PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN...

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PENGAWASAN BPKP

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP

REFORMASI BIROKRASI



Commitment and competence to build a better future

G A M B A R A N U M U M P U S D I K L A T W A S B P K P

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP merupakan

unit kerja BPKP yang memiliki tugas menyelenggarakan, membina, dan

mengkoordinasi seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan

yang ditetapkan oleh Kepala BPKP.

Pusdiklatwas BPKP dipimpin oleh Kepala Pusdiklatwas yang membawahi satu

bagian Tata Usaha dan tiga Bidang, yaitu Bidang Perencanaan,

Pengembangan, dan Evaluasi (P2E), bidang Penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (P3JFA), dan Bidang

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan Teknis (P3KT).

Layanan diklat yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP terdiri atas :

1. Diklat Kepemimpinan, yaitu Diklatpim tingkat III dan tingkat IV

2. Diklat Kedinasan, yaitu Prajab Golongan II dan Prajab Golongan III

3. Diklat Teknis Substansi, antara lain Diklat SPIP, Audit Investigatif,

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa, Reviu Laporan Keuangan,

Audit PBJ, Penulisan Laporan hasil Audit yang Efektif, dan Analisis

Pemecahan Masalah.

4. Diklat Fungsional Auditor, yaitu Pembentukan Auditor Trampil,

Pembentukan Auditor Ahli, Alih Jabatan Auditor, Penjenjangan Auditor

Muda, Penjenjangan Auditor Madya, dan Penjenjangan Auditor

Utama.


Saat ini Pusdiklatwas BPKP telah mendapatkan beberapa akreditasi, yaitu

akreditasi untuk menyelenggarakan diklat Kepeminpinan dan Kedinasan dari

LAN dan akreditasi Diklat PBJ dari LKPP. Selain itu Pusdiklatwas BPKP telah

mendapatkan sertifikat ISO 9001 : 2008 dar TUV NORD Germany. Sumber

Daya Manusia Pusdiklatwas BPKP per 31 Desember 2013 sebanyak 219

orang, terdiri dari 127 PNS dan 92 Tenaga Harian Lepas.

L A T A R B E L A K A N G R E F O R M A S I B I R O K R A S I

Reformasi Birokrasi telah dicanangkan sebagai salah satu Prioritas

pembangunan Nasional. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah yang terkesan

belum professional. Untuk itu perlu dipercepat perwujudan tata kelola

kepemerintahan yang baik.

Dalam rangka hal tersebut maka Pemerintah menyusun Grand Design

Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025. Dalam dokumen tersebut

diungkapkan Pola Pikir pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana grafik

di bawah ini.


Untuk mencapai tujuan Reformasi sebagaimana terurai di atas, maka akan

dilakukan perubahan pada 8 area perubahan yang menjadi komponen dari

reformasi birokrasi. 8 (delapan) area perubahan dan hasil yang diharapkan

adalah :

Dengan pola pikir inilah setiap instansi pemerintah melakukan reformasi di

berbagai bidang demi terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang Baik

pada instansi masing-masing.


R E F O R M A S I B I R O K R A S I P U S D I K L A T W A S B P K P

Sejak bergulirnya Program Reformasi Birokrasi, Pusdiklatwas BPKP telah melakukan

berbagai upaya untuk mencapai tujuan program tersebut. Upaya dilakukan meliputi 8

(delapan) area perubahan. Rincian upaya Pusdiklatwas BPKP terurai sebagai berikut.

