Post on 06-Mar-2019
Halaman 1
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ………………………………………………………………… i Daftar Isi ………………………………………………………………… i I. Pendahuluan ………………………………………………………………… 2
a). Latar Belakang ………………………………………………… 2
b). Perkembangan Perekonomian Nasional ………………………………… 2
c). Tema Rapimnas Kadin 2009 ………………………………… 4
II. Pokok – Pokok Sambutan ………………………………………………… 5 a). Pokok – pokok Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia ………… 5
b). Pokok – pokok Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia 6
c). Pokok – pokok Sambutan Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia … 7
III. Hasil – Hasil Rapimnas Kadin 2009 ………………………………... 9 a). Organisasi dan AD-ART ………………………………………………… 10
b). Program Kerja ………………………………………………… 14
c). Kebijakan Strategis & Langkah Taktis ………………………………... 17
Lampiran :
• Rumusan Pokok-pokok penyempurnaan AD-ART
Halaman 2
I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin adalah rapat pimpinan jajaran organisasi
dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya-upaya sinergistik dalam perencanaan
dan pelaksanaan program-program antar-jajaran. Menurut pasal 22 Anggaran Dasar
Kadin butir 2, Rapimnas dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun,
satu diantaranya setiap awal tahun. Namun adanya berbagai kegiatan bersifat nasional
yang menyita waktu dan tenaga dari seluruh jajaran Kadin baik ditingkat
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota antara lain adalah Pemilu Legislatif dan Presiden pada
bulan April dan Juli 2009, maka Kadin Indonesia memutuskan penyelenggaraan
Rapimnas Kadin 2009 diselenggarakan pada bulan Oktober 2009.
Pada bulan Oktober 2009 ada penugasan dari Pemerintah supaya Kadin Indonesia
menyelenggarakan National Summit dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi
Kebijakan Pemerintah untuk semua aspek dengan seluruh stakeholders, maka Kadin
Indonesia melakukan pengunduran kembali jadwal Rapimnas Kadin 2009. Penugasan
ini tentu harus dilaksanakan sebaik mungkin sebagai wujud dari kemitraan dan
kebersamaan antara Pemerintah dan Kadin Indonesia, dan dalam National Summit
tersebut yang juga dihadiri Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia, diharapkan
dapat menjadi “trigger” bagi kemitraan dan kebersamaan antara
Gubernur/Bupati/Walikota dengan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan
persetujuan pelaksanaan Rapat Pra-Rapimnas antara Kadin Indonesia, Kadin Provinsi
dan Asosiasi/Himpunan, maka disepakati pelaksanaan Rapimnas Kadin 2009 adalah
pada awal bulan Desember 2009.
Rapat Pimpinan Nasional 2009 mempunyai peran strategi untuk mempercepat
pembangunan perekonomian yang berkualitas dan berkelanjutan, apalagi waktu
penyelenggaraan berdekatan dengan dimulainya masa bakti pemerintahan periode
2009-2014. Posisi Indonesia yang pada tahun 2009 mencatat pertumbuhan 4,3% dan
mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-3 didunia setelah China 8% dan India 7%
merupakan peluang bagi Indonesia untuk dapat menarik lebih banyak lagi investasi dari
sektor swasta baik asing maupun domestik.
B. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL 2009 Krisis global yang terjadi pada penghujung tahun 2008 telah memberi dampak
pada pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009. Kasus bailout Bank Century
Halaman 3
yang telah merambah pada ranah politik akan sangat mencemaskan bagi
perekonomian di Indonesia, karena penilaian terhadap ekonomi di Indonesia
salah satunya adalah kestabilan politik. Pada akhir tahun 2009 muncul lagi krisis
di Timur Tengah yang disebabkan oleh gagal bayar dari Dubai World, yang
dikhawatirkan akan kembali memicu krisis ditempat lain ditengah kepercayaan
dan kepanikan investor masih terus terjadi. Tumbuhnya perekonomian
Indonesia yang mencapai 4,3% lebih dikarenakan adanya dorongan
pemenuhan kebutuhan domestik terutama konsumsi masyarakat dan
Pemerintah serta masih ditopang oleh ekspor. Turunnya nilai ekspor berakibat
pada turunnya pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hal ini tentu tidak
strategis karena volume ekspor selain salah satunya dipengaruhi oleh kondisi
perekonomian negera tujuan ekspor. Untuk itu, agar ekonomi Indonesia tidak
mudah terguncang, maka fondasi untuk lebih mengembangkan ekonomi dan
pasar domestik harus terus diperjuangkan dengan sunguh-sungguh dan
berkesinambungan.
Tahun 2010 akan memberikan gambaran tantangan yang cukup berat.
Perekonomian 2010 masih akan bergejolak akibat dari faktor eksternal dan
faktor dalam negeri. Gejolak dari faktor eksternal dapat terjadi karena perbaikan
ekonomi saat ini masih rentan dan pondasinya masih rapuh. Kerapuhan ini
akibat dari krisis global yang menyebabkan pengangguran di beberapa negara,
bahkan hingga ”double digit”. Anggaran belanja di banyak negara membengkak,
karena dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi, sedangkan penerimaan (pajak)
menurun karena sektor usaha tertekan krisis ekonomi. Sementara tingkat inflasi
dunia juga akan mengalami tekanan karena melonjaknya harga komoditas di
pasar global. Disisi lain fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar antar
negara juga belum stabil. Berbagai kasus yang terjadi dan tidak cepat
terselesaikan di dalam negeri, berbagai hambatan lainnya mulai dari
infrastruktur, tata ruang, energi, intermediasi perbankan dan lainnya,
kesemuanya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun 2010. Jumlah
angka pengangguran yang tidak makin berkurang, jumlah angka kemiskinan
yang masih tidak berubah membaik bahkan cenderung bertambah miskin.
