RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM...

148
i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM (Studi Analisis Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif di Indonesia) SKRIPSI Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Syariah Oleh : ABDUL KHOIRUDDIN NIM: 0 6 2 2 1 1 0 0 7 JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2011

Transcript of RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM...

Page 1: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

i

RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM

ISLAM

(Studi Analisis Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang

Hukum Progresif di Indonesia)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari’ah

Oleh :

ABDUL KHOIRUDDIN

NIM: 0 6 2 2 1 1 0 0 7

JURUSAN JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2011

Page 2: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

ii

Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag

Jln. Prof. Hamka km 2 Ngaliyan

Semarang 50181

Brillian Ernawati, S.H. M.Hum.

Jln. Prof. Hamka km 2 Ngaliyan

Semarang 50181

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Abdul Khoiruddin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari’ah

IAIN Walisongo

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini

kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Abdul Khoiruddin

NIM : 062211007

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul Skripsi :“RELEVANSI HUKUM PROGRESIF

TERHADAP HUKUM ISLAM (Studi Analisis

Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang

Hukum Progresif Di Indonesia)”.

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera

dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Semarang, 1 Juni 2011

Pembimbing I, Pembimbing II,

Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag Brillian Ernawati, S.H. M.Hum.

NIP : 19690709 199703 1 001 NIP : 19631219 199903 2 001

Page 3: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

iii

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARI’AH

PENGESAHAN

Nama : Abdul Khoiruddin

NIM : 062211007

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul Skripsi :“RELEVANSI HUKUM PROGRESIF

TERHADAP HUKUM ISLAM (Studi Analisis

Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang

Hukum Progresif Di Indonesia)”.

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah Institut

Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan

predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal 22 Juni 2011.

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1

tahun akademik 2011.

Semarang, 22 Juni 2011

Mengetahui,

Ketua Sidang, Sekretaris Sidang,

Moh. Khasan, M.Ag Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag

NIP : 19741212 200312 1 004 NIP :19690709 199703 1 001

Penguji I, Penguji II,

Prof. Dr. Mujiono, M.A Akhmad Arief Budiman, M.Ag

NIP: 19590215 198503 1 005 NIP :19691031 199503 1 002

Pembimbing I, Pembimbing II,

Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag Brillian Ernawati, S.H. M.Hum.

NIP :19690709 199703 1 001 NIP :19631219 199903 2 001

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

Page 4: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

iv

MOTTO

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak

menghendaki kesukaran bagimu. (QS. al-Baqarah ayat

185).

Page 5: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

v

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do’a dan segenap asa merayu nan suci teruntuk

mereka yang arif, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan

syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

Kedua orang tuaku, ayahanda tercinta Suwardi yang senantiasa mendo’akan

dan mengharapkan kiprah penulis, penyemangat moral dan spiritual dalam

hidupku untuk tidak selalu berputus asa, ibunda tersayang Supaah yang tak

lelah mendoakan dengan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik serta

senantiasa mengharapkan kesuksesan untuk putra-putranya. Ta’dzimku

untukmu. Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka

berdua telah mendidik aku waktu kecil.

Adik-adikku, Ulfatul Khoiroh, Setyoningsih Hariyanti, Wahyu Handayani,

Nur Yanti, Della, Dinok, yang selalu menghiburku dan membuatku sadar akan

sebuah cita-cita yang besar. Thank’s to all.

Tumpuan hati penyejuk iman, Dinda Elly Nur Rohmah. Terima kasih atas

dukungan, pengertian, dan motivasinya selama ini. Semoga Allah SWT selalu

menyertai langkahmu.

Guru-guruku di seluruh jenjang pendidikan yang telah membekali ilmu yang

bermanfaat baik akademik maupun non akademik dan mendidikku dengan

penuh kesabaran serta memberikan barokah doa padaku.

Semua rekan-rekan yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Page 6: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

vi

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab,

penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak

berisi materi yang pernah ditulis oleh orang

lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini

tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain

kecuali informasi yang terdapat dalam

referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2011

Deklarator

Abdul Khoiruddin

NIM : 062211007

Page 7: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

vii

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya gagasan hukum progresif

yang dipelopori oleh Prof. Satjipto Rahardjo seorang Guru Besar Emiritus

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, mencoba untuk membongkar tradisi

civil law yang statis. Telah banyak karya yang membahas masalah ini, namun

jarang sekali (atau belum ada) yang menghubungkannya dengan hukum Islam di

Indonesia. Padahal hukum Islam di Indonesia telah berkembang dan diakui

eksistensinya.

Prof. Satjipto Rahardjo merupakan salah satu intelektual hukum yang

mencoba memberikan beberapa solusi dengan pemikiran-pemikirannya seputar

persoalan hukum di Indonesia, terutama persoalan ketidakadilan hukum yang

berlandaskan pada hukum positivistik. Berawal dari beberapa artikel yang dimuat

di Harian Kompas, kemudian artikel tersebut dibukukan dalam beberapa buku.

Hukum progresif memang muncul dari kerisauan kita sebagai bangsa

terhadap kurangnya keberhasilan cara kita berhukum untuk turut memecahkan

problem-problem besar bangsa dan negara kita. Cara-cara berhukum yang lama,

yang hanya mengandalkan penerapan undang-undang, sudah waktunya untuk

ditinjau kembali. Selama ini, dengan cara berhukum yang demikian itu, hukum

kurang mampu untuk memecahkan problem sosial. Penegakan hukum memang

sudah dilakukan, tetapi belum menyelesaikan problem sosial.

Suatu cara berhukum yang baru perlu dilakukan untuk menembus

kemacetan. Sejak hukum progresif menyimpan banyak alternatif terhadap cara

berhukum yang lama, maka sekalian arsenal kesenjataan yang ada pada hukum

progresif perlu dikerahkan, mulai dari pengkonsepan kembali hukum, paradigma,

penegakan hukum, pembuatan hukum, pendidikan dan lain-lain.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji

pemikiran dari seorang begawan ilmu hukum Prof. Satjipto Rahardjo tentang

hukum progresif di Indonesia serta melihat kesesuaian antara hukum progresif

dengan hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis library research

(dokumentasi) dengan cara mengumpulkan berbagai data melalui peninggalan

tertulis, terutama arsip-arsip, termasuk buku-buku tentang pendapat teori,

dalil/hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian dengan

bantuan pendekatan Historical Approach dan Conceptual Approach.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum progresif memiliki

kesesuaian dengan hukum Islam, karena sama-sama mementingkan kemaslahatan

manusia. Ijtihad dalam hukum Islam juga menunjukkan bahwa dalam hukum

Islam juga menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Asas-

asas hukum Islam memiliki tujuan dasar untuk mewujudkan kebahagiaan

manusia.

Page 8: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

viii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang menciptakan

segala sesuatu dengan keteraturan agar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh

makhluk-Nya untuk mengatur dan memanage berbagai kegiatan yang akan

mereka lakukan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda

Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak

ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses

penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri.

Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-

baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, akhirnya skripsi ini dapat

terselesaikan.

Dengan niat dan semangat yang sangat besar dalam waktu yang cukup

lama dan setelah melewati beragam tantangan atau kendala akhirnya penulis dapat

menyelesaikan penelitian hingga menghasilkan karya tulis ini. Namun demikian

penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik

manakala tidak ada bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh

sebab itu penulis menyampaikan rasa terimakasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag Selaku Rektor IAIN Walisongo, Drs. H.

Machasin, M.Si, Prof. Dr. H. Erfan Soebahar, M.Ag, tak lupa kami sampaikan

Page 9: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

ix

kepada Prof Dr. H. Abdul Djamil, M.A yang sekarang di Balitbang Kemenag

Jakarta. Terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya selama ini.

2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN

Walisongo Semarang. Bapak Abdul Ghofur M.Ag selaku PD I, Bapak

Saifullah M.Ag selaku PD II, Bapak Arif Budiman M.Ag selaku PD III.

Terima kasih atas arahan dan bimbingannya selama ini.

3. Bapak Drs. H. Muhyidin, M.Ag (Demisioner Dekan FS), Terima kasih atas

arahan serta wejangannya selama ini.

4. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag selaku

Demisioner PD III. Kesalahan dan kekhilafan yang penulis perbuat sewaktu

menjabat sebagai anak didik njenengan, sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa

Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam (HMJ HPPI/JS), rasanya menjadi

bahan pelajaran yang berharga, penulis jadi “ngerti” bagaimana lika-liku

birokrasi kampus. Bapak Drs. H. Musahadi, M.Ag dan Bapak Drs. H. Makhsun

Faiz, M.A yang selalu memberikan masukan kepada penulis.

5. Bapak Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag selaku pembimbing I, serta Ibu Brillian

Ernawati, S.H. M.Hum. selaku pembimbing II, yang telah bersedia

membimbing dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan

dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. Dari revisi-

revisinya, penulis juga bisa mengerti banyak hal tentang dunia hukum, baik

hukum Islam maupun hukum progresif serta bahasan-bahasan lain. Terima

kasih sekali lagi pak bu, jasa Njenengan sulit untuk penulis lupakan.

Page 10: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

x

6. Bapak Akhmad Arif Junaidi M.Ag selaku Demisioner Kepala Jurusan Jinayah

Siyasah dan Bapak Rupi’i M.Ag selaku demisioner Sekretaris Jurusan. Terima

kasih atas arahan, bimbingan dan dukungannya selama ini. Tak lupa penulis

sampaikan terima kasih kepada Bapak Harun selaku staf administrasi JS, dari

diskusi-diskusi kecil beliau, penulis jadi tambah “ngerti” tentang hukum

progresif dan seluk-beluknya, dan matur nuwun atas pinjaman bukunya.

7. Bapak Solek, M.Ag selaku Kepala Jurusan Jinayah Siyasah dan Bapak Rustam

D.K.A.Harahap M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah, selamat atas

terpilihnya bapak “mengepalai” JS dan semoga bisa mengemban amanah

dengan baik. Semoga Jurusan JS semakin lebih maju.

8. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang Bapak Johan

Arifin MM, Ibu Nur Huda, Ibu Mujibatun, Ibu Anthin, Ibu Nur Hidayati

Setyani, Ibu Maria Ana, Pak Wahab (Wali Studi), pak Arifin, dll. Terima kasih

yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat

menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini. Tak lupa kepada

karyawan-karyawan FS Bu Shoimah, Pak Basith, Pak Mustaqim, Bu Khotim,

Pak Setiyono, dll.

9. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan IAIN Walisongo dan Perpustakaan

Fakultas Syariah yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang

diperlukan, terimakasih banyak atas pinjaman bukunya Pak.

10. Sembah sujud saya haturkan kepada kedua Orang Tua kami tercinta, yang

telah mencurahkan kasih sayang, memberikan dukungan serta do’anya dan

semuanya yang tak ternilai, adik dan keponakan-keponakanku, dan sahabat-

Page 11: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

xi

sahabatku yang selalu mendukung dan mendo’akan tiap langkah penulis.

Tiada kata-kata yang dapat saya ungkapkan karena begitu besar pengorbanan,

perhatian, motivasi dan bimbingan hingga penulis bisa sampai pada saat ini.

11. Keluarga Besar Bapak Abdul Hamid, Ibu Siti Nur Hayati, Dek Faiq, Dek

Vita. Kalian adalah keluarga kedua bagiku. Suasana yang hangat, akrab,

selalu penulis dapatkan di keluarga ini. Semoga kita dipertemukan kembali di

lain waktu.

12. All Wadyabala Justisia, Mas Adib, Mas Sarung, Mas Iman, Mas Tedi, Mas

Gepeng Pujianto, Mas Umam, Mas Arif, Mas Najib, Mas Suji, Kang

Nasrudin, Om Jojo, Mbak Ana, Hambali, Serta Adik-adikku di Justisia Yani

Bu PU, Encep, Musa Talinta, Soli, Salam, Ima, Khomsah, Sani, Anis, Putri,

Nadya dll. Kibarkan Bendera Justisia.

13. Pengurus PMII Rayon Syari’ah periode 2008-2009. Yayan calon M.H, Fian,

Nikmah, Ubed, Ani “Komting”, Hima “Atul”, Uswatun pengantin baru, Huda

“Robot”, Tamam Ucil, you’re my best friend’s.

14. Mantan Pengurus PMII Komisariat Walisongo 2009. Sahabat Naryoko

pengurus cabang, Ropik (calon ketua cabang), Arifin, Supri Nggacuk yang

selalu buat penulis tertawa, Adib Cinta Wity, Uplik, Mbak Yaya dll. Kapan

Skripsinya nih...Tangan Terkepal dan Maju ke Muka.

15. Pengurus DEMA 2010, si Zaki Jeknong yang suka gonta ganti pasangan, Pak

Guru Arifuddin, Tabi’in, Coco (tiga bersaudara harus rukun ya), Pipid si

Putri Salju, dll. Tetaplah berjuang.

Page 12: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

xii

16. Senior-senior PMII, Mas Ricard, Mas Saifuddin, Mas Gupong, Mbak Evi,

Mbak Ovi, Mbak Viroh, Mas Koyin, Mas Yoni dll. Terima kasih telah

memberikan penulis arti tentang kehidupan di kampus.

17. Adik-adikku pengurus Rayon Syariah 2010, Arif Kera Slanker’s, Endang,

Asiroh al-Ebeli, Aslamiyah “Bos Pulsa”, Salamah, Rohaniah, Aqil, Juki,

Nirma dll. Teruslah Berjuang.

18. Teman-teman satu angkatan 2006 Jurusan Jinayah Siyasah, Karom si Raja

Tempe, Wahib the King of Pulsa, Dian dan Esa, kalian berdua adalah wanita

tercantik di SJA 2006, Zia si Jenggot, Kaji Wahid, Mujab Gondrong, Ambon

Naga, Ulfa, Nasiatul, Cak Imron, Zami, Delon, Kiswandi. Ayo “Ndang”

Wisuda.

19. Teman-teman di KSWM, Hijriyah, Munir, Neha, Anam sang “Rektor”,

Umam Gendut Houler, dll. Langgegkan diskusinya...

20. Para penghuni PKM Fasya, Khudori BEM-per, Nazar M.Top (Madit),

Wahid, Heri, Cahyono, Khusni, Budi, Jamil, Takim dll. Ayo bersihkan PKM.

Jangan lupa pada mandi ya, tapi jangan mandi di Masjid terus.

21. Tim Rewo-Rewo 2005. Tomi Penguasa Pandana, Hamdani al-Mungili, Rouf

yang putus asa dengan Alfu, SuBam’s yang masih bingung dengan

skripsinya, Faizin, Bu Widya dll. Ayo yang belum lulus “Ndang” nyusul.

22. Teman-teman 2006 Sani, Tyas, Ulil, Miftah, eNHa, Nazil, Huda Darno,

Falak dll.

Page 13: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

xiii

23. Kawan-kawan di PERMAHI DPC Semarang. Plato Said, David “Ndut”

Narendra, Dicky, Hasan, Sute, dll. Jika Dadamu Bergetar Melihat

Ketidakadilan Maka Engkaulah Saudaraku. Salam PERMAHI.

24. Tim KKN Sidorejo, Paul Kordes, Basir Aiwa, Topan Popeye, Pok Lia, Pok

Rika, Umi, Titin “ndang” dapet momongan, Nana, Tak ketinggalan pula

Keluarga Besar Pak Lurah Ahmad Hidayat. Dan keluarga besar Bu

Susmiyati, Mas Rudi, Mas Iwan. Terima kasih atas arahan baik materil

maupun immateril dan “tumpangan” hidup selama penulis KKN di Sidorejo

Kec. Sayung Kab. Demak.

25. Dan yang tidak akan terlewatkan, Para Ketua Fosia yang telah sudi

merelakan “markaz”nya untuk penulis gunakan sebagai tempat “semedi”

hingga selesainya skripsi ini.

26. Dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu

yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi

amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis

telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk

itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan

skripsi ini.

Semarang, 10 Juni 2011

Penulis,

Abdul Khoiruddin

NIM: 062211007

Page 14: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

xiv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... iii

HALAMAN MOTTO ................................................................................... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................. v

HALAMAN DEKLARASI .......................................................................... vi

HALAMAN ABSTRAK .............................................................................. vii

HALAMAN KATA PENGANTAR ............................................................. viii

HALAMAN DAFTAR ISI ........................................................................... xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah………………………………............ 1

B. Rumusan Masalah………………………………….................. 16

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian……………………….............. 16

D. Telaah Pustaka …………………………………...................... . 18

E. Kerangka Teoritik …………………………………................. 20

F. Metode Penelitian…………………………………….............. 22

G. Sistematika Penulisan …………………………....................... 26

BAB II : KETENTUAN UMUM HUKUM PROGRESIF DAN ISLAM

A. Pengertian Hukum Progresif ....................................................... 28

1. Definisi Hukum Progresif ..................................................... 28

2. Keterkaitan Hukum Progresif dengan Teori Lain.................. 33

a) Hukum Progresif dan Aliran Hukum Kodrat.................. 33

b) Hukum Progresif dan Critical Legal Studies................... 35

c) Hukum Progresif dan Teori Hukum Responsif................ 36

B. Landasan Filosofis Hukum Progresif .......................................... 38

C. Asas Hukum Progresif dan Hukum Islam....................... ............ 45

Page 15: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

xv

1. Asas Hukum Progresif .......................................................... 45

2. Asas Hukum Islam.................................................................. 52

D. Konsep Maslahah dalam Hukum Islam........................................ 65

E. Hukum Progresif di Indonesia .................................................... 71

BAB III : PEMIKIRAN PROF SATJIPTO RAHARDJO TENTANG

HUKUM PROGRESIF

A. Biografi Prof Satjipto Rahardjo .................................................. 78

1. Biografi Prof Satjipto Rahardjo............................................. 78

2. Karya-karya Prof Satjipto Rahardjo....................................... 81

3. Latar Belakang Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo................. 83

B. Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo ................. 88

1. Potret Kebuntuan Legalitas Formal............................. ......... 93

2. Agenda Membebaskan Hukum.............................................. 98

C. Upaya Mewujudkan Hukum Progresif........................................ 103

1. Peranan Moral atau Etika............................. ......................... 103

2. Melakukan Penafsiran Hukum yang Progresif..................... 106

3. Dimulai dari Pendidikan di Fakultas Hukum........................ 107

4. Mengangkat Orang-orang Baik............................. ................ 110

BAB IV : ANALISIS RELEVANSI HUKUM PROGRESIF

TERHADAP HUKUM ISLAM

A. Analisis Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo Tentang Hukum

Progresif di Indonesia.................................................................. 112

B. Analisis Relevansi Hukum Progresif terhadap Hukum Islam..... 117

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................. 123

B. Saran-Saran ................................................................................. 124

C. Penutup ........................................................................................ 125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Page 16: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu di dunia ini selalu mengalami perubahan seiring

berjalannya waktu. Ilmu pengetahuan di segala bidang akan selalu

berkembang dengan penemuan-penemuan mutakhir. Tidak terkecuali dengan

ilmu hukum, yang juga senantiasa mengalami dinamika dan pasang surut.

Hukum ada untuk memenuhi kebutuhan manusia yang secara naluriah

menginginkan hidup dalam suasana yang tenang dan tertib. Oleh karena itu

disusunlah hukum berupa peraturan-peraturan dalam rangka mewujudkan

ketertiban di masyarakat.1

Namun sayangnya seringkali peraturan-peraturan itu tidak dapat

mewujudkan ketertiban yang diinginkan oleh masyarakat, karena

perkembangan masyarakat yang lebih cepat daripada peraturan-peraturan

tersebut sehingga peraturan-peraturan itu tidak dapat menjawab

permasalahan-permasalahan yang muncul. Yang lebih ironis adalah,

peraturan-peraturan yang telah disusun tersebut membuat masyarakat yang

diaturnya sengsara dan tidak bahagia.2

1 A. Qodri Azizy, Menggagas Ilmu Hukum Indonesia, dalam Ahmad Gunawan BS dan

Mu'amar Ramadhan (ed) et. al., Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2006, hlm. x. 2 Ibid.

Page 17: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

2

Hal-hal seperti inilah yang memancing timbulnya gagasan-gagasan

baru di bidang hukum. Di Amerika, muncul gagasan hukum responsif dari

Philippe Nonet dan Philippe Selznick ataupun Studi Hukum Kritis (The

Critical Legal Studies) dengan tokohnya seperti Roberto M. Unger. Tidak

ketinggalan di Indonesia yang memang merupakan negara hukum,3 tidak bisa

dihindari akan kemunculan gagasan hukum dari pakar hukum Indonesia

sendiri. Salah satu gagasan yang muncul di Indonesia adalah gagasan hukum

progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo.

Bila dicermati pada sejumlah tulisannya, gagasan itu ternyata bukan

sesuatu yang baru. Namun memang lebih mengkristal sejak beberapa tahun

terakhir. Menurut Qodri Azizy,4 sejak tahun 2002, Satjipto Rahardjo telah

berbicara beberapa kali tentang hukum progresif dimana ia mengidealkannya.

Menurut Ufran,5 Hukum progresif merupakan salah satu gagasan

yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini.6 Hal ini

menarik dibicarakan karena hukum progresif telah menggugat keberadaan

hukum modern7 yang telah dianggap mapan dalam berhukum selama ini.

3 Seperti yang tertera dalam Naskah UUD 1945 BAB I pasal I ayat III yang berbunyi

Negara Indonesia adalah negara hukum. 4 A. Qodri Azizy, op.cit, hlm. xi.

5 Lihat dalam Pengantar Editor buku Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,

Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. v. 6 Progresif berasal dari kata progress yang berarti kemajuan. Hukum Progresif pertama

kali dilontarkan pada tahun 2002 lewat sebuah artikel yang ditulis oleh Prof. Satjipto Rahardjo di

Harian Kompas dengan judul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif”, Kompas, 15

Juni 2002. 7 Istilah Hukum Modern yang dipergunakan dalam tulisan ini sekedar untuk menyebut

model hukum pada masyarakat modern yang bersifat liberal, individualistik dan rasional. Hukum

modern muncul di Eropa pada awal abad XIX yang saat itu didominasi oleh alam pemikiran

positivistik. Model ini juga sekedar untuk membedakan dengan model hukum pada masyarakat

tradisional yang lebih bersifat komunal dan magis. Lihat Wisnubroto dalam makalah Menelusuri

dan Memaknai Hukum Progresif di http://wisnubroto.blogs.friendster.com/ makalah-menelusuri-

memaknai-hukumprogresif.html. Diambil pada tanggal 17 Januari 2011.

Page 18: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

3

Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu

menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu

melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek

moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.8

Hukum tersebut menyingkap tabir dan menggeledah berbagai

kegagalan hukum modern yang didasari oleh filsafat positifistik, legalistik

dan linier tersebut untuk menjawab berbagai persoalan hukum.9 Hukum

progresif mengandung semangat pembebasan yaitu pembebasan dari tradisi

berhukum konvensional yang legalistik dan linier tersebut.

Menjalankan sebuah hukum tidak hanya semata-mata tekstual

perundang-undangan akan tetapi dalam menjalankan hukum harus dengan

determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk

berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat sesuai dengan apa

yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.10

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah

institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil,

8 Hukum Progresif menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi kelumpuhan

hukum di Indonesia. Lihat, Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas,

2006, hlm. ix. 9 Hukum progresif didasarkan oleh keprihatinan terhadap kontribusi yang rendah oleh

ilmu hukum di Indonesia dalam mencerahkan bangsa keluar dari krisis termasuk krisis dalam

bidang hukum. Munculnya hukum modern mengguncang ketertiban dalam masyarakat. Hukum

yang seyogyanya dibutuhkan untuk menciptakan atau menata ketertiban masyarakat pada

praktiknya seringkali justru meminggirkan ketertiban yang telah ada dalam mayarakat lokal atau

masyarakat adat. Hukum adat bukan lagi menjadi landasan hukum nasional, melainkan dikalahkan

oleh hukum nasional, yang diumpamakan dengan “memasukkan kambing dan harimau dalam satu

kandang”. Hukum modern meminggirkan kehidupan dalam tatanan lokal dan kaidah-kaidah sosial

yang menata ketertiban di masyarakat. Lihat Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Jakarta:

Kompas, 2008, hlm. 11. 10

Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara

hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiannya) menjadi titik orientasi dan

tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi unjung tombak perubahan. Lihat Ufran

op.cit, hlm. vi.

Page 19: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

4

sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak

mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan

ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia.11

Belakangan ini muncul kesan bahwa proses hukum seringkali tidak

mampu menyelesaikan persoalan secara tuntas apalagi memberikan keadilan

substantif bagi para pihak. Proses hukum lebih nampak sebagai mesin

peradilan yang semata-mata hanya berfungsi mengejar target penyelesaian

perkara yang efektif dari sisi kuantitas sesuai dengan tahap-tahap dan aturan

main yang secara formal ditetapkan dalam peraturan.12

Hukum dan proses peradilan seringkali merasa terkendala ketika

harus dihadapkan pada kasus-kasus yang semakin rumit dan kompleks seiring

dengan perkembangan masyarakat yang sangat dipacu oleh sistem global.

Sistem hukum modern yang telah terlanjur diformat dalam sekat-sekat

pembagian bidang hukum secara tradisionil hitam putih13

menjadi gagap

ketika dituntut harus menyelesaikan perkara-perkara yang berada pada ranah

abu-abu.14

Pada beberapa kasus, sangat jelas terpampang fenomena penegakan

hukum yang keliru dan cenderung tidak humanis. Ambil contoh penahanan

10 orang anak penyemir sepatu usia 11-14 tahun oleh Polres Metro Bandara

11

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta:

Genta Publishing, 2009, hlm. 1. 12

Wisnubroto, op.cit. 13

Maksud dari Redaksi tradisionil Hitam Putih ini adalah mengacu pada Hukum Perdata,

Hukum Pidana, Hukum Administrasi dll. 14

Ranah abu-abu di sini lebih menitikberatkan pada hal-hal yang tidak nampak jelas batas

antara persoalan etika, privat atau publik.

Page 20: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

5

Tangerang, karena kasus bermain yang disebut polisi sebagai perjudian (pasal

303).15

Secara paradigmatik dapat dijelaskan bahwa modernisme terkait

dengan berkembangnya tradisi pemikiran yang mengedepankan rasionalitas

daripada hal-hal yang bersifat metafisika sebagaimana yang berkembang

dalam era sebelumnya. Tradisi pemikiran ilmu pengetahuan didominasi

paradigma Cartesian/Baconian/Newtonian telah merubah dunia menuju era

masyarakat modern dengan modernismenya. Secara singkat tradisi tersebut

adalah cara berpikir yang menonjolkan aspek rasional, logis, memecah atau

memilah (atomizing), matematis, masinal, deterministik dan linier.16

Perkembangan IPTEK yang sangat pesat pasca era pencerahan di

dunia sains dan seni secara nyata juga berpengaruh terhadap perkembangan

(perubahan) di bidang sosial, politik, ekonomi dan juga hukum. Di bidang

sosial misalnya terjadi perubahan dari tipe masyarakat agraris menuju

masyarakat industri yang bersifat liberal. Di bidang politik nampak pada

terbentuknya negara modern dengan platform konstitusional dan

15

Secara positivisme pasal-pasal, maka anak-anak di Tanggerang itu bersalah dalam

melakukan perjudian. Tetapi jika dikaitkan hal ini dengan kajian sosiologis, ekonomi dan budaya

maka anak-anak di Tanggerang tidak dapat dinyatakan bersalah. Anak-anak di Tanggerang adalah

korban konstruksi sosial yang membuat mereka terpaksa bekerja di masa kanak-kanaknya dan

tidak mengerti pasal-pasal perjudian yang dituduhkan kepada mereka. Kurangnya pendidikan

mempengaruhi anak-anak tersebut dalam melakukan tindakan tersebut. Sehingga secara garis

besar dalam memutus sebuah kasus, para aparat penegak hukum tidak hanya melihat kepastian

hukum semata. Nilai keadilan dan kemanfaatan harus diperjuangkan dalam memutus sebuah

kasus. Dalam perkembangannya penahanan anak-anak di Rutan Anak tersebut mencapai 29 hari

dan kemudian dilakukan penangguhan, dan kini kasusnya pergulir di pengadilan. 16

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Surakarta:

Muhammadiyah University Press, 2004, hlm. 35.

Page 21: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

6

demokrasinya. Di bidang ekonomi muncul sistem perekonomian terbuka yang

membuka pasar bebas dan cenderung bersifat kapitalistik.17

Tak pelak lagi perubahan yang terjadi pada masyarakat modern

tersebut juga diikuti dengan perubahan pada tatanan hukumnya, yakni muncul

dan berkembangnya tatanan hukum modern atau lebih dikenal dengan

sebutan sistem hukum positif.18

Surutnya kejayaan cara berpikir Cartesian/Baconian/Newtonian

setelah munculnya teori-teori baru pada dunia sains seperti teori relativitas

dan teori Chaos19

telah merubah cara pandang terhadap kebenaran. pada

positivisme20

menyebabkan terjadinya pereduksian makna dan manipulasi

fakta yang menyebabkan kegagalan dalam memahami realita secara benar

dan utuh.

