RENSTRA 2015-2019 - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/file/batam full.pdfPertanian,...

RENSTRA 2015-2019 BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BATAM

\

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BATAM

BADAN KARANTINA PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

Rencana Strategis 2015 – 2019

Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam i

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam

merupakan acuan dan arahan dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan di

Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam sesuai tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis

dari Badan Karantina Pertanian untuk melaksanakan perkarantinaan kurun waktu 5

(lima) tahun kedepan untuk dapat memberikan hasil sesuai harapan guna

tercapainanya Visi ” Menjadi Unit Pelaksana Teknis yang Tangguh dan Terpercaya

Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan,

Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan” di Propinsi

Kepulauan Riau”.

Dalam rangka pencapaian terget terssebut dan sesuai Peraturan Menteri

Pertanian Nomor : 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis

Kementerian Pertanian dan arahan dari Kepala Badan Karantina Pertanian UPT Satker

diharuskan untuk membuat Renstra sebagai penjabaran lebih lanjut Renstra Badan

Karantina Pertanian.

Dengan arahan teknis perencanaan dan penganggaran Badan Karantina

Pertanian, Rentra BKP Batam 2015-2019 disusun mengikuti langkah-langkah yang teah

ditetapkan, sehingga memiliki keterkaitan yang lebih memadai dalam hubungannya

dengan strategi Badan Karantina Pertanian

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra BKP Batam ini masih

terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan demi

untuk perbaikan dalam penyusunan laporan yang akan datang dan semoga laporan ini

bermanfaat bagi kita semua.

Batam, Mei 2015 Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam Drh.Suryo Irianto Putro, MM, MH NIP. 19620607 198903 1 002

Rencana Strategis 2015 – 2019

Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam i

Rencana Strategis Operasional 2015 – 2019

Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam 1

1) PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana strategis (Renstra) Operasional Tahun 2015-2019 adalah

dokumen perencanaan lima tahunan yang berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan

dan strategi yang disusun sesuai sistematika paket pedoman reformasi

dibidang perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah

dengan mempertimbangkan aspek-aspek internal dan eksternal yang

mempengaruhi dan mungkin akan mempengaruhi keberhasilan mencapai

tujuan yang ditetapkan.

Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam ini disusun

dalam rangka mendukung upaya implementasi reformasi perencanaan dan

penganggaran berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah sesuai

dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN).

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045,

pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019)

akan mengacu pula pada paradigma pertanian untuk pembangunan

(agriculture for development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai

penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyuluruh

mencakup aspek demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional,

dan tata kelola pembangunan.

Sasaran pembangunan pertanian ke depan yang disesuaikan dengan

cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih

besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan

perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP, maka sasaran

strategis Kementerian Pertanian adalah: (1) peningkatanketahanan atau

kedaulatan pangan; (2) peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor dan



subtitusi impor ; (3) penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri

dan bioenergi; serta (4) peningkatan kesejahteraan petani.

Melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,

Ikan dan Tumbuhan pemerintah Indonesia telah menentukan pilihan bahwa

salah satu strategi untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati

hewan, ikan dan tumbuhan adalah melalui penyelenggaraan

perkarantinaan. BKP Kelas I Batam ditetapkan sebagai UPT Satker yang

melaksanakan tugas perkarantinaan pertanian sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

Agar tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan tercapai sesuai dengan

harapan pemberi kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan untuk

memenuhi kewajiban penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik

dibidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan maka dibuatlah sebuah

dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) yaitu Renstra BKP

Keas I Batam

Dokumen Rencana Strategis selanjutnya akan menjadi pedoman dalam:

1. Penyusunan rencana kinerja (performance plan);

2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (workplan and budget);

3. Menyusun penetapan kinerja (Performance agreement);

4. Pelaksanaan tugas, pelaporan, dan pengendalian kegiatan di

lingkungan BKP Kelas I Batam; dan

5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) BKP Kelas I Batam.

