STATUS DAN UPAYA HUKUM ISTERI TERHADAP PELANGGARAN TAKLIK...

STATUS DAN UPAYA HUKUM ISTERI TERHADAP

PELANGGARAN TAKLIK TALAK OLEH SUAMI

( Studi Kasus di Dusun Kedopokan Desa Tlogopucang Kecamatan

Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2013 )

Disusun Guna Memenuhi Kewajiban Dan Melengkapi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam Strata I Dalam Ilmu Syariah

PROGRAM STUDI AL AHWAAL AL SYAKHSIYYAH

SEKOLAH TIGGI AGAMA ISLAM NEGERI




Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2013 )

SKRIPSI



Disusun Oleh:

MUSABIKHIN

NIM: 21108022

JURUSAN SYARI’AH


SEKOLAH TIGGI AGAMA ISLAM NEGERI

STAIN SALATIGA

2015







ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah dikoreksi dan diperbaiki, maka skripsi Saudara:

Nama : Musabikhin

NIM : 21108022

Jurusan : Syari’ah

Program Studi : Al Ahwaal Al Syakhsiyyah

Judul : STATUS DAN UPAYA HUKUM ISTERI

TERHADAP PELANGGARAN TAKLIK

TALAK OLEH SUAMI (Studi Kasus di Dusun

Kedopokan Desa Tlogopucang Kecamatan

Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun

2013)

Telah kami setujui untuk dimunaqosahkan.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIM

Jurusan

Program

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar

hasil karya saya sendiri, bukan plagiat

temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk

berdasarkan kode etik ilmiah

iv

DEKLARASI

الرحيم الرحمن االله بسم

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

: Musabikhin

: 21108022

: Syari’ah

Program : Ahwal Al Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan

rya saya sendiri, bukan plagiat dari karya tulis orang lain. Pendapat atau


berdasarkan kode etik ilmiah

Salatiga, 22 Januari 2015

Yang menyatakan

Musabikhin

benar merupakan

dari karya tulis orang lain. Pendapat atau


22 Januari 2015

v

MOTTO

“Penuhilah Janji,

Sesungguhnya Janji itu Pasti Diminta Pertanggung Jawabannya”

vi

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, bapak Sarno dan ibu Sutarsih terima kasih yang

tak terhingga atas segala yang pernah kuterima sepanjang perjalan

hidupku.

2. Kakak dan Adik-adikku tercinta, mas Shodikun, mas Rohman, mas

Faizun, mas Imbuh Thobi’in, mas Zainudin, mas Tadhin, mbak

Nurkhasanah, mbak tri, mbak Siti Arofah (alm), adik Nur Ahmad

Zahidin, Nur Ismail, Laelatul Mubarokah, Nanang Mansur, Mat

Ansori, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan, terima

kasih atas segala perhatiannya.

3. Sahabat-sahabat terbaikku, Nurun Jamaludin, Abu chanifah,

Nastangin, om Azis, Malik, Arif maslah, Tadzun, Ahsanul kholikin,

atas segala supportnya.

4. Drs. Mahfudz selaku pembimbing, yang telah melakukan bimbingan

secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau penyusun

menghaturkan banyak terimakasih.

5. Seluruh kader dan alumni PMII cabang kota Salatiga.

6. Orang-orang terdekat yang telah mendukung saya selama ini dan

mengajarkan saya banyak hal dalam menyikapi hidup.

7. Almamaterku.

vii

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن االله بسم

Alhamdulillahi robbil alamin. Segala puji syukur penulis haturkan

kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penelitian dan

penulisan skripsi dengan judul “STATUS DAN UPAYA HUKUM ISTERI

TERHADAP PELANGGARAN TAKLIK TALAK OLEH SUAMI” (Studi Kasus

di Dusun Kedopokan Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan Kabupaten

Temanggung Tahun 2013) telah dapat dilaksanakan dan diselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi kewajiban dan melengkapi syarat

akhir guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu-ilmu Syariah di Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri Salatiga.

Memang tidak dapat penulis ingkari bahwa dalam penyusunan skripsi ini

banyak menghadapi kesulitan-kesulitan. Namun berkat pertolongan Allah SWT

dan bimbingan, saran, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

Maka dari itu, perkenankanlah penulis menghaturkan terima kasih yang

tak terhingga dalam kesempatan ini, kepada :

1. Bapak Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd. selaku Ketua STAIN Salatiga

2. Bapak Drs. Machfudz, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing, atas segala

bimbingan dan petunjuk yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini

3. Bapak Badwan, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik

4. Bapak dan Ibu yang terhormat, atas kasih sayang dan doanya.

5. Kakak dan Adik-adikku tercinta, mas Shodikun, mas Rohman, mas Faizun,

mas Imbuh Thobi’in, mas Zainudin, mas Tadhin, mbak Nurkhasanah, mBak

tri, mbak Siti Arofah (alm), adik Nur A

Mubarokah, Nanang Mansur, Mat Ansori, dan masih banyak lagi yang tidak

bisa saya sebutkan, terima kasih atas segala perhatiannya.

6. Sahabat-sahabat terbaikku, Nurun Jamaludin, Abu chanifah, Nastangin, om

Azis, Malik, Arif maslah, Tadzun, Ahsanul kholikin, atas segala supportnya.

7. Seluruh kader dan alumni PMII cabang kota Salatiga.

8. Orang-orang terdekat yang telah menyemangatiku selama ini, dan

mengajarkanku banyak hal dalam menyikapi hidup.

Penulis menyadari bahwa dalam penul

kesalahan dan kekurangannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik

dan saran dari semua pihak.

Akhirnya penulis harapkan semoga skripsi ini dapat menambah wawasan.

viii

Bapak dan Ibu yang terhormat, atas kasih sayang dan doanya.

adikku tercinta, mas Shodikun, mas Rohman, mas Faizun,


tri, mbak Siti Arofah (alm), adik Nur Ahmad Zahidin, Nur Ismail, Laelatul


bisa saya sebutkan, terima kasih atas segala perhatiannya.

sahabat terbaikku, Nurun Jamaludin, Abu chanifah, Nastangin, om

maslah, Tadzun, Ahsanul kholikin, atas segala supportnya.

Seluruh kader dan alumni PMII cabang kota Salatiga.

orang terdekat yang telah menyemangatiku selama ini, dan

mengajarkanku banyak hal dalam menyikapi hidup.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak


dan saran dari semua pihak.


الحمد لله رب العالمين

Salatiga, 22 Januari 2015

Penulis

MusabikhinNIM: 21108022

adikku tercinta, mas Shodikun, mas Rohman, mas Faizun,


hmad Zahidin, Nur Ismail, Laelatul


sahabat terbaikku, Nurun Jamaludin, Abu chanifah, Nastangin, om

maslah, Tadzun, Ahsanul kholikin, atas segala supportnya.

orang terdekat yang telah menyemangatiku selama ini, dan

isan skripsi ini masih banyak



22 Januari 2015

Musabikhin NIM: 21108022

ix

ABSTRAK Musabikhin. 2015. Status dan Upaya Hukum Isteri Terhadap Pelanggaran Taklik

Talak oleh Suami (Studi Kasus di Dusun Kedopokan Desa

Tlogopucang Kecamatan Kandangan Kabupaten

Temanggung Tahun 2013). Skripsi. Jurusan Syari’ah.

Program studi Al Ahwaal Al Syakhsiyyah. Sekolah Tinggi

Agam Islam Negeri Salatiga : Drs. Machfudz, M. Ag.

Kata Kunci: Isteri, Taklik, Talak, Suami

Fokus dalam skripsi adalah menjawab pertayaan : 1). Bagaimanakah status

isteri yang ditinggal suami tanpa izin menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

dan Kompilasi Hukum Islam? 2). Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan

isteri terhadap suami yang meninggalkan isteri tanpa izin di Dusun, Kedopokan.

Desa, Tlogopucang. Kecamatan, Kandangan. Kabupaten, Temanggung?

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan

metode pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan dua sumber data,

yakni data primer dan skunder. Sehingga bisa menunjukkan bahwa menurut

undang-undang No. tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa isteri yang

ditinggalkan oleh suaminya tanpa izin, setatus perkawinannya menggantung dan

belum jelas. Sementara usaha untuk memperjelas perkwaninannya isteri yang

bersangkutan bisa mencari mencari kejelasan ke pengadilan agama setempat. Jika

keberadaan suami tidak diketahui, isteri yang bersangkutan bisa mengajukan

gugatan cerai Ghaib.

Adapun prosedur pengajuan gegatan cerai ghaib sebagaimana dilakukan

oleh salah satu responden dalam penelitian ini adalah ibu marfu’ah warga Dusun,

Kedopokan. Desa, Tlogopucang. Kecamatan, Kandangan. Kabupaten,

Temanggung. Ibu marfu’ah yang tinggalkan suaminya pada tahun 1975, beliau

mengajukan gugatan cerai kepengadilan agama di Temanggung. Karena

keberadaan tergugat (suami) tidak diketahui, maka agar gugatannya bisa

dipersidangkan, Ibu Marfu’ah harus mencari surat keterangan ghaib dari kepala

desa terahir suaminya diketahui bertempat tinggal. Setelah surat ghaib dan seluruh

berkas gugatan cerai masuk kepengadilan agama Temanggung. Selanjutnya

pengadilan akan menunggu minimal sampai 6 (enam) bulan. Jika selama enam

bulan sejak gugatan cerai terdaftar dan keberadaan suami tetap tidak diketahui,

maka persidangan gugatan cerai baru bisa dilakukan tanpa dihadiri tergugat.

Setelah keputusan cerai dari pengadilan agama temanggung keluar. Ibu

marfu’ah harus menunggu sampai 14 (empat belas hari). Setelah empat belas hari

sejak dikeluarkan keputusan, ternyata tidak ada gugatan balik dari tergugat

(suami). Maka surat cerai baru bisa diambil, dan hak gugat balik dari tergugat

dinyatakan gugur. Namun, jika sebelum 14 hari ternyata tergugat mengguat balik,

maka sidang akan diulang dari awal, dan sidang sebelumnya sudah berlanggsung

dinyatakan batal.

x

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ......................................................................................... i

LEMBAR BERLOGO ......................................................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................................... iii

PENGESAHAN KELULUSAN .......................................................................... iv

DEKLARASI ....................................................................................................... v

MOTTO ............................................................................................................... vi

PERSEMBAHAN ................................................................................................ vii

KATA PENGANTAR .......................................................................................... viii

ABSTRAK............................................................................................................ x

DAFTAR ISI ........................................................................................................ xi

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xiv

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .............................................................................. 4

C. Tujuan Penelitian ................................................................................ 4

D. Kegunaan Penelitian ........................................................................... 4

E. Penegasan Istilah ................................................................................ 5

F. Metode Penelitian ............................................................................... 6

G. Tinjauan Pustaka ................................................................................ 11

H. Sistematika Penulisan ........................................................................ 12

xi

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TAKLIK TALAK DAN

KUAJIBAN SUAMI ISTERI

A. Talak ................................................................................................ 14

1. Pengertian Talak ............................................................................... 14

2. Hukum Talak .................................................................................... 17

3. Macam-Macam Talak ...................................................................... 17

B. Taklik Talak

1. Pengertian ....................................................................................... 26

2. Syarat Sahnya Taklik Talak ............................................................ 30

C. Macam-Macam Taklik ...................................................................... 31

D. Hak dan Kewajiban Suami Isteri ....................................................... 33

1. Hak Isteri atas Suami ................................................................... 35

2. Hak Suami atas Isteri ................................................................... 48

3. Hak Bersama Suami Isteri ............................................................ 55

4. Kewajiban Isteri Terhadap Suami ................................................. 56

5. Kewajiban Suami Terhadap Isteri ................................................. 57

BAB III : TAKLIK TALAK DAN PENYELESAIANNYA DI DUSUN

KEDOPOKAN DESA TLOGOPUCANG KEC.

KANDANGAN KAB. TEMANGGUNG

A. Gambaran Umum Dusun Kedopokan Desa Tlogopucang

Kec. Kandangan Kab. Temanggung .................................................. 62

B. Temuan Lapangan ............................................................................. 71

xii

BAB IV : STATUS DAN UPAYA HUKUM ISTRI TERHADAP


A. Analisis Tentang Status Isteri yang Ditinggal Suami

Tanpa Ijin Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam ............................................................. 78

B. Analisis Tentang Upaya Hukum Terhadap Suami

yang Meninggalkan Isteri Tanpa Izin……………………. .......... 91

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ....................................................................................... 95

B. Saran-Saran ....................................................................................... 96

C. DAFTAR PUSTAKA ....................................................................... 98

LAMPIRAN – LAMPIRAN

xiii

DAFTAR TABEL

NO JENIS TABEL HALAMAN

1 Tabel. 3. 1 Data Admisnistrasi Desa Tlogopucang 61

2 Tabel. 3. 2 Data Luas Wilayah Desa Tlogopucang 61

3 Tabel. 3. 3 Data Keadaan Demografi Desa Tlogopucang 62

4 Table. 3. 4 Data Tingkat Pendidikan Desa Tlogopucang 63

5 Tabel. 3. 5 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa

Tlogopucang

63

6 Tebel. 3. 6 Data Fasilitas Pendidikan Desa Tlogopucang 65

7 Tabel. 3. 7 Data Tahapan Keluarga Berencana Desa

Tlogopucang

66

8 Tabel. 3.8 Data PMKS Tahun 2013 Desa Tlogopucang 66

9 Tabel. 3.9 Data Kesenian Tradisional di Desa Tlogopucang 68

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

1. Transkip Wawancara

2. Daftar Riwayat Hidup

3. Nota Pembimbing

4. Lembar Konsultasi Pembimbing

5. Laporan SKK

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk

hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi,

tenteram dan bahagia. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling

pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah fihak, terutama lagi

yang terkait dengan hak dan kewajiban.

Dalam usaha membina keluarga yang bahagia dan sejahtera sangatlah

perlu meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami isteri dalam kedudukan

yang semestinya seperti yang diajarkan oleh agama yang dianut.

Pembahasan terhadap persoalan perkawinan selalu akan menarik,

karena lembaga perkawinan itulah yang melahirkan keluarga, tempat seluruh

hidup dan kehidupan manusia berputar. Dan karena kedudukannya yang

istimewa dalam hidup dan kehidupan manusia, maka masalah perkawinan

perlu diatur dalam suatu undang-undang.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang

perkawinan menegaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

pria dengan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk suatu

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang

Maha Esa. Tujuan perkawinan sangatlah mulia, terkadang mendapatkan

cobaan yang cukup berat dalam mewujudkannya, karena untuk membentuk

keluarga yang damai dan teratur amatlah sulit.

2

Awalnya perkawinan adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi

adakalanya karena sebab-sebab tertentu bisa mengakibatkan perkawinan tidak

dapat diteruskan, jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus

dengan sendirinya atau dengan kata lain terjadi perceraian diantara suami

isteri.

Secara sederhana, pasangan suami-isteri bisa dikatakan bercerai, jika

talak cerai telah memisahkan ikatan pernikahan tersebut. Dan satu-satunya

fihak yang bisa menjatuhkan talak cerai adalah fihak laki-laki. Selama fihak

suami belum menjatuhkan talak kepada isterinya, dalam keadaan apapun

ikatan perkawanan tersebut masih sah, baik secara hukum agama maupun

hukum yang berlaku di negera kesatuan republik Indonesia. Artinya, selama

status perkawinan masih sah, maka hak dan kewajiban suami isteri masih

mengikat kedua belah fihak.

Hukum talak cerai yang hanya dimiliki fihak laki-laki memang telah

menuai pro dan kontra dalam banyak forum. Hal ini dikarenakan kekuasan

laki-laki yang bergitu besar dalam status perkawinan tersebut dalam beberapa

kasus merugikan fihak wanita, misal: fihak wanita telah berusaha sekuat

mungkin memenuhi kewajibannya sebagai isteri. Sebaliknya, fihak laki-laki

sama sekali tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami. Bahkan

dalam kasus lain ada pula suami meninggalkan isteri tanpa memberikan

nafkah, bahkan tanpa meninggalkan kabar setatus keberadaannya selama

bertahun-tahun. Keadaan pernikahan yang demikian tentu merugikan fihak

wanita. Satu sisi fihak wanita berkewajiban menjalankan kewajibannya

sebagai isteri dan tidak bisa menikah lagi selama fihak suami belum

menjatuhkan talak. Sisi lain keberadaan suami yang tidak jelas

3

keberadaannya, selain tidak pernah memberikan nafkah, juga tidak ada

jaminan kalau fihak suami tidak menikah lagi.

Kasus suami meninggalkan isteri selama beberapa tahun tanpa

meninggalkan kabar keberadaannya tersebut salah satunya terjadi di Dusun,

Kedopokan. Desa, TlogoPucang. Kecamatan, Kandangan. Kabupaten,

Temanggung. Akibat ketidak jelasanya status maupun keberadaan suami

sebagaimana terjadi di desa tersebut. Selain fihak isteri harus membesarkan

anak yang ditinggalkan sendiri, jika ada laki-laki lain yang bermaksud

melamar. Wanita tersebut tidak bisa menerinya, karena status

perkwaninannya belum dinyatakan bercerai.

Berdasarkan paparan diatas, maka timbul permasalahan yang

mendorong penulis untuk melakukan sebuah penelitian lebih lanjut tentang

isteri-isteri yang ditinggal oleh suami tanpa izin dan tidak pernah memberikan

nafkah lahir maupun batin. Selanjutnya permasalahan tersebut penulis

tuangkan dalam skripsi dengan Judul “STATUS DAN UPAYA HUKUM

ISTERI TERHADAP PELANGGARAN TAKLIK TALAK OLEH SUAMI ”.

(Studi kasus di Dusun Kedopokan, Desa Tlogopucang, Kecamatan

Kandangan, Kabupaten, Temanggung).

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas,

maka permasalahan-permasalahan yang akan penulis kemukakan adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana status isteri yang ditinggal suami tanpa izin menurut Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

4

2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan isteri terhadap suami yang

meninggalkan isteri tanpa izin di Dusun, Kedopokan. Desa, Tlogopucang.

Kecamatan, Kandangan. Kabupaten, Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, maka

penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana status isteri yang ditinggal suami tanpa izin

menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

(KHI)

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan isteri

terhadap suami yang meninggalkan isteri tanpa izin.

D. Kegunaan Penelitian

Untuk memberikan hasil yang bermanfaat, serta diharapkan mampu

menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan

secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya dapat berguna

diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya

yang berkaitan dengan hukum perkawinan di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Program Studi Al Ahwal Asy Syakhsiyah

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai rujukan bagi

peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang pelanggaran taklik

talak suami terhadap isteri.

5

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan wawasan dan mensosialisasikan kepada

masyarakat luas mengenai betapa pentingnya mengetahui hak dan

kewajiban suami isteri, serta penyelesaian jika ada kasus pelanggaran

taklik talak suami atas isterinya.

E. Penegasan Istilah

1. Pelanggaran adalah perbuatan (perkara dan lain sebagainya).

2. Taklik Talak adalah suatu talak yang digantungkan, pada suatu hal yang

mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah

diperjanjikan lebih dulu.

3. Talak ialah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan. Jadi cerai talak ialah

terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan isterinya

dengan talak yang diucapkan suami didepan sidang Pengadilan Agama

(Hoerudin, 1999:17).

4. Studi kasus adalah penelitian tentang status penelitian yang berkenaan

dengan fase spesifik atau khas dari suatu personalitas.

F. Metode Penelitian

Penelitian dapat berhasil dengan baik atau tidak bergantung dari data

yang diperoleh, juga didukung oleh proses pengolahan yang dilakukan

terhadap permasalahan. Metode penelitian dianggap paling penting dalam

menilai kualitas hasil penelitian. Hal ini mutlak ada dan tidak dapat dipisahkan

dari keabsahan penelitian.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis, sebagai

berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

6

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian

kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa

yang dialami oleh subjek penelitian misalkan perilaku dan tindakan

secara holistik (Moleong, 2011:6).

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang

dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian

yuris sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu

ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan

(Soekanto, 2010:26). Lokasi Penelitian ini dilakukan di Dusun.

Kedopokan, Desa. Tlogopucang, Kecamatan. Kandangan, Kabupaten.

Temanggung

b. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-

sumber primer, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data

tersebut. Data primer diperoleh dari Informan.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk

memberikan informasinya tentang situasi dan kondisi latar

belakang penelitian. Jadi seorang informan harus mempunyai

banyak pengalaman tentang latar belakang penelitian. Seorang

informan berkewajiban secara suka rela menjadi anggota tim

penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim

dengan kebaikannya dan dengan kesukarelaannya ia dapat

7

memberikan pandangan dari segi orang dalam, tentang nilai-nilai,

sikap, bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar

penelitian setempat (Moleong, 2002:90). Dalam penelitian ini yang

menjadi informan adalah Rt,para isteri yang bersangkutan dan

masyarakat setempat.

2) Data Sekunder

Adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi,

buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan seterusnya

(Soekanto, 2010:12). Sebagai data sekunder dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan

b) Buku-buku yang terkait dengan penulisan penelitian ini

2. Prosedur Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Wawancara atau interview adalah percakapan yang dilakukan

oleh dua orang pihak. Satu pihak berfungsi sebagai pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Arikunto,

1998: 145). Wawancara dilakukan penulis dengan ketua RT, para isteri

yang bersangkutan dan masyarakat setempat.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang

dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara

langsung terhadap objek yang berkaitan masalah yang diteliti dengan

tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku

8

manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi kenyataannya

dan mendapatkan deskripsi yang relative lengkap mengenai kehidupan

sosial dan salah satu aspek (Soekanto, 2010:239)

Observasi ini termasuk salah satu cara yang dilakukan penulis

untuk mengumpulkan data. Peneliti menggunakan metode ini untuk

mengetahui secara langsung tentang pelanggaran taklik talak yang

terjadi di Dusun, Kedopokan. Desa, Tlogopucang. Kecamatan,

Kandangan. Kabupaten, Temanggung.

3. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis

seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Untuk

menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian direduksi,

dikategorikan dan selanjutnya disimpulkan (Moleong, 2011:288). Dalam

penganalisaan data tersebut penulis menggunakan analisa kualitatif yaitu

suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa

yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga

perilaku yang nyata ditetilti sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto,

2010:13).

4. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian, validitas data mempunyai pengaruh yang

sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian sehingga

untuk mendapatkan data yang valid diperlukan suatu teknik untuk

memeriksa keabsahan suatu data.

Keabsahan suatu data dalam penelitian ini menggunakan teknik

triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

9

sesuatu yang lain (Moloeng, 2011:330). Denzin (1978) membedakan

empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam hal ini peneliti

menggunakan dua dari keempat macam triangulasi yaitu sumber dan teori.

Dengan kedua macam triangulasi tersebut, maka peneliti dapat

melakukannya dengan jalan sebagai berikut:

a) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan

b) Mengecek dengan berbagai sumber data (Moleong, 2011:331-332).

5. Tahap - tahap Penelitian

Setelah peneliti menentukan tema yang akan diteliti maka peneliti

melakukan beberapa tahapan untuk melakukan penelitian, yang pertama

penulis memulai dengan melakukan pendahuluan ke Dusun Kedopokan,

Kelurahan Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten

Temanggung. yang akan diteliti atau dengan kata lain pengecekan lokasi,

tentunya dengan memasukkan surat izin terlebih dahulu sesuai dengan

prosedur yang berlaku. Selanjutnya memasuki tahap kedua yaitu

pencarian data, dalam hal ini peneliti menggali informasi secara mendetail

dari informan dengan mewawancarai kepada para isteri yang bersangkutan

dan masyarakat. Setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul semua,

memasuki tahap ketiga yaitu menganalisis data yang ditemukan untuk

diperoleh data yang matang dan akurat, dengan cara data-data tersebut

direduksi dan selanjutnya disimpulkan. Tahap keempat, selanjutnya

peneliti melakukan pengecekan data untuk mengetahui kevaliditasan data

yang ditemukan di lapangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis

10

dengan yang ada di teori, dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber dan teori.

G. Tinjauan Pustaka

Permasalahan mengenai kasus isteri-isteri yang ditinggalkan suami

sebelumnya pernah dibahas oleh beberapa skripsi, akan tetapi fokus

permasalahan yang dibahas berbeda-beda, di antaranya :

1. Junaidi mahasiswa STAIN Salatiga dengan Nomor Indek Mahasiswa

(NIM) 211 01 017 dalam skripsinya yang berjudul “HAK-HAK ISTERI

DALAM HUKUM ISLAM DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

(HAM) tahun 2005. Dalam skripsi ini mengungkapkan bahwa Ketidak

adilan terhadap isteri ini tidak hanya diterima dan dialami oleh seorang

isteri yang tidak paham akan tugas-tugasnya tetapi juga buat isteri-isteri

yang sudah paham akan tugas-tugasnya. Pandangan-pandangan

keagamaan klasik diatas kini berhadapan dengan ruas-ruas modernitas

yang terbuka lebar. Tetapi dalam penelitian ini tidak lagi membahas

ketidak adilan terhadap isteri namun sudah lebih jauh pada hak-hak isteri

yang sama sekali tidak dipedulikan oleh mafqud.

2. Uswatun Hasanah Mahasiswi STAIN Salatiaga dengan Nomor Indek

Mahasiswa (NIM) 211-04-003 dalam skripsinya yang berjudul “TALAK

TANPA PUTUSAN PENGADILAN (Studi kasus di Dusun Jambe Desa

Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)” tahun 2009. Dalam

skripsi ini mengungkapkan bahwa kedudukan Talak Tanpa Putusan

Pengadilan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena

perceraian mereka hanya mengacu kepada aturan islam sehingga mereka

tidak mempunyai akta cerai dan perceraian mereka dianggap sebagai

11

perceraian lokal. Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih

menekankan pada status isteri yang ditinggal mafqud.

3. Wahib Wahabi Mahasiswa STAIN Salatiga dengan Nomor Indek

Mahasiswa (NIM) 211-04-017. Dalam skripsinya yang berjudul

“FENOMENA ISTERI SEBAGAI BURUH MIGRAN DAN KASUS

PERCERAIAN (Studi kasus di Desa Sampar Kecamatan Bandar

Kabupaten Batang) tahun 2009”. Kewajiban pemberian nafkah ini bukan

berdasarkan tradisi, budaya atau adat istiadat. Tetapi hal ini adalah

ketentuan Allah SWT yang diwajibkan oleh suami isteri. Ada beberapa

pembahasan umum yang sama dengan kewajiban suami, tetapi yang

membedakan dengan penelitian ini, penulis tidak hanya pada tataran

normatif tetapi lebih pada pembahasan secara yuridis.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami keseluruhan

mengenai penelitian hokum ini. Maka penulis membagi sistematika penulisan

sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini akan dideskripsikan secara umum

keseluruhan isi dan maksud dari penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang

masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan

istilah, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian pustaka, pada bab ini berisi tentang Taklik Talak.

Pertama: Pengertian Taklik Talak. Kedua : Hukum talak. Ketiga: Macam-

macam Talak. Keempat: Syarat-syarat Taklik Talak. Kelima : Hak dan

kewajiban suami isteri, Meliputi: Hak Isteri atas suami, Hak Suami atas Isteri,

12

Hak Bersama Suami Isteri, Kewajiban Isteri terhadap Suami dan Kewajiban

Suami terhadap Isteri.

Bab III : Paparan hasil penelitian, pada bab ini terdiri dari dua sub

bab. Sub bab yang pertama : Gambaran umum Dusun. Kedopokan, Desa.

Tlogopucang, Kecamatan. Kandangan, Kabupaten. Temanggung. Memuat

tentang letak geografis, keadaan social ekonomi masyarakat. Sub bab kedua :

Hasil wawancara dengan pihak Isteri yang ditinggalkan suami tanpa izin.

Ketiga : Faktor-faktor Suami meninggalkan Isteri.

Bab IV : Pembahasan, dalam bab ini akan memaparkan tentang

analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, yaitu Isteri-

isteri yang ditinggal suami tanpa izin dan upaya hukumnya, yang terdiri dari

tiga sub bab. Sub bab pertama : analisis tentang status isteri yang ditinggal

suami tanpa izin menurut UU Nomor. 1 tahun 1974 dan kompilasi

hukumislam.. Sub bab kedua : Analisis tentang upaya hukum terhadap suami

yang meninggalkan isteri tanpa izin.

Bab V : Penutup, sub bab ini berisi Kesimpulan dari pembahasan bab-

bab sebelumnya, saran-saran penulis yang mungkin dapat berguna dan

bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan juga instansi yang terkait.

13

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TAKLIK TALAK DAN KEWAJIBAN

SUAMI ISTERI

A. Talak

1. Pengertian Talak

Perceraian dalam istilah fiqh disebut “talak atau furqah”, adapun

arti dari pada talak ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian,

sedangkan furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian

kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti

perceraian antara suami isteri. Istilah talak dalam fiqh mempunyai dua arti,

yaitu arti umum dan arti khusus (Wasman, dkk 2011: 83).

Talak menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian

baik yang dijatuhkan oleh suami, dijatuhkan oleh hakim, maupun

perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena

meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Sedangkan arti talak

dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami saja

(Wasman, dkk 2011: 83).

Talak adalah lepasanya ikatan perkwinan dan berahirnya hubungan

perkawinan (H.S.A. Al-Hamdani, 2002 : 202)

Dalam konteks perpisahan diformulasikan dengan: lepasnya ikatan

pernikahan dan putusnya hubungan antara suami-isteri berdasarkan salah

satu sebab dari sekian banyak sebab. Sementara Pasal 117 dalam

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Talak adalah ikrar suami di

hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab

14

putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal

129, 130, dan 131 (Kompilasi Hukum Islam, pasal: 117).

Pasal 129, seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada

isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan

alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130, Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak

permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta

upaya hukum banding dan kasasi.

Pasal 131, (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari

permohonan dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30

hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang

segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

(2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua

belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang

bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga,

Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami

untuk mengikrarkan talak.

(3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami

mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh

isteri atau kuasanya.

(4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6

(enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar

talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami

untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

15

(5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama

membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang

merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama

beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua

dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, dan helai

keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Ucapan talak adakalanya seketika, adakalanya digantungkan pada

suatu syarat dan adakalanya dikaitkan dengan waktu akan datang. Adapun

yang terang/seketika (Sarih) yaitu ucapan talak yang tidak digantungkan

pada suatu syarat, dan tidak dikaitkan dengan waktu yang akan datang,

tetapi dimaksudkan berlaku seketika begitu diucapkan oleh orang yang

menjatuhkan talaknya, seperti suami mengatakan kepada isterinya: Engkau

tertalak. Talak seperti ini hukumnya berlaku seketika ucapan tersebut

keluar dari orang yang mengatakannya dan berlaku kepada pihak yang

dimaksudkannya.

Adapun talak yang bergantung/sindiran (Kinayah), yaitu suami di

dalam menjatuhkan talaknya digantungkan kepada sesuatu syarat,

umpamanya suami berkata kepada isterinya: Jika engkau pergi ketempat

laki-laki lain, maka engkau tertalak (Rasjid, 1994: 403).

2. Hukum Talak

Hukum talak dalam Islam ada empat yaitu:

a. Wajib

16

Yaitu jika suami telah bersumpah tidak akan lagi menggauli

isterinya hingga masa tertentu, sedangkan ia juga tidak mau membayar

kafarah, sehingga pihak isteri teraniaya karenanya (Saleh, 2008: 320).

b. Sunnat

Yaitu apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan

mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga

kehormatan dirinya (Rasjid, 1994: 402).

c. Haram

Yaitu jika dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, sedangkan

isteri dalam keadaan haid atau suci, padahal sebelumnya telah ia gauli

(Saleh, 2008: 320).

d. Makruh

Yaitu jika suami menjatuhkan talak kepada isteri yang saleh

dan berakhlak yang baik, karena hal demikian bisa mengakibatkan

isteri dan anaknya terlantar dan akan menimbulkan kemudaratan.

3. Macam-macam Talak

a. Ditinjau dari Keadaan Isteri

1) Talak Sunni

Talak yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang

suami menalak isterinya yang pernah dicampuri dengan sekali

talak dimasa bersih dan belum didukhul selama bersih tersebut

(Supriyatna, dkk 2009: 31).

2) Talak Bid'i

Talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak

yang diucapkan dengan tiga kali talak pada yang bersamaan/talak

17

dengan ucapan talak tiga, atau menalak isteri dalam keadaan haid

atau menalak isteri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah

didukhul (Anshary, 2010, 67).

Akan tetapi sebagian ulama mengatakan talak seperti ini

pun jatuhnya sah juga, hanya saja talak jenis ini termasuk berdosa.

Keabsahan talak bid'i ini menurut mereka berdasarkan riwayat

Ibnu Abbas bahwa Ibnu Umar menceraikan isterinya yang sedang

haid, nabi Muhammad SAW menyuruh kembali dengan ucapan

beliau "suruhlah Ibnu Umar kembali kepada isterinya".

b. Ditinjau dari Berat Ringannya Akibat

1) Talak Raj'i

Talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya yang telah

dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang

ketiga kali. Pada talak jenis ini, si suami dapat kembali kepada

isterinya dalam masa iddah tanpa melalui perkawinan baru, yaitu

pada talak pertama dan kedua (Mukhtar, 1974,176).

Seperti difirmankan Allah SWT:

مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاق

Artinya:

"Talak yang bisa dirujuk itu dua kali, maka peganglah ia yang baik atau lepaskan dia yang baik pula'. (QS. Al Baqarah : 229).

Yang termasuk dalam kategori talak raj'i adalah sebagai

berikut :

Talak satu atau talak dua tanpa iwad dan telah kumpul.

Talak jenis ini terbagi menjadi:

18

a) Talak mati, tidak hamil.

b) Talak hidup dan hamil.

c) Talak mati dan hamil.

d) Talak hidup dan tidak hamil.

e) Talak hidup dan belum haid ataupun haid.

f) Talak karena ila' yang dilakukan oleh hakim. Ila' artinya

bersumpah. Dalam hal munakahat, ila' maksudnya adalah

seorang suami bersumpah tidak akan menggauli isterinya

dalam waktu tertentu. Jadi, suami dilarang bersetubuh dengan

isterinya sebagai akibat dari sumpahnya sendiri.

Imam Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa talak yang

terjadi karena ila' termasuk talak raj'i. Karena pada dasarnya

setiap talak yang terjadi menurut syara' diartikan kepada talak

raj'i sampai terdapat dalil yang menunjukkan bahwa talak

tersebut adalah talak ba'in.

Imam Abu Hanifah dan Abu Saur berpendapat bahwa

talak tersebut adalah talak ba'in sebab kalau talak tersebut

termasuk talak raj'i, maka kerugian yang menimpa isteri tidak

hilang, karena suami dapat memaksa isterinya untuk dirujuk

kembali.

2) Talak Hakamain.

Talak hakamain artinya talak yang diputuskan oleh juru

damai (hakam) dari pihak suami maupun dari pihak isteri.

Hakam ini bisa diangkat dan dilakukan sendiri, ataupun

dari hakim Pengadilan Agama. Hal ini terjadi karena syiqaq, baik

19

dengan iwad dari pihak isteri yang berarti khuluk maupun talak

biasa, hanya jatuhnya talak dari hakamain atas nama suami.

Allah Swt berfirman:

وإن خفتم شقاق بـينهما فابـعثوا حكما من أهله وحكما من

نـهما إن الله كان عليما أهلها إن يريدا إصلاحا يـوفق الله بـيـ

خبيرا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara

keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga

laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.

Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami

isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi

Maha Mengenal". (QS. An-Nisa':35).

3) Talak Ba'in

Talak yang tidak bisa dirujuk kembali, kecuali dengan

perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak yang

belum dukhul (menikah tetapi belum disenggamai kemudian

ditalak). Talak ba'in dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Talak ba'in sughra

Talak ba'in sughra adalah talak yang terjadi kurang dari

tiga kali, keduanya tidak ada hak rujuk dalam masa iddah, akan

tetapi boleh dan bisa menikah kembali dengan akad nikah baru.

Adapun yang termasuk ke dalam bagian talak ba'in sughra

adalah:

1) Talak karena fasakh, yang dijatuhkan oleh hakim di

Pengadilan Agama.

20

Fasakh artinya membatalkan ikatan perkawinan

karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi, atau karena ada

hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan

perkawinan, seperti talak karena murtad.

2) Talak pakai iwad (ganti rugi), atau talak tebus berupa

khuluk.

Talak ini terjadi bila isteri tidak cocok dengan

suami, kemudian ia minta cerai dan suaminya bersedia

membayar ganti rugi kepada isteri sebagai iwad. Adapun

besarnya iwad maksimal sebesar apa yang pernah diterima

oleh isteri. Khuluk bisa lewat hakim di Pengadilan Agama

atau hakamain.

3) Talak karena belum dikumpuli. Isteri yang ditalak dan

belum digauli, maka baginya tidak membawa iddah. Jadi,

bila ingin kembali maka harus akad nikah baru.

b) Talak ba'in kubra

Talak ba'in kubra yaitu talak yang terjadi sampai tiga

kali penuh dan tidak ada rujuk dalam masa iddah maupun

dengan nikah baru, kecuali dalam talak tiga sesudah ada tahlil.

Allah Swt berfirman:

ره فإن فإن طلقها فلا تحل له من بـعد حتى تـنكح زوج ا غيـ

طلقها فلا جناح عليهما أن يـتـراجعا إن ظنا أن يقيما

حدود الله وتلك حدود الله يـبـيـنـها لقوم يـعلمون Artinya: "Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak

yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi

21

baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain, Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (QS. Al-baqarah: 230).

Yang termasuk jenis talak ba'in kubro adalah sebagai

berikut:

1) Talak Li'an

Talak li'an yaitu talak yang terjadi karena suami

menuduh isteri berbuat zina, atau suami tidak mengakui anak

yang dikandung oleh isterinya. Kemudian suami bersumpah

sampai lima kali. Dalam hal ini tidak ada hak untuk rujuk dan

menikah lagi.

2) Talak Tiga

Bagi isteri yang ditalak sampai tiga kali, tidak ada hak

untuk rujuk pada masa iddah talak yang ketiga, maupun hak

pernikahan baru setelah habis masa iddah. Mantan suami bisa

kembali dengan pernikahan baru, apabila :

a) Mantan isteri telah menikah dengan laki-laki lain.

b) Telah digauli oleh suami yang kedua.

c) Sudah dicerai oleh suami yang kedua.

d) Telah habis masa iddahnya.

Imamiyah dan Maliki mensyaratkan bahwa, laki-

laki yang menjadi muhallil (penyelang) itu haruslah baligh,

sedangkan Syafi'i dan Hanafi memandang cukup bila dia

22

(muhallil) mampu melakukan hubungan seksual, sekalipun

dia belum baligh.

c. Ditinjau dari Ucapan Suami

1) Talak sharih

Talak sharih yaitu talak yang diucapkan dengan jelas,

sehingga karena jelasnya, ucapan tersebut tidak dapat diartikan

lain, kecuali perpisahan atau perceraian, seperti ucapan suami

kepada isterinya, "Aku talak engkau atau aku ceraikan engkau".

Imam Syafi'i dan sebagian fuqaha Zhahiri berpendapat

bahwa kata-kata tegas atau jelas tersebut ada tiga, yaitu talak yang

berarti cerai, kemudian kata firaaq yang berarti pisah, dan kata

sarah yang berarti lepas.

Di luar kata tersebut bukan kata-kata yang jelas dalam

kaitannya dengan talak. Para ulama berselisih pendapat apakah

harus diiringi niat atau tidak. Sebagian tidak mensyaratkan niat

bagi kata-kata yang telah jelas tadi, sebagian lagi mengharuskan

adanya niat atau keinginan yang bersangkutan.

Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah

berpendapat bahwa mengucapkan kata-kata saja tidak menjatuhkan

talak bila yang bersangkutan menginginkan talak dari kata-kata

tersebut, kecuali apabila saat dikeluarkan kata-kata tadi terdapat

kondisi yang mendukung ke arah perceraian. Seperti dikatakan

ulama Maliki, ada permintaan dari isteri untuk dicerai, kemudian

suami mengucapkan kata-kata talak, firaaq, atau sarah.

23

2) Talak Khinayah

Talak khinayah yaitu talak yang diucapkan dengan kata-

kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut dapat

diartikan lain, seperti ucapan suami: "pulanglah kamu", dan

sebagainya. Menurut Malik, kata-kata kinayah itu ada dua jenis,

pertama, kinayah zhahiriyah, artinya kata-kata yang mengarah

pada maksud, misalnya ucapan suami kepada isterinya, "Engkau

tidak bersuami lagi atau ber-iddahlah kamu". Kedua, kinayah

muhtamilah, artinya sindiran yang mengandung kemungkinan,

misalnya, "Aku tak mau melihatmu lagi".

d. Ditinjau dari Masa Berlakunya

1) Berlaku Seketika

Yaitu ucapan suami kepada isterinya dengan kata-kata yang

tidak digantungkan pada waktu atau keadaan tertentu. Maka

ucapan tersebut berlaku seketika artinya mempunyai kekuatan

hukum setelah selesai pengucapan kata-kata tersebut. Seperti,

"Engkau tertalak langsung", maka talak berlaku ketika itu juga.

2) Berlaku untuk waktu tertentu

Artinya ucapan talak tersebut digantungkan kepada waktu

tertentu atau pada suatu perbuatan isteri. Berlakunya talak tersebut

sesuai dengan kata-kata yang diucapkan atau perbuatan tersebut

benar-benar terjadi. Seperti, "Engkau tertalak bila engkau pergi ke

tempat seseorang".

e. Berlaku untuk selama-lamanya (Talak Al-Battah)

24

Artinya talak yang dijatuhkan untuk selama-lamanya, dan tidak

akan dirujuk kembali. Misalnya: "Engkau kuceraikan untuk selama-

lamanya". Menurut Imam Syafi'i, talak semacam ini akan jatuh sesuai

dengan niatnya. Kalau diniatkan tiga, maka hukumnya tiga. Dan kalau

diniatkannya hanya satu atau dua, maka talak itu akan jatuh sesuai

dengan berapa yang diniatkannya.

B. Taklik Talak

1. Pengertian

Pengertian Taklik Talak adalah suatu talak yang digantungkan, pada

suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu

perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.

Men-taklik-kan talak sama hukumnya dengan talak tunai, yaitu

makruh. Ini menurut hukum yang asal. Tetapi kalau adanya taklik itu

akan membawa pada kerusakan (kekacauan), sudah tentu hukumnya jadi

terlarang (haram).

Apabila kita selidiki pada sebagian umat islam, sungguh amat sayang

dan kecewa hati kita memikirkan taklik yang telah berlaku di Indonesia

ini. Barang siapa yang menikah, dianjurkan men-taklik-kan talak

isterinya yang baru dinikahinya itu. Sedangkan keadaan yang telah

terjadi karena beberapa macam taklik yang dianjurkan tadi amat

menyedihkan kepada kita umat islam, sehingga banyak terjadi perceraian

yang semata-mata disebabkan oleh kehendak hawa nafsu isteri yang

sedang mabuk marah. Juga terjadi hal yang tidak diinginkan karena

kekurangan keinsyafan yang memberi hukum serta karena picik

pengetahuannya. Padahal kalau diperiksa lebih jauh menurut hukum

25

yang benar, talaknya belum jatuh. Sementara itu si perempuan sudah

mencari pasangan yang lain; ada yang sudah berbulan-bulan, bahkan

bertahun-tahun menikah dengan orang lain. Kemudian sesudah diperiksa

dengan diteliti oleh yang berhak, pernikahan yang pertama itu

sebenarnya belum putus (H.Sulaiman Rasjid, 2006 : 408).

