ANALISIS YURIDIS TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

(Studi Puusan No. 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk)

Skripsi

Oleh

HANIFAH PURY LARASATI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

(STUDI PUTUSAN NOMOR 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk)

Oleh

Hanifah Pury Larasati

Di dalam keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak yang dibentuk atas dasar

perkawinan yang sah menurut Hukum Islam. Faktanya, terdapat pula hal-hal

penyebab putusnya perkawinan seperti berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat landasan bahwa

perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.

Praktiknya, perceraian harus mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam studi putusan nomor

0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk, dapat dikatakan bahwa perkara perceraian tersebut

karena adanya pelanggaran sighat taklik talak. Permasalahan dalam penelitian ini

mengkaji tentang bagaimanakah tinjauan taklik talak dalam persepektif Hukum

Islam, bagaimanakah proses penyelesaian perceraian karena pelanggaran janji

taklik talak, serta bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam studi putusan

nomor 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan

tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan normatif yuridis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data

primer. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa berdasarkan

Kompilasi Hukum Islam, taklik talak termasuk dalam hukum perjanjian

perkawinan yang mana talak khulu tersebut berakibat pada talak ba’in sugra.

Adapun proses penyelesaian perceraian adalah dengan istri mengadukan ke

Pengadilan Agama lalu dengan sedia membayar iwadh. Terakhir, dasar

pertimbangan hakim pada perkara nomor 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk yaitu tergugat

telah terbukti melanggar sighat taklik talak yang mana selama dalam persidangan

tergugat tidak pernah menghadiri atau tidak mengutus wakil atau kuasa yang sah

maka gugatan ini dikabulkan dengan verstek.

Kata kunci: Taklik talak, Perceraian, Hukum Islam

ANALISIS YURIDIS TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

(Studi Puusan No. 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk)

Oleh

HANIFAH PURY LARASATI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Hanifah Pury Larasati. Penulis

dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 31 Agustus 1996

dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari

pasangan Bapak Purnomo, S.E. dan Ibu Yanni.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak

Sari Teladan Bandar Lampung pada tahun 2002, Sekolah Dasar Negeri 1 Beringin

Raya Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama

Negeri 14 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011, dan menyelesaikan

pendidikan di Sekolah Menengah Atas YP UNILA Bandar Lampung pada tahun

2014. Penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung

pada tahun 2014 melalui jalur Seleksi Nilai Masuk Perguruan Tinggi Negeri

(SNMPTN).

Selama menjadi mahasiswi, penulis terdaftar sebagai anggota UKM-F

MAHKAMAH pada tahun 2015-2016 dan menjabat sebagai Sekertaris Kepala

Bidang Kekaryaan (Sekbid Kekaryaan) UKM-F MAHKAMAH pada tahun 2016-

2017, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mekar Jaya,

Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTO

“Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi

mendesak maka haram baginya bau surga”

(HR Abu Daud Nomor 2226, At-Turmudzi 1187)

“Bila kau merasa letih karena berbuat kebaikan

maka sesungguhnya letih itu akan hilang, kebaikan itu akan kekal”

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji

Bagi Allah atas Nilai-Nya yang tidak dapat diuraikan, nikmat dan anugrah-Nya

yang tidak dapat terhitung serta ilmu-Nya yang tidak dapat dibatasi oleh apapun.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala keterbatasan hati kupersembahkan

skripsiku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta, ayahanda Purnomo, S.E. dan ibunda Yanni yang

selama ini telah membesarkan aku dengan penuh cinta, kasih, sayang,

kebahagiaan, doa, semangat serta pengorbanannya selama ini untuk

keberhasilanku.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan

rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang

berjudul, “Analisis Yuridis Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi

Putusan No. 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk)” sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan masukan, bantuan,

dorongan, saran, bimbingan dan kritik dari berbagai pihak, maka pada kesempatan

ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih

kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, Rektor Universitas Lampung;

2. Bapak (Alm) Armen Yasir, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lampung;

3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas

Hukum Universitas Lampung;

4. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., Pembimbing I yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberi semangat dan

dukungannya. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang

sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;

5. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., Pembimbing II yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberi semangat dan

dukungannya. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang

sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Dr. Amnawaty, S.H., M.H., Pembahas I. Terimakasih atas kritik, saran

dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;

7. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Pembahas II. Terimakasih atas kritik, saran

dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;

8. Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah

meluangkan waktu, membimbing dan membantu penulis dalam proses

perkuliahan;

9. Seluruh dosen beserta staf karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung,

khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Perdata atas ilmu yang telah

diberikan untuk menambah wawasan yang menjadi landasan untuk mencapai

cita-cita;

10. Bapak Drs. Firdaus, MA., Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang

yang telah memberikan sumbangsih atas terselesainya skripsi ini;

11. Adikku tersayang, Muhammad Naufal Rafi atas segala doa dan dukungan

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita dapat

membahagiakan kedua orangtua kita;

12. Kedua pasang kakek dan nenekku tersayang, (Alm) Suwadji AR, (Almh)

Sumarsih, (Alm) Hi. Karman dan Hj. Harmi Unarti yang menjadi salah satu

motivasi penulis dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih atas segala kasih

sayang serta dukungan tiada henti kepada penulis;

13. Sepupu-sepupuku tersayang, Niken Ayuningtyas, Aliifah Narfa Tania Putri,

Alvin Azh Harisen, Wiyoga Satriyatama yang selalu memberi doa dan

dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi;

14. Keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu-persatu yang telah

memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

15. Sahabat-sahabat terbaikku, Novia Rachmanik Putri, Bonita Dwi Kurniati,

Helimawati Rosita, Anandya Tri Dinanti, Shintya Dwi Greastyan, Kholifah

Nawang Wulan, Kasih Rara Amerti, Ernando Rizki Dalimunthe, Reva

Rinaldo, Diptha Renggani Putri, Witta Putri Anggraini, Laila Maulina, Anna

Kartika Ratna Dewi Loekito, Yolanda Sari, Rosita Dewi Hasad, Novyanti

Hernita Permatasari Sinaga dan E.C.L Mawar Sharon Nababan yang selalu

memberikan motivasi, saran dan selalu ada dalam penulis mencurahkan keluh

kesah dalam penulisan skripsi ini;

16. Untuk sahabat-sahabat seperjuanganku, Fildzah Addina Silmi, Devara Denita,

Deria Yanita, Audy Aminda Yusandani, Melista Aulia Nurdina, Andrea Ayu

Strelya, Audra Ananda Fairina, Aulia Martha Dinanda, Sintha Utami Firatria,

Aprilia Paradita, Vania Berlinda dan Tyas Kurnia Apsari. Terima kasih atas

motivasi, dukungan, arahan, saran dan kritik serta mendengarkan keluh kesah

dalam penulisan skripsi ini;

17. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) terbaikku di Desa Mekarjaya,

Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Dian Asti Swastika,

Chintya Nurlia Essra, Jofanda Delano Harigan, Cintya Fransischa dan Dwina

Arif Audrian. Terima kasih atas pengalaman hidup selama 40 hari yang

sangat berkesan;

18. Kanda, yunda dan adik-adik di UKM-F MAHKAMAH. Terimakasih atas

semua pengalaman, kebersamaan dan ilmu yang diberikan;

19. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2014 yang

tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan makna

atas kebersamaan yang terjalin dan memberikan motivasi belajar satu sama

lain;

20. Teruntuk seseorang yang nantinya akan membimbing dan mengimami saya

untuk urusan dunia dan akhirat, seseorang di masa depan yang bertanggung

jawab akan diri ini dan sesorang yang rela menjadikan dirinya sebagai tulang

punggung sedangkan saya menjadi tulang rusuknya.