Hal demikian nampaknya terjadi pula pada model hukum modern

yang masih bertahan dengan dominasi positivismenya yang semakin sulit

17

Ibid, hlm. 36. 18

Sistem Hukum Positif didasarkan pada asas-asas dan lembaga-lembaga hukum Barat

yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum Romawi. Lihat

Nur Hidayati Setyani, Paradigma Positivisme dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum,

dalam Al-Ahkam, XIX, Edisi I April 2008, hlm. 45. 19

Chaos theory merupakan teori yang berkembang dalam bidang fisika. Perkembangan

teori ini tidak lepas dari perkembangan teori sebelumnya yang telah mendominasi dan memberi

penjelasan tentang dunia fisik dalam rentang waktu yang cukup lama. Chaos adalah sesuatu yang

ada di mana-mana, akan tetapi sukar untuk menjelaskannya, satu situasi ketidakteraturan atau

kekacauan benda (benda, ekonomi, sosial, politik) yang tidak bisa diprediksi polanya. Lihat Agus

Raharjo, Membaca Keteraturan Dalam Ketakteraturan (Telaah Tentang Fenomena Chaos Dalam

Kehidupan Hukum Indonesia), dalam Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani, IX, No. 2 Juli 2007, FH

Unisba Bandung, hal. 142-160. Di di http://agusraharjo.blogspot.com/membaca-keteraturan-

dalam-ketakaturan.html. Diambil pada tanggal 23 Pebruari 2011. 20

Positivisme adalah suatu faham falsafati dalam alur tradisi pemikiran Gallilean.

Kebanyakan kelompok positivisme berasal dari kalangan orang-orang yang progresif yang

bertekat mencampakkan tradisi-tradisi irasional dan memperbaharui masyarakat menurut hukum

alam sehingga lebih rasional. Lihat Robert M.Z.Lawang, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid

I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 82.

Page 22: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

7

menjadi sarana untuk mengatasi persoalan-persoalan yang berkembang pada

masyarakat.21

Fenomena yang nampak jelas menunjukkan perubahan paradigma

pada masyarakat pasca industri atau yang disebut juga sebagai masyarakat

informasi adalah perkembangan IPTEK telah mencapai tahap yang sangat

mutakhir. Salah satu produk IPTEK yang kini menjadi simbol kemajuan

adalah IT (Information Technology). Teknologi inilah yang secara

revolusioner merombak paradigma-paradigma yang ada sebelumnya. Sebut

saja misalnya perubahan paradigma itu terjadi pada sistem teknologi, yakni

dari sistem manual menjadi sistem digital/elektronik, yang mengakibatkan

perubahan terhadap realitas yang ada yakni dari hard reality menjadi virtual

reality atau hypperreality.22

Perubahan-perubahan paradigma secara revolusioner tersebut yang

dalam bahasanya Thomas Khun disebut dengan istilah Lompatan

Paradigmatik23

atau dalam bahasanya Fritjof Capra disebut dengan istilah

Ingsutan Paradigma, secara nyata telah menciptakan wajah baru pada pola

21

Teori tersebut tetap hidup bahkan mendominasi kehidupan hukum di Indonesia. Ini

disebabkan karena teori positivis telah mengakar kuat, tidak hanya dalam lembaga pendidikan

tinggi, tetapi juga pada lembaga-lembaga penegak hukum yang mewujudkan hukum yang ada

dalam undang-undang sebagai hukum yang hidup. 22

Teknologi telematika telah melahirkan sebuah dimensi ketiga dalam fenomena

kehidupan masyarakat. Dimensi pertama (hard reality) adalah kenyataan dalam kehidupan empiris

yang secara fisik bisa dilihat/didengar/dirasakan, dimensi kedua (soft reality) adalah kenyataan

dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk, dimensi ketiga (virtual reality) adalah

kenyataan dalam kehidupan dunia mayantara (cyber space). Lihat Ashadi Siregar, Negara,

Masyarakat dan Teknologi Informasi, Makalah dalam Seminar Teknologi Informasi,

Pemberdayaan Masyarakat dan Demokrasi Dies Natalis FISIPOL UGM ke-46, Yogyakarta 19

September 2001. Di http://ashadisiregar.blogspot.com/negara-masyarakat-dan-teknologi-.html.

Diambil pada tanggal 18 Januari 2011. 23

Menurut Khun, Revolusi Sains muncul jika paradigma yang lama mengalami krisis dan

akhirnya orang mencampakkannya serta merangkul paradigma yang baru. Lihat Thomas Khun,

Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains The Structure of Scientific Revolutions, (diterjemahkan

oleh: Tjun Surjaman), Bandung: Remadja Karya CV, 1989, hlm. 57-83.

Page 23: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

8

perilaku termasuk tatanan nilai-nilai di berbagai belahan dunia, sehingga lalu

muncul era atau aliran posmodernisme yang mencoba merespon, mengoreksi,

mengkritisi bahkan mengecam berbagai kesalahan dalam modernisme.

Sebenarnya secara filosofis ada aliran pemikiran yang dekat dengan

semangat posmodernisme, seperti: Legal Realism dan Critical Legal

Studies.24

Legal realism antara lain mengajarkan bahwa peraturan perundang-

undangan bisa dikesampingkan jika ternyata keberadaannya menghalangi

pencapaian keadilan. Critical Legal Studies bahkan sejak awal bersikap

bahwa peraturan perundang-undangan harus dihindari karena proses

penyusunannya sarat dengan muatan kepentingan yang timpang.25

Penerapan Legal Realism dan Critical Legal Studies dalam praktek

penegakan hukum di Indonesia pada saat ini jelas tidak realistis karena

keberadaan paradigma hukum positif masih mendominasi dunia hukum di

Indonesia. Disamping itu pada kenyataannya bagaimanapun kritikan atau

kecaman posmodernisme terhadap modenisme toh terbukti belum mampu

menghadang derasnya arus liberalisme, kapitalisme dan positivisme.26

Berkaitan dengan realitas-realitas tersebut maka konsep (penafsiran)

hukum progresif dianggap jalan tengah yang terbaik. Ajaran hukum progresif

tidak mengharamkan hukum positif namun tidak juga mendewakan ajaran

24

Studi Hukum Kritis (critical legal studies) yang dipelopori oleh Roberto M. Unger.

Mazhab ini tidak puas dengan hukum modern yang sarat dengan prosedur. Gerakan Studi Hukum

Kritis telah menggerogoti gagasan pokok pemikiran hukum modern dan menyodorkan satu

konsepsi hukum yang secara tak langsung mengenai masyarakat dan memberi gambaran tentang

satu praktek politik. Dua perhatian yang paling menonjol dari gerakan ini ialah kritik terhadap

formalisme dan objektivisme. Lihat Roberto M. Unger, Gerakan Studi Hukum Kritis, Jakarta:

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999, hlm. 15. 25

Wisnubroto, op.cit, hlm. 4. 26

Ibid.

Page 24: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

9

hukum bebas. Progresivisme tetap berpijak pada aturan hukum positif, namun

disertai dengan pemaknaan yang luas dan tajam. Keluasan dan ketajaman

pemaknaan hukum progresif bahkan lebih dari apa yang dikembangkan dalam

Sociological Jurisprudence,27

namun mencakup pula aspek psikologis dan

filosofis.

Pemikiran positivistis yang menghasilkan aliran hukum normative-

dogmatik masih dominan dalam berbagai produk hukum di Indonesia,28

baik

yang berupa putusan lembaga peradilan maupun perundang-undangan,

dimana aliran tersebut menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah

semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Dari anggapan ini

akhirnya memunculkan pertanyaan kritis, untuk siapa sebenarnya hukum itu

dibuat, apakah untuk kepastian hukum dan ketertiban itu sendiri, ataukah

untuk kesejahteraan manusia? Lalu pertanyaan berikutnya, bila hukum itu

ditujukan semata-mata untuk kepastian hukum, lalu di mana fungsi hukum

yang melindungi masyarakat itu?.

Penerapan dan penegakan hukum sangat dipengaruhi beberapa

faktor, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor aparatnya, faktor sarana dan

27

Sociological Jurisprudence muncul pada abad ke IXX dan abad ke XX. Diawali

dengan munculnya aliran Sejarah dan Antropologis yang mulai meletakkan hukum pada

lingkungan sosial. Sociological Jurisprudence menempatkan hukum secara sosiologis sebagai

perwujudan dari kehendak masyarakat. Hukum dianggap sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat

untuk mengatur mereka sehingga keberadaan hukum merupakan suatu kesatuan dengan

masyarakatnya. Lihat Novita Dewi Masyitoh, Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus

Sosiological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, dalam Al-Ahkam, XX, Edisi

II Oktober 2009, hlm. 17-22. 28

Pendekatan normatif-dogmatis pada hakekatnya menganggap apa yang tercantum

dalam peraturan hukum sebagai deskripsi dari keadaan yang sebenarnya.

Page 25: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

10

prasarana, faktor masyarakat dan, faktor budaya.29

Faktor-faktor ini satu sama

lain kait-mengait. Penerapan dan penegakan hukum yang baik akan

memberikan rasa keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh, yang

mencakup keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan,

keadilan sosial (social justice). Atau dengan kata lain, penerapan dan

penegakan hukum dapat dikatakan baik apabila dapat memberikan keadilan

dan kemanfaatan bagi masyarakat disamping kepastian hukum. Sebab yang

terjadi dalam praktek, produk hukum dari lembaga peradilan maupun

pemerintah lebih sering menekankan asas kepastian hukum dan ketertiban

daripada asas keadilan dan kepentingan umum.30

Realitas hukum di Indonesia yang masih bersifat sentralistik,

formalisitik, represif dan status quo telah banyak mengundang kritik dari para

pakar dan sekaligus memunculkan suatu gagasan baru untuk mengatasi

persoalan tersebut,31

seperti apa yang sering diperkenalkan oleh Satjipto

Rahardjo dengan ilmu hukum progresifnya, yaitu yang meletakkan hukum

untuk kepentingan manusia sendiri, bukan untuk hukum dan logika hukum,

seperti dalam ilmu hukum praktis. Pengertian hukum progresif ini kiranya

tidak berbeda dengan apa yang telah diperkenalkan oleh Philippe Nonet &

29

Ali Irfan Asmuin, “Membangun Hukum Indonesia yang Progresif”, Makalah Magister

Hukum, Semarang: Perpustakaan UNISSULA, 2010, hlm. 45. 30

Ibid, hlm. 46. 31

Hukum Represif secara khusus bertujuan untuk mempertahankan status quo penguasa

yang kerap kali ditemukan dengan dalih untuk menjamin ketertiban umum. Aturan-aturan dalam

hukum represif bersifat keras dan terperinci, akan tetapi lunak dalam mengikat para pembuatnya

sendiri. Lihat Eman Sulaiman, Hukum Represif: Wajah Penegakan Hukum di Indonesia, dalam al-

Ahkam, XIII, Edisi II 2001, hlm. 91.

Page 26: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

11

Philip Selznick yang dinamakan dengan hukum responsif, yaitu hukum yang

berfungsi melayani kebutuhan dan kepentingan sosial.32

Gagasan mengusung pembangunan hukum nasional yang progresif

sebetulnya bertolak dari keprihatinan bahwa ilmu hukum praktis lebih

menekankan paradigma peraturan, ketertiban dan kepastian hukum, yang

ternyata kurang menyentuh paradigma kesejahteraan manusia sendiri. Satjipto

mengatakan bahwa perbedaannya terletak pada ilmu hukum praktis yang

menggunakan paradigma peraturan (rule), sedang ilmu hukum progresif

memakai paradigma manusia (people). Penerimaan paradigma manusia

tersebut membawa ilmu hukum progresif untuk memedulikan faktor perilaku

(behavior, experience).33

Bagi ilmu hukum progresif, hukum adalah untuk manusia, sedang

pada ilmu hukum praktis manusia adalah lebih untuk hukum dan logika

hukum. Disinilah letak pencerahan oleh ilmu hukum progresif. Oleh karena

ilmu hukum progresif lebih mengutamakan manusia, maka ilmu hukum

progresif tidak bersikap submisif atau tunduk begitu saja terhadap hukum

yang ada melainkan bersikap kritis.34

Gagasan tentang pembaruan hukum di Indonesia yang terutama

bertujuan untuk membentuk suatu hukum nasional, tidaklah semata-mata

32

Philippe Nonet and Philippe Selznick, Law and Society in Transition, Towars

Responsive Law, diterjemahkan Raisul Muttaqien, Hukum Responsif, Bandung: Nusamedia, 2008,

Cet 2, hlm. 84. 33

Hal ini bertentangan diametral dengan paham bahwa hukum itu hanya urusan

peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan bahwa sebaiknya

tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Lihat Satjipto Rahardjo,

Biarkan Hukum Mengalir, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 138. 34

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum, dalam

buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN

Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2006, hlm. 1-17.

Page 27: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

12

bermaksud untuk mengadakan pembaruan (ansich), akan tetapi juga

diwujudkan menuju pembaruan hukum yang berwatak progresif, yang mana

kebijakan pembaruan hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai

yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah

adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem-sistem nilai tersebut.

Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti

dengan pembaruan hukum, atau sebaliknya.35

Kerisauan dan kegalauan di atas menjadi pijakan berpikir dalam

perenungan panjang untuk menentukan gagasan pembaruan hukum melalui

studi hukum kritis yang berbasis progresif. Pembaruan hukum merupakan

wujud imajinasi sebuah kesadaran baru yang menggeluti sebuah wilayah

konseptual yang sangat luas. Di sana berbagai motivasi dan konsep

pembaruan akan berkelit-kelindan yang menunjukkan tempat pembaruan

hukum Indonesia saat ini.36

Manakala proses pembaruan hukum demi terwujudnya kesadaran

baru-tanpa bisa diingkari-merupakan bagian dari proses politik yang progresif

dan reformatif. Di sini hukum dapat difungsikan sebagai suatu alat

pembaharuan masyarakat (tool of social engineering), entah yang diefektifkan

lewat proses-proses yudisial atau yang diefektifkan melalui proses legislatif.37

35

Ibid. 36

Ibid, hlm. 18. 37

Orientasinya tidak hanya ditujukan kepada pemecahan masalah yang ada, melainkan

berkeinginan untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam dalam tingkah laku anggota

masyarakat. Satjipto Rahardjo, op.cit, hlm. 19.

Page 28: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

13

Pembaruan hukum acapkali hanya diperbincangkan sebagai legal

reform.38

Secara harfiah legal reform berarti pembaruan dalam sistem

perundangan-undangan belaka. Kata legal berasal dari kata lege yang berarti

undang-undang alias materi hukum yang secara khusus telah dibentuk

menjadi aturan-aturan yang telah dipastikan atau dipositifkan sebagai aturan

hukum yang berlaku secara formal. Dengan demikian, pembaruan hukum

akan berlangsung sebagai aktivitas legislatif yang umumnya melibatkan

pemikiran-pemikiran kaum politis dan atau sejauh-jauhnya juga pemikiran

para elit profesional yang memiliki akses lobi.39

Bergeraknya proses pembaruan hukum yang membatasi

perbincangannya pada pembaruan norma-norma positif perundang-undangan

saja, membuktikan masih kokohnya watak keras positivisme hukum dalam

pembangunan hukum kita saat ini. Alam pemikiran positivisme hukum

menjadi jalan kelam masa depan legal reform, serta membuat hukum

terisolasi dari dimensi sosial-masyarakat. Lantas tak heran, ketika fungsi

legislasi sebagai pintu awal pembaruan hukum lebih sering mengedepankan

konflik kepentingan politik melalui dalih-dalih prosedur legislasi dari pada

mencerminkan dialektika subtansial.40

Hukum progresif bersifat membebaskan diri dari dominasi tipe

hukum liberal yang tidak selalu cocok diterapkan pada negara-negara yang

38

Soetandyo Wignjosoebroto, Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru,

Jakarta: HuMa, 2007, hlm. 97. 39

Ibid, hlm. 98. 40

Ibid.

Page 29: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

14

telah memiliki sistem masyarakat berbeda dengan sistem masyarakat asal

hukum modern (dalam hal ini adalah Eropa).41

Konsep progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan

sehingga berupaya merubah hukum yang tak bernurani menjadi institusi yang

bermoral. Paradigma hukum untuk manusia membuatnya merasa bebas untuk

mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi-aksi yang tepat

untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kesejahteraan dan

kepedulian terhadap rakyat. Satu hal yang patut dijaga adalah jangan sampai

pendekatan yang bebas dan longgar tersebut disalahgunakan atau

diselewengkan pada tujuan-tujuan negatif.42

Akhirnya, masalah interpretasi atau penafsiran menjadi sangat urgen

dalam pemberdayaan hukum progresif dalam rangka untuk mengatasi

kemandegan dan keterpurukan hukum. Interpretasi dalam hukum progresif

tidak terbatas pada konvensi-konvensi yang selama ini diunggulkan seperti

penafsiran gramatikal, sejarah, sistematik dan sebagainya, namun lebih dari

itu berupa penafsiran yang bersifat kreatif dan inovatif sehingga dapat

membuat sebuah terobosan dan lompatan pemaknaan hukum menjadi sebuah

konsep yang tepat dalam menjangkau hukum yang bermoral kemanusiaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa yang

dimaksud dengan pembaruan bukanlah secara tekstual melainkan secara

kontekstual. Oleh karena itu pemahaman dan penerapannya memerlukan

penyesuaian dengan konteks perkembangan zaman.

41

Ibid, hlm. 99. 42

Ibid, hlm. 101.

Page 30: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

15

Hal ini dapat dipadukan dengan hukum Islam yang diformulasikan

dalam bentuk Islam adalah agama yang universal yang misinya adalah rahmat

bagi semua penghuni alam semesta, sebagaimana dalam firman-Nya dalam

surat al-Anbiya’ (21) : 107.43

Dengan demikian hukum Islam akan tetap

relevan dan aktual serta mampu dalam menjawab tantangan modernitas.

Hukum progresif di Indonesia memiliki kesesuaian dengan hukum

Islam, karena sama-sama mementingkan kemaslahatan manusia.44

Ijtihad

dalam hukum Islam juga menunjukkan bahwa dalam hukum Islam juga

menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Asas-asas

hukum Islam memiliki tujuan dasar untuk mewujudkan kebahagiaan umatnya.

Tujuan penetapan hukum dalam Islam diorientasikan untuk

kemaslahatan manusia dalam bentuk memberikan manfaat maupun

menghindarkan dari kerusakan baik dalam kehidupan di dunia maupun

akhirat. Reformasi hukum Islam dewasa ini semakin signifikan sehingga lebih

akomodatif dengan dinamika perubahan sosial. Dalam konteks ini untuk

mengeksplorasi kajian terhadap hukum Islam digunakan sistem berfikir

eklektif.45

Suatu dalil yang diprioritaskan, mengacu pada dalil mana yang

43

Yang artinya adalah dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)

rahmat bagi semesta alam. 44

Inilah yang digulirkan oleh pemikir Islam Abu Ishaq al-Syathibi dalam kitabnya Al-

Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah yang kemudian disebut dengan Maqashid al-Syar’iyah. Dalam

pandangan al-Syathibi maslahat adalah sesuatu yang melandasi tegaknya kehidupan manusia,

terwujudnya kesempurnaan hidup manusia serta yang memungkinkan manusia memperoleh

keinginan-keinginan jasmaniyahnya dan aqliyahnya secara mutlak sehingga manusia dapat

merasakan kenikmatan dalam hidupnya. Inilah kesesuaian dengan hukum progresif yang digagas

oleh Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif di Indonesia. 45

Eklektif adalah sebuah pemikiran yang memiliki pendirian yang luas dan juga bersifat

memilih yang terbaik. Lihat Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer,

Surabaya: Arkola, 2001, hlm. 130.

Page 31: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

16

lebih baik dan lebih dekat kepada kebenaran dan didukung oleh dalil yang

kuat yang selaras dengan perkembangan masyarakat.

Karena penelitian yang terkait antara hubungan gagasan hukum

progresif dengan hukum Islam di Indonesia-sampai saat ini sejauh

pengetahuan penulis-belum ada, maka penelitian ini penting untuk dilakukan

untuk menambah khazanah kepustakaan.

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran dan uraian di atas dapat peneliti kemukakan beberapa

pokok permasalahan sehubungan dengan judul yang diajukan tersebut di atas

antara lain:

1. Bagaimana Pemikiran Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif di

Indonesia?

2. Bagaimana Relevansi antara Hukum Islam dalam Memandang Hukum

Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo?

Perumusan masalah tersebut, coba peneliti telisik sampai akhir

sebagai hasil penelitian dan bagaimana penelitian ini mencapai kesimpulan

yang menjadi jawaban ilmiah atas masalah-masalah yang mendasar.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setelah menentukan perumusan masalah dalam penelitian ini dengan

pasti, maka tujuan dan kegunaan terhadap masalah tersebut di atas adalah

sebagai berikut:

Page 32: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

17

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pemikiran Satjipto Rahardjo tentang

Hukum Progresif di Indonesia.

2. Untuk mengetahui relevansi antara Hukum Islam dalam memandang

Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo.

Sedangkan manfaat penelitiannya dibagi menjadi dua, yaitu manfaat

secara teoritis dan praktis.46

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk

perkembangan keilmuan dan untuk mengisi kekosongan penelitian yang

menelaah hubungan antara semangat dan nilai-nilai hukum progresif dengan

hukum Islam serta sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut. Dan

manfaat secara praktis empirik, penelitian ini berguna bagi para penegak

hukum agar dalam menerapkan hukum, menggunakan prinsip-prinsip hukum

progresif, yaitu agar hukum ada untuk kebahagiaan manusia.

Selain itu karena penelitian ini nantinya adalah penelitian hukum

normatif dengan tema utama hukum progresif, maka perlu kiranya dikutip

pendapat Sunaryati Hartono yang menyebutkan beberapa manfaat penelitian

hukum normatif, salah satunya adalah untuk melakukan penelitian dasar

(basic research) di bidang hukum, khususnya apabila kita mencari asas

hukum, teori hukum dan sistem hukum, terutama dalam hal-hal penemuan

dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum yang baru dan

sistem hukum nasional yang baru.47

46

Saifullah, Konsep Dasar Proposal Penelitian, Fakultas Syari’ah UIN Malang, TK,

2006, hlm. 10. 47

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20, Bandung:

Alumni, 1994, hlm. 141.

Page 33: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

18

D. Telaah Pustaka

Telah menjadi sebuah ketentuan di dunia akademis, bahwa tidak ada

satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang

dilakukan generasi sebelumnya, yang ada adalah kesinambungan pemikiran

dan kemudian dilakukan perubahan yang signifikan. Penulisan ini juga

merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah yang lahir sebelumnya.

Sejauh penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian yang

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Diantaranya adalah Penelitian

skripsi tahun 2009 oleh Mahmud Kusuma yang juga sudah dibukukan

berjudul Menyelami Semangat Hukum Progresif (Terapi Paradigmatik bagi

Lemahnya Hukum Indonesia) sebagai tugas akhir pada Fakultas Filsafat

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Dalam penelitiannya itu Mahmud Kusuma mencoba untuk terlebih

dahulu menelusuri asal-usul dari gagasan hukum progresif itu dengan

menelusuri pemikiran-pemikiran dari para pemikir terdahulu (Einstein, Kuhn,

Capra, Zohar & Marshall, Sampford, Nonet & Selznick, Holmes, Pound,

Heck, Unger) yang menurut keyakinan Mahmud Kusuma ikut memengaruhi

dan membentuk pemikiran Satjipto Rahardjo hingga sampai pada gagasannya

tentang hukum progresif. Kemudian dipaparkan berbagai permasalahan yang

dihadapi dalam penyelenggaraan dan penegakan hukum di Indonesia.

Page 34: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

19

Selanjutnya dipaparkan paradigma hukum progresif sebagai alternatif untuk

penyelenggaraan hukum dalam garis besarnya.48

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas

Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul Nilai-Nilai

Hukum Progresif dalam Aturan Perceraian dan Izin Poligami. Penelitian ini

merupakan karya skripsi yang ditulis oleh M. Yudi Fariha pada tahun 2010.

Dalam skripsi ini, M. Yudi Fariha mencoba memaparkan tentang nilai-nilai

hukum progresif yang terkandung dalam latar belakang kelahiran Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI maupun dalam materi hukum yang

diaturnya, yang difokuskan pada aturan perceraian dan izin poligami yang

dulu tidak banyak dibicarakan ulama fikih.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian

sebelumnya adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada relevansi hukum

progresif dikaitkan dengan hukum Islam. Secara kualitatif, buku-buku yang

membahas tentang hukum progresif cukup banyak, namun di antara buku-

buku yang ada belum secara spesifik membahas tentang keterkaitan antara

hukum progresif dengan hukum Islam.

Sepanjang pengetahuan penulis, di IAIN Walisongo sendiri belum

banyak karya yang mengkaji secara mendetail pemikiran tokoh yang satu ini,

terutama yang menghubungkannya dengan hukum Islam di Indonesia.

Padahal hukum Islam di Indonesia telah berkembang dan diakui

48

Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif (Terapi Paradigmatik bagi

Lemahnya Hukum Indonesia), Yogyakarta: antonyLib, 2009, hlm. 189-190.

Page 35: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

20

eksistensinya.49

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk membahas

tema ini. Namun, apabila terdapat kesamaan atau kemiripan dengan karya

ilmiah lain itu merupakan sesuatu yang tidak disengaja atau ketidaksengajaan

dan tentunya memiliki objek kajian serta pembahasan permasalahan yang

berbeda dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah.

E. Kerangka Teoritik

Satjipto Rahardjo yang mulai menggulirkan Hukum Progresif sejak

tahun 2002 menyatakan bahwa Hukum Progresif menolak untuk

mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo

berarti mempertahankan segalanya, dan hukum adalah tolak ukur untuk

semuanya.

Satjipto Rahardjo secara ringkas memberikan rumusan sederhana

tentang hukum progresif, yaitu melakukan pembebasan, baik dalam cara

berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan

49

Ada lima teori eksistensi hukum Islam di Indonesia, yaitu: 1). Teori Receptio in

Complexu (Lodewijk Willem Christian van den Berg): bagi setiap penduduk berlaku hukum

agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian pula bagi pemeluk

agama lain. 2) Teori Receptie (Cornelis van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje):

hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam,

kalau ia sudah diterima (diresepsi) oleh dan telah menjadi hukum adat. 3). Teori Receptie Exit

(Hazairin): pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan kepada

hukum adat. 4). Teori Receptio A Contrario (Sayuti Thalib): hukum adat baru berlaku kalau tidak

bertentangan dengan hukum Islam, ini adalah kebalikan dari teori Receptie. 5). Sebagai kelanjutan

dari teori Receptie Exit dan Receptie A Contrario, muncullah Teori Eksisteni (Ichtianto S.A): teori

ini menerangkan adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini, bentuk

eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional itu ialah (a) Ada, dalam arti hukum Islam berada

dalam hukum nasional sebagai bagian integral darinya; (b) Ada, dalam arti adanya kemandirian

yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional; (c) Ada dalam hukum

nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum

nasional Indonesia; (d) Ada dalam hukum nasional dalam arti sebagai bahan utama dan unsur

utama hukum nasional Indonesia. Lihat H. Mustofa dan H. Abdul Wahid, Hukum Islam

Kontemporer, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 143-152.

Page 36: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

21

hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada

manusia dan kemanusiaan.50

Ada catatan penting yang diberikan Satjipto, bahwa faktor manusia

dalam hukum sudah terlalu lama diabaikan untuk lebih memberi tempat

kepada hukum. Salah satu upaya untuk membebaskan manusia dari belenggu

hukum adalah dengan ide (penegakan) hukum progresif. Catatan penting lain

yang diberikan Satjipto dalam Menggagas Hukum Progresif Indonesia bahwa

berbicara ilmu hukum, kita akan berhadapan dengan suatu ilmu dengan

sasaran objek yang nyaris tak bertepi. Hal ini menggambarkan betapa ilmu ini

sangat luas karena bersentuhan dengan berbagai aspek kehidupan. Di samping

itu, pada saat yang sama, berbagai aspek itu masih pula tidak bisa dibatasi

dengan wilayah teritori, baik lokal, kawasan, nasional, maupun global.51

Maka tawaran hukum progresif dalam konteks Indonesia, bagi

Satjipto, didasari oleh keprihatinan terhadap rendahnya kontribusi ilmu hukum

Indonesia dalam turut mencerahkan bangsa ini untuk keluar dari krisis,

termasuk krisis di bidang hukum.

Begitu juga dengan hukum Islam. Hukum Islam sebagaimana hukum-

hukum yang lain mempunyai asas dan tiang pokok. Kekuatan suatu hukum,

sukar mudahnya, dapat diterima atau ditolak masyarakat tergantung kepada

50

Sejak digulirkan tahun 2002, sudah banyak orang yang tergugah dengan pendekatan

hukum progresif karena hukum progresif dianggap sebagai pendekatan alternatif di tengah

kejumudan positivisme hukum. 51

Satjipto Rahardjo, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2006, hlm. 16.

