Slide 1

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANOleh:Dr. Ir. Subandono Diposaptono, M.EngDirektur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau KecilHp. 087775900246RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP-3-K) Memiliki 17,480 pulau dan 95.181 km panjang garis pantaiProduktivitas hayati tinggi dengan keanekaragaman hayati laut tropis terkaya di duniaPusat kegiatan rekreasi, transportasi, industri, permukiman, pelabuhan, bisnis, jasa lingkungan dll.Kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan pada GDP : sebesar 24,5% dari total GDP nasional, hanya + 2,5% berasal dari komoditas perikanan55% produksi perikanan berasal dari wilayah pesisirWilayah pesisir Indonesia mengandung sekitar 2.500 spesies moluska, 2.000 spesies krustase, 6 spesie penyu, 30 spesies mamalia laut, dan lebih dari 2.000 spesies ikan. Luas terumbu karang mencapai 32.935 km2 (sekitar 16,5% dari luas terumbu dunia), dan terdiri atas 70 genus dan lebih dari 500 spesies karang. Rentan terhadap perubahan lingkungan dan ancaman bencanaKonflik Pemanfaatan RuangIlegal Fishing dan merusakProduksi Peikanan menurun sejak 1990Overfishing, tamgkapan semakin kecil dan fishing ground semakin jauh

POTENSI SUMBER DAYA DAN ANCAMAN BENCANADI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILWilayah Pesisir Provinsi Wilayah Pesisir Kab/Kotai

SubandonoPERENCANAAN SPASIALPERENCANAAN NON SPASIALRTRWNRTRWPRTRWKRTR KotaRDTRRZWP-3-KRPJP (20 tahun)RPJM (5 tahun)RSWP-3-K PROVINSI KAB/KOTA(20 tahun)RPWP-3-KRAPWP-3-KRKPDUU 27/2007 jo UU 1/2014 PWP-PPKUU 26/2007UU 25/2004UU 24/2007 PBUU32/2004OTODAPERIJINANUU SEKTORALUU 32/2009RTRPulau/ KepulauanRTR Strategis nasionalLandasan kebijakanDirektorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan

SubandonoSubandonoPasal 6 (3)Pasal 1Pasal 6 (4)Pasal 6 (5)Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ruang laut dan ruang udara pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiriUU 26/2007 TENTANG PENATAAN RUANG Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan

SubandonoSubandono4PERENCANAAN PEMANFAATAN PENGAWASANPENGENDALIAN RSWP3K (20 THN) RZWP3K (20 THN) RPWP3K (5 THN) RAPWP3K (1-3 THN) IZIN LOKASI Rehabilitasi Patroli dan Penyidikan Akreditasi Program PWP3K Pemanfaatan PPK dan Perairan dsk. (tmsk orang asing) Reklamasi KonservasiIZIN PENGELOLAAN Usulan dilakukan oleh Pemda, Masyarakat, dan Dunia UsahaMekanisme: penyusunan melibatkan masyarakat PASAL 14 AYAT (1) dan (2) UU 1/ 2014PS. 16 s.d. 22C UU 1/ 2014 Struktur Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 27/2007 Jo UU No. 1/2014)

Lanjutan..PASAL 7 AYAT (3) Wajib disusun Pemda Selaras, serasi, dan seimabng dg RTRW5

RZWP3K Provinsi dan RZWP3K Kabupaten/Kota menjadi dasar pemberian Izin Lokasi kegiatan di perairan pesisirSubstansi UU No. 1 Tahun 2014Mekanisme Sistem Perizinan (Lokasi & Pengelolaan)Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.Pasal 17Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin PengelolaanPasal 16... Pasal 19Substansi UU No. 1 Tahun 2014Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:produksi garam;biofarmakologi laut;bioteknologi laut;pemanfaatan air laut selain energi;wisata bahari;pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/ataupengangkatan benda muatan kapal tenggelam,wajib memiliki Izin Pengelolaan.2) Izin Pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.3)Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang belum diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 19... lanjutanRTRWN RTRW KAB / KOTA PERDA KAB / KOTA PERATURAN ZONASI SISTEM KAB / KOTA IJIN PRINSIP IZIN LOKASI(Di Darat) IZIN PENGGUNAAN / PEMANFAATAN TANAH RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN IZIN LOKASI(Di Perairan Laut dan sebagian PPK) RZ RINCI ZONAPERATURAN PEMANFAATAN RUANG Blok-blok Peruntukan RuangIZIN LAIN SESUAI PERATURAN PERUNDANG2AN Berdasarkan PP No.15/2010 tentang PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG (turunan UU 26/2007)SISTEM PERIZINAN DI LAUT WILAYAH PERAIRAN PESISIR (Perubahan UU 27/2007 Jo UU 1/2014)RZWP3K PROV(>4 MIL &