Akhir kata, penulis menyadari akan keterbatasan dalam menulis skripsi ini, akan

tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang

membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan

ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Penulis,

Hanifah Pury Larasati

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..........................................................................................................................i

HALAMAN JUDUL ........................................................................................................ ii

HALAMAN PERSETUJUAN ....................................................................................... iii

HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................................................iv

PERNYATAAN ................................................................................................................. v

RIWAYAT HIDUP ..........................................................................................................vi

MOTO ............................................................................................................................. vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................................... viii

SANWACANA .................................................................................................................ix

DAFTAR ISI ................................................................................................................. xiii

I. PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1

A. Latar Belakang ........................................................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................................... 6

C. Ruang Lingkup ........................................................................................................ 6

D. Tujuan Penelitian .................................................................................................... 6

E. Kegunaan Penelitian ................................................................................................ 7

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perkawinan ..................................................... 8

1. Pengertian Perkawinan ..................................................................................... 8

2. Asas-asas Hukum Perkawinan Islam .............................................................. 10

3. Rukun dan Syarat dalam Hukum Perkawinan Islam ...................................... 14

4. Hukum Melakukan Perkawinan dan Larangannya ......................................... 17

5. Perjanjian Perkawinan .................................................................................... 20

6. Hak dan Kewajiban Suami Istri ...................................................................... 20

B. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perceraian ..................................................... 25

1. Pengertian Perceraian ..................................................................................... 25

2. Hukum Melakukan Perceraian ....................................................................... 26

3. Jenis-jenis Perceraian Menurut Hukum Islam ................................................ 27

4. Sebab-sebab Perceraian Menurut Hukum Islam ............................................. 28

5. Masa Iddah ...................................................................................................... 31

6. Rujuk ............................................................................................................... 31

C. Tinjauan Umum Taklik Talak ............................................................................... 33

1. Pengertian Taklik Talak ................................................................................. 33

2. Dasar Hukum Taklik Talak ............................................................................ 34

D. Kerangka Pikir ..................................................................................................... 35

III. METODE PENELITIAN ........................................................................................ 37

A. Jenis Penelitian ...................................................................................................... 37

B. Tipe Penelitian ...................................................................................................... 37

C. Pendekatan Masalah .............................................................................................. 38

D. Data dan Sumber Data .......................................................................................... 38

E. Metode Pengumpulan Data ................................................................................... 39

F. Metode Pengolahan Data ....................................................................................... 40

G. Analisa Data .......................................................................................................... 41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....................................................... 43

A. Tinjauan Taklik Talak Dalam Perspektif Hukum Islam ........................................ 43

1. Latar Belakang Peristiwa Taklik Talak Di Indonesia ..................................... 47

2. Akibat Hukum Taklik Talak .......................................................................... 50

3. Tujuan Diadakannya Taklik Talak ................................................................. 52

B. Proses Penyelesaian Perceraian Karena Pelanggaran Janji Taklik Talak ............. 54

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Proses Perceraian

Pada Studi Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk ......................................... 63

1. Tentang Duduk Perkara Studi Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk .... 63

2. Berdasarkan Pertimbangan Hakim Pada Studi Putusan Nomor

0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk .............................................................................. 65

3. Analisis Yuridis Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian ............................. 68

V. PENUTUP ................................................................................................................... 74

A. Kesimpulan ............................................................................................................ 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai subjek hukum mengandung pengertian bahwa setiap manusia

berstatus sebagai orang dalam pemikiran hukum, maksudnya setiap manusia

mempunyai hak, baik yang muncul dari hukum publik maupun hukum perdata.

Salah satu hak yang terdapat dari hukum perdata adalah hak keluarga

(familierechten). Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri

dari ayah, ibu dan anak yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah menurut

Hukum Islam. Setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan

dan untuk mewujudkan keinginannya untuk hidup bersama pasangannya dalam

ikatan yang sah, maka setiap manusia harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang

telah digariskan untuk membentuk sebuah keluarga.

Perkawinan itu diharapkan membawa kebahagiaan dan ketentraman, membentuk

keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang sesuai disyariatkan dalam perkawinan

Islam yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (tentram,

cinta, kasih dan sayang)1, namun terdapat pula hal-hal yang dapat menyebabkan

putusnya perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat landasan bahwa perkawinan dapat putus

1 Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, Imu Hukum Islam, Bandar Lampung:

Gunung Pesagi, 2015, hlm. 46.

2

karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan yang

putus karena kematian sering disebut masyarakat „cerai mati‟. Perkawinan yang

putus karena perceraian memiliki sebutan „cerai gugat‟ dan „cerai talak‟.

Perkawinan yang putus karena berdasar keputusan pengadilan disebut „cerai

batal‟.

Sebutan putusnya perkawinan dengan istilah-istilah tersebut di atas memiliki

alasan, yaitu penyebutan cerai mati dan cerai batal menunjukkan tidak ada

perselisihan antara suami dan istri, sedangkan penyebutan cerai gugat dan cerai

talak menunjukkan ada perselisihan antara suami dan istri. Penyebutan putusnya

perkawinan karena berdasar pada putusan pengadilan dan karena perceraian,

keduanya harus dengan putusan pengadilan. Tepatnya apabila digunakan istilah

perkawinan putus karena “pembatalan”, jadi perkawinan dapat putus karena

kematian, perceraian, dan pembatalan, meskipun perceraian adalah perbuatan

tercela dan dibenci Allah SWT, suami dan istri boleh melakukan perceraian

apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Perceraian harus mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dengan undang-

undang bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai

suami istri. Menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: Salah satu

pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan sebagaimana yang sukar

disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain

di luar kemampuan; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau

3

hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung; Salah satu pihak melakukan

kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; Salah

satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; Antara suami dan istri terus-

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

rukun lagi dalam rumah tangganya. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila

telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut. Perceraian harus dengan

gugatan ke depan sidang pengadilan. Bagi yang beragama Islam, perceraian yang

dilakukan di muka sidang pengadilan agama adalah cerai talak. Bagi yang

beragama Islam dan yang bukan beragama Islam, perceraian diajukan ke

pengadilan dengan surat gugatan perceraian. Gugatan perceraian bagi yang

beragama Islam diajukan kepada pengadilan agama, sedangkan bagi yang bukan

beragama Islam, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Tidak ada ayat Al-Qur‟an yang menyuruh atau melarang melakukan perceraian

yang mengandung arti hukumnya mubah atau boleh, namun perceraian itu

termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi SAW, oleh karena itu perceraian

mengandung arti hukumnya makruh atau tercela. Dasar hukumnya adalah sabda

Rasulullah SAW: “Perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah

thalaq”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Kompilasi hukum Islam tidak mengatur tentang bagaimana hukum perceraian

menurut hukum Islam. Kompilasi hukum Islam khususnya mengenai perceraian

hanya mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibat-akibatnya. Berdasarkan

uraian tersebut dapat diketahui bahwa hukum perceraian menurut Islam tidak

4

diatur secara jelas dalam Al-Qur‟an dan Hadist. Tidak terdapat ayat-ayat yang

menyuruh atau melarang perceraian, walaupun hukum asal dari perceraian atau

thalaq itu “makruh atau tercela”, namun pada situasi dan kondisi tertentu hukum

perceraian dapat berubah-ubah. Kadang hukum perceraian bisa nadab atau

sunnah, kadang bisa mubah atau boleh, kadang bisa wajib, dan kadang hukum

perceraian bisa menjadi haram. Hukum perceraian bisa nadab atau sunnah jika

keadaan suatu rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dilanjutkan lagi dan

kalaupun seandainya rumah tangga tersebut dipertahankan maka kemudaratan

atau dampak buruk lebih banyak terjadi. Hukum perceraian menjadi mubah atau

boleh yaitu jika sudah tidak ada lagi jalan selain perceraian untuk menyelamatkan

