Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Masyarakat Hukum Adat: Konsekuensi Logis Negara Hukum Sandra Moniaga – Komnas HAMJakarta, 4 Juni 2015AMAN – Perspektif Baru

Pengantar• Kasus Nai Sinta dkk di

Sumatera Utara• Kasus Suhendri• Kasus Bachtiar

2

Dasar hukumPengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan MHA dalam peraturan perundang-undangan:• UUD 1945 [Pasal; 18B ayat (2); Pasal 28I ayat (3)]• Tap MPR XVII/MPR/1998, Lampiran II, Piagam HAM, Pasal 41• UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

(UUPA): Pasal 3 beserta penjelasannya; Penjelasan Umum I(3)• UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 6 beserta

penjelasannya)• UU No. 41/1999 tentang Kehutanan (Pasal 67 beserta

penjelasannya; Penjelasan Umum, alinea ketujuh)• Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional No. 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

• Keputusan MK No. 35/1999

Inku

iri N

asio

nal -

Kom

nas H

AM -

16M

ar20

15

3

Pengakuan keberadaan dan hak-hak Indigenous Peoples dan Tribal Peoples dalam instrumen hukum internasional• Indigenous and Tribal Peoples Convention (Konvensi Bangsa

Pribumi dan Persukuan), 1989 – Konvensi ILO 169• Indonesia tidak/belum mengesahkan

• United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples [Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Rakyat Indigenos (Masyarakat Adat)], 2007• Bukan instrumen hukum• Delegasi RI menyatakan bahwa beberapa aspek dari Deklarasi

belum terselesaikan terutama terkait definisi “Indigenous peoples” – namun memberikan suara setuju

• Deklarasi ini disahkan pada 13 September 2007 dengan 144 negara anggota mendukung, 4 melawan, 11 abstain, dan 34 absen

Inku

iri N

asio

nal -

Kom

nas H

AM -

16M

ar20

15

4

KonteksKetergantungan terhadap sumber daya hutan

31.957 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan & 71.06% bergantung kawasan hutan

Konflik pengambilalihan lahan atas tanah adat Sistematik: dilegitimasi kebijakan (sk menteri

penunjukan/penetapan kawasan hutan dan perijinan) Tersebar luas: melibatkan banyak korban di banyak daerah di

IndonesiaAktor yang diduga pelanggar Hak Asasi Manusia: Pemerintah

(Kementerian Kehutanan), Perum Perhutani, korporasi (kehutanan, pertambangan, perkebunan), Kepolisian dll In

kuiri

Nas

iona

l - K

omna

s HAM

- 16

Mar

2015

5

Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)

Inku

iri N

asio

nal -

Kom

nas H

AM -

16M

ar20

15

6

Inku

iri N

asio

nal -

Kom

nas H

AM

- 16

Mar

2015

Klaim-klaim tumpang tindih masy. hukum adat di sektor kehutanan• 126, 8 juta hektar kawasan hutan dengan rincian hutan

konservasi (23,2 juta), hutan lindung (32,4 juta), hutan produksi terbatas (21,6 juta), hutan produksi (35,6 juta), hutan produksi konversi (14 juta)

• Merugikan masyarakat adat• Perampasan wilayah-wilayah adat dengan klaim sepihak negara yang

menetapkan wilayah tersebut sebagai hutan negara• Penerbitan ijin untuk pihak ketiga di “hutan negara’ yang belum

diverifikasi • Pasal 50 UU No.41/1999 melarang sejumlah kegiatan pertanian

7

Temuan: Sebab-sebab (Akar) Situasi Konflik• Ketiadaan kepastian hukum tentang pengakuan keberadaan

masyarakat hukum adat• Ketiadaan batas-batas wilayah yang dianggap oleh Masyarakat

Hukum Adat sebagai wilayah adatnya• Simplifikasi masalah keberadaan MHA dan hak-haknya atas wilayah

adat serta sumber daya hutan menjadi masalah administrasi semata;

• Perseteruan antara Legalitas (legality) vs. legitimitas (legitimacy)• MHA vs perusahaan-perusahaan• MHA vs pemerintah

