7 MASALAH SENGKETA KONTRAK 20,23% PEMUTUSAN...

7 MASALAH SENGKETA KONTRAK

20,23%PEMUTUSAN KONTRAK/ WANPRESTASI

19,24%

14,30%

PERUBAHAN KONTRAK

DAFTAR HITAM

7 MASALAH SENGKETA KONTRAK

14,11% UANG MUKA DAN PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN

10,96%

10,96%

SANKSI

KEADAAN KAHAR/PERISTIWA KOMPENSASI

10,17%PENYESUAIAN HARGA

PEMUTUSAN KONTRAK/ WANPRESTASI

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusanKontrak apabila:a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan

oleh Instansi yang berwenang;b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3

(tiga) kali;f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pe-laksanaan;Penyedia lalai/cidera janji dalam

melaksanakan kewa-jibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;g. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun

diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaanuntuk menyelesaikan pekerjaan;

h. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masaberakhirnya pelaksanaan pekerjaan Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

i. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidaktercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia (SE PU 10/2018)

PPK MEMUTUS KONTRAK ( Per LKPP 9 2018 )

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang

Muka dicairkan (apabila diberikan);

c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan

d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam

❖ SANKSI PEMUTUSAN

PROSEDUR

PEMUTUSAN

KONTRAK

❖ Dilakukan dengan Surat Peringatan

❖ Dalam hal surat peringatan diabaikan/tidak

dipenuhi, diberikan surat peringatan

selanjutnya.

❖ Surat peringatan tidak harus 3 kali, misalkan

diberikan peringatan 1 kali dan penyedia dinilai

tidak bisa memenuhi maka dapat diputus

kontrak.

PENCAIRAN

JAMINAN

PELAKSANAAN

❖ Dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah dan

Negara

❖ Pencairan yang jaminan pelaksanaan yang

habis masa berlakunya diminta diperpanjang

atau di potong dari hak pembayaran sebesar

5% atau dilakukan pembayaran oleh penyedia

❖ Bila Bank/Asuransi tidak bersedia mencairkan

jaminan meskipun jaminan masih berlaku maka

dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

❖ Bila Jaminannya palsu maka diproses sebagai

perbuatan pidana

DAFTAR

HITAM

❖ Perka LKPP Nomor 18 tahun 2014

❖ Penyedia yang telah ditetapkan dalam Daftar

Hitam, dilarang melakukan kontrak.

❖ Kontrak tidak sah, apabila penyedia telah

ditetapkan dalam daftar Hitam sebelum

melakukan tanda tangan Kontrak.

PENCAIRAN

UANG

MUKA

❖ Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia

❖ Pembayaran dipotong uang muka yang telah

diterima

❖ Jika tidak ada pembayaran atau kurang

pembayarannya, maka dicairkan jaminan uang

muka

❖ Apabila terdapat kelebihan pencairan, maka

sisanya dikembalikan kepada penyedia

DENDA

Denda hanya dikenakan atas penyerahan

pekerjaan yang melebihi tanggal berakhirnya

pelaksanaan pekerjaan

PENYERAHAN

AKIBAT

PEMUTUSAN

KONTRAK

❖ Tata cara pengalihan

❖ Tidak dilakukan oleh PPHP

❖ Penilaian Progres untuk pembayaran

❖ Keamanan pekerjaan/barang

❖ Demobilisasi

❖ DokumentasiTata cara pengalihan

❖ Tidak dilakukan oleh PPHP

❖ Penilaian Progres untuk pembayaran

❖ Keamanan pekerjaan/barang

❖ Demobilisasi

❖ Dokumentasi

PEMBAYARAN

PRESTASI

PEKERJAAN

❖ Total loss (apabila total loss tidak boleh dibayarkan)

Contoh Kasus:

Progres pekerjaan, pekerjaan konstruksi kontrak lumpsum

pembayaran termin I sebesar 30%, namun progress

pekerjaan 20%. Apakah bisa dibayar ?

❖ Apabila 20% bisa dimanfaatkan, maka dibayarkan sesuai

prestasi tersebut.

❖ Termin (untuk lump sum) berdasarkan tahap yang telah

diselesaikan.

