Paparan Pu 16 17 Maret
40
PERAN DINSOS DALAM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA MASYARAK AT MISKI N PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) RESTU NOVI WIDIANI Dinsos Jatim
-
Upload
muchlas-fahman -
Category
Documents
-
view
14 -
download
0
description
billing some people datas
Transcript of Paparan Pu 16 17 Maret
Slide 1RESTU NOVI WIDIANI
Berdasarkan UU NO 40 tahun 2014
Tentang Sistem Jaminan Sosial (SJSN) & UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS
Jaminan kesehatan masyarakat KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Tahun 2013 Terdaftar
Validasi dan verifikasi Dinas kesehatan
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
Tahun 2014 Terdaftar
Kuota
:
: : : :
45.575 Pst Pemegang Kartu Jamkesda :707.305 32.852.000.000
*
*
TUPOKSI DINAS SOSIAL PROVINSI DAN DINSOS KAB /KOTA
(Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 02 tahun 2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Pelaksanaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan th 2014).
Dinas/Instansi Sosial Provinsi dan Kab/Kota perlu melakukan verifikasi dan validasi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sesuai Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor : 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan Mengoptimalkan Sumber dana APBD.
Merujuk PP nomor 101 tahun 2012 khususnya pada pasal 11 ayat (1) dan (2) tentang perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, Dinas sosial provinsi melakukan verifikasi dan validasi setiap 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan, untuk mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi pada penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dalam sistem Basis Data Terpadu serta melaporkan hasil verifikasi kepada Gubernur, Kementerian Kesehatan, dan Kemensos.
Pada tahun 2014, Kemensos RI telah menetapkan pengganti peserta PBI (Surat Keputusan Mensos
Nomor : 106/HUK/2014) :
Peserta yang meninggal dunia : 3.119 (jatim 1.550),
Peserta keluar dari PBI : 169 (jatim 26)
Penerima bantuan dari PMKS : 3253 (kendala NIK)
Data Bayi PBI Jatim : 347
Kuota yang ditetapkan Kemensos tahun 2014 : 14.001.871
Hasil yang telah diverifikasi oleh Kemensos sd des 2014 : 13.965.296
PROGRAM PEMUTAKHIRAN DATA
Matching data, validasi, verifikasi,
Sensus
berdasarkan Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011
Berdasarkan Data di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial.
Sistem Pendataan PMKS
Kategori Fakir Miskin
Berdasarkan Basis Data Terpadu (PPLS 2011). Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar; Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana; Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
PMKS penghuni Panti Sosial Dari keluarga miskin Tidak mempunyai rumah Tidak mampu mengurus dirinya Tidak ada keluarga yang mengurus Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya Terlantar Lanjut...
Kategori Fakir Miskin (lanjutan)
Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga; dan Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester; Lanjut ....
2. Warga Masyarakat Yang masuk katagori RT. 00/RW. 00 Merupakan PMKS Miskin Tidak mempunyai tempat tinggal Tidak memiliki identitas diri sebagai warga/KTP Warga masyarakat yang tinggal di kolong jembatan, emperan toko, bantaran kali, pinggir rel KA Menjadi gelandangan Menjadi Pengemis Hidup berpindah-pindah
Kategori Fakir Miskin (lanjutan)
TIDAK TEREGISTER
Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah; Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah; Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran; Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m2/orang; dan Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/ lainnya
KEPERSETAAN
Anak Balita sangat miskin (0-4 tahun)
Anak sangat miskin (5-17 tahun)
Anak dengan Disabilitas sangat miskin
Penyandang Disabilitas sangat miskin
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
Masy. Miskin pemegang kartu jamkesda yang belum masuk PBI-JKN
Penderita/mantan penderita kusta yang mendaptkan rekomendasi direktur RS Kusta Milik Prov dan memiliki KTP dr kab/Kota di Jatim dan berobat ke RS Kusta UPT Dinkes Jatim
Seniman yg ditetapkan dewan kesenian
Penghuni Panti milik Pemprov Jatim
Gelandangan dan orang terlantar
Penghuni lapas/Rutan yg mendapatkan pelayanan kesehatan di RS Prov dan UPT Dinkes Prov Jatim
Penderita penyakit khusus: Hemofilia, thalassemia, kelainan kongenital, gagal ginjal (hemodialisa)
*
(Anak terlantar, Korban Napza, Lansia, Paca, dan Tuna Sosial)
Fakir miskin tidak masuk PPLs 2011/TNP2K (tidak teregister)
Bagaimana dengan yang ini?
