“Inisiatif FSPMI terhadap isu pekerja CAL ”

Di Sampaikan Oleh :Vonny Diananto

Vice Presiden DPP FSPMI

Perlawanan terhadap isu pekerja Outsourcing

Strategi1. Pemetaan dan identifikasi terhadap perusahaan2 yang

memakai pekerja Outsourcing2. Menekan Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan Surat

keputusan untuk menghentikan penggunaan pekerja Outsourcing di pekerjaan utama

3. Mengadakan pertemuan dengan Pemerintah dan kelompok kepentingan lain seperti Parlemen, Managemen, Asosiasi Pengusaha

4. Kampanye tentang penolakan Outsourcing yang melanggar aturan

5. Perundingan antara managemen dan PUK tentang pengaturan Pekerja Outsourcing menurut UU.

6. Menekan Pemerintah untuk membuat pengaturan tentang Pekerja Outsourcing

7. Memberikan Pelatihan kepada Pekerja Outsourcing8. Mengorganisir Pekerja Outsourcing untuk meningkatkan

pengetahuan mereka tentang hak pekerja

Kegiatan•Rally/Demonstrasi di seputar Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2008, dengan peserta sebanyak 10.000 anggotaLokasi: depan Istana, Kedutaaan Besar Jepang dan Korea, Bekasi serta Karawang

•Rally/Demonstrasi di Batam pada tanggal 14 Agustus 2008, dengan peserta sebanyak 2.200 anggotaLokasi: depan Kantor Walikota

•Rally/Demonstrasi di Jawa Timur pada tanggal 14 Agustus 2008 dengan peserta sebanyak 500 anggotaLokasi: depan kantor Gubernur

3

•Rally/Demonstrasi di Jakarta, Batam dan Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 2009 dengan peserta sebanyak 8000 anggotaLokasi: depan istana, DPR dan kantor Walikota serta Gubernur

Perlawanan terhadap isu pekerja Outsourcing

Hasil

Karawang & Purwakarta: Honda (PT HPPM) and PT Hino. Management setuju untuk tidak menggunakan lagi pekerja Outsourcing.

Jakarta: Management PT Metbelosa (Japanese company) setuju untuk tidak menggunakan lagi pekerja Outsourcing.

Bekasi : PT Suzuki berhasil menurunkan pemakaian pekerja Outsourcing dari 3.200 menjadi 0 pada bulan Desember 2008,  Bupati Bekasi dan Karawang mengeluarkan surat tentang pelarangan penggunaan pekerja Outsourcing di pekerjaan utama

Perlawanan terhadap isu pekerja Outsourcing

5

Foto Kegiatan

6

Foto Kegiatan

7

Penelitian tentang CAL

Tujuan PenelitianTujuan Penelitian

1. Mengetahui sebaran luasnya, jenis dan mekanisme praktek kerja fleksibel yang mencakup hubungan kerja kontrak dan outsourcing, termasuk bentuk-bentuk precarious work lainnya di sektor industri metal

2. Mengetahui dampak hubungan kerja kontrak dan outsourcing bagi pengusaha, pekerja/buruh, dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor industri metal serta bagi pemerintah.

3. Mengetahui pandangan dan peran serikat pekerja/serikat buruh terhadap kebijakan dan praktek sistem kerja fleksibel.

8

Penelitian tentang CAL

MetodologiMetodologi Survey terhadap 600 responden (pekerja/buruh) di 3

Provinsi di 7 Kabupaten/Kota meliputi : ◦ Kep. Riau: Kota Batam; sebanyak 207 responden, ◦ Jawa Barat Kabupaten Bekasi dan Kabupaten

Karawang; sebanyak 289 responden, dan

◦ Jawa Timur : Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, dan Kab. Pasuruan; sebanyak 102 responden.

Wawancara : ◦ Perusahaan Pengguna, ◦ Perusahaan Penyalur (PPJP), ◦ Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), ◦ Badan Pusat Statistik (BPS), ◦ Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD,◦ Pekerja/Buruh dan Mantan Pekerja/Buruh Outsourcing

Focus Group Discusion (FGD) bersama Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh :

◦ Pimpinan Unit Kerja (tingkat Perusahaan) dan ◦ Pimpinan Cabang (tingkat Kabupaten/Kota) 8

99

Status hubungan kerja di PerusahaanStatus hubungan kerja di Perusahaan

Sebaran Pekerja/Buruh Sebaran Pekerja/Buruh Berdasarkan Status Hubungan KerjaBerdasarkan Status Hubungan Kerja