rumah tangga dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya

perceraian, sedangkan dengan adanya perceraian itu timbul manfaat bagi kedua

belah pihak. Hukum perceraian menjadi wajib yaitu jika talak dijatuhkan oleh

pihak penengah atau hakim, jika menurut pihak penegah atau juru damai atau

hakim tersebut sudah sulit untuk dipersatukan dan jika mempertahankan rumah

tangga tersebut sudah tidak ada sedikitpun terdapat kebaikan atau kemaslahatan,

oleh karena itu satu-satunya cara demi kebaikan bagi kedua belah pihak adalah

dengan cara memisahkan mereka. Hukum perceraian menjadi haram yaitu jika

perceraian itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau

suci yang dalam masa itu ia telah digauli.2

Seperti yang terdapat dalam studi putusan nomor 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk yaitu,

salah satu kasus perceraian yang terjadi akibat suami meninggalkan istri selama

dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

2 Ibid, hlm. 63.

5

karena hal lain di luar kemampuan. Bermula pada tanggal 10 Maret 2002 telah

dilangsungkannya perkawinan seorang wanita dengan seorang pria atas dasar suka

sama suka seiring berjalannya waktu keadaan rumah tangga berjaan cukup rukun

dan damai namun setelah kelahiran anak pertama pada tahun 2003 keadaan rumah

tangga mulai goyah dan perselisihan terus menerus yang dikarenakan beberapa

masalah yang menyangkut keadaan ekonomi dan kepribadian suami yang tertutup

mengakibatkan sulitnya berkomunikasi untuk dapat memecahkan masalah secara

bersama-sama, namun pada tahun 2007 suami pamit kepada istri untuk mencari

pekerjaan dan diketahui melalui tetangga bahwa suami berada di Jakarta. Selama

tiga bulan setelah dari kepergian suami masih memberi kabar kepada istri dengan

tetap tidak memberitahu tempat tinggalnya.

Setelah tujuh tahun berlalu, suami menghubungi istri via telepon yang

memberitahu bahwa suami akan menikah dengan orang lain dan mengatakan

bahwa mereka sudah tidak memiliki hubungan apapun. Selama kurun waktu tujuh

tahun, istri pernah mendatangi kediaman orangtua suami dan ternyata rumah

tersebut sudah dijual oleh pihak suami, atas perkara tersebut suami telah

melanggar janji taklik talak yang diucapkan sewaktu melaksanakan ijab kabul,

karena selama kurun waktu tujuh tahun suami tidak meberikan nafkah lahir

maupun batin kepada istri dan anak-anaknya. Istri pun merasa tidak terima atas

perlakuan suami maka cukup beralasan hukum untuk menggugat cerai suaminya.3

3 Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor: 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk

6

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis akan melakukan

sebuah penelitian dengan judul : “Analisis Yuridis Taklik Talak Sebagai Alasan

Perceraian (Studi Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tinjauan Taklik Talak dalam persepektif Hukum Islam?

2. Bagaimanakah proses penyelesaian perceraian karena pelanggaran janji

Taklik Talak?

3. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam studi putusan nomor

0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian.

Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya

Hukum Islam, sedangkan lingkup kajian penelitian ini adalah suatu hal yang

menyangkut tentang hak gugat istri pada perkara hukum perceraian akibat taklik

talak sebagai alasan perceraian.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui, memahami dan menganalisa pengaturan mengenai dasar hukum

bagi hak gugat istri pada perkara hukum perceraian akibat pelanggaran janji

Sighat Taklik Talak oleh suami dalam persepektif Hukum Islam.

7

2. Mengetahui, memahami dan menganalisa syarat-syarat yang harus dipenuhi

oleh istri dalam proses pengajuan gugatan perkara hukum perceraian akibat

pelanggaran janji Sighat Taklik Talak oleh suami.

3. Mengetahui, memahami dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam

menyelesaikan perkara dalam studi putusan nomor 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan input baik secara teoritis

maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan

hukum, khususnya mengenai hak gugat istri pada perkara hukum perceraian

akibat taklik talak sebagai alasan perceraian.

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis pada

penelitian ini sebagai berikut:

a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat mengenai

hak gugat dasar hukum bagi hak gugat istri pada perkara hukum perceraian

akibat taklik talak sebagai alasan perceraian.

b. Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan

untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam

mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Lampung,

khususnya bagian Hukum Keperdataan.

8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqih tentang

perkawinan adalah munakahat/nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada

perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu Ahkam Al-Zawaj atau Ahkam

Izwaj dan dalam bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-

undangan tentang perkawinan digunakan istilah Islamic Marriage Law, dan

Istilah Marriage Ordinance, sementara dalam bahasa Indonesia digunakan istilah

Hukum Perkawinan.4

Munakahat, yaitu merupakan hubungan yang mengatur antar anggota keluarga.

Perkawinan dalam Islam berasal dari kata nakaha yang berarti nikah, mempelai

perempuan disebut nakihatun dan mempelai laki-laki disebut nakihun. Nikah atau

biasa disebut kawin menurut arti aslinya adalah hubungan intim antara seorang

pria dan wanita, tetapi menurut majazi (methaporic) atau arti hukum ialah akad

perjanjian atau biasa disebut perikatan antara kedua mempelai untuk jangka waktu

yang tak terbatas dan yang menjadikan halal hubungan intim sebagai suami istri

diantara keduanya sehingga mendapatkan keturunan sebagai generasi penerusnya

4 Ade Maman Suherman, Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur, Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama, 2010, hlm. 136.

9

yang menjadi tanggung jawab kedua suami istri dalam hal memelihara serta

mengarahkan pendidikannya ataupun dalam hal bertingkah pola untuk

bermasyarakat (lahir batin).5 Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab

berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-

hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur‟an dan Hadist. Al-Nikah

mempunyai arti Al-Wath‟i, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, Al-jam‟u atau ibarat „an

al-wath wa al aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima‟

dan akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan

terjadinya istimta‟ (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita

tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau

seperti sebab susunan.6

Definisi perkawinan dalam fikih memberikan kesan bahwa perempuan

ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Dilihat pada diri

wanita adalah aspek biologisnya saja, ini terlihat dalam penggunaan kata al-wat‟

atau al-istimta‟ yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula

pemberian ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga

didefinisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki

berhubungan seksual dengan wanita. Implikasi yang lebih jauh akhirnya

perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin

dalam berbagai peristiwa-peristiwa perkawinan.7 Perkawinan menurut Kompilasi

5 Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, Imu Hukum Islam, Bandar Lampung:

Gunung Pesagi, 2015, hlm. 48. 6 Syarif, Ide taqnin Ibn al-Muqaffa‟ dan relevansinya dengan penerapan syariat Islam di

Indonesia, dalam Masyhuri Abdillah, Formalisasi syariat Islam di Indonesia, Jakarta: Renaisan,

2005, hlm. 71. 7 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta:Rajawali Press, 2006, hlm.

153.

10

Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau miistsaaqan gholiidhan untuk

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan di

Indonesia, pengertian perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.8

Adapun yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan perkawinan menurut

Hukum Islam adalah harta, keturunan/nasab, fisik/lahiriah, agamanya (bagian

utama) dan sekufu/sederajat.

2. Asas-asas Hukum Perkawinan Islam

Asas-asas Hukum Perkawinan Islam menurut Hukum Islam dan peraturan

perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang Islam di

Indonesia terdiri atas tujuh asas, yaitu:

a) Asas personalitas keislaman dimaksudkan penggolongan hukum yang

mengatur tentang perorangan dan kekeluargaan yang melekat berdasarkan

agama pribadi secara individu sebagai hak insani atau hak adami (right of

man), yaitu berdasarkan Hukum Islam bagi orang Islam, yang

keberlakuannya bersifat universal dan tidak terpengaruh oleh territorial di

tempat ia berdomisili.9

b) Asas kesukarelaan dimaksudkan kesukarelaan juga harus terdapat pada

kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai.

8 Ibid., hlm. 153

9 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum

Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 98.