AREA 1 : MANAJEMEN PERUBAHAN

Perubahan yang terus terjadi harus disikapi secara tepat. Untuk itu Pusdiklatwas BPKP

mengembangan manajemen perubahan (change management). Pada awal tahun 2014,

Kepala Pusdiklatwas BPKP menetapkan tim manajemen perubahan di lingkungan

Pusdiklatwas BPKP dengan SK Kepala Pusdiklatwas BPKP npmpr 7 tahun 2014 tanggal

3 Januari 2014. Pembentukan tersebut diikuti dengan penyusunan Rencana Kerja

Implementasi Manajemen Perubahan di Pusdiklatwas BPKP. Beberapa langkah yang

akan dilaksanakan meliputi :

a. Penyiapan/penyempurnaan infrastruktur Pusdiklat yang mendukung visi

b. Bussiness process re-engineering sesuai kebutuhan

c. Peningkatan kompetensi dan motivasi

d. Mengelola resistensi dan pembentukan budaya baru yang diperlukan

e. Perancangan pengendalian sesuai SPIP

Terkait Manajemen Perubahan di Pusdiklatwas BPKP, beberapa hal yang telah dilakukan yaitu telah dilaksanakannya sosialisasi hasil-hasil reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai Pusdiklatwas BPKP pada tanggal 14 Februari 2014 di kantor Pusdiklatwas BPKP. Publikasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi juga telah dikembangkan melalui standing banner dan brosur.

AREA 2 : PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Aspek peraturan perundangan tidak lepas dari perhatian Pusdiklatwas BPKP. Pada

mada lalu Pusdiklatwas BPKP memliki kelemahan dalam pengelolaan Penerimaan

Negara Bukan Pajak atau PNBP karena tidak memiliki dasar hokum yang kuat. Dalam

tiga tahun terakhir ini Pusdiklatwas BPKP telah berhasil memperjuangkan terbitnya

Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2010 tentang PNBP di Pusdiklatwas BPKP. Dengan

terbitnya ketentuan ini, pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklatwas BPKP lebih kuat

secara hukum.


AREA 3 : PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

Upaya pembentukan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran dilakukan dengan

mempertimbangkan kebutuhan untuk memberikan layanan yang terbaik kepada

pengguna jasa Pusdiklatwas BPKP. Tindakan yang sudah dilaksanakan meliputi :

Pembentukan 3 Kantor Diklat di Medan, Denpasar, dan Makasar.

Sejalan dengan meningkatnya permohonan dari Pemerintah Daerah yang tersebar di

seluruh Indonesia, Pusdiklatwas BPKP membentuk Kantor Diklat di daerah guna

mendekatkan diri dengan pengguna jasa Pusdiklatwas BPKP. Pada tahun 2013 – 2014,

Pusdiklatwas BPKP membuka Kantor Diklat di Denpasar, Medan, dan Makasar. Dengan

pembukaan Kantor Diklat ini, selain meningkatkan kapasitas layanan, juga meningkatkan

efisiensi bagi calon peserta diklat dari daerah dalam mengikuti program diklat yang

dibutuhkan.

AREA 4 : PENATAAN TATA LAKSANA

Upaya merubah sistem, prosedur, dan tata kerja pada Pusdiklatwas BPKP dilakukan

secara komprehensif dan simultan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklatwas BPKP. Tindakan yang telah

dilakukan tahun 2010 – 2013 meliputi :

1. Reenginering Proses Bisnis dengan Sistem Informasi terintegrasi “Si Diklat’

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi,

Pusdiklatwas BPKP melakukan reenginering proses bisnis dari manual menjadi

sistem berbasis komputer. Sejak tahun 2010, Pusdiklatwas BPKP mengembangkan

berbagai aplikasi komputer

yang terintegrasi guna

membantu seluruh

pegawai dari Pimpinan

hingga staf dalam

bekerja. Beberapa

aplikasi yang

dikembangkan yaitu :

