MODUL 1-3 PPPAB (Edit Basuki)
-
Upload
lukman-arimarta -
Category
Documents
-
view
63 -
download
0
Transcript of MODUL 1-3 PPPAB (Edit Basuki)
MODUL I
RUANG LINGKUP PENGAWASAN
DAN PENINDAKAN KEPABEANAN
1. PENDAHULUAN
1.1. Deskripsi Singkat
Latar belakang disusunnya modul ruang lingkup pengawasan dan penindakan
kepabeanan dalam rangka memenuhi dan melengkapi siswa atau peserta didik
mengetahui, memahami, melaksanakan pengawasan dan penindakan kepabeanan untuk
mendukung, menunjang tujuan organisasi DJBC mengoptimalkan penerimaan negara,
dan dilaksanakannya/dipatuhinya Undang-undang Kepabeanan dan peraturan
pelaksanaanya. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam rangka kegiatan prefentif, yang
termasuk ruang lingkup administrasi kepabeanan, sedangkan penindakan itu sendiri
dilakukan dalam rangka kegiatan represif yang termasuk dalam ruang lingkup perbuatan
yang dilakukan secara fisik.
Dengan demikian diharapkan siswa atau peserta diklat memperbaiki dan
menambah pengetahuan, agar lebih terampil dalam pelaksanaan tugas kepabeanan yang
menjadi sisi sentral dari upaya organisasi untuk menegakkan citranya di masyarakat.
Hukum adalah kaedah-kaedah yang diberlakukan disuatu masyarakat yang dipatuhi dan
bila dilanggar mempunyai sanksi bagi pelakunya. Hukum sebagai suatu perangkat aturan
yang mengatur tata cara hidup bermasyarakat, dari pengertian singkat ini maka istilah
’pelanggaran hukum’ adalah adanya upaya melanggar aturan-aturan yang telah dibuat
dan telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-undang Kepabeanan, yang dimaksud dengan
kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas
barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea
keluar. Dari pengertian tersebut sangat jelas bahwa institusi bea dan cukai memiliki
peranan yang sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu
melakukan pengawasan terhadap barang yang keluar atau masuk ke dan/atau dari daerah
pabean Indonesia serta melakukan pungutan bea masuk, dan pajak dalam rangka impor
sebagai penerimaan negara.
1
1.2. Tujuan Instruksional Umum (TIU)
Dengan mengetahui, memahami, melaksanakan isi kegiatan pembelajaran ini,
siswa atau peserta didik diharapkan lebih terampil dalam pelaksanaan tugas yang
dimaksudkan oleh modul ruang lingkup pengawasan dan penindakan kepabeanan.
1.3. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
Setelah mempelajari modul tentang ruang lingkup pengawasan dan penindakan
kepabeanan ini, siswa atau peserta didik diharapkan ....
- mampu menjelaskan,dan memahami tentang Sejarah Perkembangan Wilayah
Teritorial dan Yuridiksi Kedaulatan Nkri
- mampu menjelaskan, dan memahami Peta Geografi Indonesia
- mampu menjelaskan, memahami, menetapkan Koordinat Peta Geografi.
- mampu menjelaskan, memahami, dan melaksanakan tugas sampai pada Batas
Wilayah Pengawasan dan Penindakan Kepabeanan
1.4. Petunjuk Pembelajaran
Bacalah dengan cermat dan teliti modul tentang ruang lingkup pengawasan dan
penindakan kepabeanan ini, setelah selesai membaca dan memahami materi
pembelajaran, jawablah soal latihan dan pahami rangkuman pembelajaran. Dalam hal
siswa atau peserta diklat merasa jawaban soal latihan hasilnya belum mencapai enam
puluh lima persen, agar membaca dan memahami kembali modul ini utamanya yang
belum dimengerti. Dalam hal masih belum dapat dimengerti materi pembelajaran ini
tanyakan kepada pengajar, dan/atau kelompok belajar Anda. Pada menjelang akhir
pembelajaran kerjakan atau jawablah seluruh test formatif, setelah selesai dikerjakan
jawaban agar dicocokan hasil/jawaban dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada
modul ini. Bila berhasil menjawab dengan benar lebih dari enam puluh lima persen,
dinyatakan cukup berhasil, dalam hal ingin lebih baik lagi hasilnya agar mengulangi
membaca kembali bagian yang belum dipahami atau dimengerti.
2
2. KEGIATAN BELAJAR (KB) 1
SEJARAH PERKEMBANGAN WILAYAH TERITORIAL
DAN YURIDIKSI KEDAULATAN NKRI
2.1. Uraian, Contoh, dan Non Contoh
2.1.a. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengilustrasikan Negara
Kesatuan Republik Indonesia beserta batas-batasnya. Peta ini memberikan informasi
spasial bagi publik tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peta ini
menggambarkan pencapaian hasil berbagai perundingan bilateral, trilateral maupun
multilateral sejak Deklarasi Djuanda sampai sekarang. Dalam peta NKRI juga
dicantumkan nama-nama geografis pulau-pulau terluar milik Indonesia yang berada di
sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia, serta digambarkan letak alur laut
kepulauan Indonesia (ALKI). Selain itu peta NKRI juga menggambarkan proyeksi batas
menurut hukum Indonesia. Atas dasar tersebut, maka perlu untuk dinyatakan bahwa peta
NKRI bersifat dinamis dan akan selalu di-update sesuai dengan perkembangan.
Wilayah Indonesia di dalam perkembangannya mengalami pertambahan luas yang
sangat besar. Wilayah Indonesia ditentukan pertama kali dengan Territoriale Zee en
Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO) 1939.Selanjutnya seiring dengan perjalanan
NKRI, Pemerintah RI memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara mulai dari
Deklarasi Djuanda, berbagai perundingan dengan negara tetangga, sampai pada
akhirnya konsep
. Berdasarkan konsepsi TZMKO tahun 1939, lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya
meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang
lebarnya hanya 3 mil laut. Sedang kan menurut UUD 1945, wilayah negara Indonesia
tidak jelas menunjuk batas wilayah negaranya. Wilayah negara proklamasi adalah
wilayah negara ex kekuasaan Hindia Belanda, selain itu UUD 1945 tidak mengatur
tentang kedudukan laut teritorial. Produk hukum mengenai laut teritorial baru dilakukan
secara formal pada tahun 1958 dalam Konvensi Geneva. Pada tahun 1957, Pemerintah
Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, mengumumkan secara unilateral /sepihak bahwa
lebar laut wilayah Indonesia adalah 12 mil. Barulah dengan UU No. 4/Prp tahun 1960
3
tentang Wilayah Perairan Indonesia ditetapkan ketentuan tentang laut wilayah Indonesia
selebar 12 mil laut dari garis pangkal lurus. Perairan Kepulauan ini dikelilingi oleh garis
pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Terluar Indonesia. Semenjak
Deklarasi Djuanda, Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan konsepsi Wawasan
Nusantara di dalam setiap perundingan bilateral, trilateral, dan multilateral dengan
negara-negara di dunia ataupun di dalam setiap forum-forum internasional. Puncak dari
diplomasi yang dilakukan adalah dengan diterimanya Negara Kepulauan di dalam
UNCLOS 1982. Melalui UU No.17 tahun 1985,Pemerintah Indonesia meratifikasi/
mengesahkan UNCLOS 1982 tersebut dan resmi menjadi negara pihak. Sebagai tindak
lanjut dari pengesahan UNCLOS 1982, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU No.
6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002
tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Dua
Landasan hukum tersebut, khususnya PP No.38 tahun 2002, telah memagari wilayah
perairan Indonesia yang sejak dicabutnya UU No. 4 Prp tahun 1960 melalui UU No.6
tahun 1996, Indonesia tidak memiliki batas wilayah perairan yang jelas. Bagi Indonesia,
UNCLOS 1982 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting, yaitu sebagai bentuk
pengakuan internasional terhadap konsep Wawasan Nusantara yang telah digagas sejak
tahun 1957. Khusus mengenai Timor–Timur, semenjak integrasinya pada tahun 1975
sampai dengan merdeka pada 1999 tentunya membawa perubahan pada wilayah
Indonesia baik pada batas darat maupun batas lautnya. Batas darat Indonesia dengan
Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) didasarkan atas perjanjian antara Pemerintah
Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan Permanent Court Award (PCA) 1914.
