RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH...

RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2020

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2019

ii

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Capaian Renstra BAPPEDA

7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA 18

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA 26

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 33

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 45

BAB III TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

46

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 46

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BAPPEDA 48

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

52

BAB V PENUTUP 70

5.1. Catatan Penting 70

5.2. Kaidah Pelaksanaan 70

5.3. Rencana Tindak Lanjut 70

iii

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun

2018

10

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten

Gunungkidul

24

Tabel 2.3.

Tabel 2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Kabupaten Gunungkidul

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2020

dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul

36

45

Tabel 3.1. Prioritas dan Sasaran Utama BAPPEDA 49

Tabel 3.2. Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi BAPPEDA 50

Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran BAPPEDA 51

Tabel 3.4.

Tabel 4.1.

Indikator Kinerja Utama BAPPEDA

Belanja Tidak Langsung Gaji BAPPEDA Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2020

51

52

Tabel 4.2. Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas

Pembangunan Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun

2020

54

Tabel 4.3. Sasaran dan Program/Kegiatan 55

Tabel 4.4. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 6 (enam)

Prioritas Pembangunan Tahun 2020

58

Tabel 4.5.

Tabel 4.6

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan

Fungsi BAPPEDA

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

59

60

iv

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA berdasarkan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016

32

1

LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan Rencana Kerja SKPD

adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan terbitnya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016, penyebutan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) diubah menjadi Perangkat Daerah (PD),

sehingga Rencana Kerja SKPD selanjutnya akan disebut sebagai

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Renja PD merupakan penjabaran operasional dari dokumen

Rencana Strategis (Renstra) PD yang telah disusun melalui mekanisme

perencanaan pembangunan daerah, merupakan perangkat penting

dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional

yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan

arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra PD.Rencana kerja

merupakan instrumen penting bagi PD dalam mengartikulasikan secara

langsung tugas dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam

memecahkan masalah. Rencana kerja PD secara sistematis

2

menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana

mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian

kinerja dalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Melalui

rencana kerja, masing-masing PD dan pemangku kepentingan lain

dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara

langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan

strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang

harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD

yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD

mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya, masalah yang dihadapi, serta usulan program serta

kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017, penyempurnaan rancangan awal Renja PD dilakukan setelah

mendapatkan masukan dari masyarakat melalui musrenbang desa dan

musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Langkah yang dilakukan

dalam penyempurnaan rancangan Renja PD adalah menyajikan hasil

penggabungan daftar kegiatan prioritas dari semua kecamatan,

berdasarkan pada program dan kegiatan yang berada di bawah

tanggung jawab PD yang bersangkutan.

Selanjutnya, dokumen rancangan Renja PD yang telah

didiskusikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan

masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum

PD. Forum PD kabupaten membahas rancangan Renja PD melalui

penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang

kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan

kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan antar PD kabupaten/kota

dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian

sasaran, dan penyesuaian pendanaan program, dan kegiatan prioritas

berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD sebagai bahan

untuk menyempurnakan rancangan Renja PD, yang difasilitasi oleh PD

terkait.

Rancangan Renja PD hasil Forum PD kabupaten menjadi bahan

pemutakhiran rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

kabupaten, yang selanjutnya dibahas dalam musrenbang RKPD

3

kabupaten. Penetapan rancangan akhir RKPD dilakukan dengan

pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya RKPD ini menjadi acuan

penyempurnaan Renja PD yang menjadi pedoman di lingkungan PD

dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun

anggaran berkenaan.

Tahun 2020 merupakan tahun keempat periode pembangunan

jangka menengah daerah tahun 2016-2021, sehingga penyusunan

Renja PD Tahun 2020 harus berpedoman pada visi dan misi kepala

daerah, tujuan dan sasaran daerah. Dalam proses penyusunannya,

selain berpedoman pada visi dan misi kepala daerah dan mendasarkan

pada arah kebijakan pembangunan tahun keempat sebagaimana

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021,

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2020 juga disusun berdasarkan

Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021 dan RKPD Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2020. Pada tahun 2017 telah dilakukan reviu

terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengaah Daerah

Tahun 2016-2021 dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017, yang kemudian ditindaklanjuti

dengan perubahan Rencana Strategis PD yang ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017 sesuai

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 yang

mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Gunungkidul. Dengan demikian dalam menyusun Renja

Bappeda Tahun 2020 berpedoman pada kedua dokumen tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Bappeda

mempunyai fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan serta

penelitian dan pengembangan. Dengan berpedoman pada visi dan misi

kepala daerah, Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019 mendukung misi 1

RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan mendukung prioritas

daerah tahun 2019 yaitu Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Dari prioritas daerah tersebut, program dan kegiatan dalam Rencana

Kerja Bappeda Tahun 2020 mendukung sasaran daerah, yaitu

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat.

4

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;


tentang Urusan Pemerintahan Daerah;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul;


tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

5

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;


Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun

2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-

2021;


tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005-2025;


Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2237 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2020 dimaksudkan sebagai

penjabaran prioritas pembangunan daerah tahun 2020. Rencana Kerja

BAPPEDA Tahun 2020 juga merupakan kompilasi program kegiatan

prioritas hasil Musrenbang RKPD Tahun 2020 yang terangkum dalam

dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2020.

Tujuan penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2020 adalah untuk

memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang

direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai referensi

dan pedoman dalam menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)

Tahun 2020 dan proses awal penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2020 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

6

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3.

1.4.

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Capaian

Renstra BAPPEDA

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAPPEDA

2.4.

2.5.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting

5.2. Kaidah Pelaksanaan

5.3. Rencana Tindak Lanjut

7

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Capaian Renstra BAPPEDA

Tahun 2018 merupakan tahun kedua periode pembangunan

jangka menengah daerah tahun 2016-2021. Oleh karena itu evaluasi

yang dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan pada tahun 2018 dapat dikaitkan dengan dokumen

perencanaan jangka menengah atau dengan Renstra masing-masing

perangkat daerah yang telah ditetapkan. Renstra Bappeda Tahun 2016-

2021 telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 yang kemudian diubah dengan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017. Menurut

Renstra Bappeda Tahun 2016-2021, pada tahun 2018 terdapat 12

program yang dijabarkan kedalam 29 kegiatan dengan pagu pendanaan

indikatif sebesar Rp4.191.460.000,00.

Berdasarkan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran

2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2017 dan Keputusan Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 88/DPA/2018

tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018,

Bappeda mendapatkan alokasi belanja tidak langsung sebesar

Rp3.275.912.750,00 dan belanja langsung sebesar Rp4.191.460.000,00

untuk melaksanakan 12 program dengan 29 kegiatan. Dari anggaran

tersebut, belanja tidak langsung dan belanja langsung sampai dengan

Bulan Desember 2018 dapat direalisasikan masing-masing sebesar

Rp3.239.426.765,00 (98,89%) dan Rp4.037.646.913,00 (96,33%).

Berdasarkan capaian kinerja keuangan masing-masing kegiatan

sampai dengan akhir tahun anggaran 2018, hampir semua kegiatan

mencapai lebih dari 90%. Hanya ada 3 kegiatan yang realisasi

keuangannya dibawah 90%, kegiatan tersebut adalah:

1. Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor dengan

capaian realisasi keuangan sebesar 88,95%. Pengembalian terbesar

terdapat pada rekening belanja internet sebesar 7,50%. Hal ini

8

dikarenakan pada tahun 2018 berdasarkan kebijakan seluruh

penyediaan jasa internet dilakukan oleh Dinas Kominfo.

2. Penyelenggaraan pelayanan publik dengan capaian realisasi

keuangan sebesar 87,13%, dengan sisa belanja penggandaan

sebesar 12,80% karena setelah ditetapkannya Permenpan dan RB

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

mengubah kriteria penilaian dari 14 unsur menjadi 9 unsur dan

pengurangan jumlah kuesioner yang dibagikan dari 150 kuesioner

menjadi 50 kuesioner.

3. Perencanaan pembangunan pemerintahan dan pemberdayaan

masyarakat dengan capaian realisasi keuangan sebesar 88,82%,

dengan pengembalian terbesar pada rekening honorarium tim

pelaksana kegiatan sebesar 6,49% karena berdasarkan SHBJ dalam

satu kegiatan personel yang sama tidak dapat menerima

honorarium lebih dari satu sehingga sebagian honorarium tidak

dapat direalisasikan.

Namun demikian, rata-rata capaian realisasi kinerja output dari

seluruh program dan kegiatan sampai akhir tahun anggaran 2018

adalah 99,86%. Realisasi kinerja output kegiatan pada tahun 2018

sampai dengan tahun anggaran tidak dapat mencapai 100% karena ada

beberapa indikator kinerja output yang tidak dapat terlaksana sesuai

dengan target yang diharapkan. Indikator kinerja output tersebut

adalah:

1. Jasa internet, yang tidak dilaksanakan karena penyediaan jasa

internet mulai tahun 2018 dilakukan oleh Dinas Kominfo;

2. Jumlah lembar fotocopy terealisasi sebesar 98,65%;

3. Jumlah makan minum dan snack rapat terealisasi sebesar 99,65%.

Meskipun capaian kinerja output tersebut tidak mencapai 100%,

namun secara keseluruhan output pada masing-masing kegiatan dapat

dilaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan.

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga periode pembangunan

jangka menengah daerah tahun 2016-2021. Oleh karena itu evaluasi

yang dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dikaitkan dengan dokumen

perencanaan jangka menengah atau dengan Renstra masing-masing

perangkat daerah yang telah ditetapkan. Menurut Renstra Bappeda

9

Tahun 2016-2021, pada tahun 2019 terdapat 12 program yang

dijabarkan kedalam 29 kegiatan dengan pagu pendanaan indikatif

sebesar Rp4.682.000.000,00. Namun berdasarkan Keputusan Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah Nomor 5/DPA/2019, Bappeda

mendapatkan alokasi belanja langsung sebesar Rp4.508.478.400,00

dan alokasi belanja tidak langsung (belanja gaji pegawai) sebesar

Rp3.460.578.912,44.

Faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi upaya

pencapaian target kinerja tahun 2019 antara lain:

1. Meningkatnya koordinasi antarbidang dan mutu data/informasi

pembangunan serta hasil monitoring dan evaluasi dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah,

2. Komitmen PD mitra dan para pemangku kepentingan yang cukup

baik untuk mewujudkan keselarasan antarlembaga dan antarwaktu

dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah,

3. Terfasilitasinya kerjasama penelitian dan pengembangan dengan

Perguruan Tinggi dan lembaga lainnya yang semakin baik,

4. Perbaikan dalam mutu layanan PD untuk meningkatkan kepuasan

pengguna layanan.

Apabila dilihat dari pencapaian target program dan kegiatan

dalam Renstra Bappeda sampai dengan tahun 2018 yang merupakan

tahun kedua periode Renstra, tingkat capaian dari masing-masing

output kegiatan sangat bervariatif. Karena ada beberapa output

kegiatan yang selesai pada tahun 2018 ini sehingga tingkat capaiannya

100%, ada pula yang ditargetkan setiap tahun sehingga target pada

akhir periode Renstra merupakan akumulasi dari lima tahun periode

Renstra. Tingkat capaian target program dan kegiatan dalam Renstra

sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 71,35%. Sedangkan sampai

dengan tahun 2019, tingkat capaian rata-rata sebesar 83,35%. Angka

ini diperoleh dengan memperhitungkan capaian sampai akhir tahun

2018 dan proyeksi capaian tahun 2019 yang disesuaikan dengan target

tahun 2019. Adapun perkiraan capaian kinerja program dan kegiatan

Bappeda Tahun 2018 dan perkiraan realisasi capaian tahun 2019

sebagaimana pada tabel 2.1.

10

TINGKAT

REALISASI

(%)

PERKIRAAN

TINGKAT

CAPAIAN (%)

7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11

4 02 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

4 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi

4 02 01 01 01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

Jumlah surat/dokumen yang dikirim 30 buah 6 buah 6 buah 100 6 buah 18 buah 60,00

Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet 2 line telepon 2 line telepon 2 line telepon 100 2 line telepon 2 line telepon 100

3 rek listrik 3 rek listrik 3 rek listrik 100 3 rek listrik 3 rek listrik 100

1 rek air 1 rek air 1 rek air 100 1 rek air 1 rek air 100

1 line internet 1 line internet 0 line internet 0 1 line internet 100

Pembayaran jasa kebersihan kantor 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi 8 notebook 8 notebook 8 notebook 100 8 notebook 8 notebook 100

20 komp 20 komp 20 komp 100 20 komp 20 komp 100

4 mesin ketik 4 mesin ketik 4 mesin ketik 100 4 mesin ketik 4 mesin ketik 100

10 printer 10 printer 10 printer 100 10 printer 10 printer 100

6 UPS 4 UPS 4 UPS 100 4 UPS 5 UPS 83,33

Jumlah alat tulis kantor 12 jenis 12 jenis 12 jenis 100 12 jenis 12 jenis 100

Jumlah barang cetakan dan fotocopy 7 jenis 7 jenis 7 jenis 100 7 jenis 7 jenis 100

1 ls 48000 lembar 47350 lembar 98,65 48000 lembar 1 ls 100

60 jilid

Jumlah komponen listrik tersedia 12 jenis 12 jenis 12 jenis 100 12 jenis 12 jenis 100

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor tersedia 10 jenis 10 jenis 10 jenis 100 10 jenis 10 jenis 100

Jenis data yang terkelola dan terpelihara 1 jenis 1 jenis 1 jenis 100 1 jenis 1 jenis 100

Jumlah bahan bacaan/referensi dan surat kabar 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100 2 jenis 2 jenis 100

Jumlah tenaga administrasi/ teknik perkantoran 4 orang 3 orang 3 orang 100 3 orang 4 orang 100

Jumlah taplak meja rapat 1 ls 1 ls 100

Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor

yang dibeli

13 notebook 6 notebook 6 notebook 100 5 notebook 12 notebook 92,31

13 PC 4 PC 4 PC 100 3 PC 10 PC 76,92

2 GPS 1 GPS 1 GPS 100 1 GPS 50

4 LCD Proyektor 1 LCD Proyektor 1 LCD Proyektor 100 1 LCD

Proyektor

2 LCD Proyektor 50

14 printer 5 printer 5 printer 100 3 printer 11 printer 78,57

1 kamera 1 kamera 1 kamera 100 1 kamera 100

3 Eksternal Disk 2 Eksternal Disk 2 Eksternal Disk 100 3 Eksternal Disk 100

3 4 5

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET PROGRAM/KEGIATAN

RENSTRA BAPPEDA s.d TAHUN 2019

(TAHUN BERJALAN/n-1)CATAT AN

TARGET REALISASIPERKIRAAN

REALISASI CAPAIAN

1 2 6 8 9

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2018

KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)

Target Capaian

Kinerja Renstra PD

Tahun 2021 (akhir

periode Renstra PD)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KELUARAN KEGIATAN BAPPEDA TAHUN 2018 (TAHUN

LALU/n - 2)

TARGET

PROGRAM/

KEGIATAN RENJA

BAPPEDA TAHUN

BERJALAN

(n-1 2019)

