulullah bersabda: Harta ini sungguh hijau dan manis. Siapa

yang mendapatkannya dengan cara yang sah, ia mendapat keberkahan di dalamnya. Tapi banyak

orang yang menghambur-hamburkan harta Allah dan Rasul-Nya dengan sesuka hati mereka. Orang-

orang ini tidak akan mendapat apapun pada hari kiamat selain api neraka. Dalam hal ini, peran

pemerintah sebagai pembeli besar menjadi dasar yang rasional dan konsisten bagi Nabi

Muhammad SAW untuk mengatur belanja negara. Belanja negara disesuaikan dengan

seberapa besar penerimaan yang diperoleh. Jika terjadi penurunan penerimaan, Nabi

Muhammad SAW melakukan realokasi sesuai dengan prioritas-prioritas yang ada dengan

mengurangi pengeluaran pada bidang-bidang tertentu. Ini dimaksudkan untuk menjaga

atau mengkompromikan pengeluaran agar tidak melampaui sumber daya-sumber daya

yang tersedia dan memperburuk ketidakseimbangan makroekonomi dan eksternal. Dalam

perspektif Islam, efektivitas dan efisiensi merupakan dasar dalam pengambilan keputusan

belanja pemerintah. Islam mengajarkan untuk membelanjakan harta sesuai kaidah-kaidah

syariah dengan memperhatikan skala prioritas.

2.3.2 Kebijakan Moneter

Terdapat 3 hal yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW dalam bidang

moneterisasi. Pertama, larangan melakukan ihtinaz. Ihtinaz adalah kegiatan menimbun mata

uang dan berbagai bentuk harta kekayaan lainnya seperti emas dan perak. Ada juga yang

menyebut kegiatan ini dengan kanz. Dampak dari kegiatan ini adalah berkurangnya

persediaan uang di pasar sehingga permintaan uang akan meningkat karena perputaran

uang menurun. Dengan adanya larangan ini diharapkan nilai uang lebih stabil dan daya

beli masyarakat dapat dipertahankan.

Kedua, melarang segala bentuk riba. Secara bertahap, Nabi Muhammad SAW

menghapus riba dari kegiatan ekonomi. Bagi pemilik modal, tidak ada jalan lain lagi untuk

memperoleh keuntungan selain melalui kerjasama. Larangan ini menimbulkan begitu

banyak perubahan. Ditambah lagi dengan adanya sejumlah kebijakan nonmoneter yang

ditetapkan Nabi Muhammad SAW menyebabkan motivasi yang semakin besar untuk

meningkatkan partisipasi dalam bekerja sama. Perubahan ini secara keseluruhan

meningkatkan permintaan akan investasi dan menciptakan koordinasi dan keseimbangan

antara perputaran uang dan produksi barang.

Ketiga, larangan melakukan transaksi kali bi kali. Yaitu, transaksi tidak tunai yang

tidak mensyaratkan adanya barang atau pertukaran uang dan barang selang beberapa

waktu setelah kontrak ditandatangani. Kegiatan ini dilarang karena dapat menimbulkan

tindak spekulasi. Larangan ini dengan sendirinya akan mencegah terjadinya penyimpangan

penggunaan dana untuk hal-hal selain produksi barang dan jasa.

3. KESIMPULAN

Globalisasi sejatinya bukan dimaknai dengan terbukanya pasar tanpa batas sehingga

seluruh komoditi ekonomi bebas dimasuki asing. Globalisasi seharusnya dipahami sebagai

kebebasan untuk melakukan pertukaran kepentingan ekonomi yang saling

menguntungkan. Jika terdapat praktek transaksi ekonomi yang merugikan, salah satu pihak

seyogyanya diberi kebebasan untuk melindungi kepentingan domestiknya.

Untuk bisa melindungi kepentingan domestik, pembangunan ekonomi Indonesia

hendaknya melakukan pemihakan. Untuk itulah dibutuhkan rekonstruksi politik ekonomi

15

(political economy). Terlebih dalam perspektif ekonomi Islam, maka kebijakan ekonomi

mainstream perlu disikapi dengan kehati-hatian karena terdapat perbedaan mendasar secara

filosofi dalam memaknai globalisasi, perdagangan bebas, dan pasar bebas. Untuk itu,

komitmen perdagangan bebas yang dilakukan pemerintah Indonesia seharusnya

mengusung pula reformasi kebijakan fiskal dan moneter yang sejalan dengan nilai-nilai

Islam.