Saat ini telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan RDTL Provisional Agrreement on
the Land Boundary yang ditandatangani 8 April 2005 oleh Menteri Luar Negeri kedua
negara. Sedangkan batas laut RI-RDTL, sejak periode kolonial tidak ada perjanjian
maupun pengaturan yang terkait dengan batas laut antara Portugal dan Belanda di sekitar
P. Timor [Deeley, 2001]. Begitu juga setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, dan
juga setelah Timor Leste menjadi bagian Indonesia pada tahun 1975, tidak ada perjanjian
tentang batas laut antara Indonesia dengan Portugal. Dan bahkan sampai saat ini batas
laut RI-RDTL yang meliputi laut wilayah, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen
belum mulai dirundingkan karena masih menunggu penyelesaian batas darat terlebih
dahulu. Seiring dengan perkembangan, PP No.38/2002 memerlukan penyempurnaan
karena menyisa kan beberapa bagian wilayah Indonesia yang belum ditetapkan garis
pangkalnya, diantaranya adalah di sekitar P.Timor yang berbatasan dengan Republik
4
Demokratik Timor Leste (RDTL). Untuk dapat menetapkan batas perairan pada wilayah
yang berbatasan dengan RDTL, selain menunggu penyelesaian segment batas darat, perlu
pula ditetapkan calon-calon titik dasar sebagai acuan dalam penarikan garis pangkal
untuk menetapkan batas antara kedua negara, disamping memanfaatkan beberapa titik-
titik dasar yang sudah ada di sekitar wilayah tersebut.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations
Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hukum Laut) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3319); dasar pengertian yang meliputi, sebagai berikut :
– Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih
kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
– Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi oleh air dan
yang berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
– Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara
pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain
demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu
merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang
hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.
– Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan
perairan pedalamannya.
– Garis air rendah adalah garis air yang bersifat tetap di suatu tempat tertentu yang
menggambarkan kedudukan permukaan air laut pada surut yang terendah.
– Elevasi surut adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi
dan berada di atas permukaan laut pada waktu air surut, tetapi berada di bawah
permukaan laut pada waktu air pasang.
– Teluk adalah suatu lekukan jelas yang penetrasinya berbanding sedemikian rupa
dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan tertutup yang lebih dari
sekedar suatu lengkungan pantai semata-mata, tetapi suatu lekukan tidak merupakan
suatu teluk kecuali apabila luasnya adalah seluas atau lebih luas daripada luas
setengah lingkaran yang garis tengahnya ditarik melintasi mulut lekukan tersebut.
– Alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing
di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara
normal semata-mata untuk transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin
5
serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang
berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.
– Konvensi adalah United Nations Convention on the Law of the Sea Tahun 1982,
sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang
Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
– Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan.
2.1.b. Batas Landas Laut Teritorial
Dengan demikian batas landas laut teritorial meliputi Zona Pesisir dan Zona Laut.
Yang dimaksud zone itu dapat diartikan daerah atau wilayah, yang dapat dirinci sebagai
berikut :
Tahukah Anda yang dimaksud zone. Zone itu dapat diartikan daerah atau wilayah.
1. Zona Pesisir
Berdasarkan kedalamannya zona pesisir dapat dibedakan menjadi 4 wilayah
(zona)yaitu:
a. Zona “Lithoral”, adalah wilayah pantai atau pesisir atau “shore”. Di wilayah ini
pada saat air pasang tergenang air dan pada saat air laut surut berubah menjadi
daratan. Oleh karena itu wilayah ini sering disebut juga wilayah pasang surut.
b. Zona “Neritic” (wilayah laut dangkal), yaitu dari batas wilayah pasang surut
hingga kedalaman 150 m. Pada zona ini masih dapat ditembus oleh sinar
matahari sehingga wilayah ini paling banyak terdapat berbagai jenis kehidupan
baik hewan maupun tumbuhan-tumbuhan, contoh Jaut Jawa, Laut Natuna, Selat
Malaka dan laut-laut disekitar kepulauan Riau.
c. Zona Bathyal (wilayah laut dalam), adalah wilayah laut yang memiliki
kedalaman antara 150 hingga 1800 meter. Wilayah ini tidak dapat ditembus sinar
matahari, oleh karena itu kehidupan organismenya tidak sebanyak yang terdapat
di zona meritic.
d. Zona Abysal (wilayah laut sangat dalam), yaitu wilayah laut yang memiliki
kedalaman lebih dari 1800 m. Di wilayah ini suhunya sangat dingin dan tidak
ada tumbuh-tumbuhan, jenis hewan yang hidup di wilayah ini sangat terbatas.
6
Untuk lebih memahami penjelasan di atas perhatikan gambar berikut ini.
Gambar 2. Klasifikasi wilayah laut menurut kedalamannya
2. Zona Laut Indonesia
Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas dari pada wilayah
daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa
dan negara.
a. Batas wilayah laut Indonesia.
Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km2. Ini berarti luas wilayah laut
Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Sesuai dengan Hukum Laut
Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982. berikut ini adalah
gambar pembagian wilayah laut menurut konvensi Hukum Laut PBB. Berikut ini
adalah gambar pembagian wilayah laut menurut konvensi hukum laut PBB
7
Gambar 3. Pembagian wilayah menurut Konvensi Hukum Laut PBB,
Montego, Caracas tahun 1982
Wilayah perairan laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu zona laut
Teritorial, zona Landas kontinen, dan zona Ekonomi Eksklusif
1) Zona Laut Teritorial.
Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis
dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu
lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis
teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut
yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial di sebut laut teritorial.
Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal. Garis
dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung
pulau.
Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut
teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas
damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Pengumuman
pemerintah tentang wilayah laut teritorial Indonesia dikeluarkan tanggal 13
8
Desember 1957 yang terkenal dengan Deklarasi Djuanda dan kemudian
diperkuat dengan Undang-undang No.4 Prp. 1960.
2) Zona Landas Kontinen.
Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi
merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang
dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu
landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Adapun batas landas
kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika
ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka
batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing
negara. Sebagai contoh di selat malaka, batas landasan kontinen berimpit
dengan batas laut teritorial, karena jarak antara kedua negara di tempat itu
kurang dari 24 mil laut. Di selat Malaka sebelah utara, batas landas kontinen
antara Thailand, Malaysia, dan Indonesia bertemu di dekat titik yang
berkoordinasi 98 °BT dan 6 °LU. Di dalam garis batas landas kontinen,
Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam
yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran
lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh
Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Febuari 1969.
3) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut
terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini,
Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya
laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan
pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai
dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan
batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang bertetangga saling
tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang
sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya.
Pengumuman tetang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh
pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980.
Agar Anda lebih jelas tentang batas zona laut Teritorial, zona landas kontinen dari
zona ekonomi eksklusif lihatlah peta berikut.
9
Gambar 4. Batas wilayah laut Indonesia
Berdasarkan undang-undang nomor: 1 tahun 1973 (1/1973) tanggal: 6 Januari 1973
(Jakarta) sumber: LN 1973/1; TLN No. 2994 tentang: landas kontinen Indonesia. Negara
Republik Indonesia mempunyai kedaulatan atas kekayaan alam di landas kontinen
Indonesia, sebagaimana telah ditegaskan dalam pengumuman pemerintah Republik
Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969; Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan
usaha pemanfaatan kekayaan alam termaksud untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
dan negara.
Pengertian yang ada pada ketentuan sebagai dasar hukum landas kontinen Indonesia,
adalah:
– Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan
wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 Prp.
Th.1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin
diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.
– Kekayaan alam adalah mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya didasar laut
dan/atau di dalam lapisan tanah dibawahnya bersama-sama dengan organisme hidup
yang termasuk dalam jenis sedinter yaitu organisme yang pada masa
perkembangannya tidak bergerak baik diatas maupun dibawah dasar laut atau tak
10
dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan
tanah dibawahnya.
– Eksplorasi dan eksploitasi adalah usaha-usaha pemanfaatan kekayaan alam dilandas
kontinen sesuai dengan istilah yang digunakan dalam peraturan perundangan yang
berlaku dibidang masing-masing. Penyelidikan ilmiah adalah penelitian ilmiah atas
kekayaan alam dilandas kontinen.
– Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di Landas Kontinen
Indonesia serta pemilikannya ada pada Negara. Dalam hal landas kontinen Indonesia,
termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas Kontinen Indonesia, berbatasan
dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat
dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan.
2.1.c. Peta NKRI Sebagai Informasi Wilayah Negara
Lembaga otoritas survei dan pemetaan nasional, bekerjasama dengan beberapa
instansi terkait (Deplu, Depdagri, , DKP, Ditwilhan, Dishidros TNI AL, ESDM, Dittop
TNI AD) telah menerbitkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari
penerbitan peta ini adalah agar seluruh masyarakat beserta seluruh stake holder dapat
memiliki gambaran umum tentang wilayah NKRI sampai pada saat ini. Peta NKRI
merupakan peta ilustrasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan eksistensi
hak-hak berdaulatnya yang menginformasikan gambaran secara umum wilayah negara
kesatuan Republik Indonesia darat dan laut beserta informasi batas-batas hak
berdaulatnya. Dalam peta NKRI selain informasi tersebut di atas, juga menyantumkan
nama-nama geografis pulau-pulau milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis
pangkal kepulauan Indonesia baik pulau kecil terluar dan pulau–pulau besar lainnya, alur
laut kepulauan Indonesia (ALKI). Mengingat keterbatasan skala peta yang digunakan
(skala 1:5.000.000), tentunya informasi garis batas baik darat dan laut pada segmen-
segmen tertentu tidak tergambar secara detail. Demikian juga dengan pulau–pulau kecil
yang jumlahnya sangat banyak tentunya tidak dapat tergambar secara keseluruhan.