1.2 T U J U A N

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.

22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 15 Tahun 2005 serta

Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14

Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian



menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Pertanian adalah

melaksanakan perkarantinaan pertanian.

Terkait dengan Sembilan Agenda Pembangunan Prioritas (NAWA CITA),

keberadaan tugas, fungsi, dan peran Badan Karantina Pertanian

(BARANTAN) memiliki keterkaitan erat dengan agenda ke-6 “peningkatan

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional” dan agenda ke-7

“mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik”. Dengan demikian, keberadaan Badan

Karantina Pertanian (BARANTAN) turut berkontribusi guna mendukung dan

mewujudkan visi kepemimpinan nasional untuk mewujudkan swasembada

pangan nasional.

Tujuan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan adalah:

1. Terjaganya Sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari

serangan hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu

tumbuhan karantina.

2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan

tumbuhan

3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi komoditas pertanian

4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan

5. Mewujudkan Pelayanan Prima

3. PROFIL UNIT PELAKSANA TEKNIS BKP BATAM

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, BKP Kelas I Batam

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan

b. Pelaksanaan Pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan,

penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media

pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme

penggaganggu tumbuhan karantina (OPTK)

c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK



d. Pelaksanaan pembuatan Koleksi HPHK dan OPTK

e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati

f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan

tumbuhan

g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan

hayati hewani dan nabati

h. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina

hewan dan tumbuhan

i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan

dan keamanan hayati hewani dan nabati

j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan fungsi dimaksud maka BKP Kelas I Batam dipimpin

oleh Kepala Balai dengan struktur organisasi terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha

2. Seksi Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

3. Seksi Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

4. Seksi Pengawasan dan Penindakan

5. Koordinator Fungsional

Untuk melaksanakan tugas-tugas operasional maka sesuai Permentan

Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

UPT Karantina Pertanian ditetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Karantina Pertanian

BKP Kelas I Batam dengan wiayah kerjanya sesuai Peraturan Menteri

Pertanian No. 46/Permentan/HK.340/8/2010 adalah sebagai berikut:



GAMBAR 1 : Struktur Organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas I

Batam

KEPALA

Sub Bagian

Tata Usaha

Seksi

Pengawasan

Dan Penindakan

Seksi

Karantina

Tumbuhan

Seksi

Karantina

Hewan

Kelompok Jabatan

Fungsional



Keadaan SDM BKP Kelas I Batam Per Maret 2016

No Jabatan Jumlah

1. Struktural 5

2 Medik Veteriner Muda 2

3 Medik Veteriner Pertama 4

4 Paramedik Veteriner Penyelia 1

5 Paramedik Veteriner 5

6 POPT Muda 1

7 POPT Pertama 8

8 POPT Pelaksana 8

9 Fungsional Umum (Bend. Pengeluaran) 1

10 CPNS (Calon Medik,Paramedik, POPT Terampil) 6

11 Pegawai BP Kawasan (Otorita Batam) 8

J U M L A H 49



KARAKTERISTIK UPT BKP BATAM.

Sesuai karateristik suberdaya alam hayati Indonesia yang beragam dan

tersebar dibeberapa kepulauan, maka hal ini memberikan peluang bagi

fungsi perlindungan dari sisi aspek penyebaran hama dan penyakit karena

adanya barierr alam. Oleh karena itu dalam kurun waktu lima tahun

kedepan prinsip pencegahan penyebaran hama dan penyakit perlu

diarahkan pada implementasi prinsip ‘karantina kepulauan’.

