PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM

PIN POLIO DI KECAMATAN BUKIT BESTARI

JURNAL

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Bidang Ilmu

Pemerintahan

OLEH

ULLA AULIA FARSYA

130565201099

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2018

1

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di

Tingkat Sekolah Dasar Di Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang

Ulla Aulia Farsya 1, Afrizal2, handrisal3

Email: Ullaauliafarsya@yahoo.com

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Anak Putus sekolah merupakan salah satu permasalah pendidikan yang takpernah berakhir masalah ini telah berakar dan sulit untuk dipecahkanpenyebabnya tidak hanya kondisi ekonomi tetapi ada juga yang disebabkan olehkekacauan dalam keluarga dan lain-lainnya.Peranan orang tua sangat signifikanterhadap pendidikan anak Pada masa-masa perkembangan seorang anak menujukedewasaannya bisa saja dipengaruhi oleh faktor yang bersifat positif maupunnegatif.Kompleknya faktor penyebab putus sekolah membuat siapa saja merasaterpanggil untuk harus berbuat kebijakan pemerintah berperan penting dalammengatasi segala permasalahan termasuk perbaikan kondisi masyarakat.

Program pendidikan tersebut, pemerintah berharap para anak dapatbersekolah dan menempuh pendidikan dengan baik sehingga dapat menjadisumber daya manusia yang berkualitas dan juga dapat membangun bangsa danNegara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kebijakan PemerintahDaerah Dalam Melaksakan Program wajib belajar 9 tahun.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, konsep teoriyang digunakan dari Van Metter dan Van Horn Kebijakan dengan dimensioperasionalnya antara lain: Standar kebijakan, Sumberdaya, Karakteristikorganisasi pelaksana, dan Komunikasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, Hasilpenelitian menyimpulkan Bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah DalamMengatasi Anak Putus Sekolah di Tinggat Sekolah Dasar di Kelurahan TanjungUnggat Kota Tanjungpinang belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dariKarakteristik Agen Pelaksana dalam melaksanakan program wajib belajarSembilan tahun serta keterlibatan pihak pemerintah dan pihak yang terkait secaramoril dan materil sudah meningkatkan pelaksanakan dalam program wajib belajar9 tahun.

Kata Kunci: Kebijakan, Program Wajib Belajar 9 Tahun, Anak PutusSekolah

2

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan

kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat

tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan

di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam

pembangunan nasional, karna merupakan salah satu penentu kemajuan suatu

bangsa. Pendidiakn bahkan merupakan saran paling efektif untuk meningkatkan

kualitas hidup dan derajat kesejahtreraan rakyat, serta yang dapat

mengantarkanbangsa mencapai kemakmuran.

Untuk mendukung system pendidikan Nasional di Indonesia, maka

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008

tentang Wajib Belajar, pemerintahan dan pemerintaha daerah telah menjamin

terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan 9 tahun

tanpa memungut biaya. Adapun Peraturan Daerah No.9 Tahun 2010 tentang

sistem penyelengaraan pendidikan terdapat pada pasal 12 bahwa Pemerintah

Daerah menjamin tersedianya dana guna menuntaskan wajib belajar 9 Tahun. Hal

ini untuk memberikan kesempatan perluasaan, pemerataan pendidikan yang

bermutu bagi seluruh warga Negara.

Dengan adanya program pendidikan tersebut, pemerintah berharap para

anak dapat bersekolah dan menempuh pendidikan dengan baik sehingga dapat

menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan juga dapat membangun

bangsa dan Negara. Pemerintah juga berharap para pelajar dapat menempuh

3

pendidikan dengan sebaik-baiknya, namun yang kita ketahui sekarang ini

banyaknya anak-anak tidak mampu melanjutkan pendidikan, atau pendidikan

putus di tengah jalan disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang

memprihatinkan. Kondisi ekonomi seperti ini menjadi penghambat bagi seseorang

untuk memenuhi keinginannya dalam melanjutkan pendidikan. Sementara kondisi

ekonomi seperti ini disebabkan berbagai faktor, di antaranya orang tua tidak

mempunyai pekerjaan tetap, tidak mempunyai keterampilan khusus, keterbatasan

kemampuan dan faktor lainnya, berikut ini jumlah anak SD yang putus sekolah di

Tanjungpinang.

