PROGRAM PEMBINAAN PTK KURSUS DAN PELATIHAN

Dr. Kastum, M.Pd

(Kasubdit PTK Kursus dan Pelatihan)

B. Dasar Hukum Pembinaan dan Pengembangan PTK Kursus dan Pelatihan

• UU No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 42 Ayat 1)

Menyatakan bahwa pendidik/instruktur harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional

• PP 19/2005 Tentang Standard Nasional Pendidikan• Diubah dg PP 32 th 2013

Salah satu standard : Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memiliki standar

• Permendiknas 41/2009 Tentang Standar Pembimbing Pada Kursus dan Pelatihan

Pembimbing pada kursus dan pelatihan wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi pembimbing yang berlaku secara nasional

• Permendiknas 42/2009 Tentang Standar Pengelola Pada Kursus dan Pelatihan

Pengelola pada kursus dan pelatihan wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi pengelola yang berlaku secara nasional

• Permendiknas 40/2009 Tentang Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan

Penguji pada kursus dan pelatihan wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi penguji

• Permendiknas 70/2008 Tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Pada Kursus dan Pelatihan

Ujian kompetensi bertujuan menilai pencapaian kompetensi akhir peserta didik kursus dan satuan pendidik nonformal lainnya serta warga masyarakat yang belajar mandiri berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan

• Perpres No. 08/2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya di singkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor

• Permendikbud 90/2014 Tentang Standart Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Kursus

( Instruktur Kursus dan Pelatihan wajib memiliki standart kualaifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku

secara nasional)

FOKUS PEMBINAAN PTK KURSUS DAN PELATIHAN

PENINGKATAN KUALIFIKASI

PENINGKATAN KARIR DAN KOMPETENSI

PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN

KONDISI/FAKTA DI LAPANGAN

Grand Desain Pembinaan PTK Kursus dan Pelatihan

FOKUS JENIS KEGIATAN TUJUANPeningkatan Kualifikasi Bantuan Biaya Pendidikan Membantu PTK Kursus dan

Pelatihan untuk memperoleh Jenjang S1

Pembinaan /Peningkatan Kompetensi

• Diklat Leveling bagi Instruktur Kursus

• Magang• Bimtek• Diklat Teknis Pengelola • TOT• Kunjungan Lapangan/Studi

Banding• Workshop• Uji Kompetensi• MKIPKP

Meningkatkan kompetensi PTK Kursus dan Pelatihan

Penghargaan dan Perlindungan

• Apresiasi PTK Kursus dan Pelatihan

• Imbal Prestasi Apresiasi• Fasilitasi Bantuan Hukum

Memberikan penghargaan dan perlindungan kepada PTK Kursus dan Pelatihan

Total : 18.113

Jawa Timur

Jawa Tengah

DKI Jakarta

Sulawesi Selatan

Lampung

DIY

Nusa Tenggara Barat

Kalimantan Selatan

Kepulauan Riau

Nusa Tenggara Timur

Jambi

Bengkulu

Sulawesi Tenggara

Kalimantan Tengah

Maluku Utara

Maluku

Papua Barat0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

PENGELOLA KURSUS DAN PELATIHAN

Total : 38.945

Jawa T

imur

Jawa T

enga

h

DKI Jaka

rta

Sulaw

esi Se

latan

Lampung DIY

Nusa Te

nggara

Barat

Kaliman

tan Se

latan

Kepulau

an Riau

Nusa Te

nggara

Timur

Jambi

Bengk

ulu

Sulaw

esi Te

nggara

Kaliman

tan Te

ngah

Maluku

Utara

Maluku

Papua B

arat

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000

INSTRUKTUR KURSUS DAN PELATIHAN

PTK KURSUS DAN PELATIHAN YG TELAH MEMPEROLEH PENINGKATAN KUALIFIKASI D4/S1

PERIODE TH. 2011 - 2013No. PROPINSI Jumlah

Instruktur Kursus

Jumlah Pengelola

1. Jawa Timur 28 -

2. Jawa Barat 8 4

3. Jawa Tengah 28 7

4. Sumatera Utara 21 1

5. DKI Jakarta 1 5

6. Sumatera Selatan - -

7. Sulawesi Selatan 1 -

8. Bali - -

9. Lampung - -

10. Banten 15 -

11. DIY 2 -

12. Kalimantan Timur - - Jawa

Tim

ur

Jawa

Barat

Jawa

Teng

ah

Sum

ater

a Uta

ra

DKI Jak

arta

0

3,000

6,000

Lanjutan...