Selain manfaat tersendiri didalam pencegahan hama dan penyakit,

karantina kepulauan dapat juga digunakan dalam mendukung prinsip-

prinsip penetapan area atau ‘zona’ sesuai ketentuan internasional, dan

adanya barierr alam akan lebih memudahkan didalam pengembangan

kawasan produksi pertanian. Kebijakan karantina kepulauan pada dasarnya

merupakan cara pandang kedepan yang lebih baik bagi karantina pertanian

di Indoesia karena telah selaras dengan kebijakan dibidang ‘Peternakan

dan kesehatan Hewan’ sesuai penjelasan yang tertuang didalam Undang

undang Nomor 18 Tahun 2009 Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dimana

yang dimaksud dengan “zona dalam suatu negara” adalah bagian dari

suatu negara yang mempunyai batas alam. Status kesehatan populasi

hewan, status epidemiologik penyakit hewan menular dan efektifitas daya

kendali pelaksanaan otoritas veteriner yang jelas.

GEOGRAFIS.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam terletak di Pulau Batam Propinsi

Kepulauan Riau, Secara geografis provinsi Kepulauan Riau berbatasan

dengan negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang

memiliki luas wilayah 251.810,71 km² dengan 96 persennya adalah perairan

dengan 1.350 pulau besar, dan kecil. Provinsi ini terletak pada jalur lalu lintas

transportasi laut, dan udara yang strategis, dan terpadat pada tingkat

internasional serta pada bibir pasar dunia yang memiliki peluang pasar,

sehingga sangat besar kemungkinan masuknya berbagai hama dan penyakit



hewan dan tumbuhan melalui aktivitas lalu lintas keluar masuknya produk

pertanian, baik dari luar negeri maupun antar area didalam wilayah Republik

Indonesia. Maka keberadaan Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam

menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam mencegah

masuknya/keluar Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

DATA FREKUENSI / VOLUME LALULINTAS

NO. Jenis Komoditas Frekuensi Vol. Satuan

A. KARANTINA HEWAN

1 Bahan Asal Hewan 2.309 10.657.656 Kg

2 Hasil Bahan Asal Hewan 8.871 128.210 Kg

3 Unggas, DOC 1.786 5.264.392 Ekor

4 Hewan Besar 537 20.643 Ekor

B. KARANTINA TUMBUHAN

1 Komoditas Buah dan sayur 4086 71,907,750 Kg

2 Kayu Lapis 703 7,939,420 M3

3 Kayu Palet 169 1.572 Kemasan

4 Bibit Tanaman 36 64.543 Batang



4). PERMASALAHAN.

a. Operasional

Secara geografis Pulau Batam merupakan wilayah kepulauan yang berbatasan

dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura dan Vietnam, sehingga sangat

besar kemungkinan menjadi pintu pemasukan berbagai Hama dan Penyakit

Hewan dan Tumbuhan melalui aktivitas lalu lintas keluar masuknya produk

pertanian baik dari luar negeri maupun antar area di wilayah Republik Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut maka keberadaan Balai Karantina Pertanian Kelas I

Batam menjadi sangat penting dalam mencegah masuknya/keluar Hama Penyakit

Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

(OPTK) dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan

tumbuhan.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin

meningkatnya arus lalulintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif

dalam perdangangan hasil pertanian antar negara. Keadaan ini mendorong

masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan

keamanan hasil pertanian sebagai instrumen pengendalian perdagangan antar

area.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan

Tumbuhan sebagai dasar hukum penyelenggaraan karantina, diamanahkan

bahwa perlunya kekayaan tanah air dan wilayah Negara Indonesia yang kaya

akan sumberdaya alam hayati untuk dijaga, dilindungi dan dipelihara

kelestariannya dari ancaman dan gangguan Hama Penyakit Hewan Karantina

(HPHK) dan Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK). Ancaman

kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas

pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan

pangan nasional.