Namun demikian nilai dari angka-angka koordinat batas antar negara yang telah
disepakati, koordinat dari titik pangkal PP 38/tahun 2002 yang terletak pada pulau-pulau
kecil terluar dan lain lainnya telah diplotkan dengan benar. Dengan demikian peta NKRI
tersebut telah memenuhi aspek geometris dan kartometris. Untuk melengkapi informasi
spasial lainnya dari peta NKRI tersebut, maka peta NKRI perlu dilengkapi dengan
11
informasi peta tematik lainnya terutama informasi tentang wilayah perbatasan darat dan
laut pada segmen–segmen khusus dengan skala yang memadai atau lebih besar. Peta
NKRI juga dimaksudkan guna menggambarkan hasil Border Diplomacy, yang
menyatakan bahwa Indonesia perlu memiliki peta NKRI yang menggambarkan batas-
batas negara yang telah dicapai sejak Deklarasi Djuanda sampai sekarang baik yang
belum maupun yang sudah disepakti melalui berbagai perundingan bilateral, trilateral
maupun multilateral. Seperti yang telah dicoba dijabarkan di atas bahwasannya wilayah
NKRI memiliki dinamika perkembangan yang panjang.
2.2. Latihan
1). Jelaskan perkembangan Wilayah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia sampai dengan saat ini!
2). Jelaskan apa saja yang ada hubungannya antara pengawasan dan penindakan
dengan Negara Kepulauan.!
3). Jelaskan apa tujuan dari penerbitan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia
dikaitkan dengan pengawasan dan penindakan kepabeanan !
4). Jelaskan yang termasuk dalam wilayah perairan laut Indonesia itu apa saja.!
5). Jelaskan peranan wilayah laut Indonesia dan hubungannya dengan
pengawasan dan penindakan kepabeanan yang dilakukan oleh DJBC.!
2.3. Rangkuman
Berdasarkan konsepsi TZMKO tahun 1939, lebar laut wilayah perairan Indonesia
hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia
yang lebarnya hanya 3 mil laut. Pada tahun 1957, Pemerintah Indonesia melalui Deklarasi
Djuanda, mengumumkan secara unilateral /sepihak bahwa lebar laut wilayah Indonesia
adalah 12 mil. Barulah dengan UU No. 4/Prp tahun 1960 tentang Wilayah Perairan
Indonesia ditetapkan ketentuan tentang laut wilayah Indonesia selebar 12 mil laut dari
garis pangkal lurus. Perairan Kepulauan ini dikelilingi oleh garis pangkal yang
menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Terluar Indonesia. Luas wilayah laut
Indonesia sekitar 5.176.800 km2. Ini berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua
setengah kali luas daratannya. Sesuai Pembagian wilayah menurut Konvensi Hukum Laut
PBB, Montego, Caracas tahun 1982, Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh
12
PBB tahun 1982 . Semenjak Deklarasi Djuanda, Pemerintah Indonesia terus
memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara di dalam setiap perundingan bilateral,
trilateral, dan multilateral dengan negara-negara di dunia ataupun di dalam setiap forum-
forum internasional. Puncak dari diplomasi yang dilakukan adalah dengan diterimanya
Negara Kepulauan di dalam UNCLOS 1982.
13
3. KEGIATAN BELAJAR (KB) 2
PETA GEOGRAFI INDONESIA
3.1. Uraian, Contoh, dan Non Contoh
3.1.a. Konsep geografi
Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah
kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah
negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.
Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah
melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut
Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia
yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ada bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana ia memandang tanah airnya
beserta lingkungannya. Cara pandang itu biasa dinamakan wawasan nasional. Sebagai
contoh, Inggris dengan pandangan nasionalnya berbunyi: "Brittain rules the waves". Ini
berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya. Tetapi cukup
banyak juga negara yang tidak mempunyai wawasan, seperti: Thailand, Perancis,
Myanmar dan sebagainya. Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan nusantara
yang disingkat wasantara. Wasantara ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam
eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri
sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yang sarwa nusantara itu.
Unsur-unsur dasar wasantara itu ialah: wadah (contour atau organisasi), isi, dan tata laku.
Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai
kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang satu kesatuan wilayah, satu kesatuan
bangsa, satu kesatuan budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan hankam.Jelaslah
disini bahwa wasantara adalah pengejawantahan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dalam
wadah negara Republik Indonesia. Kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan wasantara
akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasional Indonesia yang senantiasa
harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman.
14
Ketahanan nasional itu akan dapat meningkat jika ada pembangunan yang
meningkat, dalam "koridor" wasantara.
3.1.b. Konsep Kepulauan Indonesia
Bila diperhatikan lebih jauh kepulauan Indonesia yang duapertiga wilayahnya
adalah laut membentang ke utara dengan pusatnya di pulau Jawa membentuk gambaran
kipas. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia
dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan
politik luar negeri bebas aktif. , sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui
konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi
geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar (grand strategy) maritim
sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah
yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah
mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan
integritas wilayah dari berbagai ancaman. Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai
konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri
dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Laut yang menghubungkan dan
mempersatukan pulau-pulau yang tersebar di seantero khatulistiwa. Sedangkan Wawasan
Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai
satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di
bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan
negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang
meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Wawasan Nusantara sebagai
konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa
Indonesia telah ditegaskan dalam GBHN dengan ap.MPR No.IV Th 1973. Penetapan ini
merupakan tahapan akhir perkembangan konsepsi negara kepulauan yang telah
diperjuangkan sejak Dekrarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957.
3.1.c. Hakekat Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat,
bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan
15
udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan
Keamanan. Kepulauan adalah kumpulan dari pulau-pulau. Negara kepulauan dikenal
sebagai Archipelago State yang diakui oleh Konvensi PBB. Republik Indonesia
merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, disusul kemudian oleh (tidak urut)
Filipina, Jepang, dan Selandia Baru. Pengertian hakekat wawasan nusantara ini dengan
tujuan memberi kemudahan untuk melakukan perjalanan di wilayah Indonesia dengan
menggunakan perangkat GPS. Dengan bantuan perangkat GPS disamping akan
mempermudah untuk menentukan arah juga akan mecegah atau memperkecil resiko
tersesat maupun kehilangan arah saat dalam perjalanan. Keterbatasan dan/atau ketidak-
tersediaan peta GPS wilayah Indonesia bukanlah suatu penghalang dalam menggunakan
perangkat GPS. Dengan kerjasama dan saling tukar-menukar informasi akan letak
(kordinat) suatu lokasi, diharapkan akan membantu tercapainya tujuan perjalanan.
(Admin).
3.2. Latihan
1). Jelaskan dimanakah diletakannya konsep dasar wilayah negara kepulauan bagi
Negara Kesatuan Republik Indonesia.!
2). Jelaskan geografi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kaitannya dengan
wawasan nasional, pengawasan dan penindakan kepabeanan.!
3). Berdasarkan geografi Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengacu pada
kondisi geografi bercirikan maritim, apakah pengawasan dan penindakan masih
diperlukan? Jelaskan.!
4). Jelaskan dengan cara bagaimana agar mempermudah untuk menentukan arah juga
akan mecegah atau memperkecil resiko tersesat maupun kehilangan arah saat
dalam perjalanan dalam rangka pengawasan dan penindakan.!
5). Jelaskan apa perbedaan dan persamaannya antara peta navigasi dan peta
geografi. !
3.3. Rangkuman
Dalam rangka untuk mengetahui pentingnya peta geografi Indonesia, harus
mengetahui bahwa salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara
adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Unsur-unsur
16
dasar wawasan nusantara yang juga disebut wasantara itu ialah wadah (contour atau
organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak adanya bidang-
bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang satu kesatuan
wilayah, satu kesatuan bangsa, satu kesatuan budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu
kesatuan pertahanan dan keamanan. Mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim,
maka diperlukan strategi besar (grand strategy) maritim sejalan dengan doktrin
pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus
dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan
kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas
wilayah dari berbagai ancaman. Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai konsep
kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari
pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Kondisi geografi Indonesia dimana duapertiga
nya adalah lautan dimungkinkan dikemudian hari akan menjadi negara maritim yang
handal, bahkan maritim sebagai potensi penerimaan negara dalam mendukung
pembangunan nasional Indonesia. Untuk itu pentingnya pengawasan dan penindakan
kepabeanan dalam penegakan hukum dilaut, dengan demikian siswa atau peserta diklat
diharapkan lebih meningkat pengetahuan dan keterampilannya.