No. PROPINSI JumlahInstruktur

Kursus

Jumlah Pengelola

13. Nusa Tenggara Barat - -

14. Sumatera Barat - -

15. Kalimantan Selatan 1 -

16. Sulawesi Tengah - -

17. Kepulauan Riau - -

18. Aceh - -

19. Nusa Tenggara Timur - -

20. Riau - -

21. Jambi - -

22. Sulawesi Utara - -

23. Bengkulu - -

24. Kalimantan Barat - -

Sumber : infokursus.net/sieBerdasar data validasi lembaga Kursus 2012

Jawa

Tim

ur

Jawa

Barat

Jawa

Teng

ah

Sum

ater

a Uta

ra

DKI Jak

arta

0

3,000

6,000

Lanjutan...

No. PROPINSI JumlahInstruktur

Kursus

Jumlah Pengelola

25. Sulawesi Tenggara - -

26. Sulawesi Barat 4 -

27. Kalimantan Tengah - -

28. Bangka Belitung 1 -

29. Maluku Utara - -

30. Gorontalo - -

31. Maluku - -

32. Papua - -

33. Papua Barat - -

Total 110 17

Sumber : infokursus.net/sieBerdasar data validasi lembaga Kursus 2012

Jawa

Tim

ur

Jawa

Barat

Jawa

Teng

ah

Sum

ater

a Uta

ra

DKI Jak

arta

0

3,000

6,000

PTK KURSUS DAN PELATIHAN YG TELAH MEMPEROLEH PENINGKATAN KOMPETENSI PERIODE TH. 2011 - 2013

No. PROPINSI JumlahInstruktur

Kursus

Jumlah Pengelola

1. Jawa Timur 515 128

2. Jawa Barat 684 426

3. Jawa Tengah 248 907

4. Sumatera Utara 427 372

5. DKI Jakarta 363 206

6. Sumatera Selatan 67 2

7. Sulawesi Selatan 113 157

8. Bali 74 3

9. Lampung 84 2

10. Banten 245 81

11. DIY 157 126

12. Kalimantan Timur 42 2 Jawa

Tim

ur

Jawa

Barat

Jawa

Teng

ah

Sum

ater

a Uta

ra

DKI Jak

arta

0

3,000

6,000

Lanjutan...

No. PROPINSI JumlahInstruktur

Kursus

Jumlah Pengelola

13. Nusa Tenggara Barat 198 117

14. Sumatera Barat 1 80

15. Kalimantan Selatan 198 233

16. Sulawesi Tengah 2 2

17. Kepulauan Riau 2 77

18. Aceh 2 2

19. Nusa Tenggara Timur 2 42

20. Riau 77 42

21. Jambi 2 2

22. Sulawesi Utara 2 2

23. Bengkulu 32 309

24. Kalimantan Barat 2 2

Sumber : infokursus.net/sieBerdasar data validasi lembaga Kursus 2012

Jawa

Tim

ur

Jawa

Barat

Jawa

Teng

ah

Sum

ater

a Uta

ra

DKI Jak

arta

0

3,000

6,000

Lanjutan...

No. PROPINSI JumlahInstruktur

Kursus

Jumlah Pengelola

25. Sulawesi Tenggara 31 155

26. Sulawesi Barat 76 42

27. Kalimantan Tengah 147 77

28. Bangka Belitung 2 42

29. Maluku Utara 2 2

30. Gorontalo 2 2

31. Maluku 2

32. Papua 42 2

33. Papua Barat 2

Total

Sumber : infokursus.net/sieBerdasar data validasi lembaga Kursus 2012

Jawa

Tim

ur

Jawa

Barat

Jawa

Teng

ah

Sum

ater

a Uta

ra

DKI Jak

arta

0

3,000

6,000

PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KOMPETENSI PTK KURSUS DAN PELATIHAN

TAHUN 2013 -2017

Pembentukan Lembaga

• LSK Instruktur (20 TUK)• LSK Pengelola (15 TUK)Tahun 2014

Persiapan SDM

• Rekruit calon Master Penguji• Ortek calon Master Penguji• Rekruitmen Calon Penguji• TOT Penguji

Penyusunan Perangkat Ujikom

• Penyusunan Instrumen UJK• Ujicoba Instrumen UJK• Review Instrumen

Pelaksanaan UJK

• Rekruitmen Peserta Oleh TUK• Penetapan Jadual UJK• Pelaksanaan UJK

Sertifikasi Kompetensi

• Koreksi Hasil UJK oleh LSK• Penetapan Kelulusan oleh

LSK• Pemberian Sertifikasi oleh

LSK

4. U

ji Ko

mpe

tens

i PTK

Ku

rsus

dan

Pe

latih

an

PROSEDUR PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI PENGELOLA DAN INSTRUKTUR LKP