❖ Pekerjaan yang dilapangan, contohnya tiang pancang

menjadi sub tersendiri. Apabila materialnya sudah

dilapangan, maka harus dibayar.

❖ Permintaan Audit

❖ Pembayaran prestasi

TOTAL

LOST

Total lost bila :

❖ Pekerjaannya tidak dapat dimanfaatkan semua/

Barang bergerak yang diterima tidak sesuai

dengan spesifikasi dalam kontrak dan tidak ada

jaminan keamanan bagi pemakainya

❖ Pekerjaannya yang ada tidak dapat dilanjutkan

sebagai rangkaian kesatuan pekerjaan /Kualitas

barang/pekerjaan yang diterima sangat rendah

sehingga barang tidak dapat difungsikan

❖ Duplikasi pekerjaan dan/atau fiktif

KELANJUTAN

PEKERJAAN

❖ Dihentikan

❖ Dilanjutkan dengan penunjukan langsung

(kepada pemenangan cadangan (Peraturan

LKPP No.9 Tahun 2018)

❖ Dilanjutkan dengan pelelangan (bila pengadaan

barang

MELANJUTKAN

DENGAN

MENUNJUK

LANGSUNG

❖ Calon penyedia siapa? Penyedia yang mampu

❖ Proses penunjukan langsung oleh ULP/PP

❖ Harga kontrak penunjukan langsung (dari sisa

kontrak sebelumnya menjadi berkurang, tetap

atau bertambah)

❖ Untuk negosiasi harga, ULP dapat berkoordinasi

dengan PPK dan APIP (Inspektorat, BPKP)

PEMUTUSAN

KONTRAK

1. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan Karena

pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan

Kahar.

2. Dalam hal Kontrak diputus, maka PPK wajib

membayar kepada Penyedia sesuai dengan

prestasi yang telah dicapai.

e-Purchasing

1. Kontrak (Surat Pesanan), mengenai pemutusan

mengikuti klausul kontraknya.

Perlu atau tidak Surat Peringatan?

Kontrak yang berlaku antara PPK dan Penyedia.

2. Mengenai penyedia catalog yang wan prestasi,

sanksi daftar hitam hanya dilakukan oleh LKPP.

3. Mengadu ke Dit. Katalog LKPP

4. Sanksi kepada Penyedia.

5. Pembeli melaporkan kepada LKPP, lalu

penyedia diberikan sanksi.

PEMBAYARAN

ATAS

PEMUTUSAN

KONTRAK

❖ Terdapat pemutusan kontrak namun sudah ada sebagian

prestasi pekerjaan, bagaimana pembayarannya?

❖ Terhadap pemutusan kontrak untuk penyedia yang tidak

berhak maka dilakukan audit dengan pembayaran at cost, tanpa keuntungan, fisik/bangunan/pekerjaan yang

telah dilakukan dapat diterima dan dimanfaatkan.

Mengenai biaya overhead agar di negosiasi.

❖ Dalam hal pemutusan kontrak atas penyedia penyedia

yang berhak namun tidak mampu menyelesaikan

pekerjan maka dibayar sesuai dengan prestasinya yang

terpasang dan dapat dimanfaatkan (termasuk

keuntungan)

PERUBAHAN KONTRAK

DASAR

PERATURAN

Pasal 54 Perpres No. 16 Tahun 2018

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar

dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam

Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa

dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang

tercantum dalam Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;

c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan

kebutuhan lapangan; atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan.

(2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak

dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai

kontrak akhir tidak melebihi 10% dari harga yang

tercantum dalam kontrak awal.DASAR

PERATURAN

DASAR

PERATURAN

Poin 7.13 Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018

▪ Perubahan Kontrak karena perbedaan kondisi lapangan pada saat

pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK

dalam dokumen kontrak diberlakukan untuk Kontrak Lumsum,

Kontrak

▪ Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dan

Kontrak Terima Jadi (Turnkey).

▪ Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat

dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. Masalah

administrasi yang dimaksud antara lain pergantian PPK,

perubahan rekening penerima.

▪ Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak, Pejabat

Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim atau tenaga ahli.

▪ Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan

waktu penyelesaian pekerjaan (masa denda) akibat dari

keterlambatan setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir.