17
4. KEGIATAN BELAJAR (KB) 3
KOORDINAT PETA GEOGRAFI
4.1. Uraian, Contoh, dan Non Contoh
4.1.a. Perairan dan Laut Teritorial Indonesia
Koordinat peta geografi dan koordinat peta navigasi harus selalu dipedomani
dalam pergerakan atau perjalanan atau pelayaran dan penerbangan yang dilakukan oleh
sarana pengangkut. Koordinat tersebut diwajibkan harus ada pada setiap sarana
pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang dapat diperoleh di Kantor
Departemen Perhubungan atau perwakilannya didaerah, atau dapat diperoleh di Bagian
Topografi-TNI AL atau perwakilannya didaerah. Pergerakan atau perjalanan atau
pelayaran dan penerbangan dilakukan dengan cara memperhatikan posisi sarana
pengangkut dengan memperhatikan GPS (global position system) yang menggunakan
jasa satelit, atau dapat memperhatikan peta navigasi tersebut. Letak atau posisi sarana
pengangkut ditentukan dengan tanda 0 untuk derajat, ’ untuk menit, dan ’’untuk detik,
masing-masing dari 1.°= 60’, dan 1’=60 ’’.
Pada peta navigasi terdapat garis atau data angka yang sejajar dengan katulistiwa
dinamakan bujur, untuk wilayah Indonesia hanya memiliki daerah bujur timur (BT),
untuk garis atau data angka yang tegak lurus dengan katulistiwa dinamakan lintang,
sedangkan yang berada diatas khatulistiwa disebut lintang utara, sedangkan yang berada
dibawa katulistiwa disebut lintang selatan. Walaupun telah ditetapkan koordinat pada
peta navigasi namun penindakan terhadap sarana pengangkut yang diduga melakukan
pelanggaran pelayaran, penerbangan, dan keberangkatan bila tidak sesuai jalur yang
ditetapkan belum optimal karena posisi sarana pengangkut wajib harus dapat diketahui
atau ditetapkan posisinya untuk menentukan menuju keluar daerah pabean Indonesia atau
masuk kedalam daerah pabean Indonesia. Untuk dapat diketahui posisi sarana pengangkut
disamping menggunakan GPS, juga dapat menggunakan kompas (jenis kompas berupa
kompas magnitik, kompas electric, liquit compas dan sarana lain secara tradisional),
kompas berbedoman pada arah utara atau selatan, misalnya dengan berpedoman pada
arah utara dan dengan memperhatikan posisi haluan sarana pengangkut, arah haluan pada
posisi jam berapa. Misalnya menunjuk angka tiga, berarti posisi haluan sarana
18
pengangkut adalah disebelah kanan, dalam hal sebelah kanan kita adalah menuju luar
daerah pabean Indonesia, berarti sarana pengangkut tersebut bermaksud menuju luar
daerah pabean Indonesia (kegiatan ekspor barang). Tindak lanjut dalam kesempatan
pertama kordinat dan posisi haluan sarana pengangkut ditulis pada peta navigasi yang
ditandatangani oleh pejabat bea dan cukai yang melakukan penindakan, nakhoda atau
navigator, dan seorang saksi (oleh para pihak), selanjutnya juga dibuat berita acara yang
ditandatangani oleh para pihak, dan diteruskan kepada penyidik pegawai negeri sipil bea
dan cukai. Wilayah Laut Teritorial, adalah kedaulatan negara pantai atas laut teritorialnya
termasuk udara di atasnya; dan dasar laut dan tanah di bawahnya, dibatasi dengan ‘hak
lintas damai’ bagi kapal asing, lebar laut teritorial adalah 12 mil laut diukur dari garis
pangkal.
Contoh : Pada posisi angka 23 peta lingkungan laut Indonesia, adalah posisi
LU 3◦ 20’ 40’’ dan BT 121◦ 15’ 30’’
Pada masa ‘ordonansi laut teritorial dan lingkungan maritim stbl 1939 No 442’ lebar laut
territorial adalah selebar 3 mil; Berdasarkan Deklarasi Juanda tahun 1962 lebar laut
19
territorial adalah selebar 12 mil; Dan berdasarkan Konvensi hukum laut 1982 lebar laut
territorial adalah selebar 12 mil.
– Yang dimaksudkan dengan garis pangkal adalah :
Garis yang digunakan untuk mengukur laut teritorial suatu negara; Garis yang
menghubungkan titik-titik dari pulau terluar, pada saat air rendah.
– Konsekwensi dari diberlakukannya laut territorial selebar 12 mil adalah bahwa di
Indonesia tidak ada lagi laut lepas di antara pulau. Hal ini juga sebagai konsekwensi
logis diakuinya Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan.
– Penentuan batas laut teritorial ditentukan oleh negara yang pantainya berhadapan dan
berdampingan, dengan ketentuan sebagai berikut dihitung berdasarkan garis tengah,
yaitu garis yang titik-titiknya sama jarak dari titik-titik terdekat pada ‘garis pangkal’
yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial masing-masing negara; Kecuali
ada persetujuan lain yang dibuat antara Negara-negara yang bersangkutan.
Jalur Tambahan
Di samping laut territorial tersebut, berdasarkan Konvensi Hukum Laut tahun
1982 tersebut, dikenal juga adanya jalur tambahan selebar 24 mil yang dihitung dari
garis pangkal. Hak negara pantai pada jalur tambahan adalah....
– Melakukan pencegahan atas pelanggaran kepabeanan, imigrasi, fiskal, pencemaran,
dan peraturan lainnya yang berlaku dalam laut teritorialnya;
– Mengenakan hukuman atas pelanggaran ketentuan atau peraturan yang terjadi di
dalam wilayah laut teritorial.
Perairan Pedalaman
Perairan Pedalaman adalah perairan yang berada pada arah darat ‘garis pangkal’.
Di dalam Perairan Pedalaman ini, kedaulatan suatu negara pada perairan pedalaman tidak
disertai dengan keharusan untuk menjamin ‘hak lintas damai’ bagi kapal asing.
Perairan Kepulauan
Perairan Kepulauan adalah bagian laut yang terletak di antara kepulauan yang
menjadi wilayah Darat Republik Indonesia. Sama halnya dengan perairan pedalaman,
wilayah ini tidak ada keharusan bagi Negara Republik Indonesia untuk menjamin ‘hak
lalu lintas damai’ bagi kepala asing.
20
4.1.b. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Lebar Zona Ekonomi Eksklusif adalah selebar 200 mil diukur dari garis pangkal
yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial; ZEE tidak tunduk kepada
kedaulatan negara pantai; hak negara pantai di ZEE ‘hanya’ menikmati ‘hak –hak
berdaulat’ tetapi tidak berdaulat. Kedaulatan negara pantai pada ZEE hanya kedaulatan
ekonomis sumber daya yang ada dalam zona tersebut; Di ZEE semua negara berhak
berlayar dan terbang di atasnya, bebas meletakan pipa dan kabel bawah laut, penggunaan
sah lainnya yang berhubungan dengan kebebasan tersebut; Batu karang/pulau yang tidak
mendukung adanya kediaman manusia atau kehidupan tidak berhak memiliki ZEE; Hak
Negara Republik di Zona Ekonomi Eksklusif adalah melakukan eksplorasi dan
eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah di
bawahnya, serta perairan di atasnya, eksploitasi ekonomis lainnya, seperti produk energi
dari air, arus, dan angin), yurisdiksi atas pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan,
riset ilimiah kelautan, dan perlindungan lingkungan laut, yurisdiksi atas pulau buatan,
instalasi-instalasi, dan bangunan-bangunan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan
perundang-undangan kepabeanan, fiskal, kesehatan, keselamatan, dan imigrasi, hak untuk
melaksanakan hot persuit terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran atas
ketentuan ZEE, hak untuk menerima dan menolak kegiatan ilmiah permohonan 4 bulan
harus dijawab, bila tidak dijawab dalam waktu 6 bulan, sejak diterimanya permohonan,
yang bersangkutan dapat melakukan riset kelautan.
4.1.c. Landas Kontinen
Pada konvensi jenewa 1958 yang dimaksud dengan Landas Kontinen (Continental
Self) adalah , daerah dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar laut teritorial
yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan, daerah dasar laut sampai kedalaman
200 m atau sampai kedalaman yang masih memungkinkan dilakukan eksplorasi dan
eksploi tasi, sedangkan pada konvensi tentang Dataran Kontinen tahun 1982 diatur
sebagai berikut, bila tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil »» sampai jarak
200 mil, bila di luar jarak 200 mil masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan
21
kelanjutan alamiah dari wilayah daratan »» maksimal 350 mil, maksimal 100 mil dari
garis kedalaman (isobat) 2.500 meter. Kemudahan-kemudahan untuk melakukan
eksplorasi dan eksploitasi di Landas Kontinen meliputi membangun instalasi-instalasi,
menggunakan kapal-kapal dan/atau alat-alat untuk kepentingan kegiatan tersebut, dan
memelihara instalasi dan alat tersebut.