a. Aplikasi SIM DIKLAT

Pusdiklatwas BPKP

telah mengembangkan

aplikasi SIM DIKLAT

sebagai bentuk


management information system. Aplikasi ini merupakan sistem terintegrasi

berbasis komputer mulai dari tahap perencanaan diklat, penyelenggaraan

diklat, hingga proses evaluasi diklat. Sistem ini menghasilkan pola kerja

secara terpadu pada Kapusdiklat, 3 Bidang dan 1 Bagian, serta para

pegawai Pusdiklatwas BPKP. Aplikasi ini telah menggunakan database

management system hingga mampu mempercepat proses layanan dan

meningkatkan akurasi data dan perhitungan

b. Dash Board Pimpinan

Aplikasi Dashboard Kediklatan merupakan bentuk dari executive management

system di lingkungan Pusdiklatwas BPKP. Sistem ini membantu Pimpinan

Pusdiklatwas BPKP untuk memantau kinerja penyelenggaraan diklat. Sistem

informasi ini menampilkan data dan informasi secara real time dari berbagai

perangkat/media komunikasi seperti PC, tablet atau smartphone. Dashboard

Kediklatan dihasilkanlangsung dari SIM DIKLAT dan Aplikasi Surat Tugas.

Dengan aplikasi ini pimpinan Pusdiklatwas BPKP dapat mengelola kinerja unit

kerja dimanapun ia berada.

c. Aplikasi Big Ant

Big Ant merupakan

sarana komunikasi

antar pegawai

melalui jaringan

komputer. Aplikasi ini

memiliki kemampuan

untuk perbincangan

(chat) antar pegawai,

dan mengirimkan file.

Dengan aplikasi ini

kualitas komunikasi

menjadi meningkat,

termasuk kelancaran

distribusi pekerjaan.

Sebagai contoh, jika

seorang staf menyusun

draft laporan, ia tidak

perlu mencetak draft terlebih dahulu, namun dapat mengirimkan filenya pada

atasannya untuk direviu. Hal ini selain mempercepat proses reviu sekaligus

menghemat penggunaan kertas dalam proses tersebut


d. Aplikasi DeskNow

DeskNow merupakan salah satu bentuk inovasi sistem informasi yang

membantu pegawai dalam menyusun laporan, pedoman, check list, dan

sebagainya. DeskNow merupakan aplikasi yang berisi template dokumen-

dokumen penting di lingkungan Pusdiklatwas BPKP. Aplikasi ini mempercepat

dan meningkatkan akurasi dalam pekerjaan penyusunan pedoman dan

laporan. Pada akhirnya, keberadaan sistem ini dapat mengurangi berbagai

bentuk pemborosan dalam pekerjaan

e. Aplikasi Surat Tugas

Pusdiklatwas BPKP mengembangkan juga aplikasi Surat Tugas. Aplikasi ini

merupakan bentuk office otomatisation dalam hal penyusunan surat

penugasan di lingkungan Pusdiklatwas BPKP. Dengan aplikasi ini, proses

penyusunan surat tugas menjadi lebih cepat dam memiliki format yang

seragam. Hal ini mengurangi risiko kesalahan, yang secara langsung memberi

dampak adanya penurunan pemborosan penggunaan kertas.

2. Updating Pedoman Kediklatan dan Quality Procedure.

Sejalan dengan berbagai perubahan yang terjadi, Pusdiklatwas BPKP melakukan

penyesuaian terhadap ketatalaksanaan organisasi. Pusdiklatwas BPKP melakukan

revisi Pedoman Kediklatan seperti Pedoman Penyelenggaraan Diklat, Pedoman

Penyusunan Modul, dan Pedoman Instruktur. Selain itu Pusdiklatwas BPKP

melakukan updating terhadap Quality Procedure (QP) yang menjadi standar

pelaksanaan kerja di Pusdiklatwas BPKP. Saat ini Pusdiklatwas BPKP memiliki 139

QP.

3. Updating Modul-modul Diklat

Salah satu bentuk layanan bagi peserta diklat adalah adanya modul diklat yang

menarik, materinya ‘update’, dan mudah dibaca serta dipahami. Untuk

mewujudkan hal tersebut, Pusdiklatwas BPKP selalu melakukan updating secara

berkesinambungan terhadap modul diklat yang ada . Pada tahun 2011,

dilakukan revisi modul sebanyak 33 modul, 2012 sebanyak 14 modul, dan pada

tahun 2013 sebanyak 23 modul.


Selain hal-hal tersebut di atas, hal yang dilakukan oleh Pusdiklatwas BPKP dalam

rangka penataan tata laksana adalah penyelerasan indikator kinerja utama

Pusdiklatwas BPKP dengan indikator kinerja utama BPKP.