KATEGORI

PERUBAHAN

KONTRAK

1. Perubahan Kontrak Substansi

2. Perubahan Kontrak Administrasi

PERUBAHAN

KONTRAK

SUBSTANSI

❖ Mengacu pada Pasal 87 Perpres No. 54

Tahun 2010

❖ Perubahan kontrak berlaku untuk pekerjaan

yang menggunakan Kontrak Harga Satuan

atau bagian pekerjaan yang menggunakan

harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump

Sum dan Harga Satuan

PERUBAHAN

KONTRAK

SUBSTANSI

PADA

KEADAAN

KAHAR

❖ Pasal 55 Perpres No.16 Tahun 2018:

1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan

Kontrak dapat dihentikan.

2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan,

para pihak dapat melakukan perubahan

kontrak.

3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian

Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat

melewati Tahun Anggaran.

4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar

diatur dalam Kontrak.

PERUBAHAN

KONTRAK

ADMINISTRASI

❖ Mengacu pada Poin 17.3 Peraturan LKPP

No.9 Tahun 2018

“Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah

administrasi, dapat dilakukan sepanjang

disepakati kedua belah pihak”

❖ Masalah Administrasi yang dimaksud antara

lain:

➢ Pergantian PPK

➢ Perubahan Rekerning Penyedia

➢ Perubahan Nama Perusahan Penyedia

➢ Dsb.

KETENTUAN

PERUBAHAN

1. Terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada

saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi

teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak

2. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang

tercantum dalam Kontrak

3. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan

4. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan

kebutuhan lapangan

5. Mengubah jadwal pelaksanaan

6. Dilakukan sebelum tanggal berakhirnya kontrak

KETENTUAN

PERUBAHAN

7. Perubahan kontrak dapat dilakukan berkali-kali sebelum

kontrak berakhir(Catatan: perlu perencanaan yang baik)

8. Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang

tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal dan Tersedia

anggaran untuk pekerjaan tambah

10. Berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak

Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan

harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan

Harga Satuan, (ciri-ciri kontrak lump sum tidak perlu dhk)

MEKANISME

PERUBAHAN

KONTRAK

1. Usulan perubahan kontrak dapat dari penyedia

(kontraktor/ konsultan) dan atau dari PPK

2. Untuk usulan perubahan kontrak, PPK melakukan review

usulan perubahan (untuk review dapat dibantu

panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak, Konsultan

Perencana, Konsultan Pengawas dan/atau Tim Teknis)

3. Negosiasi Teknis & Harga (apabila diperlukan)

4. Berita Acara

5. Perubahan kontrak

Untuk perubahan administrasi kontrak tidak diperlukan

peran dari panitia peneliti kontrak, dsb.

TAMBAH

KURANG

PEKERJAAN

❖ Usulan perubahan kontrak dibuat oleh PPK secara

tertulis kepada Penyedia ( dapat sebaliknya) kemudian

dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan

tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam

Kontrak Awal.

❖ Bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan

wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat

dapat dimasukan kedalam Contract Change Order

(CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari

nilai awal Kontrak.

PANITIA/

PEJABAT

PENELITI

PELAKSANAAN

KONTRAK

❖ Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat

membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas

usul PPK.

❖ Peraturan LKPP No. 16 Tahun 2018

“Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak, Pejabat

Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim atau tenaga

ahli.“

Penjelasan: Yang dimaksud dengan tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh PA untuk membantu PA dalam pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa. Tim teknis antara lain terdiri atas timuji coba, panitia/pejabat peneliti pelaksanaan Kontrak, dan lain-lain.

Antara lain dapat diperlukan untuk :

1.Perubahan item atau volume pekerjaan

2.Penggantian personil dan atau alat

3.Perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak

PERAN

PANITIA/

PEJABAT

PENELITI

PELAKSANAAN

KONTRAK

1. Mengerti aspek kontrak

2. Substansi pekerjaan

3. Keuangan

4. Memahami Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

KOMPETENSI

PANITIA/

PEJABAT

PENELITI

PELAKSANAAN

KONTRAK

❖ Negosiasi teknis & harga dilakukan antara lain:

1. Terdapat Item Baru

2. Harga Timpang untuk tambahan volume

3. Penambahan volume

❖ Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam

Berita Acara sebagai dasar penyusunan

Perubahan Kontrak.