KABUPATEN/KOTA
PENGERTIAN
FAKMIS: org yg sama sekali tidak punya mata pencaharian dan /atau punya tetapi tidak cukup memenuhi keb dasar yg layak bagi diri dan keluarganya
ORANG TIDAK MAMPU: org yang punya mata pencaharian , gaji .upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasart yang layak namun tidak mampu bayar iuran bagi diri dan keluarganya
PMKS, perorangan kelp, dan atau masy karena hambatan kesulitan tidak dapat memenuhi fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar
PEMUTAKHIRAN proses keg pendataan dg cara perbaiki , ubah, hapus data yang terhimpun dlm BDT yg mutakhir
VERIFIKASI pemeriksaan pengkajian utk jamin kebenaran fakmis org tdk mampu
VALIDASI tindakan untuk tetapkan kesahihan fakmis dan orang tidak mampu utk diamsukkan data PBI -jamkes
Data PBI yg alami Perubahan
Meninggal dunia
Catt:
Non register termasuk PMKS da Korban PHK seperti penghuni panti, geland pengemis, penyandang disabilitas tetap, korban PHK > 6 bulan
PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI
-PMKS
SIAPA
- PPLS 2011 Rumah Tangga
Instrumen dalam lampiran surat kemensos
Tg 15 Des 2014
INSTRUMEN
-Dilaksanakan
Diutamakan PMKS
TAHAPAN PERSIAPAN & PELAKSANAAN
B. Penyiapan Instrumen /form, verifikasi dan validasi
C, Penyiapan petugas : (Jumlah, estimasi waktu)
d. Pemantapan petugas verifikasi dan validasi (BIMTEK)
e. Sosialisasi pelaks verifikasi dan validasi
TAHAPAN
PELAKSANAAN
a. Verifikasi terhadap perubahan data (sudah meninggal dunia, pindah tempat tinggal, keluar karena tidak ada kriteria , kepersetaan ganda, data anomali, bertambah individu. Informasi dari keta satuan lingkungan setempat serta pengecekan langsung ke lap oleh petugas
b. Melakukan verifikasi dan validasi mengg PPLS 2011, TKSK dan PSKS lainnya lalu===diserahkan dinsos kab/kota
c. Rapat rekonsiliasi data dg instansi terkait utk berkurang atau usulan peserta
d. Menyapaikan data ke dinsos prov tembusan pusdatin kessos utk penggatian dlm bentuk soft copymll email [email protected].
[email protected]
dasar data dari cd yang dikirim pusat
2).Dinsos Koord dengan aparat kec/kel/desa akan dilakukan pemutakhiran data PBI –JKN
A.Penentuan lokasi verifikasi data PBI JKN
B. Penyiapan Instrumen /form, verifikasi dan validasi
C, Penyiapan petugas : (Jumlah, estimasi waktu)
3). TKSK/Petugas Pendata mencocokkan data yg dimilki (dari cd), ditulis di kolom yang palingkanan apabila:
Meninggal dunia
Proses pencocokan bisa melibatkan pendamping PKH/program lainnya atau minta data ke RT/RW desa/kel/kec. Apabila ditemukan keragu-raguan bisa ke rumah yang bersangkutan
4). Setelah diverifikasi apabila menemukan data yang belum teregister (tidak ada di CD) dapat diusulkan dengan format sama dengan blangko dr pusat tetapi ditulis judul USULAN KEPERSETAAAN PBI-JKN, dan usulan ini harus mendapat persetujuan melalui Musyawarah Desa /Musyawarah Kelurahan. Dituangkan dalam berita acara di ttd yang hadir. Data ini nantinya bisa sebagai Pengganti data yang diverifikasi atau sebagai tambahan kuota .
5). Data yang telah diverifikasi diserahkan dinsos kab/kota
6). Mengadakan Rapat rekonsiliasi data dg instansi terkait (Dinas Kesehatan /Pihak desa/kel/ Kecamatan /BPJS utk pergantian atau penambahan usulan peserta)
Setelah pendataan selesai, dientry lalu dikirim melalui email : [email protected].
7). Menunggu surat keputusan Kemensos RI yang akan diterbitkan 2 kali dalam setahun
8). Hasil pendataan ini se Jawa Timur akan direkap oleh Dinsos Provinsi Jatim dan dilaporkan kepada Bapak Gubernur
Skala Prioritas untuk pengganti /tambahan kuota
Anak baru lahir PBI
Peserta Program Keluarga Harapan
orang miskin/tidak mampu yang belum tercover PBI –JKN ataupun Jamkesda
Catatan:
SARAN:
Agar tidak terjadi pendataan terus menerus dan untuk kemudahan apabila ada permintaan data kembali , dapat dihimpun pula pada saat melakukan pendataan PBI JKN, didata perolehan program perlindungan sosial lainnya yang didapat warga dimaksud seperti: Raskin, Rumah Tidak Layak Huni RTLH, Program Keluarga Harapan, Bantuan Siswa Miskin, Bopda Madin, Kepemilikan kartu Perlindungan Sosial , Kelompok Usaha Bersama atau program lainnya
Pemutakhiran data PBI-JKN sebanyak 2 kali dalam setahun akan di SK –kan oleh Menteri Sosial RI. Sebaiknya Dinsos Kab/Kota memilki operator data base dan perangkat komputer tersendiri untuk update data PBI-JKN setiap bulannya. TKSK dapat berkoordinasi setiap bulan dengan desa/kel/kec/puskesmas dan dimasukkan perubahan data setiap bulan, sehingga apabila ada pemutakhiran data pada setiap semester tidak menyulitkan.