Ke depan, pembangunan perekonomian rakyat mempunyai peran sebagai sebuah

strategi pembangunan. Membangun fundamental ekonomi dalam negeri adalah sebuah

keharusan. Hanya dengan demikian, perekonomian Indonesia lebih mampu mandiri, tidak

rapuh, dan tidak tergantung pada perekonomian luar negeri. Dengan dasar pemihakan dan

peran strategi tersebut, arah kebijakan ekonomi nasional harus ditujukan kepada sektor-

sektor yang sarat dengan kepentingan rakyat, terkait dengan potensi dan kapasitas rakyat,

serta sesuai dengan tersedianya sumber daya manusia (SDM) dan SDA nasional. Sektor

yang menjadi pilihan strategis hendaknya dipilih yang berbasis SDM dan SDA dalam negeri

(domestic resource-based), bertitik sentral pada rakyat (people-centered), dan mengutamakan

kepentingan rakyat (putting people first). Hal ini secara prinsip sejalan pula dengan nilai-nilai

yang diusung oleh ekonomi konstutisi maupun ekonomi Islam.

==============================

Daftar Pustaka

Ackerman, Frank, et al., 1998. The Political Economy of Inequality. Washington DC:

Island Press.

Al-Maghluts, Sami bin Abdullah, 2008a. Atlas Perjalanan Hidup Nabi Muhammad.

Cetakan 1. Jakarta: Almahira. November.

Al-Maghluts, Sami bin Abdullah, 2008b. Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul. Terjemahan

dari Athlas Trkh al-Anbiy wa ar-Rusul. Cetakan 1. Jakarta: Almahira. Desember.

Chapra, M. Umer, 2000. The Future of Economics: An Islamic Perspective. Islamic

Economics Series: 21. United Kingdom: The Islamic Foundation.

Engineer, Asghar Ali, 2000. Devolusi Negara Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

George, Susan, 2006. Republik Pasar Bebas: Menjual kekuasaan Negara, Demokrasi dan Civil

Society kepada Kapitalisme Global. Jakarta: INFID.

Hurrel, Andrew & Ngaire Woods, 1999. Inequality, Globalization, and World Politics.

New York: Oxford University Press.

Ismal, Rifki & Khairunnisa Musari, 2009. New Istitutonal Economics?. Harian Republika,

24 Januari.

Metwally, MM., 1995. Teori dan Model Ekonomi Islam. Jakarta: PT Bangkit Daya Insana.

Musari, Khairunnisa, 2008. Akhir Laissez-Faire Keempat?. Harian Seputar Indonesia, 11

April.

16

Musari, Khairunnisa, 2009. Globalisasi untuk Nasionalisme. Harian Surabaya Post, 24

April.

Musari, Khairunnisa, 2009. Antara Stiglitz, Indonesia, dan Ekonomi Syariah. Harian

Surabaya Post, Ouvre, 7 Juni.

Musari, Khairunnisa, 2010. Lalu Lintas Ekonomi Negara-Negara Islam: Dulu & Kini. Mata

Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) Lalu Lintas Modal & Pendapatan Antar Negara Islam

(OKI). Program Doktoral Ilmu Ekonomi Islam Universitas Airlangga.

Perwataatmadja, Karnaen A. & Anis Byarwati, 2008. Jejak Rekam Ekonomi Islam.

Cetakan Pertama. Jakarta: Cicero Publishing. Februari.

Sen, Amartya, 2001. Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin. Jakarta: Mizan.

Swasono, Sri-Edi, 2005a. Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisme dan Pasar Bebas. Edisi

Baru. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM.

Swasono, Sri-Edi, 2005b. Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan

Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire. Jakarta: Perkumpulan Prakasa. April.

Stiglitz, Joseph E., 2006. Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia

yang Lebih Adil. Bandung: Mizan.

Suyanto, M., n.a. Ekonomi Kesejahteraan Syariah. Diakses dari http://msuyanto.com pada

1 Juni 2010.

Suyanto, M., 2008a. Pasar Ukazh. Diakses dari http://journal.amikom.ac.id/

index.php/Koma/article/view/1572 pada 10 Mei 2010.

Suyanto, M., 2008b. Muhammad Business Strategy & Ethics. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Oktober.

Suyanto, M., 2009. Globalisasi Ekonomi dan Ekonomi Syariah serta Perannya dalam

Perekonomian Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada STMIK Amikom Yogyakarta.

24 Januari.

Ulfa Jamilatul Farida, 2012. Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam terhadap Mekanisme

Pasar dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian. Jurnal Ekonomi Islam LA RIBA, Volume VI, No.

2, Desember.