Search

1. Vol. 06, No. 03, Mei 2018

Published: 2018-05-21

Articles

o KAJIAN YURIDIS PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN SEMPADAN REL

KERETA API DI KOTA SURABAYA Enjita Hairindika, Anak Agung Sri Indrawati 1-15 PDF

o PENGATURAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN REKLAME DI

KOTA DENPASAR Ni Luh Putu Hemawati, Ibrahim R PDF

o PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DI KABUPATEN

GIANYAR Ida Ayu Agung Cynthia Febriyanti, I Ketut Sudiarta, I Nengah Suharta 1-13 PDF

o KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN BIOSKOP DI AREA LEVEL 21 MALL DENPASAR I Putu

Esa Indrawan, Ngakan Ketut Dunia 1-5 PDF

o EFEKTIVITAS STANDAR PELAYANAN ANGKUTAN TRANS SARBAGITA BERDASARKAN PERATURAN

GUBERNUR BALI NOMOR 11 TAHUN 2011 I Putu Budianayasa, I Gusti Ngurah Wairocana 1-5 PDF

o EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG

KETERTIBAN UMUM TERKAIT PENYALAHGUNAAN FUNGSI TROTOAR SEBAGAI TEMPAT PARKIR

Kadek Poolina Prameswari, Made Gde Subha Karma Resen, Cokorde Dalem Dahana PDF

o PENGATURAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG SUAMI ATAU ISTRINYA MENCALONKAN DIRI

DALAM PEMILIHAN UMUM 2018 DAN 2019 Ni Kadek Ayu Indah Purnama Dewi, Made Nurmawati 1-

15 PDF

o KEPASTIAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA Ni Luh Putu Marliani Dewi, I Ketut Rai Setiabudhi 1-

14 PDF

o TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KEGIATAN ENDORSEMENT

DALAM MEDIA SOSIAL Ni Putu Anggie Oktapyani, Sagung Putri ME Purwani 1-15 PDF

o PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU

IDENTITAS ANAK DI KOTA DENPASAR Ida Ayu Iswariyati, I Wayan Parsa, I Ketut Suardita PDF

o IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XIV/2016 TERHADAP

BARANG KEBUTUHAN POKOK SEBAGAI OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Ni Made Ratih

Wijayanti, Made Nurmawati 1-16 PDF

o PENGGUGURAN JANIN MASSAL SECARA PAKSA DALAM KONFLIK BERSENJATA I Gusti Ayu Agung

Nadia Srutia Jayanti, I Made Subawa 1-5 PDF

o PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI

UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati, Ni Luh Gede

Astariyani PDF

o EFEKTIFITAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 5 TAHUN 2014

DALAM MENCEGAH PENCEMARAN LIMBAH RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DI KOTA DENPASAR

I Putu Oka Pramana, I Made Arya Utama PDF

o EKSISTENSI WISATA SELFIE DI DESA WANAGIRI DITINJAU DARI ASPEK PENATAAN RUANG Guruh

Ari Mandala Putra, I Ketut Sudiarta, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati 1-18 PDF

o IMPLIKASI DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 DALAM

KAITANNYA DENGAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN DPD Daud Jusuf Thommor Rudy, Edward

Thomas Lamury Hadjon PDF

o TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH UANG YANG BERSUMBER DARI APBD OLEH PEMERINTAH

DAERAH Ni Putu Kartini Candra Dewi, Novy Purwanto 1-14 PDF

o PERAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN

2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN

BULELENG Ida Bagus Gede Eka Permana Putra, Made Subhakarma Resen 1-15 PDF

o SAH TIDAKNYA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH MASUK PARTAI POLITIK Putu Wawan

Suryawan, I Ketut Rai Setiabudhi 1-15 PDF

o PERLINDUNGAN HUKUM WARGA ROHINGYA TERKAIT DENGAN KONFLIK DI MYANMAR

BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Ni Nyoman Sintya Dewi, Putu Tuni Cakabawa Landra, I Gde