KOMPETENSI

PANITIA/

PEJABAT

PENELITI

PELAKSANAAN

KONTRAK

YANG

PERLU

DIPERHATIKAN

DALAM

PERUBAHAN

KONTRAK

Tidak bertentangan dengan peraturan

YANG

DILARANG

DALAM

PERUBAHAN

KONTRAK,

ANTARA

LAIN

No. Masalah Keterangan

1 Uang Muka Di Draf kontrak tidak diberikan

uang muka, kemudian ketika

berkontrak diberikan uang muka

2 Penyesuaian

Harga

Di Draf kontrak,tidak ada

penyesuaian harga

( eskalasi ), kemudian ketika

berkontrak diberikan eskalasi

harga

3 Jenis Kontrak Dari kontrak lump sum diubah

menjadi harga satuan

YANG

DILARANG

DALAM

PERUBAHAN

KONTRAK,

ANTARA

LAIN

No. Masalah Keterangan

4 Pembayaran Dari pembayaran sekaligus

diubah menjadi bulanan/termin

5 Perpanjangan

Waktu

Perpanjangan waktu diberikan

tanpa adanya perubahan ruang

lingkup dan tanpa denda

6 Subkontrak Pengalihan semua pekerjaan ke

penyedia lain

7 Denda Denda keseluruhan dari nilai

kontrakdiubah menjadi dari

bagian kontrak yang belum

selesai

1. Satu kesatuan konstruksi/kegagalan bangunan

dengan pekerjaan sebelumnya, dibuat kontrak

baru dengan penunjukan langsung

2. Bukan satu kesatuan konstruksi/kegagalan

bangunan dengan pekerjaan sebelumnya, dibuat

dengan kontrak baru dengan proses

lelang/pengadaan langsung

CATATAN:

Pengadaan langsung/penunjukan langsung

dilakukan negosiasi kewajaran harga

SOLUSI

PEKERJAAN

TAMBAH

MELEBIHI

10%

NILAI

KONTRAK

DAFTAR HITAM

Administrasi Penayangan Daftar Hitam Tahun 2017

TOTAL

228PENYEDIA

BARANG/JASA

166Penyedia

Jasa

Konstruksi

10Penyedia

Jasa

Konsultan

52Penyedia

Barang/Ja

sa Lainnya

Jenis

Pelanggaran

Yang Menjadi

Dasar

Penetapan

Sanksi

Pencantuman

Dalam Daftar

Hitam TriwulanI – II Tahun 2018

(Perka No. 18

Tahun 2014)

PEMILIHAN

KONTRAK

Tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat

cacat mutuMenolak SPPBJ dengan alasan yang tidak dapat

diterima oleh PPK

1

2

3

2

5

10

6

97,56%

2,44%

2

1

1

Administrasi Penayangan Daftar Hitam. Triwulan I – II Tahun

2018

TOTAL

123PENYEDIA

BARANG/JASA

106Penyedia

Jasa

Konstruksi

0Penyedia

Jasa

Konsultan

17Penyedia

Barang/Ja

sa Lainnya

Jenis

Pelanggaran

Yang Menjadi

Dasar

Penetapan

Sanksi

Pencantuman

Dalam Daftar

Hitam TriwulanI – II Tahun 2018

(Perka No. 18

Tahun 2014)

PEMILIHAN

KONTRAK

Tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat

cacat mutuMenolak SPPBJ dengan alasan yang tidak dapat

diterima oleh PPK

1

2

3

2

5

10

6

97,56%

2,44%

2

1

1

SANKSI BERDASARKAN PERPRES 16 TAHUN 2018

No Daftar Kesalahan Blacklist

1 Tahun

Blacklist

2 Tahun

Ganti Rugi

1 Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi

persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan

v

2 Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur

harga penawaran

v

3 Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia v

4 Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat

Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan

v

5 Pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak,

setelah diterbitkan SPPBJ

v

6 Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak

melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan

v

7 Menyebabkan kegagalan bangunan v

8 Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan v

9 Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan

berdasarkan hasil audit

v

10 Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak v

PERMASALAHAN 1

Dapatkah ditetapkan sebagai pemenang?Tidak Dapat Ditetapkan sebagai Pemenang, karenaPenyedia telah menandatangani Pakta Intergritas, yang berisikan:“yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidaksedang dikenakan sanksi daftar hitam”

Pengumuma

n

Lelang

Batas Akhir

Pemasukkan

Penawaran

Penetapan

Pemenang

SK

Penetapan

Blacklist

PERMASALAHAN 2

Dapatkah PPK menerbitkan SPPBJ?