Catt: untuk pst yg meninggal atau tdk terlaporkan melakukan pencatatan: nama, no kartu BPJS , alamat , surat kematian
Menyampaikan data dimaksud ==. > bpjs kab/kota
Menyampaikan data informasi ke dinsos prov tembusan pusdatin bentuk soft copy melalui email pusdatin
Peserta PBI yang keluar dari kepersetaan tidak sesuai kriteria atau permintaan sendiri melalui langkah:
Melakukan pencatatan nama, nomor kartu BPJS Kes, alamat, membuat surat pengesahan
2. Menyampaikan data informasi ke BPJS Kab/Kota
3. Menyampaikan data dan informasi ke Dinsos Prov tembusan Pusdatin kesos bentuk soft copy tentang, nama , nomor katu BPJS Kes, alamat domisili, surat pongesahan dr dinas
PERUBAHAN DATA
Data PBI yg duplikasi /ganda
Data 1 org tercatat 2 kali dg nomor BPJS berbeda serta data anomali data yang salah , Dinsos menyampaikan data dimaksud ke dinsos prov tembusan pusdatin melalui email/kiriman pos
Data PBI Bersifat penambahan anggota PBI karena diluar faskes , Dinsos Kab/Kota melakukan:
Mencatat data bayi ( nama bayi, tg lahir, jenis kelamin, nama ibu/bp, nomor kartu ibu/bp, alamat pst (minimal ds, kec kab/kota)
Menyampaikan ke dinsos prov cc pusdatin by email Harus sinergis dg BPJS Kes dan Dinkes
VERIFIKASI PKH , PEMEGANG KPS, FAKMIS, ORG TIDAK MAMPU, KORBAN PHK HARUS MEMENUHI 12 variabel :, Prov, Kab, Kec, desa/Kel, Alamat lengkap, Nama, Jenis kelamin, Tempat laahir, tg lahir, Hub kelg, Pasangan anggota RT , no NIK, KTP atau no identitas yg lain
Pendataan non register:
Membuat daftar listing
Kewenangan dan tanggung jawab
Fasilitasi pengemb kapasitas petugas pendataan
Fasilitasi pengembangan pengelolaan data
Melaks kompilasi data dari sel kec
Melaks verifikasi data dari sel kec
Memeriksa kelengkapan data
Melaporkan hasil verifikasi dan rekapitulasi data pbi jkn ke dinsos prov tembusan pusdatin
Menyimpan data dari sel kec di lingkup wilayahnya
Melakukan monev dan pelaporan dari kec
Melakukan pembinaan dan pengawasan verifikasi dn validasi data PBI
KEMENTERIAN SOSIAL
Sosialisasi
Pengiriman hasil pengolahan data ke pusat ( PUSDATIN)
INSTANSI/DINAS SOSIAL KABUPATEN
Penentuan/penunjukan petugas verifikasi
Pelatihan petugas verifikasi
Pengiriman hasil pengolahan data ke provinsi
KECAMATAN
TKSK
DESA/KELURAHAN
Verifikasi dan validasi
Tahapan dan Mekanisme Verifikasi
2. verifikasi terhadap pengaduan
4. Rapat rekonsiliasi data
5. Menyampaikan data hasil verifikasi ke dinsos prov tembusan pusdatin
Kordinasi lintas unit
Penanganan terkait data dan pelayanan
Koor SKPD Terkait
Menerima pengaduan
meneruskan data PBI terbaru ke Pusat, mengetahui/legalitas provins
Unit DUMAS KECAMATAN
DUMAS DESA/KEL
Penerimaan data PBI desa dari kab/kota
Penerimaan pengaduaan dari masyarakat
MEKANISME DAN SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT
SISDUMAS KAB
DATA TERPADU
DUMAS KAB/KOTA
DUMAS KEC
-Validasi Peserta PBI belum dilakukan Kab/kota alasan pendanaan
-Dalam SK Mensos tertera namun tidak dapat dilayani BPJS karena belum tersistem (iuran premi belum terbayarkan)
-TKSK sebagai pelaksana verifikasi dan validasi belum mendapatkan pelaksanaan Bimbingan Teknis oleh Kemensos RI
-Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di daerah (PSM, KT, Orsos , Pendamping program) belum dioptimalkan untuk melakukan pendataan
-Kurang Koordinasi antara Bapedda dan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan untuk -Perubahan tupoksi verifikasi dan validasi kepersetaan PBI –JKN
- CD yang berisi data dari kemensos RI (belum siap pakai utk divalidasi)
HAMBATAN
-Masy.Miskin dan orang tudak mampu bertahap masuk PBI-JKN dlm masa transisi, Jamkesda Prov dan Jamkesda Kab/Kota
-Kegiatan Validasi PBI-JKN disatukan dengan kegiatan lainnya misalnya mengoptimalkan peran pendamping program atau dana pendataan program lainnya
-Kemensos memperbaiki sistem dg BPJS Kesehatan dalam hal perubahan penetapan kepersetaan setiap 6bl sekali langsung dapat diakses di BPJS
-TKSK telah diberi pembekalan oleh Dinsos Provinsi pd bl Pebruari
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di daerah (PSM, KT, Orsos , Pendamping program) harus dilibatkan
-Bapedda dan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan memiliki pemahaman yang sama untuk Perubahan tupoksi verifikasi dan validasi kepersetaan PBI –JKN, dan menerapkan kebijakan2 untuk mempermudah pelayanan bagi orang miskin dan PMKS
-CD yang berisi data dari kemensos RI (belum siap pakai utk divalidasi)
SOLUSI
www.kawalbansos.com
Dasar Hukum :
Surat Edaran Mendagri Nomor : 440/6264/SJ tentang Fasilitasi KIS, KIP, KKS ditujukan pada Gubernur agar : memfasilitasi kelancaran pelaksanaan, pengawasan pembinaan ke Kab/Kota, dan menugaskan SKPD terkait untuk validasi data penyaluran bantuan dimaksud guna menghindari duplikasi anggaran.