Putra Ariana 1-14 PDF

o DISKRIMINASI PEREMPUAN DALAM VIRGINITY TEST SEBAGAI PRASYARAT CALON POLWAN DAN

CALON PRAJURIT TNI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Sally Joanna, Ida Bagus Wyasa

Putra, A.A. Sri Utari 1-16 PDF

o PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA YOGA MESARI DESA MENGWI

MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA I Made Ega Prayoga Kusuma, Putu Gede

Arya Sumerthayasa, Nengah Suharta 1-15 PDF

1

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA

KAWASAN SEMPADAN SUNGAI

DI KABUPATEN GIANYAR*1

Oleh

Ida Ayu Agung Cynthia Febriyanti**2

I Ketut Sudiarta, SH., MH.***3

I Nengah Suharta, SH., MH.****4

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper entitled the control of the utilization of space in the river border area in Gianyar regency. As for the background of this article is a violation of the river line that is not in accordance with the provisions set forth in Gianyar Regency Regulation of Spatial Planning Gianyar regency No. 16 of 2012 so that the need for government action to combat the negative impact on the environment and to create Spatial Gianyar regency is good, then the need for control of space utilization. The purpose of this paper is to know and analyze the actions and factors that affect the Regional Government of Gianyar Regency in controlling the utilization of space in the river border in Gianyar regency. The research method used is kind of juridical-empirical research. The empirical juridical approach is to compare the existing rules with their implementation in society. The conclusion of this paper is that there are 12 kinds of action of Gianyar Regency Government in controlling spatial utilization in boundary area of river and the factors influencing law enforcement in controlling spatial utilization in riparian area in Gianyar regency that is the driving factor is factor of law, factor law enforcement and facilities and infrastructure factors. While the factors of

*Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari

Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi I, I Ketut

Sudiarta, SH., MH dan Pembimbing Skripsi II, I Nengah Suharta. SH., MH.

**Ida Ayu Agung Cynthia Febriyanti, Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Udayana *** I Ketut Sudiarta, SH., MH., Dosen Fakultas Hukum Universitas

Udayana

4 **** I Nengah Suharta, SH., MH., Dosen Fakultas Hukum Universitas

Udayana

2

inhibition in controlling the utilization of space in the river border area in Gianyar Regency is influenced by community factors. Keywords: Control, Space Utilization, River Border.

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di Kabupaten Gianyar. Adapun yang melatar belakangi tulisan ini adalah adanya pelanggaran terhadap garis sempadan sungai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Nomor 16 tahun 2012 sehingga perlu adanya

tindakan pemerintah untuk menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan guna menciptakan tata ruang Kabupaten Gianyar yang baik, maka perlu adanya pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindakan serta faktor yang mempengaruhi Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di Kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis-empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu terdapat 12 jenis tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai dan faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di Kabupaten Gianyar yaitu faktor pendorongnya adalah faktor undang-undang, faktor penegak hukum dan faktor sarana dan prasarana. Sedangkan faktor-faktor penghambatan dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di Kabupaten Gianyar dipengaruhi oleh faktor masyarakat. Kata Kunci: Pengendalian, Pemanfaatan ruang, kawasan sempadan sungai.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan pariwisata mempengaruhi perkembangan Wilayah

Gianyar baik aspek fisik, sosial, budaya dan ekonomi.

Pembangunan di Wilayah Gianyar berkaitan dengan pembangunan

sektor-sektor ekonomi dapat berakibat bagi terjadinya tekanan

terhadap lingkungan fisik, sosial, budaya sehingga menyebabkan

menurunnya kualitas lingkungan.

Pembangunan pariwisata kerap kali mengesampingkan

aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam

3

kenyataannya banyak ditemukan indikasi adanya penyimpangan

berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai atau menyimpang

dari tata ruang yang telah ditetapkan sebelumnya, atau

implementasi penataan ruang yang tidak sesuai dengan peraturan

pemndang-undangan yang beriaku sehingga tujuan penataan

ruang tersebut menjadi tidak tercapai.