11

7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11

4 UPS 4 UPS 100 3 UPS 3 UPS

1 mesin

faksimili

1 mesin faksimili

20 kursi rapat 20 kursi rapat

Jumlah motor yang terbayar pajaknya 6 buah 6 buah

Jumlah mobil yang terbayar pajaknya 27 buah 27 buah

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat

dan tamu

1500 OS 1500 OS 1490 OS 99 1500 OS 1500 OS 100

Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam dan

luar daerah

60 kali 60 kali 60 kali 100 185 kali 60 kali 100

4 02 01 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

4 02 01 02 01 Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli 1 TV LED utk

layanan

informasi

1 TV LED utk

layanan

informasi

100

8 AC 2 AC 2 AC 100 2 AC 4 AC 50

3 mikrotik

routerboard

0 mikrotik

routerboard

0

3 wifi access

point

0 wifi access

point

0

7 Switch Hub 16

port

0 Switch Hub 16

port

0

1 soundsystem 1 soundsystem 100

2 paket gordyn 2 paket gordyn

1 genset 1 genset

Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli 1 almari rak

integrasi

1 almari rak

integrasi

100

2 almari arsip 2 almari arsip 2 almari arsip 100 2 almari arsip 100

15 meja kerja 15 meja kerja 100

45 kursi kerja 15 kusi kerja 15 kusi kerja 100 45 kusi kerja 100

1 rak buku 1 rak buku 1 rak buku 100 1 rak buku 100

Jumlah/luasan dan jenis bangunan gedung yang

dibangun

1 ls kanopi 1 ls kanopi 100

4 paket asesoris

ruangan

4 paket asesoris

ruangan

100

1 ls plafon dan

keramik

1 ls plafon dan

keramik

100

6 8 91 2 3 4 5

12

7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11

4 02 01 02 01 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Jumlah/luasan dan jenis bangunan gedung yang

dipelihara

300 m2

pengecatan

tembok

300 m2

pengecatan

tembok

300 m2

pengecatan

tembok

100 1 paket

pengecatan

tembok

300 m2 pengecatan

tembok

100

1 paket

pemeliharaan

taman

1 paket

pemeliharaan

taman

1 paket

pemeliharaan

taman

100 1 paket

pemeliharaa

n taman

1 paket

pemeliharaan

taman

100

1 paket rehab

kamar mandi

1 paket rehab

kamar mandi

1 paket rehab

kamar mandi

100 1 paket rehab

kamar mandi

1 paket rehab

kamar mandi

100

1 paket

perbaikan

keramik

gedung kantor

1 paket

perbaikan

keramik

gedung kantor

1 paket

perbaikan

keramik

gedung kantor

100 1 paket perbaikan

keramik gedung

kantor

100

Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara 6 mobil 6 mobil 6 mobil 100 6 mobil 6 mobil 100

27 motor 27 motor 18 motor 66,67 27 motor 27 motor 100

Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang

dipelihara

21 AC 21 AC 21 AC 100 21 AC 21 AC 100

4 02 01 03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

4 02 01 03 02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi lepegawaian terfasilitasi (kenaikan

pangkat, KGB, SKP)

3 jenis 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 3 jenis 100

Jumlah ASN yang tertangani 53 ASN 53 ASN 53 ASN 100 54 ASN 53 ASN 100

5 02 01 03 03 Pengembangan Kapasitas Aparatur Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat 20 orang 4 orang 4 orang 100 4 orang 8 orang 40

Jumlah ASN yang mengikuti kursus Bahasa Inggris 30 orang 0 orang 0

4 02 01 04 Program peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

4 02 01 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dokumen laporan keuangan semesteran 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100 12 dokumen 12 dokumen 100

Terlaksananya sensus barang 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 100

4 02 01 05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

4 02 01 05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Dokumen LKjIP 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 3 dokumen 60

Dokumen Rencana Kerja BAPPEDA, RKA, dan DPA 15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100 3 dokumen 9 dokumen 60

Dokumen Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA, RKPA

dan DPPA

15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100 3 dokumen 9 dokumen 60

Dokumen Reviu Renstra BAPPEDA Tahun 2016-2021 1 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen ROPK 2 dokumen 2 dokumen

Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Tahun 2020

2 dokumen 2 dokumen

91 2 3 4 5 6 8

13

7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11

4 02 01 05 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 1 dokumen 1 dokumen 100

Jumlah laporan e-monev 4 laporan 4 laporan 4 laporan 100 4 dokumen 4 laporan 100

Jumlah laporan TEPRA 12 laporan 12 laporan 12 laporan 100 12 laporan 12 laporan 100

4 02 01 05 03 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat

Daerah

Draft Dokumen Profil BAPPEDA 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 3 dokumen 60

Dokumen Profil BAPPEDA 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 3 dokumen 60

4 02 01 06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

4 02 01 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dokumen Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 2 dokumen 6 dokumen 60

Dokumen RTP (SPIP) 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 2 dokumen 50

Dokumen SOP 1 dokumen 1 dokumen

4 02 01 15 Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana

4 02 01 15 01 Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan

Pekerjaan Umum

Jumlah kesepakatan perencanaan pembangunan

lingkungan hidup dan pekerjaan umum

50 kesepakatan 10 kesepakatan 10 kesepakatan 100 10 kesepakatan 30 kesepakatan 60

Dokumen Review RISPAM 1 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen Sistem Informasi Jalan Kabupaten 1 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen Rencana Induk RTH 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 100

Dokumen Kajian Penataan Kawasan Perkantoran

Pemerintah

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 100

Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen AMDAL Kawasan Perkantoran Siraman 1 dokumen 1 dokumen

4 02 01 15 02 Perencanaan Pembangunan Perhubungan,

Perumahan, dan Kawasan Pemukiman

Jumlah kesepakatan perencanaan perumahan dan

pemukiman


Dokumen Studi Kelayakan Jalur Alternatif Yogyakarta-

Wonosari

1 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen Studi Kelayakan Feeder Jalur Jalan Lintas

Selatan


Dokumen Rencanan Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

(RP3KP)

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen AMDAL Lalu Lintas Kawasan Perkantoran

Siraman

1 dokumen 1 dokumen

4 02 01 15 03 Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang dan

Pertanahan

Jumlah kesepakatan perencanaan tata ruang dan

pertanahan


Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Penataan Ruang


Masterplan Pengembangan Tawang- Nglanggeran-

Ngalang


Diseminasi Tata Ruang dan Pertanahan 4 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 2 kali 50

Masterplan Pengembangan Kawasan Perkantoran di

Kawasan Perkotaan Wonosari

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100

1 2 3 4 5 6 8 9

14

7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11

Masterplan Pengembangan Kawasan Olahraga (Sport

Centre Wonosari)


FGD Pengembangan Kawasan Perkantoran di

Perkotaan Wonosari

1 kali 1 kali

Konsultasi Publik Pengembangan Kawasan

Perkantoran di Perkotaan Wonosari

2 kali 2 kali

4 02 01 16 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan Budaya

4 02 01 16 01 Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah kesepakatan perencanaan bidang pemerintahan

dan pemberdayaan masyarakat

17 kesepakatan 4 kesepakatan 4 kesepakatan 100 7 kesepakatan 15 kesepakatan 88,24

Konsinyering Penyusunan Raperbup BKM dan

Raperbup SKPD

1 kali 1 kali 100

Perbup BKM 1 dokumen 1 dokumen 100

Perbup SKPD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah)


Dokumen Perbup SIDA dan SIKAB 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 100

Dokumen Penanggulangan Bencana Daerah 2019-2024 1 dokumen 1 dokumen

4 02 01 16 02 Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan

Kebudayaan


bidang pendidikan dan kebudayaan


Masterplan Pembangunan Kepemudaan dan

Keolahragaan


Dokumen Kajian Pembangunan Pendidikan Dasar 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 0 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen Kajian Pengembangan Youth Centre 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100

4 02 01 16 03 Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial, dan

Ketenagakerjaan


bidang kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan


Dokumen District Health Account (DHA) Kab.

Gunungkidul


Masterplan RSUD Type D (Patuk dan Ponjong) 2 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 100

Dokumen Masterplan Pembangunan Ketenagakerjaan 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Grand Design Kebijakan Pembangunan

Kependudukan

1 dokumen 1 dokumen

4 02 01 17 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

4 02 01 17 01 Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan, dan

Kelautan


pertanian dan kelautan


Dokumen Masterplan Pengembangan Perkebunan 1 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen Masterplan Pengembangan Pertanian

Organik


Workshop Perencanaan Usaha Pembenihan Ikan 1 kali 1 kali 1 kali 100 kali 1 kali 100

Dokumen Kajian Pengembangan Pangan Lokal 1 dokumen 1 dokumen

8 91 2 3 4 5 6

15

7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11

4 02 01 17 02 Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan,

dan Koperasi


industri, perdagangan, dan koperasi


Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan

Peruntukan Industri Candirejo, Semin


Feasibility Study Pasar Khas Kab. Gunungkidul di Kec.

Patuk

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100

Feasibilty Study Perluasan Kawasan Peruntukan

Industri Semanu


Dokumen Masterplan Sentra Industri Batik di

Gunungkidul


4 02 01 17 03 Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan

Penanaman Modal


pariwisata dan penanaman modal


Dokumen Masterplan pengembangan potensi ekonomi

Kecamatan

11 dokumen 2 dokumen 18,18

Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Teropong

Bintang di Kab. Gunungkidul


Dokumen Masterplan Penataaan Kawasan Baron 1 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen Kajian Penyusunan Masterplan Penataan

Kawasan Wisata


Masterplan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Kec.

Panggang

1 dokumen 1 dokumen

4 02 01 18 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4 02 01 18 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dokumen Rancangan Review RPJPD Tahun 2005-2025 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 100

Dokumen Review RPJMD Tahun 2016-2021 1 dokumen 1 dokumen 100

Musrenbang RKPD Kabupaten, RPJPD, RPJMD 3 kali 1 kali 3 kali 100

Dokumen Rancangan awal RKPD 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 3 dokumen 60

Rancangan RKPD 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 3 dokumen 60

Dokumen RKPD 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 3 dokumen 60

Rancangan RKPD Perubahan 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 3 dokumen 60

Dokumen Perubahan RKPD 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 3 dokumen 60

Bimtek Penyusunan Renja PD 1 kali 1 kali 100

Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 1 aplikasi 1 aplikasi 100

Kalender perencanaan (kalender meja) 100 buah 100 buah 100

DURP Hasil Musrenbang Kecamatan 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 3 dokumen 60

Jumlah Kesepakatan koordinasi perencanaan daerah:

1. Penyusunan Renja PD Tahun 2019

2. Penyusunan Renja PD Perubahan Tahun 2019

3.Penyusunan Dokumen ROPK Tahun 2019


Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2005-2025 1 dokumen 1 dokumen 100

1 2 3 4 5 6 8 9

16

7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11

4 02 01 18 02 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah kesepakatan perencanaan pembangunan

daerah


Konsinyering penyusunan perencanaan program

kegiatan keistimewaan

1 kali 1 kali 100

Jumlah kesepakatan Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

*Sinkronisasi program/kegiatan tematik antara Pemkab

GK dan Pemerintah DIY

*Sinkronisasi usulan program/kegiatan dalam e-

musrenbang/e-proposal Rakortek APBN

8 kesepakatan 2 kesepakatan 4 kesepakatan 50

Kastemisasi Sistem Informasi Perencanaan 1 Aplikasi/Modul 1 Aplikasi/Modul 1 Aplikasi/Modul 100 1 Aplikasi/Mod

ul

1 Aplikasi/Modul 100

Capacity Building Bagi Perencana PD 47 OPD 47 OPD

Bimtek e-planning 47 OPD 47 OPD

4 02 01 18 03 Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan

Kewilayahan

Dokumen Musrenbang Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen Usulan DAK 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 3 dokumen 60

Dokumen Usulan Dana Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan


Dokumen Fasilitasi Perencanaan Desa 1 dokumen 1 dokumen 100

Dokumen Usulan PIWK 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 3 dokumen 60

Dokumen Usulan Danais 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 3 dokumen 60

Dokumen Usulan Rakortek 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 3 dokumen 60

Buku Paket PIWK 1 dokumen 1 dokumen

4 02 01 18 04 Penyusunan Profil dan Informasi Hasil Pembangunan

Daerah

Buku Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2017


Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018


Video Profil Kabupaten Gunungkidul 2 paket 1 paket 50

Booklet Informasi Pembangunan 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 3 dokumen 60

Jumlah Kesepakatan Koordinasi Penyusunan Profil dan

Informasi Pembangunan Daerah

4 kesepakatan 4 kesepakatan

4 02 01 18 05 Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah Jumlah kesepakatan koordinasi pendataan potensi dan

permasalahan daerah


Data kemiskinan Kab. Gunungkidul 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100

Jumlah calon narasumber pelatihan MPM SID terlatih

dalam SID

60 orang 60 orang 100

Jumlah Pendamping SID yang terlatih (TOT) 25 orang 25 orang 25 orang 100 19 orang 25 orang 100

Jumlah Verifikator data BDT di lapangan yang terlatih

(TOT)

25 orang 25 orang 25 orang 100 25 orang 100

Jumlah SDM Kecamatan yang paham dan bisa

mengoperasikan SID

54 orang 54 orang 54 orang 100 18 orang 54 orang 100

Jumlah Operator SID dan Petugas Verifikator Data di

Lapangan terlatih

1719 orang 1719 orang 100

Jumlah SDM Desa yang paham dan bisa

mengoperasikan SID

144 orang 144 orang

Jumlah SDM Perangkat Desa yang paham dan bisa

operasional SIKAB

29 orang 29 orang

1 2 3 4 5 6 8 9

17

7=(6/5)*100 10=(9/4)*100 11

4 02 01 19 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

4 02 01 19 01 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah

Dokumen evaluasi hasil RKPD dan RKPD Perubahan 10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 2 dokumen 6 dokumen 60

Dokumen evaluasi hasil target RPJMD 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 3 dokumen 60

Jumlah kesepakatan dalam rangka pengendalian

pelaksanaan RKPD


Kastemisasi/penyempurnaan aplikasi e-Monev rencana

pembangunan daerah

1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100

Bimtek entry e-Monev 1 kali 47 OPD 47 OPD 100 1 kali 100

4 02 01 19 02 Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah Dokumen pelaporan Dana Tugas Pembantuan 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100 4 dokumen 4 dokumen 100

Dokumen pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100 4 dokumen 4 dokumen 100

Dokumen pelaporan bantuan Pemda DIY 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100 4 dokumen 4 dokumen 100

Dokumen pelaporan Dana Keistimewaan DIY 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100 4 dokumen 4 dokumen 100

Dokumen pelaporan Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) dan/ Dokumen

Pelaporan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)

4 dokumen 4 dokumen

online

4 dokumen 100 4 dokumen

online

4 dokumen 100

Aplikasi Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah 1 aplikasi 1 aplikasi 100 1 aplikasi

4 02 01 15 Program Penelitian dan Pengembangan

4 02 01 15 01 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Jumlah kesepakatan kerja sama penelitian 40 kesepakatan 8 kesepakatan 8 kesepakatan 100 6 penelitian 18 penelitian 45

Hasil inovasi masyarakat pemenang anugerah IPTEK

(Krenovamaskat)

2 kategori 2 kategori 100

Rakor kelitbangan 14 kali 1 kali 1 kali 100 4 kali 6 kali 42,86

Pelaksanaan Desiminasi hasil penelitian 5 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 3 kali 60

Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) 28 rakor 6 rakor 6 rakor 100 6 rakor 16 sidang 57,14

Sidang DRD 10 kali 2 kali 2 kali 100 2 kali 6 kali 60

4 02 01 15 02 Penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDa) Jumlah kesepakatan koordinasi SIDa 11 kesepakatan 2 kesepakatan 2 kesepakatan 100 2 kesepakatan 7 kesepakatan 63,64

Lokakarya pengembangan SIDa 9 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 3 kali 33,33

Dokumen Masterplan Kecamatan Iptek 1 dokumen 1 dokumen 100

Hasil seleksi pemenang anugerah IPTEK

(Krenovamaskat)

3 kategori 3 kategori 3 kategori 100 3 kategori 3 kategori 100

8 91 2 3 4 5 6

18

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka pelayanan

yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

diukur dengan beberapa target kinerja, masing-masing dengan

indikator yang telah ditetapkan. Didalam penterjemahan Visi dan

Misi Bupati, kinerja pelayanan di Bappeda terutama untuk

mendukung Misi 1 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik (Good Governance) dan mendukung sasaran daerah

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah meningkat.

Terdapat 5 (lima) tolok ukur kinerja pelayanan, baik yang

ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan

Indikator Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Utama Bappeda

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor

268/KPTS/2017 pada tanggal 13 November 2017 yang terdiri dari

2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu indeks kesesuaian program

dan hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi

kebijakan. Adapun berdasarkan Sasaran Strategis Bappeda,

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Bappeda

dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kesesuaian program pembangunan daerah, merupakan

sasaran strategis, dengan indikator kinerja sasaran Indeks

kesesuaian program dan indikator kinerja program:

a. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap Program dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD);

b. Persentase kesesuaian capaian dengan target kinerja

dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan

tahunan daerah;

c. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD Bidang

Fisik dan Prasarana terhadap RKPD dan APBD, serta

program dalam Renstra PD terhadap RPJMD;

d. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD Bidang

Pemerintahan, Sosial, dan Budaya terhadap RKPD dan

APBD, serta program dalam Renstra PD terhadap

RPJMD; dan

19

e. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD Bidang

Perekonomian terhadap RKPD dan APBD, serta program

dalam Renstra PD terhadap RPJMD;

2. Kerjasama penelitian dalam pembangunan daerah meningkat,

dengan indikator kinerja sasaran yang berupa hasil kerjasama

penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan dan

indikator kinerja program jumlah pelaksanaan kerjasama

penelitian.

