RPJPD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG … I.pdf · RPJP merefleksikan semangat "seentak galah...
-
Upload
nguyendiep -
Category
Documents
-
view
233 -
download
0
Transcript of RPJPD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG … I.pdf · RPJP merefleksikan semangat "seentak galah...
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB I 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Tebo adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan
penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Tebo yang
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Undang-Undang 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam bentuk visi, misi dan arah
pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun
waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025.
Sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010, yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk periode 20 (dua
puluh) tahun. Dokumen perencanaan daerah merupakan satu kesatuan
sistem perencanaan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan
kewenangannya.
Penyusunan RPJPD dilakukan melalui beberapa tahapan serta
perumusannya berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan
pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah daerah bersama
pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-
masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana
pembangunan daerah serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi
yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah
dan nasional.
Tahapan penyusanan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) diawali dengan persiapan penyusunan, rancangan
awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir serta
penetapan perda.
Capaian keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan oleh
pemerintah Kabupaten Tebo hingga saat ini, berawal dari hasil rumusan
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB I 2
perencanaan pembangunan yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya
seperti tertuang dalam pola dasar pembangunan daerah maupun rencana
strategis daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukan dalam indikator makro
pembangunan seperti IPM, PDRB, LPE, yang mengalami peningkatan serta
LPP dan Laju Inflasi yang cenderung mengalami penurunan.
Mencermati perkembangan yang terjadi saat ini serta masih
banyaknya permasalahan yang dihadapi Kabupaten Tebo, diperlukan upaya-
upaya terencana, strategis dan berkesinambungan yang dituangkan ke
dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berdimensi
jangka panjang dan berorientasi pada perwujudan kesejahteraan
masyarakat. RPJPD ini selanjutnya dijadikan landasan bagi penyusunan
tahapan pembangunan lima tahunan, yaitu periode 2005-2010; 2010-2015;
2015-2020; 2020-2025 serta menjadi arah bagi calon kepala daerah dalam
merumuskan visi misi 5 (lima) tahunan. RPJPD yang ditetapkan melalui
peraturan daerah mengikat seluruh komponen masyarakat Kabupaten Tebo,
baik itu pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat pada umum
lainnya.
Kedudukan RPJPD yang penting dan strategis, menunjukan bahwa
keberadaannya sangat dibutuhkan bagi penyelenggara pemerintah daerah.
Ketiadaan dokumen RPJPD akan menimbulkan ketidakjelasan terhadap arah
dan sasaran pokok pembangunan di masa 20 tahun mendatang, sekaligus
sulit untuk menjaga kesinambungan pembangunan dari setiap periode
pemerintahan.
Substansi RPJPD Kabupaten Tebo memuat visi, misi dan arah
pembangunan daerah 20 tahun ke depan. Visi merupakan rumusan umum
mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang
dilaksanakan melalui beberapa misi dan dijabarkan melalui berbagai
strategis serta arah kebijakan pembangunan. Perumusan dan penyusunan
RPJPD menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis serta top-
down dan bottom-up.
Pendekatan teknokratis menitikberatkan kepada metoda dan kerangka
berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah,
antara lain digunakan untuk evaluasi kinerja pembangunan daerah periode
yang lalu berdasarkan pengelolaan data dan informasi, penelaahan dokumen
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB I 3
RTRW, gambaran umum kondisi daerah, perumusan permasalahan
pembangunan, penelahan RPJPN, RPJMD Provinsi serta RPJPD
kabupaten/kota perbatasan, analisis isu-isu strategis pembangunan,
perumusan visi, misi, dan arah kebijakan, pelaksanaan forum konsultasi
publik penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tebo.
Forum konsultasi publik merupakan salah satu bentuk partisipatif semua
pemangku kepentingan. Perumusan visi, misi dan arah kebijakan merupakan
bentuk penjabaran dari pendekatan politik, yang diperkuat melalui
penyelarasan dalam forum musrenbang RPJPD dengan pendekatan top-
down dan bottom-up.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (UU SPPN) didalamnya diatur perencanaan jangka
panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan pembangunan tahunan.