Page 37: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

22

asas dan tiang-tiang pokoknya. Salah satu asas yang sesuai dengan hukum

progresif adalah tentang memperhatikan kemaslahatan manusia.52

Hukum Islam dihadapkan kepada bermacam-macam jenis manusia dan

ke seluruh dunia. Maka tentulah pembina hukum memperhatikan

kemaslahatan masing-masing mereka sesuai dengan adat kebudayaan mereka

serta iklim yang menyelubunginya. Jika kemaslahatan-kemaslahatan itu

bertentangan satu sama lain, maka pada saat itu didahulukan maslahat umum

atas maslahat khusus dan diharuskan menolak kemudharatan yang lebih besar

dengan jalan mengerjakan kemudharatan yang kecil.53

Kemudian asas mewujudkan keadilan yang merata. Manusia di dalam

hukum Islam, sama kedudukannya. Mereka tidak lebih melebihi karena

kebangsaan, karena keturunan, karena harta atau karena kemegahan. Tak ada

di dalam hukum Islam penguasa yang bebas dari jeratan Undang-undang,

apabila mereka berbuat zalim. Semua manusia di hadapan Allah Hakim yang

Maha Adil adalah sama.54

F. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis

penelitian hukum normatif.55

Penelitian dilakukan dengan cara melakukan

52

Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm.

71. 53

T.M Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,

2001, hlm. 58. 54

Ibid, hlm. 68-69. 55

Penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf

sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Lihat Bambang Sunggono,

Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 42.

Page 38: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

23

kajian analitis yang komprehensip terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder, dan bila diperlukan didukung oleh bahan hukum

tersier.56

Untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan benar dalam

rangka menyelesaikan permasalahan serta untuk mencari kebenaran ilmiah

yang bersifat obyektif dan rasional juga dapat dipertanggungjawabkan,

maka penulis menggunakan metode dokumentasi.57

Dalam hal ini penulis

mengkaji data-data dan fakta yang berupa catatan-catatan dokumen, buku,

jurnal, majalah, arsip dan hal-hal lain yang menyangkut dengan penelitian

ini.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan studi terhadap hasil pemikiran

dari seorang tokoh, maka data-data yang dipergunakan lebih merupakan

data pustaka. Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer

dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer.

56

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan data

utama dalam penelitian ini, seperti buku-buku ataupun tulisan langsung dari Prof. Satjipto

Rahardjo, Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer, seperti literatur atau buku dan artikel para pengkaji pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo,

sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia hukum. Lihat

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm.13. 57

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis,

terutama arsip-arsip, termasuk buku-buku tentang pendapat teori, dalil/hukum dan lain-lain yang

berhubungan dengan masalah penelitian. Lihat Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Hukum,

Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998, hlm. 100.

Page 39: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

24

Sumber data primer merupakan sumber data utama dan paling

pokok berupa buku dan tulisan asli yang berasal dari karya Satjipto

Rahardjo. Dari beberapa karya yang telah diterbitkan, penulis

menggunakan rujukan utama dari karya Satjipto Rahardjo yang berjudul

Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia diterbitkan di

Yogyakarta oleh Genta Publishing tahun 2009 dan buku Menggagas

Hukum Progresif Indonesia terbitan Pustaka Pelajar tahun 2006.

b. Sumber Data Sekunder.

Data sekunder tetap diperlukan sebagai data pendukung yang

berupa buku atau artikel yang dapat mendukung penelitian skripsi ini.

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain

sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber

kedua dan ketiga. Sumber sekunder penulis ambil dari beberapa

pengkaji pemikiran Satjipto Rahardjo, baik itu berupa buku, skripsi,

tesis, maupun karya ilmiah lainnya, diantaranya adalah buku

Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru, karangan Soetandyo

Wignjosoebroto,58

dan buku Menelusuri dan Memaknai Hukum

Progresif yang ditulis oleh Wisnubroto, serta beberapa referensi lainnya

yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.

58

Soetandyo Wignjosoebroto boleh disebut sebagai satu-satunya Guru Besar (bukan

IlmuHukum) di Indonesia namun secara konsisten dan tekun melalui beberapa bukunya mencoba

mengintroduksikan dengan cara mengelaborasi kembali kondisi Indonesia dimasa lalu termasuk

proses pemberlakuan hukum asing kepada rakyat jajahan kala itu, sehingga generasi bangsa

Indonesia dewasa ini diharapkan mendapatkan panduan yang jelas mengenai hal tersebut. Lihat

juga di Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial

Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994.

Page 40: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

25

3. Metode Analisis Data

Metode yang akan digunakan sebenarnya cukup sederhana, yakni

mencoba menarik beberapa pokok pemikiran dari karya Satjipto Rahardjo

tersebut, kemudian menguraikannya secara sistematis. Adapun metode

penelitian dalam penulisan karya skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif-Analitik.59

Metode ini penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa

terhadap pemikiran, biografi serta kerangka metodologis pemikiran

Satjipto Rahardjo dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan

memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. Untuk

mempertajam analisis, metode content analysis (analisis isi) juga bisa

penulis pakai. Content analysis digunakan melalui proses mengkaji data

yang diteliti. Dari hasil analisis isi ini diharapkan akan mempunyai

sumbangan teoritik. Metode ini akan penulis gunakan dalam BAB IV

yaitu Analisis Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo tentang Hukum

Progresif di Indonesia.

2. Metode Historical Approach.

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang

dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

Pendekatan ini penulis gunakan karena ingin mengungkap filosofis dan

59

Deskriptif adalah berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada,

baik mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang

sedang berlangsung atau yang telah berkembang. Cara ini digunakan dengan maksud untuk

mengetahui latar belakang munculnya pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif di

Indonesia, sehingga dalam pembuatan skripsi ini akan lebih mudah memahami jalan pikiran

maupun makna yang terkandung di dalamnya secara komprehensif. Lihat Bambang Sunggono,

op.cit, hlm. 38.

Page 41: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

26

pola pikir yang melahirkan gagasan tentang hukum progresifnya Prof.

Satjipto Rahardjo sehingga natinya sangat relevan dengan

perkembangan hukum di Indonesia saat ini.

3. Metode Konsep (conceptual approach)

Penelitian hukum normatif akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau

lebih pendekatan lain yang cocok, guna memperkaya pertimbangan-

pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum

yang dihadapi, maka Pendekatan Konsep dilakukan karena peneliti

merujuk kepada prinsip-prinsip hukum progresif dalam menelaah

hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip ini ditemukan dari tulisan seorang

pakar hukum yaitu Satjipto Rahardjo sebagai penggagas hukum

progresif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam

pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi

menjadi lima bab, dimana setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama

lain saling melengkapi. Untuk itu disusun sistematika sedemikian rupa

sehingga dapat tergambar ke mana arah dan tujuan dari tulisan ini.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari

keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta

padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah

yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul,

dan bagaimana pokok permasalahannya. Selanjutnya untuk lebih memperjelas

Page 42: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

27

maka dikemukakan pula tujuan penelitian yang mengacu pada perumusan

masalah. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikasi tulisan ini.

Dilanjutkan dengan metode penulisan yang diungkap apa adanya dengan

harapan dapat diketahui apa yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan

data dan analisis data. Pengembangannya kemudian nampak dalam

sistematika penulisan ini.

Bab kedua dimaksudkan sebagai landasan teoritik dalam

pembahasan skripsi ini. Bab ini berisi penjelasan umum tentang hukum

progresif yang meliputi pengertian hukum progresif, landasan filosofis, asas

hukum progresif dan asas hukum Islam serta hukum progresif di Indonesia.

Selanjutnya bab ketiga yang berisi pemikiran-pemikiran Satjipto

Rahardjo. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang biografi, karya-karya

Satjipto Rahardjo yang kemudian dilanjutkan dengan pemikiran-pemikiran

Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif di Indonesia.

Analisis data sebagai bab keempat diperoleh berdasarkan landasan

teori dan data yang diperoleh dan terkumpulkan dengan tetap

mempertahankan tujuan pembahasan. Adapun isi bab ini adalah analisis

pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif di Indonesia dilanjutkan

dengan analisis relevansi hukum progresif terhadap hukum Islam.

Sebagai akhir pembatasan dari keseluruhannya, maka bab kelima

penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan, dilanjutkan dengan

beberapa saran dan diakhiri dengan kata penutup. Adapun mengenai daftar

pustaka, lampiran, serta riwayat pendidikan akan dimasukkan dalam lampiran.

Page 43: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

28

BAB II

KETENTUAN UMUM HUKUM PROGRESIF

A. Pengertian Hukum Progresif

1. Definisi Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris)

yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Progressive adalah

kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti

hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah,

favouring new, modern ideas, happening or developing steadily1

(menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau

perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju,

meningkat.2

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang

diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa

hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan

rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia,

dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan

tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah

mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam

1 Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition), Edisi ketiga; Oxford: Oxford

University Press, hlm. 342. 2 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola,

2001, hlm. 628.

Page 44: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

29

teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.

Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk

manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya

sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri

manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.3

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo

tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang

radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-

peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam

mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan

manusia.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum

progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara

berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan

hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada

manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasan atau keberpihakan

dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk

menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.4

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam

situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis

dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang

fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari

3 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 154.

4 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Surakarta:

Muhammadiyah Press University, 2004, hlm. 17.

Page 45: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

30

yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu

kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu

(hukum).

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner

bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling

berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya

memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus

dipahami secara menyeluruh.5

Menurut Satjipto tumbangnya era Newton mengisyaratkan suatu

perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga

memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara

metode Newton yang linier, matematis dan deterministic dengan metode

hukum yang analytical-positivism atau rechtdogmatiek yaitu bahwa alam

(dalam terminology Newton) atau hukum dalam terminologi positivistic

(Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis,

teratur dan tanpa cacat.6

Analogi terkait ilmu fisika dengan teori Newton saja dapat

berubah begitu pula dengan ilmu hukum yang menganut faham

5 Ibid, hlm. 18.

6 Analytical-positivism atau rechtdogmatiek adalah suatu paham dalam ilmu hukum yang

dilandasi oleh gerakan positivisme. Gerakan ini muncul pada abad ke sembilanbelas sebagai

counter atas pandangan hukum alam. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya

Bhakti, 2006, hlm. 260.

Page 46: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

31

positivisme.7 Sebuah teori terbentuk dari komunitas itu memandang apa

yang disebut hukum, artinya lingkungan yang berubah dan berkembang

pastilah akan perlahan merubah sistem hukum tersebut.8

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap

kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik

hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat

dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum

tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan

yang berada di luar dirinya.9 Oleh karena itu, hukum progresif

meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek.

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan

membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum

sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan

logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini

hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual

hukum itu sendiri.10

7 Positivisme adalah salah satu aliran dalam filsafat (teori) hukum yang beranggapan,

bahwa teori hukum itu hanya bersangkutpaut dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak

membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitasnya

hukum dalam masyarakat. Lihat Achmad Roestandi, Responsi Filsafat Hukum, Bandung: Armico,

1992, hlm. 80. 8 Satcipto Rahardjo beranggapan bahwa teori bukan sesuatu yang telah jadi, tetapi

sebaliknya akan semakin kuat mendapat tantangan dari berbagai perubahan yang terus

berlangsung, dan kemudian selanjutnya akan lahir teori-teori baru sebagai wujud dari perubahan

yang terus berlangsung tersebut. Lihat Turiman, Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto

Rahardjo Dalam Paradigma “Thawaf” (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori

Hukum Yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia). Makalah pada Program Doktor Ilmu

Hukum Universitas Diponegoro. (diambil tanggal 25 Desember 2010). 9 Karakter progresif dicirikan oleh kecenderungan pada nalar kritis dan keberpihakan

pada keadilan dan kemanusiaan. 10

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, op.cit, hlm.

19.

Page 47: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

32

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum

progresif juga dekat dengan sociological jurisprudence dari Roscoe

Pound.11

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem

hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem

tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat

hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum

modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan

menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti

kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk

disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya

hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut

sebagai hukum.12

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja,

tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi

memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari

progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan

tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status law in

the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang

bermoral kemanusiaan.13

11

Teori yang sering dikemukakannya adalah law as a tool of sosial engineering.

Menurutnya tujuan dari sosial engineering adalah untuk membangun suatu struktur masyarakat

sedemikian rupa sehingga secara maksimum dicapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum

mungkin terjadi benturan dan pemborosan. Lihat Novita Dewi Masyitoh, Mengkritisi Analytical

Jurisprudence Versus Sosiological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, dalam

Al-Ahkam, XX, Edisi II Oktober 2009, hlm. 19. 12

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, op.cit, hlm.

20. 13

Ibid.

Page 48: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

33

Berdasar asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif

adalah:

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan

manusia.

2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.

3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi

dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah

praktik melainkan juga teori.

4. Bersifat kritis dan fungsional.

2. Keterkaitan Hukum Progresif Dengan Teori Lain

Satjipto Rahardjo menyebut sedemikian banyak aliran

pemikiran yang berdekatan atau berbagi dengan pemikiran hukum

progresif. Sebagian besar di antaranya dikenal sebagai aliran-aliran klasik

dalam filsafat hukum. Sebagian lagi termasuk ke dalam gerakan berpikir

dalam hukum atau suatu teori hukum. Pemikiran-pemikiran tersebut akan

disajikan secara berurutan di bawah ini.

a) Hukum Progresif dan Aliran Hukum Kodrat

Menurut Satjipto Rahardjo, kedekatan aliran hukum kodrat14

dengan hukum progresif terletak pada kepeduliannya terhadap hal-hal

14

Sebagai suatu nama aliran, penggunaan istilah "aliran hukum kodrat" merupakan

pilihan yang dirasakan lebih baik daripada "aliran hukum alam". Jika meminjam kategorisasi John

Austin, posisi hukum kodrat (natural law) masuk dalam kriteria hukum yang sebenarya (laws

properly so called), sedangkan hukum alam (law of nature) adalah suatu hukum yang bukan

sebenarnya (laws imporperly so called) karena berasal dari hasil metafora. Baca John Austin

dalam Mark R. Mac Guigan, Jurisprudence: Readings and Cases Toronto: University of Toronto

Press, 1966, hlm. 130-142.

Page 49: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

34

yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai meta-juridical. Beliau menulis

sebagai berikut: "Teori hukum alam mengutamakan 'the search of justice'

daripada lainnya, seperti dilakukan oleh aliran analitis. Hukum progresif

mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada

menafsirkan hukum dari sudut 'logika dan peraturan.15

Ada beberapa hal yang perlu diberikan catatan atas pernyataan

Satjipto Rahardjo di atas. Pertama, nilai keadilan dan kemanusiaan pada

aliran hukum kodrat memiliki dimensi yang lebih luas daripada aliran

filsafat hukum manapun. Aliran hukum kodrat meletakkan dimensi

keadilan dan kemanusiaan secara universal, bukan partikular.16

Hal kedua adalah bahwa gagasan pemikiran aliran hukum kodrat

bertolak dari filsafat idealisme, sesuatu yang tidak klop dengan keinginan

Satjipto Rahardjo untuk menjadikan hukum sebagai institusi yang

dibiarkan mengalir. Dalam idealisme, apa yang dianggap adil dan baik

itu sudah selesai berproses. Justru karena sudah berupa produk itulah,

maka nilai-nilai ini bisa diberlakukan secara universal dan abadi.

Ketiga, cara bernalar dalam aliran hukum kodrat juga

menerapkan logika doktrinal-deduktif yang self-evident. Keyakinan

tentang kebenaran yang mutlak dan tidak terbantahkan itu terkesan

paradoks dengan pemikiran Satjipto Rahardjo, mengingat beliau

mengharapkan hukum senantiasa membangun dan mengubah dirinya

15

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif.., Op.cit., hlm. 8. 16

Gagasan universalisme ini bahkan mampu mengatasi ruang dan waktu. Hal ini tentu

saja sangat bertolak belakang dengan semangat hukum progresif yang menempatkan latar

belakang pemikirannya sebagai pemikiran hukum di tengah-tengah masa transisi ke Indonesiaan.

Page 50: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

35

menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Setiap tahap

dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna

mencapai ideal hukum.

Titik singgung lain yang dapat dilacak antara hukum progresif

dan aliran hukum kodrat adalah pada apa yang disebut logika kepatutan

sosial (social reasonableness) dan logika keadilan. Kedua logika ini,

menurut Satjipto Rahardjo, harus diikutsertakan dalam membaca kaidah

hukum karena membaca kaidah adalah menyelam ke dalam roh, asas,

dan tujuan hukum.17

Dalam kaca mata aliran hukum kodrat, konsep

tentang keadilan merupakan salah satu isu paling penting yang

diwacanakan. Sebagai seorang sosiolog hukum, Satjipto Rahardjo

memang tidak secara khusus menceburkan diri ke dalam diskusi terkait

topik ini. Jika ia sepakat bahwa hukum progresif menganut tipe hukum

responsif, maka dapat diasumsikan bahwa beliau cenderung memandang

keadilan sebagai keadilan substantif.

b) Hukum Progresif dan Critical Legal Studies

Titik temu antara hukum progresif dan Critical Legal Studies

(CLS), menurut Satjipto Rahardjo, terletak pada kritik keduanya terhadap

sistem hukum liberal yang didasarkan pada pikiran politik liberal,

khususnya terkait dengan rule of law.18

Tentu saja pemikiran yang

bertentangan dengan sistem hukum liberal tidak hanya ada pada gerakan

CLS. Namun, jika kritik-kritik CLS ingin ditampilkan dan disandingkan

17

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum..., Op.cit., hlm. 120-125. 18

Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi..., Op.cit., hlm. 238.

Page 51: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

36

dengan pemikiran hukum progresif, maka dapat diberikan sejumlah

catatan.

CLS menusuk jantung formalisme hukum sebagaimana dianut

sistem hukum liberal dengan mengajukan dua keberatan, yaitu terhadap

konsep the rule of law dan legal reasoning. Dalam kaca mata CLS, tidak

ada yang dinamakan the rule of law, karena yang ada hanyalah the rule of

the rulers. Di sini wacana tentang kesamaan hak misalnya, menjadi

utopis. Satjipto Rahardjo termasuk orang yang tidak pernah percaya

dengan asas kesamaan hak ini di lapangan. Dalam kuliah-kuliahnya

beliau sering mengutip pernyataan Marc Galanter tentang "the haves

always come out ahead"19

yang menunjukkan adanya praktik

diskriminatif (dalam arti negatif) dalam penegakan hukum. Sementara

tentang penalaran hukum (legal reasoning), juga ditolak oleh CLS.

Penganut CLS memandang tidak ada yang istimewa dari apa yang

disebut penalaran hukum itu.

c) Hukum Progresif dan Teori Hukum Responsif

Sekalipun hukum responsif tidak dapat dikategorikan sebagai

sebuah aliran filsafat hukum, dalam tulisan ini teori hukum ini layak

untuk disinggung. Perkenalan dan ketertarikan Satjipto Rahardjo

terhadap teori ini sudah jauh-jauh hari disuarakannya. Tidak heran

apabila saat beliau sampai pada pemikirannya tentang hukum progresif,

19

Satjpto Rahardjo, Hukum Progresif..., Op.cit., hlm. 9.

Page 52: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

37

tipe hukum responsif dari Nonet dan Selznick ini ikut digandengnya

sebagai salah satu karakteristik pemikirannya pula.20

Nonet dan Selznick pada dasarnya tidak memposisikan ketiga

model perkembangan hukum (developmental model) dalam satu garis

hierarkis. Artinya, tidak ada klaim bahwa tahapan hukum responsif

adalah tahapan yang paling cocok, paling dapat menyesuaikan diri, atau

paling stabil dibandingkan dengan tahapan hukum otonom atau hukum

represif. Setiap pola menuntut adanya proses adaptasi.

Bahkan menurut mereka, model pada tahapan ketiga kurang

stabil dibandingkan dengan tahapan kedua dan pertama. Nonet &

Selznick juga menyatakan, "We want to argue that repressive,

autonomous, and responsive law are not only distinct types of law but, in

some sense, stages of evolution in the relation of law to the political and

social order.21

Satjipto Rahardjo tidak memberi uraian tentang potensi-potensi

kelemahan ini tatkala beliau menyodorkan tipe responsif sebagai karakter

pemikiran hukum progresifnya. Sebagai contoh, patut diperdebatkan:

benarkah tahapan hukum otoriter yang menurut kajian Moh. Mahfud

20

Boleh jadi penyebutan hukum responsif ini adalah konsekuensi logis dari pemikiran

Pak Tjip yang sejak awal telah berada pada arus sosiologis. Hal ini sejalan pula dengan pernyataan

Allan C. Hutchinson tatkala meresensi buku Nonet & Selznick di dalam the American Journal of

Jurisprudence, Vol. 24 (1979), hlm. 210. Hutchinson menyatakan, "A crystallized vision of such a

responsive legal order forms the core of the third modality of responsive law. Building on the work

of Pound and the American Realist, the authors attempt to construct an institutional framework for

substantive justice; 'responsive law, not sociology, was the true program of sociological and

realist jurisprudence'." 21

Phillippe Nonet & Philip Selznick, Law and Society in Transition: toward Responsive

Law (New Jersey: Transaction Publishers, 2001), hlm. 18.

Page 53: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

38

M.D, telah menandai politik hukum pada era Orde Baru itu22

dan baru

saja kita lewati masanya tersebut sungguh-sungguh telah siap untuk

digiring saat ini langsung menuju ke tahap hukum responsif? Dengan

perkataan lain, tidakkah kita membutuhkan adaptasi terlebih dulu pada

tahapan hukum otonom sebelum dapat melangkah ke tahapan hukum

responsif? Dan, bukankah pemikiran hukum progresif didesain sebagai

teori hukum pada masa transisi?

B. Landasan Filosofis Hukum Progresif

Hukum progresif memang masih berupa wacana, namun

kehadirannya terasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang sudah

mengalami krisis kepercayaan terhadap hukum yang berlaku sekarang ini.

Hukum progresif belum lagi menampakkan dirinya sebagai sebuah teori yang

sudah mapan.

Demikian pula halnya dengan hukum progresif, harus ada inti pokok

program (hard core) yang perlu dijaga dan dilindungi dari kesalahan-

kesalahan yang mungkin timbul ketika hukum progresif itu akan diterapkan

ke dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, manakala hukum

progresif dikembangkan dari wacana menjadi sebuah teori, maka haruslah

dilengkapi dengan hipotesis pelengkap. Hal inilah yang nampaknya belum

dimiliki hukum progresif, sehingga pencetus ide Satjipto Rahardjo harus

dapat mengembangkan program riset ilmiah tentang hukum progresif secara

serius tidak hanya berhenti pada tataran wacana.

22

Moh. Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 28.

Page 54: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

39

Inti pokok program yang perlu dipertahankan dalam hukum

progresif adalah hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Adagium

bahwa hukum adalah untuk manusia perlu dipertahankan dari berbagai bentuk

falsifiable agar kedudukan hukum sebagai alat untuk mencapai sesuatu,

bukan sebagai tujuan yang sudah final. Apa yang dimaksud dengan falsifiable

yaitu sebuah hipotesis atau teori hanya diterima sebagai kebenaran sementara

sejauh belum ditemukan kesalahannya. Semakin sulit ditemukan

kesalahannya, maka hipotesis atau teori itu justru mengalami pengukuhan.23

Setiap teori ilmiah, baik yang sudah mapan maupun yang masih

dalam proses kematangan, memiliki landasan filosofis. Ada tiga landasan

filosofis pengembangan ilmu termasuk hukum yaitu ontologis, epistemologis

dan aksiologis. Landasan ontologis ilmu hukum artinya hakikat kehadiran

ilmu hukum itu dalam dunia ilmiah. Artinya apa yang menjadi realitas hukum

sehingga kehadirannya benar-benar merupakan sesuatu yang substansial.24

Landasan epistemologis ilmu hukum artinya cara-cara yang

dilakukan di dalam ilmu hukum sehingga kebenarannya bisa dipertanggung

jawabkan secara ilmiah. Kemudian landasan aksiologis ilmu hukum artinya

manfaat dan kegunaan apa saja yang terdapat dalam hukum itu sehingga

kehadirannya benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Landasan ontologis hukum progresif lebih terkait dengan persoalan

realitas hukum yang terjadi di Indonesia. Masyarakat mengalami krisis

23

Chalmers, A.F, Apa itu Yang Dinamakan Ilmu?, Terjemahan: Redaksi Hasta Mitra,

What is this thing called Science?, Jakarta: Penerbit Hasta Mitra, 1983, hlm. 24

Rizal Mustansyir dalam Hukum Progresif Tinjauan Filsafat Ilmu. Makalah diunduh

pada tanggal 12 Februari 2011 di progresiflshp.com.

Page 55: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

40

kepercayaan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Hukum yang ada

dianggap sudah tidak mampu mengatasi kejahatan kerah putih (white colar

crime) seperti korupsi, sehingga masyarakat mengimpikan teori hukum yang

lebih adekuat. Ketika kehausan masyarakat akan kehadiran hukum yang lebih

baik itu sudah berakumulasi, maka gagasan tentang hukum progresif ibarat

gayung bersambut. Persoalannya adalah substansi hukum progresif itu sendiri

seperti apa, belum ada hasil pemikiran yang terprogram secara ilmiah.25

Landasan epistemologis hukum progresif lebih terkait dengan

dimensi metodologis yang harus dikembangkan untuk menguak kebenaran

ilmiah. Selama ini metode kasuistik --dalam istilah logika lebih dekat dengan

pengertian induktif—lebih mendominasi bidang hukum. Kasus pelanggaran

hukum tertentu yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku – dicari dalam pasal-pasal hukum yang tertulis, menjadikan dimensi

metodologis belum berkembang secara optimal.

Interpretasi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku

didominasi oleh pakar hukum yang kebanyakan praktisi yang memiliki

kepentingan tertentu, misalnya untuk membela kliennya. Tentu saja hal ini

mengandung validitas tersendiri, namun diperlukan terobosan metodologis

yang lebih canggih untuk menemukan inovasi terhadap sistem hukum yang

berlaku. Misalnya interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang

tidak semata-mata bersifat tekstual, melainkan juga kontekstual.

25

Ibid.

Page 56: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

41

Hukum tidak dipandang sebagai kumpulan huruf atau kalimat yang

dianggap mantera sakti yang hanya boleh dipahami secara harafiah. Metode

hermeneutika boleh dikembangkan oleh para pakar hukum untuk membuka

wawasan tentang berbagai situasi yang melingkupi kasus hukum yang sedang

berkembang dan disoroti masyarakat. Misalnya kasus korupsi yang terjadi di

kalangan birokrat, bukan semata-mata dipahami sebagai bentuk kecilnya gaji

yang mereka terima, sehingga sikap permisif atas kejahatan korupsi yang

dilakukan acapkali terjadi.26

Pemahaman atas sikap amanah atas jabatan yang mereka emban jauh

lebih penting untuk menuntut rasa tanggung jawab (sense of responsibility)

mereka. Hukum harus dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam

mengemban amanah. Dengan demikian landasan epistemologis hukum

progresif bergerak pada upaya penemuan langkah metodologis yang tepat,

agar hukum progresif dapat menjadi dasar kebenaran bagi peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.27

Metodologi merupakan bidang yang ditempuh untuk memperoleh

pengetahuan dan sekaligus menjamin objektivitas atau kebenaran ilmu.

Metodologi merupakan proses yang menampilkan logika sebagai paduan

sistematis dari berbagai proses kognitif yang meliputi: klasifikasi,

konseptualisasi, kesimpulan, observasi, eksperimen, generalisasi, induksi,

deduksi, dan lain-lain. Hukum progresif baru dapat dikatakan ilmiah

26

Ibid. 27

Apa yang dimaksud dengan metodologis disini ialah kajian perihal urutan langkah-

langkah yang ditempuh (prosedur ilmiah), supaya pengetahuan yang diperoleh benar-benar

memenuhi ciri ilmiah.

Page 57: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

42

manakala prosedur ilmiah berupa langkah-langkah metodis di atas sudah

jelas.

Landasan aksiologis hukum progresif terkait dengan problem nilai

yang terkandung di dalamnya. Aksiologi atau Teori Nilai menurut Runes

adalah hasrat, keinginan, kebaikan, penyelidikan atas kodratnya, kriterianya,

dan status metafisiknya. Hasrat, keinginan, dan kebaikan dari hukum

progresif perlu ditentukan kriteria dan status metafisiknya agar diperoleh

gambaran yang lebih komprehensif tentang nilai yang terkandung di

dalamnya. Kriteria nilai terkait dengan standar pengujian nilai yang

dipengaruhi aspek psikologis dan logis.28

Pentingnya memahami landasan nilai dalam sebuah teori atau

gerakan ilmiah adalah untuk mengetahui secara pasti orientasi atau kiblat dari

teori atau aliran tersebut. Persoalan yang pokok dalam aksiologi ilmu adalah:

Apa tujuan pengembangan ilmu? Apakah ilmu bebas nilai ataukah tidak?