Kesemuanya telah memberikan makna bahwa kondisi saat ini belum kondusif
bagi perkembangan kedepan yang lebih baik. Sehingga target pertumbuhan
Halaman 4
Pemerintah sebesar 5,5% akan membutuhkan energi dan kesungguhan besar
serta kerjasama yang baik antara Pemerintah dan dunia usaha untuk dapat
mencapainya.
C. Tema Rapimnas Kadin 2009 Diawal kepengurusan 2008-2013 ini, Kadin Indonesia menetapkan upaya memantapkan peranan Kadin dalam menjadi mitra Pemerintah dibidang perekonomian sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas. Untuk itu ditetapkan Tema Rapimnas Kadin 2009 sebagai berikut :
”Peranan Kadin Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan”
Melalui tema ini diharapkan dapat mendorong keluarnya rekomendasi Kadin yang berkualitas dan implementatif dalam upaya peningkatan ekonomi yang lebih baik lagi pada tahun 2010.
Halaman 5
II. POKOK-POKOK SAMBUTAN RAPAT PIMPINAN NASIONAL KADIN 2009
A. Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia Mohamad S. Hidayat 1. Pelaksanaan Rapimnas Kadin 2009, dilaksanakan sesuai amanah
konstitusional AD-ART Kadin, bahwa Rapimnas dilaksanakan setiap tahun 1
kali yang tadinya akan dilaksanakan pada akhir Oktober 2009, namun karena
Kadin mendapatkan tugas dari Pemerintah melaksanakan National Summit
maka Rapimnas Kadin 2009 baru dapat dilaksanakan 3 Desember 2009.
2. Rapimnas Kadin merupakan forum nasional yang antara lain memiliki
kewenangan menetapkan Sasaran dan Program Kerja Tahunan serta
pembagian tugas setiap jajaran organisasi dan melakukan evaluasi terhadap
koordinasi, sinkronisasi dan upaya sinergistik dalam perencanaan dan
pelaksanaan program-program antar jajaran.
3. Hubungan Kadin-Pemerintah selama 2004-2009 telah tumbuh semakin kokoh
dalam suasana sinerjitas yang positif dan dinamis berlandaskan kesepahaman,
solidaritas dan kebersamaan dalam membangun perekonomian Indonesia yang
semakin kuat dan terpandang di kawasan Asia bahkan dunia.
4. Pada tahun 2009 Kadin Indonesia bersama dengan Asosiasi dan himpunan
telah menyusun Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2009-2014
dan telah disampaikan kepada Pemerintah pada saat National Summit 2009.
Roadmap tersebut mendapatkan antusiasme yang tinggi dari Pemerintah.
5. Prakarsa Kadin Indonesia melalui Yayasan Kadin Indonesia untuk memperoleh
pengakuan UNESCO terhadap karya Batik Indonesia yang saat ini diakui
sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity, bahkan Presiden telah
menerima usulan Kadin untuk menjadikan tanggal 2 Oktober sebagai hari batik
nasional.
6. Kegiatan lain yang mendominasi aktivitas Kadin adalah berkaitan dengan fungsi
advokasi kebijakan, penyusunan position paper, penyusunan legal drafting dan
berbagai peraturan yang dirasakan kurang mendukung tumbuhnya iklim usaha
yang kondusif, peraturan yang tumpang tindih, peraturan/kebijakan yang multi
tafsir, kebijakan yang tidak operasional serta kebijakan yang merugikan dunia
usaha.
Halaman 6
7. Kebijakan & perundang-udangan yang masih dalam proses kajian dan advokasi
al. UU No. 21 th 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU NO. 2/2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU No. 3/1992 tentang
Dana Pensiun, UU No. 11/92 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Revisi
Keppres 80/2003, menyusun masukan RUKN dan RUPTL, UU Minerba dan
RPP Minerba, UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, RPP
ke Pelabuhan, Revisi UU No. 20 Tahun 1961 tentang penyediaan tanah untuk
kepentingan umum, Revisi PP No 41 tahun 1996 tentang Hak Kepemilikan atas
Property oleh orang asing dan lain sebagainya.
8. Dalam penguatan hubungan internasional, Kadin dan jajaran dunia usaha
berperan aktif dalam berbagai forum dunia baik WTO, APEC dan G 20,
memberikan berbagai masukan kepada Pemerintah dalam perumusan
perjanjian dunia seperti Each Party Agreement ASEAN, Korea, Jepang, India
dll. Free Trade Agreement ASEAN, Australia – New Zealand-China dsb.
9. Dalam upaya mempromosikan daya saing perusahaan Indonesia, KADIN telah
menampilkan Brand Image 3 perusahaan antar lain industri jamu Sido Muncul,
pabrik kacang Dua Kelinci dan Sinar Sosro, Pameran Batik di KBRI New York,
Pamaeran Gelar Batik Nusantara.
B. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Suryo B. Sulisto 1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diatas 4% paling banyak berasal dari
konsumsi dalam negeri. Turunnya ekspor memberikan dampak yang signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perekomian 2010 masih bergejolak
yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal (dalam negeri). Perbaikan
ekonomi masih rentan karena pondasinya masih rapuh akibat meningkatnya
pengangguran dibeberapa negara yang lebih dari 10%. Hambatan dalam negeri
umumnya dari sektor infrastruktur, tata ruang, energi, fungsi inter-mediasi bank
dll. Sehingga tahun 2010 target Pemerintah pertumbuhan ekonomi 5,5% butuh
energi dan kesungguhan yang besar.