11

c) Asas persetujuan dimaksudkan Hukum Islam sangat menghormati hak asasi

manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal Islam (abad

ke-7 Masehi) dalam hal memilih pasangan perkawinan, perempuan muslimah

diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak

pinangan seorang laki-laki.

d) Asas kebebasan memilih pasangan sebagai rangkaian dari asas persetujuan

dan kesukarelaan, yang membebaskan setiap orang untuk memilih pasangan

perkawinannya secara bebas berdasarkan syari‟at Islam.

e) Asas kemitraan dimaksudkan dalam ajaran Islam melalui pembagian tugas

antara suami istri, bukan dalam makna yang satu menguasai yang lain, tetapi

dalam rangka mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

(tentram, cinta, kasih dan sayang) sebagai penerus amanah yang harus

dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah SWT.

f) Asas monogami terbuka dimaksudkan pada dasarnya perkawinan menurut

Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu suami

diperbolehkan beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang

istri.10

g) Asas untuk selama-lamanya dimaksudkan tujuan perkawinan adalah untuk

selama-lamanya bukan untuk sementara waktu dan bukan untuk sekadar

bersenang-senang semata.11

10

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di

Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 139. 11

Neng Djubaidah, Op. cit., hlm. 101-105.

12

Asas-asas atau prinsip dalam persepektif yang lain, Dr. Musdah Mulia

menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada

ayat-ayat Al-Qur‟an:

a) Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh, prinsip ini sebenarnya kritik

terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang

lemah, sehingga untuk diri sendirinya saja ia tidak memiliki kebebasan untuk

menentukan apa yang terbaik, oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah

hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak

bertentangan dengan syari‟at Islam.

b) Prinsip mawaddah wa rahmah, yang berdasarkan pada firman Allah QS. Ar-

Rum: 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan

merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan

sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Mawaddah wa rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh

makhluk lainnya karena perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha

Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.

c) Prinsip saling melengkapi dan melindungi, yang berdasarkan pada firman

Allah QS. Al-Baqarah: 187 yang artinya:

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur degan istrimu.

Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.

Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi

13

Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah

mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan

minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan hitam,

yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi

jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah

ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah

menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia agar mereka bertakwa”.

Bahwa ayat tersebut di atas menjelaskan istri adalah pakaian untuk suaminya

sebagaimana sebaliknya. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan

dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang

memiliki kelebihan dan kekurangan.

d) Prinsip muasyarah bi al-ma‟ruf, yang berdasarkan pada firman Allah QS. An-

Nisa‟: 19 yang artinya adalah:

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi

perempuan dengan jalan paksa dan jangnlah kamu menyusahkan mereka

karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu

berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang

nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu

tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak

menyukai sesuatu, padahal allah menjadikan kebaikan yang banyak

padanya”.

Di mana ayat tersebut di atas memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk

memperlakukan istrinya dengan cara yang ma‟ruf, di dalam prinsip ini

14

sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada

wanita.12

3. Rukun dan Syarat dalam Hukum Perkawinan Islam

a) Rukun Perkawinan

1) Calon suami;

2) Calon istri;

3) Wali nikah dari calon istri;

4) Dua orang saksi laki-laki;

5) Mahar;

6) Ijab dan Kabul.

b) Syarat Perkawinan

1) Syarat calon suami, yaitu:

a. Beragama Islam;

b. Seorang laki-laki asli, baik secara hukum agama maupun hukum negara

jelas berkelamin laki-laki;

c. Orangnya tertentu, yang diartikan dengan memiliki identitas yang jelas

tentang diri sendiri dan orang tuanya;

d. Sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan paksaan;

e. Tidak mempunyai empat orang istri;

f. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada

hubungan semenda dengan calon istri.13

12

Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu,

2011, hlm. 7-8. 13

Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, op. cit., hlm. 50.

15

2) Syarat calon istri, yaitu:

a. Beragama Islam;

b. Seorang perempuan asli, baik secara hukum dan agama jelas

berkelamin perempuan;

c. Orangnya tertentu, yang diartikan dengan memiliki identitas yang jelas

tentang diri sendiri dan orang tuanya;

d. Sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan paksaan;

e. Tidak bersuami dan tidak sedang masa iddah;

f. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada

hubungan semenda dengan calon suami.

3) Syarat wali nikah dari calon istri, yaitu:

a. Beragama Islam;

b. Seorang laki-laki asli, baik secara hukum agama maupun hukum negara

jelas berkelamin laki-laki;

c. Dewasa;

d. Berakal sehat;

e. Tidak dalam keadaan paksaan.

4) Syarat saksi, yaitu:

a. Beragama Islam;

b. Seorang laki-laki asli, baik secara hukum agama maupun hukum negara

jelas berkelamin laki-laki;

c. Dewasa;

d. Berakal sehat;

16

e. Tidak pelupa atau pikun;

f. Tidak buta, tidak tuli dan tidak bisu.

5) Syarat mahar, yaitu sesuatu benda yang diserahkan oleh calon suami dan

halal yang artinya baik benda maupun cara perolehan benda adalah halal.

Macam-macam mahar:

a. Mahar mussamma, adalah mahar yang disebutkan dalam akad

perkawinan; dan

b. Mahar mitsil, adalah mahar yang tidak disebutkan dalam akad

perkawinan.

6) Syarat Ijab, yaitu:

a. Diucapkan dengan lafaz yang jelas dan tegas;

b. Diucapkan oleh walinya atau wakilnya;

c. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan baik

pengantinnya maupun para saksi.

7) Syarat Kabul, yaitu:

a. Dengan lafaz tertentu yang diucapkan secara tegas yang diambil dari

kata-kata nikahnya;

b. Diucapkan oleh calon suami;

c. Kabul tersebut harus didengar oleh yang bersangkutan maupun para

saksi.14

14

Ibid., hlm. 51-52.

17

4. Hukum Melakukan Perkawinan dan Larangannya

a) Hukum melakukan perkawinan:

Dasar persyariatan nikah adalah Al-Qur‟an, al-sunnah dan Ijma, namun

sebagaian ulama berpendapat Hukum asal melakukan perkawinan adalah

mubah (boleh). Hukum tersebut bisa berubah menjadi sunnah, wajib, halal,

makruh tergantung kepada illat hukum.

Hukum perkawinan terbagi atas :

1) Hukum nikah menjadi wajib, yaitu nikah bagi orang yang takut akan

terjerumus kedalam perbuatan zinah jika ia tidak menikah. Apabila

seseorang dari segi persyaratan jasmani dan rohani telah mencukupi dan

dari sudut jasmani sudah sangat mendesak untuk menikah. Karena dalam

kondisi semacam ini menikah akan membantunya menjaga diri dari hal-

hal yang diharamkan.

2) Hukum nikah menjadi sunah, yaitu ketika seseorang telah memiliki

syahwat yang tinggi dan ia tidak takut akan terjerumus keperbuatan

zinah, jika menikah justru akan membawa maslahat serta kebaikan yang

banyak baik bagi laki-laki maupun wanita yang dinikahinya, maka jika

seseorang dari segi jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk menikah

serta biaya hidup telah ada maka sunah untuk melakukan pernikahan dan

tidak berdosa apabila belum melakukan pernikahan.

3) Hukum nikah menjadi makruh, yaitu bagi seseorang yang tidak mampu.

Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh laki-laki yang impoten atau

telah berusia lanjut, karena hal ini bisa menghalangi tujuan untuk

meneruskan keturunan bagi wanita yang dinikahinya, jika seseorang dari

18

sudut jasmaninya wajar untuk menikah walaupun belum sangat

mendesak tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga jika ia menikah

hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan keturunannya

maka makruhlah baginya untuk menikah, dia tidak berdosa dan tidak

pula mendapat pahala sedangkan kalau ia belum menikah dengan

pertimbangan yang telah dikemukakan tersebut maka pahalalah

untuknya.