Calon Pengelola/Instruktur Bersertifikasi Kompetensi

TUK

LSK

Penguji

Dinas Pend

Dit .PPTK PAUDNI

Dinas Pendkn Kab/Kota/Prop

Monev

Monev

LSK Pengelola/Instruktur

PENEMPATAN/LEVELING INSTRUKTUR

ACUAN :• Level kompetensi profesional yang harus dikuasai peserta

didik• Dilakukan melalui tes oleh LSK peserta didik • Surat keterangan atau nama lain yang menyatakan bahwa

instruktur ybs lulus level tertentu oleh LSK peserta didik• Diusulkan ke LSK Pendidik untuk mendapatkan surat

ketetapan bahwa instruktur ybs memiliki level tertentu

SYARAT MENJADI INSTRUKTUR

ACUAN :• Minimal lulus level III sebagai peserta didik yang dibuktikan

dengan surat keterangan atau nama lain dari LSK peserta didik• Lulus uji kompetensi dibidang kompetensi kepribadian, sosial

dan paedogogik/andragogi yang diselenggarakan oleh LSK pendidik

• Minimal memiliki pengalaman kerja 2 tahun dibidangnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga/instansi

• Sehat jasmani dan rohani• Catatan : apabila point tersebut diatas terpenuhi maka akan

dikeluarkan Surat penetapan dari LSK pendidik bahwa ybs memiliki kewenangan menjadi instruktur di level II dan I

DIKLAT LEVELING

INSTRUKTUR KURSUS

l

DIKLAT LEVELING

INSTRUKTUR KURSUS

l

2

1

6

5

4

3Materi

-Mata Diklat & Silabus (sesuai pedoman)-Bahan Ajar & Bhn Tayang (sesuai bahan yg disusun Ditjen PAUDNI)-Penambahan materi lain yang relevan dimungkinkan sepanjang tidak mengurangi jpl

Tujuan-Memenuhi standar KKNI-Memiliki kompetensi minimal -Menghindari kesalahan mendidik-Meningkatkan mutu output kursus

Diklat Levling Instruktur Kursus-Untuk memenuhi tuntutan KKNI dan standar kompetensi Instruktur,-Dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka dan praktek-Terdiri atas enam level yaitu mulai :level 4 - 9

Waktu40 Jam untuk setiap level

Pelatih/fasilitator-Kualifikasi minimal S1/D4-Memiliki kompetensi di bidangnya-Memili sertifikat TOT di bidangnya-Berasal dari praktisi, Akademisi, birokrasi

Penyelenggara- Lembaga/Instansi pemerintah-Lembaga Non pemerintah (organisasi, asosiasi profesi di bidang PAUDNI

DIKLAT TEKNIS

PENGELOLA LKP

l

DIKLAT TEKNIS

PENGELOLA LKP

l

2

1

6

5

4

3Materi

-Mata Diklat & Silabus (sesuai pedoman)-Bahan Ajar & Bhn Tayang (sesuai bahan yg disusun Ditjen PAUDNI)-Penambahan materi lain yang relevan dimungkinkan sepanjang tidak mengurangi jpl

Tujuan-Memenuhi standar kompetensi Pengelola-Memiliki kompetensi minimal

Diklat Teknis Pengelola LKP-Untuk peningkatan kompetensi teknis Pengelola,-Dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka dan praktek

Waktu4o jam

Pelatih/fasilitator-Kualifikasi minimal S1/D4-Memiliki kompetensi di bidangnya-Memili sertifikat TOT di bidangnya-Berasal dari praktisi, Akademisi, birokrasi

Penyelenggara- Lembaga/Instansi pemerintah-Lembaga Non pemerintah (organisasi, asosiasi profesi di bidang PAUDNI

DIKLAT TEKNIS

• Diklat Manajemen LKP• Diklat Pengelolaan Keuangan• Diklat kesekretariatan

• dll

BERBAGI HARAPAN

• Dibutuhkan peran serta dari pemerintah daerah (Dinas Pendidikan Prop., Kab/Kota, agar membantu mengalokasikan dana program peningkatan mutu PTK Kursus dan Pelatihan)

• Agar UPT PAUDNI, memprogramkan kegiatan peningkatan kompetensi PTK Kursus dan Pelatihan baik melalui diklat ataupun melalui kegiatan pengembangan model

Terima Kasih..