2. Penyusunan Roadmap Kadin 2009-2014 merupakan langkah strategis bagi
institusi Kadin, dimana Roadmap banyak yang jadi rujukan oleh Pemerintah,
sebagaimana dalam National Summit yang lalu.
3. Kasus Bank Century dapat menjadi salah satu faktor penghambat bagi
pemulihan ekonomi Indonesia, untuk Itu Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia
Halaman 7
meminta Dewan Pengurus Kadin Indonesia dapat segera melakukan kajian dan
rekomendasi kepada para pengusaha dan Pemerintah, agar masalah yang
berkembang dapat dicermati dengan jernih dan baik.
4. Dalam rangka pemberdayaan Kadin Daerah, banyak usulan dari daerah supaya
pada saat penyempurnaan Keppres 80/2003, Kadin Indonesia dapat
memanfaatkan kedekatannya dengan Pemerintah untuk mengusulkan
penyempurnaan yang lebih memihak pada dunia usaha (Kadin).
5. Terhadap laporan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, maka Dewan
Pertimbangan Kadin Indonesia berpendapat telah banyak upaya untuk
memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi dan eksistensi dunia usaha,
namun dibeberapa bidang masih belum optimal. Selain itu perlu melakukan
perbaikan terhadap rencana kerja yang masih kurang realistis dan akan sulit
dicapai dalam kurun waktu 1 tahun (2010).
6. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia memberikan apresiasi terhadap laporan
keuangan tahun 2009 yang telah diaudit, namun saldonya masih minim, dan
dapat diupayakan pendanaan bagi Kadin.
7. Rencana perubahan AD-ART yang akan meningkatkan hak suara bagi
Asosiasi/Himpunan sebesar 30% pada Munas, Dewan Pertimbangan Kadin
Indonesia menyetujui rancangan tersebut, namun untuk pembagian suara
dalam kelompok Asosiasi/Himpunan diharapkan dilakukan secara bijaksana.
C. Sambutan Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia Sharif Cicip Sutardjo 1. Sesuai amanat UU No 1/1987, maka Kadin merupakan wadah setiap usaha
formal/informal baik skala besar, menengah, kecil.
2. UMKM merupakan jumlah paling besar usaha di Indonesia yang pada tahun
2008 berjumlah 51,26 juta usaha atau sekitar 99,9% dari seluruh unit usaha
yang ada di Indonesia. Dimana mayoritas 50,2 juta adalah usaha mikro,
selebihnya kecil, menengah dan besar.
3. Sesuai UU No 20/2008 tentang UMKM, yang dimaksud usaha mikro adalah
usaha produktif milik orang per orang dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria dengan memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omzet paling
besar Rp 300 juta/tahun.
4. Masalah finansial dan manajemen menjadi persoalan bagi UMKM, kesulitan
sektor mikro antara lain adalah legalitas yakni tidak memiliki status usaha,
Halaman 8
status tanah tidak jelas dan sebagainya, sehingga kedudukannya tidak jelas.
Saat ini UMKM yang memiliki akte notaris hanya 4,7% dan yang mempunyai
badan hukum hanya 1,7%. Kadin perlu merekomendasikan lepada Pemerintah
untuk memberi kemudahan bagi UMKM sehingga status usahanya menjadi
jelas.
5. Upaya peningkatan tax ratio dapat dilakukan melalui ekstensifikasi pajak, WP
menjadi 30% agar target pendapatan pajak berhasil baik, saat ini tax ratio baru
13-14%.
6. Investasi pada portofolia lebih besar daripada Foreign Direct Investment (FDI)
dimana sektor pertanian <5%, perkebunan <5% dan pertambangan 5%.
7. Sinkronisasi berbagai kebijakan Pemerintah antar departemen, seperti
koordinasi yang baik antara departemen perindustrian, perdagangan dan
keuangan. Selain itu kebijakan tata ruang perlu sinkronisasi antara pusat dan
daerah.
Halaman 9
III. HASIL-HASIL RAPIMNAS KADIN 2009
Materi-materi bahasan dalam Rapimnas Kadin 2009 terdiri dari Laporan
Pelaksanaan Program Kerja tahun 2009 dan Rencana Program Kerja 2010,
termasuk didalamnya adalah pokok-pokok rencana perubahan AD-ART Kadin pada
Munassus Kadin 2010. Pembagian hasil-hasil Rapimnas Kadin 2010 disesuaikan
dengan pembahasan yang dilakukan setiap Komisi, yaitu :
1. Komisi A : Organisasi dan AD-ART Ketua : Nur Achmad Affandi (Kadin DI Yogyakarta)
Anggota : Ilhami Elias (AUMI)
Anggota : Hervian Tahier (Kadin Sumatera Utara)
Anggota : M. Taufik Mustafa (Kadin Indonesia)
Tim Perumus :
- Nur Achmad Affandi - Ilhami Elias
- Hervian Tahier - M. Taufik Mustafa
- Robianto Koestomo - Prof. Adi Seputra
- Suparwanto
2. Komisi B : Program Kerja
Ketua Sidang : Iftida Yasar (APINDO)
Wakil Ketua : - Utama Kajo (Kadin Indonesia)
- Eddy Raya (Kadin Kalimantan Tengah)
Anggota : - Adi Lukman (Kadin Indonesia)
- Jemmy Hosan (Kadin Sulawesi Tengah)
- Jody Radja Guguk(Kadin Kepulauan Riau)
3. Komisi C : Langkah Taktis dan Strategis Ketua Sidang : Yanti Sukamdani
Sekretaris : Handito H. Joewono
Anggota : - Bambang Purwohadi
- Dasril Y Rangkuti
Tim Perumus :
Diana Napitupulu
Shinta Widjaja Kamdani
Halaman 10
Ringkasan hasil Rapimnas sebagai berikut : I. ORGANISASI DAN AD-ART
A. PROGRAM KERJA ORGANISASI 2010
1. PERKUATAN ORGANISASI
a. Advokasi Penerbitan Peraturan Pelaksana UU No 1/1987
Melanjutkan upaya lobi untuk pembuatan Peraturan Pelaksanaan (PP) UU
No. 1/1987 serta melakukan perkuatan tim lobi yang sudah ada. Namun
karena di dalam UU tersebut tidak diperintahkan untuk membuat Peraturan
Pelaksanaan, maka perlu diusulkan kepada Pemerintah untuk melakukan
amandemen terhadap UU No. 1/1987.