Pemandangan tepian sungai yang indah menjadi daya tarik

bagi pemilik modal untuk membangun hotel maupun villa hingga

melanggar garis sempadan sungai. Ini sudah terbukti dengan

dibangunnya beragam fasilitas pariwisata di sepanjang Sungai

Ayung, Ubud Gianyar.

Sungai Ayung adalah sungai terpanjang di Bali. Sungai ini

mengalir sepanjang 68,5 km.5 Lahan di kawasan sungai ayung yang

dulunya merupakan lahan tidak tersentuh saat ini menjadi lahan

dengan nilai jual yang tinggi. Kegiatan pariwisata yang dapat

dijumpai yaitu kegiatan berupa arung jeram (rafting) dan

pembangunan hotel dan villa.

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2012- 2032 mengatur

jarak sempadan sungai minimal 3 (tiga) meter pada sungai

bertanggul, serta 10 (sepuluh) meter untuk sungai berkedalaman 3

(tiga) sampai 10 (sepuluh) meter. Dalam Peraturan Daerah Provinsi

Bali Nomor 16 Tahun 2009 tertuang mangenai ketentuan dan

batas-batas penunjang sektor pariwisata yang dalam penerapannya

pemerintah sendiri tidak mampu untuk menerapkannya secara

maksimal dengan adanya banyak hotel dan villa yang melanggar

sempadan sungai tersebut.

5Wikipedia bahasa Indonesia Ensiklopedia bebas, 2017, Sungai Ayung,

URL:https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Ayung, diakses 28 Januari 2018.

4

Menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan

guna menciptakan tata ruang Kabupaten Gianyar yang baik, maka

perlu adanya pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan

Rencana Tata Ruang untuk mengurangi adanya pelanggaran atau

ketidaksesuaian sehingga kesesuaian pemafaatan ruang dapat

terjaga.6 Pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui

penetapan zonasi, perizinan, pemberian intensif dan disintensif

serta adanya pengenaan sanksi. 7

Dengan latar belakang diatas maka di angkatlah tulisan

dengan judul: Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan

Sempadan Sungai di Kabupaten Gianyar.

1.2 Rumusan Masalah

Fokus tulisan ini adalah menyangkut tentang bagaimana peran

Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengendalian

penataan ruang sesuai dengan peraturan Pemerintah yang berlaku.

Sehubungan dengan hal – hal yang telah terurai diatas, maka

permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar

dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan

sempadan sungai di Kabupaten Gianyar?

2. Faktor – faktor apakah yang mendorong dan menghambat

Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengendalian

6 Muhammad Akib dkk , 2013, Hukum Penataan Ruang, PKKPUU FH

UNILA, Bandar Lampung, h.45. 7 Ahmad Jazuli, 2017, “Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam

Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, Jurnal Rechts Vinding, Vol.

06, No.02, h.273

5

pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di

Kabupaten Gianyar?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas,

adapun tujuan dari penulisan ini dibagi menjadi 2, tujuan umum

dan tujuan khusus, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun yang menjadi tujuan umum dari penulisan ini

adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengendalian

pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di

Kabupaten Gianyar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan Pemerintah

Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengendalian

pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di

Kabupaten Gianyar.

2. Untuk mengetahui Faktor – faktor yang mendorong dan

menghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam

pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan

sungai di Kabupaten Gianyar

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

jenis penelitian yuridis-empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu

6

dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya

atau kenyataan dalam masyarakat.8

Pada penulisan ini, data yang digunakan adalah bersumber dari

sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari

sumber utama di lapangan melalui wawancara, dan sumber data

sekunder yaitu data yang berasal dari peraturan perundang-

undangan terkait dengan permasalahan, selain itu juga berasal dari

literatur – literatur buku, dan website.

Untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini

digunakan dengan cara Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan.