• Perempuan dalam MHA masih mengalami diskriminasi berlapis• Sikap pemerintah dan/atau aparat keamanan yang lebih melindungi

kepentingan perusahaan/pemegang ijin daripada kepentingan MHA• Ketiadaan lembaga setingkat menteri untuk penyelesaian konflik-konflik

agraria (termasuk kehutanan)

Inku

iri N

asio

nal -

Kom

nas H

AM -

16M

ar20

15

8

Ketiadaan lembaga setingkat menteri untuk penyelesaian konflik -konflik agraria (termasuk Kehutanan)

Lembaga yang tersedia• Badan Pertanahan Nasional – level Deputi Menteri• Kementerian Kehutanan membentuk “Direktur Pengukuhan dan Tenure

Kawasan Hutan”• Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia - • Dewan Kehutanan Nasional• Task Force Penanganan Konflik Kehutanan (Kemenhut)• Ombudsman Republik Indonesia - umum dan terbatas pada kebijakan

pemerintah

Inku

iri N

asio

nal -

Kom

nas H

AM -

16M

ar20

15

9

Upaya Negara • Presiden SBY, melalui UKP4 (dibantu Komnas HAM dan beberapa ornop)

merumuskan konsep Lembaga (nasional) Penanganan Konflik Agraria• DPR 2009-2014 membentuk Panja Penanganan Konflik Agraria (awalnya Pansus?)• DPD 2009-2014 membentuk Pansus Konflik Agraria• Nota Kesepahaman Bersama 12 K/L 11 Maret 2013 untuk Percepatan

Pengukuhan Kawasan Hutan (termasuk Penyelesaian Konflik) – diperbaharui NKB 21 K/L Maret 2015

• Inkuiri Nasional Komnas HAM ttg Hak-hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Mei-Des 2014

• Deklarasi ttg Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat – September 2014

• Peraturan Bersama 4 Menteri (Dalam Negeri, Agraria, Kehutanan dan Pekerjaan Umum) No…./2014 mengenai Tata Cara Penyelesaian Hak Atas Tanah di Kawasan Hutan

• Permen Agraria dan Tata Ruang No. 9/2015 ttg Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah MHA dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu 10

Inku

iri N

asio

nal -

Kom

nas H

AM

- 16

Mar

2015

Dampak: Hak Asasi Manusia• Hak ekonomi, a.l: • Hak mempunyai milik;• Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan layak

• Hak sosial, a.l.:• Hak atas pekerjaan yang layak;

• Hak budaya, a.l:• Hak atas pendidikan;• Hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan

teknologi;• Hak untuk melakukan kehidupan budaya;

11

Inku

iri N

asio

nal -

Kom

nas H

AM

- 16

Mar

2015

• Hak sipil, a.l:• Hak untuk hidup;• Hak untuk mempertahankan hidup;• Hak untuk meningkatkan taraf hidup;• Hak (untuk) hidup: tenteram, aman, damai, bahagia dan

sejahtera lahir dan batin• Hak atas rasa aman dan tenteram;• Hak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk

berbuat atau tidak berbuat sesuatu;• Hak untuk tidak diganggu tempat kediamannya;• Hak untuk bebas dari penyiksaan;• Hak untuk bebas dari perlakuan kejam;• Hak untuk bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi;• Hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat

kemanusiaan;12

Inku

iri N

asio

nal -

Kom

nas H

AM

- 16

Mar

2015

• Hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang;• Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang;• Hak untuk diberitahu, pada waktu penangkapan, alasan

penangkapan;• Hak untuk diberitahu secepatnya dakwaan yang ditujukan padanya;• Hak atas kompensasi atas penangkapan atau penahanan yang sah;• Hak untuk didampingi penasihat hukum selama proses peradilan;• Hak atas pengakuan hukum yang adil;• Hak atas jaminan hukum yang adil;• Hak atas perlindungan hukum yang adil;• Hak atas perlakuan hukum yang adil;• Hak untuk mendapat kepastian hukum;• Hak untuk perlakuan yang sama di depan hukum;• Hak untuk berkomunikasi;• Hak untuk memperoleh informasi;• Hak untuk melaksanakan kepercayaannya;• Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