Mengenai keabsahan dan landasan adanya taklik talak pada waktu

melangsungkan pernikahan, secara detail taklik thalak dikemukanan

dalam pasal 46 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

1. Isi Taklik Thalak tidak boleh berntentangan dengan hukum

Islam

2. Apabila keadaan yang di syaratkan dalam taklik thalak bertul-

betul terjadi kemudian, tidak dengan sendiri thalak jatuh.

Supaya thalak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan

persoalannya ke Pengadilan Agama.

3. Perjanjian taklik thalak bukan perjanjian yang wajib diadakan

pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik thalak sudah

diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali(Drs.H.Wasman, 2011:

184).

Meski keberadaan taklik thalak tidak menjadi perjanjian yang wajib

dalam sebuah pernikahan sebagaimana dijelaskan diatas. Namun, praktek

dilapangan sebagaimana sering kita temui, biasanya pejabat pencatat

nikah menyuruh mempelai untuk mengucapkan dan menyanggupi janji

yang shighotnya (ucapannya) telah ditentukan. Dibawah ini adalah

contoh janji yang diucapkan mempelai laki-laki setelah pernikahan

berlangsung:

26

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

بسم االله الرحمن الرحيم

WA AUFUU BIL ‘AHDI INNAL ‘AHDA KAANA MAS’UULAA

ا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفو

“ Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dituntut.”

SIGHAT TAkLIK YANG DIUCAPKAN SESUDAH AKAD NIKAH

SEBAGAI BERIKUT :

Sesudah akad nikah, saya :

………………………………………. bin

……………………………………. berjanji dengan sesungguh hati bahwa

saya akan mempergauli isteri saya yang bernama : …………………………..

binti ……………………………….. dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf)

menurut ajaran Islam.

Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut :

Apabila saya :

1. Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;

3. Menyakiti badan atau jasmani isteri saya;

4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan

atau lebih.

Dan karena perbuatan saya tersebut, isteri saya tidak ridho dan mengajukan

gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh

Pengadilan tersebut kemudian isteri sayamembayar uang sebesar Rp. 10,000,-

(sepuluh ribu rupiah) sebagai ‘iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah

talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang

‘iwadl (pengganti) tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat

Nasional setempat untuk keperluan ibadah social (http://m-alwi.com/bacaan-

sighat-talik-setelah-akad-nikah.html, diakses pada 25/01/2015, 13.17 PM).

27

Jika kita memperhatikan isi perjanjian diatas secara seksama, maka

isi perjanjian tersebut bisa dikategoreikan taklik thalak yang dikemudian

hari jika suami melanggar janjianya bisa digunakan pihak perempuan

untuk mengajukan gugat cerai sebagaimana dijelaskan dalam pasal 51

Kompilasi Hukum Islam yang secara lengkap berbunyi : “Pelanggaran

atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta

pembatalan Nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan

perceraian ke Pengadilan Agama” (Drs.H.wasman, 2011 : 190).

2. Syarat Sahnya Taklik Talak

a) Perkaranya belum ada, tetapi mungkin terjadi kemudian, jika

perkaranya telah nyata ada sungguh-sungguh ketika diucapkan

kata-kata talak, seperti: Jika matahari terbit, maka engkau tertalak.

Sedang kenyataannya matahari sudah nyata terbit, maka ucapan

yang seperti ini digolongkan tanjiz (seketika berlaku), sekalipun

diucapkan dalam bentuk taklik. Jika takliknya kepada perkara yang

mustahil, maka ini dipandang main-main, umpamanya: Jika ada

unta masuk dalam lubang jarum, maka engkau tertalak.

b) Hendaknya isteri ketika lahirnya akad (talak) dapat dijatuhi talak,

umpamanya karena isteri ada di dalam pemeliharaannya.

c) Ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan isteri berada dalam

pemeliharaan suami.

C. Macam - Macam Taklik

Pertama: taklik dimaksudkan seperti janji, karena mengandung

pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau

menguatkan suatu kabar. Taklik seperti ini disebut taklik dengan sumpah

(taklik kasami) seperti seorang suami berkata kepada isterinya:

28

Jika aku keluar rumah maka engkau tertalak. Maksudnya suami

melarang isteri keluar, bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan talak.

Kedua: taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila

telah terpenuhi syarat. Taklik ini disebut taklik bersyarat.

Umpamanya suami berkata kepada isterinya: “Jika engkau

membebaskan aku dari membayar sisa maharnya, maka engkau tertalak”.

Adapun bila ucapan taklik talak dimaksudkan untuk memberi

dorongan, atau melarang atau membenarkan atau mendustakan, maka bila

terjadi pelanggaran atas apa yang diucapkan dalam taklik talak dipandang

talaknya tidak maksuh, baik taklik talaknya diucapkan dalam bentuk

sumpah atau bentuk bersyarat. Karena taklik talak seperti ini oleh semua

orang arab dan bangsa lain dipandang sebagai sumpah.

Apabila ucapan taklik talak merupakan sumpah, maka sumpah

seperti ini ada dua hukumnya, yaitu : adakalanya sumpah itu boleh

dilakukan, tetapi kalau dilanggar dikenakan khafarat, dan adakalanya

sumpah itu tidak boleh dilakukan, seperti sumpah dengan nama-nama

makhluk, maka sumpah seprti ini tidak dikenai khfarat bagi pelanggarnya,

dan adakalanya sumpah itu dilakukan lagi baik, dan tidak dikenakan

khafarat bagi pelanggaran. Akan tetapi sumpah tersebut belakangan ini

tidaklah ada hukumnya dalam kitab Allah, dalam Sunnah Rasulullah dan

tidak pula ada dalilnya (Sabiq, 1982, 40).

a. Ucapan Taklik Talak yang Dikaitkan Pada Waktu Akan Datang

Maksudnya adalah: talak yang diucapkan dikaitkan dengan

waktu tertentu sebagai syarat dijatuhkannya talak, dimana talak itu

jatuh jika waktu yang dimaksud telah datang. Contohnya: Seorang

29

suami berkata kepada isterinya: Engkau besok tertalak atau engkau

tertalak ahir tahun; dalam hal ini tertalak akan berlaku besok pagi atau

ahir tahun, selagi perempuannya masih dalam kekuasaannya ketika

waktu yang telah tiba yang menjadi syarat bergantungnya talak.

Apabila seorang suami berkata pada isterinya: Engkau tertalak

setahun lagi, maka menurut Abu Hanifah dan Malik berarti

perempuannya tertalak seketika itu juga. Tetapi Syafi’i dan Ahmad

berpendapat belum berlaku sebelum waktu setahun itu berlalu. Ibnu

Hamz berkata: Barang siapa berkata: Apabila ahir bulan datang maka

engkau tertalak atau ia menyebutkan waktu tertentu maka dengan

ucapan seperti ini tidak berarti jatuh talak baik sekarang ini maupun

nanti ketika akhir bulan tiba. Alasannya ialah karena di dalam Al-

Qur’an dan Sunah Nabi tidak ada keterangan tentang jatuhnya talak

seperti itu atau karena Allah telah mengajarkan kepada kita tentang

mentalak isteri yang sudah di kumpuli atau yang belum dikumpuli.

Padahal yang tersebut itu tidak kami ketahui dalilnya.

Di samping itu jika tidak setiap talak bisa berlaku ketika

dijatuhkannya, maka adalah suatu yang mustahil dapat berlaku setelah

lewat waktu menjatuhkannya (Sabiq, 1982, 42).

D. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri

Suami dan isteri apabila telah menikah, maka antara keduanya

memiliki hak dan kewajiban masing-masing dan dalam pemenuhannya

haruslah seimbang antara suami dan isteri namun dalam pelaksanaannya,

banyak sekali ketimpangan yang terjadi dalam pemenuhan hak dan kewajiban

antara suami dan isteri, dimana budaya patriarkhi yang masih mendominasi

30

dunia membuat kesetaraan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami

dan isteri belum dapat terpenuhi dalam arti yang seimbang. Masih tetap saja

terjadi ketidakseimbangan antara keduanya.

Bukan menjadi rahasia umum, jika dalam rumah tangga, seorang isteri

diperlakukan tidak seimbang dalam haknya. Dan sebaliknya banyak kaum

perempuan yang sangat tersiksa karena harus menaati kewajibannya yang

merupakan hak suami. Hal ini dimungkinkan kesalahan dalam memahami dan

terlanjur budaya telah membentuk maind set itu, sehingga pemenuhan akan

hak isteri kurang diperhatikan.

Tetapi apabila suami dan isteri melakukan kewajibannya dengan

bijaksana, ikhlas, sebagai teman hidup, masing masing merasa bertanggung

jawab atas kewajibannya, maka suami isteri itu akan mendapat kebahagiaan

yang sempurna, insya Allah keduanya akan hidup dengan keridhaan Allah.

Kebanyakan dalam kejadian selama ini, ketidak terpenuhinya hak dan

kewajiban antara suami dan isteri, dan lebih cenderung kepada isteri, mungkin

dikarenakan kurangnya pemahaman dalam ayat maupun hadist tentang hak

dan kewajiban suami isteri. Seperti misalnya dalam memahami surat an-nisa

ayat 34 yang berbunyi:

ساء بما فضل الله بـعضهم على بـعض وبما أنـفقوا الرجال قـوامون على الن

تي من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللا

ن فإن تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوه

أطعنكم فلا تـبـغوا عليهن سبيلا إن الله كان علي�ا كبيرا

31

Artinya: ”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki)

telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka

wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara

diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah

memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan

nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di

tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika

mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan

untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi

Maha Besar. (QS. An Nisa: 34)

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

Islam menyebutkan bahwa:

Pasal 30 dan 77 ayat (1) yang menyebutkan, Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31 ayat (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam sasyarakat. Pasal 31 ayat (2) Masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 31 ayat (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Pasal 77 ayat (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal 77 ayat (3) Suami memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Pasal 77 ayat (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya. Pasal 77 ayat (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Bahwa dalam Kompilasi hukum islam yang disebutkan dalam pasal-

pasal di atas Suami dan isteri apabila telah menikah, maka antara keduanya

memiliki hak dan kewajiban masing-masing dan dalam pemenuhannya

haruslah seimbang antara suami dan isteri.

32

1. Hak Isteri Atas Suami

Hak seorang isteri atas suaminya ada dua macam, ada yang berupa

benda dan ada yang berupa bukan benda (Rohaniah). Hak-hak kebendaan

isteri atas suaminya ialah sebagai berikut:

a. Hak-hak Kebendaan

Pertama, Maskawin atau mahar ialah pemberian seorang suami

kepada isterinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlakunya akad

sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainya

(Hamdani, 2002, 129). Allah berfirman:

Q.s. An Nisa’ : 4

وآتوا النساء صدقا�ن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نـفسا

هنيئا مريئافكلوه Artinya: “Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi

pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian apabila

mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin

itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu

sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S.

An Nisa’: 4).

Maksudnya berikanlah mahar kepada para isteri sebagai

pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika isteri telah

menerima maharnya tanpa paksaan, dan tipu muslihat, lalu ia

memberikan sebagian maskawin yang sudah menjadi miliknya, tanpa

paksaan, maka sang suami boleh menerimanya. Maskawin wajib

diterimakan kepada isteri dan menjadi hak isteri, bukan untuk orang

tua atau saudaranya. Maskawin adalah imbangan untuk dapat

33

menikmati tubuh si perempuan dan sebagai tanda kerelaan untuk

diungguli oleh suaminya (Sabiq, 1982: 44).

Mahar ini wjib diberikan kepada isteri sebagaimana dinyatakan

sendiri oleh kata “mahar” ini. Ia meripakan jalan yang menjadikan

isteri berhati senang dan ridha menrima kekuasaansuaminya kepada

dirinya.

Disamping itu maskawin juga akan memperkokoh ikatan dan

untuk menimbulkan kasih sayang dari si isteri kepada suaminya

sebagai teman hidupnya.

Kedua, Perlengkapan rumah tangga, Adat yang sering berlaku

di banyak negeri ialah, bahwa pihak perempuan dan keluarganya harus

menyediakan perlengkapan dan alat-alat rumah tangga, maksudnya

untuk menggembirakan pihak suaminya. Riwayat dari Rasulullah

s.a.w. menerangkan bahwa beliau memberikan bekal kepada anak

perempuan beliau Fatimah berupa kain beludru, menyediakan bantal

dan kasur.

Demikian adat kebiasaan yang berlaku sejak dahulu sampai

sekarang. Lantas apakah biaya yang dipergunakan untuk menyediakan

alat-alat itu hanya dari keluargapengantin putri? Ataukah diambilkan

dari maskawin yang diberikan suami sebelum ia dicampuri? Padahal

maskawin adalah milik si perempuan sebagai imbangan agar si suami

dapat menikmati si isteri, bukan untuk menyediakan perlengkapan

rumah tangga.

34

Adapun yang bertanggung jawab secara hukum untuk

menyediakan peralatan rumah tangga seperti tempat tidur, perabot

dapur dan lain-lain, adalah suami. Isteri dalam hal seperti ini tidaklah

bertanggung jawab, sekalipun mahar yang diterimanya cukup besar.

Menjadi lebih besar dengan pembelian alat-alat rumah tangga tersebut.

Sebab mahar itu menjadi hak perempuan sebagai imbalan dari

penyerahan dirinya kepada suaminya, bukan sebagai harga dari

barang-barang peralatan rumah tangga untuk isterinya. Mahar adalah

hak mutlak bagi perempuan, bukan bagi ayahnya atau suaminya.

Karena itu tak seorangpun yang berhak selain dirinya (Sabiq, 1982:

61).

Ketiga, Belanja (Nafkah), Yang dimaksud dengan belanja

disini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu

rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang kaya.

1) Sebab-sebab Wajibnya Nafkah ( Belanja)

Agama mewajibkan suami membelanjai isterinya, oleh

karena seorang isteri dengan sebab adanya akad nikah menjadi

terikat oleh suaminya, ia berada dibawah kekuasaan suaminya, dan

suaminya berhak penuh untuk menikmati dirinya, ia wajib taat

kepada suaminya, tinggal dirumah suaminya, mengatur rumah

tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya.

Dengan demikian, maka agama menetapkan suami untuk memberi

nafkah kepada isterinya selama perkawinan itu berlangsung dan si

isteri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lainya yang akan

menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum yang

35

mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil

manfaatnya, maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang

menguasainya.

Hal ini berdasarkan kepada kaidah umum: “Setiap orang

yang menahan hak orang lain atau kemanfa’atannya, maka ia

bertanggung jawab membelanjainya”.

2) Syarat-syarat untuk menerima Belanja (Nafkah)

Untuk mendapatkan nafkah atau belanja harus dipenuhi

beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi, maka tidak berhak

menerima nafkah. Syarat itu sebagai berikut:

a. Akadnya atau ikatan perkawinannya sah

b. Perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya

c. Isteri itu memungkinkan bagi sisuami untuk dapat menikmati

dirinya

d. Isteri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami

menghendakinya, kecuali apabila suami bermaksud jahat

dengan kepergiannya itu atau tidak membuat aman diri si isteri

dan kekayaanya, atau pada waktu akad sudah ada janji untuk

tidak pindah dari rumah isteri atau tidak akan pergi dengan

isterinya.

e. Kedua suami isteri masih mampu melaksanakan kewajiban

sebagai suami isteri.

Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka suami

tidak berkewajiban memberinafkah kepada isterinya. Karena

jika ikatan perkawinannya tidak sah bahkan batal, maka

36

wajiblah suami isteri tersebut diceraikan, guna mencegah

timbulnya bencana yang tidak dikehendaki.

Begitu pula isteri yang tidak mau menyerahkan dirinya

kepada suaminya, atau suami tidak dapat menikmati dirinya

atau isteri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami,

maka dalam keadaan seperti ini tak ada kewajiban belanja.

Karena penahanan yang dimaksud sebagai dasar hak

penerimaan belanja tidak terwujudkan. Hal ini seperti halnya

dengan pembeli tidak wajib membayar harga barang jika

penjual tidak mau menyerahkan barangnya, atau penjual hanya

mau menyerahkan barangnya di satu tempat tertentu saja dan

tidak mau ditempat lain.

3) Perempuan yang tidak berhak menerima Nafkah (Belanja)

Wanita yang tidak berhak menerima uang belanja atau

nafkah, mereka ialah:

a) Isteri yang masih kecil yang belum dicampuri meskipun ia

sudah bersedia untuk dicampuri. Sebaliknya, kalau yang masih

kecil itu suaminya sedangkan isterinya sudah baligh, maka

nafkah wajib dibayar, sebab kemungkinan nafkah itu ada

dipihak isteri sedang uzur tidak menerima nafkah itu dipihak

suami. Hal ini berdasarkan sunnah Rasulullah s.a.w. waktu

kawin Aisyah r.a., beliau tidak memberi nafkah selama dua

tahun karena belum mencampurinya.

b) Apabila isteri berpindah dari rumah suaminya ke rumah lain

tanpa alasan syar’i atau pergi tanpa izin suami.

37

c) Apabila isteri bekerja atau membuka usaha sedangkan suami

melarangnya untuk bekerja dan si perempuan tidak

memperhatikan larangan suaminya.

d) Apabila isteri berpuasa sunat atau beriktikaf sunat.

e) Apabila si isteri dipenjara karena melakukan kejahatan atau

kerena tidak membayar hutangnya.

f) Apabila si isteri diculik orang lain sehingga berpisah dengan

suaminya.

g) Apabila si isteri nusyuz, durhaka atau berbuat maksiat terhadap

suaminya atau tudak mau meladeni suaminya.

Sebab-sebab diatas menyebabkan seorang isteri tidak

berhak menerima nafkah, karena dia telah menghalangi hak

suami untuk menikmati dirinya tanpa uzur yang dibenarkan

oleh agama. Demikian menurut jumhur ulama, lain dengan

pendapat Ibnu Hazm.

Menurut Ibnu Hazm sama sekali tidak ada keterangan

dari para sahabat tentang perempuan nusyuz kemudian tidak

berhak menerima nafkah, keterangan iyu hanya berasal dari

An-Nakhai, Asy-Sya’bi, Hammad bin Sulaiman, Al-Hasan dan

Az-Zuhri. Kami tidak tahu apa alasan mereka selain semata-

mata karena hubungan kelamin, kalau isteri tidak mau

dicampuri, maka ia tidak berhak menerima nafkah (Hamdani,

2002, 149).

4) Cara pembayaran nafkah

38

Nafkah adalah segala yang diperlukan oleh isteri seperti makanan,

minuman, obat-obatan dan sebagainya. Kiswah atau pakaian

maksudnya ialah kain, baju dan sebagainya. Nafkah ini sah diberikan

oleh suami kepada isteri dengan wujud barang, dan sah pula dengan

uang kemudian membelanjakannya sesukanya.

Nafkah juga dapat dibayar dan ditetapkan secara tahunan,

bulanan, mingguan, atau harian menurut kemampuan suamidan

menurut kebiasaan dalam masyarakat.

Boleh saja seorang suami memberikan nafkah setiap hari

dan memberikan atau membelikan pakaian sekali atau dua kali

setahun, atau menurut keperluan.

5) Hutang nafkah dianggap sebagai hutang suami yang harus

dipertanggung jawabkan

Nafkah adalah kewajiban suami terhadap isterinya apabila

syarat-syarat untuk mendapatkan nafkah telah terpenuhi.

Jika suami sudah berkewajiban memberi nafkah kepada

isteri karena sudah memenuhi syarat tetapi kemudian suami tidak

membayar, maka nafkah itu menjadi hutang. Hutang itu tidak

gugur kecuali apabila sudah dilunasi atau dibebaskan oleh

isterinya.

Perempuan yang diceraikan suaminya berhak menuntut

nafkah sejak ia mengadukan perkaranya kepengadilan, meskipun

lebih dari satu bulan, apabila isteri menuduh suaminya

meninggalkannya tanpa memberi nafkah, padahal selama

meninggalkan itu seharusnya suami berkewajiban memberi nafkah.

39

Nafkah itu tidak lunas karena meninggalkanya suami atau

isteri. Hutang itu juga tidak gugur karena adanya penceraian

meskipun dengan khulu’ (thalak tebus).

Perempuan yang diceraikan berhak mutlak untuk berkeras

hati menuntut nafkah selama perkawinan, asal tidak dijadikan

iwadh atau khulu’. Nusyuz yang terjadi kemudian juga tidak

menggugurkan hutang nafkah, nusyuz hanya menggugurkan

kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isteri sejak isteri

yang dicerai berbuat nusyuz.

6) Terlanjur memberi nafkah

Apabila suami telah terlanjur memberikan nafkah kepada

isterinya, misalnya untuk sebulan atau setahun, kemudian tiba-tiba

terjadi sesuatu hal yang menyebabkan isteri tidak berhak menerima

nafkah, misalnya karena meninggal dunia atau karena nusyuz,

maka suami berhak meminta kembali nafkah untuk waktu yang

belum dijalani dimana si isteri seharusnya tidak berhak menerima

nafkah, karena si perempuan dianggap mengambil hak milik

suaminya. Apabila kewajiban nafkah itu terhenti,misalnya karena

mininggal dunia atau karena nusyuz, maka si perempuan

berkewajiban mengembalikan sisa nafkah yang sudah diterimanya.