Intruksi Presiden No. 7 tahun 2014 tentang pelasanaan program Simpanan Keluarga Sejahtera.
Surat Kemensos RI tanggal 15 desember 2014 No. 1392/SJ/BKS/XII/2014 perihal : Permohonan data untuk matching program KIS, KIP dan KKS ditujukan : Kepala Dinas Sosial Provinsi, Kepala Dinas Sosial Kab/Kota isi ; dilampirkan berkas dan cd peerima program untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pendataan
Sumber data : Kemensos RI 15 Januari 2015
Distribusi Kartu KIP & KIS ( Surabaya & Banyuwangi)
Surabaya
Banyuwangi
Jumlah total
RTS
Bantuan
52.562
21.032.000.000
Jumlah Penerima KIP & KIS telah dipastikan bagi mereka yang telah terdaftar dan tersedia anggarannya dalam APBN 2014
Merupakan bantuan tunai bagi keluarga kurang mampu, yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi nasional keuangan inklusif.
sebagai kartu penanda keluarga kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial termasuk simpanan keluarga sejahtera
PROGRAM SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA, PROGRAM INDONESIA PINTAR (KIP) & PROGRAM INDONESIA SEHAT (KIS) UNTUK MEMBANGUN KELUARGA PRODUKTIF
KKS
KSKS
KIP
KIS
√ Diberikan kepada keluarga kurang mampu, secara bertahap diperluas mencakup penghuni panti asuhan, panti jompo dan panti-panti sosial √ saat ini diberikan dalam bentuk layanan keuangan digital dengan pemberian sim card, sedangkan 14,5 jt keluarga diberikan dalam bentuk simpanan giro pos. √ pada tahun 2015, secara bertahap 14,5 jt keluarga lainnya akan mendapatkan layanan keuangan digital dan sim card
√ akan dibagikan secara bertahap kepada 15,5 jt keluarga kurang mampu (bukan individu) diseluruh ndonesia √ kedepannya akan diperluas mencakup penghuni panti asuhan, panti jompo dan panti-panti sosial √ tahun 2015 secara bertahap akan diberikan kepada 14,5 jt keluarga √ KSKS menggunakan sistem layanan keuangan digital (LKD) √ bagi mereka yang belum menerima KKS dan sim card tetap mendapatkan bantuan non tunai sebesar Rp. 200 rb perbulan untuk bulan november dan desember
√ Merupakan transformasi dari program bantuan siswa miskin (BSM) √ KIP diberikan kepada seluruh anak usia sekolah, yaitu 7 hingga 18 tahun dari keluarga kurang mampu, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar disekolah maupun madrasah √ Pada tahap lanjutan, KIP mencakup pula anak usia sekolah yang tidak berada disekolah seperti anak jalanan, pekerja anak, dipanti asuhan dan difabel √ KIP juga berlaku di pesantren, pusat kegiatan belajar masyarakat dan BLK KIP tahap awal utk 151.840 siswa berasal dr 1 juta kel kurang mampu
√ Merupakan program untuk mendapatkan jaminan sosial yang berlaku nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera. √ Secara kualitas, masyarakat prasejahtera akan mendapatkan layanan kesehatan mulai dari preventif dan promotif √ secara kuantitas, akan ada penambahan jumlah orang yang sebelumnya tidak bisa ditampung dalam SJSN yang tercatat sebagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yaitu 86,4 jt jiwa
p
: 15,8 jt RTS (+ 340 rb PMKS +
500.000 cadangan)
PBI JKN : 86,4
www.kawalbansos.com
1234
11Kab. Ponorogo347,560 347,560 -
13Kab. Tulungagung298,142 298,142 -
14Kab. Blitar345,675 345,675 -
19Kab. Banyuwangi552,737 551,921 816
1234
11Kab. Ponorogo347,560 347,560 -
13Kab. Tulungagung298,142 298,142 -
14Kab. Blitar345,675 345,675 -
19Kab. Banyuwangi552,737 551,921 816
36Kab. Sumenep510,439 510,339 100
36Kab. Sumenep510,439 510,339 100
1234
11Kab. Ponorogo347,560 347,560 -
13Kab. Tulungagung298,142 298,142 -
14Kab. Blitar345,675 345,675 -
19Kab. Banyuwangi552,737 551,921 816
36Kab. Sumenep510,439 510,339 100
Berdasarkan UU NO 40 tahun 2014
Tentang Sistem Jaminan Sosial (SJSN) & UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS
Jaminan kesehatan masyarakat KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Tahun 2013 Terdaftar
Validasi dan verifikasi Dinas kesehatan
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
Tahun 2014 Terdaftar
Kuota
:
: : : :
45.575 Pst Pemegang Kartu Jamkesda :707.305 32.852.000.000
*
*
TUPOKSI DINAS SOSIAL PROVINSI DAN DINSOS KAB /KOTA
(Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 02 tahun 2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Pelaksanaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan th 2014).