Tindaklanjut berikutnya dari Undang-Udang Nomor 25 tahun 2004 sekaligus
mewujudkan kebutuhan bahkan keharusan perencanaan pembangunan
tersebut yaitu ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
Kedua Undang-undang mengamanatkan agar pemerintah daerah menyusun
perencanaan pembangunan daerah termasuk menyusun RPJP Daerah yang
mengacu kepada RPJP Nasional.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 dinyatan tujuan yang
ingin dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang RPJP Nasional
Tahun 2005–2025. Tujuan tersebut adalah untuk: (i) mendukung koordinasi
antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, (ii) menjamin
terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang,
antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (iii)
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan, (iv) menjamin tercapainya penggunaan
sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (v)
mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
Pentingnya perencanaan pembangunan jangka panjang, termasuk
oleh Kabupaten Tebo diperkuat oleh perspektif baru dalam memahami
makna pembangunan. Perspektif baru memahami pembangunan sebagai
suatu yang bersifat multidimensi, multisektor dan multipihak. Prinsip
berkelanjutan harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan dan
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB I 4
pelaksanaan pembangunan. Prinsip berkelanjutan bermakna pada upaya
untuk memperhatikan pemenuhan kebutuhan lintas generasi, yaitu generasi
kini dan masa datang. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan jangka
panjang juga bersifat multidimensi dalam ruang dan waktu.
Atas pemikiran yang telah dikemukakan tersebut, keberadaan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun 2005-2025
diharapkan menjadi sarana tercapainya tujuan-tujuan pembangunan secara
komprehensif. Dokumen RPJPD Kabupaten Tebo 2005-2025 dapat
membantu terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah,
antarruang, antarwaktu, antarfungsi. Hal ini sejalan dengan semangat
"seentak galah serengkuh dayung" yang menjadi identitas dan jati diri
masyarakat Kabupaten Tebo.
RPJP merefleksikan semangat "seentak galah serengkuh dayung"
dalam perannya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RPJPD
nantinya juga bersifat mengikat melalui pengesahannya sebagai Peraturan
daerah. RPJPD memfasilitasi bagi tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Secara sistem pemerintahan, penyusunan RPJPD berada dalam
kerangka penyusunan dan penguatan pelaksanaan sistem perencanaan
pembangunan yang terpadu. Keterpaduan perencanaan ini meliputi antar
tingkat pemerintahan, dunia usaha, masyarakat serta segenap pelaku
pembangunan. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 yang ditunjukkan oleh Gambar 1.1
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB I 5
Gambar 1.1 Posisi RPJPD dalam Alur Perencanaan Pembangunan Menurut UU No. 25 Tahun 2004
Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional, RPJPD Kabupaten Tebo tidak sebatas berkontribusi dalam
mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Tebo. Lebih daripada itu,
RPJPD Kabupaten Tebo turut andil bagi pencapaian cita-cita pembangunan
Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Jambi 2005-
2025 dan cita-cita pembangunan nasional seperti tertuang dalam RPJP
Nasional 2005-2025.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 menjelaskan
mengenai kedudukan RPJP Nasional, dinyatakan bahwa RPJP nasional
merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara
Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu terciptanya
masyarakat yang terlindungi, sejahtera dan cerdas serta berkeadilan.
Bersamaan dengan itu, RPJP Provinsi Jambi telah menyatakan cita-
cita pembangunan daerah yang esensinya sejalan dengan cita-cita
pembangunan nasional. Cita-cita pembangunan ekonomi masyarakat Jambi
tertuang dalam seloko : “Laut sakti rantau batuah, aeknya bening ikannyo
jinak, rumput panjang kerbaunya gemuk, bungin dipulau menjadi emas, batu
gunung menjadi intan, lalang di tanah babuah padi, cekur di tanam kuning
isinyo, kayu di rimbo babungo perak, tanaman di perela babungo suaso.
