Post on 01-May-2019
1 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )
B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reformasi birokrasi yang dilakukan pada pemerintah daerah merupakan
kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good
Governance) yang salah satu bentuk reformasi tersebut adalah pengaturan
tentang organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang
berlandaskan atas urusan dan kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah
kepada daerah.
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
merupakan unsur staf administrasi Sekretariat Daerah yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan
yang penjabaran tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Bupati Nomor 54 Tahun 2016.
1) Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pemerintahan
a. Tugas
Tugas Bagian Pemerintahan adalah membantu Sekretaris
Daerah dalam menyusun kebijakan dibidang pemerintahan,
mengkoordinasikan administrasi tugas Perangkat Daerah,
mengkoordinasikan tugas instansi vertikal pelaksana pemerintahan
umum serta melaksanakan pembinaan administrasi kecamatan dan
kelurahan.
b. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pemerintahan
mempunyai fungsi :
a) Perumusan kebijakan dibidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
b) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta
petunjuk teknis pelaksanaan dibidang pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan kerja sama daerah;
c) Pelaksanaan fasilitasi administrasi pertanahan;
d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan dibidang pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
kerja sama daerah;
e) Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dibidang
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama daerah;
2 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )
B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7
f) Pelaksanaan pemrosesan administrasi perizinan perjalanan dinas
luar negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati serta pimpinan dan anggota
DPRD;
g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian
Pemerintahan tahun 2017 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian
kinerja organisasi Pemerintah pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten
Lamongan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses
pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.
2. Tujuan
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah
sebagai sarana bagi Instansi Pemerintah dalam menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Presiden, DPRD
dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan
pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah
Kabupaten Lamongan khususnya Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten
Lamongan. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP
diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :
1. Mendorong Bagian Pemerintahan Sekreatraiat Daerah Kabupaten
Lamongan untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;
2. Menjadikan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien,
efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang
tentram, tertib, dan kondusif ;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang
berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja pada Bagian
Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan guna membantu pelayanan
kepada masyarakat lebih baik ;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Khususnya Pada Bagian
Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan.
3 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )
B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7
C. Gambaran Umum Organisasi
1) Personil
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian Pemerintahan
didukung oleh 17 (tujuh belas) personil, sebagaimana Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Data Personil Bagian Pemerintahan Setda Kab. Lamongan
Tahun 2017
NO NAMA PANGKAT, GOL /
RUANG JABATAN
PENDIDIKAN FORMAL
1 2 3 4 5
1. Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP NIP. 19760410 199412 1 002
Pembina Tk. I IV/b
Kepala Bagian S-2
2. MOH. UMAN, SH NIP. 19660909 199202 1 002
Penata III/d
Ksb. Otoda dan Kerjasama
S-2
3. DYAN KARTIKA SARI, S.Sos, M.Si NIP. 19790816 201001 2 002
Penata Muda Tk.I III/b
Ksb. Pem. Umum dan Kewilayahan
S-2
4. RIDWAN, SH, MH NIP. 19670412 198903 1 011
Penata III/d
Ksb. Bina Kecamatan dan Kelurahan
S-2
5. KOMARI, SH NIP. 19600404 198602 1 004
Penata III/c
Staf S-1
6. YULIATI, SE NIP. 19641120 199003 2 008
Penata III/c
Staf S-1
7. FARIDA ANGGRAINY, SE
NIP. 19790922 201001 2 007 Penata Muda Tk.I
III/b Staf S-2
8. RATNA TRINOVITADEWI, SH NIP.19811111 201001 2 007
Penata Muda Tk.I III/b
Staf S-2
9. FAUZAN BADRI, S.IP NIP. 19820801 201101 1 008
Penata Muda III/a
Staf S-1
10. ANANG ADI SAPUTRA, SH NIP. 19830530 201101 1 009
Penata Muda III/a
Staf S-1
11. JUROUL NURDYANINGSIH, S.AP NIP. 19800728 201406 2 002
Penata Muda III/a
Staf S-1
12. NURRYTA HARDYANTI, S.IP NIP. 19920606 201406 2 002
Penata Muda III/a
Staf S-1
13. WACHID MUFTI ADI IKHSAN, S.IP NIP. 19891227 201504 1 002
Penata Muda III/a
Staf S-1
14. RUDI SUYANTO NIP. 19730506 200701 1 019
Pengatur Muda Tk.I II/b
Staf SMA
15. M. WAHYUDI NIP. 19740310 201212 1 001
Pengatur Muda II/a
Staf SMA
16. M.ROKIB NIP. 19740327 201212 1 003
Pengatur Muda II/a
Staf SMA
17. M. SHOLIFUDIN AFANDI NIP. 19860131 201212 1 002
Pengatur Muda III/a
Staf SMA
2) Sarana dan Prasarana
Sejalan dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan, mutlak diperlukan sarana dan prasarana untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparatur di lingkungan Bagian
Pemerintahan dan pelayanan masyarakat dalam kerangka pencapaian
tujuan sesuai Visi dan Misi Sekretariat Daerah, adapun sarana dan
4 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )
B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7
prasarana yang dimiliki Bagian Pemerintahan sebagaimana dalam tabel
dibawah ini :
Tabel 1.2 Data Sarana dan Prasarana
Tahun 2017
NO JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN
1 2 3 4
1. Kendaraan roda 4 ( empat ) 1 unit Baik
2. Kendaraan roda 3 ( Tiga ) 3 unit Baik
3. Komputer 5 unit Baik
4. Printer 6 unit Baik
5. Printer LQ 21 1 unit Baik
6. Notebook ( laptop ) 11 unit Baik
7. Mesin Ketik 3 unit Rusak 1
8. Televisi 1 unit Baik
9. Mebelair, terdiri atas :
▪ Rak ( besi / metal ) 6 unit Baik
▪ Filling ( besi / metal ) 13 unit Baik
▪ Rak kayu 2 unit Baik
▪ Brankas 1 unit Baik
▪ Write board 1 unit Baik
▪ Lemari Kayu 5 unit Baik
▪ Lemari Kaca Alminium 2 unit Baik
▪ Meja & Kursi :
- Meja Kayu staf 25 unit Baik
- Meja Tulis 25 unit Baik
▪ Kursi Lipat 7 unit Baik
▪ Kursi tamu ( sofa ) 1 unit Baik
10. AC Split 2 unit Baik
12. Step Up/ Down 3 unit Rusak
13. Peta 1 buah Baik
14. Pesawat Telepon 2 unit Baik
15. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 3 unit Baik
16. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 3 unit Baik
17. Camera Digital 4 unit Baik
18. Handycam 1 Unit Baik
3) Pembiayaan
Guna mencapai Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Tahun 2017, dalam
pelaksanaan tugas Bagian Pemerintahan memperoleh anggaran yang
bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan yang secara rinci disajikan
pada tabel sebagai berikut :
5 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )
B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7
Tabel 1.3 Data Pembiayaan
No KEGIATAN JUMLAH
(Rp) KET.
1 2 3 4
Belanja Langsung
A Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1. Fasilitasi Kerjasama Daerah 50.000.000,- APBD
B Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Tata Pemerintahan
1. Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) 500.000.000,- APBD
2. Pencanangan Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kecamatan 300.000.000,- APBD
3. Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan 125.000.000,- APBD
4. Program Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN) 50.000.000,- APBD
5. Rapat Koordinasi Camat se Kabupaten Lamongan 40.000.000,- APBD
6. Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur 50.000.000,- APBD
7. Pembinaan dan Pengendalian Masalah Kewilayahan 450.000.000,- APBD
8. Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Dalam Penerimaan Kunjungan Kerja Pemerintah Kab/Kota dan DPR/ DPRD Luar Daerah
50.000.000,- APBD
9. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Dearah
100.000.000,- APBD
10. Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan 20.000.000,- APBD
11. Pelaksanaan Peringatan Hari Otonomi Daerah 30.000.000,- APBD
12. Penyusunan Laporan dan Program pada Bagian Pemerintahan Setda Kab.Lamongan
10.000.000,- APBD
13. Fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Sekda
50.000.000,- APBD
14. Fasilitasi Pengamanan, ketertiban dan gejolak sosial 700.000.000,- APBD
Jumlah Belanja Langsung 2.525.000.000,-
D. Sistematika Penyajian LkjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. MAKSUD DAN TUJUAN
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1. Personil
2. Sarana dan Prasarana
3. Pembiayaan
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LkjIP
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi dan Misi
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
3. Program dan Kegiatan
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
6 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )
B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 – 2021
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2017
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
7 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )
B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
1) Rencana Strategis
Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses
dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang
diperhatikan adalah Lingkungan Internal ( Kekuatan dan Kelemahan ) serta
Lingkungan Eksternal ( Peluang dan Tantangan ) suatu organisasi. Rencana
Strategik meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai
Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
Adapun Visi dan Misi adalah sebagai berikut :
1. Visi dan Misi
1) Visi
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
2) Misi
Dalam rangka mewujudkan visi, sebagai penjabarannya
dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang
ingin dicapai, dan memberikan fokus terhadap program yang akan
dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak.
Adapun Misi keempat adalah sebagai berikut :
“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan
Publik”
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
1) Tujuan
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi
faktor - faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan penetapan Visi dan
Misi. Penetapan Tujuan mengarah kepada perumusan sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan
Misi tersebut, Bagian Pemerintahan menetapkan Tujuan sebagai berikut :
“Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
dengan didukung birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu
memberikan pelayanan publik yang lebih baik”
8 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )
B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7
2) Sasaran
Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui
tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan
dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam RENSTRA
Bagian Pemerintahan adalah :
“Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Pemerintahan Umum”
3) Indikator Sasaran
Indikator Sasaran Bagian Pemerintahan adalah :
”Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Pemerintahan Umum yang
ditindaklanjuti”
3. Program dan Kegiatan
1. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Tata
Pemerintahan
- Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD)
- Kegiatan Pencanangan Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan
Kecamatan
- Kegiatan Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PATEN
- Kegiatan Rapat Koordinasi Camat se Kabupaten Lamongan
- Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Masalah Kewilayahan
- Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dalam rangka
Penerimaan Kunjungan Kerja Pemerintah Kab/Kota dan DPR/DPRD
Luar Daerah
- Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah
Administrasi Antar Daerah
- Kegiatan Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan
- Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Otonomi Daerah
- Kegiatan Pelaksanaan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur
- Kegiatan Penyusunan Laporan dan Program pada Bagian
Pemerintahan Setda Kab. Lamongan
- Kegiatan Fasilitasi Pengamanan, Ketertiban dan Gejolak Sosial
9 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )
B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7
2) Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021, yang
akan dilaksanakan oleh Bagian – Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan melalui berbagai kegiatan tahunan.
Dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 memuat informasi tentang
sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator
kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas
pokok dan fungsi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program,
kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.
Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan
dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Adapun program, kegiatan serta indikator
sebagai berikut :
1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Tata Pemerintahan
- Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur
- Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Otonomi Daerah
- Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Penyusunan Laporan dan Program Pada Bagian Pemerintahan
Setda Kab. Lamongan
- Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Bagian Pemerintahan Setda Kab.
Lamongan
- Kegiatan Fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
(APKASI) dan Asosiasi Sekda
- Kegiatan Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Pemerintah Kab/Kota dan
DPR/DPRD Luar Daerah
- Kegiatan Fasilitasi Pengamanan, Ketertiban dan Gejolak Sosial
- Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Masalah Kewilayahan
- Kegiatan Fasilitasi Penetapan Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah
- Kegiatan Rapat Koordinasi Camat se Kabupaten Lamongan
- Kegiatan Studi Implementasi Pemerintahan Daerah ke Daerah Lain tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
- Kegiatan Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah
kepada Camat
- Kegiatan Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kecamatan
- Kegiatan Fasilitasi Sinergitas Kinerja Kecamatan
10 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )
B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7
- Kegiatan Bimbingan Teknis (Non Formal) Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
- Kegiatan Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
3) PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Perjanjian kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan
penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan
SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah
komitmen dan kesepakatan antara Bupati / Walikota sebagai pemberi amanah
dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas
kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang
seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian
target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari
kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja
setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Bagian Pemerintahan Tahun 2017
sebagai berikut :
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Pemerintahan Umum
1. Jumlah dokumen laporan OPD terhadap LPPD tahun 2017
75 dokumen
2. Jumlah kecamatan yang masuk kategori penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kecamatan dan Inovasi Kecamatan
27 kecamatan
Program Anggaran Keterangan
1. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Tata
Pemerintahan
Rp. Rp.
50.000.000,- 2.475.000.000,-
1 kegiatan 13 kegiatan
11 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )
B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
Sasaran
Kegiatan Satuan
Tahun 2017
Ket.
Uraian Indikator Target Realisasi
Terwujudnya
Kebijakan
Strategis
Bidang
Pemerintahan
Umum
1. Jumlah dokumen
laporan OPD terhadap
LPPD Kab. Lamongan
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Buku 150 150 Sangat
Berhasil
2. Jumlah kecamatan yang
masuk kategori
penilaian panji-panji
keberhasilan
pembangunan
kecamatan dan inovasi
kecamatan
Pencanangan Panji-Panji
Keberhasilan
Pembangunan
Kecamatan
Kec. 27 25 Berhasil
Program dan Kegiatan
Satuan
Tahun 2017
Ket.
Program Kegiatan Indikator Target Realisasi
Fasilitasi dan
Koordinasi
Kebijakan
Strategis Tata
Pemerintahan
1. Pembinaan Aparatur
Kecamatan dan
Keliurahan
Jumlah peserta
pembinaan dan pelatihan
aparatur kecamatan dan
kelurahan
Orang 75 75 Sangat
Berhasil
2. Pembinaan dan
Evaluasi Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
Jumlah kecamatan yang
dibina dan dievaluasi Kec 27 27
Sangat
Berhasil
3. Rapat Koordinasi
Camat se Kabupaten
Lamongan
Jumlah peserta rapat
koordinasi Camat sen
Kabupaten Lamongan
peserta 104 104 Sangat
Berhasil
4. Pelaksanaan Hari Jadi
Propinsi Jawa Timur
Jumlah pelaksanaan
kegiatan Hari Jadi
Propinsi Jawa Timur
keg 1 1 Sangat
Berhasil
5. Pembinaan dan
Pengendalian Masalah
Kewilayahan
Jumlah rapat terkait
pembinaan dan
pengendalian masalah
kewilayahan
keg 12 12 Sangat
Berhasil
6. Fasilitasi Kerjasama
Antar Daerah Dalam
Rangka Penerimaan
Kunjungan Kerja
Pemerintah Kab/Kota
dan DPR/DPRD Luar
Daerah
Jumlah penerimaan
kunjungan kerja
pemerintah
Kabupaten/Kota dan
DPR/DPRD luar daerah
kunjunga
n 12 12
Sangat
Berhasil
12 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )
B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7
Program dan Kegiatan
Satuan
Tahun 2017
Ket.
Program Kegiatan Indikator Target Realisasi
7. Fasilitasi Percepatan
Penyelesaian Tapal
Batas Wilayah
Administrasi Antar
Daerah
Jumlah rapat persiapan
verifikasi penetapan
batas daerah antar
Kabupaten Lamongan,
Tuban dan Jombang
rapat 7 7 Sangat
Berhasil
8. Evaluasi Sinergitas
Kinerja Kecamatan
Jumlah kecamatan yang
dievaluasi sinergitas
kinerja kecamatan
kec 27 27 Sangat
Berhasil
9. Pelaksanaan
Peringatan Hari
Otonomi Daerah
Jumlah pelaksanaan
kegiatan Hari Otonomi
Daerah
keg 1 1 Sangat
Berhasil
10. Penyusunan Laporan
dan Program pada
Bagian Pemerintahan
Setda Kab. Lamongan
Jumlah Dokumen SAKIP,
LPPD, Renja dan LKPJ
Bagian Pemerintahan
dokumen 4 4 Sangat
Berhasil
11. Fasilitasi Asosiasi
Pemerintah Kabupaten
Seluruh Indonesia
(APKASI) dan Asosiasi
Sekda
Jumlah bukti transfer dan
bahan rapat dokumen 2 2
Sangat
Berhasil
12. Fasilitasi Pengamanan
Ketertiban dan Gejolak
Sosial
Jumlah pelaksanaan
kegiatan pengamanan
ketertiban dan gejolak
keg 4 4 Sangat
Berhasil
13. Fasilitasi Kerjasama
Daerah
Jumlah peserta rapat
koordinasi kerjasama
daerah
peserta 150 150 Sangat
Berhasil
1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Analisis Akuntabilitas Kinerja Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017, pelaksanaan kegiatan Bagian
Pemerintahan yang dibiayai dari APBD sehingga hasilnya dapat bermanfaat
bagi kelancaran tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi, Misi.
Selanjutnya analisis akuntabilitas kinerja Bagian Pemerintahan dapat
diuraikan sebagai berikut :
➢ Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Tata
Pemerintahan
1. Pencapaian Indikator Jumlah dokumen laporan OPD terhadap LPPD
Kab. Lamongan tahun 2017 adalah Sangat Tinggi dengan capaian
150 buku. Pencapaian kinerja ini telah melampaui target yang
ditentukan Bagian Pemerintahan dalam dokumen perencanaan. Hal
13 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )
B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7
ini menunjukkan bahwa Bagian Pemerintahan berkinerja sangat baik
dan sangat berhasil dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sehingga mendapatkan Penghargaan
Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha yang menandakan
bahwa Kabupaten Lamongan berkinerja sangat tinggi.
2. Pencapaian Indikator Jumlah kecamatan yang masuk kategori
penilaian panji-panji keberhasilan pembangunan kecamatan dan
inovasi kecamatan adalah 25 kecamatan dari total 27 kecamatan.
Hal ini dikarenakan 2 kecamatan tidak memenuhi kriteria penilaian
panji-panji keberhasilan pembangunan kecamatan.
2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sumber daya aparatur yang ideal di Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil analisa jabatan
(Anjab) berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, akan tetapi hingga saat ini
sumber daya aparatur berjumlah 17 (tujuh belas) orang sehingga masih
terdapat kekurangan sebanyak 8 (delapan) orang.
Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat
mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra-SKPD. Untuk
mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan
keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan
yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar
Rp. 2.525.000.000,- telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya sebesar
Rp. 2.474.315.100,- sehingga terdapat saldo / sisa anggaran sebesar Rp.
50.684.900,-
3. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan
Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja
tidak terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja
sasaran yang ingin dicapai khususnya yang langsung bersentuhan dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah / stake holders dalam bentuk kegiatan
jemput bola.
B. REALISASI ANGGARAN
Akuntabilitas keuangan Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2017,
yang telah didukung anggaran APBD tahun 2017 sebesar Rp 2.525.000.000,-
telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.474.315.100,- dengan capaian 97,99 %
14 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )
B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7
dan Sisa Anggaran sebesar Rp. 50.684.900,- atau 2.01 % dikembalikan ke
Kasda dan secara rinci disebutkan sebagai berikut :
NO PROGRAM RENCANA
ANGGARAN ( Rp )
REALISASI ANGGARAN
( Rp)
PROSENTASE (%)
1 2 3 4 5
1. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
50.000.000 49.997.000 99,99
Fasilitasi Kerjasama Daerah
2. Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Tata Pemerintahan
2.475.000.000 2.424.315.100 97,99
1. Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah 500.000.000 484.715.300
2. Pencanangan Panji-Panji
Keberhasilan Pembangunan
Kecamatan 300.000.000 297.464.000
3. Pembinaan Aparatur
Kecamatan dan Keliurahan 125.000.000 124.262.000
4. Pembinaan dan Evaluasi
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN)
50.000.000 50.000.000
5. Rapat Koordinasi Camat se
Kabupaten Lamongan 40.000.000 39.950.000
6. Pelaksanaan Hari Jadi Propinsi
Jawa Timur 50.000.000 49.884.000
7. Pembinaan dan Pengendalian
Masalah Kewilayahan 450.000.000 438.792.300
8. Fasilitasi Kerjasama Antar
Daerah Dalam Rangka
Penerimaan Kunjungan Kerja
Pemerintah Kab/Kota dan
DPR/DPRD Luar Daerah
50.000.000 50.000.000
9. Fasilitasi Percepatan
Penyelesaian Tapal Batas
Wilayah Administrasi Antar
Daerah
100.000.000 99.750.000
10. Evaluasi Sinergitas Kinerja
Kecamatan 20.000.000 19.640.000
11. Pelaksanaan Peringatan Hari
Otonomi Daerah 30.000.000 30.000.000
12. Penyusunan Laporan dan
Program pada Bagian
Pemerintahan Setda Kab.
Lamongan
10.000.000 6.010.000
15 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )
B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7
NO PROGRAM RENCANA
ANGGARAN ( Rp )
REALISASI ANGGARAN
( Rp)
PROSENTASE (%)
1 2 3 4 5
13. Fasilitasi Asosiasi Pemerintah
Kabupaten Seluruh Indonesia
(APKASI) dan Asosiasi Sekda
50.000.000 40.000.000
14. Fasilitasi Pengamanan
Ketertiban dan Gejolak Sosial 700.000.000 699.630.000
J U M L A H 2.525.000.000 2.474.315.100
16 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )
B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) selain merupakan media
pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana untuk peningkatan kinerja
Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LKjIP Bagian
Pemerintahan ini merupakan sarana introspeksi diri, dan diharapkan dapat
memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan
serta berguna dalam penyusunan rencana dan strategi dimasa mendatang.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) Bagian
Pemerintahan Tahun 2017 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
publik sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja
yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa pada Bagian Pemerintahan
terdapat 1 capaian kinerja sasaran dimana capaian yang berdasarkan Indikator
Kinerja telah berhasil dengan kategori sangat baik / sangat berhasil, total capaian
sasaran Bagian Pemerintahan 100 % dalam melaksanakan tugas-tugas
Pemerintahan dan Organisasi yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan
sasarannya serta hasil Capaian Kinerja keuangan ( alokasi anggaran dan
realisasi anggaran ) sebesar 97,99 %. Hal ini menunjukkan alokasi
keuangan dapat diserap dengan baik dalam realisasi kegiatan yang telah
ditentukan Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2017.
B. SARAN
Keberhasilan yang dicapai Bagian Pemerintahan tidak terlepas dari
kendala-kendala yang dijumpai dilapangan, baik bersifat internal maupun
eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara
berkala atas kendala-kendala yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab
timbulnya kendala-kendala dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut,
Bagian Pemerintahan telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya,
sehingga tahun-tahun mendatang kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.
17 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )
B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7
Selain itu, indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, hal
ini disebabkan karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu pelaksanaan,
sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat
dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LkjIP ) Bagian
Pemerintahan Tahun 2017 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi
pihak-pihak yang berkepentingan.
Lamongan, Januari 2018
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP
Pembina Tingkat I NIP. 19760410 199412 1 002