SISTEM RUJUKAN BERJENJANG PENYAKIT PARU DAN PERNAPASAN

Dr. Alvin Kosasih, Sp.P, FISR, MKM

PENGURUS PUSAT – BIDANG JKN-RS

PERHIMPUNAN DOKTER PARU INDONESIA

Dr. Alvin Kosasih, Sp.P, FISR, MKM

• Bogor, 18 Juni 1973

Pendidikan:

• S1 , dr, FKUI, 2000

• S2, Sp.P, FKUI, 2007

• FISR, 2017

• S2, MKM, UMJ, 2018

Pekerjaan/Jabatan:

• RSPG Cisarua

• Ketua Bidang JKN – RS PDPI 2017-2020

LATAR BELAKANG

• Masalah kesehatan paru dan respirasi di Indonesia masih tinggi: infeksi dan non infeksi

• sistem kesehatan jaminan kesehatan yang berlaku secara nasional (jaminan kesehatan nasional (JKN) masih banyak perbaikan: rujukan dan rujuk balik

• Peran Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)

Perkembangan bidang JKN – RS PDPI

• Telah dilakukan Penyusunan Standar Penyelenggaraan Penyakit Paru dan Pernapasan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, kerjasama dengan Kelompok Kerja PDPI

Sedang dilakukan revisi:

• PMK no 56 tahun 2014

• PMK 340 tahun 2010 : RS khusus

• PMK no 001 tahun 2012: sistem Rujukan berjenjang

LANDASAN HUKUM

• Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. • Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. • Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. • Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. • Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 159b/Menkes/Per/II/1998 tahun

1998 tentang Rumah Sakit. • Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 436/Menkes/SK/VI/1993 tahun

1993 tentang Pelayanan Medis. • Peraturan Menteri Kesehatan 340 tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah

Sakit. • Peraturan Menteri Kesehatan 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan. • Peraturan Menteri Kesehatan 071 tahun 2013 tentang Pelayanan

Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional • Peraturan Menteri Kesehatan 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan

Perijinan Rumah Sakit

KRITERIA RUJUKAN BERDASARKAN STANDAR YANG DIMILIKI

• Standar Penunjang Diagnostik

• Standar Alat Kesehatan

• Standar Obat

• Standar Sumber Daya Manusia (SDM)

STANDAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pelayanan Primer : Pelayanan oleh dokter umum sesuai PMK 71/2013 • Pusat Kesehatan Masyarakat (PusKesMas) atau yang setara • Praktik dokter • Klinik pratama atau yang setara Pelayanan Sekunder : Pelayanan oleh dokter spesialis • Klinik Utama atau yang setara • Balai Kesehatan Paru • RS Paru Kelas B • RS Umum Kelas D, C dan B

Pelayanan Tersier : Pelayanan oleh dokter spesialis dan subspesialis

/konsultan paru • RS Paru Kelas A • RS umum Kelas B/A

STANDAR TENAGA SpP

No Jenis Faskes Dokter Jumlah

1 Faskes/PPK 1 Dokter Umum

2 RS Kelas C Dokter SpP +/-

3 RS Kelas B Dokter SpP 2

4 RS Paru Kelas B Dokter SpP 2

5 RS Kelas A Dokter SpP 4

6 RS Paru Kelas A Dokter SpP 5

Standar Obat

• Standar obat untuk pelayanan paru dan respirasi di Indonesia disusun berdasarkan formularium nasional, saat ini sesuai PMK no 30 tahun 2018

• ada beberapa jenis obat tambahan yang telah terbukti secara medik (evidence based medicine).

• Catatan : apabila tidak termasuk dalam Formularium Nasional, maka RS melalui Komite Medik dan Direktur dapat mengajukan obat yang direkomendasikan

STANDAR PELAYANAN DAN SISTEM RUJUKAN BERJENJANG

KONSEP SISTEM RUJUKAN BERJENJANG JKN

PERMENKES NO 001 TAHUN 2012

PPK 1 PRIMER

PPK 2 SEKUNDER

PPK 3 TERSIER

Rujuk balik

Jenis Pelayanan Berdasarkan Jenis Penyakit dan masalah

Dasar: standar Kompetensi Dokter Indonesia

(SKDI) 2012

Kegiatan pelayanan:

• Promotif-preventif: KIE

• Kuratif

• Rehabilitatif

Kelompok penyakit paru Daftar kompetensi mandiri PPK 1

dan program Rujuk Balik No Diagnosis Kriteria Kriteria Rujuk Balik

1 TB paru tanpa komplikasi

Mandiri PPK 1 Tanpa komplikasi

2 Asma bronkial Mandiri PPK 1 Asma stabil (3 bulan)

3 Bronkitis akut Mandiri PPK 1 Tanpa komplikasi

4 Pneumonia tanpa komplikasi

Mandiri PPK 1 Tanpa komplikasi

5 PPOK PPK 2 dan PPK 3 PPOK ringan (GOLD 1 / kelompok A)

Metode penilaian ABCD pada PPOK Konfirmasi diagnosis via

spirometri Penilaian keterbatasan aliran

udara

Penilaian gejala/risiko eksaserbasi

Paska-bronkodikatasi FEV1/FVC < 0.7

Riwayat eksaserbasi sedang atau berat

≥2 atau ≥1 menyebab

hospitalisasi

0 atau 1 (tidak menyebabkan

hospitalisasi)

Gejala

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2019

Kelompok Diagnosis Paru Rujukan No Grup Diagnosis Kelas RS

minimal Kondisi khusus Keterangan

1 Infeksi Paru C TB Resisten Obat, kompleks, bedah toraks

Rujuk ke B/A

2 Mikosis Paru B Kompleks, bedah toraks Rujuk ke A

3 Onkologi Toraks B kompleks Rujuk ke A

4 Paru Kerja B Rujuk ke A

5 Intervensi dan Gawat Napas

C* tindakan kompleks, bedah toraks

Rujuk ke B/A

6 Imunologi Paru B kompleks Rujuk ke A

7 Penyakit Sirkuler Pulmoner

B kompleks Rujuk ke A

8 Faal paru dan MCU C kompleks Rujuk ke B/A

9 ILD + Penyakit Kistik A

Kelompok Prosedur Paru Rujukan

No Tindakan/prosedur Kelas RS min Kondisi khusus Keterangan

1 Bronkoskopi B Kompleks, bedah toraks

Rujuk ke A

2 Prosedur Pleura B Kompleks, bedah toraks

Rujuk ke A

3 Biopsi Transtorakal B kompleks Rujuk ke A

4 Berhenti Merokok PPK 1 kompleks Rujuk B/A

5 Faal Paru PPK 1 kompleks Rujuk ke RS

6 Kemoterapi B kompleks, bedah toraks

Rujuk ke A

7 Imunoterapi B kompleks Rujuk ke A

Evaluasi

Rujukan berjenjang

• Kompleksitas penyakit dan tindakan

• SDM

• Pemenuhan standar minimal RS- review kelas

KESIMPULAN

• Standar pelayanan paru dan sistem rujukan diperlukan dalam pelaksanaan JKN

• Revisi sistem rujukan berjenjang sedang berproses di Kementrian Kesehatan.

• Kriteria rujukan sesuai standar yang dimiliki mencakup standar penunjang diagnostik,alat kesehatan, obat maupun SDM (SpP)

• Perlu dilakukan evaluasi berkala untuk pemenuhan standar fasilitas dalam sistem rujukan berjenjang