Wilayah Tetap Tidak Tetap

Kontrak

Outsourcing dll

Kepulauan Riau (N=207)

20.30% 79.70%51.20%

28.50%

Jawa Barat (N=289)

44.60% 55.30%31.10%

24.20%

Jawa Timur (N=102)

62.70% 37.30%25.50%

11.80%

Total 39.30% 60.70%37.10%

23.60%10

Sebaran Pekerja/Buruh Berdasarkan Status Sebaran Pekerja/Buruh Berdasarkan Status Hubungan Kerja Per Jenis Kelamin di Tiap Hubungan Kerja Per Jenis Kelamin di Tiap

WilayahWilayah

Jenis Kelamin Tetap Tidak Tetap

Kontrak

Outsourcing dll

Perempuan 29.00% 71.00%46.60%

24.40%

Laki-Laki 46.10% 53.90%30.80%

23.10%

11

Hak Pekerja/Buruh Kontrak dan Outsourcing

Selalu Lebih Rendah daripada Pekerja/Buruh Tetap

12

Perbandingan Upah PokokPerbandingan Upah Pokok

WilayahStatus Hubungan

KerjaPaling rendah Paling tinggi Rata-Rata

Kepulauan Riau

Tetap 1,000,000 4,642,500 1,477,740

Kontrak/PKWT 921,000 3,800,000 1,196,833

Outsourcing 945,000 1,375,000 1,115,223

Total 921,000 4,642,500 1,230,568

Jawa Barat

Tetap 920,000 3,000,000 1,531,822

Kontrak/PKWT 825,000 1,800,000 1,264,664

Outsourcing dll 205,000 1,540,000 1,228,426

Total 205,000 3,000,000 1,375,137

Jawa Timur

Tetap 750,000 1,500,000 1,059,320

Kontrak/PKWT 816,000 1,230,000 985,862

Outsourcing dll 670,000 1,005,000 875,896

Total 670,000 1,500,000 1,019,016

Total

Tetap 750,000 4,642,500 1,393,475

Kontrak/PKWT 816,000 3,800,000 1,199,624

Outsourcing dll 205,000 1,540,000 1,151,005

Total 205,000 4,642,500 1,264,351

13

Perbandingan Upah TotalPerbandingan Upah Total

WilayahStatus Hubungan

KerjaPaling

RendahPaling Tinggi Rata-rata

Kepulauan Riau

Tetap 1,272,000 5,525,100 1,773,183

Kontrak/PKWT 1,045,000 5,502,500 1,425,056

Outsourcing dll 1,038,000 1,519,700 1,184,228

Total 1,038,000 5,525,100 1,438,331

Jawa Barat

Tetap 1,038,000 4,038,000 1,891,823

Kontrak/PKWT 825,000 2,505,328 1,557,085

Outsourcing dll 205,000 2,232,302 1,388,483

Total 205,000 4,038,000 1,665,663

Jawa Timur

Tetap 754,000 2,250,000 1,382,309

Kontrak/PKWT 900,000 1,371,000 1,115,823

Outsourcing dll 670,000 1,124,200 909,246

Total 670,000 2,250,000 1,258,727

Total

Tetap 754,000 5,525,100 1,731,858

Kontrak/PKWT 825,000 5,502,500 1,442,365

Outsourcing dll 205,000 2,232,302 1,278,792

Total 205,000 5,525,100 1,517,561

14

Prosentase Pekerja/Buruh yang Menerima Komponen Prosentase Pekerja/Buruh yang Menerima Komponen UpahUpah