AREA 5 : PENATAAN SDM APARATUR

Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia Kediklatan menjadi salah satu hal yang

menjadi perhatian Pusdiklatwas BPKP. Tuntutan Reformasi Birokrasi membutuhkan

Aparatur Pemerintah yang kompeten dan professional. Hal ini menjadi kelemahan

Pusdiklatwas BPKP beberapa tahun terakhir. Misalnya, sebagian besar pejabat

structural di Pusdiklatwas BPKP belum memiliki sertifikat diklat ‘Management of Training’.

Selain tu sebagian besar instruktur non widyaiswara belum pernah mengikuti diklat

‘Training of Trainer’. Hal itu yang mendorong beberapa tindakan Pusdiklatwas sebagai

berikut :

1. Penyelenggaraan diklat ‘Management of Training’

Pada tahun 2013, Pusdiklatwas BPKP menyelenggarakan diklat ‘Management of

Training’ dengan peserta seluruh pejabat structural Pusdiklatwas BPKP dan satu

pejabat struktural unit kerja BPKP yang terkait, yaitu Biro Kepegawaian dan

Organisasi, Pusat pembinan JFA, dan Kantor Diklat Provinsi Bali. Dengan diklat

ini, seluruh pejabat struktural Pudiklatwas BPKP telah dibekali pengetahuan

tentang pengelolaan unit kerja kediklatan.


2. Penyelenggaraan diklat ‘Training of Trainer’

Dalam beberapa tahun terakhir, Pusdiklatwas BPKP menyelenggarakan diklat

‘Training of Trainer’ bagi instruktur non Widyaiswara. Hal ini didorong kondisi

semakin banyaknya permintaan diklat teknis substansi yang membutuhkan

banyak instruktur non widyaiswara yang kompeten.

3. Penyelenggaraan diklat ‘Training of Course’

Pada tahun 2011, pusdiklatwas BPKP menyelenggarakan diklat ‘Training of

Course’ bagi para petugas kediklatan yang ada. Hal ini untuk meningkatkan

kualitas layanan dalampelaksanaan diklat.

4. Pengembangan Profesi Pegawai.

Untuk meningkatkan kualitas pegawai Pusdiklatwas BPKP, Pusdiklatwas BPKP

mengembangkan program pengembangan profesi pegawai dengan memberikan

sarana untk mengikuti berbagai pelatihan seperti seminar, lokakarya dan

lainnya sesuai kebutuhan pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsinya. Jumlah pegawai Pusdiklatwas BPKP yang mengikuti program ini cukup

signifikan seperti diuraikan pada lampiran.


AREA 6 : PENGUATAN PENGAWASAN

Peningkatan kualitas pengawasan pada Pusdiklatwas BPKP tercermin dari beberapa

hal, yaitu :

Penyelenggaraan diklat di bidang keuangan negara kepada pegawai

Pusdiklatwas BPKP, seperti Diklat Implementasi PP nomor 71 tahun 2013 tentang

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

lingkungan Pusdiklatwas BPKP dengan Surat Keputusan Kepala Pusdiklatwas

Nomor .. tahun 2013

Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pusdiklatwas BPKP secara konsisten melakukan tindak lanjut atas setiap temuan

hasil audit dari hasil pengawasan oleh inspektorat BPKP maupun oleh BPK RI.

Audit Mutu sebagai pemegang Sertifikasi ISO 9001 : 2008

Sebagai unit kerja yang menyandang sertifikat ISO 9001: 2008, Pusdiklatwas

BPKP harus di-audit terkait dengan pelaksanaan manajemen mutu. Audit

dilakukan setiap tahun sekali oleh tim audit internal (AMI), dan empat tahun sekali

oleh TUV NORD, menjelang perpanjangan sertifikat.