b. Advokasi Penyempurnaan Keppres 80/2003
Melanjutkan advokasi/lobi untuk penyempurnaan Keppres 80/2003 tentang
pengadaan barang dan jasa pemerintah sampai dengan dihasilkannya
peraturan pemerintah yang kondusif bagi dunia usaha sesuai Undang-
Undang No. 1/1987.
c. Persiapan Munassus Kadin 2010
Munas V Kadin telah mengamanatkan pelaksanaan perubahan AD/ART.
Kadin Indonesia telah membentuk Tim untuk melakukan kajian perubahan
yang perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Kadin saat ini
serta perkembangan organisasi dimasa mendatang. Pokok-pokok
Penyempurnaan AD/ART untuk dibahas dalam Munassus sebagaimana
terlampir. Rencana pelaksanaan Munassus Kadin adalah selambat-
lambatnya pada bulan Maret 2010.
d. Workshop Direktur Eksekutif Kadin Provinsi
Pada AD pasal 23 & 29 yang mengatur mengenai Sekretariat Kadin telah
menyebutkan peran strategis yang diemban Sekretariat Kadin sebagai ujung
tombak pelaksanaan program kerja Kadin. Pelaksanaan workshop Direktur
Eksekutif Kadin Provinsi yang dimulai semenjak tahun 2006 telah
memberikan manfaat bagi upaya perkuatan sekratariat Kadin Provinsi. Untuk
pelaksanaan workshop Direktur Eksekutif tahun 2009-2010 akan difokuskan
Halaman 11
pada upaya pendampingan implementasi modul kegiatan pada aspek :
income generating, layanan anggota, layanan bisnis, perkuatan SDM.
Pelaksanaan dijadwalkan Februari 2010, yang dilaksanakan secara terpisah
bersamaan dengan pelaksanaan Munassus Kadin 2010 yang diikuti khusus
oleh Direktur Eksekutif Kadin Provinsi.
e. Program rating bagi Kadin Provinsi dan Asosiasi ALB Kadin
Indonesia Berdasarkan kajian dari Tim Rating Kadin Indonesia, untuk pelaksanaan
Rating pada tahun 2009 akan dilaksanakan sosialisai dan pelaksanaannya
pada tahun 2010. Pada tahun 2009 Tim Rating Kadin Indonesia akan fokus
pada penyiapan modul/panduan untuk implementasi standar sebuah
organisasi Kadin..
f. Pembuatan buku direktori organisasi Kadin Indonesia
Buku Direktori Kadin Indonesia telah diterbitkan sejak tahun 2007 dan
secara berkelajutan agar setiap tahun dapat diterbitkan. Pembuatan Buku
Direktori Kadin Indonesia ini bertujuan:
• Menginformasikan keputusan keorganisasian Kadin Indonesia kepada
masyarakat luas.
• Menginformasikan perkembangan organisasi Kadin Indonesia.
• Program-program unggulan kepengurusan Kadin Indonesia
• Layanan-layanan yang diterapkan oleh Sekretariat Kadin Indonesia.
• Daftar pengurus dan sekretariat beserta kontak pointnya.
2. PENINGKATAN LAYANAN ANGGOTA
a. Pelaksanaan pendaftaran anggota Kadin secara online
Dalam rangka memberikan layanan keanggotan yang lebih baik dan dalam
rangka merintis pembentukan database dunia usaha di Indonesia, semenjak
bulan Juli 2009 telah dilaksanakan Pilot Project pendaftaran anggota secara
online di Kadin DKI Jakarta. Rapimnas Kadin 2009 disosialisasikan dan
disimulasikan pendaftaran secara online ini kepada seluruh jajaran Kadin
Halaman 12
Provinsi. Pada tahun 2010 dari 23 Kadin Provinsi yang sudah menyatakan
kesiapan melaksanakan pendaftaran secara online diharapkan 50% sudah
mampu melaksanakannya.
1. Sosialisasi petunjuk pendaftaran/pendaftaran ulang anggota Kadin secara
online.