Indikator Kinerja Kunci Bappeda terdiri dari:

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah

ditetapkan dengan PERDA, merupakan indikator kinerja

kunci perangkat daerah, dengan indikator kinerja: Ada/tidak

ada

2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah

ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, merupakan indikator

kinerja kunci perangkat daerah, dengan indikator kinerja:

Ada/tidak ada

3. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah

ditetapkan dengan PERKADA, merupakan indikator kinerja

kunci perangkat daerah, dengan indikator kinerja: Ada/tidak

ada

Realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2018 dan

tahun 2017, serta breakdown target pencapaian kinerja pelayanan

Bappeda selama periode Renstra selengkapnya dapat dilihat pada

Tabel 2.2. Pada tahun 2018 tingkat realisasi capaian indikator

kinerja pelayanan yang mendukung Indikator Kinerja Utama

Bappeda menunjukkan angka yang semakin baik dibandingkan

dengan tingkat realisasi capaian pada tahun 2017. Pada tahun

2018 capaian kinerja yang menyasar pada kesesuaian program

pembangunan daerah sebesar 99,99% dengan angka Indeks

Kesesuaian Program sebesar 100,01% artinya konsistensi program

pembangunan daerah belum sesuai dengan target yang

diharapkan atau masih terdapat kesenjangan capaian sebesar

0,01%. Apabila dilihat dari komponen penghitung indeks

kesesuaian program, jumlah program terdapat pada program RKPD

Tahun 2018 dan RPJMD Tahun 2016-2021 sudah sama atau

dengan tingkat capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa

20

konsistensi dokumen perencanaan antarwaktu dapat terjaga.

Kesesuaian jumlah program dalam RKPD dengan RPJMD berkaitan

erat dengan adanya reviu dokumen RPJMD serta aplikasi

perencanaan (e-planning) yang mulai dioperasikan pada tahun

2018 sebagai upaya untuk mengalirkan program dalam RPJMD

kedalam program tahunan (annual planning) atau dokumen RKPD.

Dalam hal penilaian konsistensi antarlembaga, yang

ditunjukkan dengan perbandingan antara jumlah program dalam

Renstra PD dengan RPJMD, Renja PD dengan APBD, dan Renja PD

terhadap RKPD menunjukkan hasil sesuai dengan target yang

diharapkan yaitu mencapai angka 100%. Artinya konsistensi

dokumen perencanaan daerah antarlembaga tetap terjaga.

Pengaliran program dari RKPD ke dalam Rencana Kerja PD dan

APBD benar-benar dikendalikan. Demikian juga koordinasi dan

pendampingan pada PD untuk pengaliran program dalam RPJMD

kedalam Renstra PD yang pada tahun 2017 telah direviu berjalan

dengan baik. Pada akhir periode Renstra (tahun 2021) diharapkan

indeks kesesuaian program mencapai 100%.

Kesenjangan terjadi pada capaian target kinerja dalam

perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah

yang dihitung berdasarkan rata-rata capaian kinerja per sasaran

daerah (14 sasaran) yaitu sebesar 0,04%. Capaian kinerja sasaran

yang terendah terdapat pada kegiatan-kegiatan yang menyasar

pada sasaran daerah angka pengangguran turun yaitu sebesar

91,33%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kesenjangan ini

lebih rendah 2,35% karena pada tahun 2017 terdapat kesenjangan

sebesar 2,39%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator capaian

target dengan kinerja dalam perencanaan pembangunan jangka

menengah dan tahunan daerah semakin baik.

Sasaran strategis yang kedua dalam Indikator Kinerja Utama

BAPPEDA yang dicapai dengan indikator hasil kerjasama penelitian

yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan. Pada tahun 2018 ini

BAPPEDA melaksanakan 8 kerjasama penelitian yang dilakukan

dengan Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam (BPTBA) LIPI

Yogyakarta dan Universitas Gunungkidul (UGK). Hasil kerjasama

penelitian yang dilakukan dengan BPTBA LIPI Yogyakarta berupa 4

(empat) kajian yaitu:

21

1. Aplikasi Silase Berbasis Hijauan Lokal dan Limbah Pertanian

pada Budidaya Sapi Potong untuk Mengatasi Kelangkaan

Pakan di Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul;

2. Optimasi Pengolahan Limbah Tempurung Kelapa di Kecamatan

Rongkop Gunungkidul sebagai Bahan Baku Briket Arang;

3. Diversifikasi Produk Olahan Berbasis Kacang Tanah (Arachis

Hypogaea L.) di Perkumpulan Bimaram Dusun Banomo B,

Desa Pucanganom, Kecamatan Rongkop, Kabupaten

Gunungkidul; dan

4. Pengembangan Usaha Produksi Batik dengan Pewarna Alam di

Desa Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul.

Demikian pula kerjasama penelitian yang dilakukan dengan

Universitas Gunungkidul (UGK) menghasilkan 4 (empat) kajian

yaitu:

1. Analisis Isi Jurnalisme Warga pada Sistem Informasi Desa

“SIDASAMEKTA” di Kabupaten Gunungkidul;

2. Pengembangan Ekowisata Kawasan Pantai Karst Kawasan

Strategis Pariwisata (KSP) II Gunungkidul

3. Evaluasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam

Pengelolaan Dana Desa di Desa Rongkop Kecamatan Rongkop


4. Identifikasi Penggunaan Bahan Baku Lokal dalam Pembuatan

Makanan Tradisional Gunungkidul.

Dari 8 (delapan) hasil penelitian yang dilaksanakan dengan

BPTBA LIPI Yogyakarta dan UGK yang telah ditindaklanjuti

menjadi draft Keputusan Bupati dan Surat Edaran Bupati ada 6

(enam). Sehingga pencapaian dari indikator kinerja hasil

kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan

mencapai 100%. Meskipun dengan tingkat pencapaian 100%,

namun tindak lanjut dari hasil penelitian ini masih berbentuk

draft Surat Keputusan dan Surat Edaran Bupati. Hal ini

dikarenakan hasil kerjasama penelitian ini selesai menjelang

akhir tahun anggaran sehingga tindak lanjut kebijakannya masih

berupa draft. Diperkirakan pada triwulan I tahun anggaran

berikutnya tindak lanjut dari hasil kajian ini sudah menjadi Surat

Keputusan dan Surat Edaran Bupati.

22

Pada tahun 2017 terdapat 4 (empat) hasil kerjasama

penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan. Pada akhir

tahun 2017 tindak lanjut hasil penelitian tersebut masih

berbentuk draft Surat Keputusan Bupati dan pada tahun ini draft

tersebut telah menjadi Surat Keputusan Bupati. Adapun tindak

lanjut keempat hasil kerjasama penelitian tersebut adalah:

1. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 339/KPTS/2018

tentang Peningkatan Populasi Sapi Peranakan Ongole Melalui

Pembinaan Terpadu Lintas Sektor;


tentang Pengembangan Tanaman Pendukung Usaha Batik di

Wilayah Sentra Kerajinan Batik Rakyat;


tentang Peningkatan Daya Saing Ubikayu Gunungkidul

Melalui Pembinaan Terpadu Lintas Sektor; dan


tentang Penetapan Rongkop sebagai Kecamatan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi.

Dalam rangka pengembangan fungsi kelitbangan di

Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2017 Bupati Gunungkidul

telah menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun

2017 tentang Dewan Riset Daerah. Peraturan Bupati ini kemudian

ditindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan Bupati

Gunungkidul Nomor 90/KPTS/TIM/2017 yang kemudian diubah

dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor

107/KPTS/TIM/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan

Bupati Gunungkidul Nomor 90/KPTS/2017 tentang Pengangkatan

Anggota Dewan Riset Daerah Periode Tahun 2017-2020. Dewan

Riset Daerah mempunyai tugas pokok yaitu:

1. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk

menyusun arah, prioritas, serta kebijakan pemerintah daerah

dalam pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

2. mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan koordinasi

di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beberapa rekomendasi yang telah dihasilkan dari Sidang

yang dilakukan Dewan Riset Daerah antara lain terkait dengan:

23

1. Penguatan program dan peran Dewan Riset Daerah

2. Kajian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3. Upaya percepatan pencapaian target RPJMD Tahun 2016-2021

4. Pengentasan kemiskinan melalui pengembangan pariwisata

5. Draft Peraturan Bupati tentang Pedoman Integrasi Badan

Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pelestarian Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan kedalam

Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma).

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Kunci yang terkait

ketersediaan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah sebagai

tindaklanjut dari Peraturan Menteri yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun

2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025,

2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021,


Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019,

4. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Pada tahun 2019 diharapkan realisasi capaian indikator

kinerja pelayanan Bappeda baik target Indikator Kinerja Utama

(IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat tercapai sesuai

dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda

Tahun 2016-2021. Sebagaimana target tahun 2019 pada Renstra

Bappeda, indikator kinerja utama Bappeda diharapkan dapat

mencapai 100%.

24

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Indeks Kesesuaian Program 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,13% 100,01% 100% 100% IKU-PD

Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap Program dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

100% 100% 100% 100% 100% 100% RKPD/RPJMD

=98,04%

RKPD/RPJMD =100% 100% 100%

Persentase kesesuaian capaian dengan target kinerja

dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan

tahunan daerah

100% 100% 100% 100% 100% 97,61% 100,04% 100% 100%

Kesenjangan capaian target kinerja dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah

(Tahun 2017)

10%

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD Bidang

Fisik dan Prasarana terhadap RKPD dan APBD, serta

Program dalam Renstra PD terhadap RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD =

100%

Renja/RKPD = 100%

Renja/APBD = 100%

Renstra/RPJMD = 100%

100% 100%


Pemerintahan, Sosial dan Budaya terhadap RKPD dan

APBD, serta Program dalam Renstra PD terhadap RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD =

100%

Renja/RKPD = 100%

Renja/APBD = 100%


100% 100%

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul

No. Indikator (IKU, SPM, IKK)

Angka/Nilai

Target/Standar

(IKU, SPM,

IKK)

Target Renstra PD Realisasi Capaian ProyeksiCATATAN

ANALISIS

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Perekonomian terhadap RKPD dan APBD, serta Program

dalam Renstra PD terhadap RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% Renja/RKPD =

100%

Renja/APBD =

100%

Renstra/RPJMD =

100%

Renja/RKPD = 100%

Renja/APBD = 100%


100% 100%

2 Hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi

kebijakan

40 4 6 8 10 12 4 6 8 10 IKU-PD

3 Ada/tidaknya dokumen perencanaan RPJPD yang telah

ditetapkan dengan PERDA

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada IKK

4 Ada/tidaknya dokumen perencanaan RPJMD yang telah

ditetapkan dengan PERDA/PERKADA


5 Ada/tidaknya dokumen perencanaan RKPD yang telah

ditetapkan dengan PERKADA


Keterangan:

IKU-PD: Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

IKK : Indikator Kinerja Kunci

26

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara umum telah

merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan.

Dalam pola working plan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun

perencanaan berdasarkan pagu indikatif. Perencanaan tersebut

merupakan hasil dari proses perencanaan yang memadukan proses

teknokratik, politik, partisipatif, serta proses bottom-up maupun top

down. Melalui keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih

banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini belum

optimal (hanya sebagai pelengkap) dalam proses perencanaan.

Indikasinya antara lain ditandai masih senjangnya realisasi Daftar

Usulan Rencana Program/Kegiatan yang disampaikan masyarakat

melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang dapat

diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini.

BAPPEDA memiliki peran sangat penting dan utama dalam menjaga

konsistensi dokumen perencanaan pembangunan di daerah. Peran

penjaminan mutu ini membutuhkan dukungan yang utuh dari segenap

pemangku kepentingan.

Untuk dapat mewujudkan perencanaan sesuai amanat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, kapasitas lembaga perencana dan kemampuan

teknis personel perencanaan perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut

dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan penyusunan

usulan pembangunan dalam bentuk kegiatan yang benar-benar

dibutuhkan (money follow program), bukan berdasarkan pada kegiatan

yang diinginkan.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berimplikasi pada

perubahan urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul kemudian menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan

Daerah. Peraturan Daerah ini kemudian diikuti dengan penetapan

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

27

Gunungkidul, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terbagi

menjadi 5 Bidang dengan 15 Sub Bidang dan 1 Sekretariat dengan 3

Sub Bagian. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016

disajikan pada Gambar 2.1.

Secara umum, Bappeda mempunyai tugas melaksanakan urusan

penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang

perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Dalam mengemban tugasnya, BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul

mempunyai peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang terkait

faktor eksternal. Peluang yang ada antara lain:

1. pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan

keleluasaan dalam pengaturan kerumahtanggaan di Daerah

Istimewa Yogyakarta,

2. penerapan otonomi daerah memberikan kesempatan berprakarsa

seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan,

3. sumber daya pembangunan yang potensial,

4. program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan

kemampuan aparatur perencana cukup tersedia,

5. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi cukup pesat,

6. sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah

tertata baik,

7. respon dan komitmen PD mitra maupun para pemangku

kepentingan (stakeholders) cukup baik, dan

8. komunikasi yang intensif dan kondusif dalam perencanaan dan

penganggaran pembangunan.

Adapun tantangan yang dihadapi BAPPEDA dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsinya antara lain:

1. tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan

berbagai motivasi dan kepentingan,

2. pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat,

stakeholders, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan

pembangunan daerah semakin meningkat,

28

3. adanya perbedaan perspektif dalam proses perencanaan dan

penganggaran yang terkadang belum bisa berjalan dengan sinkron

dan integratif,

4. proses perencanaan pembangunan partisipatif belum dipahami

secara merata oleh aparat pemerintah daerah dan kelompok

masyarakat,

5. pemahaman dan nilai serap terhadap penguasaan teknologi

informasi masih kurang,

6. peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme

perencanaan pembangunan daerah masih terus mengalami

penyempurnaan,

7. tuntutan ketersediaan dokumen yang mantap, berkesinambungan

dan integratif di setiap jenjang dan tahapan perencanaan

pembangunan, dan

8. kualitas aparat perencana belum merata di setiap perangkat

daerah.

Sedangkan secara internal, BAPPEDA menghadapi kendala karena

adanya permasalahan antara lain:

1. belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia

(SDM) perencana,

2. terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pendukung yang baik

bagi proses dan lembaga perencanaan pembangunan daerah,

3. belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan

yang tersusun secara reliabel dan akurat,

4. belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program

kegiatan pembangunan jika dikaitkan dengan dokumen-dokumen

perencanaan, dan

5. belum adanya jabatan fungsional perencana.

Dengan melihat ketersediaan sumber daya yang ada, serta

berdasarkan pencapaian selama ini, maka peluang dan tantangan yang

mungkin dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan

BAPPEDA kedepan adalah:

1. Potensi pendanaan dapat dikelola dengan lebih baik untuk

membiayai kegiatan-kegiatan yang memiliki daya ungkit bagi

kemajuan daerah.

2. Sumber Daya Manusia perencana yang handal untuk memantapkan

sistem perencanaan pembangunan daerah.

29

3. Dukungan stakeholder yang baik.

4. Regulasi yang kondusif.

5. Perkembangan teknologi informasi dan kelitbangan yang semakin

maju.

6. Komunikasi yang terbangun harmonis dan intensif dalam proses

perencanaan dan penganggaran.

Sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, maka

produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan BAPPEDA

mempunyai peran strategis sebagai alternatif dalam mengatasi

permasalahan pembangunan di daerah. Produk perencanaan harus

disusun integral baik secara horizontal maupun vertikal, sesuai dengan

kondisi regional maupun sektoral, serta dapat diimplementasikan pada

jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, produk

perencanaan pembangunan daerah harus memiliki keselarasan baik

antarlembaga maupun antarwaktu.

Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan

bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan

kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan

daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat,

sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah.

