TANGGUNG JAWAB INSINYUR

DALAM MENGHADAPI

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Oleh :

DR. Ir. GENTUR PRIHANTONO S., MTKepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

Provinsi Jawa Timur

APA ITU MEA?

Berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia untuk

membentuk pasar tunggal.

Terdiri dari 10 Negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar,

dan Kamboja.

Deklarasi pembentukannya akan dilaksanakan pada 31 Desember 2015 nanti.

Bertujuan meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antar

negara ASEAN.

MEA dapat meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk

meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN.

KONSEKUENSI MEA

Kemudahan, kebebasan, keterbukaan diantara negara ASEAN terhadap :

arus barang.

arus jasa.

arus bebas investasi.

arus bebas modal.

arus tenaga kerja terampil :

menyebabkan meningkatnya daya saing di bursa kerja, terutama yang

berkecimpung pada sektor keahlian khusus, seperti insinyur, arsitek.

persaingan tenaga insinyur profesional nantinya tidak hanya datang dari

dalam negeri, tetapi juga dari negara-negara lain di ASEAN.

* Profesi arsitek tampaknya masih disamakan dalam profesi insinyur. Padahal nyatanya, kedua profesi ini berbeda

meskipun berada di lingkup pekerjaan yang serupa.

Konsekuensi tenaga kerja diatur :

Konferensi ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO) atau Perhimpunan Organisasi Insinyur se-ASEAN pada 11-13 November 2014 di

Yangoon, Myanmar menyepakati penerapan regulasi yang selaras dan

standar yang sama di setiap negara ASEAN.

Insinyur yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan standar Mutual Recognition Arrangements (MRA) dan bersertifikat

ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE).

Standar Mutual Recognition Arrangements (MRA)

Hasil kesepakatan perdagangan pada tahun 2005 untuk memfasilitasi

pergerakan jasa keinsinyuran profesional serta sebagai sarana bertukar

informasi standar dan kualifikasi pada tiap negara di ASEAN.

1. Kriteria insinyur profesional yang diakui dalam skema MRA, yaitu

memenuhi persyaratan ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE):

a. Lulus Sarjana Teknik dari Universitas/ Lembaga Pendidikan yang

terakreditasi di salah satu negara ASEAN.

b. Sertifikasi/ lisensi sebagai Tenaga Ahli Teknik yang diterbitkan oleh

Professional Regulatory Authority (PRA) dari negara anggota ASEAN;

c. Pengalaman kerja di bidang teknik minimal tujuh tahun dan

pengalaman kerja yang menangani proyek teknik yang signifikan

minimal dua tahun;

d. Mematuhi ketentuan Continuing Professional Development (CPD)

sesuai dengan kebijakan negara asal;

e. Tidak memiliki catatan pelanggaran terhadap standar teknis,

profesional ataupun etika, baik di tingkat lokal maupun internasional.

2. Prosedur bagaimana seorang insinyur bisa melakukan praktik di negara

ASEAN lainnya.

Insinyur bersertifikasi ACPE harus memenuhi lagi kriteria sebagai Insinyur

Profesional Asing Teregistrasi atau Registered Foreign Professional

Engineer (RFPE) di Negara lain tempat ia akan bekerja, yaitu :

a. mematuhi kode etik profesionalitas sebagai insinyur;

b. mematuhi hukum dan peraturan di negara tujuan;

c. berafiliasi dengan insinyur profesional lokal di negara tujuan.

DAMPAK MEA

Dampak Positif :

Kesempatan kerja bertambah. Jika MAMPU bersaing maka Insinyur Indonesia

akan tersebar memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan di kawasan ASEAN.

Indonesia dapat melakukan penetrasi pasar di ASEAN dengan potensi penduduk

yang besar.

atau

Dampak Negatif :

Kesempatan kerja berkurang. Jika TIDAK MAMPU bersaing maka Insinyur

Indonesia hanya dapat menjadi penonton karena lapangan kerja dikuasai oleh Tenaga Kerja Asing, bahkan di negaranya sendiri.

DATA INSINYUR

Indonesia adalah negara berpenduduk terbanyak diantara negara yang tergabung dalam MEA. Berpotensi besar untuk menguasai pasar tunggal.

Jumlah Insinyur per satu juta

penduduk di Indonesia

adalah yang terendah di

lingkup ASEAN.

(Sumber: disampaikan Perhimpunan Insinyur Indonesia (PII), Maret 2015)

Jumlah Insinyur Indonesia yang bersertifikat ACPE (ASEAN

Chartered Professional Engineer)

adalah terbanyak di lingkup

ASEAN.