7) Nafkah suami yang tidak berada di tempat ( Ghaib)

Apabila seorang suami pergi dekat dan yang mempunyai

kekayaan, maka pengadilan dapat menetapkan nafkah untuk

perempuan dari kekayaan yang ditinggalkan. Apabila suami tidak

mempunyai kekayaan yang jelas, maka dapat ditangguhkan.

40

Apabila ia tidak mengkirimkan nafkah untuk isterinya, hakim

boleh menceraikannya setelah diberi tenggang waktu. Apabila

suami jauh tempatnya dan tidak dapat dihubungi karena tidak jelas

alamatnya atau suami itu hilang dan jelas kalau suaminya itu tidak

meninggalkan kekayaan untuk nafkah isterinya maka hakin dapat

menceraikan perkawinannya (Hamdani, 2002: 160).

b. Hak-hak Bukan Benda (Rohaniah)

Diantara hak isteri sebgaimana yang telah disebutkan di atas

ada yang berupa kebendaan, yaitu mahar dan nafkah dan lainnya yang

bukan berwujud kebendaan sebagai mana yang akan kita bicarakan di

bawah ini:

1) Mempergauli Isteri dengan Baik

Kewajiban pertama seorang suami terhadap isterinya ialah

memuliakan dan mempergaulinya dengan baik. Menyediakan apa

yang dapat disediakan untuk isterinya yang akan dapat mengikat

hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak

berkenan dihatinya (Hamdani, 2002, 161)

Bahwasanya karakter perempuan secara alamiah ialah

bengkok. Dan untuk mengusahakan kebaikannya hampir tidak

mungkin karena bengkoknya itu ibarat tulang rusuk yang

berbentuk busur yang memang tidak dapat diluruskan. Oleh karena

itu untuk menggauli isteri harus sesuai dengan tabiatnya yang

nyata dan diperlakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Dengan

demikian maka tidaklah ada halangan untuk mendidiknya dan

menuntunnya kejalan yang benar bilamana ia melakukan kesalahan

41

dalam hal apapun juga. Terkadang suami mengeluh karena

beberapa tingkah laku isterinya yang tidak baik dan menutup mata

dari tingkah lakunya yang baik.

Maka islam menganjurkan agar suami menimbang dengan

adil antara sifat yang baik dan yang buruk. Karena apabila ia

melihat sifat yang tidak disenanginya tentu ia akan juga melihat

sifat yang disenanginya.

2) Menjaga Isteri dengan Baik

Di samping berkewajiban mempergauli isteri dengan baik,

suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan isterinya,

mencegah isterinya jangan sampai hina, jangan sampai isterinya

berkata jelek (Mukhtar, 1974, 151)

Apabila seorang laki-laki diwajibkan cemburu kepada

isterinya (jangan sampai diganggu pria lain), maka ia juga harus

adil dalam cemburunya, harus obyektif, jangan berburuk sangka,

jagan keterlaluan mengikuti setiap gerak-gerik isterinya dan tidak

boleh menghitung-hitung aib isterinya, semuanya itu justru akan

merusakkan hubungan suami isteri dan akan menghilangkan kasih

sayang.

3) Mencampuri Isteri

Jumhur ulama dan yang paling terkemuka ialah Ibnu Hazm

berpendapat bahwa mengumpuli isteri itu wajib, sekurang-

kurangnya sekali pada setiap kali suci dari haid kalau suaminya

sanggup. Apabila suami tidak melakukannya dianggap maksiat.

42

Syafi’i bekata: Hukumnya tidak wajib, karena mengumpuli

isteri adalah hak seorang suami. Ahmad bin Hambal menetapkan

bahwa mengumpuli isteri itu dibatasi, sekurang-kurangnya sekali

selama empat bulan, karena Allah menetapkan hal ini sebagai hak

bagi orang yang mengila’ isterinya, demikian pula untuk lainnya.

Apabila seorang suami meninggalkan isterinya dan tidak ada

halangan untuk pulang, maka Imam Ahmad berpendapat untuk

membatasinya selama empat bulan, kemudian suami diwajibkan

untuk mencampurinya, apabila ia tidak mau pulang maka hakim

boleh menceraikannya, kecuali apabila pihak isteri itu rela.

4) Larangan Menceritakan Rahasia kamar

Menceritakan tentang hubungan suami isteri di tempat

umum berlawanan dengan muru’ah dan sopan santun Islam.

Sebaiknya dihindari selama tidak diperlukan. Apabila diperlukan

untuk menceritakan (misalnya untuk keperluan pengobatan) maka

tidaklah mengapa.

Perenah seseorang perempuan menuduh bahwa suaminya

tidak mampu menggaulinya, maka suami membantah: Ya

Rasulallah sungguh saya goyang-goyangkan dia seperti saya

menggoyangkan kulit. Menyebarluaskan cerita tentang hubungan

suami isteri ditempat tidur diharamkan oleh agama. Rasulullah

Saw tidak pernah auratku dan aku tidak pernah melihat auratnya

(Sabiq, 2002: 170).

5) Ila’ atau sumpah tidak akan mencampuri isteri

43

Ila’ artinya sumpah seorang suami untuk tidak akan

berhubungan kelamin dengan isterinya. Ila’ adalah adat kebiasaan

Arab Jahiliah. Seorang laki-laki bersumpah tidak akan menjamah

seorang isteri setahun atau dua tahun dengan maksud untuk

menyakiti isteri, membiarkan isteri terkatung-katung tanpa suami

dan tidak diceraikan. Kemudian Allah Yang Maha Pengasih

menghapuskan adat ini dengan membatasi praktek yang

menyakitkan hati ini paling lama empat bulan saja, mungkin

setelah melewati separo waktu suami sudah akan kembali kepada

isterinya dan membatalkan sumpahnya dengan membayar kifarat.

Apabila laki-laki meneruskan sumpahnya dan tidak mau kembali

kepada isterinya sampai lewat bulan maka wajib menceraikan.

6) Hukum Ila’

Apabila seorang suami bersumpah tidak akan mendekati

isterinya tanpa menyebutkan sampai berapa lama ia tidak akan

mengumpuli isterinya, maka apabila ia mencampuri isterinya

sebelum lewat waktu empat bulan sumpah ila’nya berahir dan ia

wajib membayar khafarat. Apabila sampai empat bulan suami

belum mengumpuli isterinya, jumhur ulama berpendapat bahwa si

isteri berhak menuntut untuk dicampuri oleh suaminya dan

diceraikannya. Kalau suaminya menolak, maka menurut Imam

Malik perkawinannya diceraikan oleh hakim untuk menghindarkan

madharat atau kerugian yang akan menimpa isterinya. Tetapi

golongan Hanafi berpendapat jika tempo empat bulan telah berlalu

44

dan suami tetap tidak mau mengumpulinya, maka telah jatuh thalak

baa’in, dengan berlakunya tempo tersebut.

Dan suami tidak berhak lagi untuk rujuk. Karena ia telah

berlaku jahat dalam menggunakan haknya, yaitu ia tidak mau

mengumpuli isterinya tanpa alasan sehingga hak isterinya disia-

siakan. Karena itu berarti ia berbuat zalim kepada isterinya.

Imam Malik berpendapat bahwa suami dianggap telah

melakukan ila’ bilamana ia dengan sengaja tidak mau menggauli

isterinya dengan maksud menganiyayanya, kemudhratan kepada

isteri, sebagaimana tidak mau mencampuri isterinya dengan ,

bersumpah.

2. Hak Suami atas Isteri

Suami mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban isteri

terhadap suaminya. Diantaranya, isteri harus patuh kepada suaminya asal

tidak diperintah berbuat maksiat, menjaga diri dan menjaga kekayaan

suaminya, tidak melakukan perbuatan yang memuakkan suaminya, isteri

jangan cemberut, jangan menampakkan hal-hal yang membuat suaminya

tidak senang kepadanya.

Perempuan qanitaat ialah perempuan yang taat kepada Allah dan

menjaga diri sewaktu suaminya tidak di rumah dan tidak menghianati

suaminya.

Termasuk kewajiban seorang isteri terhadap suaminya ialah bahwa

isteri tidak menolak keinggnan suaminya, tidak boleh berpuasa sunah

kecuali dengan izin suaminya, kalau ia tetap berpuasa, ia malah berdosa

dan puasanya tidak diterima. Isteri tidak boleh memberikan sesuatu yang

45

ada di rumahnya kecuali dengan izin suaminya, apabila ia melakukannya

juga, maka pahalanya untuk suaminya dan ia menanggung dosanya. Isteri

tidak boleh keluar rumah, ia akan dikutuk Allah dan para malaikat sampai

ia pulang kembali kerumahnya, meskipun suaminya itu zalim. Isteri tidak

boleh mengerjakan ibadah haji sunah kecuali dengan izin suaminya.

Apabila isteri menolak diajak suaminya ketempat tidur hingga

suaminya tidur dengan marah, maka para malaikat akan melaknatnya

sampai pagi. Semuanya ini apabila suami menyuruh untuk melaksanakan

kebaikan, sedangkan apabila disuruh untuk melaksanakan perbuatan

maksiat, maka isteri tidak wajib melaksanakan, karena tidak boleh taat

kepada makhluk untuk berbuat maksiat. Kalau ada seorang suami

menyuruh isterinya berbuat maksiat, maka jangan dituruti, meskipun

sisuami akan marah kepadanya.

a. Larangan Menerima Tamu yang Tidak Disukai Suami

Adalah termasuk kewajiban seorang isteri untuk tidak

memasukkan orang lain yang tidak disukai oleh suaminya kedalam

rumahnya, kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah s.a.w. sewaktu

haji wada’ pernah menyampaikan pesan dalam sebuah pidatonya:

Ingatlah, berilah nasehat kepada kaum perempuan dengan baik,

mereka adalah tawanan-tawananmu, kamu tidak mempunyai hak

apapun selain hal itu, kecuali apabila mereka jelas melakukan

kejahatan. Apabila mereka berbuat jahat, maka jauhi dia dari tempat

tidur, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai.

Apabila mereka patuh kepadamu, maka tidak ada jalan bagimu

untuk menghukumnya. Ingatlah; kamu mempunyai hak atas isterimu

46

dan isterimu mempunyai hak atas dirimu. Hakmu atas mereka ialah

bahwa mereka tidak boleh memasukkan orang yang tidak kamu sukai

ke bilikmu, jangan sampai mereka mengizinkan orang lain yang tidak

kamu sukai. Ingatlah, bahwa hak mereka atasmu ialah kamu berbuat

baik terhadap mereka, member pakaian dan makanan untuk mereka.

b. Kerjasama Suami Isteri

Apabila seorang perempuan dituntut sesuatu, maka laki-laki

juga dituntut. Dasar yang diletakkan islam ialah kerja sama suami

isteri dan mengatur kehidupan bersama adalah dasar yang sesuai

dengan fitrah manusia. (KHI, pasal: 31, ayat 1 dan 3).

Kaum laki-laki lebih mampu untuk bekerja dan berusaha di

luar rumahnya, sedang kaum perempuan lebih mampu untuk mengatur

rumah tangga, mengasuh anak dan menciptakan ketentraman rumah

tangga. Karena itu, laki-laki mendapat beban sesuai dengan

kesanggupannya dan kaum perempuan juga dibebani tugas sesuai

dengan tabiatnya pula. Dengan demikian, ada pembagian tugas antara

urusan luar dan dalam tanpa kedua belah pihak menetapkannya.

c. Berdusta untuk Kebaikan Rumah Tangga

Dalam islam berdusta adalah maksiat. Karena itu, tidak boleh

orang sengaja berdusta kepada orang lain. Berdusta untuk kebaikan itu

diperkenankan sekedarnya, seperti berdusta untuk mendamaikan dua

orang yang bermusuhan, dusta itu dimaksudkan untuk

mendamaikannya. Demikian pula suami isteri boleh berdusta untuk

kebaikan rumah tangga, untuk menjaga pergaulan yang baik antara

keduanya.

47

d. Isteri Wajib Tinggal Bersama Suami

Termasuk hak suami terhadap isterinya ialah bahwa suami

berhak menahan isterinya agar ia tinggal di rumah yang sudah

disepakati untuk berumah tangga.

Isteri dilarang meninggalkan rumah kecuali dengan izin

suaminya. Tempat tinggal itu disyaratkan sesuai untuk didiami sebagai

tempat berumah tangga, tempat itu dinamakan rumah. Apabila tidak

ada tempat yang sesuai dan tidak memungkinkan untuk dipenuhinya

kewajiban suami isteri sebagai tujuan perkawinan, maka isteri tidak

wajib menempatinya, karena tidak dianggap rumah menurut syar’i.

Misalnya dalam rumah itu ada orang lain yang akan

menghalangi si isteri untuk melaksanakan kewajibannya atau ada

orang lain yang akan menyusahkan isteri, atau dalam rumah itu tidak

ada orang yang seharusnya ada (teman, pembantu) atau tempat itu

menyebabkan isteri tidak betah tinggal di rumah atau karena tetangga

tidak baik.

e. Berpindah Tempat Bersama Isteri

Suami berhak untuk berpindah tempat dengan membawa

isterinya sewaktu-waktu. Larangan menyakiti itu bertujuan agar

perpindahan itu tidak dimaksudkan untuk menyakiti isterinya tetapi

supaya hidup sesuai dengan tujuan perkawinan. Apabila tujuannya

untuk menyakiti, maka isteri berhak menolak pindah bersama suami.

Demikian pula apabila perpindahan itu nampak akan

membahayakan dirinya seperti jalannya tidak aman, atau merepotkan,

atau tempat yang dituju itu akan menyebabkan ia sakit karena iklimnya

48

terlalu panas atau terlalu dingin yang tidak cocok bagi dirinya, atau

pindahnya itu akan merugikan kekayaannya, atau akan merusakkan

akhlaknya, atau perpindahan itu akan menurunkan martabatnya, atau

dengan sebab-sebab lain yang menurut orangnya atau daerahnya

berbeda-beda.

Demikian apabila pihak isteri belum pernah mengajukan syarat

untuk tidak berpindah tempat bersama suaminya atau diajak pergi

meninggalkan kampungnya. Sedangkan apabila isteri sudah pernah

mengajukan syarat (tidak akan pindah tempat), maka suami

berkewajiban untuk memenuhi syarat itu.

f. Melarang Isteri Bekerja

Para ulama membedakan kerja isteri yang dapat mengurangi

hak suami, atau merugikannya atau ia keluar dari rumah dengan

pekerjaan yang tidak merugikan kepada suaminya. Sedangkan yang

kedua, mereka membolehkan. Seorang suami dapat melarang isterinya

melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat mengurangi hak suaminya

atau merugikannya atau melarang dari rumahnya. Tetapi kalau

pekerjaan yang dilakukannya tidak merugikan suami, maka tidak ada

alasan untuk melarangnya.

Begitu pula suami sebaiknya tidak melarang isterinya kelur dari

rumah untuk melakukan kewajiban kifayat tertentu yang berkenaan

dengan urusan kewanitaan seperti menuntut ilmu yang menjadi

kewajibannya, maka suami wajib mengajarkannya kalau ia mampu.

Jika ia tidak mampu maka isterinya wajib pergi kerumah guru atau

kepengajian untuk belajar agama sekalipun tidak izin suaminya.

49

Jika isteri dianggap cakap tentang hukum-hukum agama atau

ahli dalam fiqh dan ia telah menjadi guru pula, maka ia tidak berhak

keluar untuk menuntut ilmu yang lain kecuali dengan izin suaminya

(Sabiq, 1982, 144).

Para ulama membedakan pekerjaan yang dilakukan seorang

isteri, antara yang akan merugikan suaminya, dengan pekerjaan isteri

yang tidak merugikan suaminya. Kaum perempuan sekarang sudah

menjadi partner kaum lelaki dalam segala lapangan pekerjaan, tanpa

kecuali. Perempuan selalu berdampingan dengan kaum lelaki dipabrik-

pabrik, kantor-kantor, toko-toko, apotik, rumah sakit, stasiun, lapangan

terbang, pelabuhan.

Kebanyakan pramugari adalah perempuan, muslimat maupun

bukan muslimat. Mereka juga banyak menemani kaum laki-laki di

tempat-tempat rekreasi, olah raga seperti kolam renang dan

sebagainya.

g. Menghukum Isteri Karena Menyeleweng

Isteri menyeleweng yaitu yang durhaka kepada suaminya, tidak

taat kepadanya atau menulak diajak ketempat tidurnya atau keluar dari

rumahnya tanpa seizin dari suaminya.

Menasehati isteri yaitu mengingatkan ia kepada Allah,

menakut-nakuti isteri dengan nama Allah dan mengingatkannya

tentang kewajiban kepada suami dan hak-hak suaminya yang wajib

ditunaikan, memalingkan pandangannya dari hal-hal yang dosa dan

perbuatan-perbuatan durhaka, mengingatkan akan kehilangan hak

mendapat nafkah, pakaian, dan ditinggalkan di tempat tidur sendirian.

50

Adapun mendiamkan isteri dengan tidak mengajaknya berbicara boleh

dilakukan asal tidak lebih dari tiga hari.

Tidak boleh memukul isteri bila sedang durhaka sekali. Karena

hal tersebut mengandung hukum tersurat dan tersirat yaitu “wanita-

wanita yang kamu hawatirkan nuzusnya maka nasehatilah mereka”.

Jika mereka berbuat nusuz, maka tinggalkanlah ia di tempat tidur

sendirian. Jika masih tetap berbuat nusuz maka hendaklah kamu pukul.

Jika tidak berhenti dengan nasehat dan tinggalkan sendirian di tempat

tidur maka suami boleh memukulnya.

Dalam memukul hendaklah dijauhi muka dan tempat-tempat

lain yang menghawatirkan. Karena tujuan memukul ialah untuk

memberi pelajaran dan bukan membinasakan (Sabiq, 1982, 145).

h. Isteri Berhias untuk Suami

Adalah dipandang baik isteri berhias dengan celak, pacar,

wangi-wangian dan alat berhias lainya untuk suaminya. Kecantikan

perempuan akan nampak dengan memakai perhiasan, pakaian yang

anggun, dengan parfum, celak bedak dan sebagainya. Makruh bagi

seorang isteri untuk menampakkan segala yang tidak menyenangkan di

hadapan suaminya, misalnya dengan berpakaian yang tidak serasi atau

tidak tepat dengan suasana di mana ia berada.

3. Hak Bersama Suami Isteri

a. Halal saling bergaul dan mengadakan hubungan kenikmatan seksual.

Perbuatan ini dihalalkan bagi suami isteri secara timbal balik. Jadi bagi

suami halal berbuat kepada isterinya, sebagaimana bagi isteri kepada

suaminya. Mengadakan kenikmatan ini adalah hak bagi suami isteri,

51

dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana

tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.

b. Halal melakukan perkawinan: yaitu bahwa isteri haram dinikahi oleh

ayah suaminya, Datuknya, anaknya dan cucu-cucunya, begitu pula ibu

isterinya, anak perempuannya dan dan seluruh cucu-cucunya, haram

dinikahi oleh suaminya.

c. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinannya yang sah,

bila mana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan

perkawinan, yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum

pernah bersetubuh.

d. Sahnya menabsahkan anak kepada suami yang jadi teman setempat

tidur.

e. Berlaku dengan baik. Wajib bagi suami isteri memperlakukan

pasangannya dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan

kedamaian (Sabiq, 1982: 52).

4. Kewajiban Isteri terhadap Suami

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan

pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah

Maha Tinggi lagi Maha besar.

Yang dimaksud dalam ayat ini ialah taat kepada Allah dan kepada

suami, dan bagaimana seharusnya sikap isteri terhadap suaminya. Isteri

harus demikian karena suami itu telah memelihara isterinya dengan

sebagai kepala rumah tangganya.

52

Sabda Rasulullah saw :

رسول االله صلى االله والمرأة راعية فى بـيت زوجها ومسئـول عن قال

)متفق عليه(راعيتها

Artinya: Isteri itu pemimpin rumah tangga suaminya dan ia

diminta oleh Allah pertanggung jawabannya atas pimpinannya itu (HR.

Mutafaqun alaih).

5. Kewajiban Suami terhadap Isteri

Kewajiban suami terhadap isteri ada yang berbentuk kebendaan

seperti nafkah dan mahar, dan ada yang berbentuk rohaniah seperti

perlakuan adil jika suami berpoligami.

a. Kewajiban Nafkah dan Pengertiannya.

Nafkah menurut bahasa adalah keluar dan pergi, menurut

istilah ahli fikih adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang

yang wajib memberi nafkah kepada seseorang yang berhubungan

dengan kebutuhan hidup.

Al-imam Taqiyyudin dalam kitab Kifayatul Akhyar

menjelaskan, ada 3 sebab yang menimbulkan wajibnya nafkah, yaitu :

1) hubungan kerabat, keluarga

2) hubungan pemilikan tuan dengan budaknya

3) hubungan perkawinan.

Ditinjau dari orang yang menerima nafkah, nafkah itu

terdiri dari nafkah isteri, nafkah kerabat dan nafkah barang atau

sesuatu yang dimilki (Nasution, 2005, 247)

53

b. Nafkah Isteri dan Dasar Hukunya

Dasar hukum Nafkah isteri dalam Q.s al-Baqoroh : 233. Para

ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,

yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban

ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan

seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.

Sabda Rasulullah saw:

عن معاوية القشير رضي االله عنه قال قـلت يا رسول االله ما حق

زوجة احدنا عليه ؟ قال تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذاكتسيت

تـهجر الا فى البـيت ولا تضرب الوجه ولا تـقبح ولا

Artinya: “Dari mu’awiyah Al-Qutsyairy berkata dia : saya bertanya,

wahai Rosulalloh apakah hak seorang isteri dari

suaminya? Sabda Rosululoh : Engkau memberi makan

kepadanya apa yang engkau makan, engkau memberinya

pakaian sebagaimana engkau berpakaian, jannganlah

engkau pukul mukanya, janganlah engkau memisahkannya,

kecuali dalam satu rumah”.

