Aspek Hukum Dok Kep

44
PERATURAN- PERATURAN- PERATURAN DALAM PERATURAN DALAM PENDIDIKAN PENDIDIKAN

Transcript of Aspek Hukum Dok Kep

Page 1: Aspek Hukum Dok Kep

PERATURAN-PERATURAN-PERATURAN PERATURAN

DALAM DALAM PENDIDIKANPENDIDIKAN

Page 2: Aspek Hukum Dok Kep

LANDASAN DAN ASAS-ASAS PENDIDIKAN

LANDASAN LANDASAN

FILOSOFIKFILOSOFIK

LANDASAN LANDASAN

SOSIOLOGIKSOSIOLOGIK

LANDASANLANDASAN

KULTURALKULTURAL

LANDASANLANDASAN

PSIKOLOGIKPSIKOLOGIK

LANDASANLANDASANILMIAH DAN TEKNOLOGIK ILMIAH DAN TEKNOLOGIK

ASAS TUT WURI HANDAYANIASAS TUT WURI HANDAYANI

Page 3: Aspek Hukum Dok Kep

LANDASAN DAN ASAS-ASAS PENDIDIKAN

ASAS PENDIDIKAN ASAS PENDIDIKAN

SEUMUR HIDUPSEUMUR HIDUP

PENDIDIKAN PENDIDIKAN

BAGI SEMUA BAGI SEMUA (EDUCATION FOR ALL)(EDUCATION FOR ALL)

Page 4: Aspek Hukum Dok Kep

UPAYA PENDIDIKAN TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI PEMIKIRAN-PEMIKIRAN FILSAFATI YANG TERJADI DI BELAKANG PERISTIWA PENDIDIKAN.

SEBAGAI SALAH SATU FONDASI DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN BERGANTUNG SISTEM NILAI.

Page 5: Aspek Hukum Dok Kep

PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA PANCASILA

KAIDAH DAN NORMA SOSIAL MAUPUN SISTEM NILAI YANG DIANUT MENGACU PADA PANCASILA.

OPERASIONALISASI PENDIDIKAN BAIK MAKRO/MIKRO HARUS BERLANDASKAN PANCASILA.

Page 6: Aspek Hukum Dok Kep

PANCASILAPANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIK PENDIDIKAN, BERARTI :

DALAM MERUMUSKAN TUJUAN, METODE, MATERI DAN PENGELOLAAN BELAJAR-MENGAJAR DIJIWAI DAN DIDASARKAN PADA PANCASILA.

SISTEM PENYELENGGARAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL HARUS BERLANDASKAN PANCASILA.

MENCIPTAKAN MANUSIA INDONESIA SESUAI DENGAN CITA-CITA PANCASILA.

Page 7: Aspek Hukum Dok Kep

LANDASAN SOSIOLOGIK LANDASAN SOSIOLOGIK PENDIDIKANPENDIDIKAN

PENDIDIKAN DAN MASYARAKATPENDIDIKAN DAN MASYARAKATPENDIDIKAN DAN MASYARAKATPENDIDIKAN DAN MASYARAKAT

PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIALPERUBAHAN SOSIALPENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIALPERUBAHAN SOSIAL

Page 8: Aspek Hukum Dok Kep

PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT

Dilihat dari sudut masyarakat, fungsi pendidikan untuk memelihara kebudayaan. Berhubungan dengan nilai-nilai, kepercayaan, norma-norma yang turun temurun dari generasi ke generasi dan mengalami perubahan.

Meliputi: Keluarga, pemerintah, masyarakat, agama, dan ekonomi SEKOLAH

Page 9: Aspek Hukum Dok Kep

Perubahan teknologi kurikulum, penggunaan media pembelajaran, komunikasi dan transformasi serta penyesuaian lulusan terhadap perkembangan.

Perubahan demografipengembangan kebijakan pendidikan, pembatasan penerimaan siswa baru, ketidakseimbangan antara pertambahan penduduk dengan fasilitas pendidikan.

Urbanisasi Perubahan politik

PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIALPERUBAHAN SOSIAL

Page 10: Aspek Hukum Dok Kep

LANDASAN LANDASAN KULTURAL KULTURAL

PENDIDIKANPENDIDIKAN

Page 11: Aspek Hukum Dok Kep

Pendidikan mempunyai peranan mewariskan, memelihara dan sebagai agen pembaharu kebudayaan.