4) Hukum nikah menjadi haram, yaitu bagi seseorang muslim yang berada

didaerah orang kafir yang sedang memeranginya, karena selain dapat

dapat dijadikan kendali maka kondisi seperti ini dapat membahayakan

istri dan keturunannya. Hukum nikah menjadi haram jika seorang laki-

laki hendak menikahi seorang wanita dengan maksud menganiaya atau

mengolok-oloknya, maka haramlah baginya laki-laki itu untuk menikah

dengan wanita tersebut.

b) Larangan

Dilarang melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang

wanita yang merupakan muhrim atau mahramnya yang terdiri dari:

1) Diharamkan karena keturunannya, yaitu:15

a. Ibu dan seterusnya ke atas;

b. Anak perempuan dan seterus kebawahnya;

c. Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu;

d. Bibi (saudara ibu sekandung atau dengan perantara ayah atau ibu);

e. Anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah (kemenakan);

15

Ibid., hlm. 56.

19

f. Anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah;

2) Diharamkan karena sesusuan, seorang laki-laki dilarang menikahi

perempuan sesusuan, yaitu:

a. Ibu yang menyusuinya;

b. Saudara perempuan yang mempunyai hubungan sesusuan.

3) Diharamkan karena suatu perkawinan atau larangan perkawinan karena

alasan semenda, yaitu:

a. Ibu istri (mertua) dan seterusnya ke atas baik ibu dari nasab maupun

dari sesusuan;

b. Anak tiri (anak dari istri yang dinikahi dengan suami lain) jika sudah

campur dengan ibunya;

c. Istri ayah dan seterusnya ke atas;

d. Wanita-wanita yang pernah dinikahi ayah, kakek sampai ke atas.

4) Diharamkan untuk seseorang laki-laki diharamkan untuk menikahi

perempuan untuk sementara waktu, yaitu:

a. Terdapat pertalian nikah yaitu perempuan masih berada dalam ikatan

perkawinan sampai ia dicerai dan sampai habis masa iddahnya;

b. Talak baik kubra yaitu perempuan yang ditalak tiga haram dinikahi

oleh mantan suaminya kecuali telah dinakahi oleh laki-laki lain dan

digauli. Apabila perempuan tersebut dicerai dan habis masa iddahnya

barulah boleh dinikahi oleh mantan suaminya yang pertama, dengan

catatan bahwa pernikahan dan perceraian mantan istri tersebut

bukanlah rekayasa pihak mantan suami (muhalil dan muhallal);

20

c. Menghimpun dua perempuan bersaudara dalam waktu yang

bersamaan kecuali salah satunya telah dicerai atau meninggal dunia;

d. Menghimpun perempuan lebih dari empat;

e. Berlainan agama, kecuali perempuan tersebut masuk Islam.16

5. Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan

dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

lebih.17

Perkawinan dalam Islam merupakan perjanjian yang kuat (mitsaqan

ghalidlan). Hal ini telah diatur di dalam Al-Qur‟an dan sunnah rasul. Perjanjian

perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

implementasinya dilaksanakan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 3

Tahun 1975. Perjanjian perkawinan diatur pula di dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 45-52 yang berisi tentang:

a) Taklik talak;

b) Pemisahan harta bersama (gono-gini);

c) Percampuran harta pribadi;

d) Perjanjian pemisahan harta pencarian masing-masing;

e) Pencabutan perjanjjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan

perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga.18

6. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan telah memenuhi syarat dan rukunnya

maka akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan juga

16

Ibid., hlm. 56-57. 17

Pasal 1313, KUH Perdata 18

Mardani, Op.cit., hlm. 18.

21

menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri secara bersamaan. Dalam

mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai perkawinan,

agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri.

Hak adalah sesuatu yang harus diterima sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang

harus dilaksanakan dengan baik.19

Apa yang menjadi kewajiban suami terhadap

istri merupakan hak bagi istri dan begitu sebaliknya apa yang menjadi kewajiban

istri menjadi hak suami. Jika suami istri bersama-sama menjalankan tagging

jawabnya masing-masing maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati

sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga yang menjadi tujuan

hidup berkeluarga sesuai dengan tuntunan agama yaitu keluarga yang sakinah,

mawaddah, warahmah.

a) Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri:

Seorang suami wajib menjalankan hak dan kewajibannya dan

mempergunakan haknya secara benar dan dilarang menyalahgunakan haknya.

Disamping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya terdapat dua macam yaitu

kewajiban materiil dan kewajiban non-materiil. Adapun penjelasan kewajiban

materiil sebagai berikut:

1) Mahar, yaitu di dalam perkawinan jika telah terlaksana akad

perkawinan maka suami diwajibkan untuk memberi sesuatu kepada

istri dan inilah yang dinamakan mahar atau mas kawin. Istri dapat

19

Sidi Nazar Bakry, Kunci Keutuhan Rumah Tangga, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu jaya,

1993, hlm.37

22

meminta mahar yang diinginkan namun dengan syarat tidak

memberatkan suami, kewajiban ini hanya diwajibkan satu kali saja.

2) Nafkah, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya

karena kewajiban suami memberikan nafkah disebabkan oleh tiga hal

yaitu:

a. Hubungan perkawinan yaitu suami wajib memberikan nafkah

kepada istrinya yang taat baik makanan, pakaian dan tempat

tinggal. Serta kebutuhan rumah tangga dan sebagaimananya yang

sesuai dengan kemampuannya.

b. Hubungan keluarga yaitu seorang ayah wajib memberikan nafkah

kepada anak-anaknya atau seorang anak memberikan nafkah

kepada ibu apabila ayahnya telah tiada dan begitu juga kepada

cucu apabila ayahnya telah tiada. Keadaan ini diwajibkan untuk

orang tua dapat menafkahi anaknya dengan syarat apabila anaknya

masih kecil atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin.

Sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua

apabila keduanya tidak mampu dan tidak memiliki harta.

c. Hubungan memiliki yaitu apabila memiliki binatang peliharaan

maka wajib diberi nafkah berupa makanan dan dijaga agar tidak

diberi beban yang berlebih melebihi kemampuannya.

Kewajiban non-materiil penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Memimpin, memelihara dan bertanggung jawab yaitu yang mana

seorang suami memiliki derajat kepemimpinan rumah tangga yang

23

timbul akibat adanya akad nikah dan kepentingan hidup bersama.

Sebagai derajat yang bertanggung jawab atas persoalan istri, anak dan

rumah tangga semua diserahkan dan dikembalikan kepada suami yang

pada praktiknya istri akan meminta pada suaminya kebutuhan serta

keperluan rumah tangga dan segala sesuatu yang berada di luar

kesanganggupan dan upaya istri.

2) Memenuhi kebutuhan biologis istri artinya suami dapat menggauli

istrinya dengan cara yang baik, tidak boleh egois tanpa memelihara

diri seorang istri. Hubungan tersebut antara suami dan istri harus

dilakukan dengan cara yang sopan tidak bagaikan layaknya hewan.

3) Suami wajib menjaga dan memelihara istrinya dimaksudkan agar

suami menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakannya dan

menjaganya agar selalu melaksanakan semua perintah Allah SWT dan

menghentikan segala sesuatu yang dilarangNya.

4) Berkewajiban berlaku adil diantara beberapa orang istri, pada hal ini

apabila suami mempunyai istri lebih dari seoang, maka hendaklah ia

berlaku adil terhadap istri-istrinya.

b) Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami:

Kewajiban istri kepada suami mempunyai ikatan yang tidak dapat dipisahkan

dengan kewajiban suami terhadap istri. Adapun kewajiban istri terhadap

suami tidak ada yang berupa materi namun diantaranya yaitu:

1) Taat kepada Allah dan suami, kewajiban istri yang baik yaitu taat kepada

Allah SWT dan suami secara utuh, baik disaat suami sedang di rumah

maupun pada saat suami bepergian. Taat kepada Allah SWT yaitu dengan

24

menerapkan segala ketentuanNya dan menjauhkan segala laranganNya

dalam kehidupan rumah tangga.