Perencanaan pembangunan daerah juga harus tetap pada kerangka

dan arah perencanaan pembangunan nasional dan regional guna

mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Kerangka pikir

yang digunakan sebagai landasan adalah kerangka berpikir global dan

bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini

dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat

memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah

sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat

menghadapi arus globalisasi.

Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir

secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat

menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik

dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap

pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat.

Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan

memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan.

Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan

30

mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan

terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat

kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan.

Sebagai institusi perencana, Bappeda berperan dalam

pelaksanaan fungsi manajemen di bidang perencanaan dan

bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manifestasi

dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana harus

mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara

intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan

analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah

dirumuskan. Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak

sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari PD lainnya, tetapi

harus mampu bertindak sebagai “motor penggerak” yang dapat

mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan

pembangunan.

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, peran

monitoring, evaluasi serta pelaporan merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan. Monitoring adalah

suatu usaha untuk memastikan berjalannya proses program/kegiatan.

Sedangkan evaluasi merupakan suatu proses untuk menjelaskan

secara sistematis untuk mencapai obyektifitas, efisiensi, dan efektifitas,

serta untuk mengetahui dampak dari suatu kegiatan dan juga

membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan perencanaan

program/kegiatan yang akan datang. Melalui proses ini akan dapat

diketahui apakah proses implementasi pembangunan telah sesuai

dengan yang direncanakan baik keluaran, target maupun sasarannya.

Hasil dari monitoring dan evaluasi sangat berguna menjadi masukan

dalam proses penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya.

Pelaporan adalah bentuk kewajiban pemerintah/PD untuk menyiapkan,

menyusun, dan menyampaikan informasi kinerja secara teliti, periodik,

dan melembaga, sebagai perwujudan normatif pertanggungjawaban

yang didahului proses pengukuran dan evaluasi kinerja sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah

yang berkualitas, lembaga perencana pembangunan harus dapat

meningkatkan kemampuan pengelolaan data/informasi pembangunan

daerah secara up to date, tepat dan akurat. Ketersediaan data/informasi

31

pembangunan yang valid menentukan kualitas dokumen perencanaan

yang dihasilkan. Keberadaan institusi penelitian dan pengembangan

merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Kerjasama dan iklim kelitbangan yang terbentuk harus dapat

diarahkan guna menghasilkan produk-produk penelitian yang

mendukung proses perencanaan pambangunan yang berlangsung.

Berdasarkan visi Kepala Daerah yang dirumuskan kedalam visi

RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 yaitu: “Mewujudkan

Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan

berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan

sejahtera tahun 2021”. Dari rumusan visi tersebut, kemudian

dirumuskan misi pembangunan lima tahun kedepan adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance).

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.

5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi

yang kondusif.

6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam

secara berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah tidak lagi menetapkan Visi

dan Misi organisasi. Kedudukan Perangkat Daerah adalah dalam

rangka mensukseskan pencapaian Visi dan Misi RPJMD sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi organisasi Perangkat Daerah. Kedudukan

BAPPEDA dalam pencapaian misi tersebut adalah secara langsung

mendukung misi pertama, yaitu Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Misi pertama ini adalah upaya pemerintah Daerah untuk

menyelenggarakan tata pemerintahan dengan berlandaskan asas

prinsip good governance melalui sinergitas antar stakeholders,

pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka pengelolaan

dan manajemen pembangunan daerah.

32

Gambar 2.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016

No. Nama Jabatan KP

KEPALA BADAN

Kelompok J F

SEKRETARIAT

BIDANG PEMERINTAHAN SOSIAL

DAN KEBUDAYAANBIDANG PEREKONOMIAN BIDANG FISIK DAN PRASARANA

BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN

DAN PENGENDALIANBIDANG PERENCANAAN Subbagian Perencanaan

Subbagian Umum

Subbidang Pemerintahan dan


Subbidang Pertanian Perikanan dan

Kelautan

Subbidang Perhubungan Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Subbidang Penelitian dan

Pengembangan

Subbidang Pengelolaan Data

PembangunanSubbagian Keuangan

Subbidang Kesehatan Sosial dan

Ketenagakerjaan

Subbidang Perindustrian

Perdagangan dan Koperasi

Subbidang Lingkungan Hidup dan

Pekerjaan UmumSubbidang Pengendalian dan Evaluasi

Subbidang Rencana Pembangunan

Daerah

Subbidang Pendidikan dan

Kebudayaan

Subbidang Pariwisata dan

Penanaman Modal

Subbidang Penataan Ruang dan

PertanahanSubbidang Pelaporan

Subbidang Rencana Pembangunan

Wilayah

: Komando

UPT

: Koordinasi

33

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2020, Bappeda

merencanakan untuk melaksanakan 12 program yang dijabarkan dalam

29 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp4.891.000.000,00 (empat

miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah) yang disesuaikan

dengan tahun keempat periode Renstra Bappeda Tahun 2016-2021.

Namun demikian berdasarkan arah kebijakan pembangunan dalam

RPJMD Tahun 2016-2021, hasil evaluasi Renja PD tahun 2018 dan

hasil evaluasi Renja PD tahun 2019 menyebabkan indikator output

beberapa kegiatan pada Rancangan Awal Renja Tahun 2020 mengalami

perubahan. Usulan tersebut selanjutnya akan diselaraskan dalam

proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari

tingkat desa hingga Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang

Kabupaten. Usulan ini kemudian diselaraskan pula dengan usulan

program dan kegiatan Perangkat Daerah yang lain dalam Forum PD.

Selama proses yang berlangsung serta berdasarkan analisis kebutuhan

terhadap isu-isu strategis dan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda,

dimungkinkan akan terjadi perubahan terhadap rancangan awal

rencana kerja Bappeda. Dalam perubahan tersebut terjadi penambahan

alokasi anggaran ataupun output pada kegiatan yang sudah ada.

Tahapan cukup penting yang sangat mempengaruhi perubahan

yang terjadi adalah adanya kebijakan untuk menyelaraskan dokumen

perencanaan yang disusun, agar memiliki alur pikir yang lebih logis

antara prioritas pembangunan daerah, sasaran, indikator sasaran

daerah, yang kemudian dialirkan kedalam sasaran dan indikator

sasaran PD, dan kemudian menjadi program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan PD. Penambahan, pengurangan, ataupun penyesuaian

anggaran dan target kinerja kegiatan sebagai hasil proses yang dialami

dalam penyusunan rencana kerja BAPPEDA hingga selesainya kegiatan

Musrenbang Kabupaten.

Dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan prioritas

pembangunan tahun 2020, beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti

dalam perumusan program dan kegiatan antara lain:

1. Penyusunan program kegiatan beserta indikator kinerjanya

mengedepankan pada prinsip “money follow program” untuk

mendukung pencapaian visi, misi, sasaran, dan target-target

RPJMD, kebijakan umum Bupati maupun Renstra PD;

34

2. Program kegiatan diarahkan pada pencapaian target RPJMD/IKU

Daerah dan target Renstra PD/IKU PD pada tahun 2020;

3. Kemampuan anggaran yang terbatas, yang sebagian anggaran akan

dialokasikan untuk pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah Tipe

D Saptosari dan untuk pembiayaan Pemilukada maka beberapa

output kegiatan yang tidak menjadi prioritas di tahun 2020

pelaksanaannya ditunda pada tahun berikutnya.

4. Perlunya segera disusun Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Kawasan Perluasan Industri Candirejo untuk memfasilitasi

pengembangan industri di kawasan tersebut

Berdasarkan pertimbangan di atas dan analisis kebutuhan,

maka dirumuskan kembali rencana program kegiatan tahun 2020

beserta indikator kinerjanya sesuai dengan skala prioritas dan

ketersediaan anggaran. Penyandingan rancangan awal dengan matriks

sesudah melalui analisis kebutuhan selengkapnya ditampilkan dalam

Tabel 2.3. Beberapa kegiatan yang mengalami perubahan pada

indikator kinerja output antara lain:

1. Kegiatan penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran

mengalami perubahan indikator kinerja output yaitu penghapusan

pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, karena pada tahun

2020 ini, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor tidak

diperkenankan kecuali yang telah menjadi prioritas;

2. Kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik menambah indikator

kinerja output berupa Dokumen Standar Pelayanan berdasarkan

arahan dari Bagian Organisasi;

3. Kegiatan perencanaan pembangunan penataan ruang dan

pertanahan menunda output Dokumen Kajian Inventarisasi

Kawasan Strategis Kabupaten;

4. Kegiatan perencanaan pembangunan pemerintahan dan

pemberdayaan masyarakat menambah indikator kinerja berupa

output Dokumen Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa

sebagai acuan bagi desa dalam menyusun dokumen perencanaan

pembangunan desa;

5. Kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan

menambah indikator kinerja output berupa Dokumen Kajian

Pengembangan Daya Saing Bidang Pendidikan;

35

6. Kegiatan perencanaan pembangunan kesehatan, sosial, dan

ketenagakerjaan menambah indikator kinerja output berupa

Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA)

untuk menuju Kabupaten Gunungkidul sebagai Kabupaten Layak

Anak;

7. Kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, perikanan, dan

kelautan mengganti indikator kinerja output Feasibility Study

Rumah Potong Hewan dengan workshop pengembangan pangan

lokal yang dokumen kajian pengembangan pangan lokal telah

disusun pada tahun 2019 ini, serta workshop pengembangan

potensi sumberdaya ikan;

8. Kegiatan perencanaan pembangunan industri, perdagangan, dan

koperasi menunda output Dokumen Grand Design Industri Olahan

Makanan di Kabupaten Gunungkidul dan menambahkan output

Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Kawasan Perluasan Industri

(KPI) Candirejo sebagai tindak lanjut dari pengembangan KPI

Candirejo;

9. Kegiatan perencanaan pembangunan pariwisata dan penanaman

modal yang mengurangi output Dokumen Masterplan

Pengembangan Potensi Ekonomi Kecamatan dari tiga kecamatan

menjadi satu kecamatan, yaitu Kecamatan Semanu;

10. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah menambah

indikator kinerja output berupa Dokumen Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, untuk memastikan bahwa

prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi

dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,

dan/atau program.

Dari pagu indikatif usulan pada rancangan awal yang sesuai

dengan Renstra Bappeda sebesar Rp4.891.000.000,00, berdasarkan

hasil analisis kebutuhan pagu indikatif usulan menjadi

Rp4.406.876.000,00 atau berkurang 9,89%.

36


NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIANPAGU

INDIKATIF (Rp)PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN

DANA (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan

administrasi perkantoran

100% 650.000.000 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


administrasi perkantoran

100% 511.936.000

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran

Kab. GK Jumlah surat yang dikirim 6 surat/dokumen 455.000.000 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan


Kab. GK Jumlah surat/dokumen yang dikirim 6 buah 364.151.000

Jumlah sarana jasa telepon 2 rekening (X12

bulan)

Jumlah tagihan telepon dibayar (2

rekening X 12 bulan)

24 bulan

Jumlah sarana jasa listrik 3 rekening (X12

bulan)

Jumlah tagihan listrik dibayar (3


36 bulan

Jumlah sarana jasa air 1 rekening (X12

bulan)

Jumlah tagihan air dibayar (1


12 bulan

Jumlah mobil yang terbayar

pajaknya

6 buah Jumlah mobil dinas yang terbayar

pajaknya

6 unit

Jumlah motor yang terbayar

pajaknya

27 buah Jumlah motor dinas yang terbayar

pajaknya

18 unit

Pembayaran jasa kebersihan kantor 1 paket jasa

Cleaning Service

12 bulan

Jasa kebersihan kantor dibayar 3 termin

Jumlah komputer/notebook yang

terfasilitasi pemeliharaannya

28 buah Jumlah komputer/notebook terfasilitasi

pemeliharaannya

28 unit

Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi

pemeliharaannya

4 buah Jumlah mesin ketik terfasilitasi

pemeliharaannya

4 unit

Jumlah printer yang terfasilitasi

pemeliharaannya

10 buah Jumlah printer terfasilitasi

pemeliharaannya

10 unit

Jumlah UPS yang terfasilitasi

pemeliharaannya

6 buah Jumlah UPS yang terfasilitasi

pemeliharaannya

0 unit

Jumlah alat tulis kantor 12 paket pembelian

ATK

Jumlah alat tulis kantor 12 paket

Jumlah barang cetakan 7 jenis barang

cetakan

Jumlah barang cetakan 112 dokumen

Jumlah fotocopy 12.000 lembar

fotocopy

Jumlah fotocopy 12.000 lembar

Jumlah fotocopy 60 jilid Jumlah penjilidan 60 buah

Jumlah komponen listrik tersedia 12 paket pembelian

komponen listrik

Jumlah komponen listrik tersedia 6 paket

Jumlah notebook tersedia 2 buah Jumlah notebook terbeli 0 unit

Jumlah PC tersedia 2 buah Jumlah PC terbeli 0 unit

Jumlah printer tersedia 3 buah Jumlah printer terbeli 0 unit

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Gunungkidul

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATAN

PENTING

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah UPS tersedia 2 buah Jumlah UPS terbeli 0 unit

Jumlah LCD proyektor tersedia 1 buah Jumlah LCD proyektor terbeli 0 unit

Jumlah gordyn tersedia 2 paket Jumlah gordyn tersedia 0 paket

Jumlah bahan dan peralatan

kebersihan kantor

10 paket pembelian

bahan dan alat

pembersih

Jumlah bahan dan peralatan

kebersihan kantor

6 paket

Jumlah tenaga administrasi/teknik

perkantoran

730 hari (2 orang

petugas jaga

malam)

Jumlah tenaga harian lepas (THL)

penjaga malam (2 orang X 366 hari)

732 hari

Jumlah tenaga administrasi/teknik

perkantoran

248 hari (1 orang

tenaga bantu

administrasi

Jumlah tenaga harian lepas (THL)

administrasi perkantoran (1 orang X

247 hari)

247 hari

THR THL 3 orang

Jumlah data yang terkelola dan

terpelihara

1 jenis data (arsip

persuratan)

Jumlah data yang terkelola dan

terpelihara (arsip persuratan)

1 jenis

Jumlah Bahan bacaan/ referensi dan

surat kabar

2 jenis surat kabar

(2 rek bulanan

langganan surat

kabar)

Jumlah tagihan surat kabar dibayar

(2 rekening X 12 bulan)

24 bulan

Jumlah meja kursi kerja terbeli 0 unit

Jumlah meja kursi rapat terbeli 0 unit

Jumlah TV LED terbeli 0 unit

2. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

Kab. GK Jumlah makanan dan minuman

tersedia untuk rapat dan tamu

600 OR Makan

minum

195.000.000 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

Kab. GK Jumlah makanan dan minuman


600 OR 147.785.000

Jumlah makanan dan minuman


900 OR Minum

snack

Jumlah minuman dan snack tersedia

untuk rapat dan tamu

900 OR

Frekuensi rapat, konsultasi, dan

koordinasi terfasilitasi dengan baik

40 kali dalam

daerah


koordinasi dalam daerah

100 OH


koordinasi terfasilitasi dengan baik

20 kali luar daerah Frekuensi rapat, konsultasi, dan

koordinasi luar daerah

64 OH

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran


sarana dan prasarana perkantoran

100% 300.000.000 Program Peningkatan Sarana




100% 261.800.000

3. Pengadaan/Pembangunan Sarana


Kab. GK Jumlah AC yang dibeli 2 buah 110.000.000 Pengadaan/Pembangunan Sarana


Kab. GK Jumlah AC yang dibeli 2 buah 15.000.000

Layanan informasi interaktif

Pembangunan Daerah

1 paket Layanan informasi interaktif

Pembangunan Daerah

0 paket

Jumlah meja kursi kerja yang dibeli 1 paket Jumlah meja kursi kerja yang dibeli 0 paket

Jumlah meja kursi rapat yang dibeli 1 paket Jumlah meja kursi rapat yang dibeli 0 paket

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana


Kab. GK Pengecatan dan pemeliharaan

bangunan gedung kantor

1 paket 190.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana


Kab. GK Pengecatan dinding gedung kantor 1000 m2 246.800.000

Pemeliharaan taman 1 paket Pemeliharaan taman 1 paket

Rehab kamar mandi 1 paket Rehab kamar mandi 2 paket

38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

pemeliharaan keramik gedung kantor 1 paket pemeliharaan keramik gedung kantor 0 m2

