PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

KECAMATAN SRAGI

DESA KEDUNGJARAN

PERATURAN DESA KEDUNGJARAN

NO 08 TAHUN 2014

TENTANG

NIKAH SIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGJARAN

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah desa Kedungjaran Wajib melindungi seluruh

warga Desa dari ketidakadilan di muka hukum Republik Indonesia

yang disebabkan ketidaktahuan atas hukum.

b. bahwa Pemerintah desa Kedungjaran Wajib melindungi seluruh

warga Desa terutama wanita dan anak dari ketidakpastian

perlindungan atas hukum dari adanya Nikah siri.

c. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian terhadap masyarakat

akan Hukum perkawinan dan perlindungan anak.

d. bahwa berdasakan pertimbangan huruf a,b dan huruf c di atas,

dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Nikah Siri.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29

Undang-undang Dasar 1945

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV MPR 1973.

3. Undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974 Tentang

Perkawinan.

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-

Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3039);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Lainnya;

Menetapkan:

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN

DAN

KEPALA DESA KEDUNGJARAN

MEMUTUSKAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN

TENTANG

NIKAH SIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah:

a. Kabupaten adalah kabupaten Pekalongan

b. Kecamatan adalah Kecamatan Sragi

c. Polsek adalah Polsek Sragi

d. Koramil adalah Koramil Sragi

e. Desa adalah Desa Kedungjaran.

f. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungjaran

g. Pemerintahan Desa Kedungjaran selanjutnya disebut pemerintahan

h. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan terdiri

dari Pemerintah Desa Kedungjaran dan Badan Permusyawaratan Desa

Kedungjaran yang didalam mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat Desa Kedungjaran diakui dan dihormati dalam sistim

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

i. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa

Kedungjaran selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Kedungjaran

j. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kedungjaran selanjutnya disebut

perengkat desa adalah unsur pembantu Kepala Desa Kedungjaran yang

bertugas membantu Kepala Desa Kedungjaran dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya.

k. Peraturan Desa Kedungjaran adalah peraturan perundang-undangan

yang dibuat oleh BPD Desa Kedungjaran bersama Kepala Desa

Kedungjaran.

l. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

m. Nikah Siri adalah Perkawinan yang dilakukan oleh Pria Wanita yang sah

secara agama namun belum diresmikan secara Hukum Negara.

n. Anak adalah hasil dari Perkawinan antara Pria dan Wanita.

o. Pungutan biaya atau retribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan

oleh pemerintah desa atau yang ditunjuk untuk itu sejumlah tertentu.

BAB II

DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 3

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang

berlaku.

Pasal 4

1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai

seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih

dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan

BAB III

DASAR NIKAH SIRI

Pasal 5

1. Nikah Siri yang bisa diterima untuk sementara adalah yang dapat dibuktikan

dengan surat nikah dari lembaga yang menikahkannya.

2. Nikah Siri yang bisa diterima untuk sementara adalah Nikah siri dengan Wali

yang sah atas diri pengantin wanita.

3. Nikah Siri yang bisa diterima untuk sementara adalah yang dapat dibuktikan

telah disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang sealamat.

4. Nikah Siri / Nikah Kiai semata-mata untuk pertimbangan darurat yang bisa

dipertanggungjawabkan.

BAB IV

KETENTUAN NIKAH SIRI

Pasal 6

1. Terhadap warga Desa Kedungjaran yang melakukan Nikah siri diharuskan

sekurang-kurangnya dalam waktu 6 bulan semenjak dicatat dalam dokumen

nikah siri untuk mencatatkan diri di Kantor Urusan Agama atau menikah resmi.

2. Atas Suami atau Istri dari warga desa kedungjaran selama belum mencatatkan

diri secara resmi di Kantor Urusan Agama diperlakukan sebagai bukan warga

dan diharuskan melaporkan diri setiap bulan sekali ke pengurus RT / RW dan

Pemerintah Desa.

3. Atas Suami atau Istri dari warga desa kedungjaran selama belum mencatatkan

diri secara resmi di Kantor Urusan Agama , didapati melakukan kejahatan berat

sesuai Hukum yang berlaku maka dikeluarkan dari Desa.

BAB V

ANAK DAN PASANGAN

Pasal 7

1. Atas anak keturunan yang didapat maka dicatat sebagai anak Ibu dan mendapat

pelayanan sebagai warga bila si-wanita adalah warga desa Kedungjaran.

2. Atas anak keturunan yang didapat maka tak dapat dicatat dalam administrasi

desa Kedungjaran bila si-wanita bukan warga desa Kedungjaran.

3. Atas diri pasangan selama sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum mencatatkan

Perkawinannya secara resmi di Kantor Urusan Agama diperlakukan sebagai

tamu dengan wajib lapor setiap bulan sekali kepada RT / RW dan tak mendapat

fasilitas dan pelayanan dari pemerintah Desa.

4. Atas diri Pasangan yang setelah 6 bulan tetap belum melaksanakan pencatatan

Perkawinannya di Kantor Urusan Agama secara resmi diperlakukan sebagai

tamu dan diwajibkan Lapor tiap bulan dan dikenakan administrasi.

BAB V

BESARNYA BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 8

Setiap diri Pasangan dari perkawinan Siri dengan warga desa Kedungjaran sesuai

pasal 7 ayat 4 dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.15.000,- perbulan

BAB VI

PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA PUNGUTAN

Pasal 9

(1) Pelaksana pungutan administrasi pasangan nikah siri dalam tupoksi

pembantuan adalah :

a. Tupoksi pembantuan pungutan pasangan nikah siri sebagaimana pasal 8

adalah Polisi Desa.

b. Pertanggungjawaban pelaksana pungutan administrasi kepada

Bendaharawan Desa setiap tanggal dan atau akhir bulan berjalan

disahkan/mengetahui Sekdes dan Cap Kepala Desa.

c. Pemegang administrasi pasangan nikah siri adalah Polisi Desa dan guna

efektifitasnya pelaksanaan pungutan dan tertibnya administrasi, maka Kaur

Keuangan harus membuat buku kas pembantu yang khusus.

(2) Bagi setiap masyarakat dan atau penduduk desa Kedungjaran atau

panitia/organisasi yang mengetahui adanya warga yang melangsungkan atau

sudah Nikah siri untuk melaporkannya kepada Ketua RT dan RW setempat

.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 10

1. Bahwa Pemerintah Desa Kedungjaran tidak membenarkan adanya Nikah siri /

Kawin Kiai.

2. Atas warga yang terlanjur atau akan melakukan Nikah Siri, Pemerintah Desa

melalui Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat wajib memberikan

Pembinaan secara Intensif dan berkelanjutan.

3. Pemerintah Desa melalui Forum-forum yang tersedia wajib melakukan

sosialisai kerugian Nikah siri bagi hak perempuan dan anak.

Pasal 11

1. Aparatur Pemerintah Desa sebagai Pembina dilarang keras melakukan Nikah

Siri atau Nikah Kiai.

2. Aparatur Pemerintah Desa yang terbukti melanggar Pasal 11 ayat 1 maka dapat

diberhentikan secara tidak hormat.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai

teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungjaran.

Ditetapkan di Kedungjaran

Pada tanggal 1 Oktober 2014

KETUA BPD KEPALA DESA

S U U D SARIDJO

Diundangkan di Kedungjaran

Pada tanggal 1 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DESA KEDUNGJARAN

WASDARI