2) Menjaga kehormatan diri artinya seorang istri selain diperintahkan taat

kepada Allah SWT dan suaminyanya, istri juga harus menjaga

kehormatan dirinya baik disaat suaminya berada di rumah maupun sedang

bepergian.

3) Kewajiban mengurus rumah tangga yaitu apabila seorang istri

bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga secara intern.

4) Istri harus memenuhi kemauan suami dalam berhubungan, bahwa seorang

istri wajib mengabulkan ajakan suaminya jika istri menolak maka

malaikat mengutuknya karena tidak akan ada hukuman kecuali adanya

kewajiban yang ditinggalkan.

5) Berlaku jujur dan memelihara amanah suami, posisi istri yaitu tergantung

dengan ridha suami maka segala sesuatu yang berhubungan dengan istri

harus dengan adanya izin suami dan jika sudah diberikan izin maka istri

wajib memelihara amanah suaminya tersebut.

c) Hak dan Kewajiban bersama:

Terdapat beberapa kesamaan hak dan kewajiban antara suami istri yaitu:

1) Haram melakukan perkawinan, bagi istri diharamkan dinikahi oleh ayah

suaminya, anak lelakinya dan cucunya. Begitu pula suami diharamkan

menikahi ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya.

2) Hak saling mendapat warisan akibat dari ikatan perkawinan yang sah

apabila ada salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan

25

perkawinan maka yang lain dapat mewarisi hartanya sekalipun belum

melakukan hubungan suami istri.

3) Anak yang lahir hasil dari perkawinan yang sah maka mempunyai nasab

(keturunan) yang jelas bagi suami.

4) Kedua belah pihak wajib berhubungan layaknya suami istri yang baik

sehingga dapat terciptanya kehormanisan rumah tangga.

B. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan

berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Perceraian terbagi atas

perceraian dari pihak suami atau cerai talak dan perceraian dari pihak istri atau

cerai gugat. Pengertian cerai talak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa :

“seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya

mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan siding guna

penyaksian ikar talak”.

Sedangkan pengertian talak menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 adalah

“talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi

salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara yang telah dimaksudkan”20

Lalu pengertian cerai gugat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat

(1) menyatakan bahwa :

20

Abdul Manan dan M Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan

Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 28.

26

“gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama

yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizing suami”.

2. Hukum Melakukan Perceraian

Hukum asal perceraian adalah makruh atau tercela, namun dalam keadaan dan

situasi tertentu maka hukum perceraian terbagi atas:

a) Nassab atau sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat

dilanjutkan dan seandainya dipertahankan akan menimbulkan banyak

kemudharatannya.

b) Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan

tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan

terdapatnya juga manfaatnya.

c) Wajib atau harus dilakukan yaitu jika thalaq dijatuhkan oleh pihak penengah

atau hakam atau hakim. Sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1) Jika menurut juru damai tersebut, perpecahan antara suami istri sudah

sedemikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tidak

sedikitpun terdapat kemaslahatan jika perkawinan itu tetap dipertahankan,

cara satu-satunya dengan memisahkan mereka.

2) Bagi istri yang telah di- Illa‟ atau di sumpah oleh suaminya untuk tidak

mengadakan hubungan seksual dengan istrinya, sesudah lewat waktu

tunggu empat bulan, sedangkan suaminya tersebut tidak mau pula

membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.21

21

Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, Op. cit., hlm. 61-62.

27

d) Haram yaitu perceraian itu dilakukan dengan tanpa alasan, sedangkan istri

dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

3. Jenis-Jenis Perceraian Menurut Hukum Islam

Jenis-jenis perceraian atau thalaq dalam hukum Islam dapat dibagi menjadi

beberapa macam :

a) Jenis-jenis thalaq ditinjau dari keadaan istri, yaitu :

1) Thalaq sunni adalah talak yang diperbolehkan dan ketika dijatuhkan

terhadap istri yang sedang suci dan tidak digauli dalam keadaan suci

tersebut.

2) Thalaq bid‟iy adalah talak yang dilarang karena talak yang dijatuhkan

pada waktu istri dalam keadaan haid atau keadaan suci tetapi sudah digauli

dalam keadaan suci tersebut.

b) Jenis-jenis thalaq ditinjau dari segi cara menjatuhkan thalaq, yaitu :

1) Dengan cara diucapkan;

2) Dengan cara tertulis;

3) Dengan menggunakan isyarat;

4) Dengan melalui perantara.

c) Jenis-jenis thalaq ditinjau dari jelas atau tidaknya thalaq, yaitu :

1) Thalaq sharih yaitu thalaq yang diucapkan dengan jelas dan tegas.

2) Thalag kinayah yaitu thalaq yang dijatuhkan dengan sindiran.22

22

Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, Op. cit., hlm. 69-70.

28

d) Jenis-jenis thalaq ditinjau dari segi kata-katanya terdiri dari :

1) Thalaq tanjiz yaitu thalaq yang dijatuhkan suami dengan ucapan langsung

tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan sharih atau kinayah.

2) Thalaq ta‟liq yaitu thalaq yang dijatuhkan suami dengan menggunakan

ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi

kemudian, baik menggunakan sharih atau kinayah.

e) Jenis-jenis thalaq ditinjau dari segi boleh tidaknya untuk rujuk :

1) Thalaq raj‟i yaitu thalaq pertama atau kedua, di mana suami berhak rujuk

selama dalam masa iddah.

2) Thalaq ba‟in sugra yaitu thalaq yang tidak memperbolehkan rujuk tetapi

boleh melaksanakan akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun

dalam iddahnya.23

4. Sebab-Sebab Perceraian Menurut Hukum Islam

a) Atas kehendak suami :

1) Thalaq menurut Hukum Islam adalah menghilangkan ikatan perkawinan

atau mengurangi keterikatan perkawinan dengan menggunakan ucapan

tertentu yaitu dengan cara sharih atau kinayah.

2) Illa‟ menurut bahasa adalah sumpah. Sedangkan menurut istilah adalah

sumpahnya seorang suami untuk tidak bergaul dengan istrinya baik

dengan menyebut nama Allah, baik tanpa batas waktu maupun dengan

batas waktu untuk selama-lamanya empat bulan.

23

Abdul Manan dan M Fauzan, Op, Cit,. hlm. 28-29.

29

3) Li‟an yang berasal dari kata la‟nun yang berarti kutukan, dapat juga

berarti jauh. Menurut Hukum Islam adalah sumpah suami yang menuduh

istrinya berbuat zina dengan disertai empat kali kesaksian bahwa suami

benar dalam tuduhannya dan pada kesaksian yang kelima disertai

kesediannya untuk menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam

tuduhannya.

4) Dhihar berasal dari kata dahruu yang artinya punggung. Menurut Hukum

Islam adalah ucapan seorang suami terhadap istrinya yang menyamakan

bagian tubuh istrinya dengan orang lain yang bagi suami haram untuk

dinikahinya.

b) Atas kehendak istri :

1) Khiyar aib adalah apabila istri mendapati cacat pada suaminya setelah

terjadinya akad perkawinan dan belum diketahui sebelumnya. Yaitu cacat

jiwa, cacat mental, cacat tubuh dan cacat kelamin.

2) Khulu‟ secara etimologis adalah melepas. Menurut Hukum Islam artinya

menceraikan suami dengan iwad/imbalan sejumlah harta dengan ucapan

tertentu.

3) Rafa‟ yang berarti gugatan atau pengaduan dari istri dengan beberapa

alasan tertentu, yaitu adanya unsur paksaan terhadap istri dalam

melangsungkan perkawinan, suami melanggar ta‟lik talak, suami dengan

sengaja tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, suami tidak

memperlakukan istrinya seperti selayaknya baik jasmani maupun rohani,

suami menganiaya istrinya, suaminya mafqud (menghilang tanpa pesan)

dan suami dijatuhi pidana berat.