Sebagai proses budaya manusia.

Kegiatannya berwujud sebagai upaya yang dipikirkan, dirasakan, dan dikehendaki manusia.

Page 12: Aspek Hukum Dok Kep

Pendidikan merupakan unsur dan peristiwa budaya.

Pendidikan melibatkan sekaligus kiat dan disiplin pengetahuan yang mempengaruhi manusia belajar.

Pendidikan sebagai aset pemeliharaan masa lampau, penguatan individu dan masyarakat yang sekarang sebagai penyiapan berperan di masa datang.

Page 13: Aspek Hukum Dok Kep

LANDASAN PSIKOLOGIK LANDASAN PSIKOLOGIK PENDIDIKANPENDIDIKAN

Pendidikan sebagai proses berlangsungnya belajar

Melalui belajar terjadi proses transformasi, peningkatan gagasan dan kajian pendalaman.

Belajarteori-teori psikologik, seperti: teori psikologi daya, psikologi appersepsi, psikologi assosiasi, psikologi conditioning, dan teori psikologi Gestalt.

Page 14: Aspek Hukum Dok Kep

LANDASAN ILMIAH DAN LANDASAN ILMIAH DAN TEKNOLOGI PENDIDIKANTEKNOLOGI PENDIDIKAN

Misi pendidikan: membekali peserta didik agar dapat mengembangkan iptek.

Hubungan pendidikan dan iptek saling tergantung dan timbal balik.

Kemajuan pendidikan diarahkan untuk kemajuan iptek dan perkembangan iptek akan berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan.

Operasionalisasi pendidikan harus berlandaskan pada pengembangan iptek, agar tidak ketinggalan dengan kemajuan iptek.

Page 15: Aspek Hukum Dok Kep

ASAS TUT WURI ASAS TUT WURI HANDAYANIHANDAYANI

ING NGARSO SUNG TULODHO ING MADYO MANGUN KARSO TUT WURI HANDAYANI.

Page 16: Aspek Hukum Dok Kep

Artinya:

Jika di depan menjadi teladan,

jika di tengah membangkitkan hasrat untuk belajar dan jika di belakang memberi dorongan dan pengawasan.

Maksud asas Tut Wuri Handayani adalah

sebagai pendidik mampu menyalurkan dan mengarahkan perilaku dan segala tindakan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan.

Page 17: Aspek Hukum Dok Kep

IMPLIKASI ASAS TUT WURI IMPLIKASI ASAS TUT WURI HANDAYANI HANDAYANI

Memberi kesempatan kepada peserta didik mengemukakan ide dan prakarsa yang berkaitan dengan mata ajaran yang diajarkan.

Berusaha melibatkan mental peserta didik yang maksimal dalam mengaktualisasikan pengalaman belajar CBSA

Page 18: Aspek Hukum Dok Kep

Peranan pendidik hanya bertugas mengarahkan peserta didik, sebagai fasilitator, motivator dan pembimbing dalam rangka mencapai tujuan belajar.

PBM dilakukan secara bebas terkendali, interaksi pendidik dan siswa mencerminkan hubungan manusiawi, merangsang berpikir siswa, memanfaatkan bermacam sumber, kegiatan belajar yang dilakukan bervariasi, tetap di bawah bimbingan guru.

Page 19: Aspek Hukum Dok Kep

ASAS PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP

Setiap individu harus memperoleh kesempatan yang tersusun baik dan sistematis untuk mendapatkan pengajaran, dan belajar kapan pun selama hidupnya.

Konsep pendidikan seumur hidup mempersyaratkan adanya pengakuan bahwa: corak hidup dan fungsi manusia berubah sesuai dengan pergantian umur dan dunia serta kehidupan manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Page 20: Aspek Hukum Dok Kep

PRINSIP-PRINSIP DASAR KONSEP PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP

Asas belajar sepanjang hayat ARTINYA: Peranan manusia untuk mendidik dan

mengembangkan diri sendiri secara wajar melalui proses belajar tanpa akhir kewajiban kodrati

Lingkungan pendidikan : Keluarga, Sekolah dan Masyarakat.