Ibnu Qudamah berkata: para ahli ilmu telah berpendapat

tentang kewajiban suami membelanjai isterinya kecuali bila isterinya

itu durhaka atau nusyuz.

Dari keterangan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

54

1) Suami wajib memberi nafkah kepada isterinya berupa

pakaian, makanan dan tempat tinggal (kebutuhan hidup)

2) Suami melaksanakan kewajiban memberi nafkah itu sesuai

dengan kemampuannya.

c. Syarat-syarat Isteri Berhak Menerima Nafkah

Dengan adanya ikatan pernikahan yang sah, maka mewajibkan

suami memberikan nafkah terhadap isterinya, dan isteri menjadi terikat

sehingga harus taat terhadap suaminya.

d. Suami berkewajiban memenuhi semua kebutuhan isteri, memberi

belanja kepadanya, selama ikatan suami isteri itu masih berjalan dan

isteri tidak pernah durhaka terhadap suaminya, karena bila isteri

durhka bisa tidak berkewajiban memberikan nafkah terhadap isterinya.

e. Syarat-syarat isteri berhak menerima nafkah suaminya:

1) Telah terjadi akad nikah yang sah.

Bila diragukan kesahan nikahnya mka isteri belum berhak

menerima nafkah dari suaminya.

2) Isteri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami isteri

dengan suaminya.

3) Isteri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak

suami.

Bila syarat-syarat tersebut diatas terpenuhi maka

pelaksanaan pemberian nafkah itu dilakukan oleh suami apabila :

a) Isteri telah siap melakukan hubungan suami isteri. Dengan

bersikap isteri telah bersedia pindah kerumah suaminya.

b) Bila suami telah memenuhi hak-hak isterinya.

55

c) Bila keadaan suami belum sanggup melakukan hak isteri,

seperti suami dalam keadaan sakit jiwa, dalam tahanan dan

seumpamanya.

Sedangkan isteri telah sanggup melaksanakan

kewajiban-kewajibannya, dalam hal ini tetap isteri menerima

nafkah haknya.

f. Hak nafkah isteri menjadi gugur apabila:

1) Akad nikah mereka ternyata batal atau fasid rusak.

Misalnya ternyata kedua suami isteri tersebut mempunyai

hubungan mahram.

2) Isteri nusyuz

3) Isteri murtad, pindah agama lain

4) Isteri melanggar perintah Alloh yang berhubungan dengan

kehidupan suami isteri, seperti isteri meninggalkan

rumahnya tanpa izin dari suami serta tidak disertai mahram

dan sebagainya.

5) Isteri dalam keadaan sakit yang oleh karenanya tidak

bersedia serumah dengan suminya. Kecuali bila bersedia

serumah dengan suaminya

6) Pada waktu akad nikah isteri masih belum baligh, dan

belum serumah dengan suaminya. “Nabi Muhammad pada

waktu nikah dengan Aisyah beliau belum serumah dengan

suaminya selama 2 tahun, dan pada waktu itu Rosululoh

saw tidak memberikan Nafkah kepadanya.”

56

Al-Qur`anul Karim dalam surat At-halaq ayat 6 dan

7, surat Al-Baqoroh ayat 233 dan surat serta hadist lain

yang berkaitan dengan nafkah, tidak ada yang menyebutkah

jumlah kadar berapa nafkah yang harus diterima oleh isteri,

hanya diberikan gambaran dengan yang patut dan cukup

untuk keperluan isteri tersebut sesuai dengan penghasilan

suami.

Dengan demikian jumlah nafkah itu berbeda

menurut tempat, zaman dan keadaan suami isteri tersebut.

Apabila ternyata suami kikir, tidak memberikan

nafkah yang wajar, maka isteri berhak mengambil haknya

dari suami, untuk keperluannya yang wajar walaupun tidak

diketahui oleh suami. Hal ini berdasarkan hadist yang

diriwayatkan oleh Bukhori Muslim, Abu Daud, An-Nasa`I

dari Aisyah seperti yang telah disebutkan sebelum ini

dalam peristiwa Hindun dan Abu supyan yang kikir,

Rosululloh mengatakan ambilah apa yang mencukupi untuk

kamu dan anak-anak kamu dengan cara yang baik”.

57

BAB III

TAKLIK TALAK DAN PENYELESAIANNYA DI DUSUN. KEDOPOKAN,

DESA. TLOGOPUCANG, KEC. KANDANGAN, KAB. TEMANGGUNG

A. Gambaran Umum Dusun Kedopokan Desa Tlogopucang Kec.

Kandangan Kab. Temanggung

1. Keadaan Geografis Dusun Kedopokan Desa Tlogopucang

Kec.Kandangan, Kab. Temanggung

Desa Tlogopucang merupakan salah satu dari 16 Desa di

kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung dengan luas wilayah 1017

Ha². Secara Geografis, Desa Tlogopucang terletak diwilayah pegunungan

yang berketinggian diantara 600 – 1000 m dari Permukaan Laut, dengan

Curah hujan 2000-2500mm/Tahun, suhu rata-rata 29° dengan Kondisi

Kemiringan 15,45%.

Batas wilayah Desa Tlogopucang sebelah Utara berbatasan dengan

Desa Kedawung dan Desa Margolelo, sebelah Timur berbatasan dengan

Dusun Ngoho Desa Kemitir Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang,

sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tempuran Kecamatan Kaloran,

dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngemplak Kecamatan

Kandangan.

a. Pembagian Wilayah

Secara Administratif Desa Tlogopucang terdiri dari 9 Dusun, 9

RW dan 53 RT Yaitu :

58

Tabel. 3. 1

Data Admisnistrasi Desa Tlogopucang

NO DUSUN RW RT

1 Kedopokan 1 10

2 Karang Tengah 1 2

3 Wonosari 1 6

4 Tlogopucang Selatan 1 10

5 Tlogopucang Tengah 1 5

6 Tlogopucang Utara 1 6

7 Dringo 1 7

8 Rowo Rejosari 1 4

9 Karto Margomulyo 1 3

JUMLAH 9 53

Sumber: Data Desa Tlogopucang Tahun 2013

b. Luas Wilayah

Secara keseluruhan Desa Tlogopucang mempunyai luas

1017,00 Ha. Dengan Penggunaan seperti Tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.2

Data Luas Wilayah Desa Tlogopucang

NO PENGGUNAAN TANAH LUAS (Ha) % 1 Pemukiman /Tanah Pekarangan 86,00 8,46 2 Tanah Tegalan/Kebun 560,00 55,06 3 Hutan Negara 360,00 35,40 4 Lain-lain 11,00 1,08 JUMLAH 1017,00 100


2. Keadaan Demografi Dusun Kedopokan Desa Tlogopucang Kec.

Kandangan Kab. Temanggung.

Penduduk adalah merupakan salah satu modal pokok dalam

pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa, Adapun jumlah penduduk

Desa Tlogopucang sebanyak 6405 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

59

Laki – laki : 3231 Jiwa

Perempuan : 3184 Jiwa

Tabel. 3.3

Data Keadaan Demografi Desa Tlogopucang

NO DUSUN JUMLAH

KK

JUMLAH JUMLAH

L + P L P

1 Kedopokan 324 525 517 1042 2 Karang Tengah 57 119 102 221 3 Wonosari 220 454 439 893 4 Tlogopucang Selatan 332 556 580 1136 5 Tlogopucang Tengah 160 258 269 527 6 Tlogopucang Utara 233 443 433 876 7 D r i n g o 246 443 443 876 8 Rowo Rejosari 162 291 285 576 9 Karto Margomulyo 79 142 116 258

JUMLAH 1813 3231 3184


3. Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi Dusun Kedopokan Desa

Tlogopucang Kec. Kandangan Kab. Temanggung.

a. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tlogopucang pada Tahun

2009 sudah lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga

mempengaruhi keberhasilan masyarakat untuk lebih maju dan mandiri

dalam segala bidang.

Desa Tlogopucang dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat

seperti tabel sebagai berikut :

60

Table. 3.4

Data Tingkat Pendidikan Desa Tlogopucang

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH % 1 Belum Sekolah/Belum tamat SD 1599 24.60757 2 Tidak Tamat SD 672 10.34164 3 Tamat SD / Sederajat 3413 52.52385 4 Tamat SLTP 487 7.494614 5 Tamat SLTA 293 4.50908 6 Tamat Akademi D-I 9 0.138504 7 Tamat Akademi D-II 7 0.107725 8 Tamat Akademi D-III 7 0.107725 9 Tamat Sarjana S-1 9 0.138504

10 Tamat Sarjana S-2 2 0.030779 11 Tamat Sarjana S-3

Jumlah 6498 100

b. Mata Pencaharian Penduduk

Tabel. 3.5

Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Tlogopucang

NO PEKERJAAN JUMLAH 1 Petani 1059 2 Buruh Tani 1814 3 Angkutan 27 4 Buruh Industri 339 5 Industri Rumah Tangga 219 6 Buruh Bangunan 262 7 Pedagang 245 8 Pegawai Negeri /Pensiunan 9 9 Lain-lain 925

Jumlah 4899

c. Tingkat Kelahiran/Kematian

Tahun 2012 jumlah kelahiran di desa Tlogopucang 38 jiwa dan

jumlah kematian 17 jiwa

d. Perekonomian Desa

1) Pertanian

61

Sebagai penyangga utama perekonomian Desa

Tlogopucang adalah sektor pertanian dengan komoditas utama

pada budi daya tanaman pangan berupa jagung dan ketela,

sebagian kecil saja yang membudi dayakan tanaman palawija dan

holtikultura. Adapun ternak masih merupakan sampingan bagi

petani.

Adapun lembaga yang ada adalah gabungan kelompok tani

(Gapoktan) yang beranggotakan 10 kelompok tani

2) Industri Rumah Tangga

Selain pertanian yang juga tumbuh potensi dibidang

industri rumah tangga seperti pembuatan kripik ketela,criping

ketela, krupuk ketela, Gula aren dan industri makanan ringan

lainnya serta.

3) Perdagangan

Disamping industri rumah tangga Perdagangan juga

tumbuh dan berkembang karena Sebagian masyarakat juga banyak

yang menekuni bidang ini, baik kecil maupun menengah. Kondisi

ini tampak di lapangan seperti berkembangnya pedagang

keliling,warung kelontong dan lain-lain.

4) Pasar Desa

Sarana perdagangan yang ada di desa Tlogopucang adalah

pasar Desa dengan fasilitas yang ada berupa 3 unit Los dan 6 unit

Kios dengan daya tampung kurang lebih 70 pedagang.

62

e. Prasarana Perekonomian

1) Pasar Desa : 1 Buah

2) Kios /Warung : 35 Buah

3) Toko : 45 Buah

4) Koperasi : 1 Buah

f. Sosial Budaya Desa

1) Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Tlogopucang adalah sebagai

berikut :

Tebel. 3.6

Data Fasilitas Pendidikan Desa Tlogopucang

NO Nama Fasilitas Negeri Swasta Ket 1 Taman Kanak-Kanak (TK,RA,BA ) - 4

2 Sekolah Dasar (SD) 2 -

3 Madrasah Ibtidaiyah (MI) - 2

4 SLTP 1 -

5 Pondok Pesantren Salafiyah

1

6 Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ)

3

7 Madrasah Diniyah

1

JUMLAH 3 11

g. Kesehatan dan Keluarga Berencana

1) Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di wilaya Desa Tlogopucang

adalah berupa Puskesmas Pembantu Desa Tlogopucang,

bidan/Perawat Kesehatan praktek swasta, Forum Kesehatan Desa

dan 13 posyandu serta 1 posyandu lansia.

63

2) Keluarga Berencana

Pasangan usia subur yang ada di Desa Tlogopucang

berjumlah 841, sebagian besar dari pasangan ini mengikuti

program Keluarga Berencana dengan metode Kontrasepsi yang

berfariasi.

Adapun Pentahapan Keluarga Sejahtera adalah sebagai

berikut:

Tabel. 3.7

Data Tahapan Keluarga Berencana Desa Tlogopucang

No. Pentahapan Keluarga Sejahtera Jumlah

1 2 3 4 5

Keluarga Pra Sejahtera Keluarga Sejahtera I Keluarga Sejahtera II Keluarga Sejahtera III Keluarga Sejahtera III Plus

1244 162 72 379 0

Jumlah 1857 Sumber data : Hasil pendataan PPKBD tahun 2009

h. Sosial dan Agama

1) Sosial

Jumlah kepala keluarga miskin di Desa Tlogopucang

adalah 616 kepala keluarga tersebar di tiap-tiap dusun

sebagaimana daftar di bawah ini.

64

Tabel. 3.8

Data PMKS Tahun 2013 Desa Tlogopucang

No. Jenis PMKS Jumlah 1. 2.

4. 5. 6.

Rumah Tangga Miskin Anak Cacat a. Cacat Tubuh b. Cacat Rungu Wicara c. Cacat Mata (Tuna Netra) d. Cacat Mental Anak Bibir Sumbing Lanjut Usia Terlantar Penyandang Cacat a. Cacat Tubuh b. Cacat Rungu Wicara c. Cacat Mata (Tuna Netra) d. Cacat Mental Penyandang Cacat Bibir Sumbing Keluarga Berumah Tak layak Huni

460 1 0 0 0 - 20 8 3 11 4 1 176

2) Agama

Jumlah Penduduk Desa Tlogopucang sebanyak 6498 jiwa .

Semuanya memeluk Agama Islam

3) Sarana Ibadah

Jumlah Prasarana dan sarana Ibadah penduduk Desa

Tlogopucang terdiri :

1. Masjid : 10 buah

2. Mushola : 29 buah

i. Olahraga dan Kesenian

1) Olahraga

Diantara potensi olah raga yang ada di Desa Tlogopucang

adalah Sepak bola, bola volly, bulu tangkis,Tenis meja,dan catur

65

Prasarana dan sarana olah raga yang ada adalah berupa 1 unit

Lapangan sepak bola Desa Tlogopucang,4 (empat) unit lapangan

volly, dan beberapa meja pingpong yang ada di dusun-dusun.

2) Kesenian

Potensi Kesenian yang ada di Desa Tlogopucang adalah

berupa beberapa kesenian tradisional sebagaimana daftar berikut :

Tabel. 3.9

Data Kesenian Tradisional di Desa Tlogopucang

No Nama Kesenian Alamat Dusun Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

Kuda lumping ”MUDO PRAKOSA” Kuda lumping ”REKO BUDHOYO” Kuda lumping ”KUDO TARUNO MS” Kuda lumping ”SINAR CAHYO” Gatholoco Kubro siswo Kubro siswo ”BINTANG SISWO” Rebana Rebana Rebana Rebana Rebana

Dringo Rowo Rejosari Karto Margomulyo Karto Margomulyo Kedopokan Kedopokan Karang Tengah Wonosari Tlogopucang Tengah Tlogopucang Utara Tlogopucang Selatan Kedopokan

Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif

j. Sarana dan Prasarana Desa

1) Jalan dan jembatan

Dilihat dari panjang jalan berdasarkan kelas jalan di Desa

Tlogopucang terdapat jalan DPU sepanjang 4 km dengan 1 buah

jembatan dan jalan desa sepanjang 19 km dengan 3 buah berupa

66

jalan tanah & Trasah swadaya dengan kondisi Jembatan mulai

rusak jalan tlasah kondisi baik dan sebagian rusak serta Jalan

Tanah sepanjang 2 Km dalam keadaan rusak.

2) Sumber daya Air

Di wilayah Desa Tlogopucang terdapat 1 buah dam

pengendali dan 6 sumber mata air sederhara dengan kondisi rusak.

Hanya saja kondisi air di setiap musim kemarau air kering.

B. Temuan Lapangan

Adapun responden atau informan yang didapatkan dalam

penelitian pelanggaran taklik talak terhadap isteri di Dusun, Kedopokan.

Desa, Tlogopucang. Kecamatan, Kandangan. Kabupaten, Temanggung,

diantaranya ibu Sumiyati, ibu Marfu’ah, Ibu Badriah, dan Drs. Saiful

karim, M.h, kepala Pengadilan Agama Temanggung. Dalam penelitian ini

penulis mengkategorikan informan dengan kode. Ibu Sumyiati dengan

kode IBS. Ibu Marfu’ah dengan IBM, Ibu Badriah dengan kode IBB, dan

Drs. Saiful karim, M.h dengan kode KPA.

Dibawah ini adalah data yang penulis dapat setelah melakukan

penelitian lapangan di Dusun. Kedopokan. Desa, Tglogopucang.

Kecamatan, Kandangan. Kabupaten Temanggung.

67

1) Keberadaan kasus pelanggaran taklik talak di Dusun,

Kedopokan. Desa, Tlogopucang. Kecamatan, Kandangan.

Kabupaten Temanggung.

Setelah melakukan penelitian lapangan di Dusun,

Kedopokan. Desa, Tlogopucang. Kecamatan, Kandangan.

Kabupaten Temanggung. Peneliti menemukan tiga responden yang

mengalami kasus pelanggaran taklik talak oleh suaminya, ketiga

responden tersebut adalah: Ibu Sumiyati, Ibu Marfua’ah, dan Ibu

Badriah. Ketiga responden tersebut ditinggalkan oleh suaminya

tanpa izin dan tanpa memperjelas perkawinanya dicerai atau tidak,

dan bahkan selama bertahun-tahun, baik Ibu Marfu’ah, Ibu

Sumiyati, maupun Ibu Badriah tidak mengetahui keberadaan

suminya. Keadaan yang demikian tentu menyulitkan ketiganya,

selain haknya sebagai isteri tidak pernah terpenuhi. Juga, jika ada

laki-laki yang hendak melamarnya, laki-laki tersebut tidak akan

bisa menikahi karena setus perkawinan ketiganya tidak jelas atau

menggantung.

Ibu Sumiyati ditinggalkan suaminya pada tahun 1997, saat

itu usia pernikahannya sudah berjalan 5 (lima) tahun, dan telah

telah dikaruniai dua anak laki-laki. Selain haknya sebagai isteri

tidak terpenuhi, hingga saat ini ibu Sumiyati juga membesarkan

anaknya dan menanggung biaya pendidikannya sendiri (wawancara

dengan IBS, Rabu, 14-Agustus-2013).

Ibu Badriah juga mengalami nasib yang sama seperti Ibu

Sumiyati. Beliau ditinggalkan oleh suaminya sekitar tahun 1999,

68

saat itu usia pernikahan dengan suaminya sudah berjalan 5 (lima0

tahun dan telah diakaruniai 1 (satu anak) perempuan. Seperti ibu

Sumiyati, Ibu Badriah juga mengalami nasib tidak pernah

mendapatkan haknya sebagai isteri dari seorang suami, belaiu juga

harus menanggung seluruh biaya membesarkan dan pendidikan

anaknya (wawancara dengan IBB, Mingu, 18-Agustus-2013).

Baik ibu Sumiyati maupun ibu Badriah, sebenarnya pernah

ada fikiran untuk menikah lagi. Bahkan ibu Badriah pernah dilamar

seorang duda, namun karena tidak tahu cara menyelesaikan

polimik pernikahan menggantung yang diaalminya, pernikahan ibu

Badriah dan duda tersebut gagal terlaksana.

Pelanggaran taklik talak suami juga dialmi oleh responden

ketiga, yaitu Ibu Marfu’ah. Beliau ditinggalkan suaminya sekitar

tahun 1975, saat itu usia pernikahan keduanya sudah berjalan 4

(empat) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan.

Berbeda dengan Ibu Badriah dan Ibu Sumiyati, Ibu

Marfu’ah ternyata melakukan usaha dalam rangka mencari

keadilan di Pengadilan agama di Temanggung. Caranya Ibu

Marfu’ah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama

Temanggung. Karena saat mengajukan gugatan cerai suami ibu

Marfua’ah tidak diketahui keberadaannya, Pengadilan Agama

Temanggung menyuruh Ibu Marfu’ah meminta surat keterangan

ghaib dari kepala desa terahir suaminya tinggal. Setelah enam

bulan menunggu, ahirnya persidangan gugatan cerai sebagaimana

69

diajukan oleh penggugat (Ibu Marfu’ah) bisa dilaksanakan tanpa

dihadiri tergugat (suami).

Dengan usaha mencari keadilan dari Pengadilan Agama

temanggung sebagaimana dilakukan ibu Marfu’ah tersebut.

Ahirnya ibu Marfu’ah bisa mendapat keadilan, perkawinan dengan

suaminya dinyatakan bercerai dan dengan surat cerai yang

dikluarkan oleh Pengadilan Agama, ibu Marfu’ah ahirnya bisa

melangsungkan pernikahan lagi pada tahun 2000 (wawancara

dengan IBM, Jum’at, 16-Agustus-2013).

2) Faktor Pelanggaran Taklik Talak Suami Terhadap Isteri di

Dusun. Kedopokan. Desa, Tlogopucang. Kecamatan,

Kandangan. Kabupaten Temanggung.

Setelah melakukan penelitian lapangan, dapat ditemukan

beberapa faktor penyebab pelanggaran taklik talak, yakni

meninggalkan isteri tanpa izin sebagaimana dialami tiga nara

sumber di Dusun. Kedopokan. Desa, Tlogopucang. Kecamatan,

Kandangan. Kabupaten Temanggung. Adapun beberapa faktor

tersebut adalah:

a. Komunikasi

Meski secara pasti ketiga responden dalam

penelitian ini tidak tahu pasti penyebab perginya

suaminya. Namun, seperti pengakuan ibu Badriah, bahwa

salah satu penyebab perginya suaminya adalah jalinan

komunikasi antar keduanya sebelum suaminya

meninggalkannya memang tidak berjalan secara harmonis,

70

keduanya sering terjadi pertengkaran. Baik pertengkaran

masalah ekonomi, masalah sosial masyarakat, maupun

masalah lainnya (wawancara dengan IBB, Minggu, 18-

Agustus-2013).

b. Ekonomi

Faktor lain penyebab perginya suaminya

sebagaimana diungkapkan oleh ibu Sumiyati dan Marfu’ah

adalah faktor ekonomi yang menghimpit (wawancara

dengan IBS, Rabu, 14-Agustus-2013 dan IBM, 16-Agustus-

2013).