Namun..... ini tidak proposional jika

dibandingkan dengan jumlah

keseluruhan penduduk.(Sumber: disampaikan Perhimpunan Insinyur Indonesia (PII), Maret 2015)

Negara Jumlah Insinyur per satu juta penduduk

(orang)

Indonesia 3.038

Singapura 28.235

Negara Jumlah Insinyur

bersertifikat ACPE

(orang)

Per 12 Januari 2015

Jumlah Penduduk

(orang)

Indonesia 290 237.000.000

Malaysia 203 28.000.000

Singapura 218 5.000.000

Berdasarkan standar Mutual Recognition Arrangements (MRA), jumlah Insinyur Indonesia yang sudah diakui sebagai insinyur profesional dan bisa

berpraktik di negara ASEAN lainnya, diperkirakan hanya sekitar 0,03

persen dari total Insinyur Profesional asal Indonesia (Sumber:

www.kemlu.go.id, Maret 2015).

Jumlah Insinyur Profesional Indonesia masih lebih sedikit

jika dibandingkan dengan

negara ASEAN lainnya.

(Sumber: disampaikan Pehimpunan Insinyur Indonesia (PII), Maret 2015)

Indonesia memerlukan penambahan Insinyur sebanyak 65.000 orang, sedangkan penambahan tenaga Insinyur Indonesia hanya sebesar 36.000

orang (Sumber : Project Manajemen Institute, 2015).

Negara Jumlah Insinyur Profesional

(orang)

Indonesia 9.000

Malaysia 11.170

Thailand 23.000

Filiphina 14.250

PEMENUHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI

Indonesia memiliki 7,2 juta tenaga konstruksi. Namun, baru 5% darijumlah tersebut atau sekitar 380.000 orang yang telah disertifikasi,100.000 orang masuk dalam kategori tenaga ahli dan 280.000 orangyang masuk dalam tenaga terampil.

Yang bersetifikat tenaga ahli 48.000. Bersertifikat tenaga terampil100.000

TARGET:

Target jangka pendek tahun 2016 untuk jumlah insinyur barukonstruksi bersertifikat bertambah sebanyak 10.000 orang, jumlahteknisi bersertifikat sebanyak 40.000 orang, dan jumlah tenagaterampil bersertifikat sebanyak 100.000 orang.

Target jangka panjang 2016-2019 jumlah insinyur baru konstruksibersertifikat bertambah sebanyak 50.000 orang, jumlah teknisibersertifikat sebanyak 200.000 orang, dan jumlah tenaga terampilbersertifikat sebanyak 500.000 orang.

(sumber : Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR 20 Agustus 2015)

PELUANG KERJA

Agenda pembangunan Infrastruktur Indonesia Tahun 2015 - 2019 senilai Rp.

5.500 Triliun (Sumber: disampaikan Kementrian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, 2015) dalam rangka menunjang kelancaran arus barang

dan jasa untuk menghadapi tantangan dalam MEA.

Pemerintah terus mendorong pemenuhan infrastruktur fisik dan penyediaan

fasilitas.

Diupayakan pelaksanaannya dapat dikerjakan oleh tenaga kerja profesional

lokal, termasuk insinyur.

STRATEGI PEMERINTAH MENGHADAPI MEA

Strategi Pemerintah melindungi Pasar Lokal dalam menghadapi MEA antara

lain:

a.Pemerintah mengesahkan UU nomor 11 tahun 2014 tentang standardisasi

kompetensi para insinyur yang didasarkan pada Kode Etik Keinsinyuran

sehingga Indonesia dapat menghasilkan insinyur yang ahli dan kompeten. Hal

ini mencakup perizinan kerja bagi para pelaku profesi keinsinyuran, sistem

penjaminan kompetensi profesional bagi perolehan izin kerja, sistem

penjaminan kualifikasi dasar untuk memasuki profesi keinsinyuran, sistem

penjaminan mutu akademis untuk pendidikan tinggi teknik.

b.Dalam menghadapi persaingan tenaga kerja, persyaratan bagi tenaga kerja

Asing yang ingin bekerja di Indonesia diperketat. Antara lain : kewajiban

berbahasa Indonesia dan sertifikasi lembaga profesi terkait di dalam negeri.

(Sumber: disampaikan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2014)

c. Mengembangkan peran Insinyur Indonesia antara lain dengan:

memperkuat penguasaan dan pengembangan teknologi, memprioritaskan

peran kontraktor nasional dalam pembangunan proyek-proyek Infrastruktur,

mensyaratkan pemakaian produk dalam negeri, meningkatkan daya saing

dan nilai keekonomian proyek dengan penyediaan pendanaan, serta

mendorong peran dan kompetensi Insinyur. (Sumber: disampaikan

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015).

d. Memenuhi ketersediaan insinyur profesional secara merata dan setara

dengan negara lain melalui: percepatan pemberian sertifikasi yang

menjamin kualitas minimal Insinyur Indonesia melalui kerjasama dengan

asosiasi profesi perekayasaan (Sarjana Teknik).(Sumber: disampaikan

Kementrian Koordinator Perekonomian, 2015).

KESIMPULAN

Insinyur Indonesia perlu meningkatkan

kompetensi agar selaras dan setara dengan

kesepakatan menghadapi MEA untuk dapat

menguasai peluang di pasar lokal bahkan di

ASEAN.