30

c) Atas kehendak pihak ketiga :

Perceraian atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga (fasakh). Dilihat dari

segi alasannya, terjadinya fasakh yaitu fasakh yang terjadi karena perkawinan

yang sebelumnya telah berlangsung kemudian tidak memenuhi syarat pada

perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya

perkawinan, dan fasakh yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat

sesuatu yang menyebabkan perkawinan itu tidak mungkin dilanjutkan karena

kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau

keduanya sekaligus atau yang disebut khiyar fasakh. Menurut Kompilasi

Hukum Islam, sebab-sebab perceraian sebagai berikut:

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi,

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak lain.

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau aistri.

6) Antara suami istri terus terjadi perselisihan sehingga tidak ada harapan

untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

7) Suami melanggar taklik-talak dan murtad.

31

5. Masa Iddah

Iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang ditalak suaminya dalam kurun

waktu tertentu sampai ia menikah kembali dengan laki-laki lain. Lamanya iddah

bagi seseorang wanita berbeda-beda sesuai keadaannya yaitu:

a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu di tetapkan 130

(seratus tiga puluh) hari.

b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih

haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan

puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

c) Apabila perkawinan putus karena perceraian dan perempuan dalam keadaan

hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

d) Apabila perkawinan putus karena kematian dan perempuan tersebut dalam

keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.24

Perempuan yang sedang berada dalam masa iddah diharamkan menerima lamaran

laki-laki lain kecuali mantan suaminya, itupun hanya sebatas bagi perempuan

yang ditalak raj‟i. Mantan suaminya tersebut wajib memberikan nafkah sampai

habis masa iddahnya.

6. Rujuk

Rujuk memiliki arti kembali atau mengembalikan. Menurut para fukaha,

mengembalikan mantan istri kepada kedudukannya sebagai istri secara penuh

yang dilakukan oleh mantan suaminya dalam masa iddah. Hal ini dimaksudkan

sebagai hak priorias mantan suami, yaitu artinya istri dalam masa iddah tidak

24

Abdul Manan dan M Fauzan, op,cit., hlm. 41-42.

32

boleh menerima pinangan laki-laki selain mantan suaminya, tetapi setelah masa

iddahnya habis maka habislah hak prioritas mantan suaminya tersebut.

a) Rukun Rujuk :

1) Mantan suami;

2) Mantan istri;

3) Sighat atau perkataan yang dibagi dua yaitu sharih atau tegas dan kinayah

atau sindiran.

b) Hukum rujuk :

1) Makruh, yaitu jika perceraian terjadi karena alasan yang dibenarkan oleh

hukum, maka merujuk kembali istri adalah makruh.

2) Haram, yaitu jika perceraian dijatuhkan atas dasar kewajiban hukum.

3) Sunnah, yaitu jika perceraian terjadi disebabkan karena ketidakserasian

antara suami istri, tidak dapat menyelesaikan kesulitan rumah tangga atau

setelah bercerai masing-masing pihak menyadari kesalahannya dan

bersepakat untuk tidak menimbulkan masalah-masalah yang terjadi seperti

sebelumnya.

4) Wajib, yaitu apabila perceraian yang terjadi akibat suami menjatuhkan

talak karena sesuatu atau pada waktu yang menyalahi aturan hukum.

5) Mubah, yaitu apabila perceraian yang terjadi akibat talak yang dijatuhkan

suami bersifat mubah sedang kondisi sesudah talak dijatuhkan tidak terjadi

perubahan.25

25

Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, Hukum dan Hukum Islam, 2008, Bandar Lampung:

Penerbit Universitas Lampung, hlm. 93

33

c) Tata Cara Rujuk :

Suami istri yang hendak rujuk bersama-sama ke PPN (Pegawai Pencatat

Nikah) yang membawahi wilayah tempat tinggal mereka dengan membawa

persyaratan yang diperlukan yaitu surat talak. Apabila persyaratan yang

diperiksa dan diselidiki terpenuhi untuk dapat melakukan rujuk dan dilakukan

dalam masa iddah maka Pegawai Pencatat Nikah mencatat rujuk dalam buku

pendaftaran rujuk, kemudian membacanya di hadapan suami, istri dan para

saksi untuk selanjutnya dapat ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan.

Pegawai Pencatat Nikah kemudian memberitahukan kepada Pengadilan

Agama di tempat suami dan istri yang melaksanakan perceraian bahwa suami

istri tersebut kembali utuh dalam ikatan perkawinan seperti sedia kala.

C. Tinjauan Umum Taklik Talak

1. Pengertian Taklik Talak

Taklik talak pada dasarnya adalah janji talak yang diikrarkan oleh suami yang

digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan

datang. Talak yang digantungkan (ta‟liqal-thalaq) itu akan terwujud bilamana

suami telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tertentu seperti yang

tercantum di dalam buku nikah tersebut, yaitu:

a) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;

b) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

c) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya; dan

d) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya,

atas hal itu bilamana istri tidak ridha dan mengadukan halnya kepada

34

pengadilan agama, dan bila pengadilan agama berpendapat bahwa pengaduan

istri tersebut dapat diterima (setelah terbukti adanya pelanggaran oleh suami)

dan istri bersedia membayar uang dalam jumlah tertentu sebagai iwadh incasu

Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka pengadilan agama akan

mentanfizkan taklik talak tersebut.

2. Dasar Hukum Taklik Talak

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam pembahasan mengenai hukum

taklik talak. Mereka ada yang membolehkan namun ada juga yang menolaknya,

perbedaan pendapat tersebut sampai sekarang masih mewarnai perkembangan

hukum Islam. Selain disebabkan oleh macam dan sifat taklik talak, para ulama

yang menolak adanya taklik talak berpendapat bahwa dasar hukum taklik talak

tidak terdapat dalam Al-Qur‟an dan al-Hadist. Hal itu diungkapkan oleh Abu

M.Ibn Hazm Ibn Yahya Ibn Aziz dan al-Syafi‟i. Sedangkan para ulama yang

membolehkan adanya taklik talak berpendapat apabila seorang telah mentaklikkan

talaknya kepada seseorang yang ada dalam wewenangnya dan telah terpenuhi

syarat-syaratnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka masing-masing,

maka itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik talak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 menyebutkan bahwa:

“Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

(1) Taklik talak; dan (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum

Islam.”26

26

Kompilasi Hukum Islam Pasal 45

35

Selanjutnya dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 46 bahwa:

“(1) isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2) Apabila

keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak

dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus

mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. (3) Perjanjian taklik talak

bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi

sekali taklik talak sudah diperjanjiakan tidak dapat dicabut kembali.”27

D. Kerangka Pikir

27

Kompilasi Hukum Islam Pasal 46

Taklik Talak

Proses penyelesaian

perceraian akibat taklik talak

Dasar pertimbangan hakim dalam studi

putusan nomor 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk

Suami Istri

Perceraian akibat

taklik talak

Pengertian menurut

persepektif Hukum Islam

36

Keterangan

Berdasarkan skema kerangka pikir tersebut, terdapat dua pihak yaitu suami dan

istri yang terlibat dalam perjanjian perkawinan yang sah dan setelah saat ijab

kabul suami mengucapkan taklik talak. Taklik talak dalam persepektif Hukum

Islam adalah janji talak yang diikrarkan oleh suami yang digantungkan pada suatu

keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Dalam

penerapannya ulama Indonesia mengadopsi konsep dari fiqh klasik dan

memodifikasinya sehingga dari segi waktu pengucapan taklik talak ditentukan

setelah akad dan dalam bentuk tertulis serta harus ditandatangani, dari segi isi

taklik talak ditentukan menurut rumusan Menteri Agama dengan Peraturan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban

Pegawai Pencatat Nikah. Talak yang digantungkan (ta‟liqal-thalaq) itu akan

terwujud bilamana suami telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tertentu

seperti, meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah

wajib kepada istri selama tiga bulan lamanya, menyakiti badan/jasmani istri, dan

membiarkan (tidak mempedulikan) istrinya enam bulan lamanya.