3) Prosedur Pengajuan Gugatan Cerai Ghaib Sebagai Solusi

Pelanggaran Taklik Talak Suami Terhadap Isteri.

Pelanggaran taklik talak suami terhadap isteri sebagaimana

dialami oleh ketiga responden di Dusun. Kedopokan. Desa,

Tlogopucang. Kecamatan, Kandangan. Kabupaten Temanggung

dalam bentuk meninggalkan isteri tanpa kabar sebagaimana

diungkap oleh ketiga responden saya, baik IBS, IBM, maupun IBB

sebenarnya ada solusinya. Jika isteri yang bersangkutan ingin

mencari kejelasan dengan maksud mencari surat cerai sehingga bisa

melangsungkan pernikahan lagi, isteri yang bersangkutan bisa

mengajukan gugatan cerai ghaib ke pengadilan agama setempat.

Berikut ini adalah prosedur atau cara pengajuan gugat cerai ghaib

yang bisa dilakukan fihak isteri atas suaminya yang tidak diketahui

keberadannya:

1. Isteri (penggugat) mengajukan gugat cerai kepada suami.

71

2. Pengadilan agama akan menjadwalkan persidangan percerai

dengan memanggil penggugat dan tergugat.

3. Jika ternyata tergugat (suami) tidak diketahui keberadaannya

(ghoib), maka penggugat harus mencari terlebih dahulu.

4. Jika setelah enam bulan sejak gugatan didaftarkan di pengadilan

agama dan persidangan tidak bisa dilaksakan karena tergugat tidak

bisa hadir karena tidak diketahui keberadaannya. Maka penggugat

(isteri) meminta surat keterangan gugat cerai ghoib atas suaminya

yang ditandatangani oleh kepala desa terahir suaminya bertempat

tinggal.

5. Setelah surat gugat ghoib, baru persidangan perceraian

sebagaimana diajukan pemohon bisa dilaksanakan tanpa dihadiri

oleh tergugat.

6. Setelah Pengadilan Agama telah memutuskan cerai. Surat cerai

yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tidak bisa langsung

diambil oleh penggugat hingga batas minimal 14 (empa belas) hari

setelah proses persidangan.

7. Jika sebelum 14 (empat belas) hari sejak putusan pengadilan

ternyata tergugat (suami) kembali dan mengajukan gugatan balik.

Maka surat cerai yang sudah diterbitkan Pengadilan Agama

dinyatakan dicabut, dan persidangan akan dimulai dari awal.

Namun, jika setelah 14 (empat belas) hari sejak putusan

pengadilan, penggugat bisa mengambil surat bukti cerai, dan secara

otomatis hak mengajukan gugatan balik pihak tergugat dinyatakan

gugur (wawancara dengan Drs. Saiful Karim, Kepala Pengadilan

Agama Temanggng, 19-Agustus-2013).

72

BAB IV

STATUS DAN UPAYA HUKUM ISTERI

TERHADAP PELANGGARAN TAKLIK TALAK OLEH SUAMI

C. Analisis Tentang Status Isteri Yang Ditinggal Suami Tanpa Izin Menurut

UU no. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Pembahasan terhadap soal-soal perkawinan selalu akan menarik

karena lembaga perkawinan itulah yang melahirkan keluarga, tempat seluruh

hidup dan kehidupan manusia berputar. Dan karena kedudukannya yang

istimewa dalam hidup dan kehidupan manusia, maka masalah perkawinan

perlu diatur dalam suatu undang-undang.

Adapun mengenai peraturan yang berlaku dan mengatur masalah

perkawinan di Indonesia saat ini adalah: Undang-Undang No.1 Tahun 1974

tentang perkawinan yang dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan juga

INPRES NO. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya

disebut Undang-Undang Perkawinan disingkat (UUP) disahkan oleh Presiden

Soeharto pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan dalam Lembaran

Negara No.1 Tahun 1974 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan

Lembaran Negara No. 3019. Adapun dasar pertimbangan pemerintah

Republik Indonesia dan DPR untuk mengeluarkan Undang-Undang

Perkawinan ini adalah bahwa sesuai dengan falsafah pancasila serta cita-cita

untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya undang-undang tentang

73

perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia.

Awalnya perkawinan adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi

adakalanya karena sebab-sebab tertentu bisa mengakibatkan perkawinan tidak

dapat diteruskan, jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus

dengan sendirinya atau dengan kata lain terjadi perceraian diantara suami

isteri.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa ternyata baik itu UU

No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menganggap status dari sang

isteri adalah masih menggantung dan belum jelas sampai sekarang, karena

dari pihak suami tidak ada kabar dan belum diketahui keberadaannya. selama

perpisahan tersebut sang suami tidak memberikan nafkah sampai sekarang.

2. Status Hukum Perkawinan Seorang Wanita yang Masih Memiliki Suami

Mafqud (Hilang) ditinjau dari aspek Hukum Positif dan Hukum Syar’i.

a. Aspek hukum positif

Dalam hukum positif, seorang isteri akan tetap menjadi isteri

dari suami pertamanya yang menikahinya secara sah, sampai suaminya

menceraikannya atau dia sendiri yang mengajukan cerai dan

pengajuannya itu diterima pihak berwenang (dalam hal ini adalah

Kantor Urusan Agama).

Si isteri berhak mengajukan cerai yang disebut khulu’, tapi itu

harus diputuskan oleh pengadilan agama. Bila tidak mengajukan

khulu’ atau tuntutan apapun kepada pihak berwenang. Maka si isteri

yang ditinggal (mafqud) dianggap ridha terhadap perlakuan suami

yang menghilang.

74

Apabila sejak awal akad nikah sudah ada shighat talak taklik

dimana salah satu pointnya adalah ”jika suami menghilang dalam

jangka waktu tertentu (harus disebutkan berapa lama), atau tidak

memberi nafkah, atau hal lain maka secara langsung akan jatuh talak”,

barulah si isteri yang ditinggal (mafqud) bisa dikatakan tercerai.

Sebenarnya dalam buku perkawinan yang ada sekarang ini, ada

shighat taklik, apabila terjadi pelanggaran dari pihak suami, tetap saja

isteri harus mengajukan tuntutan terlebih dahulu ke pengadilan

Agama. Artinya, bila suami melanggar shighat taklik tapi si isteri tidak

mengajukan tuntutan, maka tidak akan terjadi perceraian.

Pada dasarnya adalah, apapun pelanggaran suami termasuk

menghilang tanpa kabar berita dan tidak ada shighat taklik sejak awal

akad, atau si isteri tidak mengajukan penceraian kepada pihak

berwenang, maka si isteri yang ditinggal (mafqud) tetap menjadi isteri

sah dari suami pertama. Akibatnya, perkawinan si isteri yang di

tinggal(mafqud) dengan suami kedua batal sejak awal dan harus

dihentikan.

Dalam kompilasi hukum Islam yang diterbitkan Departemen

Agama, Bab XI pasal 71 point b, ”perkawinan dapat dibatalkan bila

perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi

isteri pria lain yang mafqud (hilang tak ketahuan rimbanya).”

Rujukan pembanding (hukum antar negara):

contoh penetapan dan pembaharuan hukum sudan 17 tahun 1916

tentang bubarnya perkawinan karena (mafqud). Dalam manshurat itu

diungkapkan jika seorang suami pergi menghilang dalam waktu yang

75

panjang meskipun ia meninggalkan harta maka seorang isteri dapat

mengajukan masalah tersebut ke depan pengadilan. selanjutnya

pengadilan akan melakukan pencarian dan melacak informasi keadaan

suami .Jika pengadilan tidak memperoleh informasi maka pengadilan

dapat meminta kepada sang isteri untuk menunggu mafqudnya suami

terhitung empat tahun dan kemudian melaksanakan masa iddah

kematian.

Setelah itu isteri dapat menikah kembali dengan laki laki lain.

jika setelah nikah kedua tiba tiba suami pertama datang kembali, maka

pernikahan kedua tetap sah asal ia telah di gauli suami kedua tanpa tau

sedikitpun mengenai kehidupan suami pertama. Jika suami kedua

mempunya informasi mengenai kehidupan suami pertama, maka

perkawinan kedua di anggap batal dan isteri menjadi milik suami

pertama.

Disinilah letak pentingnya kepedulian semua pihak, terutama

wali bagi wanita untuk memperhatikan nasib wanita yang berada di

bawah perwaliannya. Juga para tokoh masyarakat dan pihak

pemerintah harus peduli akan keadaan semua anggota masyarakat

jangan sampai ada yang tidak tahu hak dan kewajibannya sehingga

melakukan kesalahan prosedural. Sedangkan dalam hukum positif

menggunakan alasan suami meninggalkan isteri selama 2 tahun

berturut-turut, atau karena melanggar tak'lik talaq.

Bagi orang Islam, dalam kaitannya dengan penentuan suami

mafqud (hilang) sebagai alasan perceraian, maka hakim Pengadilan

Agama harus berpijak pada peraturan perundang-undangan yaitu

76

Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

sebagai peraturan pelaksananya. Dalam hal ini isteri mengajukan

gugatannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

penggugat. Namun, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui

maka Panitera akan menempelkan surat gugatan penggugat di papan

pengumuman yang ada di Pengadilan Agama atau melalui media masa.

Sedangkan bagi hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan

Negeri harus berpijak pada peraturan perundang-undangan yang

mengatur masalah perkawinan yakni Undang-undang No.1 Tahun

1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai peraturan

pelaksananya. Hukum acara yang berlaku dan yang dapat dijadikan

pedoman oleh hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan

salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain adalah HIR sebagai

ketentuan umum (lex generalis) dan Undang-undang No.7 Tahun 1989

sebagai ketentuan khusus (lex specialis) serta kompilasi hukum Islam

sebagai hukum materiilnya. Ketentuan ini termuat dalam pasal 54

Undang-undang No.7 Tahun 1989.

b. Aspek Syar’i

Kata Mafqud dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar Faqada

yang berarti hilang.Menurut para Faradhiyun Mafqud itu diartikan

dengan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya,

tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui tentang hidup dan

matinya.

Selain itu, ada yang mengartikan Mafqud sebagai orang yang

tidak ada kabarnya, dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau

77

sudah meninggal. Dalam pembahasan ulama fikih, penentuan status

bagi Mafqud, apakah ia masih hidup atau telah wafat amatlah penting,

karena menyangkut beberapa hak dan kewajiban dari si Mafqud

tersebut serta hak dan kewajiban keluarganya sendiri. Hukum

perkawinan seorang wanita yang masih memiliki suami mafqud

(hilang) ditinjau dari Hukum Islam. Para ulama berbeda pendapat

dalam masalah ini.

Pendapat Pertama : bahwa seorang isteri yang ditinggal lama

oleh suaminya hendaknya sabar dan tidak boleh menuntut cerai. Ini

adalah pendapat madzab Hanafiyah dan Syafi’iyah serta adh -

Dhahiriyah. Mereka berdalil bahwa pada asalnya pernikahan antara

kedua masih berlangsung hingga terdapat keterangan yang jelas,

bahwa suaminya meninggal atau telah menceraikannya. ( az- Zaila’i,

Nasbu ar Rozah fi takhrij ahadits al hidayah: kitab al mafqud , Ibnu

Hamam, Syareh Fathu al Qadir ; Kitab al Mafqud, Ibnu Hazm, al

Muhalla bi al Atsar ; Faskh nikah al mafqud).

Pendapat Kedua : Bahwa seorang isteri yang ditinggal lama

oleh suaminya, dan merasa dirugikan secara batin, maka dia berhak

menuntut cerai. Ini adalah pendapat Hanabilah dan Malikiyah. Para

ulama dari kalangan Hanabilah menyatakan bahwa suami yang

meninggalkan isterinya selama enam bulan tanpa berita, maka isteri

berhak meminta cerai dan menikah dengan laki-laki lain. Mereka

berdalil dengan kisah Umar bin Khattab yang mendengar keluhan

seorang wanita lewat bait-bait syai’irnya ketika ditinggal suaminya

berperang, kemudian beliau menanyakan kepada anaknya Hafshah

78

tentang batas kesabaran seorang perempuan berpisah dengan

suaminya, maka Hafsah menjawab enam bulan.Dan keputusan ini

hanya berlaku bagi suami yang pergi begitu saja tanpa ada udzur

syar’i, dan disebut dengan faskh nikah ( pembubaran pernikahan ) dan

tidak disebut talak. (Zahrah, 1957 : 367 ).

Adapun para ulama Malikiyah menentukan batas waktu satu

tahun, bahkan dalam riwayat lain batasan waktunya adalah empat

tahun, dimana seorang isteri boleh meminta cerai dan menikah dengan

suami lain. Dan ketentuan ini berlaku bagi suami yang pergi, baik

karena ada udzur syar’i maupun tidak ada udzur syar’i. Jika hakim

yang memisahkan antara keduanya, maka disebut talak bain.

Mereka juga membedakan antara yang hilang di Negara Islam, atau di

Negara kafir, atau hilang dalam kondisi fitnah atau hilang dalam

peperangan. Masing-masing mempunyai waktu tersendiri. Jika suami

berada di tempat yang bisa dijangkau oleh surat atau peringatan, maka

seorang hakim diharuskan untuk memberikan peringatan terlebih

dahulu, baik lewat surat, telpon, sms, maupun kurir ataupun cara-cara

yang lain, dan menyuruhnya untuk segera kembali dan tinggal bersama

isterinya, atau memindahkan isterinya ditempatnya yang baru atau

kalau perlu diceraikannya. Kemudian sang hakim memberikan batasan

waktu tertentu untuk merealisasikan peringatan tersebut, jika pada

batas tertentu sang suami tidak ada respon, maka sang hakim berhak

untuk memisahkan antara keduanya. (Ibnu Juzai, 2005: 177).

Pendapat yang lebih mendekati kebenaran- wallahu a’lam-

adalah pendapat yang menyatakan bahwa batasan waktu dimana

79

seorang isteri boleh meminta cerai dan menikah dengan lelaki lain, jika

suami pergi tanpa udzur syar’i adalah satu tahun atau lebih. Itupun,

jika isteri merasa dirugikan secara lahir maupun batin, dan suaminya

telah terputus informasinya serta tidak diketahui nasibnya. Itu semua

berlaku jika kepergian suami tersebut tanpa ada keperluan yang berarti.

Adapun jika kepergian tersebut untuk suatu maslahat, seperti

berdagang, atau tugas, atau belajar, maka seorang isteri hendaknya

bersabar dan tidak diperkenankan untuk mengajukan gugatan cerai

kepada hakim. Gugatan cerai ini, juga bisa diajukan oleh seorang isteri

yang suaminya dipenjara karena kejahatan atau perbuatan kriminal

lainnya yang merugikan masyarakat banyak, sekaligus sebagai

pelajaran agar para suami untuk tidak melakukan tindakan kejahatan.

Adapun fuqoha tidak membolehkan hal tersebut, karena tidak

ada dalil syar’i yang dijadikan sandaran. (DR. Wahbah Az-Zuhaili,

dkk, 1989 : 535).

Jika hakim telah memisahkan antara keduanya dan telah selesai

masa iddahnya, kemudian sang isteri menikah dengan lelaki yang lain,

tiba-tiba mantan suaminya muncul, maka pernikahan isteri dengan

laki-laki yang kedua tidak bisa dibatalkan, karena penikahan dengan

lelaki yang pertama ( mantan suaminya ) sudah batal.

Adapun jika dasar pemisahan antara suami isteri tersebut,

karena diprediksikan bahwa suaminya telah meninggal dunia, tetapi

pada kenyataannya masih hidup, maka pernikahan yang kedua batal.

Dan pernikahan pertama masih berlangsung. kasus ini Imam Syafi’i

mengemukakan dua qaul. Menurut Qaul Jadid ; batas masa tunggu

80

bagi isteri seorang mafqud agar ia boleh menikah dengan lelaki lain,

yaitu hingga ada kepastian suami telah meninggal atau mentalak

isterinya atau sesamanya.

Menurut Qaul Qadim ; batas masa tunggunya adalah 4 tahun

ditambah masa iddah 4 bulan sepuluh hari (iddah wafat). Adapun

dalam mewaris hartanya tidak diperbolehkan hingga ada kejelasan /

kepastian si mafqud telah meninggal atau orang-orang yang seusia

dengannya telah meninggal. Jika dengan sebab kepergian suami

mengakibatkan isterinya kesulitan mendapatkan nafkah maka ia boleh

mengajukan fasakh. Apabila si mafqud datang / kembali, maka ahli

waris harus mengembalikan harta yang telah diwarisnya atau

menggantinya jika telah habis. Dan demikian pula isterinya yang telah

menikah, juga harus kembali menjadi isteri si-mafqud.

Menurut Al Karabisi menukil dari Imam Syafi’i, bahwa suami

pertama boleh memilih antara mencabut isterinya dari suami kedua

atau membiarkannya ditangan suami kedua dengan memungut mahar

mitsil darinya.

Dasar Penetapan: Al-Qur'an

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم

Artinyua: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (maksudnya; budak wanita yang ditawan dan suaminya tidak ikut tertawan) (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. (an-Nisa' : 24).

Pandangan ulama fikih dan dasar hukum yang mengatur

Mafqud. Dalam menetapkan status bagi mafqud (apakah ia masih

81

hidup atau tidak), para ulama fikih cenderung memandangnya dari segi

positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup,

sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat.

Sikap yang diambil ulama fikih ini berdasarkan kaidah istishab yaitu

menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang

menunjukan hukum lain. Akan tetapi, anggapan masih hidup tersebut

tidak bisa dipertahankan terus menerus, karena ini akan menimbulkan

kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, harus digunakan suatu

pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi si

mafqud (para ulama fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk

menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk

menetapkan bahwa orang hilang telah wafat atau belum.

Ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan

dalam mencari kejelasan status hukum bagi si mafqud, yaitu:

1) Berdasarkan bukti-bukti yang otentik, yang dibenarkan oleh

syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum,

sebagaimana dalam kaidah:

ثابت بالبـيـنة كالثبنة بالمعيـنة

Artinya: “yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan”.

Misalnya, ada dua orang yang adil dan dapat dipercaya untuk

memberikan kesaksian bahwa si fulan yang hilang telah meninggal

dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk

memutuskan status kematian bagi si mafqud. Jika demikian halnya,

82

maka si mafqud sudah hilang status mafqudnya. Ia ditetapkan seperti

orang yang mati haqiqy.

2) Berdasarkan tenggang waktu lamanya si mafqud pergi atau

berdasarkan kadaluwarsa. Para ulama berbeda pendapat tenggang

waktu untuk menghukumi/menetapkan kematian bagi si mafqud.

Mereka terbagi kedalam beberapa mazhab:

a) Imam Malik dalam salah satu pendapatnya menetapkan waktu

yang diperbolehkan bagi hakim memberi vonis kematian si

mafqud ialah 4 (empat) tahun. Pendapat ini beliau istimbatkan

dari perkataan Umar bin Khattab yang menyatakan: “Setiap

isteri yang ditinggalkan oleh suaminya, sedang dia tidak

mengetahui dimana suaminya, maka ia menunggu empat tahun,

kemudian dia ber’iddah selama empat bulan sepuluh hari,

kemudian lepaslah dia.” (HR Bukhari).

b) Imam Syafi’i, Imam Hanafi, Abu Yusuf dan Muhamad bin al-

Hasan berpendapat bahwa si mafqud boleh diputuskan

kematiannya oleh hakim bila sudah tidak ada kawan sebayanya

yang masih hidup. Secara pasti hal tersebut tidak dapat

ditentukan. Oleh sebab itu, beliau menyerahkan kepada Ijtihad

hakim. Hakim dapat memberi vonis kematian si mafqud

menurut ijtihad-nya demi suatu kemashalatan.

c) Abdul Malik Ibnul-Majisyun menfatwakan agar si mafqud

tersebut mencapai umur 90 tahun beserta umur sewaktu

kepergiannya. Sebab menurut kebiasaan, seseorang itu tidak

akan mencapai umur 90 tahun. Beliau menyatakan alasan

83

tersebut berdasarkan Hadits Rasul SAW yang berbunyi “Umur-

umur umatku itu antara 70 dan 60 tahun.”

d) Imam Ahmad berpendapat bahwa di dalam menetapkan status

hukum bagi si mafqud, hakim harus melihat “situasi” hilangnya

si mafqud tersebut. Manurut beliau situasi hilangnya si mafqud

itu dapat dibedakan atas:

1) Situasi kepergiannya atau hilangnya itu memungkinkan

membawa malapetaka. misalnya dalam situasi naik kapal

tenggelam yang kapalnya pecah dan sebagian

penumpannya telah tenggelam atau dalam situasi

peperangan, maka setelah diadakan penyelidikkan oleh

hakim secermat-cermatnya, hakim dapat menetapkan

kematiannya setelah lewat empat tahun lamanya.

2) Situasi kepergiannya itu menurut kebiasaan tidak sampai

membawa malapetaka. misalnya pergi untuk menurut ilmu,

ibadah haji, dan sebaginya, tetapi kemudian ia tidak

kembali dan tidak diketahui kabar beritanya lagi dan

dimana domisilinya, maka dalam hal seperti itu diserahkan

kepada hakim untuk menetapkan status bagi si mafqud

menurut ijtihad-nya.