Dinas/Instansi Sosial Provinsi dan Kab/Kota perlu melakukan verifikasi dan validasi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sesuai Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor : 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan Mengoptimalkan Sumber dana APBD.
Merujuk PP nomor 101 tahun 2012 khususnya pada pasal 11 ayat (1) dan (2) tentang perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, Dinas sosial provinsi melakukan verifikasi dan validasi setiap 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan, untuk mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi pada penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dalam sistem Basis Data Terpadu serta melaporkan hasil verifikasi kepada Gubernur, Kementerian Kesehatan, dan Kemensos.
Pada tahun 2014, Kemensos RI telah menetapkan pengganti peserta PBI (Surat Keputusan Mensos
Nomor : 106/HUK/2014) :
Peserta yang meninggal dunia : 3.119 (jatim 1.550),
Peserta keluar dari PBI : 169 (jatim 26)
Penerima bantuan dari PMKS : 3253 (kendala NIK)
Data Bayi PBI Jatim : 347
Kuota yang ditetapkan Kemensos tahun 2014 : 14.001.871
Hasil yang telah diverifikasi oleh Kemensos sd des 2014 : 13.965.296
PROGRAM PEMUTAKHIRAN DATA
Matching data, validasi, verifikasi,
Sensus
berdasarkan Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011
Berdasarkan Data di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial.
Sistem Pendataan PMKS
Kategori Fakir Miskin
Berdasarkan Basis Data Terpadu (PPLS 2011). Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar; Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana; Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
PMKS penghuni Panti Sosial Dari keluarga miskin Tidak mempunyai rumah Tidak mampu mengurus dirinya Tidak ada keluarga yang mengurus Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya Terlantar Lanjut...
Kategori Fakir Miskin (lanjutan)
Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga; dan Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester; Lanjut ....
2. Warga Masyarakat Yang masuk katagori RT. 00/RW. 00 Merupakan PMKS Miskin Tidak mempunyai tempat tinggal Tidak memiliki identitas diri sebagai warga/KTP Warga masyarakat yang tinggal di kolong jembatan, emperan toko, bantaran kali, pinggir rel KA Menjadi gelandangan Menjadi Pengemis Hidup berpindah-pindah
Kategori Fakir Miskin (lanjutan)
TIDAK TEREGISTER
Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah; Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah; Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran; Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m2/orang; dan Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/ lainnya
KEPERSETAAN
Anak Balita sangat miskin (0-4 tahun)
Anak sangat miskin (5-17 tahun)
Anak dengan Disabilitas sangat miskin
Penyandang Disabilitas sangat miskin
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
Masy. Miskin pemegang kartu jamkesda yang belum masuk PBI-JKN
Penderita/mantan penderita kusta yang mendaptkan rekomendasi direktur RS Kusta Milik Prov dan memiliki KTP dr kab/Kota di Jatim dan berobat ke RS Kusta UPT Dinkes Jatim
Seniman yg ditetapkan dewan kesenian
Penghuni Panti milik Pemprov Jatim
Gelandangan dan orang terlantar
Penghuni lapas/Rutan yg mendapatkan pelayanan kesehatan di RS Prov dan UPT Dinkes Prov Jatim
Penderita penyakit khusus: Hemofilia, thalassemia, kelainan kongenital, gagal ginjal (hemodialisa)
*
(Anak terlantar, Korban Napza, Lansia, Paca, dan Tuna Sosial)
Fakir miskin tidak masuk PPLs 2011/TNP2K (tidak teregister)
Bagaimana dengan yang ini?