Nilai-nilai apa yang harus ditaati oleh ilmuwan? Tujuan ilmu yang hakiki

adalah untuk kemaslahatan atau kepentingan manusia, bukan ilmu untuk ilmu

(science to science).

Ilmu yang dikembangkan untuk kepentingan manusia senantiasa

akan memihak pada masyarakat, bukan pada dokumen atau lembaran ilmiah

semata. Ketika kepentingan manusia terkalahkan oleh dokumen ilmiah, maka

28 Hal ini sangat tergantung pada aliran filsafat yang dianut, kaum hedonist misalnya

menemukan standar nilai dalam kuantitas kesenangan. Kaum idealis lebih mengakui sistem

objektif norma rasional sebagai kriteria. Sedangkan kaum naturalis menemukan ketahanan biologis

sebagai tolok ukur. Hukum progresif seharusnya lebih memihak pada cara pandang kaum idealis

yang mengakui sistem objektif norma rasional, karena persoalan yang dihadapi hukum progresif

harus dipandang secara objektif-rasionalistik.

Page 58: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

43

di sanalah dibutuhkan landasan nilai (basic of value) yang mampu

memperjuangkan dan mengangkat martabat kemanusiaan sebagai suatu

bentuk actus humanus. Hukum progresif harus memiliki landasan nilai yang

tidak terjebak ke dalam semangat legal formal semata, namun memihak

kepada semangat kemanusiaan (spirit of humanity).29

Habermas mengatakan bahwa ilmu selalu memiliki kepentingan. Ia

menegaskan bahwa pemahaman atas realitas didasarkan atas tiga kategori

pengetahuan yang mungkin, yakni informasi yang memperluas kekuasaan

kita atas kontrol teknik; informasi yang memungkinkan orientasi tindakan

dalam tradisi umum; dan analisis yang membebaskan kesadaran kita dari

ketergantungannya atas kekuasaan. Dengan demikian hanya ada tiga struktur

kepentingan yang saling terkait dalam organisasi sosial, yaitu kerja, bahasa,

dan kekuasaan.30

Hukum progresif pun tak sepenuhnya bebas nilai, bahkan

sangat terkait dengan kepentingan pembebasan kesadaran kita dari

ketergantungan atas kekuasaan (politik, hukum positif, dan lain-lain).

Nilai-nilai yang harus ditaati oleh ilmuwan (termasuk pakar hukum),

tidak hanya peraturan perundang-undangan sebagai bentuk rule of the game

dalam kehidupan berbangsa-bernegara, tetapi juga keberpihakan kepada

29

Problem ilmu itu bebas nilai atau tidak, masih menjadi perdebatan di kalangan

ilmuwan. Namun mereka yang berpihak pada kubu bebas nilai (value-free) -- terutama kaum

positivistik-- harus mengakui bahwa manusia tidak dapat diperlakukan seperti benda mati atau

angka-angka yang bersifat exactly, measurable, clear and distinct. Manusia adalah mahluk

berkesadaran yang memiliki nurani yang tidak sertamerta serba pasti, terukur, jelas dan terpilah.

Manusia adalah mahluk dinamis yang selalu berproses dalam menemukan jati dirinya. Lantaran itu

pula terma kejahatan (criminal) tidak ditemukan dalam ranah benda mati atau dunia satwa,

melainkan dalam kehidupan manusia. 30

Jurgen Habermas, Knowledge and Human Interest, Translated by: Jeremy J. Shapiro,

Boston:.Beacon Press, 1971, hlm. 313. Lihat juga makalah Rizal Mustansyir dalam Hukum

Progresif Tinjauan Filsafat Ilmu. Makalah diunduh pada tanggal 12 Februari 2011 di

progresiflshp.com.

Page 59: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

44

kebenaran (truth), pengembangan profesionalitas yang menuntut

pertanggungjawaban ilmiah, dan lain-lain.

Sayangnya sampai sekarang tidak banyak kalangan yang berminat

mempersoalkan akar filosofis dari pemikiran Satjipto Rahardjo. Sebagian

orang bahkan memandang pemikiran hukum progresif tidak lebih daripada

suatu kiat penemuan hukum (rechtsvinding).31

Dalam perspektif konfigurasi aliran-aliran filsafat hukum, Satjipto

Rahardjo sebenarnya tidak cukup jelas memposisikan letak pemikirannya. Ia

juga memberikan beberapa label untuk pemikiran hukum progresif ini.

Misalnya, suatu ketika ia mengatakan bahwa hukum progresif adalah suatu

gerakan intelektual.32

Pada kesempatan lain ia menyebut hukum progresif

merupakan suatu paradigma33

dan konsep mengenai cara berhukum.34

Bahkan, suatu ketika beliau juga pernah memberi predikat: ilmu hukum

progresif.35

31

Artinya bahwa sepanjang seseorang menafsirkan hukum dengan tidak lagi semata-mata

mengikuti bunyi teks undang-undang, maka ia sudah berpikir mengikuti cara hukum yang

progresif. 32

Ia menekankan, "Hukum progresif bisa dimasukkan ke dalam kategori suatu gerakan

intelektual, seperti critical legal studies movement (CLS) di Amerika Serikat." Satjipto Rahardjo,

Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 22

dan 52. 33

Ia menyatakan, "Peta yang memandu hukum perlu dibuat sedemikian rupa, sehingga

benar-benar bersifat mendasar. Sifat mendasar tersebut memberi jawaban terhadap pertanyaan

'hukum untuk apa?' dan 'hukum untuk siapa?'. Suasana puncak atau ultimate ini lazim disebut

sebagai paradigma. Sebuah paradigma yang disodorkan di sini adalah hukum untuk manusia

sebagaimana disebut di atas." Baca Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan

Rakyatnya, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 70. 34

Ia juga menulis, "Hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara berhukum.

Cara berhukum tidak hanya satu; melainkan bermacam-macam. Di antara cara berhukum yang

bermacam-macam itu, hukum progresif memiliki tempatnya sendiri." Baca Satijpto Rahardjo,

"Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks," dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanto, ed., Memahami

Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 3. 35

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif.., op.cit., hlm. 81.

Page 60: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

45

Dalam satu buku yang ditulis oleh Bernard L. Tanya dkk. dan diberi

kata sambutan oleh Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum progresif ini juga

diposisikan sebagai suatu teori hukum dan tampaknya Satjipto Rahardjo pun

tidak menunjukkan tanda-tanda keberatan dengan pengklasifikasian ini. Teori

beliau ditempatkan bersama-sama dengan teori hukum responsif dari Nonet

dan Selznick sebagai kelompok teori hukum pada masa transisi.36

C. Asas Hukum Progresif dan Hukum Islam

1. Asas Hukum Progresif

Menurut Satjipto Rahardjo pembahasan mengenai asas hukum

adalah membicarakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan

hukum, dan tidak berlebihan pula jika dikatakan bahwa asas hukum

merupakan jantung dari peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas

hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan

hukum. Ini berarti bahwa setiap peraturan hukum selalu bisa

dikembalikan kepada asas-asas tersebut.37

Menurut Paton -sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo-

asas hukum adalah sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan

berkembang dan ia juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar

kumpulan dari peraturan-peraturan belaka.38

Hukum memiliki titik pandang dan akan bertolak dari situ pula.

Dalam hukum titik pandang itu terdapat pada asas hukum. Asas hukum

36

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, op.cit., hlm. 175-180. 37

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, op.cit, hlm. 45. 38

Ibid.

Page 61: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

46

bukanlah peraturan seperti pasal-pasal Undang-undang, namun

sebagaimana dikatakan Scholten, hukum tidak dapat dipahami dengan

baik tanpa asas-asas.

Asas hukum menjadikan hukum lebih dari sekedar peraturan

yang dibuat dengan sengaja dan rasional, tetapi juga suatu dokumen

moraletis. Asas hukum memang tidak tampil sebagai aturan (rule) yang

konkrit, tetapi lebih sebagai kaidah (norm) di belakang peraturan. Aturan

itu rasional, sedangkan kaidah memiliki kandungan moral dan bersifat

etis. Asas hukum menjelaskan dan memberi ratio legis mengapa harus

ada aturan. Ia menjadi penghubung antara peraturan hukum dan cita-cita

sosial serta pandangan etis masyarakatnya.39

Hukum progresif melihat dunia dan hukum dengan pandangan

yang mengalir saja, seperti ―panta rei‖ (semua mengalir) dari filsuf

Heraklitos. Apabila orang berkeyakinan dan bersikap seperti itu, maka ia

akan membangun suatu cara berhukum yang memiliki karakteristiknya

sendiri, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.40

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa

hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik, atau keyakinan dasar ini

tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum,

melainkan manusialah yang berada di titik pusat peraturan hukum.

Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada

39

Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: UKI Press, 2006, hlm. 124-

129. 40

Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Jakarta: Penertbit Buku Kompas, 2008,

hlm. 139.

Page 62: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

47

untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan

pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia

itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk

ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.41

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan

keadaan status quo dalam berhukum.42

Mempertahankan status quo

memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa

hukum adalah tolok ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk

hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara

positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan

atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali

hukumnya dirubah lebih dulu.43

Ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara

berhukum yang pro status quo tersebut yaitu berkaitan dengan

perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Substansi

undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat

yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif. Dalam

41

Lin Yu Tang, seorang intelektual China yang lama bermukim di Amerika telah

membedakan penempatan rasionalitas hukum modern, dan mengingatkan ada tujuan yang lebih

besar dan karena itu kita perlu lebih berhati-hati dalam melaksanakan sistem yang rasional itu.

Apabila tujuan lebih besar itu tidak disadari, maka hukum akan menjadi kering sehingga

masyarakat (manusia) bisa menjadi sakit dan tidak bahagia. Menurut Satjipto Rahardjo, para

penyelenggara hukum di negeri ini hendaknya senantiasa merasa gelisah apabila hukum belum

bisa membuat rakyat bahagia. Inilah yang juga disebut sebagai penyelenggaraan hukum yang

progresif. Lihat di Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2007, hlm.

11-12. 42

Mempertahankan status quo adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa

ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya, lalu bertindak mengatasinya. Satjipto

Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, cet ketiga, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008, hlm.

114. 43

Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, op.cit, hlm. 139.

Page 63: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

48

lembaga inilah suatu gagasan itu kemudian dirumuskan dalam kata serta

kalimat dan akhirnya menjadi undang-undang.44

Namun, menurut Satjipto Rahardjo, pengalaman di lapangan

menunjukkan betapa kompleksnya masalah dan bekerjanya hukum.

Hukum tidak selalu sejelas, segampang, dan sesederhana seperti

dibayangkan orang, kendati dikatakan, hukumnya sudah jelas. Hukum

adalah dokumen yang terbuka untuk atau mengundang penafsiran.

Undang-undang yang dirasakan tidak adil oleh masyarakat mungkin akan

ditidurkan atau dikesampingkan.45

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam nada yang mungkin agak

ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak

hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak

peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. Misalnya, badan

legislatif membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat,

maka sejak saat itu sebetulnya badan tersebut telah menjadi arsitek bagi

kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut.

Hal ini, misalnya dapat terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan

dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi.

Akibatnya, tentu saja peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak

hukum.46

Hal ini dapat juga terjadi bahwa pembuat undang-undang

mengeluarkan peraturan yang mewajibkan rakyat untuk melakukan

44

Ibid, hlm. 140. 45

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, op.cit, hlm. 96. 46

Ibid.

Page 64: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

49

sesuatu, misalnya untuk menanam jenis tanaman tertentu. Perintah

peraturan tersebut kemudian ternyata mendapatkan perlawanan dari

rakyat. Berhadapan dengan situasi tersebut, apa yang akan dilakukan oleh

penegak hukum tergantung dari tanggapan yang diberikan terhadap

tantangan pada waktu itu. Penegak hukum dapat tetap bertekad untuk

menjalankan keinginan serta perintah yang terkandung dalam peraturan.

Bertindak demikian berarti penegak hukum harus menggunakan kekuatan

untuk memaksa. Sebaliknya, dapat pula terjadi, penegak hukum

menyerah pada perlawanan rakyat, yang berarti penegak hukum

mengendorkan penerapan dari peraturan tersebut.47

Uraian di atas menegaskan, bahwa membaca undang-undang

bukan sekedar mengeja kalimat dalam undang-undang, melainkan

memberi makna kepada teks tertulis itu. Oleh sebab itu, kepastian hukum

adalah hal yang tidak sederhana, karena teks undang-undang yang secara

eksplisit mengatakan tidak boleh ditambah dan dikurangi pun, masih saja

bisa diberi makna lain. Penerapan hukum yang meniru cara kerja mesin,

tidak memedulikan resiko-resiko yang muncul dari peraturan yang buruk

itu.48

Ketiga, apabila diakui bahwa peradaban hukum tertulis akan

memunculkan sekalian akibat dan resiko sebagaimana dikemukakan di

atas, maka cara kita berhukum sebaiknya juga mengantisipasi tentang

bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum

47

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta

Pubishing, 2009, hlm. 25. 48

Biarkan Hukum Mengalir, op.cit, hlm. 142.

Page 65: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

50

tertulis tersebut. Secara ekstrem kita tidak dapat menyerahkan

masyarakat untuk sepenuhnya tunduk kepada hukum, yang tertulis itu.

Menyerah bulat-bulat seperti itu adalah sama dengan membiarkan diri

kita diatur oleh teks formal tertulis yang belum tentu benar-benar berisi

gagasan asli yang ingin dituangkan ke dalam teks tersebut dan yang

memiliki resiko bersifat kriminogen.49

Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo cara berhukum yang

lebih baik dan sehat, dalam keadaan seperti itu adalah memberikan

peluang untuk melakukan pembebasan dari hukum formal.50

Karakteristik yang kuat dari hukum progresif adalah wataknya

sebagai hukum yang membebaskan. Dengan watak pembebasan itu,

hukum progresif sangat peka terhadap perubahan dan ide perubahan serta

berkeinginan kuat untuk menjadikan hukum agar bersifat protagonis.51

Untuk menunjang pemikiran hukum progresif, diperlukan

semangat pembebasan untuk melihat kekurangan dan kegagalan hukum

dalam fungsinya untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada

masyarakat.52

Keempat, hukum progresif memberikan perhatian besar

terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan

diametral dengan paham bahwa hukum itu hanya urusan peraturan.

Peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan,

49

Ibid. 50

Ibid. 51

Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum, op.cit, hlm. 82. 52

Ibid, hlm. 88.

Page 66: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

51

bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks

formal suatu peraturan. Di atas sudah diuraikan betapa besar risiko yang

dihadapi apabila kita menyerah sepenuhnya kepada peraturan.53

Cara berhukum melalui teks tidak selalu menghasilkan

perbuatan yang sesuai dengan yang dikehendaki teks. Ironisnya tidak

jarang teks hukum berubah fungsi, yaitu dari menghendaki orang untuk

mematuhinya menjadi suatu panduan untuk melakukan perbuatan yang

menyimpang dengan selamat. Sebelum seorang koruptor melakukan

korupsi, ia terlebih dahulu dapat mempelajari dengan cermat seluk-beluk

undang-undang tentang korupsi, sehingga ia dapat menemukan celah

hukum untuk meloloskan diri. Ini termasuk varian mengenai cara

berhukum melalui teks, yaitu secara sadar melakukan penyimpangan

terhadap teks hukum atau menyelundupi undang-undang.54

Menurut Satjipto Rahardjo,55

perilaku manusia didorong oleh

kepentingan, dan kepentingan itu berbeda-beda bagi setiap orang,

sehingga kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Dengan demikian

menjalankan hukum adalah suatu pilihan, bukan pekerjaan otomatis.

Hukum yang canggih sekalipun tidak dapat mengontrol penggunaan

hukum menurut kemauan yang melakukannya. Maka hukum yang

dijalankan pun tergantung dari sudut masuknya suatu kepentingan. Orang

yang berperilaku baik akan menjadikan hukum bekerja dengan baik pula,

53

Hukum dalam Jagat Ketertiban, op.cit, hlm. 144. 54

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009, hlm.

71. 55

Ibid, hlm. 160.

Page 67: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

52

begitu pula sebaliknya, hukum akan menjadi alat untuk melakukan

kejahatan jika dijalankan oleh orang yang berperilaku jahat.

Perilaku manusia yang memiliki sifat-sifat alami dan fitri itulah

yang menjadi landasan kuat bagi keberlangsungan kehidupan bersama

manusia. Sesungguhnya sifat-sifat itu tidak hanya menjadi landasan

hukum, melainkan jugan institut lain, seperti ekonomi dan politik.

Strukturisasi keduanya tidak menghilangkan perilaku baku manusia.

Dalam bernegara hukum dan berhukum, pada akhirnya masyarakat akan

kembali bersandar pada perilaku mereka. Perilaku tersebut tersimpulkan

dalam cara hidup kita seharihari. Menjalani kehidupan dengan baik

adalah landasan fundamental dari hukum.56

2. Asas Hukum Islam

Hukum Islam sebagaimana hukum-hukum yang lain mempunyai

asas dan tiang pokok. Kekuatan suatu hukum, sukar mudahnya, dapat

diterima atau ditolak masyarakat tergantung kepada asas dan tiang-tiang

pokoknya.57

Hudari Bik berpendapat bahwa dalam pembinaan hukum

Islam, setidaknya ada tiga asas.58

a) ‘Adamul Harj (Tidak Menyempitkan).

Haraj menurut bahasa Arab adalah sempit. Banyak dalil-

dalil yang menunjukkan bahwa syari’at ini didasarkan atas

dihilangkannya kesempitan. Firman Allah Ta’ala:

56

Ibid, hlm. 170. 57

T.M Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,

2001, hlm. 58. 58

Hudari Bik, Tarikh al-Tasyri‟ al-Islami, diterjemahkan Mohammad Zuhri, Sejarah

Pembinaan Hukum Islam, Darul Ihya, 1980, hlm. 31-39.

Page 68: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

53

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak

menghendaki kesukaran bagimu. (QS. al-Baqarah ayat

185).

Artinya: Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam

agama suatu kesempitan. (QS. Al-Hajj ayat 78).

Artinya: “Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-

belenggu yang ada pada mereka.”(QS. al-A’raaf ayat

157).

Maksudnya adalah dalam syari'at yang dibawa oleh Nabi

Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang

dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya: mensyari'atkan

membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan qisas pada

pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa membolehkan

membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan

kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis.

Dan hadits Nabi :

انسحت بانحفت بؼثت Artinya:”Aku diutus dengan agama yang ringan”

Menurut Yusuf al-Qaradhawi,59

memudahkan adalah

manhaj al-Qur’an dan Nabi. Manhaj tersebut diajarkan oleh Nabi

kepada para sahabat. Beliau memerintahkan mereka untuk

59

Yusuf al-Qaradhawi, Dirasah fi Fiqh Maqashid Syari‟ah, diterjemahkan H. Arif

Munandar Riswantom Fiqih Maqashid Syariah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007, hlm. 158.

Page 69: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

54

mengikutinya. Baik individu maupun jamaah. Ketika mengutus Abu

Musa dan Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau mengutus dengan

wasiat ini, “Mudahkan jangan menyulitkan, beri kabar gembitra

bukan ketakutan, dan taatlah bukan berselisih”.

Hal yang beliau wasiatkan kepada Muadz dan Abu Musa

beliau wasiatkan juga kepada umat. Anas meriwayatkan bahwa Nabi

pernah bersabda, “Mudahkanlah dan jangan menyulitkan, berilah

kabar gembira dan jangan ketakutan.” (Muttafaq alaih). Dengan

demikian yang dicipta adalah memudahkan dalam fatwa, dan

memberi kabar gembira dalam dakwah.60

Ulama sering menguatkan pendapat mereka dengan

perkataan “Ini lebih mudah bagi manusia”. Jika berijtihad, mereka

pun sering membetulkan muamalah manusia sesuai dengan

kemampuan. Mereka menyandarkan hal tersebut kepada kaidah-

kaidah syariat, seperti al-dharurat tubih al-mahzhurat (keadaan

darurat membolehkan hal yang terlarang), al-hajah tunazzil manzilah

al-dharurah (kebutuhan mendesak disesuaikan dengan kedudukan

darurat), al-dharar yuzal (darurat harus dihilangkan), al„adah

muhakkamah (adat menjadi hukum), al-masyaqqqah tajlib al-taysir

(kesulitan mendatangkan kemudahan), serta kaidah-kaidah lainnya

60

Ibid.

Page 70: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

55

yang dibuat oleh ulama dan mereka ambil dari teks-teks dan hukum-

hukum syariat.61

Di sini harus diingatkan ungkapan yang diriwayatkan oleh

Abu Nu’aim dalam kitab Hilyatul Auliya, Imam Ibnu Abdil Barr

dalam al-Ilm, dan Imam an-Nawawi dalam muqaddimah kitab al-

Majmu‟ dari Imam Sufyan bin Said al-Tsauri, yang menjadi imam

dalam bidang fiqih, hadits, dan wara’. Ia berkata dengan ungkapan

yang sangat agung, “Fiqih adalah pemberian rukhshah dari tokoh

yang tsiqat, sedang memberikan tuntutan hukum yang keras dapat

dilakukan oleh semua orang.”62

Kita harus memperhatikan perkataannya bahwa rukhshah

dari ulama yang tsiqat, yaitu ulama yang dipercayai kefaqihan dan

kesalehan agamanya. Sedangkan orang yang tidak memiliki kedua

hal itu atau salah satunya maka bisa saja ia memberikan rukhshah

dalam sesuatu yang tidak boleh diberikan rukhshah, sehingga

tindakannya itu melanggar dalil-dalil syari’at yang qath‟i dan

muhkamat serta kaidah-kaidahnya. Hal ini tentunya tidak dapat

61

Salah satu contoh bahwa Rasulullah SAW mempraktekkan kemudahan ialah ketika

beliau memperhatikan karakter orang-orang Ethiopia yang senang menari dan bermain. Oleh

karena itu, beliau mengizinkan mereka untuk melakukan hal itu di masjid beliau yang mulia. Saat

itu Umar melempari mereka dengan kerikil, Rasululah SAW bersabda kepadanya, “Biarkanlah

mereka wahai Umar”. (Muttafaq alaih). Dalam riwayat lain, beliau bersabda, “Mereka adalah

Bani Rafdah. Lihat juga Yusuf al-Qaradhawi, “Taisir al-Fiqh li al-Muslim al-Mua‟shir fi Dahu al-

Qur‟an wa as-Sunnah”, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, M. Yusuf Wijaya, dan Noor

Cholis Hamzain, Fiqih Praktis bagi Kehidupan Modern, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm.

20. 62

Ibid, hlm. 21

Page 71: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

56

diterima oleh insan muslim yang cinta dan teguh memegang

agamanya.63

Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa maksud dari

kemudahan itu mengandung beberapa perkara:64

1) Memperhatikan sisi keringanan atau rukhshah.

2) Memperhatikan kondisi yang mendesak dan kondisi yang

meringankan.

3) Memilih yang paling mudah dan bukan yang paling hati-hati di

zaman kita hidup masa kini.65

4) Membatasi dalam masalah-masalah yang wajib dan yang haram.

5) Membebaskan diri dari fanatisme mazhab.

6) Kemudahan dalam semua masalah.

Terkait dengan prinsip ini, dalam kaidah fiqih terdapat

kaidah yang berbunyi al-masyaqqah tajlib al-taysir (kesulitan

mendorong kemudahan) yang oleh Ali Haydar dijelaskan bahwa

kesulitan yang terdapat pada sesuatu menjadi sebab dalam

mempermudah dan memperingan sesuatu tersebut, yang pada intinya

63

Ibid. 64

Ishom Talimah, al-Qaradhawi Faqihan, diterjemahkan Samson Rahman, Manhaj Fiqih

Yusuf al-Qaradhawi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 94. 65

Al-Qaradhawi berkata ―Manhaj yang menjadi pilihan saya dan manhaj yang Allah

tunjukkan kepada saya dan saya akan selalu komitmen dengannya dalam tulisan, fatwa dan

pengajaran. Saya akan mengambil yang mudah dalam masalah furu‟ (cabang) dan tegas dalam

masalah yang ushul (pokok). Jika dalam satu masalah terdapat dua pandangan yang berbeda dan

dua pendapat yang sama berdekatan, satu diantaranya penuh kehati-hatian, sedangkan yang

satunya lagi lebih mudah, maka selayaknya bagi kita untuk memilih fatwa yang lebih mudah bagi

seluruh manusia dan jangan mengambil yang paling hati-hati. Alasan dan hujjahnya ialah

perkataan Aisyah, “Tidaklah Rasulullah diberi pilihan dua perkara kecuali dia memilih yang

paling gampang di antara keduanya selama itu tidak mengandung dosa.‖ Siapa pun yang belajar

fiqih sahabat dan para ulama salafus shalih (ujar al-Qaradhawi), dia akan mendapatkan bahwa

fiqih yang mereka ambil umumnya mengarah kepada fiqih yang lebih mudah, sedangkan fiqih

setelah sahabat lebih cenderung kepada kehati-hatian. Ishom Talimah, Ibid, hlm. 95.

Page 72: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

57

menekankan besarnya perhatian syariat pada bentuk-bentuk

kemudahan dan keringanan hukum. Bahkan al-Sya’bi pernah

menyatakan, jika seorang muslim diperintahkan melakukan salah

satu di antara dua hal, kemudian ia memilih yang paling ringan

baginya, maka pilihannya itu lebih disukai Allah SWT.66

Petunjuk dari kaidah ini adalah segala kesukaran dan

kesulitan yang tidak dapat dihindari oleh manusia akan diberikan

keringanan oleh Tuhan. Di samping itu kaidah ini menjadi sumber

adanya bermacam-macam rukhsah dalam melaksanakan tuntunan

syariat.67

Selain itu, terdapat kaidah lain yang secara substansial

mempunyai kemiripan dengan kaidah al-masyaqqah tajlib al-taysir,

yaitu kaidah yang berbunyi al-dlarar yuzalu (kerusakan harus

dihilangkan). Inti dari kaidah ini adalah bagian dari upaya syariat

dalam menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan dengan

memberi kemudahan bagi kaum muslimin. Ciri kemudahan yang

dikandung kaidah al-masyaqqah tajlibu al-taysir adalah upaya

merengkuh nilai-nilai maslahat yang menjadi inti dari kaidah al-

dlarar yuzalu.68

b) Taqlil al-Taklif (Menyedikitkan Beban)69

66

Abdul Haq, Ahmad Mubarok, dan Agus Ro’uf, Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah

Fiqh Konseptual, Surabaya: Khalista, 2006, hlm. 177. 67

Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami

Bandung: Al-Ma’arif, 1993, hlm. 504. 68

Abdul Haq, Ahmad Mubarok, dan Agus Ro’uf, op. cit., 213. 69

Hudari Bik, loc. cit., hlm. 35.

Page 73: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

58

Menyedikitkan beban merupakan konsekuensi logis bagi

tidak adanya menyulitkan (asas pertama), karena di dalam

banyaknya beban mengakibatkan kesempitan. Orang yang

menyibukkan diri terhadap al-Qur’an untuk melihat perintah-

perintah dan larangan-larangan yang di dalamnya niscaya dapat

menerima terhadap kebenaran pokok ini, karena dengan melihatnya

sedikit memungkinkan untuk mengetahuinya dalam waktu sekilas

dan mudah mengamalkannya, tidaklah banyak perincian-

perinciannya sehingga banyaknya itu tidak menimbulkan kesulitan

terhadap orang-orang yang mau berpegang dengan kitab Allah yang

kuat. Sebagian dari ayat yang menunjukkan hal itu adalah firman

Allah Ta’ala dalam surat al-Maidah yang berbunyi:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika

diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika

kamu menanyakan di waktu al-Qur‟an itu diturunkan,

niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan

(kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi

Maha Penyantun. (QS. Al-Maidah ayat 101).

Masalah-masalah yang dilarang ini adalah sesuatu yang

telah dimaafkan oleh Allah yakni didiamkan pengharamannya.

Page 74: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

59

Seandainya mereka tidak menanyakannya niscaya hal itu diampuni

dalam meninggalkannya.

Mereka boleh memilih dalam melakukannya atau

meninggalkannya. Sebagian dari padanya adalah sabda Nabi

Muhammad SAW yang berbunyi:

ػ – سض اهلل ػ – ػ أب ثؼهبت انخش جشثو ب اشش

: " سسل اهلل صهى اهلل ػهت سهى قال فشائض فشض اهلل إ

ا، فال ا فال حذدا حذ تضؼ فال أشاء حشو تؼتذ

ا، ك ت سكت ت ت أشاء ػ ش نكى سح غ تبحثا فال سا

ا غش انذاسقط سا حس حذث .(يسهى سا)"ػ

Artinya: “Dari Abu Tsa‟labah Al Khusyani, jurtsum bin Nasyir

radhiallahu 'anhu, dari Rasulullah Shallallahu „alaihi wa

Sallam, beliau telah bersabda : “ Sesungguhnya Allah

ta‟ala telah mewajibkan beberapa perkara, maka janganlah

kamu meninggalkannya dan telah menetapkan beberapa

batas, maka janganlah kamu melampauinya dan telah

mengharamkan beberapa perkara maka janganlah kamu

melanggarnya dan Dia telah mendiamkan beberapa

perkara sebagai rahmat bagimu bukan karena lupa, maka

janganlah kamu membicarakannya”. (HR. Muslim).