Walaupun demikian, praktek pelaksanaannya di

pengadilan agama, bahwa mengenai ada atau tidaknya

kewenangan untuk menetapkan/menghukumi status bagi

mafqud tersebut (dengan menyatakan ia telah meninggal

84

atau belum) masih bersifat masih dapat diperdebatkan

(debatable).

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa

ternyata baik itu Hukum Islam maupun Hukum Positif

menganggap sah perkawinan yang dilakukan oleh wanita

dari suami yang mafqud selama pernikahan tersebut sudah

mentaati kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh ahli

Hukum Islam ataupun ketentuan undang-undang yang ada.

Dan juga selama perkawinan yang dilakukan itu adalah

perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya

sah-nya perkawinan. Sedangkan tentang keadaan dimana

suami yang mafqud tersebut kembali maka dalam Hukum

Islam terdapat beberapa pendapat para ahli fiqih yang

berbeda-beda, sementara dalam Hukum Positif suami yang

mafqud tersebut tidak berhak lagi menjadi suami dari

wanita tersebut karena pengadilan telah memutuskan

perkawinannya.

D. Analisis Tentang Upaya Hukum Terhadap Suami Yang Meninggalkan

Isteri Tanpa Izin.

Status perkawinan yang tidak jelas menyulitkan bagi perempuan.

Apalagi ingin berumah tangga kembali. Seperti yang dialami Istreri-isteri yang

saya teliti, warga Dusun Kedopokan, Kelurahan Tlogopucang, Kecamatan

kandangan, Kabupaten Temanggung. Dari tiga responden yang saya teliti,

yakni Ibu Sumiyati, Ibu Marfu’ah dan Ibu Badriah mereka jadi serba salah

atas keadaan tersebutt. Ingin mengaku perawan tapi sudah pernah kawin,

85

bahkan punya anak. Disebut sudah berumah tangga, tapi suaminya tidak

pernah ada. Disebut janda juga bukan karena tidak ada pernyataan resmi

bercerai. Artinya tanpa adanya perceraian, kalaupun ada yang melamar wanita

yang sudah bersuami tidak bisa menikah lagi. Abibatnya, sebab laki-laki yang

tidak bertanggung jawab atas isterinya tersebut, meninggalkan beban yang

berat bagi isteri yang ditinggal tanpa kejelasan setatus tersebut, baik beban

rohani maupun materi.

Menanggapi dan mengantisipasi kemudian hari atas kasus yang

menimpa ketiga responden tersebut diatas, sebenarnya jauh hari Pegadilan

Agama yang memiliki wewenang mencacat pernikahan sudah menyiapkan

antisipasi, yakni tak’lik talak yang diucapkan suami waktu pernikahan

berlangsung dulu yang salah satu poin didalamnya berbunyi jika selama enam

bulan berturut meninggalkan isteri tanpa memberikan nafkah maka secara

otomatis telah jatuh talaq satu. Namun, meski demikian agar talaq tersebut

benar-benar jatuh, isteri yang bersangkutan harus mengajukan gugatan cerai

kepengadilan untuk kemudian diproses apakah pelaksanaan persidangan

perceraian sebagaimana disampaikan pemohon akan berjalan secara normal :

hadir dipersidangan penggugat dan tergugat, atau persidangan akan hanya

dihadiri penggugat karena tergugat tidak diketahui keberadaannya (ghoib).

Adapun prosedur mengajukan gugat cerai ghoib adalah sebagia

berikut:

1. Isteri (penggugat) mengajukan gugat cerai kepada suami.

2. Pengadilan agama akan menjadwalkan persidangan percerai

dengan memanggil penggugat dan tergugat.

86

3. Jika ternyata tergugat (suami) tidak diketahui keberadaannya

(ghoib), maka penggugat harus mencari terlebih dahulu.

4. Jika setelah enam bulan sejak gugatan didaftarkan di pengadilan

agama dan persidangan tidak bisa dilaksakan karena tergugat tidak

bisa hadir karena tidak diketahui keberadaannya. Maka penggugat

(isteri) meminta surat keterangan gugat cerai ghoib atas suaminya

yang ditandatangani oleh kepala desa terahir suaminya bertempat

tinggal.

5. Setelah surat gugat ghoib, baru persidangan perceraian

sebagaimana diajukan pemohon bisa dilaksanakan tanpa dihadiri

oleh tergugat.

6. Setelah Pengadilan Agama telah memutuskan cerai. Surat cerai

yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tidak bisa langsung

diambil oleh penggugat hingga batas minimal 14 (empa belas) hari

setelah proses persidangan.

7. Jika sebelum 14 (empat belas) hari sejak putusan pengadilan

ternyata tergugat (suami) kembali dan mengajukan gugatan balik.

Maka surat cerai yang sudah diterbitkan Pengadilan Agama

dinyatakan dicabut, dan persidangan akan dimulai dari awal.

Namun, jika setelah 14 (empat belas) hari sejak putusan

pengadilan, penggugat bisa mengambil surat bukti cerai, dan secara

otomatis hak mengajukan gugatan balik pihak tergugat dinyatakan

gugur.

Meski pengadilan agama sudah memiliki solusi atas polemik tersebut.

Dari ketiga responden yang peneliti temui, ternyata hanya hanya Ibu Marfu’ah

87

yang faham tentang mekanisme pengajuan gugat cerai ghoib. Sehingga setelah

mendapatkan surat cerai deri pengadilan, Ibu Marfu’ah sekarang sudah

menikah lagi, dan suami keduanya ternyata lebih bertanggung jawab baik

memenuhi kebutuhan ibu Marfu’ah mapun anak ibu Marfu’ah dari hasil

perkawinan pertamanya.

Sementara Ibu Sumiyati dan Ibu Badriah, tidak mengetahui bagaimana

mekanisme mengajukan gugatan cerai atas suaminya yang tidak diketahui

keberadaannya. Akibatnya kalaupun ada laki-laki yang mau melamarnya,

mereka berdua tidak berani menerimnya dengan alasan takut dosa karena

status pernikahan pertamanya belum cerai, sehingga selain kebutuhan

batinnya yang tidak pernah terpenuhi. Baik ibu Badriah maupun ibu Sumiyati

harus menanggung semua beban kehidupan sendiri, termasuk membesarkan

dan membiyayai pendidikan anak yang ditinggalkan.

88

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhir penulisan Skripsi ini ada beberapa kesimpulan dan saran

yang dapat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan khususnya bagi

kalangan yang berkompeten dalam masalah ini untuk menyelesaikan

permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu sebagai

pribadi maupun sebagai kelembagaan keagamaan, sehingga mendapat

penerangan dan kejelasan tentang persoalan ini, penulis juga dapat mengambil

benang merahnya, antara lain:

1. UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menganggap status

dari sang isteri adalah masih menggantung dan belum jelas sampai

sekarang, karena dari pihak suami tidak ada kabar dan belum diketahui

keberadaannya, selama perpisahan tersebut sang suami tidak memberikan

nafkah sampai sekarang. Dikatakan menggantung karena mengacu pasal

39 ayat 1 UU NO 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan

di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2. Upaya hukum bagi isteri-isteri yang ditinggal suaminya tanpa izin, bisa

mengajukan gugatan cerai ghaib guna mendapat setatus hukum yang jelas.

Seperti yang di jelaskan dalam Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam yang

menjelaskan tentang ketentuan dan akibat dari pelanggaran taklik thalaq.

Salah satu contoh penyelesaikan kasus pelanggaran taklik talak adalah

upaya yang dilakukan oleh Ibu Marfu’ah yang mengajukan gugatan cerai

89

goib atas suaminya yang tidak diketahui keberadaannya sebagaimana

dijelaskan di bab V dengan merujuk pada hasil penelitian di bab III.

Dengan pengajuan gugatan cerai goib sebagaimana dilakukan Ibu

Marfu’ah, setelah mendapat setatus cerai yang jelas dari Pengadilan

Agama Temanggung, ahirnya ibu Marfu’ah bisa menikah kembali.

B. Saran

Dari kesimpulan yang dijabarkan diatas penulis dapat memberi

rekomendasi antara lain:

1. Alangkah lebih baiknya ketika seseorang yang mungkin belum melek

hukum dan menjadi orang yang ditinggal suaminya tanpa izin, harus tetap

mengupayakan status hukum mereka, hal ini demi menjaga nama baik

keluarga dan lebih khusus terhadap mental anak.

2. Dalam memutuskan perkara, demi merespon masalah kekinian maka

hakim peradilan agama benar-benar harus menggali dan berijtihad dengan

sungguh-sungguh agar dalam memutuskan perkara tidak ada kesalahan

dan tidak ada rasa ragu-ragu.

3. Selain itu, ada kekurangan dalam produk legislasi Indonesia, dimana tidak

mengatur dengan jelas dan tegas dalam undang-undang bagaimana

penyelesaian serta akibat-akibat yang harus ditanggung ketika ada

seseorang suami yang meninggalkan isteri atau yang hilang, seperti halnya

dalam bidang pernikahan.

4. Meski negara kita tercatat sebagai negara dengan pemeluk agama islam

terbesar di dunia, ternyata pemahamn agama belum merata ditataran

masyarakat kita termasuk perkaran hukum tentang menikah yang

sebenarnya telah disediakan segala antisipasi segala bentuk kemungkinan,

90

termasuk mengantisipasi jika kemudian hari salah satu pihak pasangan

suami-isteri melanggar janji pernikahan.

5. Agar kejadian yang menimpa ibu Sumiyati dan ibu Badriah yang

mengalami nasib menggantung. Maka perlu peran masyarakat secara luas

agar masyarakat kita faham bagaimana menyelesaikan permasalahan

pernikahan yang menggantung tersebut. Sehingga di kemudian hari tidak

ada wanita yang mengalami nasib sama seperti ibu Sumiyati maupun ibu

Badriah.

91

DAFTAR PUSTAKA

Anshary. 2010: 67. Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-masalah Krusial) Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Penerbit Jakarta: PT. RINEKA CIPTA. Hamdani, Al. 2002: 160. Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam). Jakarta: Pustaka Amani. Hoerudin, Ahrum. 1999. Pengadilan Agama: Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan, Dan Kewenangan Pengadilan Agama, Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Penerbit Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI. Junaidi, 2005. Hak-hak Isteri Dalam Hukum Islam Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia (HAM). Skripsi tidak diterbitkan. Salatiga: Jurusan Syari’ah STAIN Salatiga. Hasanah, Uswatun 2009. Talak Tanpa Putusan Pengadilan Dusun Jambe, Desa Dadapayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Skripsi ini tidak diterbitkan. Salatiga: Jurusan Syari’ah STAIN Salatiga. Wahabi, Wahib 2009. Fenomena Isteri Sebagai Buruh Migran Dan Kasus Perceraian Desa Sampar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Skripsi ini tidak diterbitkan. Salatiga: Jurusan Syari’ah STAIN Salatiga. KHI, pasal: 31, ayat 1 dan 3. Mukhtar, Kamal. 1974: 176. Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang. Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA. Moleong. 2011: 26. Etika Terapan l. Sebuah Pendekatan Multikultural, Yogyakarta: Tiara Wacana. ______________ 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA. Nasution, Khoerudin. 2005: 247.Hukum Perkawinan 1. Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA. Rasjid, 1994: 403. Fiqh Islam, Bandung. PT Sinar Baru Algensindo. Sabiq, Said. 1982. Fiqh Sunnah Jilid 7. Bandung, PT AL- Ma’Arif.

92

Saleh, 2008. Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press

Supriyatna, dkk 2009: 31, Fiqh Munakahat II, Dilengkapi UU No. 1 / 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta, Teras. Wasman dan Nuroniyah. 2011 : 83. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia(Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif) Yogyakarta: teras. Http://makalah-update. blogspot.com/2013/02/talak-perceraian-dalam-syariah.html.

93

Transkip wawancaca

Nama responden : Sumiyati

Kode responden : IBS

Hr/tgl wawancara : Rabu, tanggal 14 agustus, 2013

Tempat : Dusun kedopokan, desa tlogopucang, kecamatan

kandangan, kabupaten temanggung

Waktu : 13:00

Pekerjaan : Tani

Bukti : Transkip Wawancara

Assalamu’alaikum wr.wb

Perkenalkan nami kulo musabikhin, kulo mahasiswa stain salatiga, aslinipun kulo

temanggung.

Keperluan kulo wonten mriki inggeh puniko badhe wawancara babagan

pelanggaran taklik talak damel bahan skripsi kulo ingkang judulipun “status dan

upaya hukum isteri terhadap pelanggaran taklik talak oleh suami”.

1. Ibu sumiyati puron nopo mboten maringi keterangan ingkang kulo suwun wau? IBS : geh mas kulo puron.

2. “Ngapunten buk. Menawi angsal tanglet, kapan garwo panjenengan tindak sakeng griyo (maaf buk. Kalau boleh tahu, kapan suami anda pergi dari rumah) ?” IBS : “sekitar tahun 1997 mas. Pas kuwi pernikahan wes mlaku 5 tahun

lan wes duwe anak loro lanang (sekitar tahun 1997, mas. Waktu itu

perinikahan kami sudah berjalan 5 tahun, dan telah dikaruniai 2 anak laki-

laki)”.

3. “Panjenengan nopo ngertos sebape garwone panjenengan lungo saking griyo (apakah anda tahu sebab suami anda pergi dari rumah)?”

IBS : “Ora. Tapi, sakwise pirang tahun ada salah siji sedulure bojoku

ngabari nak bojoku wes kawen meneh, jarene balek nak umah

wong tuwone terus lungo meneh. Krungu kabar yok ngono aku

kaget. Jujur, sebenere aku pingin petuk bojoku, terus aku longo

94

nak morotuwoku. Tapi moro tuwoku ae ora reti parane lungone

anak’e. jarene bali sedolok, nganari nak wes kawen meneh,

terus longo meneh tanpa cerita sakini manggon nak endi (Tidak.

Tapi setelah beberapa tahun, salah satu kerabatnya memberi

kabar kalau suamiku telah menikah lagi. Mendengar kabar

seperti itu saya kaget dan langsung pergi kerumah mertua saya

dan ingin menyusul suami saya. Tapi mertua saya saja tidak

tahu tempat tinggal anaknya. Waktu pulang, hanya member

kabar kalau telah menikah lagi, terus pergi lagi tanpa cerita

tempat tinggalnya saat ini )”

4. “Nopo selama garwone panjenengan tindak ninggalaken griyo, mboten nate kirim yotro nopo lentunipun (apakah selama suami ana pergi meninggalkan rumah tidak pernah kirim uang atau lainnya)?”

IBS : “boro-boro kirim duwet mas. Kabare koyo opo ae, teko saiki

aku ra tau reti (jangankan kirim uang, mas. Seperti apa

kabarnya saat inipun, saya tidak pernah tau)”.

5. “Nopo, selama garwone ninggalaken panjenengan tenggriyo, panjenengan enten usaha madosi garwone (apakah selama suami anda pergi dari rumah apakah anda melakukan usaha mencari keberadaan suami anda?” IBS: geh kulo madosi mas, nanging hasile tetep nihil (ya saya mencari

mas, tapi hasilnya tetap nihil).

6. Ngapunten. Terus kangge nyekapi kebutuhan keluarga lan gedeaken lan pendidikan anak’e panjengan pripon? Sinten enkang mbiyayai? (maaf. Terus untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan termasuk membesarkan dan biaya pendidikan anak bagaimana?” IBS: kulo geh kerjo semampu kulo mas, raketong dadi kuli panggul lan

bertani, lha pripon maleh, demi anak-anak kulo (saya ya kerja

semampu saya mas, walaupun jadi kuli panggul dan bertani, ya

bagai mana lagi, demi anak-anak saya).

7. “Keadaan garwone panjengan engkang mboten jelas niko, nopo enten gambaran panjenengan bade nikah maleh? (keberadaan suami anda yang tidak jelas tersebut. Apakah dibenak anda untuk melangsungkan pernikahan lagi?) IBS: mboten mas (tidak mas).

8. Pripun prosedur kangge ngelangsungaken pernikahan engkang enggal. Sementara status pernikahan engkang pertama panjenengan dereng cerai (bagaimanakah prosedur untuk melangsungkan pernikahan yang baru. Sementara pernikahan yang lama belum dinyatakan bercerai?). IBS: mboten ngertos (tidak tahu).

9. Matur suon buk, atas wakdalipun kangge wawancara babakan pelanggaran taklik talak meniko buk. Sekalian buk, sebenere kasus kados engkang alami meniko, menawi panjenengan kepingin status engkang jelas, pengadilan agama gadah solusi. Seumpami mbenjang entan jaler

95

engkang bade ngelamar jenengan, kersane statuse sampyan jelas, lan saget nekah maleh. Panjenengan saget ngajoaken gugatan cerai teng pengadilan agama. Menawi garwone panjenengan mboten jelas tempat tinggalipun, panjenengan saget ngajoaken gugat cerai ghoib, syaratipun sampyan kedah keterangan goib (tidak diketahui) sakeng kepala desa terahir garwonipun panjenengan tinggal. Manggeh sekitar enem wulan, menawi status garwone panjenengan tetep mboten di ketahui. Persidangan perceraian gugatan cerai goib saget dilanjutke. Menawi gugatane sampeyan mpun putus cerai, sampeyan gedah nunggu sampai 14 (empa belas) dini ternyata mboten enten gugatan balik sakeng garwone sampyan, sampyan nembe saget mendet surat cerai. Tapi menawi sak derange 14 (empat belas) dino, ternyata garwone sampyan gugat balek, surat cerai engkang sampun medal mboten saget dipendet, malah dicabut. Terus persidangan diulang sakeng awal maleh, engkang kedah ditekani sampeyan sebagai penggugat, garwone jenengan, lan saksi (terimakasih buk atas waktu yang anda berikan untuk wawancara tentang pelanggaran taklik talak ini. Sekalian saya bermaksud menginformasikan kepada anda. Sebenere kasus seperti yang anda alami tersebut, pengadilan agama punya solusi. Seandainya suatu saat ada laki-laki yang hendak melamar anda, supaya status anda jelas dan bisa melangsungkan pernikahan yang baru. Anda bisa mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Kalau keberadaan suami anda tetap tidak diketahui keberadaannya, anda harus meminta keterangan gugat cerai goib dari kepala desa terhir suami anda tinggal. Setelah enam bulan, dan telah dilakukan pemanggilan oleh pengadilan ternyata keberadaan suami anda tetap tidak diketahui, maka persidangan cerai goib baru bisa dilaksanakan. Setelah persidangan selesai dan pengadilan telah mengeluarkan surat cerai, anda harus menunggu sampai 14 (empa belas) hari. Kalau selama empat belas hari tidak ada gugatan balik dari suami anda, anda baru bisa mengambil surat cerai tersebut. Tapi ternyata kalau sebelum empat belas hari suami anda pulang dan menggugat balik kepengadilan agama, maka persidangan yang sudah berlangsung dicabut dan surat cerai yang sudah dikeluarkan ditarik dan persidangan akan diulang dari awal dengan dihadiri penggugat yaitu anda, suami anda, dan saksi.

IBS : Ingih mas. Podo-podo informasine babakan gugat cerai goib.

Sayange aku saiki agek reti. Saiki aku wes tuo, dadi nak ape nikah

meneh, ketoe ora mungkin (iya mas, sama-sama. Terimakasih atas

informasi tentang gugatan cerai goib. Sayangnya setelah sudah tua

saya baru tahu tentang hal tersebut. Jadi, kemungkinan untuk

melakukan pernikahan sudah tidak mungkin).

96

Transkip Wawancara

Nama responden : Marfu’ah

Kode responden : IBM

Hr/tgl wawancara : Jum’at, tanggal 16 agustus, 2013

Tempat : Dusun kedopokan, desa tlogopucang, kecamatan


Waktu : 13:30

Pekerjaan : Tani




temanggung.




1. Ibu marfu’ah puron nopo mboten maringi keterangan ingkang kulo suwun wau? IBM : geh mas.

2. “Ngapunten buk. Menawi angsal tanglet, kapan garwo panjenengan tindak sakeng griyo (maaf buk. Kalau boleh tahu, kapan suami anda pergi dari rumah) ?”

IBM : “Sekitar 1975 mas. Pas iku pernikahan wes mlaku 4 tahun, lan

wes duwe anak 2 wedok (sekitar tahun 1975, mas. Waktu itu pernikahan

wes mlaku 4 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan.”

3. “Panjenengan nopo ngertos sebape garwone panjenengan lungo saking griyo (apakah anda tahu sebab suami anda pergi dari rumah)

IBM : “ora mas. (tidak mas)


97

IBM: blas, ra tau. Kirim kabar ae ra tau. Saiki ijek urip opo ora, aku ra

reti (tidak pernah sama sekali. Kirim kabar keadaannya saja tidak pernah.

Sekarang masih hidup atau tidak, saya juga tidak tahu).

5. “Nopo, selama garwone ninggalaken panjenengan tenggriyo, panjenengan enten usaha madosi garwone (apakah selama suami anda pergi dari rumah apakah anda melakukan usaha mencari keberadaan suami anda?”

IBM: pon tak padosi ngantik sayah mas, nanging mboten pernah enten

hasile mas (sudah saya cari mas, tepi tidak pernah ada hasilnya mas).

6. Ngapunten. Terus kangge nyekapi kebutuhan keluarga lan gedeaken lan pendidikan anak’e panjengan pripon? Sinten enkang mbiyayai? (maaf. Terus untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan termasuk membesarkan dan biaya pendidikan anak bagaimana?”

IBM: kangge nyukupi anak-anak lan kebutuhan sedidno-dinone, kulo

kerjo buroh serabutan lan bertani mas (untuk mencukupi anak-anak lan

sehari-harinya, saya kerja buruh serabutan dan bertani mas

7. “Keadaan garwone panjengan engkang mboten jelas niko, nopo enten gambaran panjenengan bade nikah maleh? (keberadaan suami anda yang tidak jelas tersebut. Apakah dibenak anda untuk melangsungkan pernikahan lagi?)