Dengan demikian Pemerintah Indonesia telah menetapkan pilihan bahwa

salahsatu strategi didalam melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati

hewan dan tumbuhan adalah melalui “Penyelenggaraan Perkarantinaan Hewan

dan Tumbuhan

b. Non Operasional



1. Keterbatasan kemampuan dalam penyediaan pegawai baru;

2. Sistem rekruitmen pegawai belum memperhatikan spesifikasi SDM karantina;

3. Adanya perubahan kebijakan nasional maupun tingkat daerah (PEMDA-

Otonomi daerah) dibidang-bidang perdagangan dan lalu lintas komoditas

Pertanian. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan pada beban

operasional Unit Pelaksana Teknis yang semula telah memiliki jumlah dan

kompetensi SDM yang memadai;

4. Kebijakan penetapan tempat-tempat pemasukan komoditas pertanian (media

pembawa HPHK dan OPTK) tidak sepenuhnya berada di bawah

kewenangan Barantan. Hal ini merupakan salah satu kendala didalam

merencanakan pengalokasikan SDM dalam rangka pelayanan

pemasukan/importasi komoditas pertanian, dilain pihak pelayanan karantina

pertanian tetap harus dilaksanakan.

5. Aspek kualitas dan kompetensi, telah dilakukan secara terus menerus

peningkatannya melalui latihan-latihan teknis dan fungsional, namun masih

memerlukan paket-paket latihan yang menunjukkan tingkat kompetensi

tertentu dari petugas yang telah mengikutinya. Dengan bertambahnya

komponen fungsi dari Barantan, yaitu pengawasan keamanan hayati, maka

dengan sendirinya perlu dikembangkan paket paket latihan yang lebih luas

sesuai jenjang kompetensi petugas. Perlu dilakukan standarisasi

penyelenggaraan pelatihan untuk memberikan jaminan memadai akan

kualitas hasil yang standar pula.

5). Analisa Resiko strengths, weaknesses, opportunities dan threats (SWOT)

6). Rencana Kerja sampai dengan 5 Tahun

A. Penguatan Kelembagaan (koordinasi) inline inspection/PSI.



Rencana strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam dalam rangka

penguatan kelembagaan adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya jaminan kesehatan media pembawa melalui sertifikasi karantina

impor ditempat pemasukan yang telah ditetapkan.


antar area ditempat pemasukan yang telah ditetapkan.


antar area ditempat pengeluaran yang telah ditetapkan.

4. Menurunnya jumlah sertifikasi ekspor yang ditolak oleh negara tujuan

melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan.

5. Menurunnya kasus pelanggaran perkarantinaan dibanding tahun

sebelumnya.

6. Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

B. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Rencana strategis Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang dalam

rangka Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sebagai berikut :

Meningkatkan kualitas, kompetensi SDM melalui diklat/inhouse training.

C. Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana.

Rencana strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam dalam rangka

Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana adalah sebagai berikut :

1. Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi, dan peralatan

laboratorium yang sesuai kebutuhan dan memadai.

2. Penambahan jumlah instalasi karantina hewan dan tumbuhan yang sesuai

standar.



BAB III

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam 2015-2019

(RENSTRA – BKP Batam) merupakan turunan Renstra Badan Karantina

Pertanian 2015-2019 dan disusun berdasarkan paket acuan teknis reformasi



perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh Bappenas dan

Kementerian Keuangan.

Berdasarkan tahapan implementasi reformasi dibidang perencanaan dan

penganggaran maka tidak tertutup kemungkinan beberapa penyempurnaan akan

dilakukan pada Renstra BKP Batam ini mengikuti dinamika strategis yang

berkembang.

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan pendanaan

2015 2016

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PERKARANTINAAN

PERTANIAN DAN

PENGAWASAN

KEAMANAN HAYATI

SASARAN PROGRAM 1.

IKU.1 PERSENTASE MEDIA PEMBAWA

YANG MEMENUHI SISTEM

JAMINAN KESEHATAN MELALUI

SERTIFIKASI KARANTINA IMPOR

DITEMPAT PEMASUKAN YANG

TELAH DI TETAPKAN (%)

94 95




SERTIFIKASI KARANTINA ANTAR

AREA DITEMPAT PEMASUKAN

YANG YANG TELAH DITETAPKAN

(%)

86 87




SERTIFIKASI KARANTINA ANTAR

AREA DITEMPAT PENGELUARAN

YANG TELAH DI TETAPKAN (%)

86 87

SASARAN PROGRAM 2.