حذثا حى ب حى أخبشا إبشاى ب سؼذ ػ ب شاب ػ

ػايش ب سؼذ ػ أب قال قال سسل اهلل صهى اهلل ػه سهى

إ أػظى انسه ف انسه جشيا ي سأل ػ شء نى

(يسهى سا) حشو ػهى انسه فحشو ػهى ي أجم يسأنت

Artinya: Menceritakan Yahya bin Yahya, menceritakan pada kita

Ibrahim bin Sa‟ad dari Ibnu Syihab dari Amir bin Sa‟ad

dari bapaknya mengatakan bahwa Rosulullah SAW telah

bersabda. “Sebesar-besar dosa orang muslim terhadap

muslim lain adalah orang yang menanyakan sesuatu yang

tidak diharamkan atas mereka, maka sesuatu itu

diharamkan karena pertanyaannya.”(HR. Muslim).

Page 75: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

60

c) Berangsur-angsur Mendatangkan Hukum

Dalam menetapkan suatu hukum, hendaknya tidak

dilakukan secara radikal, karena masyarakat akan sulit untuk

melaksanakannya. Maka seyogyanya dilakukan setahap demi

setahap. Sebagai contoh, jika pemerintah mengeluarkan peraturan

tentang kewajiban bagi pengendara sepeda motor agar menyalakan

lampu di siang hari secara sekaligus, maka masyarakat akan

menentangnya karena belum mengetahui tujuan dari hal tersebut,

namun masyarakat akan mudah menerima dan melaksanakannya jika

peraturan itu diterapkan secara bertahap dan setelah masyarakat

memahami manfaatnya.70

Dalam sosiologi Ibnu Khaldun dinyatakan bahwa suatu

masyarakat (tradisional atau yang tingkat intelektualnya masih

rendah) akan menentang apabila ada sesuatu yang baru atau sesuatu

yang datang kemudian dalam kehidupannya, lebih-lebih apabila

sesuatu yang baru tersebut bertentangan dengan tradisi yang ada.

Masyarakat senantiasa memberikan respon apabila timbul sesuatu di

tengah-tengah mereka.71

Dengan mengingat faktor tradisi dan ketidaksenangan

manusia untuk menghadapi perpindahan sekaligus dari suatu

keadaan lain yang asing sama sekali bagi mereka, al-Qur’an

70 Rachmat Djatnika, Jalan Mencari Hukum Islami Upaya ke Arah Pemahaman

Metodologi Ijtihad, dalam kata pengantar, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,

Amrullah Ahmad, dkk (ed), et. al., Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 107-108. 71

Fatchurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm.

69

Page 76: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

61

diturunkan secara berangsur-angsur, surat demi surat dan ayat demi

ayat sesuai dengan peristiwa, kondisi, dan situasi yang terjadi.

Dengan cara demikian, hukum yang diturunkannya lebih disenangi

oleh jiwa dan lebih mendorong ke arah menaatinya, serta bersiap-

siap meninggalkan ketentuan lama dan menerima ketentuan baru.72

Berangsur-angsur mendatangkan hukum, artinya Allah

dalam mendatangkan hukum-hukumnya tidak dengan sekaligus,

tetapi diangsur dari satu demi satu. Misalnya tentang hukum

dilarangnya orang meminum khamar dan main judi. Ketika

Rasulullah SAW ditanya tentang hukum keduanya itu oleh sebagian

kaum muslim yang telah meminum khamar dan main judi, maka

turun firman Allah dalam surat al-Baqarah yang berbunyi:

Arttinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamardan judi.

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya

lebih besar dari manfaatnya .(QS. Al-Baqarah ayat 219).

Dalam ayat ini tidak jelas kelihatan tentang terlarangnya

kedua perkara yang ditanyakan itu, padahal sebenarnya sudah

terkandung di dalamnya larangan keras, karena segala yang

72

Ibid, hlm. 70.

Page 77: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

62

mendatangkan dosa bagi orang yang mengerjakannya sudah dilarang

keras orang mengerjakannya.73

Belakangan diturunkan pula satu ayat yang berarti melarang

orang mengerjakan shalat dikala mabuk yang bunyinya :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat,

sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu

mengerti apa yang kamu ucapkan. (QS. An-Nisa’ ayat 43).

Kemudian pada suatu saat diturunkan pula ayat yang tegas

jelas melarang orang meminum arak dan bermain judi, yang

bunyinya :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum)

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi

nasib dengan panah,74

adalah termasuk perbuatan syaitan.

73

Chalil Moenawar, Kembali Kepada Al-Qur‟an dan As-Sunnah, Jakarta: PT Midas

Surya, 1993, hlm. 230. 74

Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah

menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan

melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang

belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan,

sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam

Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah

mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak

melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak

panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

Page 78: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

63

Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu

mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu

bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan

kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan

berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah

dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari

mengerjakan pekerjaan itu).

Barulah dengan ayat ini jelas terlarangnya orang meminum

arak dan bermain judi, yang berarti supaya kedua macam perbuatan

itu dijauhi benar-benar oleh segenap orang yang beriman.

Fathurrahman Djamil75

menambahkan dua asas lagi, yaitu:

d) Memperhatikan Kemaslahatan Manusia

Hukum Islam dihadapkan kepada bermacam-macam jenis

manusia dan ke seluruh dunia. Maka tentulah pembina hukum

memperhatikan kemaslahatan masing-masing mereka sesuai dengan

adat kebudayaan mereka serta iklim yang menyelubunginya. Jika

kemaslahatan-kemaslahatan itu bertentangan satu sama lain, maka

pada saat itu didahulukan maslahat umum atas maslahat khusus dan

diharuskan menolak kemudharatan yang lebih besar dengan jalan

mengerjakan kemudharatan yang kecil.76

Dalam masa kepemimpinannya, Umar menjadikan maslahat

dan nash sebagai pokok atau dasar tasyri’nya. Hampir pada semua

kejadian dan kasus yang dihadapinya diputuskan dengan tujuan

untuk maslahat ammah. Jika dalam suatu kejadian ada nash

75

Fathurrahman Djamil, op. cit., hlm. 71-75. 76

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, op. cit., hlm. 66.

Page 79: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

64

khususnya, maka Umar harus melaksanakannya dan agar hal itu

dapat membawa maslahat, serta menjadikan masalah yang ada

nashnya itu membawa dua sisi manfaat. Karena penguasa jika

memutuskan satu keputusan hanya karena menurutnya hal itu ada

kemaslahatannya, dan dengan sengaja melanggar nash, maka

putusannya itu tidak harus dipatuhi, sebagaimana dikatakan oleh

Ibnu Nujaim.77

Umar selalu berpijak pada pemahaman nash dan yang tidak

ditolak oleh akal, di samping ia juga selalu berpegangan pada

keputusan-keputusan tasyri’ yang umum. Adapun jika dalam

masalah yang tidak ada nash khususnya, maka pada saat itu Umar

tidak mengeluarkan satu keputusan tasyri’ hanya dengan

menggunakan ra’yu dan ijtihadnya dan mengatakan bahwa itu adalah

maslahat, dengan tanpa mengaitkan dan menguatkannya dengan

alasan lain.78

e) Mewujudkan Keadilan yang Merata.

Manusia di dalam hukum Islam, sama kedudukannya.

Mereka tidak lebih melebihi karena kebangsaan, karena keturunan,

karena harta atau karena kemegahan. Tak ada di dalam hukum Islam

penguasa yang bebas dari jeratan undang-undang, apabila mereka

77

Muhammad Baltaji, Manhaj Umar Ibn al-Khathab fi al-Tasyrii‟, diterjemahkan H.

Masturi Irham, Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khathab, Jakarta: Khalifa, 2005, hlm. 480. 78

Ibid.

Page 80: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

65

berbuat zalim. Semua manusia di hadapan Allah Hakim yang Maha

Adil adalah sama.79

Nabi bersabda:

تستؼش يخضيت ايشاة كات قانت ػا اهلل سض ػائشت ػ

ب أسايت أها فأت ذا بقطغ و.ص انب فأيش تجحذ انتاع

انب ن فقال فا و.ص انب فكهى فكه ػ اهلل سض صذ

قاو ثى ػضجم؟ اهلل حذد ي حذ ف أتشفغ! اأست : و.ص

ارا كا أى قبهكى ي انز هك اا : فقال خطبا و.ص انب ػه أقا انضؼف فى اراسشق تشك انششف فى سشق

نقطؼت سشقت يحذ بت فاطت كات ن بذ فس انزي انحذ

(.يسهى سا )ذا

Artinya: “diriwayatkan dari Aisyah r.a ia berkata;”ada seorang perempuan

mahzumiah meminjam barang dan mengingkarinya. Kemudian Nabi

Muhammad saw menyuruh agar tangan perempuan itu dipotong.

Tetapi kemudian keluarganya datang kepada Usamah bin Zaid ra

dan mengadukan hal itu. Selanjutnya Usamah bin Zaid

menyampaikan pengaduan itu kepada Nabi. Nabi saw berkata,‟Hai

Usamah, aku tidak melihatmu dapat membebaskan suatu hadd dari

Allah Azza wa Jalla‟. Kemudian Nabi berdiri dan berkhotbah,

seraya berkata.‟ Sesungguhnya kehancuran generasi sebelum kamu

adalah karena bila orang yang meulia dari mereka mencuri, maka

mereka biarkan. Bila orang yang rendah dari mereka mencuri, maka

mereka menegakkan hadd potong tangan atasnya. Demi Dzat yang

jiwaku berada di dalam genggamanNya, Andaikata Fatimah putri

Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya.‟ Dengan

demikian maka tangan perempuan mahzumah itu dipotong. (HR.

Muslim).80

D. Konsep Maslahah dalam Hukum Islam

Dalam pemikiran hukum Islam bila dikaitkan dengan perubahan

social, muncul dua teori; Pertama, teori Keabadian yang meyakini bahwa

hukum Islam tidak mungkin bisa berubah dan dirubah sehingga tidak bisa

79

T.M Hasbi Ash Shiddieqy, op. cit., hlm. 68-69. 80

Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairy al-Naysabury, Sahih Muslim, Jilid II, Libanon: Dar al-

Kutub al-Ilmiyah, t.th.

Page 81: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

66

beradaptasi dengan perkembangan zaman. Peran akal manusia hanya

memahami doktrin teks-teks hukum.

Kedua, teori Adaptabilitas yang meyakini bahwa hukum Islam,

sebagai hukum yang diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia, dan bisa

beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga ia bisa dirubah demi

mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hukum Islam terikat dan dipahami

menurut latar belakang sosio-kultural yang mengelilinginya, sehingga peran

akal dapat memahami perputaran hukum.81

Dasar lahirnya teori adaptabilitas adalah prinsip Maslahah, yang

merupakan tujuan hukum Islam itu sendiri. Prinsip maslahah ini yang

membuat hukum Islam mampu merespons setiap perubahan sosial.82

Dalam

catatan sejarah, eksistensi maslahah sebagai metode istinbath hukum bila

dikaitkan dengan peran akal di dalamnya, memunculkan corak maslahah yang

berbeda-beda di kalangan pemikiran hukum Islam.

Kata maslahah yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan

maslahat, berasal dari Bahasa Arab yaitu maslahah. Maslahah ini secara

bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan,

guna atau kegunaan. Maslahah merupakan bentuk masdar (adverd) dari fi‟il

(verb) salaha. Dengan demikian terlihat bahwa, kata maslahah dan kata

manfaat yang juga berasal dari Bahasa Arab mempunyai makna atau arti yang

sama.

81

Ahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia, Yogyakarta: PT LKIS, 2005, hlm. 16-17. 82

Muhammad Khalid Mas’ud, Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi‟s Life

and Thought, terj. Yudian W Asmin, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Surabaya: al-

Ikhlas, 1995, hlm. 23-24.

Page 82: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

67

Sedangkan menurut istilah atau epistemology, maslahah diartikan

oleh para ulama Islam dengan rumusan hampir bersamaan, di antaranya al-

Khawarizmi (w. 997 H.) menyebutkan, maslahah adalah al-marodu bil-

maslahatil-mukhaafazatu „ala maqsudi-syar‟i bidaf‟i-l mufaasidi „ani-l-

kholqi, yaitu memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak

bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan diri manusia (makhluq).

Sedangkan ulama telah berkonsensus, bahwa tujuan hukum Islam adalah

untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa dan keturunan atau kehormatan.

Tidak jauh berbeda dengan al-Khawarizmi di atas, al-Ghazali

merumuskan maslahah sebagai suatu tindakan memelihara tujuan syara‟ atau

tujuan hukum Islam, sedangkan tujuan hukum Islam menurut al-Ghazali

adalah memelihara lima hal di atas. Setiap hukum yang mengandung tujuan

memelihara salah satu dari lima hal di atas disebut maslahah, dan setiap hal

yang meniadakannya disebut mafsadah, dan menolak mafsadah disebut

maslahah.83

Sedangkan menurut asy-Syatibi dari golongan mazhab Malikiyah

sebagai orang yang paling popular dan kontropersi pendapatnya tentang

maslahah-mursalah mengatakan bahwa maslahah itu (maslahat yang tidak

ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan) sejalan

dengan tindakan syara‟.84

Tujuan syara’ yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan

aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara’

83

Malcom H. Keer, Moral and Legal Judgment Indevendent of Relevation, Philosophy:

East and West 18, 1968, hlm, 279. 84

Muhammad Khalid Mas’ud, op.cit, hlm. 26.

Page 83: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

68

diatas, maka dinamakan maslahah. Disamping itu untuk menolak segala

bentuk kemadhorotan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara’

tersebut, juga dinamakan maslahah.85

Imam al-Ghazali memandang bahwa

suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun

bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak

selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, tetapi sering didasarkan pada

hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam mentukan

kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak dan

tujuan manusia.86

Kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan

hukum menurut al-Ghazali adalah apabila; Pertama, maslahah itu sejalan

dengan tindakan syara’. Kedua, maslahah itu tidak meninggalkan atau

bertentangan dengan nash syara’. Ketiga, maslahah itu termasuk ke dalam

kategori maslahah yang dhoruri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi

maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua

orang.87

Maslahah menurut Abu Ishak al- Syathibi dapat dibagi dari beberapa

segi: pertama, dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan ada tiga

macam, yaitu:

(a) Maslahah al-Dharuriyyah

85

Abu Hamid Al-Ghazali, al-Mustashfa min „Ilmi al-Ushul, Beirut: Dar al Kutub al-

‖Ilmiyah’, 1980, hlm. 286. 86

Ibid. 87

Ibid, hlm. 289.

Page 84: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

69

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia

di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa,

memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima

kemaslahatan ini disebut dengan al-mashalih al-khamsah.

(b) Maslahah al-Hajiyah

kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau

mengoptimalkan kemaslahatan pokok (al-mashalih al-khamsah) yaitu

berupa keringanan untuk mepertahankan dan memelihara kebutuhan

mendasar manusia (al-mashalih al-khamsah) diatas.

(c) Maslahah al-Tahsiniyyah,

Kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa

keleluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan

sebelumnya ( maslahah al-hajiyyah).

Kedua, dari segi keberadaan maslahah, ada tiga macam, yaitu :

(a) Maslahah al-Mu‟tabarah

Kemaslahatan yang didukung oleh syara’. Maksudnya, adanya dalil

khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

(b) Maslahah al-Mulghah

Kemaslahatan yang ditolak oleh syara’, karena bertentangan dengan

ketentuan syara’.

(c) Maslahah al-Mursalah

Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara’ dan tidak pula

dibatalkan atau ditolak syara’ melalui dalil yang rinci, tetapi didukung

Page 85: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

70

oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadits). Kemaslahatan dalam

bentuk ini terbagi dua, yaitu maslahah gharibah dan maslahah mursalah.

Maslahah gharibah adalah kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan

yang sama sekali tidak ada dukungan syara’, baik secara rinci maupun

secara umum. Al-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak

ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Maslahah mursalah

adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara’ atau nash yang

rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.88

Jumhur Ulama Ushul Fiqh (Ulama Hanafiyah, Syafi’iyyah,

Malikiyyah dan Hanabilah) menetapkan bahwa maslahah dapat dijadikan

dalil untuk menetapkan hukum, apabila memenuhi tiga syarat: Pertama,

kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara’ dan termasuk dalam jenis

kemaslahatan yang didukung nash secara umum. Kedua, kemaslahatan itu

bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang

diterapkan melalui maslahah al-mursalah itu benar-benar menghasilkan

manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan. Ketiga, kemaslahatan

itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau

kelompok kecil tertentu.89

Alasan Jumhur ulama Ushul Fiqh, antara lain :

(a). Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum

mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.

88

Abu Ishak Al Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‟ah, Beirut: Dar al-Ma’rifah.

1973, hlm. 8-12. 89

Ibid.

Page 86: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

71

(b). Kemaslahatan manusia senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat,

zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila Syari’at Islam terbatas

pada teks-teks hukum yang ada, akan membawa kesulitan.

(c). Merujuk kepada tindakan yang dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi

SAW., antara lain Umar Ibn al-Khaththab tidak memberi zakat kepada

para mu’allaf, karena kemaslahatan orang banyak menuntut hal itu. Abu

Bakar Ash-Shiddiq mengumpulkan al-Qur’an atas saran Umar ibn al-

Khaththab sebagai salah satu kemaslahatan kelestarian al-Qur’an dan

menuliskan al-Qur’an pada satu logat bahasa di zaman Utsman bin Affan

demi memelihara tidak terjadinya perpedaan bacaan al-Qur’an itu

sendiri.90

E. Hukum Progresif di Indonesia

Hukum progresif memasukkan prilaku sebagai unsur penting dalam

hukum dan lebih khusus lagi dalam penegakkan hukum. Pengalaman bidang

hukum di Indonesia masih kental dengan pengalaman hukum dari pada

pengalaman prilaku. Proses hukum masih lebih dilihat sebagai proses

peraturan dari pada prilaku mereka yang terlibat di situ. Untuk mengatasi

stagnasi disarankan agar aspek perilaku dilihat, diperhatikan dan dibicarakan

secara sungguh-sungguh tidak kalah dengan perhatian terhadap komponen

peraturan. Secara sistem hukum menjadi tidak lengkap apabila komponen

dari sistem tersebut hanya terdiri dari peraturan dan institusi dan atau struktur

90

Ibid, hlm. 13.

Page 87: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

72

saja. Perilaku menjadi bagian integral dari hukum, sehingga memajukan

hukum melibatkan pula tentang bagaimana peran prilaku.91

Secara historis dapat dilihat, penegakkan hukum di Indonesia ada

beberapa faktor yang menggerakkan semangat penegakkan hukum.92

Pertama, substansi hukum di Indonesia (undang-undang dan peraturan di

bawah undang-undang) cenderung pasif dan tidak futuristik, dalam arti bahwa

substansi-substansi hukum tersebut tertinggal dari dinamika masyarakat yang

melahirkan banyak persoalan baru yang sama sekali tidak tersentuh hukum.

Hal tersebut merupakan suatu cerminan bahwa hukum positif di Indonesia

masih klasik dan tidak visioner.93

Kedua, penegakan hukum di Indonesia cenderung permisif dan pasif

(lemah) terhadap terdakwa yang notabene punya nama dan struktur

kekuasaan yang cukup kuat, baik di masyarakat maupun di pemerintahan.

Salah satu hal yang mengarah pada kondisi tersebut adalah kurang aktifnya

jaksa dalam mencari dan mengajukan alat buki untuk menjerat terdakwa di

persidangan.

Sebut saja dalam penanganan kasus-kasus korupsi (selain yang

ditangani di Pengadilan Tipikor) yang melibatkan pejabat yang memiliki

pengaruh cukup kuat cenderung mendapat hukuman yang sangat ringan

dengan kualifikasi kesalahan yang cukup berat.94

91

Sacipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku, op.cit, hlm. 78. 92

Ibid. 93

Ibid. 94

Bahkan data TII (Transparansi Internasional Indonesia) dan ICW (Indonesia

Corruption Watch) menyebutkan angka tidak kurang dari 50% terdakwa kasus korupsi yang

ditangani di Pengadilan Negeri divonis bebas.

Page 88: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

73

Berdasar analisis Prof. Surya Jaya,95

banyaknya terdakwa yang

divonis bebas di PN disebabkan karena bukti yang diajukan oleh jaksa tidak

cukup kuat sehingga mudah dimentahkan oleh terdakwa. Lebih lanjut,

dikatakan bahwa berbeda dengan bukti jaksa, bukti yang diajukan KPK lebih

kuat dan minimal melampirkan dua alat bukti, sehingga sangat kecil

kemungkinan bagi terdakwa untuk lolos dari jeratan hukum.96

Hal ini

menunjukkan bahwa penegakan hukum tehadap kalangan elite masih jauh

dari pemenuhan rasa keadilan masyarakat maupun keadilan hukum nasional.

Kasus lain terjadi di akhir Mei 2009, dimana untuk menunggu jam

tayang siaran langsung sepak bola Liga Champions, sekelompok pedagang

sayuran keliling yang mengontrak secara bertetangga kamar ukuran 2×3

meter, melakukan permainan kartu remi. Bukannya menikmati aksi pemain

bola, tetapi malah datang petugas polsek menangkap dan menahan 5 orang

penjual sayuran keliling itu, dengan tuduhan berjudi, meskipun barang bukti

yang ada hanyalah Rp.4.000,-.97

Pertanyaan saat ini adalah mungkinkah paradigma penegakan hukum

progresif diterapkan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu

dikaji terlebih dahulu mengenai dimensi-dimensi perubahan atau

pembaharuan hukum nasional. Ismail Saleh mengemukakan bahwa dalam

95

Seorang hakim ad hoc Pengadilan Tipikor di Jakarta. 96

Tabloid Tribun Timur, edisi 23 Agustus 2009. 97

Kejadian tersebut membuat para pakar hukum kaget dan mempertanyakan proses

penahanan yang dilakukan aparat kepolisian. Betapa tidak, anak-anak yang berumur belasan tahun

ditahan karena dugaan berjudi yang sama sekali tidak berdasar. Permainan yang dilakukan oleh

anak-anak tersebut murni sekadar permainan belaka, dan bukan judi seperti disangkakan oleh

aparat. LSM-LSM pun serempak mengumbar kritik atas tindakan polisi tersebut, sebab

bagaimanapun, anak seperti mereka sharusnya tidak ditahan dan dipenjarakan.

Page 89: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

74

rangka pembaharuan dan pengembangan hukum nasional, terdapat tiga

dimensi utama, yaitu:

1. Dimensi Pemeliharaan

Dimensi pemeliharaan adalah dimensi yang berkaitan dengan

pemeliharaan (maintenance) tatanan hukum yang telah ada. Pemeliharaan

di sini tidak diartikan sebagai mempertahankan tatanan hukum yang ada

secara penuh, tetapi mempertahankan tatanan dengan berpijak pada situasi

atau kondisi yang sudah berubah.98

Inilah yang kemudian melahirkan

pemahaman dan penerapan hukum secara holistik dalam rangka mencapai

nilai-nilai dan tujuan substantif hukum.

2. Dimensi Pembaruan

Aksentuasi dimensi pembaruan adalah peningkatan dan penyempurnaan

pembangunan hukum nasional. Dalam konteks pembaruan ini dianut

kebijaksanaan bahwa pembangunan hukum nasional disamping

pembentukan peraturan-peraturan perundang-perundangan yang baru,

dilakukan pula usaha penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang

telah ada sesuai dengan konteks dan kebutuhan hukum.99

3. Dimensi Penciptaan

98

Penulis menyebut hal ini dengan kontekstualisasi hukum, yaitu memahami dan

menerapkan hukum sesuai dengan konteks atau kapasitas permasalahan yang dihadapi. Dengan

demikian, penerapan hukum tidak bersandar pada penafsiran normatif belaka, melainkan sudah

melibatkan dimensi eksternal hukum itu sendiri, yaitu konteks hukum. 99

Pembaruan menurut Abdul Mannan tidak perlu dilakukan secara radikal atau

membongkar semua aturan yang ada, tetapi cukup aturan yang dianggap sudah tidak relevan

dengan situasi yang ada dan paradigma penegakan hukum nasional. Lihat Abdul Mannan,

Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 14.

Page 90: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

75

Dimensi ini disebut juga dengan dimensi kreatifitas. Perkembangan yang

pesat pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berimplikasi

pada kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di bidang ekonomi

yang melahirkan gagasan baru, lembaga baru, dan digitalisasi transaksi

keuangan. Hal ini membutuhkan peraturan baru yang berarti bahwa harus

diciptakan peraturan perundang-undangan baru yang mengakomodir hal

tersebut, sehingga fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool

of social engineering) dapat terlaksana dengan baik.

Dengan melihat dimensi pembaharuan hukum nasional tersebut,

dapat dipahami bahwa pada dasarnya pembaharuan hukum nasional menuju

hukum progresif merupakan proses yang sistemik dan berkelanjutan.

Penegakan hukum progresif sebagai unit dari sistem hukum progresif sebagai

gagasan yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, sangat mungkin

diterapkan di Indonesia, paling tidak karena beberapa hal. Pertama, landasan

pemikiran penegakan hukum progresif sudah mengalami perkembangan, baik

di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Satjipto Rahardjo, sebagai

tokoh yang mencetuskan ide hukum progresif telah menanamkan dasar-dasar

sistem hukum modern yang holistik dan berorientasi pada pencapaian tujuan

substantif hukum, yaitu keadilan.100

Kritik atas model penegakan hukum yang hanya ―mengeja undang-

undang‖ oleh Satjipto Rahardjo dijabarkan dengan proposisi filsafati, yaitu

penegakan hukum harus dilakukan sebagai kegiatan penemuan hukum; suatu

100

Ibid, hlm. 15.

Page 91: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

76

proses untuk menggali dan menemukan jiwa hukum itu sendiri, sehingga

hukum tidak dijalankan secara pasif. Lebih lanjut, hukum dalam perspektif

hukum progresif merupakan upaya berkesinambungan, kreatif, inovatif, dan

berkeadilan. Ufran mengemukakan bahwa penegakan hukum progresif tidak

hanya melibatkan kecerdasan intelektual belaka, melainkan juga melibatkan

kecerdasan emosional dan spiritual.101

Dengan kata lain penegakan hukum

merupakan upaya yang dilandasi determinasi, empati, dedikasi, komitmen

terhadap penderitaan bangsa dan disertai dengan keberanian untuk mencari

jalan lain yang berbeda dengan jalan atau cara konvensional.

Kedua, secara faktual riak penegakan hukum progresif telah ada dan

mulai dikampanyekan oleh sebagian penegak hukum. Kepolisian misalnya

secara massif mengkampanyekan iklan maupun slogan yang esensinya

membuat pencitraan positif kepolisian di masyarakat. Kampanye institusi

polisi sebagai mitra dan pelayan masyarakat merupakan upaya sistemik yang

bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepolisian sekaligus

mengembangkan kerja sama yang padu dengan masyarakat dalam

menegakkan hukum.

Ketiga, masyarakat, dalam hal ini direpresentasikan oleh LSM-LSM

semakin menunjukkan kepekaannya terhadap upaya penegakan supremasi

hukum. Lembaga-lembaga independen seperti ICW, MTI, dan LBH semakin

menunjukkan kontribusinya dalam mengawal penegakan hukum di Indonesia.

101

Lihat dalam Pengantar Editor buku Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum

Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. viii.

Page 92: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

77

Tidak jarang kritik tajam ditujukan kepada penegak hukum yang dianggap

lamban dan tidak serius dalam menangani perkara.

Kondisi-kondisi faktual demikian sesungguhnya merupakan aset

dalam menghidupkan penegakan hukum yang progresif. Sejatinya, untuk

membangun suatu sistem penegakan hukum yang baik diperlukan kerja sama

dari semua unsur dalam sistem. Bekerjanya setiap unsur akan menggerakkan

roda penegakan hukum secara berkelanjutan.102

Dalam konteks ini pula, penegakan hukum progresif harus dilihat

sebagai upaya menyeluruh. Upaya tersebut tidak hanya pada unsur struktur

dan kultur hukum, melainkan merangsek ke unsur substansi hukum, terutama

hukum formil. Pembaruan aturan-aturan dalam perundang-undangan yang

sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat merupakan

keniscayaan, sehingga esensi penegakan hukum progresif benar-benar dapat

dilaksanakan.

102

Abdul Mannan, op.cit, hlm. 16.

Page 93: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

78

BAB III

PEMIKIRAN PROF. SATJIPTO RAHARDJO TENTANG HUKUM

PROGRESIF

A. Biografi Prof. Satjipto Rahardjo

1. Biografi Prof. Satjipto Rahardjo

Beliau memiliki nama lengkap Prof. DR. Satjipto Rahardjo, SH.