Bumi senang padi menjadi, negeri aman kampungnyo ramai, pintak dapat
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB I 6
kendak boleh, pinto belaku, balak jauh penyakit pun lepeh”. Cita-cita
pembangunan ekonomi tersebut diiringi dengan cita-cita pembangunan
sosial dan kelembagaan bak seloko : “berkat kito tudung menudung bak
daun sirih, taup menaup bak benak ketam, jahit menjahit bak daun petai.
Betemu empang unak samo-samo di reteh, berjumpo empang batang samo-
samo di kabung. Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabbullah”.
Atas dasar pemikiran, pemahaman, pemaknaan, tanggungjawab dan
peran yang ingin dikontribusikan bagi pembangunan tersebut, Pemerintah
Kabupaten Tebo menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Tebo 2005-2025.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Landasan idiil RPJPD Kabupaten Tebo adalah Pancasila dan
landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan
pembangunan nasional maupun pembangunan daerah Kabupaten Tebo,
yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB I 7
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB I 8
2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah
Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB I 9
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJP dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya. RPJPD Kabupaten Tebo disusun dengan mengacu pada RPJPN
Nasional dan RPJPD Provinsi Jambi. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan
antara visi, misi arah dan kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
di Kabupaten Tebo. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi,
arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Jambi dan
Nasional.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun
2005–2025 dengan memperhatikan sistematika RPJP Nasional, RPJP
Provinsi Jambi dan mempertimbangkan PP Nomor 8 Tahun 2008 dan
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, akan disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
Bab I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah lainnya.
1.4. Sistematika Penulisan
1.5. Maksud dan Tujuan
Bab II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.2 Aspek kesejahteraan Masyarakat
2.3 Aspek Pelayanan Umum
2.4. Aspek Daya Saing Daerah
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB I 10
Bab III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
3.2. Isu Strategis
Bab IV : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2005-2025
4.1. Visi Pembangunan
4.2. Misi Pembangunan
Bab V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2005 – 2025
5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Untuk Masing-Masing Misi.
5.2. Tahapan dan Prioritas
Bab VI : KAIDAH PELAKSANAAN
1.5. Maksud Dan Tujuan
1.5.1 Maksud
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun
2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20
(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
Penetapan RPJPD Kabupaten Tebo dimaksudkan untuk memberikan arah
sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pada tingkat nasional,
provinsi, dan khususnya di Kabupaten Tebo (pemerintah pada berbagai
tingkatan baik pusat, provinsi dan Kabupaten Tebo, masyarakat, dan dunia
usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten
Tebo sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati
bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan
bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di
dalam satu pola sikap dan pola tindak.
1.5.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah
(RPJPD) Kabupaten Tebo adalah menyediakan dokumen perencanaan
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB I 11
daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan
tanggap terhadap perubahan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan arah
pembangunan daerah dalam waktu duapuluh tahun.
Dokumen RPJPD Kabupaten Tebo ini bertujuan untuk mengendalikan
dan mengkoordinasikan kegiatan para pelaku pembangunan berdasarkan
arah kebijakan dan strategi serta prioritas sehingga dapat dicapai standar
kinerja yang telah disepakati bersama. Adanya RPJPD Kabupaten Tebo
bertujuan pula untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi
baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun
antara Pusat dan Daerah.
Dokumen RPJPD akan memberikan arah kebijakan untuk bersikap
dan bertindak bagi kebaikan bersama dengan mengedepankan kepentingan
publik guna mendorong dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
dan pelaksanaan penganggaran serta menjamin tercapainya penggunaan
sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Oleh sebab itu,
dokumen ini harus menjadi rujukan dalam setiap perumusan kebijakan
jangka menengah dengan pilihan kegiatan serta alokasi dana yang tersedia.