2. Pelatihan bagi Kadin Provinsi yang mengikuti pelaksanaan pendaftaran
anggota secara online untuk tahun 2010.
b. Penerbitan Kadin Card
Penerbitan Kadin Card akan ditingkatkan bentuk dan fungsinya menjadi Kartu
Kredit, layanan perjalanan diskon ticket pesawat dll. melalui kerjasama dengan
pihak perbankan, penerbangan, perhotelan dan lain-lain. Selain itu, kepemilikan
Kadin Card yang semula hanya terbatas pada Pengurus Kadin akan
ditingkatkan untuk anggota Kadin.
c. Akreditasi Penerbitan Sertifikat (Surat Keterangan) Kompetensi Untuk tahun 2009-2010 ada 3 (tiga) hal yang akan dilakukan sebagai rangkaian
program yaitu:
Surveillance audit bagi BSAN, BSAAP dan BSAP yang telah diakreditasi
dengan tujuan antara lain:
• Persyaratan perpanjangan akreditasi yang habis pada akhir Desember 2009
• Pembinaan dan penyerapan aspirasi asosiasi
Akreditasi baru bagi Asosiasi Tingkat Nasional yang mengajukan aplikasi.
Re-akreditasi bagi PBSP Kadin Provinsi yang masih aktif.
d. Monitoring Pelaksanaan Muprov Kadin 2010 Melakukan monitoring pelaksanaan Muprov Kadin Provinsi sisa tahun 2009 dan
2010 yang akan dilaksanakan untuk Kadin Provinsi :
- Sulawesi Tengah - Sulawesi Tenggara
- Maluku - Sulawesi Barat
- Kalimantan Tengah - Sumatera Selatan
- Bali - Kepulauan Riau
Halaman 13
- Sulawesi Utara - Sumatera Barat
e. Monitoring pelaksanaan Musyawarah Nasional Asosiasi/Himpunan
2010
Melakukan monitoring Musyawarah Nasional Asosiasi/Himpunan Anggota Luar
Biasa Kadin agar terlaksananya tertib organisasi/keanggotaan.
3. PENINGKATAN KEANGGOTAAN
a. Konsultasi implementasi ISO 9001 bagi Asosiasi/Himpunan.
Merupakan kegiatan yang ditujukan bagi Asosiasi/Himpunan yang sudah
menjadi ALB Kadin Indonesia, difokuskan pada standarisasi manajemen
kesekretariatan yang memenuhi standar mutu. Dilaksanakan pada bulan Maret
– April 2010.
b. Pembuatan Brosur Keanggotaan Penerbitan brosur sebagai sarana informasi dan mempromosikan keanggotaan
Kadin yang sudah diterbitkan pada periode yang lalu diupdate dan disebarkan
untuk menarik perusahaan menjadi anggota Kadin.
c. Kerjasama Kemitraan dengan Pemerintah Daerah Monitoring tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan mendorong
Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kerjasama kemitraan
dengan Gubernur/Bupati/Walikota perihal keanggotaan dan sebagai mitra
pembangunan ekonomi daerah.
B. PELAKSANAAN PASAL 35 & 36 AD KADIN Memperhatikan masukan dari Kadin Provinsi dan Asosiasi/Himpunan,
berkenaan dengan diangkatnya Ketua Umum Kadin Indonesia menjadi Menteri
Perindustrian, forum Rapimnas Kadin 2009 memberikan masukan agar
dipertimbangkan pelaksanaan pasal 35 & 36 AD.
Halaman 14
C. POKOK-POKOK PERUBAHAN AD-ART KADIN Telah terjadi dinamika yang tinggi dalam pembahasan pokok-pokok perubahan
AD-ART KADIN, utamanya pasal mengenai jumlah suara untuk Kadin Provinsi
dan Asosiasi/Himpunan dalam MUNAS KADIN. Secara rinci pokok-pokok
penyempurnaan AD/ART sebagaimana terlampir.
II. PROGRAM KERJA Secara umum pelaksanaan Program Kerja 2009 dan Rencana Kerja Kadin
Indonesia 2010 diterima oleh peserta Sidang Komisi B, dengan pembahasan
sebagai berikut :
A. Tinjauan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja 2009 Pada prinsipnya seluruh program kerja Kadin Indonesia tahun 2009 dapat
diterima secara utuh oleh seluruh peserta Sidang Komisi Program Kerja.
Dalam kaitan ini, sebagian besar program kerja 2009 telah dilaksanakan
secara baik oleh Dewan Pengurus Kaidn Indonesia beserta jajarannya.
Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa program yang belum dapat
terealisir tahun 2009, hendaknya dapat dilanjutkan dan ditingkatkan serta
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar dapat tercapai hasil yang lebih
optimal pada tahun 2010.
B. Program Kerja Tahun 2010 Sidang komisi B menyepakati bahwa Rencana Kerja Kadin Indonesia tahun
2010 telah disiapkan oleh masing-masing Bidang dan Komite di lingkungan
Kadin Indonesia, dinilai sudah sangat memadai untuk ditetapkan sebagai
Program Kerja Tahun 2010. Namun untuk menyempurnakan program
tersebut, beberapa rekomendasi yang diajukan adalah sebagai berikut :
1. Seluruh program yang telah dicantumkan agar formatnya diseragamkan
dan diintegrasikan kembali antar bidang dan komite agar dalam
pelaksanaannya dapat dilakukan secara sinergis. Disamping itu perlu
ditetapkan fokus program yang diprioritaskan untuk satu tahun kedepan.
2. Agar program kerja masing-masing Bidang, Komite maupun Kadin
Provinsi dapat tergambar dan dilaksanakan secara sinergi, disarankan
seluruh program tersebut diformulasikan kembali dalam bentuk matrik
dan dibuat dengan instrumen terukur dan jelas. Dengan demikian setiap
pelaksanaan program kerja yang dilakukan dapat dinilai kinerjanya.