TABEL I.2JUMLAH ANAK PUTUS SEKOLAH SD DI KOTA TANJUNGPINANG

NO KECAMATANTAHUN

JUMLAH

2014 2015 2016

1 Bukit Bestari 82 89 97 268

2 Tanjungpinang Barat 22 38 32 92

3 Tanjungpinang Kota 15 28 27 70

4 Tanjungpinang Timur 72 64 70 206

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang

JUMLAH ANAK PUTUS SEKOLAH SD DI KECAMATAN BUKITBESTARI

NO KELURAHANTAHUN

JUMLAH2014 2015 2016

1 Tanjungpinang Timur 9 12 15 36

2 Tanjung Unggat 32 41 56 129

3 Dompak 18 21 20 59

4 Seijang 22 10 14 46

4

5 Tanjung Ayun Sakti 11 15 - 26

Sumber : Dinas Pendidikan Kota TanjungpinangDapat dilihat dari tabel diatas dengan banyaknya angka anak putus sekolah

pada wajib belajar Sembilan tahun yaitu SD dan SMP maka disini penulis

mengambil dibagian SD karna jumlahnya yang sangat banyak dibandingkan

dengan jumlah anak putus sekolah di SMP, karna pendidikan dasar itu sangat

penting untuk masa depan bagi setiap anak, karna apabila di sekolah dasar sudah

tidak bersekolah bagaimana anak tersebut bisa untuk melanjutkan atau

meneruskan generasi yang berkualitas dan menjadi kebanggan dikeluarganya.

Namun realitas yang terjadi Putus sekolah bukan merupakan persoalan

baru dalam sejarah pendidikan. Persoalan ini telah berakar dan sulit untuk di

pecahkan, sebab ketika membicarakan solusi maka tidak ada pilihan lain kecuali

memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Ketika membicarakan peningkatan

ekonomi keluarga terkait bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya.

Sementara semua solusi yang diinginkan tidak akan lepas dari kondisi ekonomi

nasional secara menyeluruh, sehingga kebijakan pemerintah berperan penting

dalam mengatasi segala permasalahan termasuk perbaikan kondisi masyarakat.

Sebagaimana yang telah di uraikan di latar belakang, maka dapat dirumuskan

permasalahan dalam penelitian ini kedalam rumusan masalah sebagai berikut:

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI ANAK

PUTUS SEKOLAH DI TINGKAT SEKOLAH DASAR DI KELURAHAN

TANJUNG UNGGAT KOTA TANJUNGPINANG

5

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif

diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data,tulisan dan tingkah laku

yang didapat dari apa yang diamati. Penelitian deskriptif digunakan untuk

menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang di teliti dan berusaha untuk

memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang di teliti dan

menjadi pokok permasalah, berdasarkan pendapat di atas, penelitian ini diajukan

untuk mengetahui fenomena yang terjadi mengapa masih ada anak yang putus

sekolah.

Lokasi penelitian ini di lakukan di Kelurahan Tanjung Unggat Kota

Tanjungpinang.

Data primer adalah data yang secara langsung yang di peroleh dari

sumbernya, melalui observasi dan wawancara dengan sumber informasi terpilih.

Hasil observasi dicek kebenerannya dengan sumber data lain (data sekunder).

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari

sumbernya,melalui dokumen-dokumen atau catatan tertulis. Data yang tertulis

yang bersumber pada dokumen,sehingga disebut data dokumenter,yaitu data atau

gambaran tentang lokasi penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Standar kebijakan dan tujuan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya kebijakan pemerintah daerah

dalam mengatasi anak putus sekolah di tingkat sekolah dasar sudah berjalan

dengan baik dan sudah teralisasikan sejauh ini. Walaupun ada saja hambatannya

6

seperti anak yang mengalami putus sekolah di tinggat SD maupun di tinggat SMP.

Bahkan pemerintah juga harus lebih memperhatiakan bukan hanya dalam

programnya saja melainkan hambatan-hambatan yang terdapat di dalam program

tersebut. .

B. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya sumber daya manusia terutama

guru pengajar yang harus ditambah disetiap kelurahan karna dibutuhkan guru

yang memadai untuk menggajar karna pasti disetiap tahunnya banyak siswa baru

yang bersekolah ditingkat SD maupun ditinggat SMP, dukungan dan dorongan

dari keluarga maupun pihak-pihak yang terkaitlah yang sangat mempengaruhi

dalam mengatasi anak putus sekolah di tingkat sekolah dasar supaya tidak ada lagi

korban dari anak-anak yang putus sekolah di tahun-tahun berikutnya karna

pendidikan sangat lah penting untuk kedepannya.

b. Sumber daya finansial

Seperti halnya yang sudah di sampaikan oleh para informan

bahwasanya dana yang diberikan oleh pemerintah dari anggran belanja daerah

tidak seluruhnya dapat menutupi biaya untuk segi pendidikan.oleh karna itu tidak

menutup kemungkinan walaupun biaya spp nya gratis namun masih saja ada anak

yang putus sekolah, yang disebabkan oleh rendahnya tingkatan ekonomi di

keluarga.

C. Karakteristik Agen Pelaksana

7

Berdasarkan penjelasan diatas dan melihat kondisi dilapangan, para agen

pelaksana kebijakan ini sudah cukup baik, dalam hal tersebut dapat dilihat dari

kesiapan para agen pelaksana dalam menjalankan program sebagaimana yang

diharapkan. Berdasarkan yang peneliti lihat dari agen pelaksana untuk menangani

program wajib belajar Sembilan tahun ini sudah membuktikan kesiapan para agen

dalam melaksanakan tugasnya tersebut.

D. Komunikasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Berdasarkan penjelasan bahwasanya komunikasi dengan pihak-pihak

yang terkait sangatlah penting untuk suatu program agar berjalan dengan baik dan

teralisasikan termasuk sosialisasi juga salah satu cara agar koordinasi bisa berjalan

sesuai yang diharapkan

E. Sikap/kecendrungan (disposition) para pelaksana

Berdasarkan data dan pengamatan penulis, pihak-pihak yang terkait dalam

mengatasi anak putus sekolah di tingkat sekolah dasar sudah cukup berusaha

melakukan yang terbaik sehingga relasi yang diinginkan kedepannya akan

terwujud.

F. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam hal ini, hasil wawancara dari beberapa informan diatas bahwa

keterlibatan politik haruslah lebih nyata. Karena secara tidak langsung

keterlibatan politik juga menetukan hasil pencapaian dalam mengatasi anak putus

sekolah di tingkat sekolah dasar. Namun kenyataan nya dilapangan yang

8

memunculkan pandangan bahwa keterlibatan politik atau ikut sertanya dalam

mencapai tujuan suatu program pemerintah masih sangat kurang bahkan hampir

tidak ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan sebagai

berikut:

1. Dari hasil penelitian penulis dilapangan bahwa kebijakan pemerintah

daerah dalam mengatasi anak putus sekolah di tingkat sekolah dasar di

kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang belum cukup baik

karna masih banyaknya terdapat anak yang mengalami putus sekolah.

2. Kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi anak putus sekolah di

tingkat sekolah dasar belum cukup optimal. Hal ini terutama dilihat

dari :

1. Standar kebijakan dan tujuan kebijakan, setelah melaksanakan

penelitian bahwa kebijakan pemerintah daerah mengatasi anak

putus sekolah di tingkat sekolah dasar belum berjalan dengan baik

dan teralisasikan namun dalam program tersebut masih ada saja

anak yang mengalami putus sekolah pemerintah juga harus

memperhatikan bukan hanya dalam programnya saja melainkan

anak yang putus sekolah juga.

2. Sumber Daya, bahwa sumber daya baik sumber daya manusia

maupun sumber daya finansial belum cukup baik hanya saja dari

9

10

sumber daya manusianya agar lebih ditingkatkan lagi pemahaman dan

kesadaran dalam diri agar mencapai tujuan sesuai yang diharapkan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana, sudah cukup baik dengan kesiapannya

dalam mengatasi anak putus sekolah di tingkat sekolah dasar ini,

hanya saja perlu lebih di awasi lagi dalam program tersebut supaya

tidak terjadi apa yang tidak diharapkan. 4. Komunikasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, bahwa komunikasi antar