Pada instalasi di Landas Kontinen dapat ditetapkan adanya Daerah Terlarang dan
Daerah Terbatas, dimana pengaturannya adalah sebagai berikut:
Daerah Terlarang:
Lebarnya maksimal 500 meter dihitung dari setiap titik terluar dari instalasi-
instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat tersebut. Di wilayah ini tidak boleh dilakukan
kegiatan lain kecuali kegiatan yang ada sebelumnya. Kapal pihak ketiga tidak boleh
melintasi dan membuang sauh.
Daerah Terbatas :
Memiliki lebar maksimal 1.250 meter dihitung dari titik terluar dari Daerah
Terlarang. Kapal-kapal pihak ketiga dilarang membongkar atau membuang sesuatu di
wilayah tersebut. Kapal pihak ketiga dapat melewati, tetapi dilarang membuang sauh.
Lalu Lintas Laut Damai
Yang dimaksudkan dengan Lalu Lintas Damai adalah melintasi laut wilayah
Republik Indonesia dengan tujuan damai. Kendaraan laut yang melintasi wilayah laut
Republik Indonesia yang membahayakan perdamaian, keamanan, ketertiban umum dan
kepentingan negara tidak lagi dianggap damai. Pelayaran dalam rangka lintas damai
harus dilakukan tanpa berhenti, membuang sauh, dan mondar-mandir tanpa alasan,
kecuali terdapat alasan ‘keadaan memaksa (force majeur). Begitu juga bila hal tersebut
dilakukan di laut bebas dengan jarak 100 mil dari perairan Indonesia. Laut wililayah
Republik Indonesia disini adalah laut teritorial, perairan pedalaman , perairan
kepulauan/daratan. Hak lintas damai di laut teritorial di jamin oleh hukum Internasional.
Hak lintas damai di perairan pedalaman diatur oleh negara Republik Indonesia. Di
perairan kepulauan di tentukan Hak Lintas Transit. Lalu Lintas Laut Damai adalah
melintasi perairan pedalaman dari laut bebas ke satu pelabuhan indonesia, atau
sebaliknya, dan laut bebas ke laut bebas, Lalu Lintas Laut Damai harus mengikuti jalur
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang telah diumumkan
22
terlebih dahulu ke dunia pelayaran. Kapal penangkapan ikan diwajibkan menyimpan alat-
alat penangkap ikannya dalam keadaan terbungkus di atas palka Riset ilmiah oleh kapal
asing di perairan pedalaman hanya boleh dilakukan atas izin Presiden Republik Indonesia.
Hak lintas damai bagi kapal perang dan kapal pemerintah asing yang bukan kapal niaga
ditentukan sebagai berikut harus seizin Kasal, harus melalui jalur yang telah ditetapkan,
kapal selam asing harus berlayar dipermukaan laut, melanggar ketentuan-ketentuan
tersebut dan melintasi perairan pedalaman dianggap bukan lintas damai, dan diwajibkan
segera meninggalkan perairan pedalaman.
Laut Lepas
Semua bagian laut yang tidak termasuk ZEE, Laut teritorial, perairan pedalaman,
perairan kepulauan adalah rezim Laut Lepas. Laut lepas terbuka bagi semua
negara.Digunakan untuk maksud-maksud damai. Di wilayah Laut Lepas semua negara
bebas untuk berlayar, terbang di atasnya, meletakan kabel dan pipa di bawah laut,
membangun pulau-pulau buatan dan instalasi lainnya, menangkap ikan, dan melakukan
riset ilmiah.
Berdasarkan pembahasan dalam Modul ini maka dapat dirangkum sebagai berikut batas
wilayah negara adalah manifestasi kedaulatan teritorial suatu negara, batas wilayah ini
ditentukan oleh proses sejarah, politik, dan hubungan antar negara, yang dikulminasikan
ke dalam aturan atau ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional,
penanganan masalah dan pengelolaan perbatasan sangat penting saat ini untuk digunakan
bagi berbagai kepentingan dan keperluan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Untuk itu diperlukan strategi yang tepat untuk melakukan pengelolaan wilayah perbatasan
nasional Indonesia. Laut sebagai bagian dari wilayah negara memiliki dua aspek utama,
yaitu keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity). Oleh karena itu pengelolaan
wilayah ini perlu dilakukan melalui kombinasi pendekatan ekonomi dan pendekatan
pertahanan-keamanan. Disamping itu,pengelolaan sumber daya kelautan memerlu kan
suatu kebijaksanaan pemerintah yang bersifat makro, terpadu, dan didukung oleh
perangkat peraturan perundang-undangan yang lengkap. Penyempurnaan batas-batas
wilayah dan yurisdiksi negara di wilayah laut dapat menciptakan tegaknya wibawa
Negara Kesatuan Republik Indonesia, terwujudnya rasa aman bagi segenap bangsa, dan
terwujudnya perekonomian yang kuat melalui pemanfaatan sumber daya alamnya.
23
4.2. Latihan
1). Koordinat peta geografi dan koordinat peta navigasi harus selalu dipedomani
dalam pergerakan atau perjalanan atau pelayaran dan penerbangan yang dilakukan
oleh sarana pengangkut, dengan cara bagaimana petugas DJBC melakukan
pengawasan dan penindakan kepabeanan.? Jelaskan.!
2). Jelaskan apa saja konsekwensi logis diakuinya Republik Indonesia sebagai Negara
Kepulauan.? Jelaskan pengawasan dan penindakan kepabeanannya.!
3). Jelaskan apa saja Hak Negara Republik di Zona Ekonomi Eksklusif.!
4). Jelaskan apa saja yang diatur pada instalasi di Landas Kontinen dengan ditetapkan
adanya Daerah Terlarang dan Daerah Terbatas, dan bagaimana kaitannya dengan
pengawasan dan penindakan kepabeanan.!
5). Laut sebagai bagian dari wilayah negara memiliki dua aspek utama. Jelaskan apa
saja yang dimaksud dengan aspek utama tersebut, dan bagaimana pengawasan dan
penindakan kepabeanannya.!
4.3. Rangkuman
Kemudahan-kemudahan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Landas
Kontinen meliputi membangun instalasi-instalasi, menggunakan kapal-kapal dan/atau
alat-alat untuk kepentingan kegiatan tersebut, dan memelihara instalasi dan alat tersebut.
Walaupun telah ditetapkan koordinat pada peta navigasi namun penindakan terhadap
sarana pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran pelayaran, penerbangan, dan
keberangkatan bila tidak sesuai jalur yang ditetapkan belum optimal karena posisi sarana
pengangkut wajib harus dapat diketahui atau ditetapkan posisinya untuk menentukan
menuju keluar daerah pabean Indonesia atau masuk kedalam daerah pabean Indonesia.
Untuk dapat diketahui posisi sarana pengangkut disamping menggunakan GPS, juga
dapat menggunakan kompas. Bagi sarana pengangkut yang dilengkapi dengan peta
navigasi dan peta geografi, petugas DJBC yang melakukan pengawasan dan penindakan
dengan mudah dapat melihat pada peta tersebut arah haluan sarana pengangkut. Dalam
hal tidak dilengkapi dengan peta tersebut maka dapat digunakan Kompas, dengan cara
berbedoman pada arah utara atau selatan, misalnya dengan berpedoman pada arah utara
dan dengan memperhatikan posisi haluan sarana pengangkut, arah haluan pada posisi jam
berapa. Misalnya menunjuk angka tiga, berarti posisi haluan sarana pengangkut adalah
disebelah kanan, dalam hal sebelah kanan kita adalah menuju luar daerah pabean
24
Indonesia, berarti sarana pengangkut tersebut bermaksud menuju luar daerah pabean
Indonesia (kegiatan ekspor barang).
5. KEGIATAN BELAJAR (KB) 4
BATAS WILAYAH PENGAWASAN DAN
PENINDAKAN KEPABEANAN
5.1. Uraian, Contoh, dan Non Contoh
5.1.a. Batas Wilayah Negara
Pengertian batas wilayah tidak terbatas pada wilayah kedaulatan, akan tetapi
mencakup yurisdiksi negara di bagian-bagian laut yang bukan wilayah negara. Bagi
Indonesia, kepentingan nasional di laut tidak terbatas hanya pada zona-zona maritim yang
merupakan wilayah negara, tetapi juga meliputi bagian-bagian laut di luar wilayah negara
di mana Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi untuk penggunaannya.