Lahir di Karanganyar, Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 15

Desember 1930. Riwayat pendidikannya cukup panjang. Beliau

menyelesaikan pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas

Indonesia (UI) Jakarta pada tahun 1960. Pada tahun 1972, mengikuti

visiting scholar di California University selama satu tahun untuk

memperdalam bidang studi Law and Society.1

Dalam kurun waktu yang sama ketika Satjipto Rahardjo sedang

mendalami kajian ilmu hukum di negeri Paman Sam tersebut, pada

Tahun 1970-an itu sebuah gerakan hukum yang juga dilandasi pandangan

sosiologi hukum sedang berkembang di Amerika. Gerakan yang

menyebut ideologinya sebagai critical legal studies (CLS) tersebut

mewabah dalam cara pandang ilmuwan hukum negara adikuasa tersebut.

CLS atau Studi Hukum Kritis itu sendiri merupakan perkembangan

pemikiran sosiologi hukum, bidang yang digeluti oleh Satjipto dengan

teguh dari awal karir hukumnya. Hal ini tidak bermaksud menyebutkan

1 Lembar Biografi Prof. Satjipto Rahardjo dalam buku “Hukum Progresif Sebuah Sintesa

Hukum Indonesia”, hlm. 153.

Page 94: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

79

cara pandang keilmuwan Satjipto adalah cara pandang yang sepenuhnya

dipengaruhi oleh Studi Hukum Kritis tersebut, namun setidak-tidaknya

Satjipto sedikit banyaknya merasakan cakrawala intelektual di Amerika

ketika gerakan CLS itu diusung.2

Kemudian beliau menempuh pendidikan doktor di Fakultas

Hukum Universitas Diponegoro dan diselesaikan pada tahun 1979.

Satjipto kemudian menjadi salah satu panutan utama studi sosiologi

hukum di tanah air. Tulisan-tulisan ilmiah lepas dan buku-bukunya

menjadi pokok perdebatan pemikiran hukum serta pelbagai diskursus

sosiologi hukum. Terhadap hasil karya dan pemikirannya itu, Satjipto

pantas ditasbihkan oleh sebagian kalangan sebagai salah satu begawan

hukum terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini.3

Selain mengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

(UNDIP), beliau juga mengajar pada sejumlah Program Pascasarjana di

luar UNDIP, antara lain di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogjakarta,

Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

(PTIK), Nara sumber di beberapa Universitas di dalam negeri maupun di

luar negeri.4

Prof Tjip sapaan akrab beliau, pernah memangku jabatan sebagai

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Diponegoro.

Sebagai orang pertama yang memimpin PDIH UNDIP, Prof Tjip

2 Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum

di Indonesia 1945-1990, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005, hlm. 162. 3 Ibid, hlm. 163.

4 Suteki, Rekam Jejak Pemikiran Hukum Prof. Satjipto Rahardjo. Makalah diunduh pada

tanggal 15 Februari 2011.

Page 95: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

80

memiliki andil yang sangat besar dalam menjalankan program ini multi-

entry, yang mana program ini memungkinkan orang yang berlatar

belakang bukan sarjana hukum (SH) bisa mengikuti program ini.

Sebagai pakar Satjipto juga pernah menduduki jabatan prestigious

bahkan di era Soeharto. Melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 50

Tahun 1993 yang menjadi pegangan Ali Said (Mantan Ketua Mahkamah

Agung) untuk menunjuk beberapa tokoh nasional sebagai anggota

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang pertama di

Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1993, Satjipto Rahardjo menjadi

salah satu dari 25 tokoh yang menduduki jabatan sebagai anggota

KOMNAS HAM pertama tersebut bersama Soetandyo Wignyosoebroto

yang juga sejawatnya sesama pakar sosiologi hukum Indonesia.5

Sejak awal memang sangat kelihatan sekali bahwa Satjipto

dengan sengaja mendedikasikan kehidupannya dalam dunia hukum. Hal

ini terbukti dengan latar belakang pendidikan yang diambilnya sejak

awal. Semua orang tahu dengan pasti bahwa Satjipto Rahardjo

merupakan akademisi yang sangat getot sekali membicarakan

kebobrokan dan mengkritisi hukum di Indonesia. Bahkan dengan sikap

kritisnya ia kemudian menemukan berbagai sikap yang dinilai

menghalangi kemajuan hukum bagi rakyat. Tidak hanya sebatas itu, yang

5 Khudzaifah Dimyati, op.cit, hlm. 164.

Page 96: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

81

terpenting beliau juga mencoba menawarkan solusi berhukum yang

sesuai dengan konteks masyarakat.6

2. Karya-karya Prof. Satjipto Rahardjo

Bisa dibilang bahwa Prof Tjip adalah orang yang paling produktif

dalam berkarya.7 Hal ini dibuktikan dengan berbagai publikasi yang

disusun dalam bentuk karya buku antara lain: Pemanfaatan Ilmu-ilmu

Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum yang diterbitkan pada tahun

1977. Hukum, Masyarakat dan Pembangunan yang ditulis tahun 1980.

Ditahun yang sama juga menulis buku Hukum dan Masyarakat.

Kemudian pada tahun 1981 beliau juga menulis Masalah Penegakan

Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.

Kemudian buku yang berjudul Permasalahan hukum di Indonesia

berhasil beliau terbitkan pada tahun 1983, ditahun yang sama juga

menulis buku Hukum dan Perubahan Sosial. Kemudian Ilmu Hukum

ditulis pada tahun 1991, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan

Pilihan Masalah tahun 2002, Membangun Polisi Sipil tahun 2002, Sisi-

Sisi Lain Hukum di Indonesia tahun 2003.

Pada tahun 2004 beliau juga menulis buku yang berjudul Ilmu

Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, yang diterbitkan di

6 Miftahul A’la, Prof. Tjip dan Mazhab Hukum Progresif, Makalah diunduh pada tanggal

23 Pebruari 2011 di miftah.blogspot.com. 7 Produktivitas Prof Tjip tampaknya berangkat dari motto hidupnya sebagai intelektual,

yakni seorang intelektual adalah orang yang berpikir dengan tangannya. Lihat sambutan Satjipto

Rahardjo dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, Teori Hukum:

Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Surabaya: Kita, 2006, hlm. ii.

Page 97: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

82

Surakarta oleh Muhammadiyah University Press,8 Membedah Hukum

Progresif tahun 2006,9 Hukum Dalam Jagat Ketertiban tahun 2006,

Biarkan Hukum Mengalir tahun 2007, Polisi Sipil dalam Perubahan

Sosial di Indonesia, Mendudukkan Undang-Undang Dasar: Suatu Optik

dari Ilmu Hukum Umum tahun 2007, Negara Hukum Yang

Membahagiakan Rakyatnya tahun 2009, Pendidikan Hukum Sebagai

Pendidikan Manusia juga ditulis pada tahun 2009, Lapisan-lapisan

dalam Studi Hukum tahun 2009, Hukum Progresif Sebuah Sintesa

Hukum Indonesia tahun 2009.

Selanjutnya buku yang berjudul Pendidikan Hukum Sebagai

Pendidikan Manusia Kaitannya Dengan Profesi Hukum dan

Pembangunan Hukum Nasional tahun 2009 dengan penerbit Genta

Publishing Yogyakarta. Di penerbit dan tahun yang sama pula buku

Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan

Lintas Disiplin berhasil diterbitkan. Kemudian Buku Hukum dan Perilaku

Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik yang terbit tahun 2009.10

8 Buku ini pada hakikatnya merupakan eksperimen Satjipto Rahardjo dalam dunia ilmu

hukum. Selama ini beliau gelisah disebabkan hukum biasanya dipahami secara dangkal dan

sempit, dilihat dari sisi kulitnya saja tanpa menyentuh pada aspek hakikat dari ilmu hukum itu

sendiri. Lewat buku ini, Satjipto Rahardjo secara implisit mengungkapkan kegelisahannya lewat

kata-kata: “inikah tanda-tanda lonceng kematian hukum?”. 9 Buku yang ditulis ini membedah tuntas tentang gagasan hukum progresif. Mulai dari

pemikiran awal, menggugat harmonisasi dan idealisme hukum, posisi hukum ideal di masa depan

hingga kristalisasi gagasan hukum progresif. Dibahas pula dengan tajam peranan sejumlah

mazdhab hukum serta urgensi etika terhadap pembangunan hukum progresif juga bagaimana

posisi hukum progresif dalam pembangunan hukum. 10

Buku ini adalah buku yang terakhir ditulis oleh Prof. Satjipto Rahardjo sebelum beliau

meninggal dunia dalam usia 80 tahun pada hari Jum’at tanggal 8 Januari 2011 di Rumah Sakit

Pertamina Jakarta akibat mengalami kegagalan dalam pernafasan.

Page 98: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

83

Tulisan-tulisan beliau yang berupa artikel juga sering tampil

menghiasi sejumlah media cetak, seperti Kompas,11

Forum Keadilan,

Tempo, Editor, Suara Merdeka dll.12

3. Latar Belakang Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo

Sosiologi hukum13

sebelum diperkenalkan Maxmillian Weber

sesungguhnya secara praktis telah menjadi kajian dari para ilmuwan-

ilmuwan terkemuka di pelbagai zaman. Georges Gurvitch setidaknya

adalah salah satu ilmuwan yang menggolongkan Aristoteles, Hobbes,

Spinoza, dan Montesquieu sebagai pengkaji sosiologi hukum dari aneka

zaman. Baik era pra modern hingga modern. Bahkan saat ini keilmuwan

mereka tetap dihargai sebagai bagian tak terpisah untuk dikaji oleh

generasi keilmuwan masa post modern.14

Hal ini tidak lain menurut Gurvitch karena kajian sosiologi

hukum itu timbul dengan serta-merta dalam penyelidikan sejarah dan

11

Di Harian Kompas Prof. Tjip menulis dari tahun 1975 hampir 33 tahun lebih. Menurut

catatan wartawan Kompas Subur Tjahjono, berdasarkan database dari Pusat Informasi Kompas,

artikel yang ditulis Prof. Tjip ini telah lebih dari 387 (per 23 November 2009) dan masih diminati

sebagai karya yang mampu memberikan opini pembanding dan solutif. Lihat Subur Tjahjono,

Satjipto, 33 Tahun Menulis Artikel, dalam Kompas.com, dapat diakses melalui:

http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/27/05383141/satjipto.33.tahun.menulis.artikel. 12

Dari tinjauan kepustakaan yang coba penulis gali, penulis sendiri berkeyakinan masih

terdapat karya-karya lain dari Prof. Tjip yang tidak terdeteksi. Penulis mengakui memiliki

keterbatasan kemampuan untuk menjelajahi tulisan-tulisan ilmiahnya di pelbagai Jurnal dan

Majalah. Setidaknya tulisannya di media massa telah mencapai ratusan artikel bahkan mungkin

ribuan. 13

Sosiologi berasal dari kata latin, socius yang berarti kawan dan kata Yunani, logos yang

bermakna kata atau bicara, sehingga definisi sosiologi berarti bicara mengenai masyarakat.

Sedangkan menurut Auguste Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan

umum yang merupakan hasil terakhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Lihat Georges

Gurvitch, Sosiologi Hukum, Jakarta: Penerbit Bharatara, 1996, hlm. 58. 14

Feri Amsari, Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif, dalam Jurnal

Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI edisi September 2009.

Diunduh di http://www.feriamsari.wordpress.com.

Page 99: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

84

etnografi yang berkenaan dengan hukum, dan juga dalam penyelidikan di

lapangan hukum yang sekaligus mencari tujuan lain, misalnya dalam hal

mencari solusi ideal terhadap masalah sosial.15

Menurut Satjipto, sosiologi hukum memiliki basis intelektual dari

paham hukum alam (lex naturalist),16

itu sebabnya capaian paham

sosiologi hukum adalah untuk menyelesaikan persoalan kehidupan

manusia dan lingkungannya. Filosofi dari teori hukum alam adalah

kesatuan dengan kondisi lingkungan. Karena itu, kalangan sosiologi

hukum selalu mengaitkan aturan hukum dengan kondisi masyarakat dan

lingkungan sekitarnya. Bahkan terbentuknya sebuah negara berdasarkan

teori du contract social yang dipopulerkan J.J. Rosseau pun harus diakui

merupakan kajian sosiologi hukum, bahkan ketika manusia masih dalam

kelompok-kelompok kecil di alam liar.

Menurut Kranenburg yang mensitir pandangan Locke,

menuturkan bahwa ketika di masa purba sesungguhnya pemberlakuan

hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia sudah terjadi. Kemudian

secara berlahan-lahan timbulah kontrak sosial antara masyarakat untuk

membentuk pemerintahan yang mampu melindungi hak-hak manusia

yang sebelumnya dilindungi secara hukum alamiah (moral

kemasyarakatan). Selengkapnya Kranenburg mengisahkan sebagai

berikut;

15

Ibid. 16

Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah,

Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002, hlm, 12.

Page 100: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

85

Menurutnya alam manusia berhak atas beberapa hak, malahan

atas hak-hak yang paling penting yaitu hak hidup, hak kemerdekaan dan

hak milik. Sekarang tujuan perjanjian pembentukan negara adalah

menjamin suasana hukum individu secara alam itu. Kekuasaan

pemerintah dengan demikian menemukan batasnya dalam suasana

hukum individu secara alam itu. Apabila pemerintah memperkosa

suasana hukum itu, maka ia bertentangan dengan tujuan utama perjanjian

masyarakat. Maka gezag pemerintah secara absolut memperkosa hakekat

asasi perjanjian untuk pembentukan negara.17

Paparan Kranenburg di atas memperlihatkan bahwa masyarakat

mengkreasikan hukum demi perlindungan lingkungan sosialnya sendiri.

Kajian mengenai kondisi lingkungan sosial itu dari hari ke hari kemudian

berkembang. Bahkan kajian sosiologi hukum kekinian juga menyentuh

tema mengenai kondisi lingkungan dan hubungan manusia dan alam itu

sendiri.18

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Green Constitution

menuturkan relasi hukum dan perlindungan lingkungan hidup tempat

masyarakat sosial tumbuh dan berkembang. Jika dicermati kutipan Jimly

dalam bukunya mengenai Konstitusi Vermont bahwa; Semua orang

dilahirkan sama-sama bebas dan merdeka serta memiliki hak-hak tertentu

yang bersifat alami, inheren, dan tidak dapat dikurangi. Di antara hak-hak

itu adalah hak untuk menikmati dan mempertahankan hidup dan hak atas

17

Kranenburg, Ilmu Negara Umum, diterjemahkan Tk. B. Sabaroedin, Jakarta: J.B.

Wolters, 1959, hlm. 17. 18

Feri Amsari, op.cit.

Page 101: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

86

kebebasan mendapatkan, memiliki, dan melindungi hak milik, dan

mencari serta mendapatkan kebahagian hidup dan keselamatan.19

Kutipan Jimly tersebut memperlihatkan telah terjadi kaitan antara

ilmu lingkungan dan Hukum Tata Negara. Kaitan dua ilmu tersebut bisa

dikatakan sebagai bagian dari ilmu sosiologi hukum. Keterkaitan Hukum

Tata Negara dan sosiologi hukum sesungguhnya telah pula ditelusuri

oleh pakar-pakar Hukum Tata Negara dan politik lampau seperti

Montesquieu.20

Sosiologi hukum Montequieu memperlebar dasar penyelidikan

Aristoteles dengan menyajikan masalah hubungan antara sosiologi

hukum dan cabang sosiologis lainnya, khsususnya ekologi sosial yang

menyelidiki dan menelaah volume suatu masyarakat, bentuk dan

bangunan tanahnya, sifat khas geografisnya, dan lain-lain dalam

hubungannya dengan kepadatan penduduk.21

Walaupun tidak langsung

menceritakan aturan hukum yang peduli kepada pelestarian lingkungan,

namun tautan itu memperlihatkan bahwa pemikiran sosiologi hukum

setidaknya telah merangkai jalan menuju pemikiran hukum hijau

sebagaimana saat ini sedang di dengung-dengungkan oleh pelbagai pakar

hukum.

Teori hukum alam yang menjembatani institusi hukum kepada

dunia manusia dan masyarakat menjadikan tujuan dari kehadiran hukum

19

Jimly Asshiddiqie, Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 14. 20

Ibid. 21

Georges Gurvitch op.cit, hlm, 66-67.

Page 102: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

87

tidak dapat dipungkiri adalah penemuan rasa keadilan secara otentik.

Bukan terlibat ke dalam wacana hukum positif yang berkonsentrasi

kepada bentuk prosedur serta proses formal hukum.22

Hubungan hukum dan manusia serta masyarakat itu juga

dijelaskan oleh Thomas Hobbes dalam Leviathan bahwa lex naturalis

yang merupakan suatu aturan atau aturan umum, diperoleh melalui nalar,

dimana manusia dilarang membuat sesuatu, yang berbahaya terhadap

kehidupannya, atau menghilangkan sarana-sarana pelestarian kehidupan

itu.23

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa hukum dan

masyarakat merupakan bangunan yang terus berkembang, tidak terjebak

kepada bentuk normatif yang mati rasa. Sebagaimana dinyatakan

Satjipto; Teori hukum alam selalu menuntun kembali sekalian wacana

dan institusi hukum kepada basisnya yang asli, yaitu dunia manusia dan

masyaraka. Kebenaran hukum tidak dapat dimonopoli atas nama otoritas

para pembuatnya, seperti pada aliran positivisme, melainkan kepada

asalnya yang otentik, norma hukum alam, kalau boleh disebut demikian,

berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan cita-cita keadilan yang

wujudnya berubah-ubah dari masa ke masa.24

22

Ibid. 23

Thomas Hobbes, Mengenai Manusia dan Negara, Leviathan, dalam Shadia B. Drury,

Hukum dan Politik, Bacaan Mengenai Pemikiran Hukum dan Politik, Bandung: Penerbit Tarsito,

1986, hlm. 254-255. 24

Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum…, op.cit hlm. 12-13.

Page 103: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

88

B. Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo

Adalah Satjipto Rahardjo, atau Prof. Tjip yaitu seseorang yang

dijuluki Begawan sosiologi hukum Indonesia yang pertama kali mencetuskan

gagasan hukum progresif.25

Gagasan ini kemudian mencuat kepermukaan dan

menjadi kajian yang sangat menarik ditelaah lebih lanjut. Apa yang digagas

oleh Prof. Tjip ini menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi

kelumpuhan hukum di Indonesia. Hukum hendaknya mampu mengikuti

perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala

dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan

menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak

hukum itu sendiri.26

Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu yang

kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang

jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian

kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif-yang dapat

dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik

tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan

keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting

Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencariannya itu, Prof. Tjip

kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan

25

Gagasan dimaksud pertama kali dilontarkan pada tahun 2002 lewat sebuah artikel yang

ditulis di Harian Kompas dengan judul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif”,

Kompas, 15 juni 2002. 26

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006 hlm ix.

Page 104: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

89

kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme

dengan sifat formalitasnya yang melekat.27

Dalam pandangan hukum progresif hal inilah yang disebut kebijakan

yang tidak memberikan kemanfaatan sosial bagi masyarakat, dan seakan-akan

ilmu ekonomi hanya tombol kematian bagi kepentingan masyarakat secara

umum. Karena pilihan meanstream ekonomi Indonesia yang cenderung

postivistik terhadap kepentingan neo liberalisme belaka.28

Sehingga tak heran

agenda untuk menjalankan sistem ekonomi seperti ini, yang pertama adalah

melakukan globalisasi hukum yang disesuaikan dengan kepentingan

pragmatis yaitu akumulasi modal. Artinya mekanisme hukum yang diciptakan

bertitik sentral pada mazhab sistem pembangunan ekonomi neo liberalisme

sampai masuk ke dalam ranah positivisme hukum.

Paradigma hukum progresif sangat menolak meanstream seperti ini

yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum

progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota

penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan,

menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan

27

Ibid. hlm 10-11, Lihat juga Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia,

Kompas, Jakarta, 2003, hlm 22-25. 28

Apa yang menjadi pendirian neo-liberalisme dicirikan sebagai berikut: kebijakan pasar

bebas yang mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan pilihan konsumen, penghargaan atas

tanggung jawab personal dan inisiatif kewiraswastaan, serta menyingkirkan birokrasi dan parasit

pemerintah. Aturan dasar kaum neo-liberalis adalah, liberalisasikan perdagangan dan finansial,

biarkan pasar menentukan harga, akhiri inflasi, stabilitas ekonomi-makro dan privatisasi kebijakan

pemerintah haruslah menyingkirkan dari penghalang jalan. Paham inilah yang saat ini oleh para

aktor globalisasi dipaksakan untuk diterima semua bangsa-bangsa di seluruh dunia, khususnya

juga terjadi di Indonesia.

Page 105: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

90

kebahagiannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para

penegak hukum menjadi unjung tombak perubahan.29

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi

pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum

dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan

tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif

dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada.

Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat

penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia

setiap kali bisa melakukan interpretasi30

secara baru terhadap aturan tersebut

untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.31

Berdasarkan uraian diatas, hukum progresif sebagaimana hukum yang

lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik

yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan

dibawah ini.32

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa hukum

adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada

kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya

paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia.

Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai

29

Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi Hukum Progresif, Artikel dalam Jurnal Ilmu

Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186. 30

Satjipto Rahardjo, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar,

Yogyakarta, 2006 hlm 3-4. 31

Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi…op,cit. 32

Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 139.

Page 106: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

91

sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di

titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai

pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila

kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum,

maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk

bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.33

Sama halnya, ketika situasi tersebut di analogikan kepada undang-

undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan

kepentingan investasi belaka, tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan

sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undang penanaman modal

sebagai regulasi yang pada kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di

Indonesia diciptakan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Bukan dengan

tujuan sebaliknya, masyarakat menjadi victim akibat dari aturan tersebut.34

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo

dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberikan efek yang sama,

seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur

semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian

itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undang-

undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bias berbuat

banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu.35

Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan

penolakan terhadap cara berhukum yang pro status quo tersebut, yaitu

33

Ibid, hlm. 140. 34

Ibid. 35

Ibid, hlm. 143.

Page 107: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

92

berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-

undangan. Substansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu

dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan

legislatif.

Terakhir adalah, hukum progresif memberikan perhatian besar

terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan

diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan

manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa

sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu

peraturan.36

Diatas telah dijelaskan betapa besar risiko dan akibat yang akan

dihadapi apabila kita menyerah bulat-bulat kepada peraturan. Cara berhukum

yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan

membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang.

Cara seperti ini bias dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau

perbuatan manusia dalam berhukum. Karena pada dasarnya the live of law

has not been logis, but experience.37

Gagasan hukum progresif dan karakteristik yang membedakannya

dengan yang lain sebagaimana uraian di atas, memberi warna dan cara

pandang baru di dalam memahami hukum sebagai regulasi pembangunan

ekonomi. Gagasan tersebut paling tidak merupakan pertimbangan pada aspek

36

Ibid, hlm. 146. 37

Penjelasan bahwa hukum itu adalah prilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo,

Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri, artikel pada Harian Kompas, 23 September 2002. Lihat juga

Satjipto Rahardjo dalam Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik,

Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.

Page 108: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

93

mekanisme yang dijalankan pada roda pembangunan ekonomi Indonesia,

walaupun kita tahu bersama bahwa paradigma hukum progresif bukanlah

sesuatu ilmu ekonomi murni. Berkaitan dengan hal itu, muncul pertanyaan,

bagaimana jika gagasan hukum progresif ini secara mekanistik dapat

diterapkan dalam alternatif pembangunan ekonomi Dunia Ketiga, yang pada

khususnya dalam konteks Indonesia. Uraian di bawah ini akan menjelaskan

persoalan tersebut.

1. Potret Kebuntuan Legalitas Formal

Konsistensi pemikiran yang holistik terhadap hukum menuntun

Satjipto Rahardjo untuk berpikir melampaui pemikiran positivistik

terhadap hukum sekalian berusaha memasukkan ilmu hukum ke ranah

ilmu-ilmu sosial, salah satunya adalah sosiologi. Memasukkan hukum ke

dalam ilmu-ilmu sosial adalah langkah yang progresif, karena dengan

demikian memungkinkan hukum itu dianalisis dan dipahami secara lebih

luas dan akan meningkatkan kualitas keilmuan dari Ilmu Hukum.38

Kemajuan ilmu-ilmu alam, ekonomi dan sosial serta politik

seharusnya mendorong para ahli hukum untuk melihat apa yang bisa

dimanfaatkan dari temuan-temuan disiplin-disiplin ilmu tersebut bagi

praktik hukum. Dikatakan oleh Schuyt, kemajuan dalam bidang-bidang

ilmu di luar hukum seharusnya menantang para ahli hukum yang baik

untuk memberikan reaksi yang memadai dan bisa memilah-milah dengan

38

Suteki, op.cit,

Page 109: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

94

bantuan disiplin ilmu lain, mana persoalan hukum yang bisa diselesaikan

dengan baik.39

Pengaitan antara Ilmu Hukum dengan ilmu-ilmu lain tidak hanya

berhenti sampai ke ilmu-ilmu sosial, oleh karena kontekstualisasi Ilmu

Hukum itu harus lebih luas lagi. Erdward O. Wilson sudah menulis buku

berjudul Consilience – The Unity of Knowledge40

yang melihat kesatuan

sains itu dalam suatu kontinum, yang dimulai dari ilmu tentang sel

(biologi) sampai ke ilmu-ilmu sosial. Studi tentang sel yang tidak

bermuara ke ilmu-ilmu sosial tidak tuntas, demikian pula sebaliknya

apabila ilmu-ilmu sosial tidak dilacak kaitannya sampai ke biologi. Ilmu-

ilmu sosial yang hanya saling merujuk antara sesamanya disebut Wilson

sebagai kerdil, tumpul.41

Mengikuti pendekatan holistik dalam Ilmu Hukum, maka menjadi

tugas para ilmuwannya untuk menyatukan kembali hukum. Menyatukan

kembali hukum dengan lingkungannya, alam dan orde kehidupan yang

lebih besar. Memasukkan studi hukum ke dalam orde yang lebih besar

tersebut bertujuan untuk menghilangkan pemisahan antara hukum dan

kehidupan manusia.42

Inilah yang dinamakan mengembalikan hukum ke dalam

keutuhannya. Oleh Brian Z. Tamanaha dikatakan bahwa hukum dan

39

Suteki, op.cit. 40

Edward O. Wilson, Consielence The Unity of Knowledge, Alfred A. Knof inc, New

York, USA, 1998, hlm. 9. Lihat juga Suteki Rekam Jejak Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo. 41

Suteki op.cit. 42

Satjipto Rahardjo, Pendekatan Holistik Terhadap Hukum, Bacaan untuk Mahasiswa

Program doktor Ilmu Hukum Undip Oktober 2005. Makalah Tidak diterbitkan dan diunduh pada

tanggal 26 Januari 2011.

Page 110: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

95

masyarakat memiliki bingkai yang disebut The Law-Society Framework

yang memiliki karakteristik hubungan tertentu. Hubungan tersebut

ditunjukkan dengan dua komponen dasar. Komponen pertama terdiri dari

dua tema pokok yaitu ide yang menyatakan bahwa hukum adalah cermin

masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah untuk mempertahankan

social order.43

Komponen kedua terdiri dari tiga elemen, yaitu: custom/consent;

morality/reason; dan positive law. Custom/consent and morality/reason

dapat dipahami dalam pemikiran Donald Black sebagai culture.

Pandangan Satjipto Rahardjo terhadap hukum dengan cara mengoreksi

kekeliruan dan kekurangan paradigm positivistik dalam ilmu hukum

mendorongnya untuk berpikir ulang terhadap cara mempelajari dan cara

berhukum yang bertujuan menghadirkan sebenar keadilan atau sering

disebut keadilan substantif. Berhukum dengan hati nurani itulah kalimat

yang sering mengalir dari Satjipto Rahardjo.

Sampai sekarang ini masih banyak ketidakadilan muncul sebagai

akibat cara kita berhukum yang masih terpenjara oleh ritual-ritual

legalitas formal yang mengunggulkan cara kerja diskriminatif, measure,

categorize yang menghasilkan gambar hukum yang berkeping-keping.

Gambar yang muncul dari metodologi seperti itu adalah kerangka, bukan

sosok hukum yang utuh.44

43

Ibid. 44

Suteki, loc.cit.

Page 111: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

96

Fenomena peradilan terhadap wong cilik misalnya: kasus

pencemaran nama baik dokter dan RS Omni International oleh Prita

Mulyasari.45

Kemudian kasus pencurian satu buah semangka oleh Cholil

dan Basar Suyanto warga Kampung Wonosari, Kelurahan Bujel,

Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang dipidana selama 15 hari

percobaan 1 bulan di PN Kediri Jawa Timur. Selanjutnya kasus

pencurian kapuk randu seharga Rp 12.000 oleh 4 anggota keluarga yaitu

Manisih, 2 anaknya (Sri dan Juwono) dan sepupunya (Rustono) yang

akhirnya ditahan di LP Rowobelang Batang.46

Kemudian kasus Pak Klijo Sumarto warga Jering, Sidorejo

Godean, Kabupaten Sleman tersangka pencurian setandan pisang kluthuk

mentah seharga Rp 2000.47

Kasus Mbok Minah yang dituduh mencuri 3

biji kakao seharga Rp 2.100, dan pada tanggal 2 Agustus 2009 dihukum

pidana percobaan 1 bulan 15 hari di PN Purwokerto. Kemudian kasus

Lanjar yang kehilangan nyawa isterinya karena kecelakaan bersama,

namun dia didakwa menghilangkan nyawa orang lain karena

kelalaiannya dan harus mendekam dipenjara di Karanganyar, dan kasus

yang melibatkan orang besar misalnya kasus Bank Century telah

45

Prita mulyasari ditahan pada tanggal 3 Mei sampai 3 Juni 2009 di PN Tangerang.