IBM: enten mas, kulo malah sampon nikah maleh (ada mas, sekarang saya

sudah nikah lagi).

8. Pripun prosedur kangge ngelangsungaken pernikahan engkang enggal. Sementara status pernikahan engkang pertama panjenengan dereng cerai (bagaimanakah prosedur untuk melangsungkan pernikahan yang baru. Sementara pernikahan yang lama belum dinyatakan bercerai?).

IBM: kulo ngajokke surat gugat cerai ghaib mas teng pengadilan

temanggung. Proseduripon nyuwun surat keterangan ghaib teng

kelurahan tempat terahir suami kulo manggen. Surat niku saget

damel bukti teng Pendadilan Agama kangge ngurus gugat cerai

ghaib mas (saya mengajukan surat gugat cerai ghaib mas di

Pengadilan Agama Temanggung. Prosedurnya minta surat

keterangan ghaib di kelurahan tempat terahir suami saya berada.

Surat itu bisa dijadikan bukti di Pengadilan Agama Temanggung

untuk mengurus gugat cerai ghaib mas).

98

Transkip Wawancara

Nama responden : Badriah

Kode responden : IBB

Hr/tgl wawancara : Minggu, tanggal 18 agustus, 2013

Tempat :Dusun kedopokan, desa tlogopucang, kecamatan


Waktu : 13:00

Pekerjaan : Wirasuasta




temanggung.




1. Ibu badriyah puron nopo mboten maringi keterangan ingkang kulo suwun wau?

IBB : geh mas kulo puron.

2. “Ngapunten buk. Menawi angsal tanglet, kapan garwo panjenengan tindak sakeng griyo (maaf buk. Kalau boleh tahu, kapan suami anda pergi dari rumah) ?”

IBB : “sekitar tahun 1999. Pas iku pernikahan umure wes sekitar 5

tahun lan wes duwe anak 1 wedok. Waktu iku, anakku umur 3 taon

(sekitar tahun 1999. Waktu itu pernikahan kami sudah berjalan lima

tahun dan telah dikaruniai anak 1, perempuan. Waktu suami saya

pergi dari rumah, anak saya umurnya 3 tahun).”

3. “Panjenengan nopo ngertos sebape garwone panjenengan lungo saking griyo (apakah anda tahu sebab suami anda pergi dari rumah)?

99

IBB : “seng pasti ora reti. Tapi, mungkin kerono komunikasi. Waktu iku

memang sering padu. Terus ujuk-ujuk longo tanpo pamet, tanpo kabar

(yang pasti tidak tahu. Tapi, munkin karena komunikasi. Sebelum suami

saya pergi, waktu itu, memang kami sering bertengkar. Terus, tiba-tiba

pergi tanpa pamit dan tanpa kabar)”


IBB: ora pernah mas, kabare mawon kulo mboten ngertos (tidak mas,

kabarnya saja saya tidak tahu).

5. “Nopo, selama garwone ninggalaken panjenengan tenggriyo, panjenengan enten usaha madosi garwone (apakah selama suami anda pergi dari rumah apakah anda melakukan usaha mencari keberadaan suami anda?”

IBB: kulo sampun madosi nang ndi-ndi nggon mas, nanging geh niku,

hasile tetep mboten ketemu (saya sudah cari ke berbagai tempat mas,

tapi ya itu, hasilnya tetap tidak ketemu).

6. Ngapunten. Terus kangge nyekapi kebutuhan keluarga lan gedeaken lan pendidikan anak’e panjengan pripon? Sinten enkang mbiyayai? (maaf. Terus untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan termasuk membesarkan dan biaya pendidikan anak bagaimana?”

IBB: kulo berdagang di pasar mas, kesah jam gangsal wangsul jam

sepuluan mas, niku kulo lakoni kangge keluargo, ben anak-anak saget

sekolah (saya berdagang mas, berangkat jam lima pulangnya jam

sepuluhan mas, itu saya lakukan demi keluarga, biar anak-anak bisa

sekolah).

7. “Keadaan garwone panjengan engkang mboten jelas niko, nopo enten gambaran panjenengan bade nikah maleh? (keberadaan suami anda yang tidak jelas tersebut. Apakah dibenak anda untuk melangsungkan pernikahan lagi?)

100

IBB: mboten mas (tidak mas).

8. Pripun prosedur kangge ngelangsungaken pernikahan engkang enggal. Sementara status pernikahan engkang pertama panjenengan dereng cerai (bagaimanakah prosedur untuk melangsungkan pernikahan yang baru. Sementara pernikahan yang lama belum dinyatakan bercerai?).

IBB: mboten ngertos mas (tidak tahu mas).

9. Matur suon buk, atas wakdalipun kangge wawancara babakan pelanggaran taklik talak meniko buk. Sekalian buk, sebenere kasus kados engkang alami meniko, menawi panjenengan kepingin status engkang jelas, pengadilan agama gadah solusi. Seumpami mbenjang entan jaler engkang bade ngelamar jenengan, kersane statuse sampyan jelas, lan saget nekah maleh. Panjenengan saget ngajoaken gugatan cerai teng pengadilan agama. Menawi garwone panjenengan mboten jelas tempat tinggalipun, panjenengan saget ngajoaken gugat cerai ghoib, syaratipun sampyan kedah keterangan goib (tidak diketahui) sakeng kepala desa terahir garwonipun panjenengan tinggal. Manggeh sekitar enem wulan, menawi status garwone panjenengan tetep mboten di ketahui. Persidangan perceraian gugatan cerai goib saget dilanjutke. Menawi gugatane sampeyan mpun putus cerai, sampeyan gedah nunggu sampai 14 (empa belas) dini ternyata mboten enten gugatan balik sakeng garwone sampyan, sampyan nembe saget mendet surat cerai. Tapi menawi sak derange 14 (empat belas) dino, ternyata garwone sampyan gugat balek, surat cerai engkang sampun medal mboten saget dipendet, malah dicabut. Terus persidangan diulang sakeng awal maleh, engkang kedah ditekani sampeyan sebagai penggugat, garwone jenengan, lan saksi (terimakasih buk atas waktu yang anda berikan untuk wawancara tentang pelanggaran taklik talak ini. Sekalian saya bermaksud menginformasikan kepada anda. Sebenere kasus seperti yang anda alami tersebut, pengadilan agama punya solusi. Seandainya suatu saat ada laki-laki yang hendak melamar anda, supaya status anda jelas dan bisa melangsungkan pernikahan yang baru. Anda bisa mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Kalau keberadaan suami anda tetap tidak diketahui keberadaannya, anda harus meminta keterangan gugat cerai goib dari kepala desa terhir suami anda tinggal. Setelah enam bulan, dan telah dilakukan pemanggilan oleh pengadilan ternyata keberadaan suami anda tetap tidak diketahui, maka persidangan cerai goib baru bisa dilaksanakan. Setelah persidangan selesai dan pengadilan telah mengeluarkan surat cerai, anda harus menunggu sampai 14 (empa belas) hari. Kalau selama empat belas hari tidak ada gugatan balik dari suami anda, anda baru bisa mengambil surat cerai tersebut. Tapi ternyata kalau sebelum empat belas hari suami anda pulang dan menggugat balik kepengadilan agama, maka persidangan yang sudah berlangsung dicabut dan surat cerai yang sudah dikeluarkan ditarik dan persidangan akan

101

diulang dari awal dengan dihadiri penggugat yaitu anda, suami anda, dan saksi.

IBS : Ingih mas. Podo-podo. Jane aku reti jebule enek gugatan cerai goib

ket disek pas aku ijek enom ndisek, paling saiki aku wes nikah

meneh. Ndisek pernah enek dudo seng meh ngelamar aku, tapi aku

ora wani. Wedi doso. Saiki aku wes tuo, dadi nak nikah meneh, ketoe

wes ora mungkin (iya mas, sama-sama. Kalau saya tahu adanya

gugatan cerai goib dari dulu waktu saya masih muda. Mungkin

sekarang sudah menikah lagi. Dulu pernah ada duda yang hendak

melamar saya, tapi saya tidak berani menerimanya karena takut.

Takut dosa. Sekarang saya sudah tua, sepertinya untuk nikah lagi,

sepertinya sudah tidak mungkin)

102

Transkip Wawancara

Nama responden : Drs. Saiful Karim, M.H

Kode responden : KPA

Hr/tgl wawancara : Senin, tanggal 19 agustus, 2013

Tempat : Pengadilan Agama Temanggung

Waktu : 13:00



Perkenalkan nama saya musabikhin, saya mahasiswa stain salatiga.

Keperluan saya datang kemari yaitu ingin wawancara berkaitan dengan

pelanggaran taklik talak untuk keperluan skripsi saya yang berjudul “status dan


Apakah bapak ada waktu untuk memberi keterangan tentang pelanggaran taklik

talak.

1. Apakah sering terjadi kasus suami meninggalkan isteri tanpa izin sang isteri sampai sekian lama tidak ada kabar?

KPA: Ada, setiap bulan kami menangani 2 (dua) sampai 3 (tiga) kasus

gugat cerai ghaib.

2. Kemudian bagaimana solusi untuk mengatasi kasus tersebut pak?

KPA: ya itu tadi, isteri yang di tinggal suami pergi tanpa izin dan tidak

ada kabarnya bisa mengajukan gugat cerai ghaib.

3. lalu untuk mengajukan surat gugat cerai ghaib, alurnya seperti apa pak?

KPA: “Bagi para isteri yang di tinggal oleh suaminya tanpa izin dapat

meminta surat keterangan ghaib di kelurahan tempat terahir suaminya

berada. Surat tersebut bisa dijadikan bukti di Pengadilan Agama untuk

mengurus gugatan cerai ghaib.”

4. Berapa lama untuk mengurus surat gugat cerai ghaib itu?

103

KPA: waktu yang diperlukan untuk mengurus perceraian ghaib paling cepat enam bulan baru bisa sampai putusan hakim. Adapaun landasan kenapa enam bulan, landasan paling jelas adalah sighot taklik talak yang diucapkan suami saat melangsungkan pernikahan dulu, yakni paling lama enam bulan. Kadang, penggugat mengeluh lantaran merasa kelamaan. Tapi begitulah aturannya. Biasanya kita bilang kalau pengen cepat, kenapa tidak bilang dari dulu mengajukan gugatan. Umumnya mereka menjawab baru kepikiran untuk bercerai. Saat melakukan persidangan penggugat (wanita) juga harus mendatangkan saksi minimal 2 (dua) orang, dan setelah diputuskan dipengadilan, mempelai wanita juga tidak bisa langsung mengambil surat cerai sampai batas minimal 14 (empat belas) hari. Setelah 14 hari tidak ada gugatan dari pihak suami, maka surat cerai baru bisa diambil. Namun, jika sebelum 14 hari ternyata suaminya datang dan menggugat perceraian tersebut, maka perceraian yang sudah berlangsung dianggap batal dan sidang perceraian akan diulang de

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

Jl. Tentara Pelajar 02 Telp. 323706 Fax. 323433 Kode Pos. 50721 Salatigahttp//www.salatiga.ac.id e

Nama : Musabikhin

Tempat/tgl.lahir : Temanggung, 04 Januari 1990

Alamat : Kedopokan , RT 01/01. Tlogopucang, Kandangan,

Temanggung.

Agama : Islam

Ayah : Sarno

Ibu : Sutarsih

Pendidikan : 1. RA Masyitoh Kedopokan, Tlogopucang, Kandangan,

Temanggung

2. MI Maarif Kedopokan, Tlogopucang, Kandangan,

Temanggung

3. MTs Mu’allimin Rowoseneng, Kandangan, Temanggung

4. MA Mu’allimin Rowoseneng, Kandangan, Temanggung

5. STAIN Salatiga

104

KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

SALATIGA Jl. Tentara Pelajar 02 Telp. 323706 Fax. 323433 Kode Pos. 50721 Salatiga

http//www.salatiga.ac.id e-mail:[email protected]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

: Musabikhin

: Temanggung, 04 Januari 1990

: Kedopokan , RT 01/01. Tlogopucang, Kandangan,

: Islam

: Sarno

: Sutarsih

: 1. RA Masyitoh Kedopokan, Tlogopucang, Kandangan,

Temanggung


Temanggung



5. STAIN Salatiga


Jl. Tentara Pelajar 02 Telp. 323706 Fax. 323433 Kode Pos. 50721 Salatiga

: 1. RA Masyitoh Kedopokan, Tlogopucang, Kandangan,




105

LAPORAN SKK

Nama : Musabikhin

NIM : 21108022

Jurusan / Progdi : Syari’ah / Al Ahwal Al Syakhsyiyah

Dosen PA : Drs. Badwan, M.Ag.

No Jenis Kegiatan Keterangan Pelaksanaan Nilai

1 Orientasi Program Studi

dan Pengenalan Kampus

(Opspek), dengan tema

“Implementasi Nilai-nilai

Kemahasiswaan Melalui

Totalitas Gerakan Menuju

Masyakarat Madani”,

Dewan Mahasiswa 2008

Peserta 25-27 Agustus 2008 3

2 Seminar dan Silaturrahim

Nasional Forum Mahasiswa

Syari’ah Se-Indonesia,

2008

Peserta 15-17 Desember

2008

6

3 Seminar Pembiayaan

Pendidikan Kota Salatiga,

dengan tema “Efektifitas

Dalam Mengaplikasikan

Anggaran Pendidikan Dari

APBD Kota Salatiga”,

Dewan Mahasiswa 2009

Peserta 25 Maret 2009 3

4 Konsolidasi Internal dan

Semalam Sehati Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia

(PMII) Salatiga Kota

Salatiga, dengan tama

Panitia 11 September 2009 3

106

“Semalam Sehati Bersama

Pmii Untuk Menumbuhkan

Semangat Kebersamaan”,

PMII 2009

5 Sarasehan Keagamaan,

dengan tema “Optimalisasi

Peran Badan Amil Zakat

(BAZ) Dalam Pengelolaan

Zakat Sebagai Upaya

Pengentasan Kemiskinan”,

DEMA dan HMJ Syari’ah

2009

Peserta 14 September 2009 3

6 Masa Penerimaan Anggota

Baru (MAPABA) PMII

Salatiga, dengan tema

“Optimalisasi Gerak Kader

Dalam Menciptakan Gerak

Kolektif” PMII 2009

Panitia 22 November 2009 3

7 Seminar Kebangsaan,

dengan tema

“Memperkokoh

Kepeloporan Mahasiswa

Dalam Pembangunan

Menuju Kejayaan

Indonesia Di Pentas

Global” Dewan Mahasiswa

(DEMA)

Peserta 02 Desember 2009 3

8 Seminar Regional, dengan

tema “Peran Lembaga

Publik Sebagai Alat

Kontrol Pemerintah Demi

Terciptanya Good

governance” Senat


107

Mahasiswa (SEMA) 2010

9 Public Hearing

Publik Hearing 2010

Peserta 15 Mei 2010 2

10 Seminar Nasional

Pendidikan, dengan tema

“Aktualisasi Nilai-Nilai

Pendidikan Dalam Upaya

Membentuk Karakter Dan

Budaya Bangsa” Dewan

Mahasiswa (DEMA) 2010

Panitia 02 Juni 2010 6

11 Praktikum Pelatihan

“Ikhtibar al-Arabiyah Ka

Lughah Ajnabiyah”

(ILAiK) 2010

Peserta 31 Juli – 22 Agustus

2010

3

12 Praktikum Pelatihan

“(TOEFL)” 2010

Peserta 31 Juli – 22 Agustus

2010

2

13 Bakti Sosial V, dengan

tema “Sadar Pendidikan

Desa Berkembang”, Forum

Mahasiswa Temanggung

Di Salatiga (FORMATAS)

2010

Peserta 16-18 Oktober 2010 2

14 Praktikum “Qira’atil

Kutub” 2010

Peserta 06 November 2010 3

15 Workshop, dengan tema

“Penyuluhan Peraturan

kawasan Kampus Tanpa

Rokok” 2011


16 Seminar “Radikalisme

Keagamaan di Indonesia”,

Lembaga Percik Salatiga

dan Stain Salatiga

bekerjasama dengan Polres

Peserta 23 Juni 2011 3

108

Salatiga dan The Asia

Foundation Jakarta, 2011

17 Masa Penerimaan Anggota

Baru (MAPABA), dengan

tema” Membangun Nalar

kritis Kader Dalam

Berorganisasi” PMII

Salatiga 2011

Panitia 23 Oktober 2011 3


tema “ Negara Islam Dalam

Tinjauan Islam Indonesia

Dan NKRI”, IPNU Kab.

Semarang dan PMII

Salatiga 2011

Panitia 22 Nevember 2011 4

19 Seminar Ekonomi Islam,

dengan tema “Peran

Ekonomi Islam Dalam

Mengatasi Krisis Ekonomi

Global”

Peserta 14 Januari 2012 3

20 Diskusi Publik Dan Rujak

Party, dengan tema

“Merefleksi Hari Pahlawan

Bagi Para Perempuan

Muda (Pemudi)”, PMII

2012


21 Diskusi Publik Dan

Silaturahim Nasional,

dengan tema “Kemanakah

Arah Kebijakan BBM?

Mendorong Subsidi BBM

Untuk Rakyat”, PMII,

Aswaja Tengah (Asosiasi

Mahasiswa Asal Jawa

Panitia 10 November 2012 3

109

Tengah, Majalah Trias

Politika, 2012

22 Seminar Nasional, dengan

tema “HIV/AIDS Bukan

Kutukan Dari Tuhan”,

Dewan Mahasiswa

(DEMA) 2013


23 Pelatihan Karya Tulis

Ilmiah (PKTI) HMJ

Tarebiyah STAIN Salatiga,

dengan tema “Karya Ilmiah

sebagai Wujud Pelaksanaan

Tri Dharma Perguruan

Tinggi”



tema “Selamatkan

Temanggung dari

Lingkaran HIV/AIDS”

FORMATAS (Forum

Mahasiswa Temanggung

Di Salatiga

Panitia 14 April 2013 3


tema “Norma Hukum Serta

Kebijakan Pemerintah

Dalam Mengendalikan

Harga BBM Bersubsidi”.

Dewan Mahasiswa(DEMA)


26 UPT Perpustakaan,

“Library User Education

(Pendidikan Pemakai

Perpustakaan)”, UPT

PERPUSTAKAAN STAIN

SALATIGA, 2013


110

27 Sosialisasi dan Silaturahim

Nasional, dengan tema

“Sosialisasi UU NO.1 Th.

2013, Peran Serta Fungsi

OJK.”. “Peran Pemerintah

Dalam Pengawasan LKM

(Lembaga Keuangan

Mikro)”. HMJ Tarbiyah

dan HMJ Syari’ah STAIN

Salatiga.


28 Seminar Nasional HMJ

Tarbiyah Stain Salatiga,

dengan tema “Guru Kreatif

Dalam Implementasi

Kurikulum 2013”, HMJ

Tarbiyah 2013


29 WorkShop Leadership,

dengan tema

“Menumbuhkan Jiwa

Kepemimpinan sebagai

Upaya Mewujudkan

Bangsa yang Berdaulat”.

Dewan Mahasiswa

(DEMA).


30 Seminar Imsakiyah

Ramadhan 1435 H.

Prodi Ahwal Al-

Syakhshiyyah Jurusan

Syari’ah Dan Ekonomi

Islam Stain Salatiga,


111


tema “Perbaikan Mutu

Pendidikan Melalui

Profesionalitas

Pendidikan”.

HMJ Tarbiyah


32 Workshop Pendidikan Anti

Korupsi, dengan tema

“Membangun Kembali

Urgensi Mahasiswa Sebagai

Kader Anti Korupsi”.

HMJ Syari’ah

Peserta 24-25 November

2014

3

JUMLAH 116


Jl. Tentara Pelajar 02 Telp. 323706 Fax. 323433 Kode Pos. 50721 Salatigahttp//www.salatiga.ac.id

Nomor : Sti.24/K-1/PP.00.9/I

Lamp. : Proposal Skripsi

Hal : Pembimbing

Yth. Drs. Machfudz, M.Ag

Dosen Pembimbing Skripsi

Assalamu’alaikum w.w.

Dalam rangka penulisan Skripsi

Saudara ditunjuk sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa:

Nama

NIM

Jurusan

Judul Skripsi

P

Apabila dipandang perlu Saudara diminta mengoreksi tema Skripsi di atas.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Wassalamualaikum w.w.

Tembusan : Yth. Ketua Stain Salatiga (sebagai laporan)

112

KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

SALATIGA Jl. Tentara Pelajar 02 Telp. 323706 Fax. 323433 Kode Pos. 50721 Salatiga

http//www.salatiga.ac.id e-mail:[email protected]

1/PP.00.9/I-2.1. 143 /2012 28 November

: Proposal Skripsi

Drs. Machfudz, M.Ag

Dosen Pembimbing Skripsi

Assalamu’alaikum w.w.

Dalam rangka penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S.1)

Saudara ditunjuk sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa:

: MUSABIKHIN

: 21108022

: SYARI’AH

Judul Skripsi : Status dan Upaya Hukum Isteri Terhadap

Pelanggaran Taklik Talak Oleh Suami

dipandang perlu Saudara diminta mengoreksi tema Skripsi di atas.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Wassalamualaikum w.w.

: Yth. Ketua Stain Salatiga (sebagai laporan)


Jl. Tentara Pelajar 02 Telp. 323706 Fax. 323433 Kode Pos. 50721 Salatiga

28 November 2012

Mahasiswa Program Sarjana (S.1)

teri Terhadap

dipandang perlu Saudara diminta mengoreksi tema Skripsi di atas.

STATUS DAN UPAYA HUKUM ISTERI TERHADAP PELANGGARAN TAKLIK...

Documents

Transcript of STATUS DAN UPAYA HUKUM ISTERI TERHADAP PELANGGARAN TAKLIK...