AREA 7 : PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Perubahan area Akuntabilitas Kinerja tercermin dari peningkatan capaian hasil kinerja

sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pada tigatahun terakhir, capaian kinerja Pusdiklatwas BPKP tampak sebagi berikut :

No Indikator Kinerja 2011 2012 2013

1 Tingkat Kelulusan Peserta Diklat Kepemimpinan/ Kedinasan

100 % 100 % 100 %

2 Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi

3.840 org 3.801 org 4.143 org

3 Jumlah Peserta Diklat JFA 2.036 org 1.791 org 1.787 org

4 Ratio SDM terdiklat sesuai Kompetensi

96,18 % 115,30 % 132,37 %

5 Tingkat Kepuasan Pelanggan

7,90 8,06 8,54


Dari tabel itu tampak adanya peningkatan sebagaimana tergambar pada grafik di

bawah ini.

AREA 8 : PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK

Perubahan kualitas layanan menjadi area perubahan yang menjadi perhatian utama

bagi Pusdiklatwas BPKP. Beberapa tindakan yang telah dilakukan Pusdiklatwas BPKP

adalah :

1. Pengembangan E-Learning

Sejak tahun 2010, Pusdiklatwas BPKP memulai langkah untuk mengembangkan

pola pembelajaran dengan e-Learning, yaitu pola pembelajaran jarak jauh

dimana peserta diklat akan dapat mengikuti proses pembelajaran dari

tempatnya masing-masing . Hal ini diharapkan akan dapat meningkatkan

kapasitas Pusdiklatwas BPKP dalam memberikan layanannya. Hingga tahun

2013, pengembangan e-Learning telag sampai pada tahap ‘web sharing’ yaitu

peserta diklat dapat memperoleh materi diklat dari jarak jauh. Pada tahun 2014

ini akan diterapkan ‘virtual class’ dengan menggunakan aplikasi E-Learning

management System (ELMS). Dengan penerapan ini, beberapa diklat akan

dilaksanakan secara ‘blended’ yaitu sebagian jarak jauh dan sebagian tatap

muka.

2. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Diklat

Sarana Prasraana Diklat merupakan pintu gerbang dari sebuah layanan diklat.

Kualitas sarana prasarana sejak pintu gerbang masuk, ruang registrasi, ruang

kelas, mess, serta mushola menjadi salah satu parameter penting dalam kualitas

layanan diklat. Pada tahun 2010 hingga tahun 2013 ini, Pusdiklatwas BPKP

melakukan peningkatan sarana layanan diklat sebagai berikut :

1) Pemasangan Air Conditioner di Kelas (2010)

2) Pembuatan Joging Track dan Penghijauan (2010)

3) Penambahan Buku Perpustakaan (2011)

4) Pemasangan water Heater (2012)

5) Renovasi Resepsionis Pusdiklatwas BPKP (2013)


Terkait Program Percepatan (Quick Wins) reformasi birokrasi, Pusdiklatwas BPKP

akan mengembangkan berbagai hal yaitu :

E-Learning dengan tingkatan yang lebih tinggi yaitu pengembangan Virtual

Class

Pendaftaran Diklat secara On Line

AREA 9 : MONITORING DAN EVALUASI

Proses monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari proses perbaikan berkelanjulan

pada organisasi. Pusdiklatwas BPKP telah melaksankan proses ini sebagai bentuk

komitmen untuk melakukan perbaikan secara terus menerus.

Evaluasi yang dilakukan selama ini meliputi evaluasi terhadap instruktur,

penyelenggaraan diklat, dan materi diklat. Evaluasi terhadap hasil ajar dilakukan

melalui evaluasi pre-test dan post-test. Selain itu Pusdiklatwas BPKP melakukan evaluasi

terhadap paska diklat, dan survei kepuasan pelanggan.