Masalah batas wilayah dan yurisdiksi negara di laut sampai saat ini masih menjadi
persoalan sehingga perlu memperoleh perhatian untuk dijadikan sebagai prioritas dalam
penyusunan legislasi nasional.
Indonesia berbatasan laut langsung dengan 10 negara tetangga, yaitu Australia,
Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, Papua New Guinea, Vietnam,
India, Palau. Sebagian besar penetapan batas wilayah dan yurisdiksinya di laut telah
berhasil diselesaikan, akan tetapi masih ada beberapa bagian daerah perbatasan Indonesia
yang belum jelas garis batasnya dengan negara tetangga.
Untuk itu, Indonesia harus membuat skala prioritas dan segera menyelesaikan
seluruh permasalahan batas laut melalui perundingan dengan negara-negara tetangga
untuk menetapkan batas wilayah laut, yang dituangkan dalam peta dan mendaftarkannya
di lembaga PBB sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. Di luar laut
wilayahnya, Indonesia masih memiliki hak-hak berdaulat atas kekayaan alam yang ada di
Zona Ekonomi Eksklusif, Zona Tambahan, dan Landas Kontinen serta mempunyai
kepentingan di laut Bebas. Untuk itu, perlu segera dilakukan hal-hal batas ZEE Indonesia
dengan negara tetangga harus ditetapkan melalui perjanjian. Batas-batas yang telah
disepakati dalam perjanjian harus ditunjukkan dalam peta, atau dengan daftar koordinat
25
geografis yang disertai data-data geodeticnya. Peta atau daftar koordinat geografis
tersebut harus dipublikasikan secara wajar dan didaftarkan pada Sekretaris Jenderal PBB.
Zona Tambahan perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan untuk
mengawasi dan mencegah pelanggaran imigrasi, kepabeanan, keuangan, dan karantina
kesehatan dalam laut wilayah Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini sangat
diperlukan agar pengawasan atas pentaatan ketentuan imigrasi, bea cukai dan karantina
Indonesia dapat dilakukan jauh di luar perairan nusantara dan laut wilayah Indonesia.
UU No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen perlu segera direvisi karena UU
tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Di samping itu, batas-batas
landas kontinen dengan negara-negara tetangga harus segera diselesaikan melalui
perjanjian dan didepositkan pada Sekretaris Jenderal PBB. Batas-batas yang telah
diperjanjikan tersebut harus ditunjukkan dalam peta atau daftar koordinat geografis yang
dipublikasikan. Indonesia sangat berkepentingan untuk mengelola dan ikut memanfaatkan
sumber-sumber perikanan di laut lepas di luar batas 200 mil ZEEnya, baik untuk
pelestarian sumber-sumber perikanan maupun untuk pemeliharaan lingkungan laut dan
laut bebas itu sendiri.
Indonesia juga perlu melindungi nelayan-nelayan dan pelaut-pelautnya yang
memanfaatkan dan melayari laut bebas tersebut.Pengawasan dan penindakan kepabeanan
di laut dan sistem pengawasan kegiatan di laut harus lebih dicermati. Kepemilikan laut
yang luas dan kaya membawa konsekuensi akan mengundang pihak asing untuk mencoba
mengambil kekayaan yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain fakta menunjukkan
bahwa kemampuan aparat laut dalam pengamanan wilayah, yaitu untuk memonitor,
melakukan pengendalian dan menjaga keamanan yang dilakukan TNI-AL dan POLRI
masih sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk melakukan sistem pengamanan di wilayah
laut selain diperlukan dasar hukum yang jelas, juga diperlukan peningkatan sarana dan
prasarana pertahanan-keamanan laut, seperti armada kapal patroli dan kapal perang yang
memadai serta penambahan anggaran pemeliharaan kapal.
Sistem Monitoring, Controling and Surveliance (MCS) yang telah dikembangkan
oleh Departemen Kelautan dan Perikanan belum dimanfaatkan secara optimal oleh
instansi lain yang terkait dengan penegakan hukum di laut. Oleh karena itu, sistem ini
perlu dimanfaatkan secara integral dan terpadu oleh seluruh stakeholders, sehingga dapat
memfasilitasi kegiatan hankam di laut.
Untuk dapat merealisasikan potensi ekonomi di wilayah perbatasan, khususnya
pulau-pulau terluar, perlu dilaksanakan program pembangunan ekonomi yang berbasis
26
potensi kelautan setempat yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang kondusif bagi
investasi di wilayah perbatasan ini. Sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia ditengarai
masih “inward looking“ dalam arti belum menunjukkan kepedulian terhadap
perkembangan di wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi nasional, seperti perikanan
di laut lepas dan penambangan di dasar laut internasional.
Indonesia perlu meningkatkan partisipasinya dalam berbagai Organisasi Perikanan
Regional, dan mulai berpartisipasi dalam penambangan dasar laut internasional. trategi
dan kebijakan pembangunan atau pengembangan kawasan perbatasan laut yang harus
ditempuh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah adalah meningkatkan koordinasi yang
dilandasi oleh tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pendayagunaan potensi
nasional untuk mendukung pertahanan negara yang meliputi segala kegiatan peningkatan
dan pemeliharaan sumber daya laut secar berkelanjutan.
5.1.b. Kewenangan Negara Menetapkan Batas Negara.
Wilayah dapat diartikan sebagai ruang dimana manusia yang menjadi warga
negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan segala
aktifitasnya. Di dalam kondisi dunia yang sekarang ini, maka sebuah wilayah negara
tentunya akan berbatasan dengan wilayah negara lainnya, dan di dalamnya akan banyak
terkait aspek yang saling mempengaruhi situasi dan kondisi perbatasan yang
bersangkutan. Perbatasan negara seringkali didefinisikan sebagai garis imajiner di atas
permukaan bumi yang memisahkan wilayah satu negara dengan wilayah negara lainnya.
Sejauh perbatasan itu diakui secara tegas dengan traktat atau diakui secara umum tanpa
pernyataan tegas, maka perbatasan merupakan bagian dari suatu hak negara terhadap
wilayah. Atas dasar itu pula, maka setiap negara berwenang untuk menetapkan batas
terluar wilayahnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berbatasan dengan 10
(sepuluh) negara tetangga. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua New
Guinea (PNG) dan dengan Timor-Leste. Sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan
India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Niugini, Australia
dan Timor-Leste. Wilayah darat NKRI terdiri atas semua pulau-pulau milik Indonesia
yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia. Sedangkan sebagai
negara kepulauan, maka wilayah Indonesia terdiri atas perairan pedalaman, perairan
kepulauan (archipelagic waters), laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif,
dan landas kontinen. Pemerintah Indonesia sampai dengan saat ini masih sangat intens
27
menyelesaikan penataan batas wilayah NKRI, termasuk di dalamnya adalah melakukan
berbagai perundingan dengan negara tetangga untuk menentukan batas wilayah di
segment-segment yang belum diperjanjikan. Hal ini merupakan bagian dari kewenangan
dan kewajiban Pemerintah terhadap wilayahnya. Pendepositan titik dasar NKRI kepada
PBB sesuai dengan ketentuan UNCLOS juga merupakan sebuah kewenangan yang
diberikan oleh Hukum Internasional, dimana sebuah negara dapat menentukan titik dasar
wilayahnya. Sedangkan pendepositan itu sendiri hanyalah merupakan pemenuhan dari
asas publisitas yang harus dipenuhi.
Berdasarkan perkiraan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang yang
semakin kompleks, maka penegakan hukum kepabeanan dan cukai akan senantiasa terkait
erat dengan tugas dan fungsi untuk mengamankan potensi penerimaan keuangan negara
(tax collector) dan memfasilitasi perdagangan internasional (trade facilitator) sehingga
diperlukan upaya-upaya adalah revitalisasi sumber daya manusia,pemanfaatan sistem
informasi dan sistem teknologi, aplikasi manajemen resiko yang handal, peningkatan
sistem koordinasi antar lembaga terkait, kerjasama internasional di bidang kepabeanan.
5.2. Latihan
1). Jelaskan sejarah perkembangan wilayah teritorial dan yuridiksi kedaulatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia?
2). Jelaskan apa yang dimaksud dengan kewenangan negara menetapkan batas
negara.?
3). Jelaskan apa yang dimaksud wawasan nusantara hubungannya dengan daerah
pabean Indonesia?
4). Jelaskan batas laut teritorial yang ditentukan oleh negara yang pantainya
berhadapan dan berdampingan, dalam rangka pengawasan dan penindakan
kepabeanan.?
5). Untuk dapat diketahui posisi, dan haluan sarana pengangkut disamping mengguna
kan GPS, juga dapat menggunakan kompas. Jelaskan bagaimana cara nya
menentukan peta geografi dan posisi haluan sarana pengangkut tersebut.?