1.SPPBJ tidak dapat diterbitkan

2.Lelang dinyatakan gagal

3.Evaluasi Ulang

Penetapan

Pemenang

Penanyanga

n dalam

Daftar Hitam

Nasional

SPPBJ

SK

Penetapan

Blacklist

PERMASALAHAN 3

Penetapan

Pemenang

Penerbitan

SPPBJ

Penandatangana

n Kontrak

SK

Penetapan

Blacklist

Dapatkah PPK menandatangani Kontrak?

1.PPK tidak dapat menandatangani Kontrak

2.Lelang dinyatakan gagal

3.Evaluasi Ulang

PERMASALAHAN 4

Langkah apa yang harus diambil PPK?1.PPK melakukan pemutusan kontrak dan Penyedia dikenakan sanksisebagaimana diatur dalam pasal 7.17.1 huruf d. Perlem No. 9 Tahun 2018.2.Penyedia dibayar sesuai prestasi pekerjaan setelah dilakukan proses audit tanpa diberikan keuntungan.3.Terhadap sisa pekerjaan, dapat dilakukan Penunjukan Langsung oleh kelompok kerja ULP sebagaimana diatur dalam pasal 7.17.1 Perlem No. 9 Tahun 2018.

Penetapan

Pemenang

Penandatangan

an Kontrak

Penayangan

dalam

Daftar Hitam

NasionalSK

Penetapan

Blacklist

PPK mengetahui

Penyedia masuk

Daftar Hitam

PERMASALAHAN 5

Langkah apa yang harus diambil PPK?1.PPK melakukan pemutusan kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimanadiatur dalam Pasal 7.17.1 Perlem No. 9 Tahun 2018.2.Prestasi Pekerjaan berdasarkan hasil perthitungan bersama dan hasil audit tanpadiberikan keuntungan dengan memperhitungkan besaran uang muka yang telahdiberikan.3.Terhadap sisa pekerjaan, dapat dilakukan Penunjukan Langsung oleh kelompokkerja ULP sebagaimana diatur dalam Pasal 7.17.1 Perlem No. 9 Tahun 2018.

Penetapan

Pemenang

Penandatangan

an Kontrak

PPK memberikan

Uang Muka

kepada Penyedia

SK

Penetapan

Blacklist

PPK mengetahui

Penyedia masuk

Daftar Hitam

Penanyangan

dalam Daftar

Hitam

Nasional

PERMASALAHAN 6

Langkah apa yang harus diambil PPK?

1.Prestasi Pekerjaan dibayarkan tanpa keuntungan.

2.Prestasi Pekerjaan dapat dimanfaatkan dan sesuai spek

teknis dalam kontrak

Penetapan

Pemenang

Penandatangan

an Kontrak

Serah Terima

Pekerjaan 100%

SK

Penetapan

Blacklist

Pembayaran

100%

Penanyangan

dalam Daftar

Hitam

Nasional

PERMASALAHAN 7


1.Penyedia diminta mengembalikan keuntungan.

2.Prestasi Pekerjaan dapat dimanfaatkan dan sesuai spek

teknis dalam kontrak.

Penetapan

Pemenang

Penandatangan

an Kontrak

Serah Terima

Pekerjaan dan

Pembayaran100

%SK

Penetapan

Blacklist

PPK mengetahui

Penyedia masuk

Daftar Hitam

Penanyangan

dalam Daftar

Hitam

Nasional

PERMASALAHAN 8


Dikeranakan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam tidak berlaku

surut (non retroaktif), maka Hak dan Kewajiban Penyedia

tetap mengacu sesuai kontrak. (Pasal 6 Perlem No. 17

Tahun 2018)

Penetapan

Pemenang

Penandatangan

an Kontrak

Penayangan

Daftar Hitam

Nasional

SK

Penetapan

Blacklist

PPK mengetahui

Penyedia masuk

Daftar Hitam

PERMASALAHAN 9

Langkah apa yang harus diambil PPK?1.PPK melakukan pemutusan kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 7.17.1 huruf d Perlem No. 9 Tahun 2018.2.Penyedia dibayar sesuai prestasi pekerjaan setelah dilakukan proses audit tanpa diberikan keuntungan.3.Terhadap sisa pekerjaan, dapat dilakukan Penunjukan Langsung oleh kelompok kerja ULP sebagaimana diatur dalam 7.17.1 Perlem No. 9 Tahun 2018.