KABUPATEN/KOTA
PENGERTIAN
FAKMIS: org yg sama sekali tidak punya mata pencaharian dan /atau punya tetapi tidak cukup memenuhi keb dasar yg layak bagi diri dan keluarganya
ORANG TIDAK MAMPU: org yang punya mata pencaharian , gaji .upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasart yang layak namun tidak mampu bayar iuran bagi diri dan keluarganya
PMKS, perorangan kelp, dan atau masy karena hambatan kesulitan tidak dapat memenuhi fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar
PEMUTAKHIRAN proses keg pendataan dg cara perbaiki , ubah, hapus data yang terhimpun dlm BDT yg mutakhir
VERIFIKASI pemeriksaan pengkajian utk jamin kebenaran fakmis org tdk mampu
VALIDASI tindakan untuk tetapkan kesahihan fakmis dan orang tidak mampu utk diamsukkan data PBI -jamkes
Data PBI yg alami Perubahan
Meninggal dunia
Catt:
Non register termasuk PMKS da Korban PHK seperti penghuni panti, geland pengemis, penyandang disabilitas tetap, korban PHK > 6 bulan
PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI
-PMKS
SIAPA
- PPLS 2011 Rumah Tangga
Instrumen dalam lampiran surat kemensos
Tg 15 Des 2014
INSTRUMEN
-Dilaksanakan
Diutamakan PMKS
TAHAPAN PERSIAPAN & PELAKSANAAN
B. Penyiapan Instrumen /form, verifikasi dan validasi
C, Penyiapan petugas : (Jumlah, estimasi waktu)
d. Pemantapan petugas verifikasi dan validasi (BIMTEK)
e. Sosialisasi pelaks verifikasi dan validasi
TAHAPAN
PELAKSANAAN
a. Verifikasi terhadap perubahan data (sudah meninggal dunia, pindah tempat tinggal, keluar karena tidak ada kriteria , kepersetaan ganda, data anomali, bertambah individu. Informasi dari keta satuan lingkungan setempat serta pengecekan langsung ke lap oleh petugas
b. Melakukan verifikasi dan validasi mengg PPLS 2011, TKSK dan PSKS lainnya lalu===diserahkan dinsos kab/kota
c. Rapat rekonsiliasi data dg instansi terkait utk berkurang atau usulan peserta
d. Menyapaikan data ke dinsos prov tembusan pusdatin kessos utk penggatian dlm bentuk soft copymll email [email protected].
[email protected]
dasar data dari cd yang dikirim pusat
2).Dinsos Koord dengan aparat kec/kel/desa akan dilakukan pemutakhiran data PBI –JKN
A.Penentuan lokasi verifikasi data PBI JKN
B. Penyiapan Instrumen /form, verifikasi dan validasi
C, Penyiapan petugas : (Jumlah, estimasi waktu)
3). TKSK/Petugas Pendata mencocokkan data yg dimilki (dari cd), ditulis di kolom yang palingkanan apabila:
Meninggal dunia
Proses pencocokan bisa melibatkan pendamping PKH/program lainnya atau minta data ke RT/RW desa/kel/kec. Apabila ditemukan keragu-raguan bisa ke rumah yang bersangkutan
4). Setelah diverifikasi apabila menemukan data yang belum teregister (tidak ada di CD) dapat diusulkan dengan format sama dengan blangko dr pusat tetapi ditulis judul USULAN KEPERSETAAAN PBI-JKN, dan usulan ini harus mendapat persetujuan melalui Musyawarah Desa /Musyawarah Kelurahan. Dituangkan dalam berita acara di ttd yang hadir. Data ini nantinya bisa sebagai Pengganti data yang diverifikasi atau sebagai tambahan kuota .
5). Data yang telah diverifikasi diserahkan dinsos kab/kota
6). Mengadakan Rapat rekonsiliasi data dg instansi terkait (Dinas Kesehatan /Pihak desa/kel/ Kecamatan /BPJS utk pergantian atau penambahan usulan peserta)
Setelah pendataan selesai, dientry lalu dikirim melalui email : [email protected].
7). Menunggu surat keputusan Kemensos RI yang akan diterbitkan 2 kali dalam setahun
8). Hasil pendataan ini se Jawa Timur akan direkap oleh Dinsos Provinsi Jatim dan dilaporkan kepada Bapak Gubernur
Skala Prioritas untuk pengganti /tambahan kuota
Anak baru lahir PBI
Peserta Program Keluarga Harapan
orang miskin/tidak mampu yang belum tercover PBI –JKN ataupun Jamkesda
Catatan:
SARAN:
Agar tidak terjadi pendataan terus menerus dan untuk kemudahan apabila ada permintaan data kembali , dapat dihimpun pula pada saat melakukan pendataan PBI JKN, didata perolehan program perlindungan sosial lainnya yang didapat warga dimaksud seperti: Raskin, Rumah Tidak Layak Huni RTLH, Program Keluarga Harapan, Bantuan Siswa Miskin, Bopda Madin, Kepemilikan kartu Perlindungan Sosial , Kelompok Usaha Bersama atau program lainnya
Pemutakhiran data PBI-JKN sebanyak 2 kali dalam setahun akan di SK –kan oleh Menteri Sosial RI. Sebaiknya Dinsos Kab/Kota memilki operator data base dan perangkat komputer tersendiri untuk update data PBI-JKN setiap bulannya. TKSK dapat berkoordinasi setiap bulan dengan desa/kel/kec/puskesmas dan dimasukkan perubahan data setiap bulan, sehingga apabila ada pemutakhiran data pada setiap semester tidak menyulitkan.