Jumlah mobil dinas yang dipelihara 6 buah Jumlah mobil dinas yang dipelihara 6 unit

Jumlah motor dinas yang dipelihara 27 buah Jumlah motor dinas yang dipelihara 18 unit

Jumlah AC yang dipelihara 21 buah Jumlah AC yang dipelihara 25 unit

Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur

Persentase PNS yang memiliki

kompetensi sesuai bidang tugas

100% 35.000.000 Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur

Persentase PNS yang memiliki


100% 25.000.000

5. Penyelenggaraan Penatalaksanaan

dan Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah

Kab. GK Jumlah ASN yang tertangani 54 ASN 10.000.000 Penyelenggaraan Penatalaksanaan

dan Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah

Kab. GK Jumlah ASN yang tertangani 51 ASN 5.000.000

6. Pengembangan Kapasitas Aparatur Kab. GK Jumlah ASN yang dikirim mengikuti

diklat

4 orang 25.000.000 Pengembangan Kapasitas Aparatur Kab. GK Jumlah ASN yang dikirim mengikuti

diklat

4 orang 20.000.000

Program Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah

Persentase laporan keuangan yang

disusun tepat waktu

100% 50.000.000 Program Peningkatan Kualitas


Daerah


disusun tepat waktu

100% 36.830.000

7. Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

Kab. GK Dokumen Laporan keuangan

semesteran

1 dokumen 50.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

Kab. GK Dokumen Laporan keuangan

semesteran

1 dokumen 36.830.000

Dokumen Laporan keuangan akhir

tahun

1 dokumen Dokumen Laporan keuangan akhir

tahun

1 dokumen

Dokumen Laporan keuangan

bulanan/SPJ

12 dokumen Dokumen Laporan keuangan

bulanan/SPJ

12 dokumen

Tenaga harian lepas (THL)/ 1 orang

X 247 hari

247 hari

THR THL 1 orang


Perencanaan

Persentase kesesuaian program

dalam Renja Perangkat Daerah

terhadap RKPD dan Renstra

Perangkat Daerah terhadap RPJMD

100% 55.000.000 Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan


dalam Renja Perangkat Daerah

terhadap RKPD dan Renstra

Perangkat Daerah terhadap RPJMD

100% 42.680.000

8. Perencanaan Kinerja Perangkat

Daerah

Kab. GK Dokumen LKjIP Tahun 2019 1 dokumen 43.630.000 Perencanaan Kinerja Perangkat

Daerah

Kab. GK Dokumen LKjIP Tahun 2019 1 dokumen 34.780.000

Dokumen Renja Tahun 2021 dan

Renja Perubahan Tahun 2020

2 dokumen Dokumen Renja Tahun 2021 dan

Renja Perubahan Tahun 2020

2 dokumen

Dokumen RKA Tahun 2021 dan

RKA Perubahan Tahun 2020

2 dokumen Dokumen RKA Tahun 2021 dan

RKA Perubahan Tahun 2020

2 dokumen

DPA dan DPPA Tahun 2020 2 dokumen

Dokumen ROPK 1 dokumen

Dokumen Perjanjian Kinerja dan

Perubahan Perjanjian Kinerja

2 dokumen


X 247 hari

247 hari

THR THL 1 orang

39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9. Pengendalian Internal Perangkat

daerah

Kab. GK Jumlah laporan TEPRA 12 laporan 5.000.000 Pengendalian Internal Perangkat

daerah

Kab. GK Jumlah laporan TEPRA 12 laporan 3.800.000

Jumlah laporan e-monev 4 laporan Jumlah laporan e-monev 4 laporan

10. Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi Perangkat Daerah

Kab. GK Dokumen profil perangkat daerah 1 dokumen 6.370.000 Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi Perangkat Daerah

Kab. GK Profil PD Tahun 2019 1 dokumen 4.100.000

Draft Dokumen Profil PD Tahun 2020 1 dokumen


Pelayanan Publik

Nilai IKM PD 79,75 1.000.000 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Nilai IKM PD 79,75 5.000.000

11. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab. GK Dokumen pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat

2 dokumen 1.000.000 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab. GK Dokumen pengukuran Survei

Kepuasan Masyarakat

2 dokumen 5.000.000

Dokumen Renacana Tindak

Pengendalian (RTP)

1 dokumen Dokumen Renacana Tindak

Pengendalian (RTP)

1 dokumen

Dokumen Evaluasi SOP 1 dokumen

Dokumen Standar Pelayanan 1 dokumen

Program Perencanaan

Pembangunan Fisik dan

Prasarana


dalam Renja PD Bidang Fisik dan

Prasarana terhadap RKPD dan

APBD, serta program dalam Renstra

PD terhadap RPJMD

Renstra/RPJMD=10

0 persen;

Renja/APBD=100

persen;

Renja/RKPD=100

persen

770.000.000 Program Perencanaan

Pembangunan Fisik dan

Prasarana



Prasarana terhadap RKPD dan


PD terhadap RPJMD

Renstra/RPJMD=

100 persen;

Renja/APBD= 100

persen;

Renja/RKPD= 100

persen

585.000.000

12. Perencanaan Pembangunan

Lingkungan Hidup dan Pekerjaan

Umum

Kab. GK Jumlah kesepakatan perencanaan

pembangunan lingkungan hidup dan

pekerjaan umum

10 kesepakan 250.000.000 Perencanaan Pembangunan


Umum



pekerjaan umum

10 kesepakatan 220.000.000

Dokumen studi alternatif wonosari

outer ringroad

1 dokumen Dokumen studi alternatif wonosari

outer ringroad

1 dokumen


Perhubungan, Perumahan, dan

Kawasan Permukiman


perumahan dan kawasan

permukiman

6 kesepakatan 170.000.000 Perencanaan Pembangunan


Kawasan Permukiman


perhubungan,perumahan dan

kawasan permukiman


Dokumen masterplan

pengembangan kawasan

perparkiran

1 dokumen Dokumen masterplan

pengembangan kawasan

perparkiran

1 dokumen


Penataan Ruang dan Pertanahan


tata ruang dan pertanahan


Penataan Ruang dan Pertanahan


tata ruang dan pertanahan


Desiminasi Tata Ruang dan

Pertanahan

1 kali Desiminasi tata ruang dan

pertanahan

1 kali

Dokumen Kajian Inventarisasi

kawasan strategi kabupaten

1 dokumen Dokumen kajian inventarisasi

kawasan strategi kabupaten

0 dokumen


X 247 hari

247 hari

THR THL 1 orang

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Perencanaan

Pembangunan Pemerintahan,

Sosial, dan Budaya


dalam Renja PD Bidang

Pemerintahan, Sosial, dan

Kebudayaan terhadap RKPD dan


PD terhadap RPJMD

Renstra/RPJMD=

100 persen;

Renja/APBD= 100

persen;

Renja/RKPD= 100

persen


Pembangunan Pemerintahan,

Sosial, dan Budaya




Kebudayaan terhadap RKPD dan


PD terhadap RPJMD

Renstra/RPJMD=

100 persen;

Renja/APBD= 100

persen;

Renja/RKPD= 100

persen

445.320.000


Pemerintahan dan Pemberdayaan

Masyarakat


bidang pemerintahan dan

pemberdayaan masyarakat



Masyarakat


bidang pemerintahan dan

pemberdayaan masyarakat


Dokumen pedoman perencanaan

pembangunan desa

1 dokumen


X 247 hari

247 hari

THR THL 1 orang


Pendidikan dan Kebudayaan


pembangunan pendidikan dan

kebudayaan


Pendidikan dan Kebudayaan



kebudayaan


Dokumen Masterplan Pembangunan

Olahraga

0 dokumen

Dokumen kajian pengembangan

daya saing bidang pendidikan

1 dokumen


Kesehatan, Sosial, dan

Ketenagakerjaan


pembangunan kesehatan, sosial, dan

ketenagakerjaan


Kesehatan, Sosial, dan

Ketenagakerjaan



ketenagakerjaan


Dokumen District Health Account

(DHA) Kab Gunungkidul

1 dokumen Dokumen District Health Account

(DHA) Kab Gunungkidul

1 dokumen

Dokumen Rencana Aksi Daerah

Kabupaten Layak Anak (RAD KLA)

1 dokumen


X 247 hari

247 hari

THR THL 1 orang

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi



Perekonomian terhadap RKPD dan


PD terhadap RPJMD

Renstra/RPJM=

100 persen;

Renja/APBD= 100

persen;

Renja/RKPD= 100

persen


Pembangunan Ekonomi



Perekonomian terhadap RKPD dan


PD terhadap RPJMD

Renstra/RPJMD=

100 persen;

Renja/APBD= 100

persen;

Renja/RKPD= 100

persen

786.560.000


Pertanian, Perikanan, dan Kelautan


pembangunan pertanian dan

kelautan


Pertanian, Perikanan, dan Kelautan


pembangunan pertanian dan

kelautan


Dokumen feasibility studi rumah

potong hewan

1 dokumen Dokumen kajian optimalisasi produksi

perikanan tangkap di Kabupaten

0 dokumen

41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Workshop Pengembangan Pangan

Lokal

1 kali

Workshop Pengembangan Potensi

Sumber Daya Ikan

1 kali


Industri, Perdagangan, dan Koperasi


pembangunan industri,

perdagangan, dan koperasi


Industri, Perdagangan, dan Koperasi


pembangunan industri,

perdagangan, dan koperasi


Dokumen grand design

pengembangan koperasi di Kab.

Gunungkidul

1 Dokumen Dokumen Grand Design

Pengembangan Koperasi di Kab.

Gunungkidul

1 dokumen

Dokumen grand design industri

olahan makanan di Kab.

Gunungkidul

1 Dokumen Dokumen Grand Design Industri

Olahan Makanan di Kab.

Gunungkidul

0 dokumen

Dokumen Amdal Kawasan Perluasan

Industri (KPI) Candirejo

1 dokumen


Pariwisata dan Penanaman Modal


pembangunan pariwisata dan

penanaman modal


Pariwisata dan Penanaman Modal


pembangunan pariwisata dan

penanaman modal


Dokumen masterplan

pengembangan potensi ekonomi

kecamatan

3 Dokumen

(Paliyan, Semanu,

dan Wonosari)

Dokumen Masterplan

Pengembangan potensi ekonomi

Kecamatan Semanu

1 dokumen


X 247 hari

247 hari

THR THL 1 orang

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah


dalam RKPD terhadap program

dalam RPJMD

100% 1.120.000.000 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah


dalam RKPD terhadap program

dalam RPJMD

100% 1.116.470.000

21. Penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah

Kab. GK Dokumen Rancangan awal RKPD 1 dokumen 378.000.000 Penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah

Kab. GK Rancangan awal RKPD Th 2021 1 dokumen 526.200.000

Kompilasi Dokumen DURP Hasil

Musrenbang Kecamatan

1 dokumen Kompilasi Dokumen DURP Tahun

2021 Hasil Musrenbang Kecamatan

1 dokumen

Dokumen Rancangan RKPD Th

2021

1 dokumen Rancangan RKPD Th 2021 1 dokumen

Dokumen RKPD Th 2021 1 dokumen Dokumen RKPD Th 2021 1 dokumen

Dokumen Rancangan RKPD

Perubahan Th 2021

1 dokumen Rancangan Perubahan RKPD Th

2020

1 dokumen

Dokumen RKPD Perubahan Th

2021

1 dokumen Dokumen RKPD Perubahan Th

2020

1 dokumen

Bimtek Penyusunan Renja PD 1 kali Bimtek Penyusunan Renja PD 0 kali

Kalender perencanaan 100 buah Kalender perencanaan 135 buah

Rancangan Teknokratis RPJMD

2021- 2026

1 dokumen Rancangan Teknokratis RPJMD

2021- 2026

1 dokumen

42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jml kesepakatan koordinasi

perencanaan daerah : Penyusunan

Renja PD Th. 2021; Penyusunan

Renja PD Perubahan Th. 2020;

Penyusunan Dokumen ROPK Th.

2020; Penyusunan Rancangan

Dokumen ROPK Th. 2021

3 kesepakatan Jml kesepakatan koordinasi

perencanaan daerah : Penyusunan

Renja PD Th. 2021; Penyusunan

Renja PD Perubahan Th. 2020;

Penyusunan Dokumen ROPK Th.

2020; Penyusunan Rancangan

Dokumen ROPK Th. 2021

4 kesepakatan

Musrenbang RKPD Kabupaten 1 kali

Dokumen KLHS RPJMD 1 dokumen

22. Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kab. GK Jumlah kesepakatan sinkronisasi

perencanaan pembangunan daerah:

1. Sinkronisasi program/kegiatan

tematik antara Pemkab GK dan

Pemerintah DIY 2. Sinkronisasi

usulan program/ kegiatan dalam e-

Musrenbang/ e-proposal rakortek

APBN

2 kesepakatan 130.000.000 Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kab. GK Jumlah kesepakatan sinkronisasi

perencanaan pembangunan daerah:

1. Sinkronisasi program/kegiatan

tematik antara Pemkab GK dan

Pemerintah DIY 2. Sinkronisasi

usulan program/ kegiatan dalam e-

Musrenbang/ e-proposal rakortek

APBN


Sinkronisasi Informasi Perencanaan

Kab. Gunungkidul

1 modul/aplikasi Sinkronisasi Informasi Perencanaan

Kab. Gunungkidul

0 aplikasi

Kastemisasi Sistem Informasi

Perencanaan


X 247 hari

247 hari

THR THL 1 orang

Capacity Building Perencana PD 85 orang

23. Penyusunan dan Sinkronisasi

Perencanaan Pembangunan

Kewilayahan

Kab. GK Dokumen Usulan DAK 1 dokumen 112.000.000 Penyusunan dan Sinkronisasi


Kewilayahan

Kab. GK Dokumen Usulan DAK 1 dokumen 111.480.000

Dokumen Usulan Rakortek 1 dokumen Dokumen Usulan Rakortek 1 dokumen

Dokumen Usulan PIWK 1 dokumen Dokumen usulan PIWK 1 dokumen

Dokumen Usulan dana keistimewaan 1 dokumen Dokumen Usulan dana keistimewaan 1 dokumen

Konsinyering penyusunan

perencanaan program kegiatan

keistimewaan

1 kali Konsinyering penyusunan

perencanaan program kegiatan

keistimewaan

1 kali

24. Penyusunan Profil dan Informasi

Hasil Pembangunan Daerah

Kab. GK Buku Informasi Pembangunan

Daerah Kab. Gunungkidul Tahun

2020

1 dokumen 150.000.000 Penyusunan Profil dan Informasi

Hasil Pembangunan Daerah

Kab. GK Buku Informasi Pembangunan

Daerah Kab. Gunungkidul Tahun

2019

1 dokumen 180.000.000

Buku Informasi Program dan

Kegiatan Pembangunan Kab.

Gunungkidul tahun 2021

1 dokumen (70

buku)

Buku Informasi Program dan

Kegiatan Pembangunan Kab.