Penetapan

Pemenang

Penandatangan

an Kontrak

Penayangan

dalam

Daftar Hitam

NasionalSK

Penetapan

Blacklist

Terdapat

Pengaduan

Masyarakat

PERMASALAHAN 10

Langkah apa yang harus diambil PPK?1. PPK melakukan pemutusan kontrak dan Penyedia dikenakan

sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 7.17.1 huruf d PerlemNo. 9 Tahun 2018.

2. Penyedia dibayar sesuai prestasi pekerjaan setelah dilakukanproses audit tanpa diberikan keuntungan.

3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam kembali selama 1 Tahunsebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perlem No.9/2018.

Penetapan

Pemenang

Penandatangan

an Kontrak

Penayangan

dalam

Daftar Hitam

NasionalSK

Penetapan

Blacklist

Juni

Perpres No 4

/2015

Juli

Perpres No 16

/2018

PERPANJANGAN WAKTU &

PEMBERIAN KESEMPATAN

• Banyak kekeliruan pemahaman antara Perpanjangan Waktu Kontrak

dengan Pemberian Kesempatan

• Banyaknya terjadi sengketa kontrak akibat kekeliruan pemahaman

Perpanjangan Waktu Kontrak dan Pemberian Kesempatan

LATAR BELAKANG

DEFINISI

Pemberian Kesempatan Penyelesaian

Pekerjaan adalah pemberian

kesempatan dari PPK kepada penyedia

untuk menyelesaikan pekerjaan akibat

terjadinya keterlambatan penyelesaian

pekerjaan karena kesalahan penyedia

barang/jasa.

Addendum Perpanjangan Waktu Kontrak

adalah perubahan kontrak yang berupa

perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak

karena adanya perubahan kondisi

lapangan, force majeure, dan/atau

peristiwa kompensasi yang menuntut

perpanjangan waktu pelaksanaan

pekerjaan.

DASAR HUKUMPEMBERIAN KESEMPATAN

PENYELESAIAN PEKERJAAN

• Pasal 91 Perpres Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

• Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018

tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

• Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014

tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam

Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang

Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir

Tahun Anggaran;

PERPANJANGAN WAKTU

KONTRAK

• Pasal 55 Perpres Nomor 16

Tahun 2016 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

• Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun

2018 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa melalui Penyedia;

PENYEBAB

KETERLAMBATAN AKIBAT

KESALAHAN PENYEDIA

BARANG / JASA

FORCE

MAJEURE

PERISTIWA

KOMPENSASI

PERUBAHAN KONDISI

LAPANGAN



PERPANJANGAN

WAKTU KONTRAK

PERSYARATAN

PERPANJANGAN WAKTU KONTRAK

KRITERIA PERISTIWA KOMPENSASI

• PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi

pelaksanaan pekerjaan;

• keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

• PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi

dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

• PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk

melakukan pengujian tambahan yang setelah

dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan

kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan;

• PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan

pekerjaan;

• ketentuan lain dalam SSKK.

KRITERIA FORCE MAJEURE

• Ada pernyataan Force Majeure dari instansi

berwenang (bencana alam, bencana sosial,

kerusuhan, Kejadian Luar Biasa, dan gangguan

industri);

• Untuk Force Majeure diluar yang disebutkan diatas

tidak diperlukan pernyataan dari instansi yang

berwenang tetapi diperlukan bukti/data terjadi force

majeure misalnya data curah hujan dari BMKG,

pemotongan anggaran oleh kementerian

keuangan,atau terjadi kondisi yang tidak dapat

dikendalikan oleh para pihak;

• Kejadian Force Majeure menuntut perpanjangan

waktu pelaksanaan pekerjaan.