agen pelaksana dan pihak-pihak yang terkait dalam mengatasi anak

putus sekolah di tingkat sekolah dasar ini sudah cukup baik dalam

melaksanakan tugasnya masing-masing.5. Sikap/kecendrungan (disposition) para pelaksana, dari segi penerapan

dan agen pelaksana pihak-pihak yang terkait dalam mengatasi anak

putus sekolah di tingkat sekolah dasar sudah cukup berusaha

melakukan yang terbaik sehingga relasi yang diinginkan kedepannya

akan terwujud. 6. Lingkungan sosial,ekonomi dan politik, keterlibatan pihak pemerintah

dan pihak yang terkait turut mendukung baik secara moril dan materil

sudah cukup baik serta meningkatkan pelaksanakan program tersebut.

Namun, keterlibatan unsur politik yang masih kurang.

Saran

11

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, dapat direkomendasikan saran-saran dari

penulis sebagai berikut :1. Kebijakan dari pemerintah daerah dalam mengatasi anak putus sekolah di

tingkat sekolah dasar ini sesuai dengan tujuan, visi, misi, dan tepat sasaran

dalam rangka terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan juga semangat

belajar terhadap anak. Pemeritah perlu melakukan sosialisasi yang lebih

banyak terhadap pentingnya pendidikan agar generasi muda punya semangat

untuk melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi 2. Diharapakan pada pemerintah, untuk menambah guru pengajar disetiap

sekolah karna jumlah guru tidak sesuai dengan jumlah murid yang ada

disetiap sekolah dan mengambil peran yang lebih intens dan lebih sering

berpatisipasi dalam melaksanakan program-program. 3. Pemerintah daerah lebih banyak berkerjasama dengan lembaga sosial yang

bergerak dibidang pendidikan, mengadakan sosialisasi mendalam menganai

pentingnya pendidikan kepada keluarga anak putus sekolah dengan

mendatangi langsung ke kediaman keluarga anak.4. Diharapkan kepada orang tua harus lebih mendorong dan mendukung anaknya

supaya lebih giat lagi belajar supaya tidak ada lagi anak yang mengalami

putus sekolah dan itu untuk masa depan yang lebih baik lagi dan bisa sampai

kejenjang perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Ahmadi, dan Nur Uhbbiyati (2007). Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

12

Ahmad,2011 Pendidikan dasar pada anak. Jakarta.

Anggara, Sahya.2014. Kebijakan Publik, Bandung : Pustaka Setia.

Dewey, John. Pendidikan Edukasi. (Kencana.2011)

Dunn, William N 2000. Pengantar Kebijakan. Yogyakarta: Gava Media

Farmadi, selamatkan anak-anak dari putusnya pendidikan, (Semarang: Mujahid Press,

2004)

Federick J Carl. 2008. Pengantar Analisi Kebijakan. GadjaMada University:

Yogyakarta : PT.Gramedia

Suharto, Edi (2005), analisis kebijakan. Bandung: PT. RefikaAditama.

Ihsan Fuad. (2005). Dasar-dasar Kependidikan. Jakarta. PT RINEKA CIPTA. Jakarta

Musfiqon. 2007. Menangani yang Putus Sekolah. UMSIDA

Nugroho,Riant D. Kebijakan Publik . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009

Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara Tangkilisan., (2003:2) Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.Ndraha, Taliziduhu. Ilmu pemerintahan. PT. Rineka Cipta. Jakarta, 2003

Umar Titarahardja, Pengantar Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta,2005 )

Sugiyono. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta, 2009

Wiranto, 2002. Kebijakan publik, Yogyakarta PAU UGM, Indonesia

13

Undang-undang

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 47 tahun 2008 Tentang Pelaksaan Wajib

Belajar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 Tentang Pendanaan

pendidikan

Instruktur Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang gerakan nasional percepatan

penuntasan wajib belajar Sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaran Pendidikan

Internet

“Penyakit putus sekolah ,” artikel diakses pada tanggal 10 Oktober 2017 dari

http://jurnalilmiahtp2013.edukasit.co.id/2013/12/penyakit-putus-

sekolah.html

“Pengantar ilmu kebijakan hal: 3”Artikel diakses pada tanggal 25 Oktober 2017dari

http://himafarin.IKipd.ac.id/files/2014/pengantar-ilmu-kebijakan-minggu-2-2012.pdf

14