Komponen Upah TetapKontrak/

PKWTOutsourcing dll

Upah Pokok 100.00% 100.00% 100.00%

Premi Hadir 74.00% 67.60% 46.10%

T. Masa Kerja 22.60% 4.50% 0.70%

T. Jabatan 22.10% 6.30% 5.00%

Uang Makan 48.90% 37.40% 25.50%

T. Transportasi 76.60% 55.90% 49.60%

T. Keluarga 7.70% 1.40% 0.00%

T. Shift 12.30% 24.30% 26.20%

T. Perumahan 3.80% 4.50% 0.00%

Lainnya 16.60% 19.80% 10.60%

15

Besarnya Komponen UpahBesarnya Komponen Upah

Jenis Komponen Upah Tetap Kontrak Outsourcing dll

Upah Pokok 1,393,475 1,199,624 1,151,055

Premi Hadir/ Insentif 56,249 53,345 35,898

T.Masa Kerja 65,178 55,900 34,000

T. Jabatan 118,206 101,071 50,429

Uang Makan 142,730 127,726 83,897

T. Tansportasi 182,235 187,426 140,826

T. Keluarga 149,156 50,000 -

T. Shift 48,610 64,283 42,092

T. Perumahan 249,000 214,444 -

Lainnya 118,874 106,115 57,008

16

Kepesertaan JamsostekKepesertaan Jamsostek

Wilayah Tetap KontrakOutsourcing

dll

Kepulauan Riau 100,0% 98,1% 91,5%

Jawa Barat 100,0% 95,6% 88,6%

Jawa Timur 87,5% 34,6% 50,0%

Total 96,6% 89,6% 86,5%

17

Praktek kontrak dan outsourcing selama ini lebih merugikan pekerja/buruh dan menguntungkan pengusaha

Kondisi yang merugikan pekerja/buruh semakin dimungkinkan karena :

1. arah kebijakan pemerintah yang berorientasi pada investasi dan melonggarkan prinsip dan mekanisme melindungi pekerja/buruh;

2. faktor regulasi dalam bentuk UU dan peraturan yang dibuat bersifat sangat terbuka untuk keragaman tafsiran,

3. penegakan hukum yang amat lemah,4. minimnya mutu dan jumlah aparat Dinas Tenaga Kerja,5. berkurangnya kekuatan serikat pekerja/serikat buruh,6. belum ditetapkannya jaminan social sebagai alat untuk

melindungi pekerja/buruh yang melengkapi/mengimbangi penerapan kebijakan pasar kerja fleksibel.

18

Rekomendasi PenelitianRekomendasi Penelitian

Menyusun peraturan-peraturan, termasuk peraturan daerah untuk perlindungan pekerja/buruh kontrak dan outsorcing

Membuat peraturan dalam rumusan yang tegas dan satu makna

Mencantumkan sanksi dengan efek jera dalam peraturan tentang pekerja/buruh kontrak dan outsorcing

Rekomendasi PenelitianRekomendasi Penelitian

Membuat prioritas anggaran untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai pengawas ketenagakerjaan

Menerapkan sistem jaminan sosial sebagai wujud tanggungjawab negara terhadap warga negara

Catatan Penting :C. Pasal 66 (1) Penyediaan jasa pekerja / buruh tidak boleh digunakan untuk kegitan pokok

(core business) atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi (pasal 66 ayat 1).

(2) Penyediaan jasa pekerja / buruh hanya diperbolehkan untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi (pasal 66 ayat 1), dengan aturan : Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang bukan core business antara lain

; cleaning service, security, catering, angkutan karyawan, dan jasa penunjang usaha pertambangan/perminyakan.

Penggunaanya harus memenuhi persyaratan (pasal 66 ayat 2) dan isi kandungan pasal 66 ayat 3.

Pelanggaran terhadap pasal 66 ayat 1, 2 (a), (b), dan 3 akan merubah status hubungan kerja, baik dalam bentuk PKWT atau PKWTT.

(3) Pasal 66 ini dapat langsung berlaku (implementatif) tanpa harus menunggu aturan dibawah Undang-undang (termasuk SK Menteri) sebagaimana tertuang dalam surat Dirjen PHI Depnakertrans RI No: B.55/PHI/PPH/03 tertanggal 11 Juli 2003.

Terjadinya Penyimpangan Penggunaan Outsourcing1.Keluarnya Kepmenakertrans no.101 tahun 20042.Keluarnya Kepmenakertrans no.220 tahun 20043.Sedang dibahasnya permanakertrans yang baru yang mengatur tentang outsourcing ini4.Kepmenakertrans no.101 dan 220 tidak pernah dibahas di LKS Tripnas5.Undang-undang no.13 tahun 2003 pasal 64, 65 dan 66 tidak pernah memerintahkan pembuatan Kepmenaker atau Pemenaker.

Kondisi yang memungkinkan Outsourcing di suatu negara1.Seluruh pekerja/buruh sudah mendapatkan upah layak2.Upah masyarakat (termasuk pekerja/buruh) sudah dapat memenuhi daya beli (Purchasing power)3.Penegakan hukum (Law Enforcement) sudah relatif berjalan baik.4.Negara sudah memberikan Jaminan Sosial untuk seluruh rakyat (termasuk Unemployment dan Health insurance)

23

Rencana Aksi terhadap CAL

Membentuk KAMO (Komite Aksi Melawan Outsourcing)

Workshop penyatuan isu, gerakan dan konsep tentang Outsourcing

Sosialisasi tentang KAMO termasuk isu, gerakan dan konsep tentang Outsourcing

Penyediaan media kampanye

23