Websi tee /:: whhtttpp::/// ... · keputusan yang didasari kepada data dan informasi (evidence...

of 168/168
Jln. Perintis Kemerdekaan No.65A Padang Website : http://www.dinkes.sumbarprov.go.id
  • date post

    06-Jan-2020
  • Category

    Documents

  • view

    4
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of Websi tee /:: whhtttpp::/// ... · keputusan yang didasari kepada data dan informasi (evidence...

  • Jln. Perintis Kemerdekaan No.65A Padang

    WWeebbssiittee :: hhttttpp::////wwwwww..ddiinnkkeess..ssuummbbaarrpprroovv..ggoo..iidd

  • i

    Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya telah

    selesai disusun buku “Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

    Barat Tahun 2012” yang merupakan kelanjutan dari penerbitan sebelumnya.

    Profil Kesehatan adalah salah satu sarana pelaporan hasil pemantauan dan

    evaluasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan, termasuk kinerja dari

    penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang kesehatan dan pencapaian target

    indikator Millenium Development Goals bidang kesehatan, serta berbagai upaya

    yang terkait dengan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan lintas sektor.

    Profil Kesehatan berisi berbagai data/informasi yang menggambarkan situasi dan

    kondisi kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

    Diharapkan Profil Kesehatan ini dimanfaatkan dalam pengambilan

    keputusan yang didasari kepada data dan informasi (evidence based) serta

    digunakan sebagai salah satu rujukan data dan informasi. Kepada instansi dan

    unit-unit kerja yang telah membantu dalam pengumpulan data, kami aturkan

    terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Semoga Profil Kesehatan Provinsi

    Sumatera Barat ini dapat bermanfaat.

    Demi penyempurnaan penerbitan selanjutnya kami mengharapkan saran

    perbaikan dari semua pemakai data.

    Padang, Juni 2013

    Kepala Dinas Kesehatan

    Provinsi Sumatera Barat

    Dr.Hj.Rosnini Savitri, M.Kes

    NIP 19561207 198310 2 001

  • ii

    KATA PENGANTAR i

    DAFTAR ISI ii

    DAFTAR TABEL iv

    DAFTAR LAMPIRAN vi

    BAB I PENDAHULUAN 1

    BAB II GAMBARAN UMUM 4

    A. Keadaan Geografis 4

    B. Keadaan Penduduk 5

    C. Administrasi 6

    D. Keadaan Pendidikan

    E. Keadaan Lingkungan dan Perilaku

    6

    7

    BAB III SITUASI DERAJAT KESEHATAN

    A. Angka Kematian Bayi

    B. Angka Kematian Anak Balita

    C. Angka Kematian Ibu

    D. Umur Harapan Hidup Waktu Lahir

    10

    11

    11

    12

  • iii

    BAB IV SITUASI UPAYA KESEHATAN

    A. PELAYANAN KESEHATAN DASAR

    1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

    2. Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium

    3. Penanggulangan Kurang Gizi

    4. Upaya Perbaikan Gizi Institusi ( UPGI ).

    B. PROGRAM KESEHATAN IBU

    C. PROGRAM KESEHATAN ANAK

    D. PROGRAM P2ML

    E. PTM (PENYAKIT TIDAK MENULAR)

    13

    43

    47

    17

    19

    20

    27

    39

    57

    BAB V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN

    A. Sarana Kesehatan 59

    B. Tenaga Kesehatan 61

    BAB VI PENUTUP

    LAMPIRAN

  • iv

    Tabel 1 LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK,

    JUMLAH RUMAH TANGGA, DAN KEPADATAN PENDUDUK, KABUPATEN

    Tabel 2 JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR,

    RASIO BEBAN TANGGUNGAN, RASIO JENIS KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 3 JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

    Tabel 4 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG MELEK

    HURUF MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 5 PERSENTASE PENDUDUK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERUSIA 10

    TAHUN KE ATAS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG

    DITAMATKAN, KABUPATEN

    Tabel 6 JUMLAH KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 7 JUMLAH KEMATIAN BAYI DAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN,

    KABUPATEN

    Tabel 8 JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT KELOMPOK UMUR, KABUPATEN

    Tabel 9 JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) DAN AFP RATE (NON POLIO)

    KABUPATEN

    Tabel 10 JUMLAH KASUS BARU TB PARU DAN KEMATIAN AKIBAT TB PARU

    MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 11 JUMLAH KASUS DAN ANGKA PENEMUAN KASUS TB PARU BTA+

    MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 12 JUMLAH KASUS DAN KESEMBUHAN TB PARU BTA+ MENURUT JENIS

    KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 13 PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT JENIS KEL, KAB.

  • v

    Tabel 14 JUMLAH KASUS BARU HIV, AIDS, DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL

    LAINNYA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 15 PERSENTASE DONOR DARAH DISKRINING TERHADAP HIV MENURUT

    JENIS KELAMIN

    Tabel 16 KASUS DIARE YANG DITANGANI MENURUT JENIS KELAMIN,

    KABUPATEN

    Tabel 17 JUMLAH KASUS BARU KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 18 KASUS BARU KUSTA 0-14 TAHUN DAN CACAT TINGKAT 2 MENURUT

    JENIS KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 19 JUMLAH KASUS DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT

    JENIS KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 20 PERSENTASE PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT MENURUT JENIS

    KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 21 JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI

    (PD3I) MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 22 JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI

    (PD3I) MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 23 JUMLAH KASUS DBD MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 24 KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS

    KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 25 PENDERITA FILARIASIS DITANGANI MENURUT JENIS KELAMIN,

    KABUPATEN

    Tabel 26 BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH MENURUT JENIS KELAMIN,

    KABUPATEN

    Tabel 27 STATUS GIZI BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN

  • vi

    Tabel 28 CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL, PERSALINAN DITOLONG TENAGA

    KESEHATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN IBU NIFAS

    Tabel 29 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI TT PADA IBU HAMIL KABUPATEN

    Tabel 30 JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TABLET FE1 DAN FE3,

    KABUPATEN

    Tabel 31 JUMLAH DAN PERSENTASE IBU HAMIL DAN NEONATUS RISIKO

    TINGGI/KOMPLIKASI DITANGANI MENURUT JENIS KELAMIN,

    KABUPATEN

    Tabel 32 CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI, ANAK BALITA DAN IBU

    NIFAS MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 33 PROPORSI PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI,

    KABUPATEN

    Tabel 34 PROPORSI PESERTA KB BARU MENURUT JENIS KONTRASEPSI,

    KABUPATEN

    Tabel 35 JUMLAH PESERTA KB BARU DAN KB AKTIF, KABUPATEN

    Tabel 36 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATUS MENURUT JENIS KELAMIN,

    KABUPATEN

    Tabel 37 CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 38 CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCI, KABUPATEN

    Tabel 39 CAKUPAN IMUNISASI DPT, HB, DAN CAMPAK PADA BAYI MENURUT

    JENIS KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 40 CAKUPAN IMUNISASI BCG DAN POLIO PADA BAYI MENURUT JENIS

    KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 41 JUMLAH BAYI YANG DIBERI ASI EKSKLUSIF MENURUT JENIS KELAMIN,

    KABUPATEN

  • vii

    Tabel 42 PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI ANAK USIA 6-23 BULAN

    KELUARGA MISKIN MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 43 CAKUPAN PELAYANAN ANAK BALITA MENURUT JENIS KELAMIN,

    KABUPATEN

    Tabel 44 JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 45 CAKUPAN BALITA GIZI BURUK YANG MENDAPAT PERAWATAN

    MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 46 CAKUPAN PENJARINGAN KESEHATAN SISWA SD & SETINGKAT

    MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 47 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN SISWA SD DAN SETINGKAT

    MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 48 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUT JENIS

    KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 49 PERSENTASE SARANA KESEHATAN DENGAN KEMAMPUAN PELAYANAN

    GAWAT DARURAT (GADAR ) LEVEL I

    Tabel 50 JUMLAH PENDERITA DAN KEMATIAN PADA KLB MENURUT JENIS KLB

    Tabel 51 DESA/KELURAHAN TERKENA KLB YANG DITANGANI < 24 JAM,

    KABUPATEN

    Tabel 52 PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT MENURUT JENIS KELAMIN,

    KABUPATEN

    Tabel 53 PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK SD DAN

    SETINGKAT MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 54 JUMLAH KEGIATAN PENYULUHAN KESEHATAN

    Tabel 55 CAKUPAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PRA BAYAR

    MENURUT JENIS JAMINAN, JENIS KELAMIN, KABUPATEN

  • viii

    Tabel 56 CAKUPAN PELAYANAN RAWAT JALAN MASYARAKAT MISKIN (DAN

    HAMPIR MISKIN) MENURUT STRATA SARANA KESEHATAN, JENIS

    KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 57 CAKUPAN PELAYANAN RAWAT INAP MASYARAKAT MISKIN (DAN

    HAMPIR MISKIN) MENURUT STRATA SARANA KESEHATAN, JENIS

    KELAMIN, KABUPATEN

    Tabel 58 JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN , RAWAT INAP, DAN KUNJUNGAN

    GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN

    Tabel 59 ANGKA KEMATIAN PASIEN DI RUMAH SAKIT

    Tabel 60 INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT

    Tabel 61 PERSENTASE RUMAH TANGGA BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN

    SEHAT, KABUPATEN

    Tabel 62 PERSENTASE RUMAH SEHAT, KABUPATEN

    Tabel 63 PERSENTASE RUMAH/BANGUNAN BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES,

    KABUPATEN

    Tabel 64 PERSENTASE KELUARGA MENURUT JENIS SARANA AIR BERSIH YANG

    DIGUNAKAN, KABUPATEN

    Tabel 65 PERSENTASE KELUARGA MENURUT SUMBER AIR MINUM YANG

    DIGUNAKAN, KABUPATEN

    Tabel 66 PERSENTASE KELUARGA DENGAN KEPEMILIKAN SARANA SANITASI

    DASAR MENURUT KABUPATEN

    Tabel 67 PERSENTASE TEMPAT UMUM DAN PENGELOLAAN MAKANAN (TUPM)

    SEHAT, KABUPATEN

    Tabel 68 PERSENTASE INSTITUSI DIBINA KESEHATAN LINGKUNGANNYA

    MENURUT KABUPATEN

    Tabel 69 KETERSEDIAAN OBAT MENURUT JENIS OBAT

  • ix

    Tabel 70 JUMLAH SARANA PELAYANAN KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN

    Tabel 71 SARANA PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KEMAMPUAN LABKES DAN

    MEMILIKI 4 SPESIALIS DASAR

    Tabel 72 JUMLAH POSYANDU MENURUT STRATA, KABUPATEN

    Tabel 73 UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM),

    KABUPATEN

    Tabel 74 JUMLAH TENAGA MEDIS DI SARANA KESEHATAN

    Tabel 75 JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DI SARANA KESEHATAN

    Tabel 76 JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DAN GIZI DI SARANA KESEHATAN

    Tabel 77 JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DAN SANITASI DI SARANA

    KESEHATAN

    Tabel 78 JUMLAH TENAGA TEKNISI MEDIS DAN FISIOTERAPIS DI SARANA

    KESEHATAN

    Tabel 79 ANGGARAN KESEHATAN KABUPATEN/KOTA, PROVINSI SUMATERA

    BARAT

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. LATAR BELAKANG

    Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat adalah gambaran situasi kesehatan di

    Provinsi Sumatera Barat yang diterbitkan setiap tahun sekali. Maksud diterbitkannya

    profil ini adalah untuk menampilkan berbagai data tentang kesehatan dan data pendukung

    lain yang dideskripsikan dengan analisis dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik.

    Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah tersampaikannya informasi kesehatan yang

    merupakan pencapaian Pembangunan Kesehatan Tahun 2012.

    Salah satu keluaran dari penyelenggaraan sistem informasi kesehatan adalah

    Profil Kesehatan, yang merupakan salah satu paket penyajian data/informasi kesehatan

    yang relative lengkap, berisi data/informasi derajat kesehatan, upaya kesehatan, sumber

    daya kesehatan dan data/informasi yang terkait lainnya yang terbit setiap tahun. Profil

    Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 disusun berdasarkan data/informasi

    yang didapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, pengelola program di

    lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Lembaga/Badan yang terkait.

    Penyusunan Profil Kesehatan Tahun 2012 ini mengacu pada Pedoman Tekhnis

    Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota (edisi data terpilah jenis kelamin) yang

    dikeluarkan Pusat Data dan Informasi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2011

    yang dikuatkan dengan Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan Republik

    Indonesia No : IR.01.01/VI/062/2011 tanggal 18 Januari 2013

  • 2

    B. TUJUAN PROFIL KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

    Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu sarana yang

    dapat digunakan untuk melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian

    hasil pembangunan kesehatan, termasuk kinerja dari penyelenggaraan Standar

    Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan, dan pencapaian target indikator

    Millenium Development Goals (MDGs) bidang kesehatan, serta berbagai upaya terkait

    dengan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan lintas sektor seperti Badan Pusat

    Statistik.

    C. SISTEMATIKA

    BAB I : PENDAHULUAN

    Bab ini berisikan tentang Latar Belakang disusunnya Profil Kesehatan, tujuan serta isi

    secara ringkas dari Profil Kesehatan serta Sistematika dari penyajiannya.

    BAB II : GAMBARAN UMUM

    Pada bab ini diuraikan keadaan umum daerah. Selain uraian tentang letak geografis,

    administratif dan informasi umum lainnya, bab ini juga mengulas faktor-faktor yang

    berpengaruh terhadap kesehatan dan faktor-faktor lainnya seperti kependudukan,

    ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

    BAB III : SITUASI DERAJAT KESEHATAN

    Dalam bab ini diuraikan tentang indikator mengenai angka kematian, angka harapan

    hidup, angka kesakitan dan angka status gizi masyarakat.

  • 3

    BAB IV : SITUASI UPAYA KESEHATAN

    Bab ini menguraikan tentang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan

    dan penunjang, pemberantasan penyakit menular, pembinaan lingkungan dan sanitasi

    dasar, perbaikan gizi masyarakat, pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan, pelayanan

    kesehatan dalam situasi bencana. Upaya pelayanan kesehatan yang diuraikan dalam

    bab ini juga mengakomodir kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

    Kesehatan serta upaya pelayanan kesehatan lainnya.

    BAB V : SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN

    Bab ini menguraikan tentang sarana kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan

    dan sumber daya kesehatan lainnya.

    BAB VI : SIMPULAN

    Bab ini menyajikan tentang hal-hal penting yang perlu disimak dan ditelaah lebih lanjut

    dari profil kesehatan berdasarkan hasil analisis sederhana dari masing-masing hasil

    pelaksanaan program kesehatan. Selain keberhasilan-keberhasilan yang perlu dicatat,

    bab ini juga mengemukakan hal-hal yang dianggap masih kurang dalam rangka

    penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

    LAMPIRAN

    Pada lampiran berisi resume/angka pencapaian program kesehatan dengan 79 tabel

    data yang merupakan gabungan tabel indikator Kabupaten/Kota dari semua

    Kabupaten/Kota dan indikator pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang

    Kesehatan.

  • 4

    BAB II

    GAMBARAN UMUM

    A. KEADAAN GEOGRAFIS

    Sumatera Barat yang terletak di sebelah barat pulau Sumatera mempunyai letak

    geografis yang strategis antara kawasan sebelah utara dan kawasan timur pulau Sumatera

    dengan pulau Jawa disebelah selatan. Provinsi Sumatera Barat mempunyai luas

    42.229.730 km2* dengan topografi yang datar dan bergelombang sampai bergunung

    yang merupakan bagian dan jajaran pegunungan Bukit Barisan dengan luas perairan laut

    diperkirakan ± 186.500 Km2.

    Batas wilayah Provinsi Sumatera Barat terletak disepanjang pinggiran pantai barat

    pulau Sumatera yang berada antara 0 - 54’ Lintang Utara sampai 3 - 30’ Lintang Selatan

    serta antara 98 36’ sampai 101 53’ Bujur Timur. Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari

    19 kabupaten/kota (12 Kabupaten dan 7 Kota) diantaranya Kabupaten Kepulauan

    Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6.001,00 Km2 atau sekitar 14,21 % dari luas

    Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan kota Padang Panjang memiliki luas daerah terkecil,

    yakni 23,00 Km2 (0,05 %). Provinsi Sumatera Barat terletak di sebelah barat pulau

    Sumatera dan sekaligus berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, Provinsi Riau,

    Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Utara

    Iklim Sumatera Barat tergolong iklim tropis dengan rata-rata suhu 25,5 derajad

    Celcius dan rata-rata kelembaban yang tinggi yaitu 86,17 % dengan tekanan udara rata-

    rata berkisar 997,03 mb.

  • 5

    B. KEADAAN PENDUDUK

    Sesuai dengan data dari BPS Provinsi Sumatera Barat, jumlah penduduk Provinsi

    Sumatera Barat pada tahun 2012 tercatat sebesar 4.904.460 jiwa*, dengan tingkat

    kepadatan 115 jiwa per km2. Kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Barat tidak merata,

    kepadatan penduduk tertinggi adalah di Kota Bukittinggi dengan kepadatan penduduk

    4.500 jiwa/km2. Komposisi penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut kelompok umur,

    menunjukkan bahwa penduduk yang berusia muda (65 tahun) sebesar

    5,6 %. Angka Beban Tanggungan (Dependency Ratio) penduduk Provinsi Sumatera Barat

    pada tahun 2011, sebesar 59,43

    C. ADMINISTRASI

    Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2012 mempunyai wilayah administrasi terdiri

    atas 12 (dua belas) Kabupaten dan 7 (tujuh) Kota, dengan pengembangan/pemekaran 3

    (tiga) Kabupaten yang relatif muda yaitu Pasaman Barat , Dhamasraya dan Solok Selatan

    sehingga terjadi perubahan jumlah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat, menjadi 176

    kecamatan dengan jumlah nagari sebanyak 648 nagari, 260 kelurahan, 125 desa dan 3.640

    jorong / kampung * (SDBA)

    D. KEADAAN PENDIDIKAN

    Keadaan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari kemampuan

    baca tulis penduduk yang tercermin dari Angka Melek Huruf. Persentase penduduk

    berumur 15 – 64 tahun ke atas yang buta huruf sebesar 2,65 %.

  • 6

    Pendidikan berkaitan erat dengan peningkatan sumber daya manusia. Ada beberapa

    ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kualitas pendidikan, antara lain menilai

    tingkat intelegensia, kreativitas/inovasi dan kemampuan lain dari lulusannya. Ukuran-

    ukuran tersebut relatif sulit untuk diterapkan, sehingga tidak cocok untuk ruang lingkup

    yang luas. Akibatnya kualitas pendidikan jarang digunakan untuk menilai keberhasilan

    pembangunan.

    E. KEADAAN LINGKUNGAN DAN PERILAKU

    Lingkungan merupakan salah satu variabel yang kerap mendapat perhatian khusus

    karena lingkungan merupakan media penularan penyakit. Untuk itu maka penanganan

    lingkungan perlu dilakukan. Disini dapat dilihat gambaran keadaan lingkungan terutama

    dari indikator-indikator persentase rumah sehat dan persentase tempat-tempat umum serta

    tempat pengelolaan makanan sehat. Disamping itu ada juga indikator lain yang sangat

    menunjang keadaan suatu lingkungan yang sehat antara lain persentase keluarga yang

    memiliki akses terhadap air bersih, gambaran masing-masing indikator lingkungan

    diantaranya adalah :

    1. Cakupan Rumah Sehat

    Cakupan rumah yang memenuhi syarat 56,26 % masih jauh dari target 80 % dan

    umumnya semua Kabupaten/Kota masih di bawah target. Rumah sehat ini banyak faktor

    yang mempengaruhinya, antara lain tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat

    sangat mempengaruhi perilaku masyarakat itu sendiri dan masyarakat lebih mementingkan

    kehidupannya untuk makan dari pada kebersihan diri dan lingkungannya (Rumah sehat,

    limbah, sampah dan jamban keluarga serta air bersih). Sebagaimana kita ketahui bahwa

  • 7

    rumah yang dikatakan memenuhi syarat kesehatan selain keadaan rumah, lingkungan di

    sekitar rumah juga termasuk harus memenuhi syarat kesehatan seperti pengelolaan

    sampah, pengelolaan limbah, jamban dan kandang ternak yang ada di sekitar rumah. Ini

    dapat kita lihat untuk pengelolaan sampah dan limbah yang memenuhi syarat hanya

    47,93% untuk sampah dan limbah 47,97%. Cakupan rumah sehat Kabupaten/Kota pada

    umumnya di bawah 60%.

    Grafik. 4.26 Pencapaian Cakupan Rumah Sehat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012

    Untuk meningkatkan cakupan rumah sehat ini perlu dilakukan peningkatan penyuluhan dan

    pemantauan ke lapangan dengan menggunakan kartu rumah, sehingga pemilik / penghuni

    dapat merobah perilakunyadalam pengelolaan lingkungan rumah menjadi lebih sehat

    2. Cakupan Air Limbah Rumah Tangga

    Untuk cakupan air limbah rumah tangga ini baru mencapai 51,79% yang masih jauh dari

    target yaitu 80%. Sama halnya dengan cakupan rumah sehat karena rumah dikatakan sehat

    telah terpenuhi salah satunya pengelolaan air limbah dengan baik sehinga tidak menimbulkan

    pencemaran lingkungan dan menjadi sarang vector penyakit. Pada umumnya Kabupaten/Kota

  • 8

    masih di bawah 50%. Hal ini disebabkan belum adanya riol kota seperti di perkotaan,

    mengingat masih luasnya perkarangan rumah yang dapat digunakan untuk menampung air

    limbah dengan membuat lobang sendiri di halaman belakang rumah akan tetapi tidak dikelola

    dengan baik sehinga menjadi sarang vector penyakit dan menimbulkan bau yang tidak enak

    Grafik. 4.27

    Pencapaian Cakupan Limbah Provinsi Sumatera Barat 2012

    Untuk menanggulangi ini perlu adanya penyuluhan terhadap masyarakat untuk mengelola

    limbah dengan baik dan diusahakan air limbah tidak tergenang sehingga tidak menjadi media

    penyakit. Lebih meningkatkan koordinasi dengan lintas terkait dalam pengelolaan limbah

    terutama dengan Dinas Kebersihan Kota.

    3. Cakupan Sampah Yang Sehat

    Pengelolaan sampah yang memenuhi syarat kesehatan 55.36% ini lebih baik dibandingkan

    dengan pengelolaan limbah 51.79% (dengan target 80%). Dan juga untuk daerah kota maupun

    ibu kota kabupaten sudah ada yang bertanggung jawab dengan pengelolaan sampah ini seperti

    adanya Dinas Kebersihan. Untuk desa belum ada dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah

  • 9

    hanya menjadi tanggung jawab sendiri oleh masyarakat yang hanya dibuang di belakang rumah

    atau dibuang ke sungai.

    Untuk peningkatan cakupan ini dilakukan peningkatan penyuluhan terhadap masyarakat dan

    peningkatan koordinasi lintas sektor yang terkait dalam pengelolaan sampah terutama

    pembuangan dari rumah-rumah.

    Grafik. 4. 28 Pencapaian Cakupan Sampah Sehat Prov. Sumbar 2012

    4. Cakupan Tempat-Tempat Umum (TTU) Sehat

    Tempat-tempat umum ini merupakan tempat berkumpulnya orang banyak, sehingga agak sulit

    untuk pengelolaannya terutama untuk kebersihan lingkungannya seperti pasar, tempat wisata,

    bioskop hotel, penginapan dan lain-lain. Untuk tempat-tempat umum ini yang menjadi masalah

    terutama air bersih dan sanitasi dasar (jamban. sampah dan limbah).

    Untuk TTU cakupan tahun 2012 baru mencapai 57,57% dengan target 80%. Sebagian dari Kota

    sudah mencapai target dalam pengelolaannya. Tempat-tempat umum ini yang paling susah

  • 10

    mengelolanya adalah sampah, ini sangat tergantung juga dengan perilaku dari masyarakat

    pengunjungnya dimana telah disediakan tempat sampah akan tetapi masyarakat masih

    membuang sampah disembarangan tempat seperti di pasar dan lokasi wisata. Penyediaan air

    bersih yang selalu menjadi masalah karena ketersediaan air yang kurang untuk membersihkan

    sehinga mengakibatkkan jamban umum akan kotor.

    Grafik. 4.29 Pencapaian Cakupan Tempat-Tempat Umum (TTU) Sehat

    Provinsi Sumatera Barat 2012

    Untuk meningkatkan cakupan ini lebih ditingkatkannya koordinasi lintas sektor terkait dengan

    TTU dan adanya Perda dalam penertiban pengelolaan tempat –tempat umum

    5. Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) sehat

    Yang termasuk dalam Tempat Pengelolaan Makanan ini antara lain : restoran/rumah makan,

    kaki lima, kantin sekolah, warung kopi dan lain-lain. Cakupan untuk tahun 2012 baru mencapai

    54,68% dari target 65%. Hal ini juga masih didominasi oleh kota yang pada umumnya sudah

    mencapai target. Tempat pengelolaan makanan ini yang sering menjadi masalah juga sampah,

  • 11

    limbah dan kamar mandi/jamban. Hal ini berdasarkan hasil tinjauan/pengawasan lapangan

    sangat erat hubungannya dengan perilaku dari orang-orang yang terlibat dengan pengelolaan

    tempat makanan tersebut.

    Untuk TPM ini masih dikelola oleh masing-masing pribadi, disini pada pelaku TPM masih

    mementingkan penjualan dari pada kesehatan lingkungannya, umumnya TPM ini merupakan

    mata pencarian masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah.

    Grafik 4.30 Pencapaian Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

    Sehat Provinsi Sumatera Barat 2012

    Untuk meningkatkan cakupan ini lebih ditingkatkannya koordinasi lintas sektor terkait dan

    adanya perda dalam penertiban pengelolaan tempat pengelolaan makanan.

    6. Posyandu

    Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbagai

    upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat.

    Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

    (UKBM) yang paling dikenal oleh masyarakat, posyandu menyelenggarakan minimal 5 (lima)

  • 12

    program dan kegiatan prioritas. Pencapaian tahun 2012 jumlah posyandu 7.042 dengan jumlah

    kadernya 35.210 orang

  • 13

    BAB III

    SITUASI DERAJAD KESEHATAN

    Derajad kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor

    tersebut tidak hanya berasal dari sektor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan

    ketersediaan sarana dan prasarana, melainkan juga dipengaruhi faktor ekonomi,

    pendidikan, lingkungan sosial, keturunan dan faktor lainnya. Situasi derajat kesehatan

    masyarakat dapat tercermin melalui angka morbiditas, mortalitas dan status gizi. Pada bab

    berikut ini situasi derajat kesehatan di Provinsi Sumatera Barat digambarkan melalui

    Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu

    (AKI) dan angka morbiditas beberapa peyakit.

    Mortalitas merupakan angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan

    tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun

    sebab lainnya. Angka Kematian yang disajikan pada bab ini yaitu AKB, AKABA, AKI

    dan Angka Kematian Kasar (AKK).

    A. Angka Kematian Bayi (AKB)

    Angka Kematian Bayi (AKB) dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang

    meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran

    hidup pada tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang biasanya digunakan

    untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan

    yang dilakukan dalam rangka menurunkan AKB

    Angka kematian bayi (AKB) juga merupakan salah satu indikator dari derajat

  • 14

    kesehatan dan merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan

    pembangunan millenium yaitu MDGs 4 yaitu mengurangi kematian Bayi menjadi

    24/1000 kelahiran hidup.

    Dari hasil survei yang dilakukan AKB juga telah menunjukkan penurunan dari waktu

    ke waktu. Berdasarkan SDKI 2007, AKB di Indonesia maupun di Sumatera Barat

    sudah mengalami penurunan menjadi 34/1000 Kelahiran Hidup (Baseline tahun 1991

    68/1000 Kelahiran Hidup).

    Di Provinsi Sumatera Barat, AKB berdasarkan survey FK Unand tahun 2008 adalah

    sebesar 28/1000 kelahiran hidup. Dibandingkan data Nasional, angka kematian bayi di

    Sumatera Barat sudah lebih rendah, Berdasarkan prediksi dari Kementerian Kesehatan

    RI tahun 2010, Kematian bayi di Provinsi Sumatera Barat sudah berada di pita biru.

    AKB tahun 2012 belum dapat ditentukan karena yang berwenang untuk mengeluarkan

    data AKB adalah Badan Pusat Statistik. Namun data jumlah kematian, kematian bayi

    di Provisnsi Sumatera Barat sudah mengalami penurunan dari 1047 orang pada tahun

    2011 menjadi 721 orang pada tahun 2012

    B. Angka Kematian Ibu (AKI)

    Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat

    derajat kesehatan perempuan. Angka kematian ibu juga merupakan salah satu target

    yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium pada tujuan ke 5 yaitu

    meningkatkan kesehatan ibu dimana target yang akan dicapai sampai tahun 2015

    adalah mengurangi sampai ¾ resiko jumlah kematian ibu. Dari hasil survei yang

    dilakukan dan juga data capaian program, AKI telah menunjukkan penurunan dari

  • 15

    waktu ke waktu, namun demikian upaya untuk mewujudkan target tujuan

    pembangunan millenium masih membutuhkan komitmen dan usaha keras yang

    terus menerus. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait

    dengan kehamilan. Indikator ini dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum,

    pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitifitas AKI

    terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan

    pembangunan kesehatan

    Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator dari derajat kesehatan.

    Angka kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam

    tujuan pembangunan millenium yaitu tujuan MDGs 5 yaitu meningkatkan kesehatan

    ibu dimana target yang akan dicapai sampai tahun 2015 adalah mengurangi sampai ¾

    resiko jumlah kematian ibu.

    Dari hasil survey yang dilakukan ternyata pencapaian AKI telah menunjukkan

    penurunan. Berdasarkan SDKI 2002 AKI di Indonesia sebesar 307/100.000 kelahiran

    hidup sedangkan pada tahun 2008, berdasarkan hasil SDKI, AKI di Indonesia sebesar

    228/100.000 Kelahiran Hidup.

    Data pencapaian AKI di Provinsi Sumatera Barat telah memperlihatkan percepatan penurunan.

    Berdasarkan Survei Fakultas Kedokteran Universiatas Andalas tahun 2008, AKI di Sumatera

    Barat sebesar 212 /100.000 Kelahiran Hidup. Tahun 2012, AKI belum dapat ditentukan karena

    yang berwenang untuk mengeluarkan AKI adalah Badan Pusat Statistik. Namun dilhat dari

    kejadian jumlah kematian, jumlah kematian ibu di Provisnsi Sumatera Barat sudah mengalami

    penurunan dari 129 orang pada tahun 2011 menjadi 99 orang pada tahun 2012

  • 16

    C. Umur Harapan Hidup Waktu Lahir

    Derajat kesehatan masyarakat juga dapat diukur dengan melihat besarnya Umur Harapan

    Hidup Waktu Lahir (UHH). Umur Harapan Hidup pada saat lahir (eo) adalah hasil

    perhitungan proyeksi yang sering dipakai sebagai salah satu Indikator Kesejahteraan Rakyat.

    Dengan asumsi kecenderungan Angka Kematian Bayi (AKB) menurun serta perubahan

    susunan umur penduduk. Selain itu, UHH juga menjadi salah satu indikator yang

    diperhitungkan dalam menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi UHH di

    Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.

    Usia harapan hidup di Sumatera Barat pada tahun 2011 adalah 69,76 tahun angka ini lebih

    tinggi dibandingkan data nasional yaitu 65.65 tahun.

    Jika dilihat dari 15 program yang mendukung pencapaian target usia harapan hidup terlihat

    bahwa penurunan AKI dan AKB telah dapat dicapai yaitu AKI 212/100.000 KH dan AKB

    28/1000KH, prevalensi BBLR pada tahun 2010 menurut Riskesdas sudah dapat diturunkan

    menjadi 6% angka ini lebih rendah dibandingkan data Nasional yaitu 11%. Prevalensi gizi

    kurang berdasarkan berat dan tinggi badan (jumlah status gizi kurang berdasarkan BB/TB)

    tahun 2007 15,3% telah turun menjadi 8,2% tahun 2010 dan menjadi 7,2% tahun 2011,

    persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2010 menurut Riskesdas telah mencapai 86,9%.

  • 17

    BAB IV

    SITUASI UPAYA KESEHATAN

    A. PELAYANAN KESEHATAN DASAR

    1. Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK)

    1.1. Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

    a . Distribusi Kapsul Yodium.

    Distribusi kapsul yodium tahun 2012 telah dilaksanakan. Pendistribusian kapsul

    diberikan pada nagari dengan endemisitas GAKY sesuai dengan hasil pemeriksaan

    urine pada WUS tahun 2009

    b. Pemantauan Garam Beryodium.

    Pemantauan Garam beryodium dilaksanakan pada anak SD. Ada 6 Kab/Kota yang

    belum menyerahkan data hasil pemantauan garam beryodium yaitu Kab. Dharmasraya,

    Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Mentawai, Kota Padang Panjang

    dan Kota Bukittinggi

    Jika dilihat keluarga yang mengkonsumsi garam beryodium tahun 2012 (98.7%) sudah

    berada di atas target yang ditetapkan yaitu 80 %. Ada 1 Kab yang masih berada

    dibawah target yang ditetapkan yaitu Kabupaten Agam (66,7%) dan Kabupaten/Kota

    yang paling tinggi adalah Kota Sawahlunto (99,5%)

  • 18

    1.2 Penanggulangan kekurangan Vitamin A

    a. Distribusi Kapsul Vitamin A pada bayi (6-11 bulan)

    Cakupan distribusi Kapsul Vitamin A pada bayi tahun 2012 dapat dilihat pada

    grafik berikut:

    Pada tahun 2012 pencapaian distribusi kapsul Vitamin A pada bayi untuk Provinsi

    Sumbar 82.9. Angka ini sudah berada di atas target yang ditetapkan yaitu 80 % .

    Pencapaian terendah pada Kabupaten 50 Kota ( 67.67 % ) dan pencapaian tertinggi

    Kabupaten Mentawai yaitu 96.15 %.

    b. Distribusi Kapsul Vitamin A Pada anak balita (12-59 bulan)

    Pada tahun 2012 cakupan distribusi kapsul Vit A pada anak balita 83. 3 % dan

    angka tersebut sudah berada di atas target yang ditetapkan yaitu 80 %. Pencapaian

    terendah pada Kab. Mentawai ( 55.87 % ) dan tertinggi pada Kab. Sjunjung 98.25 %.

  • 19

    C. Distribusi Kapsul Vitamn A Pada Anak Balita (6-59 bulan)

    Cakupan distribusi kapsul vitamin A Tahun 2012 mengalami penurunan

    dari 86,7% (2011) menjadi 83,3 % 2012 walaupun demikian persentase ini sudah

    berada di atas target (80%). Penyebab turunnya persentase tersebut dikarenakan

    terdapatnya perbedaan sasaran. Kabupaten/Kota yang paling rendah cakupannya

    yaitu Kab Mentawai 60.48% dan yang paling tinggi adalah Kab Sijunjung 97.27%

    1. 3. Penanggulangan Anemia Gizi

    Distribusi Tablet Besi

    Penanggulangan anemia gizi merupakan salah satu kegiatan pokok pada program

    UPGK yakni dengan memberikan tablet besi kepada kelompok sasaran (ibu hamil).

    Untuk tahun 2012 target cakupan adalah 78%

    Distribusi cakupan tablet besi untuk Prop.Sumbar tahun 2012 dapat dilihat pada

    grafik berikut :

  • 20

    Pada grafik terlihat bahwa rata-rata cakupan tablet besi di Provinsi Sumatera Barat

    adalah sebesar 78.9 %. Angka ini berada di bawah angka cakupan Propinsi tahun

    2011 ( 84.7 %) walaupun demkian cakupan tahun 2012 masih berada di atas target

    yang ditetapkan yaitu 78 %. Pencapaian tertinggi pada Kota Solok ( 93.6% ) dan

    terendah pada Kab. Mentawai (28.9 % ).

    1.4 Penanggulangan kurang Gizi Pada Balita dan Bayi

    a. Anak Baduta 12 -24 bulan mendapatkan MP-ASI

    Penanggulangan kurang gizi pada balita adalah dengan jalan pemberian MP-ASI

    pada pada anak baduta ( 12 – 24 bln ) sebanyak 2242 balita dalam bentuk biskuit .

    dan Pemberian MP-ASI bayi (6 -11 bln) diberikan kepada 716 bayi selama 3 bulan

    yang tujuannya untuk meningkatkan status gizi, juga untuk mempertahankan jangan

    sampai menjadi gizi buruk. Pemberian MP-ASI ini diprioritaskan kepada Balita

    dengan status gizi kurang Gakin di 19 Kabupaten/Kota

    b. Balita Gizi buruk mendapatkan perawatan

    Jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan tahun 2012 adalah 547

    orang.

    Grafik kasus Gizi Buruk per Kabupaten/Kota Tahun 2012 dapat dilihat sebagi

    berikut:

  • 21

    Semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan sesuai dengan 10 langkah

    penatalaksanaan kasus gizi buruk baik secara rawat inap maupun rawat jalan. Di

    Provinsi Sumatera Barat sudah ada 15 Klinik gizi buruk yang tersebar di 9

    Kab/Kota yaitu Kota Padang ( Hc. Nanggalo ), Kab. Pasaman ( Hc, Pegangbaru),

    Kab. Agam ( Hc. Pekan Kamis, Hc, Lubuk Basung), Kota Solok ( Hc. Tanah

    Garam), Kab. Solok Selatan ( Hc. Lubuk Gadang), Kab. Dharamsraya ( Hc. Sungai

    Rumbai, Hc. Koto Baru, Hc. Sitiung I ), Kab. Tanah Datar ( RS Ali Hanafiah ),

    Kab. Lima Puluh Kota ( Hc. Dangung-dagung, Hc. Kapur IX, Hc. Pangkalan ) dan

    Kota Pariaman ( Hc. Kampung Baru Padusunan)

    2. Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

    2.1. Penimbangan Bulanan

    Penimbangan bulanan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap

    posyandu, untuk memantau pertumbuhan balita setiap bulan. Indikator yang

    digunakan untuk melihat pencapaian penimbangan bulanan adalah :

  • 22

    a. Indikator (D/S).

    Indikator D/S digunakan untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat. Pencapaian

    D/S untuk tahun 2012 ( 75.5 % ) angka ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan

    yaitu 75%. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 pencapaian tahun 2012 lebih

    tinggi, dimana pencapaian pada tahun 2011 (70.5 %).

    b .Indikator N/D’

    Indikator N/D’ digunakan untuk melihat pencapaian program. Pencapaian N/D’

    untuk tahun 2012 ( 83.5 %) lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu 80

    %.

    c. Indikator BGM/D.

    Indikator BGM/D digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap

    memburuknya keadaan gizi balita . Target yang ditetapkan adalah 1.5 %.

    Pencapaian Prov. Sumbar untuk BGM/D adalah 1% masih berada di bawah

    target.

  • 23

    PROGRAM KESEHATAN IBU

    a. Persentase Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Antenatal Care/K1

    Cakupan Kunjungan Pertama (K1) ibu hamil ke petugas kesehatan tahun

    2012 sebesar (97,7%). Angka ini sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu

    97%. Grafik di atas menunjukkan baru 14 Kab/Kota sudah mencapai target, yaitu

    Kota.Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kab.Solsel, Kab.Sijunjung,

    Kab.Pasaman, Kab.Pasaman Barat, Kota Solok, Kota Pariaman, Kab.Drmasraya,

    Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kab.Pessel dan Kab.Padang

    Pariaman.

    K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang

    mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif

    sesuai standar. Kontak pertama ini harus dilakukan sedini mungkin pada trimester

    pertama sebaiknya minggu ke 8 dan pada saat kunjungan ini ibu juga diberikan

    Target : 97%

  • 24

    buku KIA sebagai pedoman para ibu dimulai dari kehamilan sampai setelah

    melahirkan.

    b. Presentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan antenatal ( K 4)

    Pencapaian cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal (K4)

    tahun 2012 sebesar 87,18% sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 87%.

    Pencapaian tertinggi Kota Bukittinggi dan pencapaian terendah di Kab mentawai.

    K4 adalah ibu hamil dengan kontak 4 kali atau lebih dengan tenaga

    kesehatan yang mempunyai kompetensi, untuk mendapatkan pelayanan terpadu

    dan komprehensif sesuai standar. Kontak empat kali ini dilakukan dengan rincian

    satu kali pada trimester I (kehamilan hingga 12 minggu) dan trimester kedua (

    >12 -24 minggu), kemudian minimal 2 kali kontak pada trimester ketiga

    dilakukan setelah minggu ke 24 sampai umur 36. Kunjungan antenatal ini bisa

    lebih dari 4 kali sesuai dengan kebutuhan dan jika ada keluhan, penyakit atau

    gangguan kehamilan.

  • 25

    c. Presentase Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih

    Pencapaian persalinan oleh tenaga kesehatan di ProV. Sumbar tahun 2012

    adalah 88,25% angka ini sedikit lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 88

    %. Pencapaian tertinggi pada Kota Pariaman dan pencapaian terendah pada

    Kab.Mentawai.

    Pada beberapa daerah masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun,

    tetapi sudah dilakukan pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun di beberapa

    Kab/Kota, namun masih perlu Orientasi dan peningkatan pelaksanaan Kemitraan

    Bidan dan Dukun, penyediaan fasilitas pertolongan persalinan di Puskesmas,

    pembinaan secara terus menerus dari Kab/Kota, kerjasama dengan organisasi

    profesi (IBI) dan Kampanye KIE persalinan di fasilitas kesehatan serta

    peningkatan peran Bidan Koordinator.

  • 26

    d. Presentase Ibu Nifas yang mendapatkan pelayanan (KF)

    Kunjungan ibu nifas tahun 2012 sebesar 88,20% sudah mencapai target

    yang telah ditetapkan yaitu 88%. Dari grafik di atas terlihat pencapaian tertinggi

    Kab Dharmasraya dan Pasaman dan pencapaian terendah Kabupaten Mentawai.

    Setelah melahirkan ibu masih perlu mendapat perhatian karena masa nifas

    beresiko mengalami perdarahan atau infeksi yang dapat mengakibatkan kematian

    Ibu. Untuk menjaga kesehatan Ibu Nifas dan Bayi baru lahir baik persalinannya

    ditolong oleh tenaga kesehatan atau tidak harus mendapat post natal care

    (pelayanan nifas).

  • 27

    e. Presentase Ibu Hamil, Bersalin, Nifas yang dapat Penanganan Komplikasi

    Kebidanan (PK)

    Grafik di atas menunjukkan Pencapaian Penanganan Komplikasi ibu

    hamil, bersalin dan nifas di Prov. Sumatera Barat tahun 2012 sebesar 50%, angka

    ini lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 67 %.

    Penanganan Komplikasi (PK) adalah penanganan komplikasi kebidanan,

    penyakit menular, maupun penyakit tidak menular serta masalah gizi yang terjadi

    pada waktu hamil bersalin dan nifas. Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan

    yang mempunyai kompetensi.

    Kab/Kota yang cakupannya jauh di bawah target disebabkan karena masih

    minim/kurangnya tenaga kesehatan yang kompeten/terampil dalam penanganan

    komplikasi kebidanan, belum seluruh puskesmas PONED yang sudah dilatih

  • 28

    berfungsi secara maksimal, disamping sarana yang masih kurang dan akses ke

    pelayanan kesehatan yang jauh.

    PROGRAM KESEHATAN ANAK

    1. Pelayanan Kesehatan Neonatus adalah pelayanan sesuai standar yang diberikan

    tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus, sedikitnya 3 (tiga) kali selama

    periode 0-28 hari setelah lahir, baik di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah

    yaitu; Kunjungan Neonatal ke-1 (KN 1) dilakukan pada kurun waktu 6-48 jam setelah

    lahir, Kunjungan neonatal ke-2 (KN 2) dilakukan pada kurun waktu hari 3-7 setelah

    lahir, Kunjungan neonatal ke-3 (KN 3) dilakukan pada kurun waktu hari 8-28 setelah

    lahir, baik di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah.

    Indikator KN1 dan KN lengkap merupakan indikator penting dalam pelayanan

    kesehatan bayi dalam rangka penurunan Angka Kematian Neonatus (AKN) dan

    Angka Kematian Bayi (AKB). Kunjungan Neonatus yang sesuai protap adalah

    dengan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan

    Manajemen Terpadu Balita Sakit.

    a. Cakupan Pelayanan Neonatus Pertama /Kunjungan Neonatus ke-1 (KN 1)

  • 29

    Neonatus adalah bayi berumur 0-28 hari, cakupan pelayanan neonatus

    pertama (KN1) adalah Cakupan Neonatus yang telah memperoleh pelayanan

    Kunjungan Neonatal sesuai standar pada 6-48 jam setelah lahir di satu wilayah kerja

    pada kurun waktu tertentu, dengan indikator ini dapat diketahui akses/jangkauan

    pelayanan kesehatan neonatal.

    Pencapaian kunjungan neonatal pertama (KN1) Provinsi Sumatera Barat

    Tahun 2012 sebesar 90,6 %, sudah di atas target yang ditetapkan sebesar 82%,

    cakupan inii meningkat dibanding cakupan tahun 2011. Kab/Kota yang belum

    mencapai target yaitu Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kab Tanah Datar,

    Kab Solok, Kab Solok Selatan dan Kab Mentawai

    Kondisi ini sudah memperlihatkan akses/jangkauan pelayanan kesehatan

    neonatal yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Sumatera Barat. Pelayanan

    kesehatan yang diberikan meliputi Pemeriksaan Bayi Baru Lahir, Pemberian ASI

    Eksklusif, Menjaga Bayi Tetap Hangat, Perawatan bayi, Pengenalan terhadap, tanda

    sakit & bahaya, Merawat BBLR, Konseling dan Skrining Hipotiroid, Injeksi Vit K1

    b. Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap

    Target : 83%

  • 30

    Adalah cakupan neonatus yang telah mendapatkan pelayanan Kunjungan

    Neonatal sesuai standar paling sedikit 3 (tiga) kali pada 6-48 jam; 1 kali pada 3-7

    hari; 1 kali pada 8-28 hari; setelah lahir di satu wilayah kerja pada kurun waktu

    tertentu. Indikator ini menggambarkan efektifitas dan kualitas pelayanan kesehatan

    neonatal.

    Pencapaian Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap Propinsi Sumatera Barat

    tahun 2012 adalah 84,9%, angka lni lebih tinggi dari cakupan tahun 2011 (80%).

    Terlihat dari grafik di atas 8 (delapan) Kab/Kota yang tidak mencapai target

    adalah Kota Payakumbuh, Kota Pdg Panjang, Kab Agam, Kab Solok, Kab 50 Kota,

    Kab Tanah Datar, Kab Sosel dan Kab Mentawai

    Pencapaian ini sudah memperlihatkan efektifitas dan kualitas pelayanan

    kesehatan neonatal yang diberikan yang meliputi Pemeriksaan Ulang, ASI Eksklusif,

    Perawatan bayi, Pengenalan terhadap, tanda sakit & bahaya, Merawat BBLR dan

    Konseling

    c. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani

    Target : 72%

  • 31

    Adalah cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani oleh tenaga

    kesehatan yang terlatih sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu

    tertentu. Dari target yang ditetapkan sebesar 72% yang tercapai baru 12% angka ini

    sedikit meningkat dibanding cakupan tahun 2011 (11%). Keadaan ini disebabkan

    karena masih minimnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam penanganan

    neonatal komplikasi, Terbatasnya Sumber Daya Manusia & Dana untuk

    mempertahankan dan memperluas Upaya-Upaya Intervensi seperti Manajemen

    Asfiksia, BBLR, Manajemen Terpadu Bayi Muda, Pemberdayaan Masyarakat

    melalui Buku KIA, Sistem Rujukan Pelayanan Neonatal Komplikasi Belum Berjalan

    Optimal, Tidak tercatat dalam Pencatatan dan Pelaporan Kohort Bayi, belum semua

    puskesmas yang melakukan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar dan

    Fasilitas kesehatan dalam Pelayanan KIA masih kurang/minim.

    Oleh karena itu untuk tahun 2013 melalui anggaran daerah dan dekon

    dianggarkan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan petugas dalam pengenalan

    terhadap tanda sakit dan bahaya, Manajemen Terpadu Bayi Muda dan Manajemen

    Terpadu Balita Sakit, peningkatan Kemampuan Petugas dalam memberikan

    Pelayanan Neonatal, Peningkatan Kemampuan Petugas dalam Penanganan Bayi dan

    Balita Sakit yang akan diikuti oleh tenaga kesehatan di puskesmas (Dokter, Bidan dan

    Perawat), Pengadaan Buku dan format-format.

    Indikator ini menunjukkan kaemampuan sarana pelayanan kesehatan dalam

    menangani kasus kegawat daruratan neonatal, yang kemudian ditindak lanjuti sesuai

    dengan kewenangannya atau dirujuk. Dari grafik di atas terlihat hanya 1 (satu)

    Kab/Kota yang mencapai target, yaitu Kota Pariaman (81%)

  • 32

    d. Cakupan Kunjungan Bayi

    Cakupan bayi post neonatal yang memperoleh pelayanan kesehatan paripurna

    sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi

    klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali (1 kali pada umur 29 hari - 2 bulan, 1 kali

    pada umur 3-5 bulan, 1 kali pada umur 6-8 bulan, 1 kali pada umur 9-11 bulan) disatu

    wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

    Kunjungan bayi tahun 2012 sebesar 90,3% sudah mencapai target yang telah

    ditetapkan sebesar 86% angka ini lebih tinggi dari tahun 2011 (83,6%). Indikator ini

    dapat mengetahui efektifitas, continuum of care dan kualitas pelayanan kesehatan

    bayi.

    Kab/Kota yang belum mencapai target yaitu Kab. Mentawai, Kota

    Payakumbuh, Kab.Agam, Kota Sawahlunto, Kab. 50 Kota, Kota Bukittinggi, Kab.

    Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang.

    Target : 83%

  • 33

    e. Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

    Pencapaian pelayanan kesehatan anak balita di Prov. Sumatera Barat Tahun

    2012 (81,72%), sudah di atas target yang ditetapkan yaitu 81%. Pencapaian tertinggi

    pada kab Pasaman Barat dan pencapaian terendah Kab.Mentawai.

    Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak balita adalah jumlah anak balita (12 –

    59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 x

    setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun, pemberian vitamin A 2 x

    setahun. Dalam pencapaian ini sudah dilakukan berbagai upaya yang terintegrasi

    antar program untuk mendukung tercapainya cakupan. Kegiatan-kegiatan yang

    dilakukan seperti Penanganan dan Rujukan Kasus, AMP, Pembinaan Posyandu,

    Pembinaan Anak Prasekolah, Pemberian Vitamin Anak Balita, Deteksi Dini Tumbuh

    Kembang Anak Balita, Penyuluhan dan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat (Ibu)

    tentang Kesehatan Anak Balita melalui Kelas Ibu Balita (Tumbuh Kembang) dan

    Buku KIA, Pemberian ASI sampai umur 2 (dua) tahun serta Perawatan Anak Balita

    dan Pra Sekolah.

  • 34

    f. Cakupan SD/MI yang melaksanakan Penjaringan Siswa Klas 1 SD

    Pencapaian cakupan kegiatan penjaringan siswa SD di Prov. Sumbar 95,7%

    sudah di atas target yang ditetapkan yaitu 90%. Kab/Kota yang belum mencapai

    target yaitu Kab Sosel, Kab Pessel dan Kab Mentawai. Kegiatan penjaringan ini

    sudah dilaksanakan diseluruh Kab/Kota, begitu juga penjaringan terhadap siswa

    SMP/SMA juga sudah diakukan di seluruh Kab/Kota.

    Penjaringan kesehatan merupakan suatu prosedur pemeriksaan kesehatan

    yang dilakukan untuk memilah (skrining) anak-anak yang sehat dan tidak sehat, serta

    dapat dimanfaatkan untuk pemetaan kesehatan peserta didik yang bertujuan untuk

    meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal.

    Kegiatan penjaringan selain untuk mengetahui secara dini masalah-masalah

    kesehatan anak sekolah sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya untuk

    mencegah keadaan yang lebih buruk, juga untuk memperoleh data atau informasi

    Target : 90%

  • 35

    dalam menilai perkembangan kesehatan anak sekolah, maupun untuk dijadikan

    pertimbangan dalam menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan UKS

    g. Cakupan Kab/Kota yang mempunyai 4 Puskesmas Mampu pelayanan Kesehatan

    Peduli Remaja (PKPR)

    Pencapaian puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan peduli remaja

    (PKPR) di Prov. Sumbar 100%, capaian ini sudah di atas target yang ditetapkan 70%,

    angka ini lebih tinggi dari tahun 2011 (95%) berbagai upaya dibidang pelayanan

    kesehatan remaja yang meliputi pelayanan Promotif, Preventif, Kuratif yaitu;

    Skrining Status TT dan Imunisasi TT bagi yang membutuhkan, Konseling Remaja,

    pelatihan Peer Konselor, Penyuluhan Masalah NAPZA, Pelayanan KIE, Pelayanan

    Kesehatan Reproduksi Remaja, dukungan sumber daya yang memadai (kuantitas)

    maupun kualitas dari Pemerintah Daerah setempat.

  • 36

    h. Jumlah Kematian Neonatal 0-7 hari

    Resiko terbesar kematian neonatal terjadi 24 jam pertama kehidupan, minggu pertama

    dan bulan pertama kehidupan.Bayi yang berusia kurang dari 1 bulan merupakan golongan

    umur yang paling rentan atau memiliki resiko gangguan kesehatan yang paling tinggi.

    Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah kematian di prov. Sumbar sebesar 691 orang.

    i. Jumlah Kematian Neonatal 8-28 hari

    Jumlah kematian neonatal 8-28 hari di Prov. Sumatera Barat sebesar 110 orang dengan

    penyumbang kematian terbesar dari kab Sijunjung sebanyak 18 orang.

  • 37

    j. Jumlah Kematian Bayi

    Jumlah kematian Bayi di Propinsi Sumatera Barat sebanyak 240 orang yang tersebar di

    18 Kab/Kota dengan penyumbang kematian tertinggi dari Kab Sijunjung

    k. Jumlah Kematian Anak Balita

    Jumlah kematian anak balita di Propinsi Sumatera Barat sebanyak 138 orang.

  • 38

    B. Program Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML)

    a. Pengendalian Penyakit Tuberkulosis

    Tuberkulosis atau sering juga disebut TB adalah penyakit menular langsung yang

    disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Umumnya menyerang organ paru namun

    dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Tujuan dari Program Pengendalian TB

    menurunkan angka kesakitan dan angka kematian TB, memutuskan rantai penularan serta

    mencegah terjadinya Multi Drug Resistence (MDR), sehingga TB tidak lagi merupakan

    masalah kesehatan masyarakat Indonesia.

    Target program penanggulangan TB adalah tercapainya penemuan pasien baru

    TB BTA positif paling sedikit 70% dari perkiraan dan penyembuhan 85% dari semua

    pasien tersebut serta mempertahankannya. Provinsi Sumatera Barat saat ini telah

    mencapai Case Detection Rate (CDR) sudah mencapai 59,55% dan Succes Rate (SR)

    sudah mencapai 89,76%

    Grafik 4. 1. Pencapaian Case Detection Rate (CDR) Tuberkulosis Tahun 2000

    sampai dengan 2012

    28.8

    0

    29.6

    0

    29.8

    0 42.7

    0

    43.8

    0

    47.5

    2

    50.1

    0

    48.3

    0

    48.8

    0

    49.4

    3

    54.3

    9

    59.5

    5

    61.0

    0

    0

    10

    20

    30

    40

    50

    60

    70

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

    CDR (%)

  • 39

    Grafik 4. 2. Pencapaian Succes Rate (SR) Tuberkulosis Tahun 2000 sampai dengan 2012

    92.6

    0

    91.9

    0

    88.7

    0

    88.2

    0

    88.6

    0

    88.2

    0

    90.8

    0

    89.0

    0

    87.8

    7

    97.5

    9

    87.6

    7

    82.9

    5

    84.5

    4

    75

    80

    85

    90

    95

    100

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

    Success Rate (%)

    Kebijakan pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis di Provinsi Sumatera Barat

    adalah sebagai berikut :

    1. Dilaksanakan sesuai dengan azaz desentralisasi

    2. Dengan menggunakan strategis Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS)

    3. Penguatan Kebijakan untuk meningkatkan komitmen daerah

    4. Peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan

    untuk memutuskan rantai penularan dan mencegah terjadinya MDR-TB.

    5. Penemuan dan pengobatan dilaksanakan oleh seluruh Unit Pelayanan Kesehatan

    (UPK)

    6. Penanggulangan dilaksanakan melalui promosi, penggalangan kerjasama dan

    kemitraan dalam wujud Gerakan Terpadu Nasional (Gerdunas) TB.

    7. Peningkatan kemampuan Laboratorium

    8. Obat Anti Tuberkulosis diberikan kepada pasien secara cuma-cuma dan dijamin

    ketersediaannya.

  • 40

    9. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk meningkatkan dan

    mempertahankan kinerja.

    10. Diprioritaskan kepada kelompok miskin dan kelompok rentan terhadap TB.

    11. Pasien TB tidak dijauhkan dari keluarga, masyarakat dan pekerjaannya.

    12. Memperhatikan Komitmen Internasional.

    Kegiatan yang telah dilakukan adalah penemuan dan pengobatan, perencanaan,

    pemantauan dan evaluasi, peningkatan SDM (pelatihan, supervisi), penelitian,

    promosi dan kemitraan. Konsep kemitraan yang dibangun dalam memerangi TB

    menjadi sangat penting mengingat untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap

    pelayanan pengobatan, meningkatkan penemuan kasus dan tindakan pengobatan

    bukan hal yang mudah. Penanggulangan tuberkulosis melibatkan kalangan LSM dan

    organisasi keagamaan. Jalinan kerjasama dengan LSM dan tokoh keagamaan

    diharapkan dapat membantu proses sosialisasi kepada masyarakat mengenai gejala

    penyakit TB, cara penemuan kasus dan pengobatan.

    Selain itu juga telah dilakukan berbagai penelitian yang bertujuan untuk memberikan

    masukan terhadap pengambil kebijakan di bidang Tuberkulosis.

    Beberapa penelitian dilakukan untuk meningkatkan kualitas Program TB ini antara

    lain :

    1. Implication Study of Tuberculin Survey, West Sumatera Province, 2008

    (dipresentasikan di Perancis)

    2. Laboratory DOTS Link Development

    3. Nagari Peduli TB sebagai suatu peningkatan Penanggulangan Tuberkulosis

    melalui kemitraan di Provinsi Sumatera Barat (dipresentasikan pada TB Day 2011)

  • 41

    Salah satu kebijakan operasional penanggulangan tuberkulosis di Provinsi Sumatera

    Barat adalah kemitraan yang dilakukan melalui suatu upaya untuk melibatkan

    berbagai sektor, baik pemerintah, swasta maupun kelompok organisasi masyarakat.

    Tingginya beban masalah tuberkulosis dan keterbatasan sektor pemerintah,

    menyebabkan potensi melibatkan sektor lain semakin diperluas.

    Berbagai upaya inovatif melalui kemitraan juga dilakukan dalam penanggulangan TB

    di Sumatera Barat, sebagai berikut :

    1. Kemitraan melalui Public Private Mix Tuberkulosis

    Dalam pelaksanaan program tuberkulosis di Provinsi Sumatera Barat, selain

    pengauatan di layanan kesehatan juga dilakukan peningkatan peran lintas sektor

    melalui Public Private Mix yang ditandai dengan ditandatanganinya Piagam

    Kesepakatan dari Organisasi Profesi dalam upaya membantu pencapaian target

    program.

    “Piagam Kesepakatan Pelaksanaan Public Private Mix Tuberkulosis

    Provinsi Sumatera Barat”

    2. Kemitraan melalui Nagari Peduli Tuberkulosis

    Perubahan peta politik nasional yang terjadi membangkitkan kembali semangat

    masyarakat Sumatera Barat untuk kembali menjalankan sistem pemerintahan

    Nagari. Dengan berlakunya otonomi daerah pada tahun 2001, istilah nagari beserta

    keistimewaannya kembali digunakan. Sebuah nagari dipimpin oleh seorang

    Walinagari, yaitu orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek

    kehidupan dalam budaya alam Minangkabau dan dibentuk Kerapatan Adat Nagari

    (KAN), yakni lembaga yang beranggotakan tungku tigo sajarangan yang terdiri

    dari alim ulama, cerdik pandai dan ninik mamak.

  • 42

    Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat bersama PPTI melakukan suatu

    terobosan melalui nagari peduli TB. Dasar kegiatan adalah partisipasi dan

    pengembangan masyarakat sehingga terjadi peningkatan pengetahuan, perubahan

    sikap, perilaku menjadi lebih mandiri, TAHU-MAU-MAMPU mengenai

    tuberkulosis dan pemberantasannya. Aktifnya kader/relawan dan PMO, tumbuh

    dan terbinanya dengan baik kerjasama dan kelembagaan melalui wadah nagari

    siaga untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang terwujud dengan

    dukungan yang luas dari Pemerintah Daerah, DPRD, instransi terkait, partisipasi

    masyarakat, termasuk perantau.

    Kegiatan ini telah dilaksanakan di dua Kabupaten/Kota yaitu di Kota Padang

    (Kecamatan Kuranji di Kelurahan Kalumbuk dan Kelurahan Korong Gadang) dan

    di Kabupaten Agam (Kecamatan Tanjung Mutiara di Nagari Tiku Utara dan

    Nagari Tiku Selatan).

    Kegiatan diawali dengan revitalisasi dan sosialisasi, pelaksanaan urvey awal,

    penyuluhan tuberkulosis, Pelatihan KAP tentang tuberkulosis, pertemuan, diskusi,

    seminar, informasi melalui media cetak dan elektronik dan pendekatan pelayanan

    melalui nagari siaga.

    Hasil dari kegiatan ini selain peningkatan CDR yang sangat signifikan (lebih dari

    50% dibanding tahun 2008) juga peningkatan partisipasi masyarakat tuberkulosis

    dan penanggulangannya. Kegiatan penggalagan peran serta msyarakat dalam

    program penanggulangan tuberkulosis di Indonesia perlu mendapat perhatian yang

    lebih serius dimasa yang akan datang.

    3. Kemitraan dengan masyarakat melalui Paguyuban Tuberkulosis

  • 43

    Salah satu pendekatan yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah

    Tuberkulosis adalah perlunya dibangun kemitraan yang efektif sesuai dengan yang

    dibutuhkan untuk kelancaran program penanggulangan TB dan salah satu langkah

    untuk memecahkan masalah adalah dengan melibatkan model kemitraan atau

    paguyuban.

    Kemitraan pada esensinya dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama

    dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Paguyuban di

    wilayah kerja Puskesmas dengan penemuan atau angka kesembuhan rendah adalah

    sebagai salah satu pendekatan kemitraan yang berbasis komunitas dalam program

    penanggulangan TB.

    Kegiatan dalam suatu paguyuban tersebut meliputi penjaringan, pendampingan dan

    promosi atau penyuluhan. Untuk membangun sebuah kemitraan, harus didasarkan

    pada hal-hal berikut antara lain kesamaan perhatian (common interest) atau

    kepentingan, saling mempercayai dan saling menghormati, tujuan yang jelas dan

    terukur, serta kesediaan untuk berkorban, baik waktu, tenaga, maupun sumber

    daya yang lain.

    Metode pendekatan dengan menggunakan paguyuban dipilih karena paguyuban

    banyak digunakan untuk menampung orang-orang yang memiliki minat, latar

    belakang, motivasi yang sama dan kebanyakan digunakan untuk menumbuhkan

    rasa saling memiliki dan persaudaraan.

    Demikian halnya dengan paguyuban penderita dan mantan penderita TB Paru.

    Paguyuban TB yang beranggotakan masyarakat sekitar penderita akan lebih efektif

    membantu penanggulangan TB di masyarakat karena masyarakat tersebut lebih

  • 44

    dikenal dan lebih akrab dengan penderita maupun suspect penderita TB, sehingga

    akan lebih diterima dengan tangan terbuka. Berbeda dengan petugas, belum tentu

    akan diterima dengan baik oleh mereka (masyarakat penderita). Oleh karena itu

    pembentukan paguyuban TB sangat efektif membantu upaya penanggulangan TB

    melalui kemitraan yang berbasis komunitas dari, oleh dan untuk masyarakat

    menuju Indonesia Bebas TB.

    Beberapa Paguyuban yang ada di Provinsi Sumatera Barat al :

    a. Ikatan Masyarakat Peduli Tuberkulosis (IMPUT) di Puskesmas Paninggahan

    Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok

    b. Ikatan DAI Peduli Tuberkulosis di Kabupaten Sijunjung. Paguyuban ini bertujuan

    untuk membantu menurunkan angka kesakitan TB yang menjadi masalah

    kesehatan di masyarakat yang bertujuan untuk melakukan penjaringan,

    pendampingan sebagai Pengawas Makan Obat (PMO) dan penyuluhan.

    Kepengurusan dalam Paguyuban TB ini terdiri dari mantan-mantan penderita TB,

    penderita dan petugas kesehatan dari Puskesmas setempat.

    4. Kemitraan dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)

    Pada tanggal 14 Juli 2011 telah dilaksanakan Kongres Nasional ke XII

    Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) di Bukittinggi Sumatera Barat, yang

    dihadiri oleh lebih dari 700 orang Dokter dari seluruh Indonesia. Pada kesempatan

    tersebut, Menteri Kesehatan juga memberikan kuliah umum dengan tema “Upaya

    Penanggulangan Penyakit Paru di Indonesia”. Kongres di buka oleh

    Prof.dr.Tjandra Yoga Aditama, SpP(K) ,MARS, DTM&H, DTCE Direktur

    Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian

  • 45

    Kesehatan RI. Juga dilakukan pelantikan Asosiasi Rumah Sakit dan Balai

    Pengobatan Paru Indonesia (ARSABAPI) oleh Dr.Suprianto, Sp(P) Direktur

    Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dilanjutkan dengan

    pembacaan deklarasi yang dipimpin oleh Ketua ARSABAPI, Dr.Priyanti

    Z.S.SpP(K).

    c. Pengendalian HIV/AIDS.

    Aquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah merupakan kumpulan gejala

    penyakit yang disebabkan menurunnya immunitas tubuh sebagai akibat dari serangan

    Human Immunodeficiency Virus (HIV). Karena imunitas tubuh yang diserang oleh

    virus HIV, maka penderita mudah diserang berbagai macam penyakit infeksi dan

    kanker yang tidak biasa.

    Orang terpapar HIV di Provinsi Sumatera Barat pertama kali di diagnosis pada

    sebuah sero survey pada tahun 1992. Sejak tahun 1992 setiap tahun ditemukan kasus

    baru orang dengan HIV. Sampai dengan tahun 1999 tercatat 1 kasus AIDS di RS dan

    masing-masing 2 kasus ditemukan melalui serosurvei dan PMI. Pada tahun 2000

    ditemukan kasus baru orang dengan HIV sebanyak 9 kasus melalui serosurvei dan

    PMI. Pada tahun 2002 terdapat 1 kasus AIDS yang dirawat di RS, tahun 2004

    meningkat menjadi 6 kasus, tahun 2005 sebanyak 12 kasus, tahun 2006 kasus HIV 24

    kasus dan AIDS 47 kasus. Dan sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini setiap

    tahunnya ditemukan lebih dari 100 kasus baru. Dari hasil serosurvei sentinel telah

    ditemukan sebanyak 35 orang. Hingga akhir 2011 telah ditemukan 871 kasus (melalui

    serosurvei 35 kasus, dari PMI 114 kasus dan 722 kasus dari Rumah Sakit yang terdiri

    dari 40 HIV dan 682 AIDS).

  • 46

    Jumlah kasus AIDS pada satu sisi menggambarkan semakin baiknya sarana diagnosis

    AIDS, tetapi pada satu sisi menggambarkan cepatnya manifestasi AIDS dari kondisi

    mengidap HIV pada seseorang.

    Tabel 4.4 Distribusi kasus HIV dan AIDS tersebar di 19 Kabupaten/Kota di

    Provinsi Sumatera Barat.

    No Kabupaten / Kota HIV AIDS MENINGGAL

    1 Kabupaten Padang Pariaman 4 35 7

    2 Kabupaten Tanah Datar 0 25 4 3 Kabupaten Pesisir Selatan 1 27 3 4 Kabupaten Agam 1 61 7

    5 Kabupaten 50 Kota 0 17 2 6 Kabupaten Pasaman 0 8 1 7 Kabupaten Pasaman

    Barat 1 11 3 8 Kabupaten Sijunjung 1 3 1

    9 Kabupaten Dharmasraya 1 9 0 10 Kabupaten Solok 0 6 0 11 Kabupaten Solok Selatan 0 5 0 12 Kabupaten Mentawai 0 5 1

    13 Kota Padang 39 322 58 14 Kota Bukittinggi 7 144 15 15 Kota Payakumbuh 0 23 1

    16 Kota Padang Panjang 0 7 1 17 Kota Solok 2 17 3 18 Kota Sawahlunto 0 10 3

    19 Kota Pariaman 4 18 5 20 Tidak diketahui 84 13 2 21 Lain-lain 7 36 8 Sumbar 122 802 123

    Distribusi terbesar di Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten

    Tanah Datar dan Kota Payakumbuh

    Hasil survei ini menggambarkan tingginya potensi epidemi HIV dan AIDS di

    Provinsi Sumatera Barat. Potensi ini akan menghasilkan epidemi yang sangat besar

    jika tidak dilakukan upaya-upaya pengendalian epidemi HIV dan AIDS.

    Pada Tahun 2012 Pemerintah Provinsi mengajukan Peraturan Daerah yang dapat

    mengatur penanggulangan HIV tersebut melalui Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang

  • 47

    Penanggulangan HIV-AIDS. Secara umum Program Penanggulangan AIDS terdiri

    dari pengembangan kebijakan, program pencegahan, program perawatan, dukungan

    dan pengobatan serta mitigasi.

    Pada tahun 2012, Gubernur Sumatera Barat terpilih sebagai Tokoh Peduli Orang

    Dengan HIV AIDS (ODHA) bersama dengan 11 orang lainnya di Provinsi Sumatera

    Barat, yang dipilih oleh Komunitas ODHA.

    Sejak Pemerintah Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Muslim Kasim,

    implemntasi program HIV AIDS di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan secara

    lebih komprehensif. “Sudah saatnya kita bicara HIV-AIDS dengan transparan, agar

    kita dapat memutus rantai penularan dengan tidak mengesampingkan perawatan yang

    baik pada mereka yang sudah terlanjur kena, untuk itu dibutuhkan peran seluruh

    sektor terkait”. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

    1. Kegiatan Pencegahan

    Kegiatan pencegahan yang dilakukan di Provinsi Sumatera Barat adalah :

    a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) HIV-AIDS dan NAPZA pada

    kelompok beresiko tinggi, petugas kesehatan, anak sekolah, Warga

    Binaan Pemasyarakatan (WBP), tokoh masyarakat, Karang Taruna.

    b. Bekerjasama dengan Universitas (AISEC) untuk Penyuluhan HIV pada

    generasi muda

    c. Pembinaan di Panti Rehabilitasi Andam Dewi

    d. Pengurangan dampak buruk (Harm Reduction) pada pengguna Napza

    suntik.

  • 48

    e. Penatalaksanaan IMS (Klinik IMS, pengobatan dengan pendekatan

    sindrom dan etiologi, pelatihan pendekatan sindrome pada Bidan

    koordinator).

    f. Skrining darah donor di UTD Cab. PMI Padang, Bukittinggi, Solok,

    Pariaman.

    g. Kewaspadaan Universal pada setiap kegiatan medis.

    h. Peningkatan penggunaan kondom pada perilaku seksual rawan tertular dan

    menularkan.

    i. Pencegahan penularan dari Ibu HIV Positif kepada anaknya (PMTCT dan

    Pemberian Makanan Bayi).

    2. Kegiatan Penanggulangan

    a. Klinik Voluntray Conceling and Testing (VCT), dengan memberikan

    layanan konseling di klinik VCT yang terdapat di RSUP Dr.M.Jamil

    Padang dan RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi, RS.Yos Sudarso

    Padang, RS Siti Rahmah Padang, Lentera Minang Kabau, Puskesmas

    Biaro Agam, Puskesmas Payolansek Payakumbuh. Disamping itu di

    semua Kabupaten/Kota sudah ada konselor terlatih untuk melakukan

    VCT.

    b. Klinik Care Support and Treatment (CST) dengan memberikan layanan

    CST di RSUP Dr.M.Djamil Padang dan RSUD Achmad Muchtar

    Bukittinggi dan saat ini sedang mempersiapkan 2 RSUD Provinsi lainnya

    yaitu RSUD Pariaman dan RSUD Solok.

  • 49

    c. Pengadaan Anti Retroviral Therapy (ARV) untuk Buffer Stok dan reagen

    melalui dana APBD Dinas Kesehatan Provinsi.

    d. Kegiatan Harm Reduction (HR) dilaksanakan baik LASS (di Puskesmas

    Biaro, Puskesmas Seberang Padang, Puskesmas Guguk Panjang), PTRM

    di RSUP Dr.M. Djamil dan Detoksifikasi di RSJ HB.Saanin Padang.

    e. Kegiatan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di RSUP Dr.M.Djamil

    Padang, RSJ BH.Saanin Padang dan Puskesmas Perkotaan Bukittinggi)

    f. Kegiatan TB-HIV di RSUP Dr.M.Djamil Padang dan RSUD Achmad

    Muchtar Bukittinggi (RS.Provinsi)

    g. Serosurvei pada kelompok Resiko Tinggi.

    h. Kegiatan Infeksi Menular Seksual (IMS), dilakukan di Puskesmas

    Seberang Padang Kota Padang (dengan 3 Puskesmas Satelit) dan

    Puskesmas Guguk Panjang Kota Bukittinggi ( dengan 3 Puskesmas

    Satelit).

    3. Kegiatan Inovatif Lainnya

    a. Memasukkan materi HIV dan Narkoba pada materi latih dokter PTT,

    Bidan PTT dan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang.

    b. Pelatihan HIV-IMS untuk Poskestren.

    c. Advokasi kepada Stakeholder

    d. Pertemuan Koordinasi

    e. Memberdayakan LSM untuk Konseling, pendampingan, KIE dan

    penjangkauan.

  • 50

    Salah satu indikator pencapaian MDGs tujuan 6A (mengendalikan penyebaran HIV

    dan mulai menurunkan kasus baru pada tahun 2015) adalah tingkat pengetahuan

    komprehensif tentang HIV dan AIDS pada orang muda (15-24 tahun). Menurut buku

    petunjuknya, pengetahuan komprehensif yang dimaksud adalah tahu bahwa dengan

    menggunakan kondom pada hubungan seks dan saling setia dengan 1 pasangan seks

    bisa mengurangi resiko tertular HIV disamping / meskipun HIV tidak menular

    melalui gigitan nyamuk ataupun menggunakan peralatan makan/minum bersama

    dengan orang yang sudah terinfeksi dan tahu bahwa orang yang terlihat sehat bisa

    saja sudah terinfeksi HIV.

    Jika kita melihat laporan perkembangan dari hasil Riskesdas 2010, maka persentase

    penduduk umur ≥ 15 tahun dengan pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS di

    Provinsi Sumatera Barat sangat rendah yaitu 9% (rangking 21 dari 33 Provinsi di

    Indonesia), dengan rata-rata Nasional adalah 11,4%. Untuk menyikapi hal tersebut

    berbagai upaya dilakukan, diantaranya meningkatkan berbagai penyuluhan melalui

    media dan penempelan stiker pengetahuan HIV/AIDS di rumah-rumah penduduk

    yang dicanangkan oleh Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc,

    Ph.D

    d. Pengendalian Penyakit Kusta

    Salah satu jenis penyakit menular adalah Negleted Tropical Diseases (NTD). Hingga

    saat ini, NTD termasuk diantaranya kusta dan frambusia memiliki permasalahan,

    antara lain keterbatasan sumber daya, adanya stigma buruk di masyarakat dan

    berhubungan dengan kemiskinan.

  • 51

    Saat ini dalam upaya penanggulangan Kusta dan Frambusia, sudah terbentuk Aliansi

    Nasional Eliminasi Kusta (ANEK) dan Aliansi Daerah Eliminasi Kusta (ADEK).

    Di Provinsi Sumatera Barat, Penemuan Kasus Baru (NCDR) untuk 5 tahun (tahun

    2007 sampai 2011) menunjukkan trend fluktuatif, tetapi sejak tahun 2008

    menunjukkan trend penurunan antara 3,4/100.000 penduduk menjadi 1,6/100.000

    penduduk (tahun 2011 sebesar 1,6 /100.000 penduduk target < 5/100.000 populasi),

    merupakan indikator yang baik untuk daerah endemis rendah seperti Sumatera Barat.

    Namun masih ada 1 Kabupaten Padang Pariaman dari 19 Kabupaten/Kota dengan

    NCDR ≥ 5/100.000.

    Grafik 4. 3 Trend NCDR Tahun 2001 s/d 2012

    2.55

    3.37

    3.75

    3.13

    2.82

    2.3 2

    .6

    3.45

    0.16

    0.24

    1.6 1.7

    0

    0.5

    1

    1.5

    2

    2.5

    3

    3.5

    4

    2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

    CDR per 100.000

    Pada pertemuan Aliansi Nasional Eliminasi Kusta (ANEK) dan Eradikasi Frambusia

    di Jakarta tanggal 30 Agustus 2010, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno terpilih

    sebagai Wakil Ketua ANEK. Sebagai Ketua dari daerah endemik tinggi (Gubernur

    Maluku) dan Wakil Ketua dari daerah endemik rendah (Sumatera Barat), yang

    mempunyai prestasi baik dalam kegiatan Penanggulangan Penyakit Kusta dan

    memberi dukungan optimal terhadap program Kusta.

  • 52

    Adapun tugas pengurus Alliansi Nasional Eliminasi Kusta (ANEK) tahun 2010-2012

    adalah :

    a. Merumuskan langkah dan kebijakan untuk mencapai dan mempertahankan

    eliminasi Kusta di Indonesia.

    b. Melakukan Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan lintas program, lintas

    sektor serta instansi dan ahli yang relevan dengan penyelenggaraan upaya

    eliminasi Kusta

    c. Menyelenggarakan pertemuan ANEK dan daerah endemik rendah pada tahun 2012

    guna membahas perkembangan dan permasalahan dalam upaya eliminasi kusta di

    Indonesia.

    d. Menyampaikan laporan perkembangan program pengendalian dan eliminasi kusta

    di wilayahnya secara berkala kepada Menteri Kesehatan.

    Pokok-pokok kegiatan yang dilakukan untuk pengendalian penyakit Kusta baik di

    Pusat maupun Daerah sebagai berikut :

    a. Tatalaksana penderita meliputi penemuan penderita, diagnosis dan klasifikasi,

    pengobatan dan pengendalian pengobatan, pencegahan cacat dan perawatan diri,

    rehabilitasi medik.

    b. Tatalaksana program meliputi perencanaan, pelatihan, penyuluhan dan advokasi,

    supervisi, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi.

    d. Pengendalian Penyakit Malaria

    Angka penemuan kasus Malaria (berdasarkan Ditjen PP dan PL Kemenkes dan Dinas

    Kesehatan Provinsi Sumatera Barat) di Sumatera Barat pada tahun 2000 sebesar 1,78

    per 1.000 penduduk dan mengalami penurunan menjadi 1,17 tahun 2004 dan

  • 53

    mengalami kenaikan pada tahun 2009, dimana API sebesar 2,58%. Tahun 2010 angka

    ini menurun drastis menjadi 1,40 dan menurun lagi pada tahun 2011.

    Grafik.4. 4 Angka Penemuan Malaria per 1.000 penduduk Di Sumatera Barat Tahun 2002-2012

    2.21

    1.10

    1.17

    0.70

    0.97 1.10

    1.39 1.23

    0.99

    1.30

    0.27

    0.00

    0.50

    1.00

    1.50

    2.00

    2.50

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

    Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (Sumatera Barat Dalam

    Angka), daerah endemis malaria di Sumatera Barat berada di daerah pedesaan dari

    pada daerah perkotaan. Kabupaten yang mempunyai malaria tertinggi di Sumatera

    Barat terdapat di Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten

    Pasaman dan Kota Sawahlunto.

    e. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue

    Sebagian besar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat adalah daerah endemis DBD, yaitu

    Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten

    Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto,

    Kabupaten Sijunjung.

  • 54

    Grafik 4.5 Insidens Rate & Case Fatality Rate DBD di Prop.Sumbar Th 2003-

    2012

    f. Pengendalian Penyakit Zoonosis (Flu Burung dan Rabies)

    1. Flu Burung

    Wabah avian influenza atau Flu Burung (yang disebabkan oleh virus subtipe H5N1)

    yang terjadi saat ini, pertama kali terdeteksi pada unggas di Korea Selatan pada bulan

    Desember 2003. Virus ini secara bertahap terus berkembang dan menyerang burung

    peliharaan, burung liar dan burung yang bermigrasi serta hewan lain seperti babi,

    kucing dan harimau dan terus menyebar ke negara-negara lain.

    Sebenarnya virus Flu Burung tidak mudah menular kepada manusia. Tetapi hal ini

    bisa berubah karena terjadinya mutasi atau reassortment genetis (bercampurnya gen

    influenza pada hewan dan manusia) sehingga dalam perkembangannya penyakit Flu

    Burung tidak hanya menyerang unggas, tetapi juga menyerang manusia (zoonotik).

    Pada tahun 2006 di Provinsi Sumatera Barat ada 11 kabupaten/kota yang unggasnya

    positif tertular H5N1. Jumlah tersebut tahun 2012 ini sudah menurun dengan suspek

  • 55

    flu burung hanya ada di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota

    Sawahlunto.

    Kasus Suspect AI pertama kali ditemukan di Provinsi Sumatera Barat pada bulan

    September 2005, seorang pegawai dari Kantor Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

    Sumatera Barat. Kasus ini sebenarnya merupakan kasus dari luar Sumatera Barat

    karena penderita tertular di Jakarta.

    Pada tahun 2012 kasus flu burung yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi

    Sumatera Barat terdapat 4 kasus suspect yaitu dari Kota Padang (2 kasus), Kota

    Sawahlunt (1 kasus) dan Kabupaten Padang Pariaman (1 kasus).

    Grafik.4.6. Mapping Perkembangan Kasus Avian Influensa

    Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012

    Kep. Mentawai

    TIDAK ADA KASUS AI

    ADA KASUS SUSPECT

    PADA MANUSIA

  • 56

    Upaya-upaya yang telah dilakukan di Provinsi Sumatera Barat :

    a. Penatalaksanaan kasus AI/FB di Sumatera Barat

    b. Memfungsikan RSUP Dr. M. Jamil untuk tata laksana kasus flu burung yang akan

    mengembangkan 1 RS lagi (RSAM)

    c. Melengkapi alat-alat perawatan intensif di RS rujukan AI/FB.

    d. Membebaskan biaya perawatan penderita suspek dan penderita positif Flu Burung di RS.

    e. Mendistribusikan oseltamivir ke RS Rujukan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta

    Puskesmas.

    Mendistribusikan APD/APP untuk Petugas PE Dinkes, Petugas RS Rujukan dan

    Petugas Laboratorium

    Penguatan Surveilans Epidemiologi

    o Memperkuat Early Warning System (SKD) dan Surveilans AI Integrasi.

    o Memperkuat TGC Penanggulangan KLB dalam melakukan penyelidikan

    Epidemiologi dan Penanggulangan.

    o Melakukan pemeriksaan spesimen darah dan usap tenggorok pada kontak

    AI konfirmasi.

    o Memperkuat koordinasi dan integrasi surveilans pada manusia dan

    unggas/hewan dengan Dinas Peternakan Memperkuat laboratorium

    diagnostik.

    Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Mengintensifkan komunikasi risiko dan promosi

    kesehatan dalam membangun kesadaran seluruh lapisan masyarakat meningkatkan

    keterlibatan organisasi profesi/LSM seperti MUI, PMI, IDI dll.

    Membuka Posko AI/FB 24 jam, di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Jalan

    Perintis Kemerdekaan No. 65 A

  • 57

    Peningkatan Kapasitas

    o Mendistribusikan buku pedoman

    o Melaksanakan pelatihan : Penyelidikan Epidemiologi

    Work Shop Flu Burung untuk Kadinkes Kabupaten/Kota

    Mengembangkan desa siaga (penyakit yang dapat menimbulkan wabah, termasuk

    AI/FB).

    1. Rabies

    Dari tahun ketahun terlihat bahwa kasus Gigitan Hewan Tersangka Rabies (GHTR)

    masih sangat tinggi dan tidak menunjukkan penurunan yang berarti. Dari kasus

    gigitan tersebut lebih dari separuhnya diberi VAR (Grafik 16.), hal ini disebabkan

    karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat sehingga hampir seluruh HPR

    setelah menggigit dibunuh oleh masyarakat. Jumlah specimen yang diperiksa juga

    sangat sedikit, dan angka ini belum menunjukan perubahan berarti dari tahun ke

    tahun (Grafik 17.)

    Grafik 4.8 Gambaran Kasus Rabies pada Manusia di Provinsi Sumatera Barat

    Tahun 2000 s/d 2012

    1,9

    45 2,4

    22

    2,713

    1,7

    25

    2,79

    1

    4,2

    98

    2,545

    2,651

    2,4

    30

    2,7

    62

    3,0

    09

    3,350

    3,303

    0

    500

    1,000

    1,500

    2,000

    2,500

    3,000

    3,500

    4,000

    4,500

    5,000

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

    Gambaran Kasus GHTR di Provinsi Sumatera Barat 2000-2012

    Grafik.4.9 Spesimen yang Diperiksa pada Kasus Gigitan

  • 58

    Tahun 2000 sampai Tahun 2012

    1945 2

    422

    2713

    1725

    2791

    4298

    2545

    2651

    2430

    2762

    3009

    3350

    3303

    1,4

    53

    1,6

    85

    1,9

    10

    1,2

    38

    2,1

    51

    3,0

    51

    1,7

    89

    1,9

    45

    1,7

    18

    2,0

    15

    1,7

    74

    2,5

    03

    2,4

    86

    520

    363

    159

    374

    354

    248

    211

    270

    278

    280

    202

    0

    500

    1000

    1500

    2000

    2500

    3000

    3500

    4000

    4500

    5000

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

    Perbandingan Kasus GHTR, VAR dan Spesimen Positif

    di Provinsi Sumatera Barat 2000-2012

    GHTR VAR SP

    Akan tetapi apabila dilihat kasus kematian akibat rabies, menunjukkan peningkatan

    yang cukup berarti walaupun masih sangat jauh dari target yang diharapkan. Pada

    tahun 2012 terdapat 14 Lyssa lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 (10 kasus)

    g. Pengendalian Penyakit Filaria

    Dari grafik di bawah ini terlihat bahwa ada 14 kabupaten/kota di Provinsi

    Sumatera Barat yang mempunyai kasus filaria, akan tetapi survei darah jari

    belum dilakukan di semua kabupaten/kota yang memiliki kasus. Hal ini

    perlu diperhatikan apabila ingin mengeliminasi filariasis.

    Dari 7 kecamatan yang telah disurvei dan hasil Mikro Filaria Rate (mf

    Ratenya) > 1 dilakukan pengobatan massal. Setelah pengobatan massal

    maka ketika sudah melewati putaran kedua harus dilakukan survei

    evaluasi pasca pengobatan

  • 59

    h. Program Immunisasi

    Untuk menilai pencapaian program pada suatu periode tertentu, indikator UCI salah

    alat ukur yang sudah baku dalam program Imunisasi. Secara bertahap cakupan UCI

    harus meningkat dan merata keseluruh Jorong/kelurahan/Desa, sehingga akhir tahun

    2010, diharapkan semua Kelurahan/Jorong/Desa sudah mencapai UCI, namun dalam

    kenyataan dilapangan pencapaian UCI selalu berfluktuasi sehingga akan memperlambat

    target pencapaian UCI Kelurahan/Jorong/Desa.

    Tidak dicapainya target UCI disuatu wilayah pada umumnya karena distribusi jumlah

    sasaran yang tidak merata, ada yang terlalu rendah dan ada yang terlalu tinggi.

    Sehingga mempengaruhi jumlah cakupan UCI Kelurahan/Jorong/Desa. Untuk itu

    diharapkan bagi Kabupaten/Kota agar memvalidasi jumlah data sasaran pada tahun

    2010, sehingga jumah distibusi sasaran benar-benar valid sampai ke tingkat

    Jorong/Kelurahan/ Desa.

    1. Imunisasi Rutin

    Dengan jumlah sasaran 106.391 bayi 0-11 bulan, sampai dengan bulan Desember 2012.

    Secara Provinsi Sumatera Barat, beberapa indikator sudah dapat dicapai, akan tetapi

    masih ada beberapa yang belum tercapai.

    Untuk cakupan imunisasi Hepatotis B 0 diberikan pada bayi 0-7 hari, yang memberikan

    kekebalan aktif terhadap infeksi yang disebabkan oleh virus hepatitis B mencapai 76,85%

    (target 80%).

    Untuk cakupan imunisasi kontak pertama, BCG: 76,85%, Polio 1: 93,39%, DPT-HB1:

    90,84%. Hanya BCG yang tidak mencapai target disebabkan karena mitos bahwa anak

    kecil tidak boleh keluar rumah dan disuntik.

  • 60

    Untuk cakupan imunisasi lengkap, Polio 4: 85,14%, DPT-HB3: 88,76%, Campak:

    83,92% (Target 85%). Hanya campak yang tidak mencapai target karena adanya

    mitos/issue negatif tentang imunisasi yang haram dan tidak efektif.

    Grafik 4.11 Cakupan Imunisasi Hb 0 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012

    76.4

    3 90.3

    0

    76.1

    5

    80.1

    4

    73.6

    8

    53.3

    3

    101.

    63

    73.5

    7

    16.8

    9

    72.7

    4

    81.4

    2

    59.7

    2 76.

    38 90

    .89

    86.3

    3 103

    .30

    70.4

    9

    116.

    41

    84.0

    6

    76.8

    5

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    140

    Kab.

    Pad

    ang

    Paria

    man

    Kab.

    Agam

    Kab.

    Pasa

    man

    Kab.

    50 K

    ota

    Kab.

    Solo

    k

    Kab.

    Tana

    h Da

    tar

    Kab.

    Siju

    njun

    g

    Kab.

    Pesi

    sir S

    elat

    an

    Kab.

    Kep.

    Men

    tawa

    i

    Kab.

    Pasa

    man

    Bar

    at

    Kab.

    Dhar

    mas

    raya

    Kab.

    Solo

    k Se

    lata

    n

    Kota

    Pad

    ang

    Kota

    Buk

    ittin

    ggi

    Kota

    Pad

    ang

    Panj

    ang

    Kota

    Pay

    akum

    buh

    Kota

    Sol

    ok

    Kota

    Saw

    ahlu

    nto

    Kota

    Par

    iam

    an

    Sum

    bar

    Grafik 4.12 Cakupan Imunisasi BCG Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012

    96.6

    8

    77.4

    1 9

    7.0

    9

    89.2

    1

    85.1

    4

    80.6

    2

    106.5

    3

    92.7

    5

    50.3

    0

    104.9

    8

    91.9

    2

    97.8

    1

    89.4

    2

    98.3

    5

    92.8

    8

    104.3

    1

    103.7

    5

    122.2

    5

    91.2

    5

    91.6

    0

    0

    20

    40

    60

    80