Catt: untuk pst yg meninggal atau tdk terlaporkan melakukan pencatatan: nama, no kartu BPJS , alamat , surat kematian
Menyampaikan data dimaksud ==. > bpjs kab/kota
Menyampaikan data informasi ke dinsos prov tembusan pusdatin bentuk soft copy melalui email pusdatin
Peserta PBI yang keluar dari kepersetaan tidak sesuai kriteria atau permintaan sendiri melalui langkah:
Melakukan pencatatan nama, nomor kartu BPJS Kes, alamat, membuat surat pengesahan
2. Menyampaikan data informasi ke BPJS Kab/Kota
3. Menyampaikan data dan informasi ke Dinsos Prov tembusan Pusdatin kesos bentuk soft copy tentang, nama , nomor katu BPJS Kes, alamat domisili, surat pongesahan dr dinas
PERUBAHAN DATA
Data PBI yg duplikasi /ganda
Data 1 org tercatat 2 kali dg nomor BPJS berbeda serta data anomali data yang salah , Dinsos menyampaikan data dimaksud ke dinsos prov tembusan pusdatin melalui email/kiriman pos
Data PBI Bersifat penambahan anggota PBI karena diluar faskes , Dinsos Kab/Kota melakukan:
Mencatat data bayi ( nama bayi, tg lahir, jenis kelamin, nama ibu/bp, nomor kartu ibu/bp, alamat pst (minimal ds, kec kab/kota)
Menyampaikan ke dinsos prov cc pusdatin by email Harus sinergis dg BPJS Kes dan Dinkes
VERIFIKASI PKH , PEMEGANG KPS, FAKMIS, ORG TIDAK MAMPU, KORBAN PHK HARUS MEMENUHI 12 variabel :, Prov, Kab, Kec, desa/Kel, Alamat lengkap, Nama, Jenis kelamin, Tempat laahir, tg lahir, Hub kelg, Pasangan anggota RT , no NIK, KTP atau no identitas yg lain
Pendataan non register:
Membuat daftar listing
Kewenangan dan tanggung jawab
Fasilitasi pengemb kapasitas petugas pendataan
Fasilitasi pengembangan pengelolaan data
Melaks kompilasi data dari sel kec
Melaks verifikasi data dari sel kec
Memeriksa kelengkapan data
Melaporkan hasil verifikasi dan rekapitulasi data pbi jkn ke dinsos prov tembusan pusdatin
Menyimpan data dari sel kec di lingkup wilayahnya
Melakukan monev dan pelaporan dari kec
Melakukan pembinaan dan pengawasan verifikasi dn validasi data PBI
KEMENTERIAN SOSIAL
Sosialisasi
Pengiriman hasil pengolahan data ke pusat ( PUSDATIN)
INSTANSI/DINAS SOSIAL KABUPATEN
Penentuan/penunjukan petugas verifikasi
Pelatihan petugas verifikasi
Pengiriman hasil pengolahan data ke provinsi
KECAMATAN
TKSK
DESA/KELURAHAN
Verifikasi dan validasi
Tahapan dan Mekanisme Verifikasi
2. verifikasi terhadap pengaduan
4. Rapat rekonsiliasi data
5. Menyampaikan data hasil verifikasi ke dinsos prov tembusan pusdatin
Kordinasi lintas unit
Penanganan terkait data dan pelayanan
Koor SKPD Terkait
Menerima pengaduan
meneruskan data PBI terbaru ke Pusat, mengetahui/legalitas provins
Unit DUMAS KECAMATAN
DUMAS DESA/KEL
Penerimaan data PBI desa dari kab/kota
Penerimaan pengaduaan dari masyarakat
MEKANISME DAN SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT
SISDUMAS KAB
DATA TERPADU
DUMAS KAB/KOTA
DUMAS KEC
-Validasi Peserta PBI belum dilakukan Kab/kota alasan pendanaan
-Dalam SK Mensos tertera namun tidak dapat dilayani BPJS karena belum tersistem (iuran premi belum terbayarkan)
-TKSK sebagai pelaksana verifikasi dan validasi belum mendapatkan pelaksanaan Bimbingan Teknis oleh Kemensos RI
-Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di daerah (PSM, KT, Orsos , Pendamping program) belum dioptimalkan untuk melakukan pendataan
-Kurang Koordinasi antara Bapedda dan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan untuk -Perubahan tupoksi verifikasi dan validasi kepersetaan PBI –JKN
- CD yang berisi data dari kemensos RI (belum siap pakai utk divalidasi)
HAMBATAN
-Masy.Miskin dan orang tudak mampu bertahap masuk PBI-JKN dlm masa transisi, Jamkesda Prov dan Jamkesda Kab/Kota
-Kegiatan Validasi PBI-JKN disatukan dengan kegiatan lainnya misalnya mengoptimalkan peran pendamping program atau dana pendataan program lainnya
-Kemensos memperbaiki sistem dg BPJS Kesehatan dalam hal perubahan penetapan kepersetaan setiap 6bl sekali langsung dapat diakses di BPJS
-TKSK telah diberi pembekalan oleh Dinsos Provinsi pd bl Pebruari
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di daerah (PSM, KT, Orsos , Pendamping program) harus dilibatkan
-Bapedda dan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan memiliki pemahaman yang sama untuk Perubahan tupoksi verifikasi dan validasi kepersetaan PBI –JKN, dan menerapkan kebijakan2 untuk mempermudah pelayanan bagi orang miskin dan PMKS
-CD yang berisi data dari kemensos RI (belum siap pakai utk divalidasi)
SOLUSI
www.kawalbansos.com
Dasar Hukum :
Surat Edaran Mendagri Nomor : 440/6264/SJ tentang Fasilitasi KIS, KIP, KKS ditujukan pada Gubernur agar : memfasilitasi kelancaran pelaksanaan, pengawasan pembinaan ke Kab/Kota, dan menugaskan SKPD terkait untuk validasi data penyaluran bantuan dimaksud guna menghindari duplikasi anggaran.