REFORMASI BIROKRASI PUSDIKLATWAS BPKP

DENGAN KRITERIA PNPRB

KEPEMIMPINAN

1. Melakukan Revisi

Renstra Pusdiklatwas

BPKP

2. Menyusun Tim

Manajemen

Perubahan

PERENCANAAN STRATEJIK

1. Melakukan Revisi Renstra

Pusdiklatwas BPKP

SDM APARATUR

1. Penyelenggaraan Diklat MoT

2. Penyelenggaraan Diklat ToT

3. Penyelenggaraan Diklat ToC

4. Mengirimkan Widyaiswara

mengikuti kursus ke Singapura

KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA

1. Pembentukan 3 Kantor Diklat

di Daerah

PROSES

1. Reenginering Proses

Bisnis dengan Sistem

Informasi

Manajemen

Terintegrasi

2. Updating Pedoman

dan Quality

Procedure

3. Pengembangan E-

Learning

4. Penyusunan

Kurikulum sesuai

Kebutuhan Profesi

5. Updating Modul-

modul

6. Peningkatan Kualitas

Sarana Prasarana

PENGUNGKIT

HASIL PADA APARATUR

1. Jumlah Peserta

diklat meningkat

2. Ratio SDM terdiklat

sesuai kompetensi

meningkat

HASIL

HASIL PADA

MASYARAKAT

HASIL PADA

KOMUNITAS LOKAL

HASIL KINERJA

UTAMA

Tingkat Kepuasan

Pelanggan Naik dari

7,90 skala likert

pada tahun 2011,

menjadi 8,06 tahun

2012, dan menjadi

8,54 pada tahun

2013


INDIKATOR KINERJA REFORMASI BIROKRASI

PUSDIKLATWAS BPKP

NO URAIAN AREA PERUBAHAN TREND/PERKEMBANGAN AREA PERUBAHAN

VARIABEL/INDIKATOR 2011 2012 2013 CATATAN/DAMPAK

1 2 3 4 5 6 7

A MANAJEMEN PERUBAHAN

1 Terbangunnya manajemen perubahan pada organisasi

Tersusunnya tim Manajemen Perubahan 0 0 0 Tim Manajemen Perubahan Pusdiklatwas BPKP terbentuk pada awal bulan Januari 2014

Tersusunnya Rencana Kerja MP 0 0 0 Direncanakan awal bulan Februari 2014

B PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1 Penerbitan Payung hukum tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Persentase kemajuan revisi PP PNBP Pusdiklatwas BPKP

100 100 100

C PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

1

Membentuk organisasi Pusdiklatwas BPKP yang sesuai kebutuhan dengan Pembukaan Kantor Diklat di Daerah

Jumlah kantor Diklat yang dibuka 0 0 2 Meningkatnya kapasitas kelas belajar sebanyak 2 Kelas Diklat. Satu kantor Diklat dibuka pada bulan Januari 2014, yaitu Kantor Diklat di Makasar

jumlah Kebutuhan 0 0 3

Persentase 0 0 66,67


1 2 3 4 5 6 7

D PENATAAN TATA LAKSANA

1 Melakukan reenginering proses bisnis Pusdiklatwas BPKP melalui pengembangan Sistem Informasi terintegrasi 'Si Diklat'

Jumlah Aplikasi sub sistem yang berhasil beroperasi 3 4 6

Aplikasi yang beroperasi hingga tahun 2013 adalah Aplikasi SIM DIKLAT - Perencanaan,SIM Diklat- Penyelenggaraan, SIM DIklat - Evaluasi, Aplikasi Surat Tugas, DeskNow, dan Dashboard Diklat. Sistem ini meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Pusdiklatwas BPKP

Jumlah Aplikasi yang direncanakan beroperasi sesuai Grand Design 3 4 5

Persentase operasional sistem 100 100,00 120

2 Updating Quality Procedure (QP) Jumlah QP Pusdiklatwas BPKP 139 139 139 QP Pusdiklatwas BPKP selalu dilakukan updating sesuai hasil audit mutu internal ISO (AMI) jumlah QP yang harus di-update pd thn tkt 3 85 26

