PEMERINTAHAN KAMPUNG

By : Aira Hafnizar, SPKantor Camat BendaharaKabupaten Aceh Tamiang

DASAR HUKUM UUD 1945, Pasal 18B ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1979 UU Nomor 22 tahun 1999 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19

Tahun 2009

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Datok Penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan

KampungBERDASARKAN:

1. Keislaman;2. Kepastian Humum;3. Tertib Penyelenggaraan

Pemerintahan;4. Tertib Kepentingan umum;5. Keterbukaan;6. Demokrasi;7. Pemberdayaan Masyarakat;8. Profesionalitas;9. Akuntabilitas;10. Efisiensi;11. Efektivitas; dan12. Keadilan;

Sumber: Qanun Kab. Aceh Tamiang No. 19 Tahun 2009

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPUNG

DATOK PENGHULU MDSK

SEKKAM

KAUR PEMERINTAHAN

KAUR PRMBANGUNANKAUR UMUM

KADUS

MASYARAKAT

TUGAS DAN WEWENANG DATOK PENGHULU

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama MDSK;

Menetapkan Qanun Kampung yang telah mendapat persetujuan MDSK;

Menyusun APB Kampung ;

Membina kehidupan masyarakat Kampung;

Membina perekonomian Kampung; Mengoordinasikan pembangunan Kampung secara

partisipatif; Mewakili Kampungnya di dalam dan di luar pengadilan dan

dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

TUGAS TOK IMAM KAMPUNG

Memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari’at Islam dalam kehidupan masyarakat.Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran Mesjid.Memberi nasehat dan pendapat kepada Datok Penghulu baik diminta maupun tidak diminta.Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama tuhe adat; dan; Menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari’at Islam.

• Pelaksana unsur-unsur ketatausahaan dan administrasi umum

• Pelaksana koordinasi kegiatan yang dilakukan kepala kampung

• Pelaksana bahan pengolahan data dan perumusan program

• Pelaksana pemantauan dan pelayanan masyarakat

• Pelaksana program kerja tahunan dan pelaporannya

• Pelaksana tugas lain sesuai tugas yang diberikan

TUGAS SEKRETARIS KAMPUNG

Membantu sekretaris Kampung dalam memberikan pelayanan masyarakatMelaksanakan ketatausahaan sesuai bidang masing-masing

Melaksanakan pencatatan,pengumpulan,pengolahan data yang terkait dengan tugas masing-masing

Tugas Kepala Urusan (Kaur)

Sebagai pelaksana tugas Datok Penghulu dalam wilayah kerjanyaMelaksanakan kegiatan pemerintahan di wilayah kerjanyaMelaksanakan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya

TUGAS KEPALA DUSUN

FUNGSI DAN WEWENANG MDSK:

Mengayomi adat istiadat; Menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat; Membentuk Qanun Kampung bersama

Datok Penghulu; Membentuk panitia pemilihan Datok

Penghulu; Mengusulkan pengangkatan dan

pemberhentian Datok Penghulu; dan Mengawasi penyelenggaraan

pemerintahan Kampung;

TUGAS MDSK

Membahas dan menyetujui APBKampung; Membahas dan menyetujui Qanun Kampung ; Mengawasi pelaksanaan pemerintahan

Kampung; Menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kampung;

Merumuskan kebijakan Kampung atau nama lain bersama Datok Penghulu;

Memberi nasehat dan pendapat kepada Datok Penghulu baik diminta maupun tidak diminta; dan

Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

QANUN KAMPUNG

Kejelasan tujuan; Kelembagaan atau organ

pembentuk yang tepat; Kesesuaian antara jenis dan

materi muatan; Dapat dilaksanakan; Kedayagunaan dan

kehasilgunaan; Kejelasan rumusan; dan Keterbukaan

Dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LKMK;

Tim Penggerak PKK Kampung; Karang Taruna; Organisasi Pemuda; Organisasi Wanita; Lembaga Sosial Masyarakat; Lembaga Adat di Kampung; dan Lembaga kemasyarakatan

lainnya;

BERUPA:

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan lembaga kemasyarakatan.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT MELIPUTI :

memfasilitasi penyusunan Qanun Kampung dan Peraturan Datok Penghulu;

memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Kampung;

memfasilitasi pengelolaan keuangan Kampung dan pendayagunaan aset Kampung;

memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang diserahkan kepada Kampung;

memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

memfasilitasi pelaksanaan tugas Datok Penghulu dan Perangkat Kampung;

memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

LANJUTAN…. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum

adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Kampung;

memfasilitasi kerjasama antar Kampung dan kerjasama Kampung dengan pihak ketiga;

memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kampung.;

memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;

memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan

memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

membina lembaga adat di Kampung;

Interaksi NEGARA – KAMPUNG/DESA (Desentralisasi)

DAERAH / NEGARA

DESA

DESA

DESA

DESA

DESA

DESA

DESA

DESA

Kampung memberdayaka

n Daerah / Negara

Kampung/Desa kuat = Daerah

kuat !! Mature Model (Desentralisasi)

TIPOLOGI KAMPUNG/DESA DI INDONESIA

Tipe Desa Deskripsi DaerahAda adat, tetapi tidak ada desa.

Adat sangat dominan. Desa administratif tidak punya pengaruh

Papua

Tidak ada adat,tetapi ada desa

Pengaruh adat sangat kecil. Desa modern sudah tumbuh kuat.

Jawa, sebagian besar Sulawesi, Kalimantan Timur, sebagian Sumatera

Integrasi antaradesa dan adat.

Adat (tradisionalisme) dan desa modernisme) sama‐sama kuat.Terjadi kompromi keduanya.

Sumatera Barat

LANJUTAN...Tipe Desa Deskripsi Daerah

Dualisme/Konflikantara adat dengan desa

Pengaruh adat (tradisionalisme) jauh lebih kuat ketimbang desa.Terjadi dualisme kepemimpinan lokal. Pemerintahan desa tidak efektif.

Bali, Kalimantan Barat, Aceh, NTT, Maluku.

Tidak ada desatidak ada adat

Kelurahan sebagai unit administratif (local state government). Tidak ada demokrasi lokal.

Wilayah perkotaan

TERIMA KASIH