Halaman 15
3. Beberapa program dalam Rencana Kerja Tahun 2010 Rapimnas Kadin
2009 yang perlu dilakukan koreksi redaksionalnya :
• Halaman 6, untuk program lembaga pembiayaan non bank agar
dilengkapi dengan rencana pembentukan lembaga keuangan non
bank khusus mikro.
• Halaman 6, agar ditambahkan program untuk pengembangan jiwa
entrepreneurship (gigih, tidak mudah menyerah, inovatif, kreatif) dan
dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan.
• Halaman 10, bidang konstruksi dan konsultasi, seharusnya Bidang
Konstruksi dan Konsultansi..
• Halaman 22, point 2 agar dimasukkan adanya aturan yang
menyatakan suku cadang kendaraan otomotif lokal, kontennya harus
lebih besar dari 60%.
• Halaman 23, point 2 mengenai UU Hak Cipta tahun 2002 diusulkan
agar lebih diperjelas hak-hak orang–orang yang berperan dalam
produksi rekaman. Dalam kaitan ini juga diusulkan untuk kerjasama
dengan Pemerintah dalam penjualan produk bajakan. Disamping itu,
penjualan lagu digital harus melalui ijin yang sah.
• Halaman 30, point mengenai pembentukan BKSP di Provinsi
Sumatera Utara dihapus, Perubahan : BKSP Sumatera Utara perlu
adanya koordinasi BKSP seluruh Indonesia untuk percepatan
Capacity Building dan pembangunan infrastruktur kompetensi. Untuk itu mendukung Forum BKSP yang telah terbentuk.
• Halaman 31, mengenai nilai tukar rupiah, disarankan untuk tidak
ditulis dalam bentuk nominal, cukup disebut fluktuasi nilai tukar.
• Halaman 39, perlu adanya portal mice B to B antar bidang terkait
trade, industri dan pariwisata.
• Halaman 40, untuk program komite tetap pengembangan industri
primer pertanian, perlu penyempurnaan program sebagaimana, yaitu :
Peningkatan efisiensi industri primer pertanian melalui konsep
kluster industri pertanian.
Peningkatan produktivitas industri primer pertanian dengan
menerapkan teknologi tepat guna, baik on farm maupun off farm.
Halaman 16
Peningkatan nilai tambah produk industri primer pertanian baik
untuk konsumsi langsung maupun untuk diproses lebih lanjut.
Perbaikan ALSINTANI untuk industri primer pertanian
Pertemuan rutin dengan asosiasi terkait industri primer pertanian.
Pertemuan rutin dengan departemen terkait seperti Departemen
Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan,
BULOG dsb.
Mengikuti kegiatan nasional maupun internasional yang terkait
dengan industri primer pertanian.
Komite Tetap Pengembangan Industri Derivatif Pertanian
Peningkatan nilai tambah produk industri derivatif pertanian.
Peningkatan akses pasar produk industri derivatif pertanian baik
untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri.
Modernisasi mesin-mesin pengolahan pada industri derivatif
pertanian.
Pemberian insentif/kebijakan fiskal untuk pengembangan industri
derivatif pertanian.
• Halaman 42, perlu ditambahkan pada program komite tetap aqua
kultur yakni pembiayaan untuk usaha perikanan budidaya baik
ketersediaan dana dan subsidi bunga.
• Halaman 45, mengenai rencana aksi terkait dengan tata ruang masih
tumpang-tindih antar peraturan yang ada, terutama UU No. 41 tahun
1999, UU No 26 tahun 2007 dan UU No 32 tahun 2004, disarankan
untuk mencabut UU NO. 41 dan UU No 26 serta melakukan
perbaikan terhadap UU No. 32.
• Halaman 52 point 10, agar tetap diperjuangkan penyempurnaan
Keppres No 80/2003 terutama mengenai Surety Bond yang tetap
diberlakukan bagi pengusaha UKM untuk mengikuti tender
pelelangan pengadaan barang dan jasa.
• Halaman 58, agar tidak hanya jalan tol tetapi juga ditambahkan
bandara dan pelabuhan laut.
4. Sehubungan dengan rencanan penyelenggaraan Munassus, khusus untuk
masukan penyempurnaan AD-ART, diminta Kadin Indonesia tetap dapat
menerima masukan sampai dengan pelaksanaan Munassus.
Halaman 17
5. Untuk seluruh program kerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
dilakukan perbaikan waktu pelaksanaan kegiatan.
6. Terkait dengan program 3 in 1 mengenai penempatan tenaga kerja,
diharapkan peran Kadin dapat lebih optimal. Dalam hal ini perlu dilakukan
kerjasama dengan Departemen Perindustrian. Disamping itu agar dapat
difasilitasi pembuatan modul-modul kewirausahaan untuk para mahasiswa
dan tenaga kerja baru agar dapat menciptakan New entrepreneurship.
III. KEBIJAKAN STRATEGIS DAN LANGKAH TAKTIS Pokok-pokok kebijakan strategis 2010 : 1. Keseimbangan pada perdagangan bebas dan perlindungan dan
keberpihakan produksi dalam negeri.
2. Perhatian pada aspek lingkungan dan keberlanjutan.
3. Peningkatan produktivitas dan efisiensi (suply chain/logistic) dalam rangka
meningkatkan daya saing.
4. Peningkatan sinergi perekonomian nasional dan harmonisasi kebijakan
serta regulasi.
5. Perbaikan governance di tiga sektor yaitu : penyelenggara negara, dunia
usaha dan masyarakat madani.