MENINGKATNYA

KUALITAS PELAYANAN

TINDAKAN KARANTINA

DAN PENGAWASAN

KEAMANAN HAYATI

TERHADAP EKSPOR MP

HPHK DAN OPTK DAN

KEAMANAN HAYATI.

IKU.4 PERSENTASE JUMLAH SERTIFIKASI

EKSPOR YANG DITOLAK OLEH

NEGARA TUJUAN MELALUI

TEMPAT PENGELUARAN YANG DI

TETAPKAN (%)

< 0,1 < 0,1

SASARAN PROGRAM 3.

IKU.5 PENURUNAN PERSENTASE KASUS

PELANGGARAN PERKARANTINAAN

DIBANDING TAHUN SEBELUMNYA

(%)

5 5

IKU.6 NILAI INDEKS KEPUASAN

MASYARAKAT ( IKM )

84 84

MENINGKATKAN

EFEKTIFITAS

PENGENDALIAN RESIKO

MASUK,TERSEBAR DAN

KELUARNYA HPHK DAN

OPTK

MENINGKATNYA

KEPATUHAN DAN

KEPUASAN PENGGUNA

JASA KARANTINA

PERTANIAN.

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA LOKASITARGET

PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN

KARANTINA

PERTANIAN DAN

PENGAWASAN

KEAMANAN HAYATI

SASARAN KEGIATAN 1

MENINGKATNYA

TINDAKAN KARANTINA

IKK.01 JUMLAH SERTIFIKASI KARANTINA

IMPOR, EKSPOR DAN ANTAR AREA

TERHADAP MEDIA PEMBAWA

OPTK DAN HPHK MELALUI

PELAKSANAAN TINDAKAN

KARANTINA (LAPORAN )

8,800 8,800

IKK.02 DUKUNGAN INTERNAL

ADMINISTRASI PENGELOAAN

SERTIFIKASI KARANTINA

PERTANIAN DAN LABORATORIUM

(BULAN).

12 12

SASARAN KEGIATAN 2TERWUJUDNYA GOOD

GOVERNANCE DAN CLEAN

GOVERNMENT

IKK.03 DUKUNGAN APARATUR PEGAWAI

& LAYANAN PERKANTORAN

(BULAN LAYANAN )

12 12

SASARAN KEGIATAN 3SASARAN KEGIATAN

TERSEDIANYA SARANA

DAN PRASARANA

PERKARANTINAAN YANG

MEMADAI

IKK.04 JUMLAH DAN JENIS SARANA,

INSFRASTRUKTUR, TEKNOLOGI

INFORMASI, DAN PERALATAN

LABORATORIUM YANG SESUAI

KEBUTUHAN DAN MEMADAI

(UNIT)

250 327

IKK.05 PENAMBAHAN JUMLAH INSTALASI

KARANTINA HEWAN DAN

TUMBUHAN YANG SESUAI

STANDAR (INSTALASI)

0 0

2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

96 97 98

88 89 90

88 89 90

< 0,1 < 0,1 < 0,1

5 5 5

85 85 85

TARGET ALOKASI (Rp. JUTA)

7,774 8,846 9,700 11,065 12,109

8,800 8,800 8,800 1,635 1,827 2,192 2,630 3,156

12 12 12 344 479 527 580 638

12 12 12 5,584 6,111 6,417 6,737 7,074

350 360 365 211 429 515 618 741

1 1 1 0 0 50 500 500

RENSTRA 2015-2019 - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/file/batam full.pdfPertanian,...

Documents

Transcript of RENSTRA 2015-2019 - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/file/batam full.pdfPertanian,...