2.2 Hasil Dan Analisis

2.2.1 Tindakan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam

pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan

sungai di Kabupaten Gianyar.

Melalui wawancara bersama dengan Ibu Putu Krisnawati

selaku kepala seksi pengendalian pemanfaatan ruang DInas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai narasumber pada

tanggal 7 Januari 2018, diketahui bahwa secara umum Tindakan

Hukum Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam Pengendalian

Pengawasan Sempadan Sungai meliputi:

1. Pemantauan;

2. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat;

3. Pelaporan kepada BKPRD Kabupaten Gianyar;

4. Pemantauan ke lokasi oleh BKPRD;

5. Evaluasi;

6. Identifikasi tindakan pelanggaran;

8 Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju,

Bandung, h.36.

7

7. Laporan tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku ketua

BKPRD;

8. Pelaksanaan forum pembahasan;

9. Rekomendasi sanksi administratif;

10. Melaporkan rekomendasi kepada Kepala Daerah;

11. Penjatuhan sanksi administratif berupa surat

pemberitahuan untuk mengembalikan fungsi kawasan;

12. Menerbitkan surat peringatan untuk diadakannya

pembongkaran.

Dari hasil temuan di atas, seluruh tindakan Pemerintah

Daerah Kabupaten Gianyar berkaitan dengan pengendalian

pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai tergolong dalam

tindakan hukum publik.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

didasarkan pada hukum publik dalam kedudukannya sebagai

pemegang jabatan pemerintahan yang dilakukan berdasarkan

kewenangan pemerintah yang bersifat hukum publik.9

Tindakan Pemerintah Kabupaten Gianyar sudah sesuai

dengan teori tindakan pemerintah yaitu dalam melaksanakan tugas

dan fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan hukum dan

wewenangnya masing-masing yang sepenuhnya dilakukan untuk

kemakmuran rakyat.

9 Utrecht E, 1960, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia

Cetakan IV, Ichtiar, Jakarta, h.65

8

2.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sempadan

Sungai.

Berdasarkan wawancara dengan I Made Dwipa, DInas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar selaku

narasumber pada tanggal 7 Januari 2018.

Diketahui faktor-faktor pendorong dan penghambat

Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam pengendalian pemanfaatan

ruang dikawasan sempadan sungai dikaitkan dengan faktor faktor

yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono

Soekanto adalah :10

1. Faktor Undang-undang

Melalui instrumen tata ruang berbagai kepentingan

pembangunan baik antara pusat dan daerah, antardaerah,

antarsektor, maupun antarpemangku kepentingan dapat

dilakukan dengan selaras, serasi, seimbang, dan terpadu.11

Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan mengenai jenis-

jenis hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam penataan ruang, adanya tujuan negara untuk

mensejahterakan kehidupan rakyat sebagaimana yang

tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea

keempat yang dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 33

ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar dalam

penetapan suatu aturan hukum nasional dalam bidang

penataan ruang, yaitu Undang Undang Nomor 23 tahun 2014.

Sehubungan dengan wewenang mengatur dan mengurus

sendiri rumah tangga daerahnya, termasuk perihal pengaturan

10 Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Penegeakan Hukum Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta h. 8 11 Muhammad Akib dkk , Op.cit , h.2

9

penataan ruang, oleh Pemerintah Daerah kemudian

dipergunakan suatu peraturan daerah, sebagaimana yang

ditentukan dalam Pasal 236 ayat (1) Undang Undang Nomor 23

Tahun 2014 bahwa, “untuk menyelenggarakan otonomi daerah

dan tugas pembantuan, daerah membentuk perda”.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 tahun 2009

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-

2029 merupakan acuan dari dibentuknya peraturan Daerah

Kabupaten Gianyar Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2032 terkait

dengan pengaturan penataan ruang.