5.3. Rangkuman
28
Bagi Indonesia, kepentingan nasional di laut tidak terbatas hanya pada zona-zona
maritim yang merupakan wilayah negara, tetapi juga meliputi bagian-bagian laut di luar
wilayah negara di mana Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi untuk
penggunaannya. Masalah batas wilayah dan yurisdiksi negara di laut sampai saat ini
masih menjadi persoalan sehingga perlu memperoleh perhatian untuk dijadikan sebagai
prioritas dalam penyusunan legislasi nasional.
Wilayah Indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat semenjak proklamasi
kemerdekaan, Deklarasi Djuanda, Pengesahan UNCLOS, dan sampai saat ini.
Perkembangan itu tidak dapat terlepas dari perjuangan diplomasi Indonesia di forum-
forum internasional. Wilayah Indonesia tidak dapat dibatasi perkembangannya di masa
lampau, sekarang ataupun di masa datang. Perkembangan yang ada di dunia dari berbagai
sisi, seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya tentunya akan ikut mempengaruhi
kewilayahan Indonesia. Semua hal yang ada di dalam peta NKRI ini akan selalu
mengikuti perkembangan dari wilayah NKRI karena bertujuan untuk memberikan
gambaran umum wilayah Indonesia. Peta NKRI bukanlah “barang“ yang sakral dari
sebuah perubahan. Itulah sebabnya peta NKRI juga disebut sebagai atlas yang dinamis.
Pencantuman peta NKRI di dalam sebuah ketentuan perundangan tentunya akan
mempersempit ruang gerak perkembangan kewilayahan Indonesia, termasuk di dalamnya
juga terkait dengan border diplomacy yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia selama
ini. Dengan bantuan perangkat GPS disamping akan mempermudah untuk menentukan
arah juga akan mecegah atau memperkecil resiko tersesat maupun kehilangan arah saat
dalam perjalanan. Jelaslah disini bahwa wasantara adalah pengejawantahan falsafah
Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara Republik Indonesia. Kelengkapan dan
keutuhan pelaksanaan wasantara akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan
nasional Indonesia yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman.
Walaupun telah ditetapkan koordinat pada peta navigasi namun penindakan terhadap
sarana pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran pelayaran, penerbangan atau
perjalanan tidak sesuai jalur yang ditetapkan belum optimal karena posisi sarana
pengangkut wajib harus dapat diketahui atau ditetapkan posisinya untuk menentukan
menuju keluar daerah pabean Indonesia atau masuk kedalam daerah pabean Indonesia.
Untuk dapat diketahui posisi sarana pengangkut disamping menggunakan GPS, juga
dapat menggunakan kompas (jenis kompas berupa kompas magnitik, kompas electric,
liquit compas dan sarana lain secara tradisional), kompas berbedoman pada arah utara
atau selatan, misalnya dengan berpedoman pada arah utara dan dengan memperhatikan
29
posisi haluan sarana pengangkut, arah haluan pada posisi jam berapa. Upaya penegakan
hukum di bidang kepabeanan dan cukai mutlak harus dilakukan, hal ini disebabkan oleh
karena pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai memiliki dampak yang
cukup signifikan terhadap roda kehidupan suatu bangsa. Pelanggaran terhadap ketentuan
kepabeanan dan cukai memiliki dampak yang beraspek ekonomis, sosial dan budaya,
serta keamanan. Di sisi lain penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai tidaklah
semudah membalikan telapak tangan, tidak semudah mengemukan teorinya, oleh karena
hambatannya pun tidak kalah beratnya. Sebagai aparat Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai selayaknya kita membekali diri dengan beragam pengetahuan dan kecakapan guna
mendukung pelaksanaan tugas kelak dengan jujur dan profesional di masa mendatang.
Oleh karenanya, sudah sepantasnya sebagai peserta didik hendaknya selalu menyimak
tatkala mendapat kesempatan curahan bahagian pengalaman berdinas dari fasilitator,
pengajar, widyaiswara, dosen maupun senior lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai.
6. TEST FORMATIF
6.1. Pilihan Ganda
Pilihlah jawaban yang paling benar dan tepat, dengan cara memberikan tanda lingkaran
pada huruf a, b, c, d untuk tiap Nomor pada soal dibawa ini.
Soal ini bobot nilai nya jumlah 30% untuk tiga puluh soal yang dapat Saudara kerjakan
dan jawabnya benar. (contoh: 1. a b d ).
1). Agar pelaksanaan penindakan menjadi optimal, dilakukan kegiatan....
a. Penegahan
b. penelitian
c. pengawasan
d. penyelidikan
2). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pegawai Bea dan Cukai dalam
pelaksanaan tugasnya mempunyai tanggungjawab yaitu tanggungjawab
30
c
pemeriksaan fisik barang dengan menggunakan pancaindera utamanya mata dan
tanggungjawab ....
a. keuangan
b. terhadap barang
c. terhadap semua barang
d. administrasi yang akuntabilitas
3). Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi
dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United
Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang Hukum Laut), yang dikenal dengan nama ....
a. Laut teritorial
b. Unclos 1982
c. ZEE
d. Landas Kontinen
4). Penentuan batas landas lautan teritorial diukur dari garis yang menghubungkan
titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia, adalah berjarak....
a. 12 mil laut
b. 8 mil laut
c. 5 mil laut
d. 3,5 mil laut
5). Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km2 ini berarti luas wilayah laut
Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Yang telah disepakati oleh
PBB tahun 1982 yang dikenal dengan disepakatinya ....
a. hukum Laut
b. hukum Laut Internasional
c. laut Teritorial
d. wilayah laut Indonesia.
6). Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk
memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk
menyediakan alur pelayaran....
31
a. internasional
b. nasional
c. lintas damai.
d. lintas laut
7). Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut
wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang
berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di
bawahnya ,diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia dan air di atasnya
dengan batas terluar adalah ....
a. 3,5 mil laut
b. 5 mil laut
c. 12 mil laut
d. 200 mil laut
8). Barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melakukan tindakan-tindakan
yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan
Republik Indonesia dan hukum internasional yang berlaku di bidang penelitian
ilmiah mengenai kelautan dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung
jawab dan membayar ganti rugi kepada ....
a. pemerintah Republik Indonesia.
b. menteri Keuangan RI
c. DJBC
d. kantor Pabean
9). Konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu
kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di
bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa
dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional
yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam,adalah....
a. daerah pabean Indonesia
b. kepabeanan
c. wilayah Negara
d. wawasan Nusantara
32
10).Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia, yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
adalah ....
a. Polisi AIRUD
b. Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
c. Perwira Polri
d. Bakorkamla
11).Aparatur penegak hukum yang pelanggarannya dilakukan di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia, di bidang penuntutan perkara tindak pidana pada pengadilan
negeri adalah....
a. polisi AIRUD
b. perwira Polri
c. penuntut umum atau jaksa
d. Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
12).Kegiatan untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-
kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti
pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum
Indonesia harus berdasarkan izin dari ...
a. Pemerintah Republik Indonesia
b. Menteri dalam negeri
c. Menteri perdagangan
d. Menteri keuangan
13).Produk hukum mengenai laut teritorial baru dilakukan secara formal pada tahun
1958 dalam ....
a. Sidang umum PBB
b. WTO
c. Konvensi Geneva.
d. Deklarasi Juanda
33
14).Dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah R.I. sebagaimana diatur
dalam UU No 4 Prp.Th 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana
masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam,adalah.
a. ZEE
b. Landas Kontinen Indonesia
c. Laut teritorial
d. Wilayah Republik Indonesia
15).Pada tahun 1957, Pemerintah Indonesia melalui Deklarasi Djuanda,
mengumumkan secara unilateral/sepihak bahwa lebar laut wilayah Indonesia
adalah 12 mil. Barulah dengan UU No. 4/Prp tahun 1960 tentang Wilayah Perairan
Indonesia ditetapkan ketentuan tentang laut wilayah Indonesia yang diukur dari
garis pangkal lurus selebar ....
a. 350 mil laut
b. 200 mil laut
c. 15 mil laut
d. 12 mil laut.