Gunungkidul tahun 2020

1 dokumen

Video profil Kabupaten Gunungkidul 1 video Video profil Kabupaten Gunungkidul 1 paket

Booklet Informasi Pembangunan 1 dokumen Booklet Informasi Pembangunan 1 dokumen

43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah kesepakatan koordinasi

penyusunan profil dan informasi

pembangunan daerah

4 kesepakatan


X 247 hari

247 hari

THR THL 1 orang

25. Pendataan Potensi dan

Permasalahan Daerah

Kab. GK Jumlah kesepakatan koordinasi

pendataan potensi dan

permasalahan daerah

6 kesepakatan 350.000.000 Pendataan Potensi dan

Permasalahan Daerah

Kab. GK Jumlah kesepakatan koordinasi

pendataan potensi dan

permasalahan daerah


Data Kemiskinan Kabupaten

Gunungkidul

1 dokumen Data Kemiskinan Kabupaten

Gunungkidul

1 dokumen

Jumlah pendamping SID yang terlatih 25 orang Jumlah pendamping SID yang terlatih 19 orang

Jumlah verifikator data BDT di

lapangan yang terlatih

25 orang Jumlah verifikator data BDT di

lapangan yang terlatih

0 orang

Jumlah SDM Kecamatan yang

paham dan dapat mengoperasikan

SID

54 orang Jumlah SDM Kecamatan yang

paham dan dapat operasional SID

18 orang

Jumlah SDM Desa yang terlatih dan

bisa operasional SID

144 orang

Jumlah SDM Perangkat Daerah

yang paham dan bisa opersional

29 orang

Program Pengendalian dan

Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah

Persentase kesesuaian capaian

dengan target kinerja dalam

perencanaan pembangunan jangka

menengah dan tahunan daerah

100% 350.000.000 Program Pengendalian dan

Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah





100% 174.590.000

26. Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

Kab. GK Dokumen evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan RKPD dan Perubahan

RKPD

2 dokumen 185.000.000 Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah

Kab. GK Dokumen evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan RKPD dan Perubahan

RKPD

2 dokumen 103.785.000

Dokumen evaluasi hasil pencapaian

target- target RPJMD

1 dokumen Dokumen evaluasi hasil/capaian

target RPJMD

1 dokumen

Jumlah kesepakatan dalam rangka

pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan RKPD dan pencapaian

target RPJMD

8 kesepakatan Jumlah kesepakatan dalam rangka

pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan RKPD dan pencapaian

target RPJMD

8 kesepakatan

Kastemisasi aplikasi e-Monev


Modul RPJMD

1 paket Kastemisasi aplikasi e-Monev


1 paket

Bimtek entry e-Monev 47 PD Bimtek entry e-Monev 0 PD


X 247 hari

247 hari

THR THL 1 orang

27. Pelaporan Kegiatan Pembangunan

Daerah

Kab. GK Dokumen pelaporan:

Tugas Pembantuan (TP)

4 laporan 165.000.000 Pelaporan Kegiatan Pembangunan

Daerah

Kab. GK Dokumen pelaporan:

Tugas Pembantuan (TP)

4 laporan 70.805.000

44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dokumen pelaporan Dana Alokasi

Khusus (DAK)

4 laporan Dokumen pelaporan Dana Alokasi

Khusus (DAK)

4 laporan

Dokumen pelaporan Dana

Keistimewaan DIY

4 laporan Dokumen pelaporan Dana

Keistimewaan DIY

4 laporan

Dokumen pelaporan Bantuan

Pemerintah DIY

4 laporan Dokumen pelaporan Bantuan

Pemerintah DIY

4 laporan

Dokumen pelaporan Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi (AD-PPK) Rencana Aksi

Nasional (RANHAM)

4 laporan online Dokumen pelaporan kegiatan non

APBD lainnya

4 laporan


X 247 hari

247 hari

THR THL 1 orang

Program Penelitian dan

Pengembangan

Jumlah pelaksanaan kerjasama

penelitian

10 penelitian 420.000.000 Program Penelitian dan

Pengembangan


penelitian

10 penelitian 415.690.000

28. Penyelenggaraan Penelitian dan

Pengembangan

Kab. GK Jumlah pelaksanaan kerjasama

penelitian

10 kesepakatan

penelitian

280.000.000 Penyelenggaraan Penelitian dan

Pengembangan

Kab. GK Jumlah pelaksanaan kerjasama

penelitian

10 kesepakatan

penelitian

277.360.000

Desiminasi hasil penelitian 1 kali Desiminasi hasil penelitian 1 kali

Rakor kelitbangan 4 kali Rakor kelitbangan 4 kali

Fasilitasi Dewan Riset Daerah 6 rakor Fasilitasi Dewan Riset Daerah 6 rakor

Sidang Paripurna DRD 2 kali Sidang Paripurna DRD 2 kali

29. Penguatan Sistem Inovasi Daerah

(SIDa)

Kab. GK Jumlah kesepakatan koordinasi SIDa 2 kesepakatan 140.000.000 Penguatan Sistem Inovasi Daerah

(SIDa)

Kab. GK Jumlah kesepakatan koordinasi SIDa 2 kesepakatan 138.330.000

Lokakarya pengembangan SIDa 2 kali Lokakarya pengembangan SIDa 1 kali

Seleksi penerima anugerah IPTEK

(Krenovamaskat)

3 kategori Seleksi penerima anugerah IPTEK

(Krenovamaskat)

3 kategori


X 247 hari

247 hari

THR THL 1 orang

Keikutsertaan dalam pesta IPTEK 1 kali

4.891.000.000 4.406.876.000

45

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terlebih

dahulu telah dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat, baik terhadap

prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun

yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang berupa

usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari

kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan PD,

LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang kabupaten. Terhadap aspirasi tersebut

kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai

dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan hasil

analisis kebutuhan PD.

Usulan awal PD kemudian diselaraskan dengan usulan dan

kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang, baik musrenbang

desa maupun kecamatan dan kabupaten. Dalam kegiatan ini kemudian

diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif Wilayah

Kecamatan dan Pagu Indikatif Sektoral. Sebagai sebuah konsekuensi

atas telah ditandatanganinya kesepakatan antara Bupati sebagai pihak

Eksekutif dengan DPRD sebagai lembaga legislatif tentang penetapan

pagu anggaran yang dialokasikan dalam Pagu Indikatif Wilayah

Kecamatan, maka semua usulan masyarakat yang masuk melalui jalur

PIWK sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus

dilaksanakan oleh PD. Usulan yang dibuat oleh Bappeda telah

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian

secara khusus Bappeda tidak ada program dan kegiatan usulan dari

masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.

NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJABESARAN/

VOLUMECATATAN

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2020 dari Para Pemangku Kepentingan


46

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa

perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan

integral dengan perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian

tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema

dan prioritas pembangunan nasional.

Dalam rangka mendukung visi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”,

pada tahun 2020 dirumuskan Tema Pembangunan Nasional adalah

“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”

dengan 5 prioritas nasional yaitu:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan,

2. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan,

3. Pemantapan Ketahanan pangan, Air, Energi dan Pelestarian

Lingkungan Hidup,

4. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja, dan

5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Sedangkan 9 Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) terdiri dari:

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara

2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, dan terpercaya;

3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan;

4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem

dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya;

5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;

47

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik

8) Melakukan revolusi karakter bangsa

9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun

2017-2022 adalah “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat

Manusia Jogja” dengan 2 misi yaitu:

1. Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang

Berkeadilan dan Berkeadaban.

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis.

Dengan memperhatikan tema nasional dan visi RPJMD Pemerintah DIY,

maka dirumuskan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2020 Daerah Istimewa Yogyakarta adalah “Percepatan

Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan

Berkualitas” dengan prioritas pembangunan yaitu:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

Berkelanjutan,

2. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan Wilayah,

3. Aktivitas Perekonomian Berkelanjutan, dan

4. Pendukung Prioritas Pembangunan.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dimaknai sebagai keselarasan

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sedangkan peningkatan

SDM dimaksudkan pada pembangunan manusia dan pengentasan

kemiskinan. Adapun yang dimaksudkan dengan pertumbuhan

berkualitas adalah pertumbuhan yang menitikberatkan pada penguatan

konektivitas dan pemerataan pembangunan.

Pemerintah DIY dalam penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah tahun 2020 dengan melakukan 4 pendekatan

tematik pembangunan yaitu:

1. Penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan,

2. Penurunan ketimpangan wilayah,

3. Respon terhadap pembangunan New Yogyakarta International

Airport (NYIA),

4. Pembiayaan pembangunan melalui peran swasta.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diharapkan mampu

menangkap peluang kepariwisataan dan pertumbuhan ekonomi dengan

48

adanya penyelesaian JJLS yang diperkirakan pada tahun 2021 dapat

terselesaikan hingga tersambung dua lajur pada bentang wilayah DIY,

pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA),

pengembangan kawasan geopark (Nglanggeran) dan pantai selatan serta

rencana investasi.

Berdasarkan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, Bappeda

harus dapat mengawal proses perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten Gunungkidul agar selaras dengan tema pembangunan

nasional dan tema pemerintah DIY. Mengacu pada tema pembangunan

nasional dan tema pembangunan pemerintah DIY serta mendasarkan

pada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan Gunungkidul

sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Terkemuka dan Berbudaya,

Menuju Masyarakat Yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri, dan Sejahtera

Tahun 2021”, maka selanjutnya dirumuskan tema pembangunan

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 yaitu “Menguatkan

Pengembangan Industri Pariwisata dan Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan

Kemandirian Daerah”. Tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2020 yang menekankan pada Penguembangan Industri

Pariwisata dan Peningkatan Kualitas SDM, harus bersinergi dan

dipaduserasikan untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Tema

tersebut kemudian dijabarkan dalam enam Prioritas Pembangunan

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020, yaitu:

1) Pendidikan dan Kesehatan

2) Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

3) Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata Ruang

4) Ekonomi dan Pariwisata

5) Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana

6) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul selanjutnya

menjadi acuan bagi PD dalam penentuan perencanaan program dan

kegiatan tahun 2020.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah tahun 2020 berpedoman dan mengacu pada prioritas

49

pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini menjabarkan

program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai

sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Tahun 2020 merupakan tahun keempat dalam perencanaan jangka

menengah baik dokumen Renstra di tingkat PD maupun RPJMD di

tingkat Kabupaten. Sasaran pembangunan daerah yang terdapat pada

dokumen perencanaan jangka menengah daerah, selanjutnya

dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran PD, sehingga terwujud

keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan antarwaktu dan

antarlembaga.

Dalam prioritas daerah yang telah disusun berdasarkan tema

pembangunan tahun 2020, secara langsung Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah mendukung pencapaian prioritas daerah

keenam, yaitu Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, dengan

Sasaran Daerah: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat.

Sasaran ini digambarkan dengan indikator sasaran daerah: Nilai

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pengaliran prioritas

daerah sampai kedalam indikator sasaran perangkat daerah yang

menjadi sasaran utama BAPPEDA disajikan dalam Tabel 3.1.

NO PRIORITASSASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

DAERAH

(OUTCOMES)

SASARAN

PERANGKAT

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN PD

(OUTCOMES)

1 Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

meningkat

Nilai

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(AKIP)

Kesesuaian

program

pembangunan

daerah

Indeks kesesuaian

program

Kerjasama

penelitian dalam

pembangunan

daerah meningkat

Hasil kerjasama

penelitian yang

ditindaklanjuti

menjadi kebijakan

Tabel 3.1. Prioritas dan Sasaran Utama BAPPEDA

Selain dua sasaran perangkat daerah yang mendukung secara

langsung pencapaian sasaran daerah, terdapat tiga sasaran perangkat

daerah lainnya yang mendukung tugas dan fungsi PD, yaitu Kepuasan

Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan PD Meningkat,

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan PD Meningkat dan Kesesuaian

50

Program dalam Dokumen Perencanaan PD. Adapun Sasaran

pendukung tugas dan fungsi BAPPEDA disajikan dalam tabel 3.2.

NO SASARAN PERANGKAT DAERAHINDIKATOR SASARAN PERANGKAT

DAERAH

2. Akuntabilitas pengelolaan

keuangan Perangkat Daerah (PD)

meningkat

Persentase laporan keuangan

disusun tepat waktu (bulanan,

semesteran, tahunan)

3. Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan Perangkat

Daerah (PD)


dalam:

a. Renja PD terhadap RKPD

b. Renstra PD terhadap RPJMD

Tabel 3.2. Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi BAPPEDA

1. Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan

Perangkat Daerah (PD) meningkat

Nilai IKM PD

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021,

Bappeda menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik dengan

indikator tujuan Keselarasan dokumen perencanaan pembangunan

daerah antarwaktu dan antarlembaga. Dari tujuan ini dijabarkan dalam

lima sasaran perangkat daerah yaitu:

1. Kesesuaian program pembangunan daerah,

2. Kerjasama penelitian dalam pembangunan daerah meningkat,

3. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan

Perangkat Daerah (PD) meningkat,

4. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (PD)

meningkat,

5. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat

Daerah (PD).

Dari lima sasaran perangkat daerah tersebut kemudian dijabarkan

dalam indikator sasaran perangkat daerah dan target sasaran

perangkat daerah tahunan. Pengaliran tujuan perangkat daerah sampai

kedalam indikator sasaran perangkat daerah beserta target kinerjanya

pada tahun 2020 disajikan dalam Tabel 3.3.

51

NOTUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR TUJUAN DAN

SASARAN PD

TARGET

KINERJA

TUJUAN DAN

SASARAN

TAHUN 2020

Tujuan :

1 Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik untuk

meningkatkan pelayanan publik

Keselarasan dokumen

perencanaan pembangunan

daerah antar waktu dan antar

lembaga

100%

Sasaran:

1 Kesesuaian program pembangunan

daerah

Indeks kesesuaian program 100%

2 Kerjasama penelitian dalam

pembangunan daerah meningkat

Hasil kerjasama penelitian yang

ditindaklanjuti menjadi kebijakan

10

3 Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan

Perangkat Daerah (PD) meningkat

Nilai IKM PD 80,00

4 Akuntabilitas pengelolaan

keuangan Perangkat Daerah (PD)

meningkat

Persentase laporan keuangan

disusun tepat waktu (bulanan,

semesteran, tahunan)

100%

5 Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan Perangkat

Daerah (PD)


dalam:

a. Renja PD terhadap RKPD

b. Renstra PD terhadap RPJMD

100%

Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Bappeda

Dalam perumusan sasaran perangkat daerah, selain

mempertimbangkan rumusan tujuan dan sasaran daerah maupun

tujuan perangkat daerah, juga mempertimbangkan Indikator Kinerja

Utama (IKU). Penetapan Indikator Kinerja Utama berdasarkan pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja

Utama adalah alasan hakiki yang melatarbelakangi eksistensi

perangkat daerah dalam jajaran kelembagaan di daerah. Berdasarkan

tugas dan fungsi Bappeda, Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda telah

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor

268/KPTS/2017 pada tanggal 13 November 2017 seperti Tabel 3.4.

NO IKU INDIKATOR KINERJA IKUTARGET

KINERJA IKU

1 Kesesuaian program

pembangunan daerah

Indeks kesesuaian program 100%

2 Kerjasama penelitian dalam

pembangunan daerah meningkat

Hasil kerjasama penelitian yang

ditindaklanjuti menjadi

kebijakan

10

Tabel 3.4. Indikator Kinerja Utama Bappeda

52

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN


Dalam Rencana Kerja Bappeda terdapat pendanaan untuk belanja

tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung Bappeda

hanya digunakan untuk belanja pegawai. Berdasarkan perhitungan atau

proyeksi pendanaan untuk kebutuhan gaji pegawai selama satu tahun, pada

tahun 2020 Bappeda menganggarkan belanja tidak langsung sebesar

Rp3.324.462.024,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta empat

ratus enam puluh dua ribu dua puluh empat rupiah). Adapun perincian

belanja tidak langsung sebagaimana dalam tabel 4.1.

REKENING URAIAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH

1 2 3 4 5 6

5.1.1.01.001.Gaji Pokok/Uang

Representasi1 Tahun 2.636.680.830 2.636.680.830

5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 1 Tahun 243.912.409 243.912.409

5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 1 Tahun 250.910.000 250.910.000

5.1.1.01.004. Tunjangan Fungsional 1 Tahun 700.000 700.000

5.1.1.01.005.Tunjangan Fungsional

Umum1 Tahun 63.660.000 63.660.000

5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 1 Tahun 120.941.400 120.941.400

5.1.1.01.007.Tunjangan PPh/Tunjangan

Khusus1 Tahun 7.618.780 7.618.780

5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 1 Tahun 38.605 38.605

3.324.462.024JUMLAH RENCANA PEMBIAYAAN

4.1 Belanja Tidak Langsung Gaji BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

Sedangkan belanja langsung dipergunakan untuk melaksanakan

program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang

sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh

BAPPEDA dengan dukungan perangkat daerah lainnya serta masyarakat

guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan

dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih

terukur.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan di BAPPEDA antara lain terhadap:

1) pencapaian visi dan misi kepala daerah;

2) pencapaian prioritas dan sasaran daerah;

3) pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama);

4) pendayagunaan potensi ekonomi daerah; dan

53

5) sinkronisasi dengan kebijakan pemerinah pusat serta Pemerintah

Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam kaitannya dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah,

Bappeda mendukung misi 1 RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatkan

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan mendukung

prioritas daerah tahun 2020 yaitu Reformasi Birokrasi dan Pelayanan

Publik. Dari prioritas daerah tersebut, rumusan program dan kegiatan

Bappeda mendukung sasaran daerah yaitu Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daerah Meningkat. Pengaliran dari prioritas daerah, sasaran daerah sampai

dengan program dan kegiatan prioritas pembangunan pada Bappeda Tahun

2020 sebagaimana terlihat pada tabel 4.2.