Dalam perkembangannya, hakim memvonis bebas Prita Mulyasari walau memenuhi unsur delik

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Penulis yakin bahwa hakim-hakim tersebut dalam memutus perkara

mempertimbangkan aspek sosiologis dari hukum termasuk sosial effectnya, bahkan dalam kasus

ini masyarakat turut membelanya dengan pengumpulan koin uang recehan yang hampir mencapai

1 milyar rupiah. Ini merupakan sebuah pemberontakan rakyat terhadap peadilan yang legal

formalistik. Dan akhirnya coin for justice menjadi salah satu icon di penghujung tahun 2009 lalu. 46

Data dihimpun dari berbagai sumber al: republika.co.id, kompas.com dan

Suaramerdeka.com. 47

Akhirnya pada tanggal 7 Desember 2009 Pak Klijo mendekam di LP Cebongan

Sleman.

Page 112: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

97

membuktikan bahwa hukum hanya dipahami sebatas skeleton legal

formalistik yang terasing (teralienasi) dengan masyarakatnya sehingga

seringkali mengalami kebuntuan legalitas formalnya.48

Hukum kita sekarang seolah seperti sebilah pisau dapur, tajam ke

bawah namun tumpul ke atas. Terhadap orang kecil hukum bersifat

represif, sedangkan terhadap orang besar hukum bersifat protektif dan

memihaknya. Fenomena peradilan terhadap orang kecil maupun orang

besar seperti disebutkan di atas seolah menunjukkan bahwa penegakan

hukum menemui kebuntuan legalitas formalnya untuk melahirkan

keadilan substantif. Hal ini disebabkan oleh karena penegak hukum

terpenjara oleh ritual penegakan hukum yang mengandalkan materi,

kelembagaan serta prosedur yang kaku dan anti dengan inisiasi rule

breaking.49

Gerakan hukum progresif memang lahir akibat kekecewaan

kepada penegak hukum yang kerap berperspektif positivis. Yakni, hanya

terpaku pada teks dalam undang-undang tanpa mau menggali lebih dalam

keadilan yang ada di masyarakat. Para penganut paham positivisme kerap

48

Suteki, op.cit. 49

Rule breaking sebagai salah satu strategi menembus kebuntuan legalitas formal

merupakan icon dalam merefleksikan gerakan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto

Rahardjo. Cara berhukum ini sebaiknya dilihat sebagai usaha untuk mematahkan ketidakadilan,

sehingga tidak boleh dijalankan secara asal-asalan. Ia merupakan kekuatan yang disimpan untuk

menghadapi keadaan yang tidak adil. Kepedulian terhadap manusia termasuk ke dalam

mengusahakan keadilan tersebut. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah

Dasar Hukum yang Baik, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009, hlm. 102.

Page 113: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

98

berdalih paham civil law yang dianut Indonesia mengharuskan hakim

sebagai corong undang-undang.50

Sebagai seorang pendidik ilmu hukum, apa yang diperoleh setelah

mengajarkan ilmu hukum yang mengagungkan the order selama puluhan

tahun tidaklah selalu menemukan the order dalam kehidupan hukum

bahkan acapkali menemukan disorder.51

Hal ini diilustrasikan dalam

pidato Emeritus sebagai Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP tanggal 15

Desember 2000. yang berjudul: Mengajarkan Keteraturan Menemukan

Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder); Tigapuluh Tahun

Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan.52

2. Agenda Membebaskan Hukum

Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum

itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas,

yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan

kemuliaan manusia. Berawal, dari pesan pendek dari Satjipto Rahardjo

yang menjelaskan bagaimana memahami hukum sebagai relasi sosial

selayaknya mewakili ekspresi kepentingan masyarakat.

Menjalankan hukum di Indonesia kini terancam kedangkalan

berpikir karena orang lebih banyak membaca huruf undang-undang

50

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik,

op.cit, hlm. 103. 51

Hal inilah yang kemudian disebut dengan hukum itu penuh dengan ketidakteraturan

yang dikatakan oleh Charles Samford. Charles Samford adalah pemikir hukum yang banyak

berpengaruh terhadap pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo tentang hukum progresifnya. 52

Suteki, op.cit.

Page 114: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

99

daripada berusaha menjangkau makna dan nilai yang lebih dalam. Ini

adalah rumusan kualitatif dari pengalaman empirik selama ini, seperti

upaya menjalankan supremasi hukum, menangani koruptor-koruptor

kelas kakap seperti terbebas dari jangkauan hukum, belum lagi pelaku

pelanggaran berat hak asasi manusia menikmati kebebasan dari hukuman

dan pemandangan kelam parodi lainnya. Alih-alih memberi

kesejahteraan dan kebahagiaan kepada rakyat, supremasi hukum malah

kehilangan pesonanya sebagai institusi keadilan.53

Maka kesempatan untuk merenungkan apakah yang mendasari

hukum telah mengalami degradasi cita-cita sosialnya. Kita memang

seperti berkejaran dengan waktu, sehingga skeptis memikirkan soal yang

lebih mendasar itu. Masalahnya barangkali terletak di sini, yakni pada

paradigma hukum atau cara pandang yang selama ini mendasari praktik

hukum kita. Paradigma positivisme yang selama ini menjadi kaca mata

kita dalam membaca realitas hukum barangkali sudah kehilangan

relevansinya dalam menjawab problem sosial saat ini. Akibatnya kita

memberikan jawaban dan solusi yang keliru pula. Pemeriksaan kembali

secara kritis terhadap paradigma yang mendasari pandangan-pandangan

kita selama ini mau tidak mau sepertinya harus dilakukan. Sudah saatnya

masalah ini tidak membelenggu paradigma penegak hukum kita yang

cenderung postivistik dalam penerapannya.54

53

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007,

hlm. 26 54

Seperti diketahui, kajian hukum di Indonesia yang secara geneologis berasal dari tradisi

hukum Eropa Kontinental atau civil law (masuk melalui kolonial Belanda), berkembang di bawah

Page 115: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

100

Diaplikasikan ke dalam pemikiran tentang hukum, positivisme

menghendaki dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum,

sebagaimana dianut pemikir hukum kodrat. Karena itu setiap norma

hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma

yang positif, ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang

konkrit antara warga masyarakat. Hukum tidak lagi dikonsepsi sebagai

asas moral meta-yuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan,

melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex.

Masuknya arus utama aliran positivisme hukum itu ke bumi

Indonesia, dalam perkembangannya menjadi saham pemikiran yang

dominan. Positivisasi hukum selalu memperoleh prioritas utama dalam

setiap upaya pembangunan hukum di negara-negara yang tengah tumbuh

modern dan menghendaki kesatuan atau penyatuan hukum. Dinyatakan

oleh Anthon F. Susanto bahwa positivisasi hukum selalu berakibat

sebagai proses nasionalisasi dan etatisasi hukum, dalam rangka

penyempurnaan kemampuan negara dan pemerintah untuk monopoli

kontrak sosial yang formal melalui pemberlakuan atau pemberdayaan

hukum positif.55

bayang-bayang paradigma positivisme. Paradigma ini sebetulnya berasal dari filsafat positivisme

August Comte pada tahun 1798-1857. Positivisme merupakan paham yang menuntut agar setiap

metedologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas

sebagai sesuatu yang eksis, sebagai sesuatu objek, yang harus dilepaskan dari sembarang macam

pra-konsepsi metafisis yang subjektif sifatnya. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, Pembaharuan

Hukum Masyarakat Indonesia Baru, Lihat Dony Donardono, Wacana Pembaharuan Hukum di

Indonesia, Jakarta: HuMa, 2007, hlm. 27 55

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum “Mengingat, Mengumpulkan,

dan Membuka Kembali”, Cet IV, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 80.

Page 116: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

101

Seakan-akan paradigma positivisme hukum dalam perjalanannya

tidak pernah mengalami apa yang disebut oleh Kuhn sebagai anomaly;

menjadi heran ia terus relevan digunakan untuk memandang atau

membaca realitas hukum saat ini. Bukannya paradigma postivisme

hukum memahami realitas hanya cenderung menggunakan teks-teks

formal secara kaku.56

Dengan menekankan pada konteks tersebut, aliran hukum Critical

Legal Studies Movement (Gerakan Studi Hukum Kritis) akan

menampilkan pemikiran hukum yang menjadi oposisi dari paradigma

postivisme hukum yang sedemikian dominan.

Gerakan CLS sudah menggejala pada tahun 1970an di Amerika

Serikat, sebagai arus pemikiran hukum yang tidak puas dan menentang

paradigma hukum liberal yang sudah mapan dalam studi-studi hukum

atau jurisprudence. Dengan menengok pada perkembangan

jurisprudence di tempat lain, wacana ingin mengajak melihat secara

kritis permasalahan hukum di Indonesia, terutama dengan mengajak

membebaskan kajian-kajian pembaruan hukum dari paradigma

otorianisme kaum positivis yang sangat elitis.

Sebagai topik awal perhatian, CLS mengalihkan alur berpikir

normologik ke arah nomologik.57

Sehingga pembacaan terhadap proses

pembaruan hukum dapat dilakukan tanpa harus terjebak sebatas

merubah/membuat sejumlah pasal dan ayat dalam undang-undang, lebih

56

Ibid, hlm. 81. 57

Ifdhal Kasim, Gerakan Studi Hukum Kritis, terjemahan ELSAM, Jakarta, 1999, hlm.

27.

Page 117: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

102

jauh gagasan pembaruan hukum juga mengena pada dasar-dasar

paradigmatiknya. Sebagaimana analisis CLS, tidak semata-mata

bertumpu pada teks, tetapi juga mengarahkan analisisnya pada konteks

dimana hukum itu eksis, dan melihat hubungan kausal antara teks

(doktrin hukum) dengan realitas.58

Adapun agenda implementasi hukum progresif adalah dengan

melalui dua hal yakni agenda akademis dan agenda aksi. Agenda

akademis berkaitan dengan hukum progresif yang menolak pengutamaan

dan pengunggulan ilmu hukum yang bekerja secara analitis (analytical

jurisprudence), yaitu yang mengedepankan peraturan dan logika atau

rule and logic. Cara kerja analitis yang berkutat dalam ranah hukum

positif tidak akan banyak menolong hukum untuk membawa Indonesia

keluar dari keterpurukan secara bermakna. Hukum progresif lebih

mengunggulkan aliran realisme hukum dan penggunaan optik sosiologis

dalam menjalankan sebuah hukum.59

Hukum progresif tidak melihat hukum sebagai suatu produk

final, melainkan yang secara terus menerus masih harus dibangun. Oleh

sebab itu hukum progresif lebih melihat hukum sebagai proses. Sesuai

dengan penggunaan optik sosiologis, maka proses dan pembangunan

tersebut tidak harus melalui hukum. Apabila harus melalui hukum, maka

tidak akan perubahan sebelum hukum dirubah. Hukum progresif lebih

58

Ibid. 59

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, op.cit, hlm. 110

Page 118: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

103

memilih konsep perubahan dan pengubahan Karl Renner yang mengikuti

modus gradually working out dari pada changing the rule.

Sedangkan pada agenda aksi kita sudah seharusnya mengubah

siasat dengan lebih mengandalkan pada mobilisasi hukum. Mobilisasi

hukum lebih mengandalkan pada keberanian untuk melakukan

interpretasi hukum secara progresif dari pada tunduk dan membiarkan

dibelenggu oleh peraturan-peraturan hukum. Advokasi tersebut yang

pertama kali ditujukan kepada agensi sistem peradilan, seperti hakim dan

jaksa, dan juga kepada pemerintah atau birokrasi dan elite-elite politik.

Pada agenda aksi pendidikan hukum, fakultas hukum perlu segera

berbenah diri dengan menyiapkan kurikulum dan pembelajaran menuju

kepada realisasi dari hukum progresif.60

C. Upaya Mewujudkan Hukum Progresif

Setidaknya ada beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai upaya

untuk mewujudkan gagasan hukum progresif, sejauh kesimpulan penulis,

yaitu:

1. Peranan Moral atau Etika.

Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa

manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta

kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun

kehidupan berhukum dalam masyarakat. Progresivisme mengajarkan

bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar

60

Ibid.

Page 119: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

104

kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan

manusia. Progresivisme tidak ingin menjadi hukum sebagai teknologi yang

tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan.61

Etika atau moral akan berbicara benar dan salah atau baik dan

buruk yang melekat langsung pada diri manusia. Jika seorang tidak

memiliki etika atau moral, maka manusia itu sama saja dengan makhluk

lain yaitu binatang yang dicipta demikian. Rasionalnya, bahwa hukum

progresif adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, ini jelas penekanan

yang tidak dapat ditawar-tawar.

Hal ini sangat erat dengan pembangunan mental, pembangunan

fisik bagus, tetapi mental buruk, tidak ada artinya. Oleh karena hukum

progresif sasarannya adalah manusia, maka perlu pembangunan etika atau

moral manusia yang isi dan sifatnya bermacam-macam, antara lain:

a. pembaharuan, penyegaran atau perombakan cara berpikir manusia.

b. peningkatan, pembinaan ataupun pengarahan dalam cara kerja

manusia.

c. penataran, pemantapan, ataupun adanya penyajian dan penemuan

prakarsa-prakarsa baru dan sebagainya.62

Namun demikian, etika dengan sendirinya mempunyai alat

pengukur yang dapat digunakan untuk menilai, menetapkan atau

memutuskan sesuatu perbuatan/tindakan yang susila dan mana yang

61

Joni Emirzon, Urgensi Etika (Moral) dalam pembangunan Hukum Progresif di Masa

Depan, dalam Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif,Ed, I Gede A.B Wiranata, Joni

Emirzon, dan FirmanMuntaqo, (Jakarta: Penertbit Buku Kompas, cet 2; 2007), 228. 62

Ibid, hlm. 229.

Page 120: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

105

asusila atau tidak susila. Alat penilai tersebut dalam bahasa filsafat disebut

“consciousness” yaitu kata hati atau kesadaran jiwa manusia. Isi dari

consciousness ini merupakan kesatuan dari totalitas sejumlah sikap jiwa,

yang terdiri antara lain ialah:

a. kesadaran (terhadap kesanggupan, kekurangan diri sendiri).

b. pertimbangan rasa (sebagai cerminan dari adanya rasa keadilan,

kemanusiaan dan kesehatan pikiran).

c. kedewasaan jiwa (sebagai pencerminan dari kekayaan

pengalaman,kemasakan pertimbangan dan sikap penghati-hatian).63

Kata hati atau kesadaran jiwa manusia, sesungguhnya sangat

abstrak dan sulit untuk diketahui, kecuali dari perilaku atau tindakan

(action). Hati nurani ataukesadaran jiwa manusia sangat dipengaruhi oleh

akal pikirannya, untuk itu perlu kekuatan etika yang membentenginya agar

tidak menyimpang. Dengan kata lain, etika tidak lain dari suatu norma

yang berfungsi mempertahankan dan menegakkan nilainilai moral

manusia, supaya dapat dipatuhi oleh anggota masyarakat itu sendiri dalam

kehidupan sebagai makhluk sosial.

Inilah inti hukum progresif. Di dalamnya terkandung moral

kemanusiaan yang sangat kuat. Jika etika atau moral manusia telah luntur,

maka penegakan hukum tidak akan tercapai, sehingga membangun

63

Ibid, hlm. 232.

Page 121: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

106

masyarakat untuk sejahtera dan kebahagiaan manusia juga tidak akan

terwujud.64

2. Melakukan Penafsiran Hukum yang Progresif

Penafsiran bukan semata-mata membaca peraturan dengan

menggunakan logika peraturan, melainkan juga membaca kenyataan atau

apa yang terjadi di masyarakat. Kedua pembacaan itu disatukan dan dari

situ akan muncul kreatifitas, inovasi, dan progresivisme.65

Sejak peraturan itu keluar dari dapur yang memproduksinya maka

ia menjalani kehidupan sendiri. Ia dianggap sebagai sarana yang mampu

untuk menyelesaikan persoalanpersoalan yang dihadapkan kepadanya.

Dalam perjalanannya ia harus mampu mengatakan, bahwa listrik bisa

dicuri, bahwa kapal itu juga berarti kapal terbang, sekalipun menurut

legislatif yang bisa dicuri adalah barang dan pada waktu peraturan dibuat

belum ada kapal terbang.66

Sejak penerapan peraturan adalah timebound dan spacebound67

dan sejak peraturan dibuat itu juga terikat kepada keduanya, maka setiap

saat peraturan itu akan mengalami pendefinisian kembali agar bisa

melayani situasi “di sini dan sekarang”. Paul Scholten mengatakan sebagai

berikut, “Het recht is er, doch het moet worden gevonden” (hukum itu

ada, tetapi masih harus ditemukan). Oleh sebab itu dikatakan, bahwa

penegakan hukum itu bukan semata-mata pekerjaan masinal, otomatis dan

64

Ibid, hlm. 233. 65

Hukum dalam Jagat Ketertiban, Op. Cit,, 171. lihat pula, Hukum Progresif, Op. Cit.,

127. 66

Ibid. 67

Dibatasi ruang dan waktu

Page 122: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

107

linier, melainkan penuh dengan kreativitas. Pekerjaan menemukan adalah

pekerjaan kreatif dan di situlah letak penafsiran.68

Penafsiran adalah pemberian makna terhadap teks peraturan dan

karena itu tidak boleh berhenti pada pembacaan harfiah saja. Dengan cara

seperti itu hukum menjadi progresif karena bisa melayani masyarakatnya.

Melayani masyarakat berarti melayani kehidupan masa kini dan oleh sebab

itu progresif. Penafsiran progresif memahami proses hukum sebagai proses

pembebasan terhadap konsep yang kuno yang tidak dapat lagi dipakai

untuk melayani kehidupan masa kini.69

3. Dimulai dari Pendidikan di Fakultas Hukum

Sudah diketahui luas, bahwa pendidikan hukum di Indonesia

lebih menekankan penguasaan terhadap perundang-undangan yang

berakibat pada terpinggirkannya manusia dan perbuatannya dalam proses

hukum. Sembilan puluh persen lebih kurikulum mengajarkan tentang

teksteks hukum formal dan bagaimana mengoperasikannya.70

Namun model pembelajaran hukum seperti itu tidak hanya

dimonopoli oleh pendidikan hukum di Indonesia. Keadaan tersebut juga

terjadi di Amerika Serikat, oleh karena menjadi sebab merosotnya

kepedulian terhadap penderitaan manusia, yang seharusnya ditolong oleh

hukum.71

68

Ibid. 69

Ibid, hlm. 172. 70

Biarkan Hukum Mengalir,Op. Cit., 145. 71

Ibid.

Page 123: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

108

Secara agak ekstrem, Gerry Spence mengatakan, bahwa sejak

mahasiswa memasuki pintu fakultas hukum, maka rasa kemanusiaannya

dirampas dan direnggutkan. Mereka lebih disiapkan untuk menjadi

profesional, tetapi mengabaikan dimensi kemanusiaan. Spence

mengibaratkan keadaan tersebut bagaikan membeli pelana kuda berharga

ribuan dolar hanya untuk dipasang pada kuda yang harganya sepuluh

dolar.72

Ketidakmampuan sarjana hukum Amerika bukan terletak pada

profesionalitasnya, tetapi pada kemiskinannya sebagai manusia (human

being). Mereka ini telah dididik untuk melawan (againts) perasaan,

mengasihi (caring) orang lain, dan sesama manusia (being). Spence

mengatakan, bahwa untuk memperoleh bantuan hukum yang sebenarnya

orang akan lebih berhasil jika pergi ke jururawat, yang jelas akan

merawatnya sebagai manusia yang menderita, daripada pergi ke kantor

advokat. Maka itu Spence menyarankan agar sebelum menjadi seorang

profesional, para sarjana hukum itu dididik untuk menjadi manusia yang

berbudi luhur (evolved person) terlebih dahulu.73

Perubahan peranan yang diharapkan dari para sarjana hukum

sedikit banyak dengan jelas dapat dibaca pada perumusan mengenai tujuan

umum pendidikan hukum sebagaimana yang diadakan oleh Fakultas

Hukum Universitas Airlangga, yaitu: “Berusaha menghasilkan

sarjanasarjana hukum yang mampu menciptakan masyarakat

72

Ibid. 73

Ibid, hlm. 146.

Page 124: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

109

sebagaimana dikehendaki melalui saranasarana hukum, dan mampu

menyelesaikan masalahmasalah hukum di dalam konteks sosialnya”.74

Selain itu, pada tahun 1975 diadakan seminar “Sarjana Hukum

dan Pembangunan” oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Salah

satu keputusan yang menyangkut tipe sarjana hukum mengatakan, “Tipe

sarjana hukum pembaharu adalah mereka yang melihat tertib hukum yang

berlaku sebagai suatu bahan untuk diuji (to be challenged) kegunaannya di

dalam masyarakat sekarang, dan mengemukakan alternatif-alternatif

pengaturan yang lain”.75

Tampaknya sekarang yang dikehendaki adalah agar sarjana

hukum tidak hanya memikirkan bagaimana menerapkan hukum yang

sekarang berlaku, melainkan juga tentang kemungkinan-kemungkinan

untuk merombaknya sebagai bagian dari perubahan-perubahan yang

sedang berjalan dalam masyarakat. Para sarjana hukum dituntut untuk

tidak hanya mempertahankan status quo, melainkan juga sebagai seorang

yang berkeahlian untuk turut membentuk masyarakat melalui jalan hukum.

Membentuk masyarakat bukan hanya dalam artian menyusun

suatu sturktur yang statis, melainkan juga menggerakkan perubahan-

perubahan dalam perilaku anggota masyarakat. Perubahan perilaku ini

merupakan salah satu ciri dari pembinaan hukum pada negara-negara

sedang berkembang, oleh karena di sini dibangun banyak institusi sosial

74

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009,

hlm. 228. 75

Satjipto Rahardjo, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta

Publishing, 2009, hlm. 141.

Page 125: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

110

dan kenegaraan yang baru dan dengan sendirinya memerlukan perilaku

yang sesuai. Sangat jelas sekali peraturan perundang-undangan sekarang

digunakan untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik yang

mendatangkan perubahan-perubahan, suatu karakteristik dalam peraturan

perundang-undangan yang kiranya bisa disebut sebagai “legislative

forward planning” atau “developmental legislation”.76

4. Mengangkat Orang-orang Baik

Meski mungkin jumlah Orang-orang baik di negeri ini tidak

sedikit, namun umumnya mereka tidak muncul atau tidak bisa muncul.

Mereka tidak bisa bermain menurut “kultur preman” sehingga tersisihkan

menjadi kelompok pinggiran.77

Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto telah

merasakan pahitnya akibat yang menimpa seorang hakim progresif anti

status quo. Hanya karena ingin mengangkat kualitas Mahkamah Agung,

dengan membongkar kolusi di kalangan korps sendiri, Adi Andojo harus

terdepak. Ironisnya, bukan kekuatan progresif yang menang, justru

sebaliknya, mereka yang pro status quo yang menang. Begitulah Adi

Andojo, begitu pula nasib kekuatan progresif lain, Baharuddin Lopa dan

Hoegeng.78

Begitu pula nasib Bismar Siregar, seorang hakim yang memiliki

semangat progresif, justru dicap sebagai hakim yang kontroversial oleh

komunitas hukum yang didominasi oleh pikiran yang positivistik.

76

Ibid, hlm. 142. 77

Membedah Hukum Progresif, op. cit., hlm. 26. 78

Ibid, hlm. 115.

Page 126: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

111

Menurut Satjipto Rahardjo, hal yang amat menarik adalah

pelakupelaku hukum progresif, sedikit ditemukan di tingkat nasional,

tetapi lebih banyak di tingkat lokal, di kalangan manusia dan pelaku kecil.

Hakim-hakim progresif, seperti Amiruddin Zakaria, Teguh Prasetyo, dan

Benyamin Mangkudilaga (saat ikut membatalkan pencabutan SIUPP

Tempo), bukanlah “hakim-hakim besar”. Sayang mereka Orang-orang

marjinal dan kian dipinggirkan bila tidak bersatu dan dipersatukan.79

Maka jika Orang-orang seperti ini diangkat dan tidak

dimarjinalkan, maka gagasan hukum progresif yang membebaskan dan

membuat manusia bahagia akan dapat terwujud.

79

Ibid, hlm. 118.

Page 127: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

112

BAB IV

ANALISIS RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM

ISLAM

A. Analisis Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif di

Indonesia

Gagasan hukum progresif lahir di tengah-tengah kegalauan dan

karena itu lebih sarat dengan keinginan untuk bertindak daripada suatu

kontemplasi abstrak. Namun demikian, karena ia dilontarkan dan berasal

dari komunitas akademik, maka pemikirannyapun perlu bersifat komprehensif

dan di sini pemikiran teoritispun tak dapat ditinggalkan.

Hukum progresif mengajak bangsa ini untuk meninjau kembali cara-

cara berhukum di masa lalu. Cara berhukum merupakan perpaduan dari

berbagai faktor sebagai unsur, antara lain, misi hukum, paradigma yang

digunakan, pengetahuan hukum, perundang-undangan, penggunaan teori-teori

tertentu, sampai kepada hal-hal yang bersifat keperilakuan dan psikologis,

seperti tekad dan kepedulian, keberanian, determinasi, empati serta rasa-

perasaan.

Pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum memang sedikit berbeda

dengan tokoh dan praktisi hukum lain yang sebagian besar menganut aliran

positivistik dan legalistik. Namun pemikiran hukum progresif yang dianut

Prof Tjip itu sebenarnya tidak bertentangan dengan aliran positivistik,

melainkan bersifat komplementer atau melengkapi. Hukum progresif

Page 128: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

113

memandang hukum bukan hanya dari aspek prosedur, formalitas, dan

kepastian hukum secara formal, namun bagaimana hukum dapat menyentuh

rasa keadilan masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia merupakan entitas yang tidak

terpisahkan dalam perkembangan tata dan sistem hukum di Indonesia.

Penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari riak sejarah

bangsa, mulai dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan dan pasca

kemerdekaan. Harus diakui bahwa mekanisme dan implementasi penegakan

hukum kita masih banyak celah dan kekurangan. Sebagai contoh, dalam kasus

pelanggaran lalu lintas, penegakan hukum cenderung masih sangat lemah.

Hal ini dapat ditunjukkan dengan beberapa fakta bahwa ada sebagian

oknum aparat (polisi) yang belum kebal dengan suap, aparat yang tidak

bijaksana dalam melakukan tindakan, serta hubungan antara aparat kepolisian

dengan pengendara yang cenderung resisten. Contoh lain dapat ditunjukkan

dari beberapa kasus yang melibatkan oknum jaksa nakal, yang paling

mendapat sorotan adalah Jaksa Urip Tri Gunawan yang divonis bersalah oleh

Pengadilan Tipikor dengan pidana penjara 20 tahun.1

Dari kasus Jaksa Urip, kita memperoleh gambaran -tanpa

menggeneralisasi- bahwa masih ada oknum jaksa yang memanfaatkan

kewenangan yang dimilikinya untuk memanipulasi hukum sehingga pihak-

pihak yang berpotensi dijerat hukum karena pelanggaran pidana dapat dengan

mudah lepas dan menghirup udara bebas tanpa ada rasa khawatir.

1 Dalam berbagai kesempatan, Jaksa Agung Hendarman Supandji menyebut peristiwa

penangkapan Urip Tri Gunawan salah satu koordinator Tim Jaksa BLBI Gedung Bundar dengan

istilah Tjunami Kejaksaan.

Page 129: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

114

Salah satu permasalahan yang cukup riskan dalam penegakan hukum

di Indonesia adalah banyaknya aturan dalam hukum formil (hukum acara)

yang menimbulkan banyak penafsiran, sehingga berdampak pada kekaburan

peraturan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan aturan tersebut. Sebagai

contoh, kasus PK oleh Jaksa dalam kasus Mukhtar Pakpahan pada tahun 1996

merupakan PK pertama yang diajukan oleh jaksa dalam sejarah penegakan

hukum di Indonesia,2 kemudian PK jaksa terhadap vonis bebas Djoko Tjandra

dan Sjahril Sabirin yang akhirnya dikabulkan Mahkamah Agung.

Banyak pihak yang mempertanyakan bahkan mengkritik keras

tindakan jaksa tersebut, karena menurut mereka Pasal 263 ayat (1) KUHAP

secara tegas menyebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan PK adalah

terpidana atau ahli warisnya. Akan tetapi, pendapat ini mendapat perlawanan

dari beberapa pakar hukum. Paustinus Siburian (2009) misalnya

mengemukakan bahwa jika dibaca dengan seksama ketentuan pasal 263

KUHAP, maka Jaksa dapat mengajukan PK dengan ketentuan bahwa

terdakwa divonis bersalah oleh hakim, akan tetapi tidak diikuti dengan

pemidanaan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP.