13

Inku

iri N

asio

nal -

Kom

nas H

AM

- 16

Mar

2015

Rekomendasi

• Inkuri Nasional Komnas HAM menyampaikan rekomendasi yang terbagi ke dalam empat kelompok yaitu :• Pembaruan peraturan perundang-undangan;• Pembaruan kebijakan; • Remedi; dan • Kelembagaan;

14

Pembaruan Peraturan Perundang-undangan

• Perlu secepatnya ditetapkan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Komisi Independen yang diberi mandat khusus oleh Presiden untuk mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat kedepan

• Perlu secepatnya dilakukan pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan MHA. Hal ini karena pengakuan atas keberadaan dan perlindungan hak-hak tradisional MHA merupakan amanat konstitusi.

• Peninjauan untuk perbaikan beragam aturan, kebijakan dan regulasi yang tidak mendukung pengakuan MHA atas wilayahnya di Kawasan Hutan

• Perlu segera dilaksanakan kaji ulang dan moratorium izin-izin pengusahaan hutan, pertambangan dan perkebunan yang bermasalah dan melanggar aturan serta mengabaikan hak-hak MHA di kawasan hutan

Kebijakan• Presiden

• Penuntasan kasus-kasus HAM dan konflik tenurial kehutanan secara menyeluruh dan lintas

• Perlunya kaji ulang kebijakan-kebijakan pembangunan khususnya dengan usaha-usaha kehutanan, perkebunan dan tambang di pulau-pulau kecil dan pesisir yang merupakan wilayah MHA

• Khusus wilayah Papua, pemerintah perlu mengkaji ulang konsep pembangunan di Papua berdasar pada prinsip penghormatan dan perlindungan HAM

• Perlunya perbaikan sistem kebijakan dan pengelolaan kawasan hutan untuk pencegahan korupsi, sebagai bagian Renaksi NKB 12/KL.

• TNI/Polri• Penarikan anggota TNI/POLRI dari perusahaan di

wilayah-wilayah MHA;• Tindak lanjut pengaduan MHA atas tindakan

anggota TNI/POLRI;• Penetapan Perkap (polri) ttg pelaksanaan tugas

di wilayah/issue SDA berdasarkan perspektif ham, mha dan gender

• Korporasi• Perlu penilaian mendasar pada program

tanggung jawab perusahaan agar dapat menunjang pemenuhan HAM dan hak-hak tradisonal MHA di kawasan hutan.

Inku

iri N

asio

nal -

Kom

nas H

AM -

16M

ar20

15

15

Inku

iri N

asio

nal -

Kom

nas H

AM

- 16

Mar

2015

REMEDI

• Remedi yang dilakukan secepatnya berupa ganti kerugian (reparation) dalam bentuk• Restitusi• Rehabilitas• Kompensasi• Pemenuhan rasa keadilan

(satisfaction)• Remedi berlanjut• Akses ke pengadilan yang setara

dan efektif• Akses ke informasi yang relevan

mengenai pelanggaran HAM MHA dan mekanisme perolehan ganti kerugian (reparation)

KELEMBAGAAN• Pengesahan lembaga-lembaga adat (yang

tumbuh di masyarakat) dan membubarkan lembaga-lembaga adat bentukan pemerintah;

• Presiden segera membentuk lembaga independen yang diberi mandat khusus, antara lain;• Mengidentifikasi bentuk dan pola

pelanggaran HAM yang dialami masyarakat hukum adat di Indonesia;

• Melakukan kajian untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan dan izin-izin yang berdampak terhadap pelanggaran hak masyarakat hukum adat

• Mengkoordinasikan program kementerian dan lembaga negara yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat

• Melakukan pengkajian terhadap potensi sosial, ekonomi, kapasitas kelembagaan

• Menyusun Blueprint mengenai Program Nasional untuk pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak masyarakat hukum adat.

16

Inku

iri N

asio

nal -

Kom

nas H

AM

- 16

Mar

2015

Terima Kasih

17