6. Perbaikan iklim investasi demi peningkatan arus investasi asing dan
domestik.
Langkah-langkah taktis 2010 : 1. Keseimbangan pada perdagangan bebas dan perlindungan dan
keberpihakan produksi dalam negeri.
a. Adopsi prinsip perdagangan bebas
Kesepakatan perdagangan bebas yang sudah ditandatangani akan
tetap dilaksanakan dengan memberi ruang gerak lebih leluasa bagi
pelaku usaha nasional, termasuk menciptakan iklim yang kondusif bagi
investasi luar negeri di Indonesia. Perhatian lebih besar perlu diberikan
pada implementasi prinsip perdagangan bebas, khususnya yang terkait
dengan perumusan kebijakan dan peraturannya.
b. Menjaga keseimbangan kepentingan dunia usaha dan keterbukaan
pasar.
Halaman 18
Keterbukaan pasar dunia akan memberi akses pasar bagi pelaku usaha
nasional untuk mengekspor barang dan jasa ke pasar internasional.
Hanya saja disisi lain juga memberi tekanan kompetisi yang lebih sengit
bagi pelaku usaha nasional untuk bersaing di pasar domestik Indonesia.
c. Koordinasi kebijakan perdagangan bebas dengan dunia usaha
Ketidakpaduan hasil negoisasi perdagangan internasional dengan
penonjolan kepentingan pelaku usaha nasional perlu dicarikan solusi
yang lebih sistematis melalui koordinasi kebijakan perdagangan bebas
dunia dengan dunia usaha. Untuk maksud tersebut KADIN akan
mengambil prakarsa aktif untuk mewakili kepentingan dunia usaha
nasional dalam negoisasi perdagangan internasional.
2. Perhatian pada aspek lingkungan dan keberlanjutan. a. Perhatian pada aspek lingkungan
Pelaku usaha perlu semakin memberi perhatian (concern) pada aspek
kelestarian lingkungan dalam menjalankan usahanya. Diperlukan
adanya sistem insentif dan subisidi bagi pelaku usaha yang memberi
perhatian pada aspek lingkungan. Disamping itu pemanfaatan sumber
daya alam Indonesia terutama menyangkut energi harus memberi nilai
tambah (value added).
b. Keberlanjutan usaha dan manfaat bagi pemangku kepentingan
Keberlanjutan (suistainability) usaha sangat dipengaruhi oleh
terciptanya manfaat yang merata dan proporsional dari para pemangku
kepentingan termasuk petani, nelayan dan masyarakat sekitar.
c. Pengembangan industri berwawasan lingkungan
Industri untuk menghasilkan produk berwawasan lingkungan (eco-
products) perlu dikembangkan lebih lanut dalam rangka meningkatkan
daya saing perekonomian.
3. Peningkatan produktivitas dan daya saing. a. Perlindungan usaha mikro dan pengembangan usaha
Perlu dirumuskan program taktis untuk pengembangan usaha berskala
mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah dan menengah menjadi
besar. Pengembangan UMKM meliputi aspek pendanaan, peningkatan
kompetensi SDM melalui pelatihan, penjaminan kredit dan
Halaman 19
keberpihakan kebijakan perlu mendapat perhatian serius. Untuk itu
diperlukan RUU lembaga Keuangan Mikro
b. Peningkatan daya saing dan kemandirian
Peningkatan daya saing perekonomian nasional yang terjadi beberapa
tahun terakhir ini seperti tergambar pada Growth Competitiveness Index
oleh World Economic Forum perlu terus dipercepat peningkatannya.
Peningkatan daya saing yang dimaksudkan tidak hanya dari sisi makro
perekonomian nasional tetapi juga dari sisi kemampuan bersaing
perusahaan-perusahaan Indonesia di kompeteisi global.
c. Peningkatan produktivitas nasional
Peningkatan produktivitas khususnya di industri manufaktur perlu
mendapat perhatian lebih serius dalam rangka peningkatan daya saing
perekonomian nasional. KADIN, Asosiasi/Himpunan/Gabungan,
Departemen Perindustrian dan lembaga lainnya perlu merumuskan
langkah bersama untuk meningkatkan produktivitas perekonomian
nasional.
d. Penajaman prioritas pembangunan
Dibutuhkan kesepakatan nasional dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah dan dunia usaha serta masyarakat untuk memberi perhatian
lebih besar kepada pembangunan sektor tertentu seperti pangan,
energi, infrastruktur dan sebagainya yang punya prospek besar dan
berperanan strategis dalam kehidupan perekonomian nasinal. Program
”Feed The World” yang digagas oleh KADIN merupakan salah satu
contoh program prioritas dan sinergi untuk membangun kemandirian
pasokan pangan bagi masyarakat Indonesia dan bahkan dunia.
e. Pengembangan infrastruktur
Perlu dirumuskan cetak biru (blue print) transportasi multimoda yang
dapat digunakan untuk menyusun kebijakan transportasi yang efisien
dengan memanfaatkan keunggulan tiap moda. Transportasi multi moda
diperlukan untuk mengarah ke integrated transportation. Pembangunan
infrastruktur yang perlu dipercepat antara lain : pelabuhan, bandar
udara dan perkeretaapian.
Percepatan penyelesaian pembangunan bandar udara utama,
pembangunan bandar udara di Indonesia Timur serta pembangunan
Halaman 20
multimoda jalan tol pada bandara dalam penyelesaian serta rail link/rail
ke bandara-bandara yang sudah direncakan. Segera dilakukan
persiapan rencana pembangunan perlengkapan dan suku cadang
(aerospace aviation park). Pemerataan pembangunan institusi SDM
(flying school, cabin crew, mechanic). Penerbangan di wilayah
Indonesia barat dan timur serta kebijakan fiskal untuk peralatannya.