PERSYARATAN



Pemberian kesempatan yang tidak melampaui tahun anggaran :

• Tidak boleh direncanakan sebelum penandatanganan kontrak;

• Analisis PPK menyimpulkan bahwa lebih efisien dan bermanfaat apabila

penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan;

• Penyedia dinilai dan membuat pernyataan sanggup menyelesaikan

pekerjaan apabila diberi kesempatan;

PERSYARATANPEMBERIAN KESEMPATAN


Pemberian kesempatan yang

melampaui tahun anggaran :

• Tidak boleh direncanakan sebelum

penandatanganan kontrak;

• Analisis PPK menyimpulkan bahwa

lebih efisien dan bermanfaat apabila

penyedia diberi kesempatan

menyelesaikan pekerjaan;

• Penyedia dinilai dan membuat

pernyataan sanggup menyelesaikan

pekerjaan apabila diberi kesempatan;

• Memperpanjang jaminan pelaksanaan

(apabila ada);

• Penyedia membuat surat pernyaataan bahwa

sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan maksimal

90 hari kalender sejak berakhirnya masa

pekerjaan, bersedia dikenakan denda

keterlambatan, dan tidak menuntut denda/bunga

apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas

penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun

anggaran berikutnya; dan

• PA/KPA menyatakan bersedia mengalokasikan

anggaran pada tahun berikutnya untuk

membayar sisa pekerjaan yang diselesaikan

pada tahun berikutnya.

ADDENDUM KONTRAK



● Tidak diperlukan addendum

perpanjangan waktu

● Khusus untuk pemberian

kesempatan melampaui tahun

anggaran diperlukan

addendum perubahan

pembebanan anggaran.

PERPANJANGAN

WAKTU KONTRAK

Diperlukan Addendum /

Perubahan Kontrak

KAPAN DILAKUKAN

Sebelum Kontrak Berakhir



PERPANJANGAN

WAKTU KONTRAK

JAMINAN PELAKSANAAN

• Diperpanjang s.d. batas

waktu perpanjangan

penyelesaian kontrak

yang ditapkan dalam

addendum kontrak;

• Besaran jaminan

pelaksanaan sebesar 5%

dari nilai kontrak.



PERPANJANGAN

WAKTU KONTRAK

• Diperpanjang s.d. batas waktu sesuai pemberiankesempatan;

• Apabila denda keterlambatan berdasarkan 1/1000 daribagian kontrak yang belum diselesaikan maka besaranjaminan pelaksana tetap 5% dari nilai kontrak.

• Apabila denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak, maka besaran jaminan dan pemberian kesempatan mengakibatkan denda lebih dari 5%, maka penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/ 1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9% dari nilai Kontrak.

DENDA KETERLAMBATAN

● 1/1000 per hari dari bagian kontrak apabila penyelesaian

masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian

kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan

memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-

masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama

lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan;

● 1/1000 per hari dari total nilai kontrak, apabila

penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum

pada bagian kontrak tersebut tergantung satu sama lain

dan tidak memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi

masing-masing bagian kontrak tersebut terkait satu sama

lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

TIDAK DIKENAKAN

DENDA

PERPANJANGAN

WAKTU KONTRAK



90 hari

BERAPA LAMA

Sesuai kebutuhan

perpanjangan waktu

yang diperlukan akibat

penyebab

perpanjangan waktu

PERPANJANGAN

WAKTU KONTRAKPEMBERIAN KESEMPATAN


SIMULASI PERHITUNGAN


PERPANJANGAN

WAKTU KONTRAK



TIDAK BOLEH DIRENCANAKAN DARI AWAL

KEADAAN KAHAR

KEADAAN KAHAR

Pasal 1244 KUHPerdata, sebagai berikut:

”Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian

dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak

dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam

melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang

tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya”.

Pasal 1 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar

kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,

sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat

dipenuhi.

Penjelasan : Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan

Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam,

bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan

industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama

Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

………Lanjutan halaman 2

Kewenangan yang menetapkan bencanaNo Keadaan Kahar Pengertian Yang menetapkan Instansi

yang berwenang

1 Bencana Alam Bencana yang diakibatkan oleh

peristiwa atau serangkaian

peristiwa yang disebabkan oleh

alam antara lain berupa:

- Gempa bumi,

- Tsunami,

- Gunung meletus,

- Banjir,

- Kekeringan,

- Angin topan, dan

- Tanah longsor.

Badan Nasional

Penanggulangan Bencana

(BNPB)

Badan Meterologi, Klimatologi

dan Geofisika (BMKG)

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam

No Keadaan Kahar Pengertian Yang menetapkan Instansi

yang berwenang

2 Bencana Non Alam Bencana yang diakibatkan

oleh

peristiwa atau rangkaian

peristiwa nonalam yang

antara lain berupa :

- Gagal teknologi,

- Gagal modernisasi,

- Epidemi, dan

- Wabah penyakit.


……….Lanjutan halaman 6


yang berwenang

3 Bencana Sosial Bencana yang diakibatkan oleh

peristiwa atau serangkaian

peristiwa yang diakibatkan oleh

manusia yang meliputi konflik

sosial antar kelompok atau

antarkomunitas masyarakat,

dan teror

Kepolisian Setempat




yang berwenang

4 Kebakaran Kepolisian Setempat

5 Gangguan Industri - Keterlambatan

pengiriman barang

dikarenakan kebijakan

peraturan Import;

- Discontinue

- Direktorat Bea dan Cukai,

Kementerian Keuangan

- Pabrikan

6 Bencana Nasional - Perubahan Kebijakan

Pemerintah

- Presiden

- Gubernur

- Walikota

- Bupati



Discontinue

• Apakah Discontinue merupakan keadaan kahar?Discontinue merupakan barang yang dimaksudsudah tidak diproduksi lagi oleh Produsen, dimanaproduksi tersebut bukan kendali dari pihak Penyediaatau PPK.

• Siapa yang menyatakan?Pabrikan yang memproduksi barang yang dimaksud.

Penyelesaian Pekerjaan terhadap Keadaan Kahar

Penyelesaian atas Permasalahan akibat Keadaan Kahar:

- Apabila CCO lebih dari 10%, maka atas kelebihan dari

10% dapat dilakukan kontrak baru dengan dilakukan

penunjukan langsung oleh Penyedia terdekat yang sedang

mengerjakan proyek bencana atau penyedia lain yang

dianggap mampu (alat dan tenaganya dekat dengan lokasi)

atau Penyedia yang dianggap mampu.

- Apabila terjadi Keadaan Kahar, terhadap pekerjaan:

a) Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan

Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat

belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar,dengan

menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh

pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

b) Dibuat berita acara/justifikasi dari PPK akibat perubahan kontrak yang

mengubah waktu pelaksanaan pekerjaan, biaya dan ruang lingkup

pekerjaan.

c) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan

kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

d) Pada saat terjadi Keadaan Kahar, dihentikan hingga keadaan kahar

(bencana, dll) selesai dan Penyedia melanjutkan pekerjaan setelah PPK

mendapatkan perhitungan kompensasi waktu Penyelesaian pekerjaan


PERISTIWA KOMPENSASI

Ketentuan mengenai kompensasi yang dapat diberikan kepadaPenyedia bilamana dapat dibuktikan merugikan Penyedia dalam halsebagai berikut:1. PPK memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat

mempengaruhi pekerjaan Penyedia;2. Keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;3. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau

instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;4. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang

diperjanjikan dalam kontrak;5. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan

pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyatatidak diketemukan kerusakan/ kegagalan/penyimpangan;

6. Kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak.

Perubahan Kontrak yang disebabkan peristiwa kompensasi bisa

dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

(1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan

oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan

dalam kontrak;

(2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya

perubahan pekerjaan; dan/atau

(3) Perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan,

perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian

harga.

Sanksi Keadaan Kahar dan

Peristiwa Kompensasi

Keadaan Kahar dan Peristiwa Kompensasi,

tidak dikenakan sanksi:-Denda;

-Jaminan Pelaksanaan;

-Daftar Hitam.

TERIMA KASIH

7 MASALAH SENGKETA KONTRAK 20,23% PEMUTUSAN...

Documents

Transcript of 7 MASALAH SENGKETA KONTRAK 20,23% PEMUTUSAN...