Dari paparan diatas maka dapat dipahami faktor undang-

undang merupakan salah satu faktor mendorong Pemerintah

Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengendalian pemanfaatan

ruang pada kawasan sempadan sungai di Kabupaten Gianyar

karena telah ditemukan regulasi yang berkaitan dengan

pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan

sempadan sungai Kabupaten Gianyar yang bertindak sebagai

penegak hukum adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar

yaitu melalui DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta

SKPD terkait yang selanjutnya disebut BKPRD.

Maka dapat dipahami faktor penegak hukum merupakan

salah satu faktor mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten

Gianyar dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan

sempadan sungai di Kabupaten Gianyar, karena Kabupaten

Gianyar telah memiliki susunan penegak hukum yang

dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP) dalam

melaksanakan tugas dan kewenanganannya sesuai dengan

10

kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang

yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan

hukum.12

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana pendukung maka proses penegakan

hukum tidak akan berjalan dengan lancar.13

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan

sempadan sungai, Kabupaten Gianyar selain memantau

langsung ke lapangan secara berkala, Pemerintah Daerah

Kabupaten Gianyar juga menggunakan software arcgis, google

earth, dan drone.

Maka dapat dipahami faktor sarana dan prasarana

merupakan salah satu faktor pendorong Pemerintah Daerah

Kabupaten Gianyar dalam pengendalian pemanfaatan ruang

pada kawasan sempadan sungai di Kabupaten Gianyar karena,

Kabupaten Gianyar telah memiliki sarana prasarana

pendukung dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum yaitu berasal dari masyarakat dan

bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu

sendiri.14

Setiap masyarakat pasti memiliki kesadaran akan

hukum, namun tidak semua masyarakat memiliki kepatuhan

hukum yang tinggi. Drajat kepatuhan inilah yang menjadi

indikator berfungsi atau tidaknya suatu hukum Namun pada

12 Marbun SF, 1997, Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di

Indonesia, Liberty, Yogyakarta, h.154. 13 Ibid 37 14 Ibid 45

11

kenyataanya terdapat adanya pelanggaran terhadap garis

sempadan sungai di kawasan sungai ayung ubud

mencerminkan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat.

Hal ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan masyarakat

mengenai sempadan sungai. Pengetahuan masyarakat yang

kurang memadai mengenai hukum.

Maka dapat dipahami faktor masyarakat merupakan

salah satu faktor penghambat Pemerintah Kabupaten Gianyar

dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan

sempadan sungai di Kabupaten Gianyar.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Terdapat 12 jenis tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten

Gianyar dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan

sempadan sungai. Ke 12 jenis tindakan tersebut dalam

pelaksanaan nya telah di atur dalam standar operasional

prosedur (SOP) dan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan

pemerintah yag bersifat publik.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam

pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan

sungai di Kabupaten Gianyar terdiri dari faktor pendorong

dan penghambat. faktor pendorongnya adalah faktor undang-

undang, faktor penegak hukum dan faktor sarana dan

prasarana. Sedangkan faktor-faktor penghambatan dalam

pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan

sungai di Kabupaten Gianyar dipengaruhi oleh faktor

masyarakat.

12

3.2 Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dapat meningkatkan

kinerja dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar untuk dapat

melakukan kegiatan sosialisasi berkaitan dengan sempadan

sungai.

Daftar pustaka 1. Buku:

Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.

Marbun SF, 1997, Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad Akib dkk , 2013, Hukum Penataan Ruang, PKKPUU FH

UNILA, Bandar Lampung. Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Penegeakan Hukum Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Utrecht E, 1960, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia

Cetakan IV, Ichtiar, Jakarta. 2. Jurnal

Ahmad Jazuli, 2017, Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal

Rechts Vinding, Vol. 06, No.02.

3. Peraturan Perundang-undangan:

Negara Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Negara Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68)

13

Negara Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar

Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

2012-2023. (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 16)

4. Artikel Internet:

Wikipedia bahasa Indonesia Ensiklopedia bebas, 2017, Sungai Ayung, URL:https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Ayung, diakses 28 Januari 2018,