Sementara itu, Wisnubroto (2009) mengemukakan bahwa PK dapat

diajukan oleh jaksa jika situasi perkara adalah anomali atau tidak biasa

2 Oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Jakarta, Mukhtar Pakpahan dijatuhi

sanksi pidana atas tuduhan berbuat makar pada masa Soeharto. Dalam tingkat kasasi di Mahkamah

Agung, Pakpahan tidak melakukan perbuatan makar. Menurut MA, para hakim di bawah telah

melakukan penerapan hukum yang salah dengan menggunakan yurisprudensi yang sudah ada sejak

zaman kolonial Belanda. Dan secara sosiologis, hal itu keliru jika diterapkan pada penduduk suatu

bangsa yang sudah merdeka dan sudah mulai menjalankan demokrasi dan memperhatikan hak

asasi manusia. Lihat juga penjelasan Suteki, Rekam Jejak Pemikiran Hukum Prof. Satjipto

Rahardjo. Makalah diunduh pada tanggal 15 Februari 2011.

Page 130: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

115

(extraordinary crime), misalnya pelanggaran HAM berat, kejahatan

lingkungan, dan korupsi. Kontroversi apakah jaksa berhak mengajukan PK

atau tidak sudah cukup menggambarkan kepada kita bahwa betapa masih

banyak aturan atau ketentuan dalam hukum acara yang multi tafsir dan

menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian pelaksanaannya.

Satjipto Rahardjo sebagai tokoh yang mencetuskan ide hukum

progresif telah menanamkan dasar-dasar sistem hukum modern yang holistik

dan berorientasi pada pencapaian tujuan substantif hukum, yaitu keadilan.

Kritik atas model penegakan hukum yang hanya “mengeja undang-undang”

oleh Satjipto Rahardjo dijabarkan dengan proposisi filsafati, yaitu penegakan

hukum harus dilakukan sebagai kegiatan penemuan hukum; suatu proses

untuk menggali dan menemukan jiwa hukum itu sendiri, sehingga hukum

tidak dijalankan secara pasif.

Lebih lanjut, hukum dalam perspektif hukum progresif merupakan

upaya berkesinambungan, kreatif, inovatif, dan berkeadilan. Ufran

mengemukakan bahwa penegakan hukum progresif tidak hanya melibatkan

kecerdasan intelektual belaka, melainkan juga melibatkan kecerdasan

emosional dan spiritual. Dengan kata lain penegakan hukum merupakan upaya

yang dilandasi determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan

bangsa dan disertai dengan keberanian untuk mencari jalan lain yang berbeda

dengan jalan atau cara konvensional.

Kedua, secara faktual riak penegakan hukum progresif telah ada dan

mulai dikampanyekan oleh sebagian penegak hukum. Kepolisian misalnya

Page 131: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

116

secara massif mengkampanyekan iklan maupun slogan yang esensinya

membuat pencitraan positif kepolisian di masyarakat. Kampanye institusi

polisi sebagaimitra dan pelayan masyarakat merupakan upaya sistemik yang

bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepolisian sekaligus

mengembangkan kerja sama yang padu dengan masyarakat dalam

menegakkan hukum.

Ketiga, masyarakat, dalam hal ini direpresentasikan oleh LSM-LSM

semakin menunjukkan kepekaannya terhadap upaya penegakan supremasi

hukum. Lembaga-lembaga independen seperti ICW, MTI, dan LBH semakin

menunjukkan kontribusinya dalam mengawal penegakan hukum di Indonesia.

Tidak jarang kritik tajam ditujukan kepada penegak hukum yang dianggap

lamban dan tidak serius dalam menangani perkara. Bila fungsi ini dapat

dijalankan dengan lebih baik lagi, konstruksi kultur hukum di masyarakat

melalui pendidikan dan penyadaran (kontemplasi) hukum masyarakat.

Kondisi-kondisi faktual demikian sesungguhnya merupakan aset

dalam menghidupkan penegakan hukum yang progresif. Sejatinya, untuk

membangun suatu sistem penegakan hukum yang baik diperlukan kerja sama

dari semua unsur dalam sistem. Bekerjanya setiap unsur akan menggerakkan

roda penegakan hukum secara berkelanjutan.

Dalam konteks ini pula, penegakan hukum progresif harus dilihat

sebagai upaya menyeluruh. Upaya tersebut tidak hanya pada unsur struktur

dan kultur hukum, melainkan merangsek ke unsur substansi hukum, terutama

hukum formil. Pembaruan aturan-aturan dalam perundang-undangan yang

Page 132: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

117

sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat merupakan

keniscayaan, sehingga esensi penegakan hukum progresif benar-benar dapat

dilaksanakan.

B. Analisis Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam

Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu bahwa Hukum progresif

mempunyai empat karakteristik yaitu:

1. Hukum progresif berpendirian hukum adalah untuk manusia

2. Hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam

berhukum

3. Peradaban hukum tertulis akan melahirkan akibat penerapan hukum

bekerja seperti mesin. Harus ada cara untuk melakukan pembebasan dari

hukum formal.

4. Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku

manusia dalam berhukum. Karena peranan perilaku menentukan teks

formal suatu peraturan tidak dipegang secara mutlak.3

Menurut penulis, karakteristik utama dari hukum progresif terdapat

pada dua nomor pertama (1 dan 2). Sedangkan karakteristik nomor 3 adalah

karakteristik turunan dari karakteristik nomor 2. Adapan karakteristik nomor 4

tidak lain adalah turunan dari karakteristik pertama. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa karakteristik inti dari hukum progresif adalah hukum

3 Rangkuman karakteristik ini juga terdapat pada artikel Mukhtar Zamzami, Mencari

Jejak Hukum Progresif dalam sistem Khadi Justice, Varia Peradilan, tahun XXIV No. 286

(September 2009), hlm. 23.

Page 133: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

118

untuk kepentingan manusia dan menolak mempertahankan status quo dalam

berhukum.

Jika melihat kepada asas hukum Islam secara umum sebagaimana

pendapat dari Hudari Bik, yaitu ‘adamul harj (meniadakan kesempitan), taqlil

al-taklif (menyedikitkan beban), dan tadarruj fi al-tasyri’ (berangsur-angsur

dalam menetapkan hukum), maka ketiga asas pembangunan hukum Islam itu

dekat sekali memiliki kesesuaian dengan karakteristik pertama dari hukum

progresif, yaitu hukum untuk manusia.

Asas meniadakan kesempitan dan menyedikitkan beban yang juga

didukung oleh kaidah fikih yang berbunyi al-masyaqqah tajlib al-taysir

(kesulitan mendorong kemudahan) dan al-dlarar yuzalu (kerusakan harus

dihilangkan) menunjukan bahwa syariat Islam memiliki perhatian yang sangat

besar terhadap kemudahan dan keringanan hukum bagi manusia. Hal ini

berarti, hukum Islam memposisikan hukum bagi kemaslahatan manusia, hal

ini sesuai dengan semangat dari hukum progresif, yaitu hukum untuk manusia.

Pembangunan hukum Islam juga sangat memperhatikan perilaku

manusia dalam berhukum sebagaimana salah satu karakteristik dari hukum

progresif (karakteristik ke empat). Hal ini dibuktikan dengan adanya asas

berangsur-angsur dalam mendatangkan hukum. Contoh dari penerapan asas ini

adalah mengenai pengharaman khamar yang tidak sekaligus turun dalam satu

kali perintah, melainkan beberapa kali. Hal ini dikarenakan untuk menghindari

penolakan secara radikal dari masyarakat yang menjadi objek perintah ini.

Karena masyarakat ketika itu sudah terbiasa meminum khamar sehingga sulit

Page 134: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

119

untuk merubahnya sekaligus. Maka mengingat perilaku masyarakat yang

demikian, maka hukum keharaman khamar tidak turun dalam sekali waktu

saja.

Selanjutnya, terkait dengan karakteristik kedua dari hukum progresif

yang menolak adanya status quo dalam berhukum, maka menurut penulis,

karakteristik ini sesuai dengan adanya ijtihad di dalam fikih. Alasan logis dari

adanya ijtihad adalah dikarenakan setiap masalah berbeda-beda tergantung

tempat, waktu maupun kondisi yang melingkupinya dan selalu muncul

masalah-masalah baru yang membutuhkan jawaban segera. Menganggap

bahwa semua permasalahan telah dijawab oleh kitab-kitab fikih menurut

penulis adalah sama dengan memposisikan kitab-kitab fikih dalam status quo.

Dalam konteks Indonesia, maka gagasan para tokoh di Indonesia

yang berusaha menyingkirkan anggapan bahwa ijtihad telah tertutup dan

menggagas fikih yang berkepribadian Indonesia bisa digolongkan kepada

penerapan asas menolak status quo dalam berhukum.

Peranan ijtihad sangat besar dalam perkembangan dan pembaruan

hukum Islam di Indonesia. Langkah awal yang dilaksanakan oleh para

pembaru hukum Islam di Indonesia adalah mendobrak paham ijtihad telah

tertutup, dan membuka kembali kajian-kajian tentang hukum Islam dengan

metode komprehensif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fikih yang dihasilkan oleh mujtahid pada masa lalu adalah suatu

karya agung yang dapat memandu kehidupan umat dalam segala bidangnya,

karena ia dipahami dan dirumuskan sesuai dengan keadaan dan kondisi pada

Page 135: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

120

masa itu. Namun waktu, kondisi dan tempat yang dihadapi umat sekarang

sudah berbeda dengan waktu, kondisi dan tempat dirumuskannya fikih

tersebut. Oleh karena itu, fikih lama itu secara tekstual sulit dijadikan panduan

kehidupan beragama secara utuh pada saat ini. Karenanya fikih lama sulit

diterapkan pada saat ini, sedangkan umat sangat membutuhkannya.4

Hampir di seluruh umat Islam sudah berpikir untuk mengaktualkan

hukum Islam dengan cara memahami semua hukum Islam untuk

menghasilkan rumusan baru sehingga dapat menjadi panduan dalam

kehidupan nyata.

Gagasan agar fikih yang diterapkan di Indonesia harus

berkepribadian Indonesia dicetuskan oleh Hasbi ash-Shiddieqy. Menurut

Hasbi ash-Shiddiqy, dalam rangka pembaruan hukum Islam di Indonesia perlu

dilaksanakan metode talfiq5 dan secara selektif memilih pendapat mana yang

cocok dengan kondisi negara Indonesia. Di samping itu perlu digalakkan

metode komparasi.6 Kajian komparasi ini hendaknya dilakukan juga dengan

hukum adat dan hukum positif Indonesia, juga dengan syari’at agama lain.

Sehubungan dengan hal ini, seorang yang ingin melakukan kajian

komparasi hendaknya mempunyai pengetahuan yang luas dalam berbagai ilmu

4 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad, (Ed) Abdul Halin, Jakarta: Ciputat Press,

2002, hlm. 76. 5 Yang dimaksud dengan talfiq adalah meramu beberapa pemikiran atau ijtihad ulama

terdahulu, sehingga dengan ramuan ini muncul satu bentuk lain yang kelihatannya baru. Hal ini

ditempuh karena bila diambil dari satu mazhab tertentu dalam menghadapi suatu masalah terlihat

ada hal-hal yang tidak aktual. Fikih-fikih yang ada ini di samping mengandung hal-hal yang sudah

tidak aktual masih banyak pula mengandung bagian-bagian yang bersifat aktual. Bagian-bagian

yang mengandung daya aktual dari beberapa aliran fikih itu digabung menjadi satu hingga

masalahnya dalam bentuk keseluruhan menjadi aktual dalam arti mengandung nilai-nilai maslahat. 6 Yaitu metode memperbandingkan satu pendapat dengan pendapat lain dari seluruh

aliran hukum yang ada atau yang pernah ada, dan memilih yang lebih baik dan lebih dekat kepada

kebenaran serta didukung oleh dalil yang kuat.

Page 136: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

121

pengetahuan dan juga mengetahui secara lengkap tentang berbagai masalah

fikih.

Gagasan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak para

pembaru hukum Islam di Indonesia, baik secara perorangan maupun secara

organisasi. Di Indonesia dikenal beberapa orang pembaru hukum Islam yang

banyak memberikan kontribusi dalam perkembangan hukum Islam,

diantaranya Hasan Bangil, Harun Nasution, Hazairin, Ibrahim Husen,

Munawir Syadzali, Busthanul Arifin dan lain-lain. Para tokoh ini berjasa

begitu besar dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia terutama dalam

hal memasukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam legalisasi nasional dan juga

ide lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan untuk dipergunakan oleh

umat Islam pada khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya.

Di samping itu, organisasi Islam seperti Nahdhatul Ulama,

Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Jamiatul Wasliyah, al-Irsyad,

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia

(ICMI) telah banyak memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap

pembaruan hukum Islam di Indonesia dan telah berusaha semaksimal mungkin

agar hukum Islam dapat masuk ke dalam legalisasi hukum nasional.

Fleksibelitas perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia

sangat relevan dengan memperkenalkan etos progresivisme dalam dinamika

dan kristalisasi hukum Islam. Implikasi dari corak pemikiran progresif ini

adalah pembebasan manusia dari hal-hal yang bersifat mitologis, pasif

Page 137: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

122

maupun agresif-konservatif. Atas dasar etos progresif ini, diakui kapasitas

manusia yang memiliki segenap kebebasan (free will, free act).

Page 138: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

123

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis penulisan,

kiranya dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Hukum progresif yang bertolak pada pengertian bahwa hukum untuk

manusia menjadikan manusia sebagai tujuan penegakan hukum yang

utama. Kepastian hukum yang dianggap tidak adil, pada konteks tertentu,

dapat diabaikan asalkan bisa menemukan keadilan dengan metode yang

lain. Intinya keadilan tidak hanya berada di pengadilan dan yang tertulis

dalam Undang-undang, tapi keadilan berada di mana-mana. Hukum

progresif memandang hukum bukan hanya dari aspek prosedural,

formalitas, dan kepastian hukum secara formal, namun bagaimana

hukum dapat menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum progresif

memiliki dua karakteristik inti yaitu hukum untuk manusia dan menolak

mempertahankan status quo dalam berhukum.

2. Kemudian bahwa antara gagasan hukum progresif dan hukum Islam

memiliki kesesuaian yang dapat diuraikan dengan dua poin penting. Jika

dilihat dari asas-asas hukum Islam secara umum, maka asas-asas hukum

Islam tersebut memiliki kesesuaian dengan karakteristik hukum

progresif, yaitu hukum untuk (kepentingan) manusia. Sedangkan ijtihad

sebagai cara untuk menjadikan hukum Islam sesuai dengan setiap zaman

Page 139: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

124

adalah sesuai dengan karakteristik menolak mempertahankan status quo

dalam berhukum.

B. Saran

Sesuai dengan harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini

dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, kiranya penulis menyampaikan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk membangun hukum nasional yang ideal serta sesusai dengan jiwa

masyarakat Indonesia maka perlu juga merujuk pada asas-asas hukum

Islam maupun hukum progresif karena keduanya memiliki kesesuaian.

2. Karena hukum progresif adalah diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat Indonesia dan memuat pemahaman baru yang menggeser

pemahaman lama, maka perlu sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat

luas agar apa yang menjadi tujuan hukum dapat tercapai. Perlu juga

dilakukan penelitian mengenai progresifitas pada aparat penegak hukum

dalam menerapkan hukum materil.

3. Dalam tataran praktis hendaknya semangat hukum progresif di Indonesia

tidak hanya berhenti pada tataran diskursus saja melainkan juga harus

dijiwai oleh para aparat penegak hukum itu sendiri, sehingga apa yang

menjadi tujuan dari hukum itu bisa terwujud dengan baik.

4. Untuk dapat menghadirkan gambar hukum yang utuh di tengah

masyarakat maka kita harus mempelajari hukum dan cara berhukum kita

harus dengan berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang

hanya bersandarkan pada peraturan perundang-undangan saja. Hukum

Page 140: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

125

harus dilihat dalam perspektif sosial karena hukum bukan hanya rule

melainkan juga behavior.

5. Penegakan hukum di Indonesia harus diarahkan untuk menegakkan

keadilan dengan cara menjalankan kepastian hukum yang bermanfaat

untuk masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh

masyarakat Indonesia. Apapun model penegakan hukum, harus

berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan bertujuan demi kesejahteraan

rakyat, karena hukum bukan hanya untuk ketertiban maupun kedamaian,

tapi semuanya akan bermuara pada kesejahteraan yang hakiki dan

kesejahteraan secara umum.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya akhirnya

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sadar sepenuhnya bahwa

dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan juga masih banyak

kekurangan. Namun kekurangan tersebut bukan berarti penulis lepas

tanggung jawab secara ilmiah. Oleh karena itu saran dan kritik yang

konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan dan semoga semua itu

dapat terealisasikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi diri penulis

sendiri maupun bagi para pembaca pada umumnya. Akhirnya penulis banyak

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

terselesaikannya skripsi ini. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan

jalan yang lurus sebagai petunjuk agar kita selalu dalam ridha-Nya. Amiin.

Page 141: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

126

DAFTAR PUSTAKA

A’la, Miftahul, Prof. Tjip dan Mazhab Hukum Progresif, Makalah diunduh

pada tanggal 23 Pebruari 2011 di miftah.blogspot.com.

Ali, Achmad, Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya,

Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Al-Ghazali, Abu Hamid, al-Mustashfa min „Ilmi al-Ushul, Beirut: Dar al Kutub

al-”Ilmiyah’, 1980.

Al-Qaradhawi, Yusuf, Taisir al-Fiqh li al-Muslim al-Mua‟shir fi Dahu al-

Qur‟an wa as-Sunnah, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, M.

Yusuf Wijaya, dan Noor Cholis Hamzain, Fiqih Praktis bagi

Kehidupan Modern, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

--------------, Dirasah fi Fiqh Maqashid Syari‟ah, diterjemahkan H. Arif

Munandar Riswantom Fiqih Maqashid Syariah, Jakarta: Pustaka al-

Kautsar, 2007.

Al-Syathibi, Abu Ishak, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‟ah, Beirut: Dar al-

Ma’rifah. 1973.

Amsari, Feri, Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif,

dalam Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI edisi September

2009. Diunduh di http://www.feriamsari.wordpress.com.

Al-Naysabury, Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, Shohih Muslim, Jilid II,

Libanon: Dar al Kutub al-Ilmiyah, t.th.

Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi, Falsafah Hukum Islam, Semarang: PT Pustaka

Rizki Putra, 2001.

--------------, Pengantar Ilmu Fiqh, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

--------------, Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab, Jakarta: Bulan Bintang,

1975.

Asshiddiqie, Jimly, Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Rajawali Press,

2009.

Austin, John dalam Mark R. Mac Guigan, Jurisprudence: Readings and Cases

Toronto: University of Toronto Press, 1966.

Page 142: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

127

Baltaji, Muhammad, Manhaj Umar Ibn al-Khathab fi al-Tasyri‟ diterjemahkan

H. Masturi Irham, Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khathab. Jakarta:

Khalifa, 2005.

Bik, Hudari, Tarikh al-Tasyri‟ al-Islami, diterjemahkan Mohammad Zuhri,

Sejarah Pembinaan Hukum Islam, Darul Ihya, 1980.

Chalmers, A.F, Apa itu Yang Dinamakan Ilmu?, Terjemahan: Redaksi Hasta

Mitra, What is this thing called Science?, Jakarta: Penerbit Hasta

Mitra, 1983.

Dewi Masyitoh, Novita, Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus

Sosiological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia,

dalam Al-Ahkam, XX, Edisi II Oktober 2009, Semarang: FS IAIN

Walisongo, 2009.

Dimyati, Khudzaifah, Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan

Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Surakarta:

Muhammadiyah University Press, 2005.

Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,

1997.

Donardono, Dony, Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, Jakarta:

HuMa, 2007.

Fuad, Ahsun, Hukum Islam Indonesia, Yogyakarta: PT LKIS, 2005.

Gurvitch, Georges, Sosiologi Hukum, Jakarta: Penerbit Bharatara, 1996.

Habermas, Jurgen, Knowledge and Human Interest, Translated by: Jeremy J.

Shapiro, Boston:.Beacon Press, 1971.

Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Ofset, 1997.

Hidayati Setyani, Nur, Paradigma Positivisme dan Implikasinya Terhadap

Perkembangan Hukum, dalam Al-Ahkam, XIX, Edisi I April 2008,

Semarang: FS IAIN Walisongo, 2008.

Hobbes, Thomas, Mengenai Manusia dan Negara, Leviathan, dalam Shadia B.

Drury, Hukum dan Politik, Bacaan Mengenai Pemikiran Hukum dan

Politik, Bandung: Penerbit Tarsito, 1986.

Kasim, Ifdhal, Gerakan Studi Hukum Kritis, terjemahan ELSAM, Jakarta,

1999.

Page 143: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

128

Keer, Malcom H, Moral and Legal Judgment Indevendent of Relevation,

Philosophy: East and West 18, 1968.

Khun, Thomas, Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains The Structure of

Scientific Revolutions, (diterjemahkan oleh: Tjun Surjaman),

Bandung: Remadja Karya CV, 1989.

Kranenburg, Ilmu Negara Umum, diterjemahkan Tk. B. Sabaroedin, Jakarta:

J.B. Wolters, 1959.

Kusuma, Mahmud, Menyelami Semangat Hukum Progresif (Terapi

Paradigmatik bagi Lemahnya Hukum Indonesia), Yogyakarta:

antonyLib, 2009

Lawang, Robert M.Z, Teori Sosiologi Klasik dan Modern jilid I, Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Mahfud, Moh. M.D., Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Mannan, Abdul, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2007.

Mas’ud, Muhammad Khalid, Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-

Shatibi‟s Life and Thought, terj. Yudian W Asmin, Filsafat Hukum

Islam dan Perubahan Sosial, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.

Moenawar, Chalil, Kembali Kepada Al-Qur‟an dan As-Sunnah, Jakarta: PT

Midas Surya, 1993.

Mustansyir, Rizal, Hukum Progresif Tinjauan Filsafat Ilmu. Makalah diunduh

pada tanggal 12 Februari 2011 di progresiflshp.com.

Mustofa dan H. Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Sinar

Grafika, 2009.

Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Hukum, Yogyakarta: Gajah Mada

Universitas Press, 1998.

Nonet, Philippe and Philippe Selznick, Law and Society in Transition, Towars

Responsive Law, diterjemahkan Raisul Muttaqien, Hukum Responsif,

Bandung: Nusamedia, 2008.

Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition), Edisi ketiga; Oxford:

Oxford University Press.

Page 144: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

129

Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya:

Arkola, 2001.

Rahardjo, Satjipto, Biarkan Hukum Mengalir, Jakarta: Kompas, 2008.

--------------, "Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks," dalam Satya Arinanto &

Ninuk Triyanto, ed., Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai

Implementasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

--------------, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: UKI Press, 2006.

--------------, Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik,

Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.

--------------, Hukum dan Perilaku, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.

--------------, Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri, artikel pada Harian Kompas, 23

September 2002.

--------------, Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum,

dalam buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Semarang:

Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor

Ilmu Hukum UNDIP, 2006.

--------------, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta:

Genta Publishing, 2009.

--------------, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.

--------------, Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan,

Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.

--------------, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2006.

--------------, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2006.

--------------, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta:

Genta Publishing, 2009.

--------------, Penafsiran Hukum Yang Progresif, Semarang: t.p, 2005.

--------------, Pendekatan Holistik Terhadap Hukum, Bacaan untuk Mahasiswa

Program doktor Ilmu Hukum Undip Oktober 2005.

Page 145: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

130

--------------, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta

Pubishing, 2009.

--------------, Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003.

--------------, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah,

Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.

Raharjo, Agus, Membaca Keteraturan Dalam Ketakteraturan (Telaah Tentang

Fenomena Chaos Dalam Kehidupan Hukum Indonesia), Dimuat

dalam Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani, Vol. IX No. 2 Juli 2007 FH

Unisba Bandung, 2007.

Roestandi, Achmad, Responsi Filsafat Hukum, Bandung: Armico, 1992.

Saifullah, Konsep Dasar Proposal Penelitian, Fakultas Syari’ah UIN Malang,

TK, 2006.

Salman, H.R. Otje dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum “Mengingat,

Mengumpulkan, dan Membuka Kembali”, Cet IV, Bandung: Refika

Aditama, 2008.

Sastroatmojo, Sudjiono, Konfigurasi Hukum Progresif, dalam Jurnal Ilmu

Hukum, Vol.8 No 2 September 2005.

Siregar, Ashadi, Negara, Masyarakat dan Teknologi Informasi, Makalah dalam

Seminar Teknologi Informasi, Pemberdayaan Masyarakat dan

Demokrasi Dies Natalis FISIPOL UGM ke-46, Yogyakarta 19

September 2001.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu

Tinjauan Singkat, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Sulaiman, Eman, Hukum Represif: Wajah Penegakan Hukum di Indonesia,

dalam al-Ahkam, XIII, Edisi II 2001, Semarang: FS IAIN Walisongo,

2001.

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada, 2006.

Suteki, Rekam Jejak Pemikiran Hukum Prof. Satjipto Rahardjo. Makalah

diunduh pada tanggal 15 Februari 2011.

Tabloid Tribun Timur, edisi 23 Agustus 2009.

Page 146: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

131

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, Teori Hukum:

Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Surabaya: Kita,

2006.

Tjahjono, Subur, Satjipto, 33 Tahun Menulis Artikel, dalam Kompas.com,

http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/27/05383141/satjipto.33.ta

hun.menulis.artikel.

Turiman, Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam

Paradigma “Thawaf” (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan

Teori Hukum Yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia).

Makalah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Ulfran dalam Pengantar Editor buku Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum

Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Unger, Roberto M, Gerakan Studi Hukum Kritis, Jakarta: Lembaga Studi dan

Advokasi Masyarakat, 1999.

Wignjosoebroto, Soetandyo, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional:

Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia,

Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994.

--------------, Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru, Jakarta:

HuMa, 2007.

Wilson, Edward O., Consielence The Unity of Knowledge, Alfred A. Knof inc,

New York, USA, 1998.

Wisnubroto dalam makalah Menelusuri dan Memaknai Hukum Progresif.

Diambil pada tanggal 17 Januari 2011.

Zamzami, Mukhtar, Mencari Jejak Hukum Progresif dalam Sistem Khadi

Justice, Varia Peradilan, tahun XXIV No. 286 (September 2009).

Page 147: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

BIODATA MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Abdul Khoiruddin

Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 16 Mei 1985

Alamat : Kesambi RT 01 RW 04 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Kode Pos 59381

Nama orang tua

Bapak : Suwardi

Ibu : Supaah

Alamat : Kesambi RT 01 RW 04 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Kode Pos 59381

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya .

Semarang, 22 Juni 2011

Penulis,

Abdul Khoiruddin

NIM: 062211007

Page 148: RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM ISLAM …library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/101/jtptiain-gdl-abdulkhoir-5022-1-fileskr... · i RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdul Khoiruddin

Tempat/ Tgl Lahir : Kudus, 16 Mei 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Rumah : Jl. Kademangan RT 01 RW 04 Desa Kesambi Kec. Mejobo Kab.

Kudus. Kode Pos 59381

Email : [email protected]

Jenjang Pendidikan :

1. SDN Kesambi I Lulus tahun 1997

2. MI Qudsiyyah Lulus tahun 2000

3. MTs Qudsiyyah Lulus tahun 2003

4. MA Qudsiyyah Lulus tahun 2006

5. Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang Jurusan Hukum Pidana dan Politik

Islam angkatan 2006

Pendidikan Non Formal:

1. TPQ al-Qur’an Darus Salam Kesambi

2. Madrasah Diniyah Tarbiyatus Sibyan wal Banat Kesambi Mejobo

3. Ponpes Raudlatul Muta’allimin Jagalan Kudus

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) HPPI 2009

2. Koordinator Departemen Sospol PMII Rayon Syari’ah Komisariat Walisongo 2007-

2008

3. Departemen Sospol PMII Komisariat Walisongo Semarang 2008-2009

4. Ketua OPAK Mahasiswa Baru 2010

5. Bidang Pengembangan Wacana dan Penerbitan Kelompok Studi Mahasiswa

Walisongo (KSMW) IAIN Walisongo Semarang 2007-2008

6. Wakil Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) cabang

Semarang 2009-2011

7. Koordinator Menkumdang DEMA IAIN Walisongo Semarang 2010

8. Sekretaris Jurnal LPM Justisia

9. Direktur eLSa Justisia 2007-2008

10. Keluarga Mahasiswa Kudus di Semarang (KMKS)

11. Ketua III Persatuan Pelajar Qudsiyyah (PPQ) tahun 2004

12. Koordinator Desa (Kordes) Tim KKN IAIN Walisongo di Demak 2010

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya

saya ucapkan terima kasih.

Semarang, 22 Juni 2011

Hormat Saya,

Abdul Khoiruddin

NIM: 062211007