Disamping itu perlu peninjauan dan penataan kembali kebijakan
ASEAN Open Sky; mempercepat peningkatan safety dan security pada
aviasi Indonesia; segera dilakukan revitalisasi pentarifan untuk
penumpang pesawat udara.
Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menyelesaikan masalah
transportasi nasional :
• Pengembangan SDM transportasi yang perlu didukung oleh
Pemerintah, terutama yang diselenggarakan oleh swasta.
• Pengembangan kebijakan yang meningkatkan efisiensi melalui
penghilangan praktek monopoli, dan pungutan yang tidak
mendorong efisiensi ekonomi.
• Perlakuan terhadap transportasi bagi daerah perbatasan dan
terisolasi.
• Perkuatan industri udara dan pelayaran nasional dalam menghadapi
berbagai pembukaan pasar regional.
f. Optimalisasi sumber daya Indonesia
Mengoptimalkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan potensi
strategis lainnya yang terdapat di Indonesia merupakan langkah
strategis untuk meningkatkan kemandirian dan nilai tambah dalam
pereknomian nasional.
g. Percepatan pembangunan SDM dan Teknologi
Dibutuhkan program yang lebih aplikatif dan terkait (link and match)
pada program pendidikan dan pelatihan SDM Indonesia yang sesuai
dengan kebutuhan pembangunan perekonomian nasional. Demikian
pula pengembangan teknologi dan percepatan implementasi teknologi
dalam pembangunan perekonomian sangat dibutuhkan untuk
mengingkatkan daya saing perekonomian nasional.
h. Reformasi birokrasi dan perbaikan governance (tata kelola)
Halaman 21
Keberlanjutan program reformasi birokrasi dengan intensitas yang lebih
tinggi dan sistematis mutlak diperlukan dalam pembangunan
perekonomian nasional Indonesia. Perdagangan bebas terkait dengan
masalah ekspor-impor, lingkup kewenangan yang menjadi tugas dari
Direktorat Jenderal Bea-Cukai. Oleh karena itu harus dibenahi terlebih
dahulu masalah birokrasi di Dirjen Bea Cukai sebagai salah satu
contoh.
i. Effisiensi melalui pendekatan suplly chaín management
Supllay chain cost di Indonesia adalah sebesar 18%. Angka ini lebih
besar dibandingkan dengan negara lain. Tidak ada pihak manapun
yang dapat menikmati ketidakefisienan yang selama ini masih
berlangsung misalnya ketidakefisienan akibat infrastruktur yang tidak
layak.
4. Peningkatan sinergi perekonomian nasional
a. Pengembangan Potensi Daerah
Potensi perekonomian di daerah khususnya Indonesia bagian timur dan
tengah perlu dioptimalkan. Untuk maksud tersebut diperlukan kebijakan
yang lebih ramah terhadap pelaku usaha dalam rangka meningkatkan
investasi di daerah.
b. Penguatan KADIN
Di masa mendatang KADIN perlu terus meningkatkan peran sertanya
dengan memberi penekanan kepada hal-hal yang lebih substansial
khususnya pada perumusan konsep pembangunan dan
implementasinya.
c. Sinergi Dunia Usaha dan Pendidikan
Potensi pengembangan perekonomian yang ada dilingkungan
pendidikan tinggi dan menengah yang meliputi kemampuan
penyediaan SDM berkompeten, calon pengusaha baru dan kerjasama
penelitian perlu dioptimalkan dengan membangun sinergi yang saling
menguntungkan bagi dunia usaha dan penyelenggara pendidikan.
d. Mempertahankan nasionalisme dalam bidang seni, budaya dan
ekonomi serta religi.
Mempersiapkan dengan lebih baik dalam mempertahankan
kepentingan nasional dalam setiap perundingan perdagangan di tingkat
Halaman 22
regional dan internasional. Melaksanakan secara konsekuen asas
cabotage yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.
5. Perbaikan Governance di tiga sektor yaitu penyelenggara negara, dunia
usaha dan masyarakat madani.
Memperbaiki etika dan perilaku penyelenggara negara, pelaku usaha dan
masyarakat dalam penegakan hukum penting dijalankan secara serius dan
sungguh-sungguh oleh semua elemen bangsa sebagai pendekatan awal
tanpa mengabaikan dorongan pasar dan etika.
6. Perbaikan iklim investasi demi peningkatan arus investasi asing dan
domestik
Promosi dan komunikasi yang intensif mengenai peluang investasi dan
perkembangannya di Indonesia serta membangun kesempatan dan
kesinambungan bagi stakeholders Indonesia dengan mitra asing.
Perbaikan iklim usaha untuk menciptakan kondisi pasar yang adil dengan
cara mereview semua FTA yang ditengarai memberikan kerugian di pihak
Indonesia. Menata pasar modern-tradisional menjadikan semua importir
umum menjadi importir terdaftar, mempercepat SNI wajib untuk produk-
produk manufaktur, pelaksanaan tanda daftar perusahaan pada tataran
mikro bagi semua sektor usaha di Indonesia, mengusulkan RUU
perdagangan, merview PP No. 34 tahun 1996 tentang bea masuk AD dan
bea masuk imbalan, Inpres No. 2 tahun 2009 tentang pedoman
penggunaan produk dalam negeri.