Pada tahun 2020 berdasarkan skala prioritas dan kemampuan

anggaran, Bappeda merencanakan akan melaksanakan 12 program yang

terdiri dari 28 kegiatan. Sebelumnya, jumlah program yang diusulkan

adalah 12 program dengan 29 kegiatan, namun karena adanya kebijakan

terkait pengadaaan belanja modal agar memperhatikan rencana kebutuhan,

mempertimbangkan pemanfaatan barang inventaris yang telah ada serta

tidak diperkenankannya bagi setiap PD melakukan pengadaan sarana

perkantoran berupa AC, sound system, PC, laptop, printer, mesin scan, TV

LED, USB, dan sejenisnya, maka kegiatan pengadaan/pembangunan sarana

dan prasarana perkantoran yang sedianya akan digunakan untuk

pengadaan 2 (dua) buah AC tidak dapat dianggarkan.

Dalam Bab III telah diuraikan bahwa Bappeda sebagai perangkat

daerah mempunyai lima sasaran. Berdasarkan lima sasaran PD tersebut

kemudian dialirkan kedalam program kegiatan yang direncanakan pada

tahun 2020. Pengaliran sasaran PD kedalam 12 program dan 28 kegiatan

pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.3.

54

Prioritas Sasaran Daerah Kegiatan Dana

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan

Publik

1. Akuntabilitas

kinerja pemerintah

daerah meningkat

1 Nilai Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP)

1 Kesesuaian

program

pembangunan

daerah

1 Indeks kesesuaian

program

1 Perencanaan Pembangunan

Daerah

Penyusunan Rencana Pembangunan

Daerah

524.580.000

Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

127.330.000

Penyusunan dan Sinkronisasi

Perencanaan Kewilayahan

110.040.000

Penyusunan Profil dan Informasi Hasil

Pembangunan Daerah

177.990.000

Pendataan Potensi dan Permasalahan

Daerah

168.730.000

2 Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Pembangunan

Daerah

Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

102.315.000

Pelaporan Kegiatan Pembangunan

Daerah

69.725.000


Fisik dan Prasarana



Umum

218.560.000



Kawasan Permukiman

163.200.000

Perencanaan Pembangunan Penataan

Ruang dan Pertanahan

198.740.000



Budaya



Masyarakat

159.220.000

Perencanaan Pembangunan Pendidikan

dan Kebudayaan

143.265.000

Perencanaan Pembangunan Kesehatan,

Sosial, dan Ketenagakerjaan

137.945.000


Ekonomi

Perencanaan Pembangunan Pertanian,

Perikanan, dan Kelautan

81.160.000

Perencanaan Pembangunan Industri,

Perdagangan, dan Koperasi

535.360.000

Perencanaan Pembangunan Pariwisata

dan Penanaman Modal

167.490.000

2 Kerjasama

Penelitian dalam

Pembangunan

Daerah meningkat

2 Hasil kerjasama

penelitian yang

ditindaklanjuti

menjadi kebijakan

6 Penelitian dan

Pengembangan

Penyelenggaraan Penelitian dan

Pengembangan

274.810.000

Penguatan Sistem Inovasi Daerah

(SIDa)

137.250.000

Tabel 4.2 Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Bappeda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

Indikator Sasaran

DaerahSasaran PD Indikator Sasaran PD Program

55

NO SASARAN PD

1

1 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

2 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

3 Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Kewilayahan

4 Penyusunan Profil dan Informasi Hasil Pembangunan Daerah

5 Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah

1 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

2 Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah

1 Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pekerjaan

Umum

2 Perencanaan Pembangunan Perhubungan, Perumahan, dan

Kawasan Permukiman

3 Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang dan Pertanahan

1 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan


2 Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

3 Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial, dan

Ketenagakerjaan

1 Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan, dan Kelautan

2 Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, dan Koperasi

3 Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan Penanaman Modal

2

1 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

2 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

3 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah

3

1 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

2 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

1 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah

2 Pengembangan Kapasitas Aparatur

1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

4

1 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

2 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

1 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Kerjasama penelitian dalam

pembangunan daerah

meningkat

Program Penelitian dan Pengembangan

5 Akuntabilitas pengelolaan

keuangan PD meningkat

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah

Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan

Perangkat Daerah (PD)

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pelayanan PD meningkat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 4.3. Sasaran dan Program/Kegiatan

NAMA PROGRAM/KEGIATAN

Kesesuaian program

pembangunan daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan

Budaya

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

56

Dari sejumlah 28 kegiatan yang telah direncanakan, berdasarkan

penyebaran lokasinya, dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kegiatan

yang dilaksanakan dalam skala internal Bappeda, dan kegiatan yang

dilaksanakan secara lintas PD. Kegiatan internal adalah kegiatan-

kegiatan yang sifatnya mendukung pelaksanaan operasional PD.

Program yang masuk dalam lokalitas internal BAPPEDA adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2 kegiatan)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (1

kegiatan)

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur (2

kegiatan)

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah (1 kegiatan)

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan (3 kegiatan)

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (1 kegiatan)

Program-program tersebut untuk mencapai indikator kinerja sasaran

Bappeda yaitu:

1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD

meningkat, yang dicapai dengan 4 Program, yaitu Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran, Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur, dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik,

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan PD meningkat, dicapai dengan

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah, dan

3. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan PD, yang dicapai

dengan Program Peningkatan Kualitas Perencanaan.

Diluar program yang bersifat internal tersebut, adalah merupakan

program-program yang bersifat lintas PD, yaitu program yang

melibatkan PD lain dalam pelaksanaannya. Program ini terutama untuk

mendukung tugas dan fungsi koordinatif Bappeda yang mempunyai

fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian

dan pengembangan dalam penyusunan kebijakan perencanaan

pembangunan daerah dengan perangkat daerah yang berada dalam

koordinasi bidangnya. Program tersebut adalah Program Perencanaan

Pembangunan Daerah, Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana

57

Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan

Prasarana, Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial,

dan Budaya, serta Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dan

Program Penelitian dan Pengembangan.

Dalam pengaliran sasaran Bappeda kedalam Program dan Kegiatan

yang mendukung pencapaiannya, digambarkan dalam Tabel 4.3.

Didalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) sasaran

yang merupakan Indikator Kinerja Utama Bappeda, dan 3 (tiga) sasaran

yang merupakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Bappeda).

Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama BAPPEDA

adalah Kesesuaian program pembangunan daerah dan Kerjasama

penelitian dalam pembangunan daerah meningkat, yang dicapai dengan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pengendalian

dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Program Perencanaan

Pembangunan Fisik dan Prasarana, Program Perencanaan

Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan Budaya, Program

Perencanaan Pembangunan Ekonomi serta Program Penelitian dan

Pengembangan.

Dalam melaksanakan 12 program dengan 28 kegiatan tersebut

dibutuhkan pagu indikatif sebesar Rp4.362.506.000,00 (empat miliar

tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) dengan

sumber dana APBD Kabupaten. Berdasarkan lima prioritas

pembangunan tahun 2020, program/kegiatan yang mendukung

pencapaian kelima prioritas tersebut disajikan dalam Tabel 4.4.

Terdapat 6 program yang dijabarkan kedalam 18 kegiatan yang

mendukung pencapaian prioritas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan

Publik yang diampu oleh bidang-bidang di Bappeda dengan pagu

indikatif anggaran sebesar Rp3.497.710.000,00 (tiga milyar empat ratus

sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). Pagu

indikatif untuk pencapaian prioritas tersebut adalah 80,18% dari

jumlah pagu indikatif keseluruhan. Sedangkan program dan kegiatan

pendukung tugas dan fungsi Bappeda sejumlah 6 program yang

dijabarkan kedalam 10 kegiatan yang diampu oleh sekretariat dengan

pagu indikatif sebesar Rp864.796.000,00 (delapan ratus enam puluh

empat juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau sebesar

19,82% dari total pagu indikatif.

58

No. Prioritas Pembangunan Pagu Indikatif

(Rp) Ket.

1. Pendidikan dan Kesehatan -

2. Sosial, Budaya, dan

Penanggulangan Kemiskinan -

3. Ekonomi dan Pariwisata -

4. Infrastruktur,

Pengembangan Wilayah dan

Tata Ruang-

5. Ketahanan Pangan,

Lingkungan Hidup dan

Pengelolaan Bencana-

6. 1.108.670.000

1 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 524.580.000

2 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 127.330.000

3 Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Kewilayahan

110.040.000

4 Penyusunan Profil dan Informasi Hasil Pembangunan

Daerah

177.990.000

5 Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah 168.730.000

172.040.000

1 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah

102.315.000

2 Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah 69.725.000

580.500.000

1 Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan

Pekerjaan Umum

218.560.000

2 Perencanaan Pembangunan Perhubungan,

Perumahan, dan Kawasan Permukiman

163.200.000

3 Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang dan

Pertanahan

198.740.000

440.430.000

1 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan


159.220.000

2 Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan

Kebudayaan

143.265.000

3 Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial, dan

Ketenagakerjaan

137.945.000

784.010.000

1 Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan, dan

Kelautan

81.160.000

2 Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan,

dan Koperasi

535.360.000

3 Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan

Penanaman Modal

167.490.000

412.060.000

1 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan 274.810.000

2 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 137.250.000

Jumlah 3.497.710.000

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Penelitian dan Pengembangan

-

Reformasi Birokrasi dan

Pelayanan Publik

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan

Prasarana

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan,

Sosial, dan Budaya

Tabel 4.4. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 6 (Enam) Prioritas Pembangunan Tahun 2020

Nama Program/Kegiatan

-

-

-

-

59

Sedangkan program dan kegiatan pendukung tugas dan fungsi

perangkat daerah dijabarkan dalam tabel 4.5.

No. Pagu Indikatif

(Rp) Ket.

1. 508.486.000

1 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

363.401.000

2 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 145.085.000

2. 246.800.000

1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

246.800.000

3. 25.000.000

1 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

5.000.000

2 Pengembangan Kapasitas Aparatur 20.000.000

4. 42.680.000

1 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 34.780.000

2 Pengendalian Internal Perangkat Daerah 3.800.000

3 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat

Daerah

4.100.000

5. 36.830.000

1 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 36.830.000

6. 5.000.000

1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 5.000.000

Jumlah 864.796.000

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 4.5. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Nama Program/Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Secara keseluruhan, berdasarkan Rancangan Akhir Renja

BAPPEDA Tahun 2020 terdapat 12 program dengan 28 kegiatan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2019. Ke-12 program tersebut didanai

dengan pagu indikatif anggaran sebesar Rp4.362.506.000,00 (empat

miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah)

dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul.

Selengkapnya Renja BAPPEDA Tahun 2020 disajikan dalam tabel

4.6.

60

Lokasi Target Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber DanaTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.02.4.02.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan

Administrasi Perkantoran

100 persen; 508.486.000 675.000.000

4.02.4.02.01.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan


363.401.000 PIPD 480.000.000

Jumlah surat/dokumen yang dikirim Bappeda Kab.

Gunungkidul

6 buah 6 buah

Jumlah tagihan telepon dibayar ( 2 rekening

X 12 bulan)

Bappeda Kab.

Gunungkidul

24 bulan 24 bulan

Jumlah tagihan listrik dibayar ( 3 rekening X

12 bulan)

Bappeda Kab.

Gunungkidul

36 bulan 36 bulan

Jumlah tagihan air dibayar ( 1 rekening X 12

bulan)

Bappeda Kab.

Gunungkidul

12 bulan 12 bulan

Jumlah mobil dinas yang terbayar pajaknya Bappeda Kab.

Gunungkidul

6 unit 6 unit

Jumlah motor dinas yang terbayar pajaknya Bappeda Kab.

Gunungkidul

18 unit 18 unit

Jasa kebersihan kantor dibayar Bappeda Kab.

Gunungkidul

3 termin 3 termin

Jumlah komputer/notebook terfasilitasi

pemeliharaannya

Bappeda Kab.

Gunungkidul

28 unit 28 unit

Jumlah mesin ketik terfasilitasi

pemeliharaannya

Bappeda Kab.

Gunungkidul

4 unit 4 unit

Jumlah printer terfasilitasi pemeliharaannya Bappeda Kab.

Gunungkidul

10 unit 10 unit

Jumah Alat tulis kantor Bappeda Kab.

Gunungkidul

37 Jenis 37 Jenis

Jumlah barang cetakan Bappeda Kab.

Gunungkidul

112 dokumen 112 dokumen

Jumlah fotocopy Bappeda Kab.

Gunungkidul

45000 lembar 45000 lembar

Jumlah penjilidan Bappeda Kab.

Gunungkidul

60 buah 60 buah

Jumlah komponen listrik tersedia Bappeda Kab.

Gunungkidul

7 Jenis 7 Jenis

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Tabel 4.6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

kantor

Bappeda Kab.

Gunungkidul

22 Jenis 22 Jenis

Jumlah data yang terkelola dan terpelihara

(arsip persuratan)

Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 jenis 1 jenis

Jumlah tagihan surat kabar dibayar (2


Bappeda Kab.

Gunungkidul

24 bulan 24 bulan

Jumlah notebook terbeli Bappeda Kab.

Gunungkidul

- - 2 unit

Jumlah printer terbeli Bappeda Kab.

Gunungkidul

- - 3 unit

Jumlah PC terbeli Bappeda Kab.

Gunungkidul

- - 4 unit

Jumlah UPS terbeli Bappeda Kab.

Gunungkidul

- - 4 unit

Jumlah LCD Proyektor terbeli Bappeda Kab.

Gunungkidul

- - 1 unit

Jumlah kursi kerja terbeli Bappeda Kab.

Gunungkidul

- - 15 buah

Jumlah meja kerja terbeli Bappeda Kab.

Gunungkidul

- - 15 buah

Jumlah kursi rapat terbeli Bappeda Kab.

Gunungkidul

- - 20 buah

Jumlah kursi rapat terbeli Bappeda Kab.

Gunungkidul

- - 5 buah

Jumlah TV LED terbeli Bappeda Kab.

Gunungkidul

- - 2 unit

4.02.4.02.01.01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

145.085.000 PIPD 195.000.000

Jumlah makanan dan minuman tersedia

untuk rapat dan tamu

Bappeda Kab.

Gunungkidul

600 OR 600 OR

Jumlah minuman dan snack tersedia untuk

rapat dan tamu

Bappeda Kab.

Gunungkidul

900 OR 900 OR

Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi

dalam daerah

Kab. Gunungkidul,

DIY

150 OH 150 OH

Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi

luar daerah

DKI Jakarta, Jawa,

Luar Jawa

64 OH 64 OH

4.02.4.02.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran



100 persen 246.800.000 350.000.000

4.02.4.02.01.02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

0 PIPD 140.000.000

Jumlah AC yang dibeli Bappeda Kab.

Gunungkidul

- - 2 buah

62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.02.4.02.01.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Perkantoran

246.800.000 PIPD Pemeliharaan keramik

gedung kantor seluas 2748

m2 ditunda pelaksanaannya

210.000.000

Pengecatan tembok dinding kantor Bappeda Kab.

Gunungkidul

1000 m2 1000 m2

Pemeliharaan taman Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 paket 1 paket

Rehab kamar mandi Bappeda Kab.

Gunungkidul

2 paket

Jumlah mobil dinas yang dipelihara Bappeda Kab.

Gunungkidul

6 unit 6 unit

Jumlah motor dinas yang dipelihara Bappeda Kab.

Gunungkidul

18 unit 18 unit

Jumlah AC yang terpelihara Bappeda Kab.

Gunungkidul

25 unit 21 unit

Pemeliharaan keramik gedung kantor Bappeda Kab.

Gunungkidul

- - 500 m2

4.02.4.02.01.03. Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Presentase PNS yang memiliki


100 persen; 25.000.000 40.000.000

4.02.4.02.01.03.02. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan

Pengelolaan Kepegawaian Perangkat

Daerah

5.000.000 PIPD 13.000.000

Jumlah ASN tertangani Bappeda Kab.