Intruksi Presiden No. 7 tahun 2014 tentang pelasanaan program Simpanan Keluarga Sejahtera.
Surat Kemensos RI tanggal 15 desember 2014 No. 1392/SJ/BKS/XII/2014 perihal : Permohonan data untuk matching program KIS, KIP dan KKS ditujukan : Kepala Dinas Sosial Provinsi, Kepala Dinas Sosial Kab/Kota isi ; dilampirkan berkas dan cd peerima program untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pendataan
Sumber data : Kemensos RI 15 Januari 2015
Distribusi Kartu KIP & KIS ( Surabaya & Banyuwangi)
Surabaya
Banyuwangi
Jumlah total
RTS
Bantuan
52.562
21.032.000.000
Jumlah Penerima KIP & KIS telah dipastikan bagi mereka yang telah terdaftar dan tersedia anggarannya dalam APBN 2014
Merupakan bantuan tunai bagi keluarga kurang mampu, yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi nasional keuangan inklusif.
sebagai kartu penanda keluarga kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial termasuk simpanan keluarga sejahtera
PROGRAM SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA, PROGRAM INDONESIA PINTAR (KIP) & PROGRAM INDONESIA SEHAT (KIS) UNTUK MEMBANGUN KELUARGA PRODUKTIF
KKS
KSKS
KIP
KIS
√ Diberikan kepada keluarga kurang mampu, secara bertahap diperluas mencakup penghuni panti asuhan, panti jompo dan panti-panti sosial √ saat ini diberikan dalam bentuk layanan keuangan digital dengan pemberian sim card, sedangkan 14,5 jt keluarga diberikan dalam bentuk simpanan giro pos. √ pada tahun 2015, secara bertahap 14,5 jt keluarga lainnya akan mendapatkan layanan keuangan digital dan sim card
√ akan dibagikan secara bertahap kepada 15,5 jt keluarga kurang mampu (bukan individu) diseluruh ndonesia √ kedepannya akan diperluas mencakup penghuni panti asuhan, panti jompo dan panti-panti sosial √ tahun 2015 secara bertahap akan diberikan kepada 14,5 jt keluarga √ KSKS menggunakan sistem layanan keuangan digital (LKD) √ bagi mereka yang belum menerima KKS dan sim card tetap mendapatkan bantuan non tunai sebesar Rp. 200 rb perbulan untuk bulan november dan desember
√ Merupakan transformasi dari program bantuan siswa miskin (BSM) √ KIP diberikan kepada seluruh anak usia sekolah, yaitu 7 hingga 18 tahun dari keluarga kurang mampu, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar disekolah maupun madrasah √ Pada tahap lanjutan, KIP mencakup pula anak usia sekolah yang tidak berada disekolah seperti anak jalanan, pekerja anak, dipanti asuhan dan difabel √ KIP juga berlaku di pesantren, pusat kegiatan belajar masyarakat dan BLK KIP tahap awal utk 151.840 siswa berasal dr 1 juta kel kurang mampu
√ Merupakan program untuk mendapatkan jaminan sosial yang berlaku nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera. √ Secara kualitas, masyarakat prasejahtera akan mendapatkan layanan kesehatan mulai dari preventif dan promotif √ secara kuantitas, akan ada penambahan jumlah orang yang sebelumnya tidak bisa ditampung dalam SJSN yang tercatat sebagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yaitu 86,4 jt jiwa
p
: 15,8 jt RTS (+ 340 rb PMKS +
500.000 cadangan)
PBI JKN : 86,4
www.kawalbansos.com
1234
11Kab. Ponorogo347,560 347,560 -
13Kab. Tulungagung298,142 298,142 -
14Kab. Blitar345,675 345,675 -
19Kab. Banyuwangi552,737 551,921 816
1234
11Kab. Ponorogo347,560 347,560 -
13Kab. Tulungagung298,142 298,142 -
14Kab. Blitar345,675 345,675 -
19Kab. Banyuwangi552,737 551,921 816
36Kab. Sumenep510,439 510,339 100
36Kab. Sumenep510,439 510,339 100
1234
11Kab. Ponorogo347,560 347,560 -
13Kab. Tulungagung298,142 298,142 -
14Kab. Blitar345,675 345,675 -
19Kab. Banyuwangi552,737 551,921 816
36Kab. Sumenep510,439 510,339 100