16).Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum
internasional yang bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan
bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan
mengakibatkan kerugian, membayar ganti rugi kepada pemilik pulau-pulau buatan,
instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya tersebut,dan kepada orang yang
melakukan pelanggaran....
a. dihukum
b. dipidana
c. dikenakan sanksi administrasi berupa denda
d. wajib memikul tanggung jawab
17).Bagi Indonesia, UNCLOS 1982 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting,
yaitu sebagai bentuk pengakuan internasional yang telah digagas sejak tahun 1957
terhadap konsep ....
a. Wawasan Nusantara
34
b. Daerah Pabean Indonesia
c. Kepabeanan
d. Wilayah Negara
18).Wilayah darat NKRI terdiri atas semua pulau-pulau milik Indonesia yang berada
di sebelah dalam garis pangkal....
a. pulau Indonesia
b. pepulauan Indonesia.
c. pulau terluar
d. pulau nusantara
19).Sedangkan sebagai negara kepulauan, maka wilayah Indonesia terdiri atas perairan
pedalaman, perairan kepulauan (archipelagic waters), laut wilayah, zona
tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan ....
a. pulau Indonesia
b. kepulauan Indonesia
c. landas kontinen
d. pulau nusantara
20).Usaha pemanfaatan kekayaan alam dilandas kontinen sesuai peraturan
perundangan yang berlaku adalah ....
a. eksplorasi dan eksploitasi
b. eksplorasi
c. eksploitasi
d. budidaya
21).Negara kepulauan dikenal sebagai Archipelago State yang diakui oleh ....
a. Konvensi PBB .
b. Konvensi meja bundar
c. Deklarasi juanda
d. Konvensi hukum laut
22).Manifestasi kedaulatan teritorial suatu negara adalah ....
a. batas teritorial
35
b. batas wilayah negara
c. batas ZEE
d. batas Landas kontinen
23).Laut sebagai bagian dari wilayah negara memiliki dua aspek utama, yaitu
keamanan (security) dan ....
a. kedaulatan
b. kemerdekaan
c. kesejahteraan (prosperity).
d. kebudayaan
24).Batas-batas yang telah disepakati dalam perjanjian harus ditunjukkan dalam peta,
atau dengan daftar koordinat geografis yang disertai data geodetic-nya, adalah ....
a. Daerah perbatasan
b. Daerah Pabean
c. Wilayah Hukum
d. Wilayah Negara
25).Daerah daratan yang terbentuk secara alamiah di-kelilingi oleh air dan yang berada
di atas permukaan air pada waktu air pasang, adalah ....
a. pulau
b. daratan
c. teritorial
d. wilayah Republik Indonesia
26).Garis air yang bersifat tetap di suatu tempat tertentu yang menggambarkan
kedudukan permukaan air laut pada surut yang terendah, adalah ....
a. garis air tertinggi
b. garis air rendah
c. garis perairan
d. garis laut tertinggi
27).Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen
Australia dan ....
36
a. landasan kontinen Indonesia
b. landasan kontinen nusantara
c. landasan kontinen Asia
d. landasan kontinen Asia tenggara.
28).Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan
penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang
dihubungkan oleh ....
a. perairan
b. darat
c. daratan
d. laut
29).Setiap penelitian ilmiah kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya
dapat dilaksanakan setelah permohonan untuk penelitian disetujui oleh....
a. Departemen Perhubungan
b. Pemerintah Republik Indonesia.
c. Departeman dalam negeri
d. Departemen luar negeri
30).Wilayah darat NKRI terdiri atas semua pulau-pulau milik Indonesia yang berada
di sebelah dalam garis pangkal ....
a. kepulauan Indonesia
b. pulau Indonesia
c. perairan Indonesia
d. laut Indonesia
6.2. Soal Pilihan Benar dan Salah
Pilihlah jawaban yang menurut Saudara adalah yang paling benar dan tepat, dengan cara
memberikan tanda lingkaran pada huruf B (bila jawaban yang dipilih adalah yang
benar), dan S (bila jawaban yang dipilih adalah yang Salah) untuk tiap nomor pada soal
dibawa ini: (contoh: 1. B, )
37
S
Soal ini bobot nilai nya jumlah 10% untuk sepuluh soal yang dapat Saudara kerjakan dan
jawabannya benar.
1). B – S Setelah konvensi hukum laut 1982 yang diberlakukan sebagai
hukum positif sejak tanggal 16 Nopember 1994 wilayah RI.
bertambah lagi 3 juta km² ( zee indonesia dan landas kontinen).
2). B – S United nations convention on the law of the sea dikenal dengan
Uncle 1982
3). B – S Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan agar konsepsi hukum
negara kepulauan diterima dan diakui masyarakat internasional.
Perjuangan tersebut akhirnya telah menghasilkan pengakuan
masyarakat internasional secara universal (semesta) yaitu dengan
diterimanya pengaturan mengenai asas dan rezim hukum negara
kepulauan (Archipelagic State) dalam Bab IV Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982
4). B – S Bahwa segala air di sekitar, di antara dan yang menghubungkan
pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak
memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar
daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian
bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di
bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia.
5). B – S Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di Landas
Kontinen Indonesia serta pemilikannya ada pada Pejabat Negara.
Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang
terdapat di landas Kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara
lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat
dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai
suatu persetujuan.
6). B– S Berdasarkan konsepsi TZMKO Th1939, lebar laut wilayah perairan
Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap
pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut.
7). B – S Penetapan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
sebagai aparat penuntut umum di Zona Ekonomi Eksklusif
38
Indonesia.
8). B – S Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan
berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan
berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia
yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya
dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis
pangkal laut wilayah Indonesia.
9). B – S Wilayah negara proklamasi adalah wilayah negara ex kekuasaan
Jepang, hal ini sejalan dengan prinsip hukum internasional uti
possidetis juris.
10). B – S Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan
kepulauan dan perairan pedalamannya.
6.3. Soal Isian / mengisi kalimat atau kata (Soal melengkapi kalimat)
Lengkapilah kalimat dibawah ini agar menjadi kalimat atau pernyataan yang lengkap dan
benar, dengan cara mengisi pernyataan atau jawaban Saudara dituliskan pada kolom atau
ruang kosong yang bertanda titik-titik (.....)
Soal ini bobot nilai nya jumlah 20% untuk lima soal yang dapat Saudara kerjakan dan
jawabannya benar.
1). Pada peta navigasi terdapat garis atau data angka yang sejajar dengan katulistiwa
dinamakan bujur,untuk wilayah Indonesia hanya memiliki daerah ………
2). Setelah konvensi hukum laut 1982 (unclos 1982) yang diberlakukan sebagai
hukum positif sejak tanggal 16 Nopember 1994 wilayah Republik Indonesia
bertambah lagi 3 juta km² ( zee Indonesia dan landas kontinen). Dengan
demikian, luas keseluruhan wilayah Indonesia menjadi ………………
39
3). Dalam peta NKRI juga dicantumkan nama-nama geografis pulau-pulau terluar
milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia,
serta digambarkan letak …………………………………………….
4). Wilayah Indonesia ditentukan pertama kali dengan ……………………………
5). Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar ……………………. ke arah laut
terbuka diukur dari garis dasar.
6.4. Soal Uraian.
Jawablah soal dibawah ini dengan cara menulis uraian jawabannya diatas kertas yang
disediakan atau diatas lembar soal yang disediakan untuk menjawab soal uraian. Soal ini
bobot nilai nya jumlah 40% untuk dua soal yang dapat Saudara kerjakan dan
jawabannya benar.
1). Jelaskan pergerakan atau perjalanan atau pelayaran dan penerbangan yang
dilakukan oleh sarana pengangkut harus selalu berpedoman pada apa saja !
2). Jelaskan bagaimana caranya Saudara menetapkan atau membuat koordinat pada
peta navigasi dalam hal dapat diputuskan apakah sarana pengangkut tersebut telah
melanggar daerah pabean Indonesia.!
40
7. Kunci Jawaban Test Formatif
7.1. Kunci Jawaban untuk latihan 6.1. Pilihan Ganda:
1.c 2.d 3.b 4.a 5.b 6.c 7.d 8.a 9.d 10.b
11.c 12.a 13.c 14.b 15.d 16.d 17.a 18.c 19.c 20.a
21.a 22.b 23.c 24.d 25.a 26.b 27.c 28.d 29.b 30.a
7.2. Kunci Jawaban untuk latihan 6.2. Betul Salah:
1B 2S 3B 4S 5S 6B 7S 8B 9S 10B
7.3. Kunci Jawaban untuk latihan 6.3. Melengkapi kalimat (mengisi titik-titik):
1). bujur timur (BT),
2). 8 juta km²
3). alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).
4). Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939 ( TZMKO 1939 )
5). 200 mil laut
7.4. Kunci Jawaban untuk latihan 6.4. Soal Uraian. (Lihat Materi Modul)
41
8. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul
ini. Hitung jawaban Anda dengan benar. Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui
tingkat pemahaman terhadap materi.
TP = Jumlah Jawaban Yang Benar X 100%
Jumlah keseluruhan Soal
Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari
mencapai :
91 % s.d 100 % : Amat Baik
81 % s.d. 90,00 % : Baik
71 % s.d. 80,99 % : Cukup
61 % s.d. 70,99 % : Kurang
Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), maka
disarankan mengulangi materi.
42
9. Daftar Pustaka :
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat. (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
- Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran
Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942);
- Undang-undang No. 44 Prp Th 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Th 1960 No. 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2831);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
(Lembaran Negara Th 1973 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2294);
- Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209);
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
43