Gunungkidul

51 ASN 54 ASN

4.02.4.02.01.03.03. Pengembangan Kapasitas Aparatur 20.000.000 PIPD 27.000.000

Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat Bappeda Kab.

Gunungkidul

4 orang 4 orang

4.02.4.02.01.04. Program Peningkatan Kualitas


Daerah


disusun tepat waktu

100 persen; 36.830.000 52.000.000

4.02.4.02.01.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

36.830.000 PIPD 52.000.000

Dokumen Laporan keuangan semesteran Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Laporan keuangan akhir tahun Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Laporan keuangan bulanan/SPJ Bappeda Kab.

Gunungkidul

12 dokumen 12 dokumen

63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.02.4.02.01.05. Peningkatan Kualitas Perencanaan Persentase kesesuaian program dalam

Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra

PD terhadap RPJMD

100 persen; 42.680.000 60.000.000

4.02.4.02.01.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 34.780.000 PIPD 47.630.000

Dokumen LKjIP Tahun 2019 Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Tahun 2021 dan Renja

Perubahan Tahun 2020

Bappeda Kab.

Gunungkidul

2 dokumen 2 dokumen

Dokumen RKA Tahun 2021 dan RKA

Perubahan Tahun 2020

Bappeda Kab.

Gunungkidul

2 dokumen 2 dokumen

DPA dan DPPA Tahun 2020 Bappeda Kab.

Gunungkidul

2 dokumen 2 dokumen

Dokumen ROPK Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen 2 dokumen

Dokumen Perjanjian Kinerja dan

Perubahan Perjanjian Kinerja

Bappeda Kab.

Gunungkidul

2 dokumen 2 dokumen

Draft Renstra PD Tahun 2021-2026 Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen 1 dokumen

4.02.4.02.01.05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah 3.800.000 PIPD 6.000.000

Jumlah laporan TEPRA Bappeda Kab.

Gunungkidul

12 laporan 12 laporan

Jumlah laporan e monev Bappeda Kab.

Gunungkidul

4 laporan 4 laporan

4.02.4.02.01.05.03. Pengelolaan data dan sistem informasi

Perangkat Daerah

4.100.000 PIPD 6.370.000

Draft Dokumen Profil PD Tahun 2020 Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen 1 dokumen

Profil PD Tahun 2019 Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen 1 dokumen

4.02.4.02.01.06. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

Nilai IKM PD 80.00 5.000.000 1.000.000

4.02.4.02.01.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 5.000.000 PIPD 1.000.000

Dokumen pengukuran Survei Kepuasan

Masyarakat

Bappeda Kab.

Gunungkidul

2 dokumen 2 dokumen

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

SPIP

Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Evaluasi SOP Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Standar Pelayanan Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen

64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-Persentase kesesuaian program


Prasarana terhadap RKPD dan APBD,

serta Program dalam Renstra PD

terhadap RPJMD;

100 persen

Renja/RKPD

- Renja/APBD; 100 persen

- Renstra/RPJMD 100 persen

4.02.4.02.01.15.01. Perencanaan Pembangunan Lingkungan

Hidup dan Pekerjaaan Umum

218.560.000 PIPD 240.000.000

Jumlah kesepakatan perencanaan


pekerjaan umum

Kab. Gunungkidul,

DIY, DKI Jakarta,

Jawa, Luar Jawa


Dokumen Studi Alternatif Wonosari Outer

Ringroad

Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen 1 dokumen

4.02.4.02.01.15.02. Perencanaan Pembangunan

perhubungan, Perumahan dan Kawasan

Permukiman

163.200.000 PIPD 180.000.000


perhubungan, perumahan dan kawasan

permukiman

Kab. Gunungkidul,

DIY, DKI Jakarta,

Jawa


Dokumen Masterplan Pengembangan

Perparkiran

Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen 1 dokumen

4.02.4.02.01.15.03. Perencanaan Pembangunan Penataan

Ruang dan Pertanahan

198.740.000 PIPD Dokumen Kajian

Inventarisasi Kawasan

Strategis Kabupaten ditunda

pelaksanaannya

370.000.000

Jumlah kesepakatan perencanaan tata

ruang dan pertanahan

Kab. Gunungkidul,

DIY, Jabodetabek,

Luar Jawa


Desiminasi Tata Ruang dan Pertanahan Jawa Timur 1 kali 1 kali

Dokumen Pengembangan Kawasan

Strategis dan Cepat Tumbuh

Bappeda Kab.

Gunungkidul

- - 1 dokumen

- Persentase kesesuaian program

dalam Renja PD Bidang Pemerintahan,

Sosial dan Budaya terhadap RKPD

dan APBD, serta Program dalam

Renstra PD terhadap RPJMD;

100 persen

Renja/RKPD



590.000.000

4.02.4.02.01.15. Perencanaan Pembangunan Fisik

dan Prasarana

580.500.000 790.000.000

4.02.4.02.01.16. Perencanaan Pembangunan

Pemerintahan, Sosial, dan Budaya

440.430.000

65

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.02.4.02.01.16.01. Perencanaan Pembangunan


Masyarakat

159.220.000 PIPD 200.000.000

Jumlah kesepakatan perencanaan bidang

pemerintahan dan pemberdayaan

masyarakat

Kab. Gunungkidul,

DIY, DKI Jakarta,

Jawa


Dokumen Pedoman Perencanaan

Pembangunan Desa

Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen

4.02.4.02.01.16.02. Perencanaan Pembangunan Pendidikan

dan Kebudayaan

143.265.000 PIPD 200.000.000



kebudayaan

Kab. Gunungkidul,

DIY, DKI Jakarta,

Jawa


Dokumen Kajian Pengembangan Daya

Saing Bidang Pendidikan

Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen

4.02.4.02.01.16.03. Perencanaan Pembangunan Kesehatan,

Sosial, dan Ketenagakerjaan

137.945.000 PIPD 190.000.000



ketenagakerjaan

Kab. Gunungkidul,

DIY, DKI Jakarta,

Jawa


Dokumen District Health Account (DHA)

Kab. GK

Kab. Gunungkidul 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Rencana Aksi Daerah

Kabupaten Layak Anak (RAD KLA)

Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen

- Persentase kesesuaian program

dalam Renja PD Bidang Perekonomian

terhadap RKPD dan APBD, serta

Program dalam Renstra PD terhadap

RPJMD;

100 persen

Renja/RKPD



4.02.4.02.01.17.01. Perencanaan Pembangunan Pertanian,

Perikanan, dan Kelautan

81.160.000 PIPD 150.000.000


pembangunan pertanian dan kelautan

Kab. Gunungkidul,

DIY, DKI Jakarta,

Jawa


Workshop Pengembangan Pangan Lokal Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 kali

Workshop Pengembangan Potensi Sumber

Daya Ikan

Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 kali

Dokumen Masterplan Rumah Potong

Hewan

Bappeda Kab.

Gunungkidul

- - 1 dokumen

4.02.4.02.01.17. Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

784.010.000 600.000.000

66

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.02.4.02.01.17.02. Perencanaan Pembangunan Industri,

Perdagangan, dan Koperasi

535.360.000 PIPD 200.000.000


pembangunan industri, perdagangan, dan

koperasi

Kab. Gunungkidul,

DIY, DKI Jakarta,

Jawa, Luar Jawa


Dokumen Grand Design Pengembangan

Koperasi di Kab. Gunungkidul

Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Grand Design Pengembangan

UMKM di Kab. Gunungkidul

Bappeda Kab.

Gunungkidul

- - 1 dokumen

Dokumen Amdal Kawasan Perluasan

Industri (KPI) Candirejo

Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen

4.02.4.02.01.17.03. Perencanaan Pembangunan Pariwisata

dan Penanaman Modal

167.490.000 PIPD 250.000.000


pembangunan pariwisata dan penanaman

modal

Kab.

Gunungkidul,DIY,

DKI Jakarta, Jawa,

Luar Jawa


Dokumen Masterplan Pengembangan

Potensi Ekonomi Kecamatan Semanu

Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen 3 dokumen

4.02.4.02.01.18. Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesesuaian Program dalam

RKPD terhadap RPJMD

100 persen 1.108.670.000 1.200.000.000

4.02.4.02.01.18.01. Penyusunan Rencana Pembangunan

Daerah

524.580.000 PIPD 404.000.000

Musrenbang RKPD Kabupaten Wonosari, Kab.

Gunungkidul

1 kali 1 kali

Rancangan awal RKPD Th 2021 Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen 1 dokumen

Kompilasi dokumen DURP Tahun 2021

Hasil Musrenbang Kecamatan

Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen 1 dokumen

Rancangan RKPD Th 2021 Kab. Gunungkidul,

DIY, Jawa

Tengah, Jawa

Timur, DKI Jakarta

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen RKPD Th. 2021 Kab. Gunungkidul,

DIY, Jawa

Tengah, Jawa

Timur, DKI Jakarta

1 dokumen 1 dokumen

Rancangan Perubahan RKPD Th 2020 Kab. Gunungkidul,

DIY

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Perubahan RKPD Th 2020 Kab. Gunungkidul,

DIY

1 dokumen 1 dokumen

Jml kesepakatan koordinasi perencanaan

daerah : 1. Penyusunan Renja PD; 2.

Penyusunan Renja PD Perubahan; 3.

Penyusunan Dokumen ROPK; 4.

Penyusunan Rancangan Renstra PD

Kab. Gunungkidul,

DIY, Jawa

Tengah, Jawa

Timur, DKI Jakarta


67

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rancangan teknokratis RPJMD 2021-2026 Kab. Gunungkidul,

DIY

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen KLHS RPJMD Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen

4.02.4.02.01.18.02. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Daerah

127.330.000 PIPD 150.000.000

Jumlah kesepakatan sinkronisasi

perencanaan pembangunan daerah: 1.

Sinkronisasi program/kegiatan tematik

antara Pemkab GK dan Pemerintah DIY 2.

Sinkronisasi usulan program/ kegiatan

dalam e-Musrenbang/ e-proposal rakortek

APBN

Kab. Gunungkidul,

DIY, DKI Jakarta,

Jawa Tengah


Kastemisasi Sistem Informasi Perencanaan Kab. Gunungkidul,

DIY

1 paket modul 1 paket modul

Capacity Building Perencana PD DIY 85 orang

4.02.4.02.01.18.03. Penyusunan dan Sinkronisasi

Perencanaan Kewilayahan

110.040.000 PIPD 112.000.000

Konsinyering penyusunan perencanaan

program kegiatan keistimewaan

DIY 1 kali 1 kali

Dokumen Usulan DAK Kab. Gunungkidul,

DIY, Jabodetabek

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Usulan Rakortek Kab. Gunungkidul,

DIY, Jabodetabek

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Usulan PIWK Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Usulan Dana Keistimewaan Kab. Gunungkidul,

DIY

1 dokumen 1 dokumen

4.02.4.02.01.18.04. Penyusunan Profil dan Informasi Hasil

Pembangunan Daerah

177.990.000 PIPD 184.000.000

Jumlah Kesepakatan Koordinasi

Penyusunan Profil dan Informasi

Pembangunan Daerah

Kab. Gunungkidul,

DIY, Jabodetabek


Buku Informasi Pembangunan Daerah

Kab. Gunungkidul Tahun 2019

Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen 1 dokumen

Buku Informasi Program dan Kegiatan

Pembangunan Kab. Gunungkidul tahun

2020

Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen 1 dokumen

Booklet Informasi Pembangunan Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen 1 dokumen

Video Profil Kabupaten Gunungkidul Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 paket

4.02.4.02.01.18.05. Pendataan Potensi dan Permasalahan

Daerah

168.730.000 PIPD - 350.000.000

Jumlah kesepakatan koordinasi pendataan

potensi dan permasalahan daerah

Kab. Gunungkidul,

DIY, Jabodetabek


68

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Data Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 dokumen laporan 1 dokumen laporan

Jumlah pendamping SID yang terlatih Bappeda Kab.

Gunungkidul

19 orang 25 orang

Jumlah SDM Perangkat Daerah yang

paham dan bisa operasional SIKAB

Bappeda Kab.

Gunungkidul

29 orang

Jumlah SDM kecamatan yang paham dan

dapat operasional SID

Bappeda Kab.

Gunungkidul

18 orang 54 orang

Jumlah SDM Desa yang terlatih dan bisa

operasional SID

Bappeda Kab.

Gunungkidul

144 orang

4.02.4.02.01.19. Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah





100 persen 172.040.000 370.000.000

4.02.4.02.01.19.01. Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

102.315.000 PIPD 195.000.000

Dokumen evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan RKPD dan Perubahan RKPD

Kab. Gunungkidul,

DIY

2 dokumen 2 dokumen

Dokumen evaluasi hasil/capaian target

RPJMD

Kab. Gunungkidul,

DIY

1 dokumen 1 dokumen

Jumlah kesepakatan dalam rangka

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

RKPD dan pencapaian target RPJMD

Kab. Gunungkidul,

DIY, Jabodetabek,

Banten


Kastemisasi aplikasi e-monev Rencana

pembangunan daerah

Kab. Gunungkidul,

DIY

1 paket 1 paket

4.02.4.02.01.19.02. Pelaporan Kegiatan Pembangunan

Daerah

69.725.000 PIPD 175.000.000

Dokumen pelaporan Tugas Pembantuan

(TP)

Kab. Gunungkidul,

DIY, Jabodetak,

Banten

4 laporan 4 laporan

Dokumen pelaporan Dana Alokasi Khusus

(DAK)

Kab. Gunungkidul,

DIY, Jabodetak,

Banten

4 laporan 4 laporan

Dokumen pelaporan Dana Keistimewaan

DIY

Kab. Gunungkidul,

DIY

4 laporan 4 laporan

Dokumen pelaporan Bantuan Pemerintah

DIY

Kab. Gunungkidul,

DIY

4 laporan 4 laporan

Dokumen pelaporan Rencana Aksi

Nasional HAM

Kab. Gunungkidul,

DIY, Jabodetak,

Banten

4 laporan 4 laporan

69

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.06.4.02.01.15. Program Penelitian dan

Pengembangan


penelitian

10 penelitian 412.060.000 450.000.000

4.06.4.02.01.15.01. Penyelenggaraan Penelitian dan

Pengembangan

274.810.000 PIPD 290.000.000

Jumlah pelaksanaan kerjasama penelitian Bappeda Kab.

Gunungkidul

10 kesepakatan

penelitian

12 kesepakatan

penelitian

Desiminasi hasil penelitian Bappeda Kab.

Gunungkidul

1 kali 1 kali

Rakor kelitbangan Kab. Gunungkidul,

DIY, Jabodetabek,

Luar Pulau Jawa

4 kali 4 kali

Fasilitasi Dewan Riset Daerah Kab. Gunungkidul,

DIY, Jabodetabek

6 kali 6 kali

Sidang DRD Kab. Gunungkidul,

DIY

2 kali 2 kali

4.06.4.02.01.15.02. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 137.250.000 PIPD 160.000.000

Jumlah kesepakatan koordinasi SIDa Kab. Gunungkidul,

DIY, Jabodetabek

2 kesepakatan 2 kesepakatn

Lokakarya pengembangan SIDa Bappeda Kab.

Gunungkidul

2 kali 2 kali

Seleksi penerima anugerah IPTEK

(Krenovamaskat)

Kab. Gunungkidul,

DIY

3 kategori 3 kategori

Keikutsertaan dalam Pesta IPTEK DIY 1 kali

4.362.506.000 5.178.000.000Total

70

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan

Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kerja Tahun

2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020, Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, yang diselaraskan

dengan RKP 2020, RKPD DIY 2020, RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun

2005-2025, serta penyelarasan dengan visi dan misi Bupati Gunungkidul.

Rencana Kerja Tahun 2020 Bappeda disusun dengan memperhatikan

sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja

Bappeda, analisis kebutuhan, dan usulan dari para pemangku kepentingan.

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2020 memuat 12 Program yang terdiri 28

kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp4.362.506.000,00 (empat miliar

tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah).

5.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda telah

dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan.

Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses

Musrenbang dan forum PD.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah

kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk

perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan

pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati

oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang

tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan

adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku

pembangunan (stakeholders) yang tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk

mencapai suatu kondisi yang lebik baik di masa yang akan datang dengan

memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH...