Post on 14-Jun-2015
TUGAS UAS
2009
MUHAMMAD FAJAR SHIDIQ (15)
08460004645
KELAS IX-C
PROGRAM DIPLOMA IV
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS BARANG
MILIK NEGARA YANG MENJADI UNDERLYING
ASSET SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
2
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ………………………………………………………………………………………………….
B. Metode Penulisan …………………………………………………………………………………………….
C. Permasalahan ……….…………………………………………………………………………………………
D. Tujuan Penulisan ………………………………………………………………………………………………
BAB II PEMBAHASAN
A. Surat Berharga Syariah Negara …………………………………………………………………………
B. Basis Akrual Akuntansi ……………………………………………………………………………………..
C. Basis Akrual Akuntansi Asset Tetap …………………………………………………………………..
D. Dampak Penerapan Basis Akrual atas Aset SBSN Berupa BMN yang Menjadi
Underlying Asset SBSN ……………………………………………………………………………………..
BAB III KESIMPULAN …………………………………………………………………………………………………….
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………………………………………………
Opini Mengenai Revaluasi Aset Tetap Barang Milik Negara di Indonesia
3
3
3
4
5
7
7
8
11
12
3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintah mulai mengembangkan basis pembiayaan anggarannya. Salah satunya
adalah dengan menerbi tkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara . Surat
ini merupakan bukti bagian penyertaan atas asset SBSN yang dapat di terbi tkan dalam mata
uang rupiah dan valuta asing. Asset SBSN i tu sendiri adalah objek pembiayaan SBSN
dan/atau barang milik negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau
bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan yang di jadikan sebagai dasar penerbi tan
SBSN. Dengan adanya produk SBSN ini maka instrumen surat berharga negara (SBN) kini
menjadi dua yakni Surat Utang Negara (SUN) dan SBSN.
Dari pengertian tentang SBSN ki ta mengetahui bahwa penerbitan SBSN ini
melibatkan BMN sebagai asset SBSN. Sementara i tu, ki ta juga sama-sama mengetahui bahwa
basis akrual akan di terapkan (ketika penulisan makalah basis akrual penuh belum
di terapkan) dalam standar akuntansi pemerintahan Indonesia, termasuk di dalamnya adalah
s tandar akuntansi bagi asset tetap/BMN. Mungkin muncul pertanyaan dalam benak ki ta
mengenai bagaimana pengaruh yang akan di timbulkan karena perubahan basis akuntansi .
Oleh karena i tu, melalui makalah ini, penulis ingin mengulas mengenai dampak dari
penerapan basis akrual atas BMN yang menjadi underlying asset penerbi tan SBSN.
B. Metode Penulisan
Penulis menyusun makalah ini berdasarkan hasil dari s tudi literatur yang dilakukan
oleh penulis baik melalui media cetak maupun media elektronik.
C. Permasalahan
Adapun permasalahan yang penulis angkat antara lain:
1. Apa yang dimaksud dengan Surat Berharga Syariah Negara?
2. Apa yang dimaksud dengan basis akuntansi akrual?
3. Apa dampak yang mungkin terjadi apabila basis akrual di terapkan dalam standar
akuntansi pemerintahan atas BMN yang menjadi underlying asset SBSN?
4
D. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan penulis dan
pembaca mengenai dampak penerapan basis akrual atas BMN yang menjadi underlying asset
bagi SBSN.
5
BAB II
PEMBAHASAN
A. Surat Berharga Syariah Negara
1. Pengertian
Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah
Negara , yang dimaksud dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga
negara yang di terbi tkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan
terhadap asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. SBSN ini juga
dikenal dengan sebutan Sukuk Negara.
Pengertian sukuk menurut AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for
Islamic and Financial Institutions)1 adalah serti fikat bernilai sama yang merupakan bukti
kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu asset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau
kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Sukuk secara prinsip mirip dengan
obligasi konvensional . Perbedaan pokoknya terdapat pada penggunaan konsep imbalan dan
bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (underlying
transaction) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbi tan sukuk, dan
adanya aqad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip
syariah. Selain i tu, sukuk juga harus distruktur secara syariah agar instrumen keuangan ini
aman dan terbebas dari riba , gharar dan maysir. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa
sukuk adalah obligasi yang didasarkan atas prinsip syariah.
2. Tujuan
Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, tujuan dari penerbi tan SBSN
adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai
pembangunan proyek. Kas yang didapat oleh pemerintah dari penerbi tan sukuk akan
digunakan oleh pemerintah untuk menggerakan perekonomian nasional melalui
pembangunan. Tujuan lain dari penerbi tan SBSN adalah untuk mendorong pengembangan
pasar keuangan syariah, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, diversifikasi
1 Direktorat Jenderal Pembiayaan Syariah DJPU. Mengenal Sukuk Instrumen Investasi dan Pembiayaan Berbasis
Syariah.
6
basis investor, mengambankan al ternatif ins trumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan
barang-barang negara untuk di jadikan underlying asset, mendorong tertib administrasi
barang milik negara, memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh
system perbankan konvesnional , mempercepat pembangunan infrastruktur yang juga dapat
di jadikan sebagai underlying asset.
3. Jenis
SBSN dapat berupa2:
a . SBSN i jarah, yang di terbi tkan berdasarkan akad i jarah (satu pihak menjual atau
menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan
periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset i tu sendiri ).
Menurut pengetahuan penulis , sukuk yang di terbi tkan oleh pemerintah baru jenis sukuk
i jarah.
b. SBSN mudarabah, yang di terbitkan berdasarkan akad mudarabah (akad kerjasama
dimana salah satu pihak menyediakan modal (rab al-maal) dan pihak lainnya
menyediakan tenaga dan keahlian (mudharib) dimana kelak keuntungannya akan dibagi
berdasarkan persentase yang disepakati sebelumnya, apabila terjadi kerugian maka
kerugian tersebut adalah menjadi beban dan tanggung jawab pemilik modal .
c. SBSN musyarakah, yang di terbi tkan berdasarkan akad musyarakah (akad kerjasama
dalam bentuk penggabungan modal , dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan
modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau
membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul di tanggung
bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.)
d. SBSN istishna’, yang diterbi tkan berdasarkan akad istishna’ (akad jual beli untuk
pembiayaan suatu proyek dimana cara , jangka waktu penyerahan barang dan harga
barang di tentukan berdasarkan kesepakatan para pihak).
e. SBSN yang dterbi tkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan
prinsip syariah.
f. SBSN yang di terbi tkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari akad sebagaimana
dimaskud dari huruf a sampai dengan huruf e.
2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Brharga Syariah Negara pasal 3
7
B. Basis Akrual Akuntansi
Basis akuntansi merupakan dasar yang sangat penting untuk melakukan pencatatan
dan pelaporan. Basis akuntansi menentukan kapan suatu transaksi dicatat dan berapa besar
nilainya.
Basis akrual merupakan salah satu dari empat macam basis akuntansi yang biasa
digunakan dalam praktk akuntansi pemerintah. Empat macam basis yang biasa digunakan
oleh pemerintah negara-negara di dunia adalah3:
1. Akuntansi berbasis kas
2. Modifikasi akuntansi berbasis kas
3. Akuntansi berbasis akrual
4. Modifikasi akuntansi berbasis akrual
Akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi
dan peris tiwa-peris tiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan
dalam periode laporan keuangan pada saat transaksi tersebut terjadi dan bukan pada saat
kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual ini banyak digunakan oleh
enti tas nonpublik. Basis akrual di terapkan karena saat pencatatan sesuai dengan saat
terjadinya arus sumber daya. Sehingga basis akrual menyediakan informasi yang
komprehensi f karena seluruh sumber daya dicatat.
C. Basis Akrual Akuntansi Aset Tetap
Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aktiva , kewajiban, dan ekuitas dana diakui
dan dicatat pada saat terjadinya transaksi , atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan
berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
di terima atau dibayar.
Salah satu dasar acuan penerapan basis akrual untuk akuntansi asset tetap adalah
IPSAS 17. Dalam IPSAS, yang dimaksud dengan asset tetap adalah property, plant, and
equipment (PPE). PPE didefenisikan sebagai asset berwujud yang:
1. dikuasai oleh sebuah enti tas untuk digunakan dalam produksi atau untuk penyaluran
barang atau jasa , untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrati f,
dan
3 Mustofa, Hamim. Basis Akuntansi Pemerintah. http://abusyadza.wordpress.com/2007/01/30/ basis-akuntansi-
pemerintahan/ (diakses pada 3 Desember 2009)
8
2. diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode.
PPE ini diakui sebagai asset pada saat kemungkinan besar (probable) manfaat
ekonomi di masa mendatang atau potensi jasa akan di terima oleh suatu enti tas terkai t
dengan asset tersebut dan perolehan atau nilai wajar dari asset tersebut dapat diukur
dengan andal .
D. Dampak Penerapan Basis Akrual atas Aset SBSN Berupa BMN yang Menjadi Underlying
Asset SBSN
Basis akuntansi yang saat ini digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk
menyusun laporan keuangannya adalah basis cash toward accrual. Basis akrual penuh belum
di terapkan oleh pemerintah. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja ,
transfer, dan pembiayaan atau dengan kata lain, basis kas digunakan untuk menyusun
laporan realisasi anggaran. Sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan asset,
kewajiban, dan ekui tas dana sebagai komponen dari neraca.
Sebuah hal yang perlu dicermati adalah adanya amanat dari Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara yang mewajibkan pemerintah untuk menerapkan basis
akrual paling lambat tahun anggaran 2008. Namun hingga kini belum jelas kapan basis akrual
penuh akan mulai di terapkan dalam sistem akuntansi pemerintah.
Berikut ini adalah isu akuntansi untuk s tiap jenis SBSN:
1. SBSN Ijarah
Akad i jarah ini mirip dengan transaksi sale and lease back karena sukuk i jarah
memang terdi ri dari dua macam yakni Ijarah Al Muntahiya Bittamliek (Sale and Lease
Back) dan Ijarah Headlease and Sublease. Pemerintah menjual manfaat asset SBSN
kepada SPV kemudian menyewa manfaat asset SBSN dari perusahaan SPV dan di akhir
periode ada komitmen pemerintah untuk membeli asset tersebut.
Ketika di jual , aset SBSN tidak dihapuskan dari neraca pemerintah karena yang
di jual memang hanya manfaatnya saja dan bukan fisik asset tersebut4. Pada saat
4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara pasal 11 dan 12.
9
pemerintah menyewa asset tersebut dari SPV maka pemerintah akan membebankan
biaya sewa dan mengekredit kas.
Aset SBSN harus di reklasifikasikan pada neraca pemerintah untuk
mencerminkan bahwa pemerintah telah menyerahkan hak pemanfaatan dari asset
tersebut dan mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan pemerintah.
2. SBSN Mudharabah
Sebuah contoh dari akad mudharabah adalah akad antara pemerintah dan SPV
untuk membangun jalan tol . Pembiayaan atas pembangunan jalan tol adalah dengan
menerbi tkan sukuk. Setelah pembangunan selesai SPV melakukan pengelolaan dan hasil
dari pemanfaatan jalan tol dibagikan kepada pemerintah dan SPV. SPV kemudian
menyerahkan bagian yang di terimanya kepada para pemegang sukuk. Setelah akhir
periode sukuk jalan tol diserahkan kepada pemerintah dan uang yang di terima dari
pemerintah digunakan untuk menebus sukuk.
Catatan atas asetnya adalah asset tersebut sudah dapat dicatat ketika terjadi
akad antara pemerintah dengan SPV. Pencatatan dilakukan karena secara akrual sudah
terdapat potensi manfaat ekonomi di masa mendatang sesuai dengan aturan yang
terdapat dalam IPSAS 17. Namun dalam pencatatan ini , pemerintah juga mencatat
kewajiban karena pemerintah memiliki kewajiban untuk membeli asset tersebut dari SPV
ketika sukuk jatuh tempo.
3. SBSN Musyarakah
Contoh akad musyarakah ini misalnya pembangunan asset baru oleh
pemerintah dimana pemerintah menyerahkan modal berupa tanah/gedung dan SPV
menyerahkan uang yang didapat dari penerbi tan sukuk. Aset tersebut akan di reklasifikasi
oleh pemerintah. Dan pada saat yang sama pemerintah akan mengakui asset baru yang
akan dibangun dan kewajiban atas pembelian asset tersebut ketika sukuk jatuh tempo.
Pada saat sukuk jatuh tempo pemerintah akan membayar uang dan menghapus
kewajiban yang dicatat di awal. Dan pada saat bersamaa, asset baru dicatat dan asset
lama yang dicatat pada saat penandatanganan akad dihapus .
10
4. SBSN Istina’
Dalam akad is tina ini pemerintah akan mengakui asset tersebut pada saat
penandatanganan akad. Karena secara akrual sudah terdapat potensi manfaat ekonomi
di masa mendatang. Selain i tu pemerintah juga mencatat kewajiban karena adanya
kewajiban bagi pemerintah untuk membeli asset tersebut dari SPV di akhir periode
sukuk. Setelah masa sukuk berakhir, asset yang diserahkan didebit kemudian asset yang
dicatat di awal dikredit dan kas yang dibayarkan dikredi t dan kewajiban dihapus .
Dari uraian mengenai akuntansi akrual atas asset yang terkait dengan SBSN
diperoleh beberapa poin penting. Pertama, terkait dengan SBSN Ijarah, asset di reklasifikasi
untuk menunjukan bahwa atas asset tersebut telah terjadi pemindahan hak manfaat atas
asset dari pemerintah kepada SPV. Munculnya beban sewa yang harus ditanggung oleh
pemerintah. Dan di akhir periode, sukuk jatuh tempo, pemerintah membeli kembali hak
manfaat tersebut dari SPV. Kedua, apabila pemerintah membangun sebuah asset/proyek
dengan berbagai macam asset, maka asset dicatat di awal pada saat penandatanganan akad
karena pemerintah telah memperoleh potensi manfaat ekonomi atas asset yang dibangun.
Dan di luar uraian di atas, perlu diketahui bahwa akuntansi akrual untuk asset juga
mengatur mengenai depresiasi (penyusutan) asset dan juga revaluasi (penilaian kembali).
Sehingga apabila akuntansi akrual penuh di terapkan maka terhadap asset BMN yang
di jadikan sebagai asset SBSN juga akan dilakukan revaluasi dan depresiasi. Dengan
dilakukannya depresiasi, maka beban pemerintah akan bertambah dengan adanya beban
penyusutan. Walaupun beban bertambah namun tidak ada aliran kas . Yang berkurang
adalah nilai manfaat ekonomi dari asset yang didepresiasi. Penulis belum mendapat
keterangan lebih lanjut mengenai depresiasi nilai dari asset yang dijadikan sebagai
underlying asset, apakah akan dilakukan penyesuaian nilai underlying asset tersebut dengan
menambah asset sebagai underlying asset a tau tidak.
Satu poin lagi yang perlu digarisbawahi adalah tidak adanya perpindahan hak
kepemilikan atas asset BMN yang menjadi underlying asset bagi SBSN. Hal tersebut diatur
dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang SBSN. Hanya terjadi pemindahan hak
manfaat saja sehingga nilai asset tetap tercatat di Neraca Pemerintah.
11
BAB III
KESIMPULAN
SBSN merupakan obligasi yang diterbi tkan berdasarkan prinsip syariah. Tujuan
utama di terbitkannya SBSN ini adalah sebagai salah satu sarana pembiayaan anggaran.
Tujuan lainnya adalah untuk mendorong pasar keuangan syariah dan mengoptimalkan
pemanfaatan barang-barang negara untuk dijadikan underlying asset.
Dampak di terapkannya akuntansi akrual penuh dalam standar akuntansi
pemerintah di Indonesia khususnya terhadap BMN yang di jadikan sebagai underlying asset
SBSN adalah reklasifikasi asset yang di jadikan sebagai underlying asset bagi penerbi tan SBSN
misalnya SBSN Ijarah. Pengakuan dan pencatatan beban sewa oleh pemerintah. Dan
kewajiban pemerintah untuk membeli kembali asset di akhir periode. Kemudian,pengakuan
dan pencatatan asset yang dibangun dengan unsur pembiayaan SBSN dilakukan di awal pada
saat penandatanganan akad. Dan yang terakhir adalah mengenai depresiasi dan revaluasi
asset BMN. Dengan dilakukannya depresiasi, maka beban pemerintah akan bertambah
dengan adanya beban penyusutan. Hal tersebut adalah konsekuensi di terapkannya akrual
basis. Namun untuk hal depresiasi dan revaluasi, apakah akan dilakukan penyesuaian nilai
underlying asset, penulis belum memperoleh keterangan mengenai hal tersebut.
Pada dasarnya akuntansi akrual atas asset BMN akan menjadikan pengakuan,
pencatatan, penyajian, dan pengungkapan asset tersebut di Neraca Laporan Keuangan
Pemerintah menjadi lebih komprehensif, salah satunya adalah karena pencatatan asset
tersebut telah dapat dilakukan pada saat potensi manfaat ekonomi dari asset tersebut
diperoleh dan nilai wajar asset tersebut dapat diukur dengan andal.
12
DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Jenderal Pembiayaan Syariah DJPU. Mengenal Sukuk Instrumen Investasi dan
Pembiayaan Berbasis Syariah.
Eka , I Wayan Agus. 2009. Akuntansi Akrual Sukuk.
http://iwayanaguseka.wordpress .com/2009/06/18/akuntansi-akrual -untuk-sukuk
(diakses pada 28 November 2009)
Mustofa , Hamim. Basis Akuntansi Pemerintah.
http://abusyadza.wordpress.com/2007/01/30/basis-akuntansi -pemerintahan/ (diakses
pada 3 Desember 2009)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah
Negara.
Wikipedia . Surat Berharga Syariah Negara.
http://id.wikipedia .org/wiki/Surat_Berharga_Syariah_Negara (diakses pada 28
November 2009)
Zein, Harun Yusuf. 2008. Sukuk Harapan Perekonomian Indonesia .
http://mujahidtampan.multiply.com/journal/i tem/43/Sukuk_Harapan_Perekonomian
(diakses pada 28 November 2009)
13
OPINI MENGENAI REVALUASI ASET TETAP BARANG MILIK NEGARA DI INDONESIA
Oleh M. Fa jar Shidiq
Revaluasi secara sederhana dapat diartikan sebagai penilaian kembali . Revaluasi
asset diartikan sebagai penilaian kembali asset. Revaluasi ini merupakan treatment untuk -
pengukuran selanjutnya- atas asset. Asset Barang Milik Negara (BMN) merupakan asset yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah. Perolehan
lain yang sah ini misalnya hibah/sumbangan, diperoleh berdasarkan undang-undang atau
keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan yang tetap. Lantas bagaimana
ketentuan mengenai revaluasi atas BMN tersebut.
Revaluasi asset BMN ini merupakan sebuah isu terkai t manajeman asset
pemerintah Indonesia. Revaluasi mengenai asset tetap pemerintah diatur di dalam Standar
Akuntansi Pemerintah Nomor 7. Dalam standar ini diatur bahwa revaluasi ini tidak
diperkenankan karena s tandar menganut penilaian asset berdasarkan biaya perolehan atau
harga pertukaran. Namun penyimpangan dari ketentuan tersebut mungkin dilakukan
berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku nasional.
Dalam IPSAS 17, revaluasi merupakan salah satu treatment –pengukuran
selanjutnya. Kemudian, aturan dalam PSAK yang baru (PSAK 16 tahun 2007) telah
mengadopsi aturan s tandar internasional . Akuntansi akrual penuh pada umumnya
memperbolehkan dilakukannya revaluasi sebagai salah satu perlakuan akuntansi untuk
pengukuran asset.
Menurut penulis, apabila akuntansi akrual penuh diterapkan maka perlu dimasukan
sebuah aturan mengenai revaluasi asset tetap BMN dalam standar akuntansi pemerintah
sebagaimana IPSAS telah mengaturnya. Mungkin akan menjadi lebih mudah dan simple
dibandingkan dengan aturan dalam SAP No. 7 saat ini yang memperbolehkan namun harus
berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku nasional . Sebelum adanya revisi PSAK 16,
revaluasi secara umum juga tidak diperkenankan kecuali ada ketentuan pemerintah yang
berlaku nasional.
Kemudian bagaimana frekuensi dilakukannya revaluasi asset. Beberapa aset tetap
mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, sehingga perlu di revaluasi
secara tahunan. Namun, revaluasi tahunan seperti i tu tidak perlu dilakukan apabila
perubahan nilai wajar tidak signifikan. Namun demikian, aset tersebut mungkin perlu
di revaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali.
Revaluasi menurut penulis menjadi penting apabila pemerintah ingin menyajikan
nilai yang wajar atas asset yang disajikan dalam laporan keuangan. Karena saat ini
pemerintah mencatat asset BMN berdasarkan nilai perolehannya di tambah tanpa adanya
depresiasi atas asset BMN. Hal tersebut dilakukan berdasarkan s tandar akuntansi
pemerintah. Menurut penulis pencatatan semacam i tu tidak mencerminkan nilai asset
pemerintah yang sebenarnya. Sehingga isu revaluasi ini dapat menjadi bagian dari
penerapan GCG dalam manajemen asset negara. Pelaksanaan revaluasi diharapkan mampu
14
untuk meningkatkan s tatus opini LKPP yang saat ini masih disclaimer menjadi unqualified
opinion.