jumlah QP yang di-update pd thn terkait 3 85 26

Persentase 100 100 100

3 Kecukupan Modul Diklat Jumlah Modul Diklat 119 130 147

Jumlah Revisi Modul 33 14 23

E PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

1 Pembentukan Pejabat Struktural yang kompeten dalam mengelola Lembaga Diklat

Jumlah Pejabat Struktural yang memiliki sertifikasi Diklat MOT 0 0 13

Jumlah Pejabat Struktural 16 16 16

Persentase pemenuhan 0 0 81,25


1 2 3 4 5 6 7

2 Pembentukan Instruktur yang memiliki kompetensi dalam tugas mengajar

Jumlah Instruktur Pusdiklatwas BPKP

11 9

Jumlah Instruktur memiliki sertifkat TOT

8 7

Persentase 72,72 77,78

3 Pembentukan petugas pengelola diklat yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan diklat

Jumlah Petugas Diklat yang memiliki sertifikat ToC

24 30 30

Jumlah Petugas Diklat 111 111 111

Persentase 21,62 27,03 27,03

4 Pembentukan Widyaiswara yang kapabel Jumlah WI 20 21 16

Jumlah WI yang memiliki sertifikat TOT 20 21 16


5 Peningkatan Kompetensi Pegawai Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan pengembangan profesi sesuai bidang masing-masing (orang Diklat)

163 385

F PENGUATAN PENGAWASAN

1 Terbangunnya proses perbaikan berkelanjutan melalui tindak lanjut atas hasil pemeriksaan

Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan

2 Pelaksanaan Audit Mutu ISO 9001 : 2008 Jumlah pelaksanaan audit 1 1 1 Audit Mutu ISO 9001 : 2008 merupakan syarat bagi pemegang sertifikat ISO 9001 : 2008. Setiap tahun audit dilakukan oleh internal (AMI), dan setiap 4 tahun oleh eksternal (TUV NORD)

Rencana Pelaksanaan Audit 1 1 1



1 2 3 4 5 6 7

G PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Pusdiklatwas BPKP yang berkualitas

Nilai Penilaian Kualitas SAKIP Pusdiklatwas BPKP oleh Inspektorat

89,53 Penurunan dari tahun 2011 ke 2012 disebabkan adanya perubahan alat ukur penilaian kinerja.

2 Meningkatnya kinerja Pusdiklatwas BPKP Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi 3840 3801 4143

Rencana jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi 3740 2880 2610

Persentase 102,67 131,98 158,74

Jumlah Peserta Diklat JFA 2036 1791 1787

Rencana jumlah Peserta Diklat JFA 2520 2010 1800

Persentase 80,79 89,10 99,28

Tingkat Kelulusan Diklat Pim/Kedinasan 100,00 100,00 100,00

Nilai Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP oleh Inspektorat

88,15 Penurunan dari tahun 2011 ke 2012 disebabkan adanya perubahan alat ukur penilaian kinerja. Pada tahun 2013, Pusdiklatwas BPKP mendapat penghargaan sebagai Unit Kerja BPKP terbaik peringkat pertama kategori Unit Kerja Pusat


1 2 3 4 5 6 7

H PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK

1 Meningkatnya tingkat Kepuasan Pelanggan Hasil survei kepuasan pelangan 7,9 8,06 8,54

2 Terbangunnya E-Learning Tingkat Operasional E -Learning 0 1 1 Sampai tahun 2013, tingkat operasional E-Learning pada tingkatan web sharing. Pada tahun 2014 direncanakan hingga tingkat virtual class.

3 Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Layanan pada peserta diklat

Penyediaan Air Conditioner 71 unit

Pembuatan Joging Track dan Penghijauan 1 set

Penambahan Buku Perpustakaan 1 set

Pemasangan Water Heater 1 set

Renovasi Ruang Resepsionis 1 set

I MONITORING DAN EVALUASI

Terbangunnya proses evaluasi terhdap penyelenggaraan diklat

Jumlah Kelas Diklat dievaluasi hasil ajar 87 145 103

Jumlah Seharusnya dievaluasi hasil ajar 127 216 117

Persentase 68,50 67,13 88,03

Jumlah Keg Survei Kepuasan Pelanggan 1 1 1

Jumlah survei direncanakan 1 1 1

Persentase' 100 100 100

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN...

Documents

Transcript of PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN...