Download - Kalender pengawasan 2016 2017 - masa tenang

Transcript

KALENDER PENGAWASAN MASA TENANGPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017

No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan FokusPengawasan

PengawasanKeteranganHulu/Ide/

PemikiranTengah/

Aktualisasi IdeHilir/

Pelaksanaan36. Masa Tenang,

Pembersihan APeKa, dan Distribusi C6-KWK

a. Pasangan Calon masih melakukan Kampanye;

b. Politik Uang;

c. Keterlambatan distribusi C6-KWK oleh KPPS kepada Pemilih;

d. Transaksi jual beli C6-KWK oleh penyelenggara Pemilu dan aparat pemerintah;

e. KPU Prov tidak mengambil sikap terkait Penertiban APeKa dan Bahan Kampanye.

a. Memastikan Pasangan Calon tidak lagi melakukan Kampanye dalam bentuk apapun;

b. Memastikan tidak terjadi perbuatan Politik Uang yang dilakukan oleh Paslon/Tim Kampanye dan komponen masyarakat lainnya;

c. Memastikan KPPS segera mendistribusi- kan C6-KWK kepada Pemilih dan tidak memberikan C6-KWK kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan;

d. Memastikan sisa C6-KWK yang belum terbagi tetap disimpan oleh KPPS hingga Hari Pemungutan Suara;

e. Memastikan APeKa dan Bahan Kampanye tidak lagi terpasang.

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan Masa Tenang dan Pembersihan APeKa;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan Masa Tenang dan Pembersihan APeKa;

c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan.

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada Paslon/Tim Kampanye terkait ketaatan dan kepatuhan pada Masa Tenang;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU Prov/Kab, PPK, PPS, dan KPPS dalam distribusi logistik termasuk C6-KWK serta Pembersihan APeKa dan Bahan Kampanye;

c. Pengawasan Audit dengan melakukan uji petik jumlah Pemilih yang telah menerima/belum menerima C6-KWK.

a. Pengawas Pemilu melakukan upaya-upaya pencegahan yang maksimal terhadap kemungkinan adanya kegiatan kampanye dan Politik Uang yang dilakukan oleh Paslon/Tim Kampanye dan komponen masyarakat lainnya

b. Bawaslu Prov menginstruksikan kepada Pengawas TPS melalui Panwaskab, Panwascam, dan PPL untuk mengawasi penyalahgunaan C6-KWK;

c. Bawaslu Prov/ Panwaskab berkoordinasi dengan pihak KPU Prov/Kab, Pemerintah Daerah (Satpol-PP), dan pihak Kepolisian untuk melakukan Pembersihan APeKa dan Bahan Kampanye.

Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan.

1