UNDANG - UNDANG

•Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan

•Undang-undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

•Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

PERATURAN MENTERI dan KEPUTUSAN MENTERIPeraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi

RI No. Per-03/MEN/1978 tentang persyaratan penunjukan dan wewenang serta kewajiban pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja dan ahli keselamatan kerja

Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI. Per-01/MEN/1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan

Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI No. Per-04/MEN/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan

Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI No. Per-01/MEN/1982 tentang bejana tekanan

Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI No. Per-02/MEN/1982 tentang kwalifikasi juru las

Peraturan menteri tenaga kerja RI No. Per-02/MEN/1983 tentang instalasi alarm kebakaran automatic

Perturan menteri tenaga kerja RI No. Per-02/MEN/1992 tentang tata cara penunjukan, kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja

Peraturan pemerintah No. 07 tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida

Peraturan menteri perburuhan No. 07 tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan ditempat kerja

Peraturan menteri tenaga kerja dan trasmigrasi RI No. Per-01/MEN/1976 tentang wajib latihan hyperkes bagi dokter perusahaan

Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI No. Per-01/MEN/1981 tentang kewajiban melaporkan penyakit akibat kerja

Peraturan menteri tenaga kerja RI No. Per-03/MEN/1986 tentang syarat-syarat keselamatan dan kesehatan di tempat kerja yang mengelola pestisida

Keputusan menteri tenaga kerja RI No. Kep-333/MEN/1989 tentang diagnosa dan penyakit akibat kerja

Keputusan menteri tenaga kerja Ri No. Kep-187/MEN/1999 tentang pengendalian bahan kimi berbahaya

Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI No. per-11/MEN/2005 tentang pencegahan dan penanggulanagn penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja

Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI No. Per-08/MEN/VII/2010 tentang alat pelindung diri

Peraturan pemerintah RI nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem managemen keselamatan dan kesehatan kerja

Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor Per-13/MEN/X/2011 tahun 2011 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja.

Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor Per-04/MEN/1987 tentang panitia pembina

keselamatan dan kesehatan kerja serta tatacara penunjukan ahli keselamatan kerja

Pasal 1 Huruf c

Ahli keselamatan kerja ialah tenaga kerja tehnis berkeahlian khusus dari luar Departemen tenaga kerja yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja dan berfungsi membantu usaha keselamatan kerja, higene perusahaaan dan kesehatan kerja, membantu pengawasan ditaatinya ketentuan-ketentuan peraturan perundangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja

Pasal 21) Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu

pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K32) Tempat kerja dimaksud ayat (1) ialah :

a. Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus memperkerjakan 100 orang atau lebih

b. Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus memperkerjakan kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai resiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radio aktif.