Berdasarkan perkara perceraian akibat taklik talak termasuk dalam putusan nomor

0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk, apabila tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik

talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dan dalam persidangan

tergugat tidak pernah menghadiri atau tidak mengutus wakil atau kuasa yang sah

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan gugatan penggugat

telah berdasar hukum maka sesuai dengan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan ini dikabulkan dengan

verstek.

37

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian

hukum normatif. Pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan

hukum normatif yaitu metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada,28

dengan

adanya penambahan sumber data wawancara dengan pihak terkait. Penelitian ini

dilakukan dengan cara menganalisa isi putusan pengadilan agama mengenai

perceraian studi putusan nomor 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk, dimana tergugat dalam

perkara tersebut adalah suami yang dalam keadaan melanggar taklik talak yang

menjadi salah satu alasan perceraian yang dapat diajukan istri ke dalam

pengadilan dan dengan dasar gugatan dan pertimbangan hakim dalam memutus

gugatan tersebut.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian

hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan

untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang

28

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti,

2004, hlm. 2.

38

berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis

yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.29

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci

mengenai isi putusan pengadilan agama mengenai perceraian studi putusan nomor

0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk mengenai taklik talak sebagai alasan perceraian.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah

melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga tercapai tujuan penelitian. Dalam

penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif-yuridis yaitu pendekatan

yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-

teori, konsep-kosep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan taklik talak oleh suami sebagai alasan perceraian.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang

berhubungan dengan isi putusan pengadilan agama mengenai perceraian studi

putusan nomor 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk mengenai taklik talak sebagai alasan

perceraian.

D. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang akan digunakan

maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan.30

Jenis datanya

adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka bahan-

29

Ibid., hlm. 102 30

Ibid., hlm. 202

39

bahan hukum dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti, jenis data sekunder yang digunakan

dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari perundang-

undangan yang menjadi tolak ukur terapan. Bahan hukum primer tersebut

meliputi:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.

b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

c) Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari

penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur,

buku-buku ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan taklik talak sebagai

alasan perceraian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan atau tulisan-tulisan ilmiah

nonhukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan

taklik talak sebagai alasan perceraian.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang

ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah

sebagai berikut:

40

1. Studi Putusan

Studi yang dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mengkaji putusan-

putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan

dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk

memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan

dengan taklik talak sebagai alasan perceraian.

3. Studi Dokumen

Studi yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji

dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Studi Wawancara

Studi wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu

dengan cara wawancara langsung secara terarah terhadap narasumber yang

terkait dengan permasalahan yang ada.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun sekunder, kemudian data tersebut

diperiksa kelengkapan data relevansinya sesuai dengan permasalahan. Setelah

data tersebut diperiksa mengenai kelengkapannya dapat diketahui dari data

41

tersebut dan dapat diolah sebagaimana tahap-tahap pengolahan data dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (editing)

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka,

dokumen, dan studi putusan sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak

berlebihan, dan tanpa kesalahan.

2. Rekonstruksi Data

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah

dipahami dan diinterprestasikan.

3. Sistematika Data

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan

urutan masalah.31

G. Analisa Data

Penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menganalisis data

yang berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Analisis dilakukan

dengan penafsiran terhadap data hasil penelitian. Hasil analisis disajikan secara

sederhana dan sistematis. Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara

bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih

dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis

yang berkaitan dengan isi putusan pengadilan agama mengenai perceraian studi

31

Ibid., hlm. 126.

42

putusan nomor 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk mengenai taklik talak sebagai alasan

perceraian.32

32

Ibid., hlm. 127.

75

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Taklik talak dalam persepektif hukum Islam berdasarkan Kompilasi Hukum

Islam termasuk dalam hukum perjanjian perkawinan. Karena pada dasarnya

adalah janji talak yang diikrarkan oleh suami yang digantungkan pada suatu

keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Dengan

adanya beberapa ketentuan yang mana akan terjadi dalam keadaan tertentu di

masa mendatang yang merugikan pihak istri maka antara suami dan istri

tersebut terikat dengan adanya taklik talak. Taklik talak juga dikategorikan

dalam talak khulu yang praktiknya berakibat pada talak ba‟in sugra.

1. Penyelenggaraan proses perceraian akibat taklik talak terjadi jika seorang istri

yang akan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama atau petugas yang

diberi hak mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta

membayar berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor

2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah sebesar Rp.

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) maka jatuhlah talak

tersebut kepada suami.

2. Berdasarkan perkara nomor 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk, hakim memberikan

pertimbangan dalam perceraian khulu yang berdasarkan pelanggaran taklik

76

talak tersebut, tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak yang

diucapkannya sesaat setelah akad nikah namun pada saat persidangan

tergugat tidak pernah menghadiri bahkan tidak mengutus wakil atau kuasa

yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan

penggugat telah memiliki dasar hukum yang sesuai dengan Pasal 27 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan ini

dikabulkan dengan hukum verstek.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Mohammad Daud, 2007, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata

Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Al-Zuhaily, Wahbah,1997, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu , Damaskus: Darul

Fikr.

Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, 2008, Hukum dan Hukum Islam, Bandar

Lampung: Penerbit Universitas Lampung.

Anis, Ibrahim,1976, Al-Mu’jam al-Washit, Mesir: Darul Ma’arif.

Bakry, Sidi Nazar, 1993, Kunci Keutuhan Rumah Tangga, Jakarta: CV. Pedoman

Ilmu Jaya.

Djubaidah, Neng, 2012, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat

Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Jakarta: Sinar

Grafika.

Idris Ramulyo, Mohd, 1999, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Sinar Grafika

Offset.

Kintoko, Moh. Adnan Dan Mardi,1924, Buku Tata Cara Islam, Surakarta: tpn.

Manan, Abdul, 2006, Refrensi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press.

Manan, Abdul dan M Fauzan, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang

Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mardani, 2011, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Yogyakarta:

Graha Ilmu.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra

Aditya Bakti.

Ngariono, Yon, 2001, Pernikahan Yang Dimurka: Keseleo Lidah, Haramkan

Hubungan Seks, Jakarta: Posmo.

Noeh, 2001, Pembacaan Sighat, Jakarta: Hilda Karya Agung.

Noeh, Zaini Ahmad,1997, Pembacaan Sighat Taklik Talak Sesudah Akad Nikah,

Jakarta: Ditbinbapera.

Peunoh Dally, 2000, Talak dan Rujuk, Jakarta: Hilda Karya Agung.

Ria, Wati Rahmi dan Muhammad Zulfikar, 2015, Ilmu Hukum Islam, Bandar

Lampung: Gunung Pesagi.

Sabiq, Sayyid,1983, fiqh Sunnah, Beirut: Daar el-Fikr.

Suherman, Ade Maman, 2010, Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur,

Jakarta: Gramedia Pustaka.

Syarif, Mujar Ibnu, 2005, Ide taqnin Ibn al-Muqaffa’ dan relevansinya dengan

penerapan syariat Islam di Indonesia, dalam Masyhuri Abdillah,

Formalisasi syariat Islam di Indonesia, Jakarta: Renaisan.

Yunus, Mahmud, 1990, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab

Syafi’I, Hanafi, Maliki Dan Hambali, Jakarta: Hilda Karya Agung.

B. Dokumen

Buku Laporan Kementerian Agama, 1956

Depag RI, Buku Akte Nikah

C. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang kewajiban Pegawai

Pencatat Nikah.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor: 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk.

E. Sumber Lain

Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 128.