Lembaga penanggungjawab pendidikan: Lembaga Keluarga, Sekolah dan Masyarakat.

Page 21: Aspek Hukum Dok Kep

ALASAN PERLUNYA PENDIDIKAN SEUMUR

HIDUP Akan meningkatkan pemerataan

dalam layanan pendidikan. Penting untuk menghadapi

perubahan struktur sosial dan dapat memperbaiki kualitas hidup.

Pertimbangan ekonomi Berkaitan erat

Faktor sosial dan perubahan peranan keluarga

Page 22: Aspek Hukum Dok Kep

Perubahan teknologi me informasi, berubahnya sifat pekerjaan, makin menonjolnya keduniawian dan materialisme, serta menurunnya nilai-nilai spiritual dan kebudayaan.

Faktor pekerjaan, lapangan pekerjaan mendatang berbeda

Kebutuhan orang dewasa pengalaman akibat perubahan yang cepat dalam kehidupan pekerjaan.

Kebutuhan anak-anak me perhatian orang tua.

Page 23: Aspek Hukum Dok Kep

PENDIDIKAN BAGI SEMUA

UNESCO, awal 1987 APPEAL (ASIA PACIFIC PROGRAM of EDUCATION FOR ALL)

Disponsori UNESCO, UNICEF, UNDP dan Bank Dunia Konferensi dunia DEKLARASI DUNIA PENDIDIKAN BAGI SEMUA

Page 24: Aspek Hukum Dok Kep

CAKUPAN PUSAT SASARAN

Perluasan pendidikan anak dan berbagai kegiatan pengembangannya.

Pendidikan dasar semesta Pendidikan dasar 9 tahun atau program kejar paket A dan B.

Peningkatan mutu pendidikan dasar dan latihan ketrampilan.

Peningkatan minat baca.

Page 25: Aspek Hukum Dok Kep

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM

PENDIDIKAN

Page 26: Aspek Hukum Dok Kep

Hakekat, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional

Pendidikaan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.(Bab I, Ps:1 UU RI No. 20 Th. 2003)

Berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

Page 27: Aspek Hukum Dok Kep

Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (UU Sikdiknas, Bab II Ps.3)

Page 28: Aspek Hukum Dok Kep

Kelembagaan, Program, dan Pengelolaan pendidikan

Sistem Pendidikan Nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu sama lainnya. Untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional (UU RI no.2 Th 1989:2)

Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. (UU RI No.20 Th.2003:3)

Page 29: Aspek Hukum Dok Kep

Lembaga Pendidikan

Kegiatan pendidikan yang dilakukan suatu bangsa adalah alat untuk mencapai cita-cita perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, melalui mencerdaskan kehidupan bangsa.

Terselenggaranya proses pendidikan yang tertata rapi, terprogram dan ada yang bertanggung jawab.

Page 30: Aspek Hukum Dok Kep

Aktivitas dalam pendidikan adalah usaha untuk meningkatkan potensi individu di bawah naungan suatu wadah atau lembaga pendidikan tertentu, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan-kegiatan pendidikan.

Lembaga pendidikan meliputi: keluarga, masyarakat dan pemerintahkerja sama

Page 31: Aspek Hukum Dok Kep

Fungsi lembaga sangat penting karena:

Tempat yang subur untuk mengembangkan nilai-nilai moral suatu bangsa; sekaligus mewariskan nilai moral budaya bangsa pada suatu generasi ke generasi berikutnya.

Tempat menyalurkan aspirasi pendidikan dari berbagai anggota masyarakat.

Bertanggung jawab menentukan arah kegiatan pendidikan agar tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional.

Page 32: Aspek Hukum Dok Kep

Lembaga pendidikan berfungsi sebagai wahana dan sumber aspirasi yang menjiwai kesejahteraan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dengan memanfaatkan jalur-jalur pendidikan yang sesuai.

Page 33: Aspek Hukum Dok Kep

Jalur Pendidikan Ada tiga jalur pendidikan di Indonesia (UU RI No

20 Th. 2003; Bab VI Ps.13:1) yaitu: Pendidikan Formal Pendidikan Non Formal Pendidikan InformalPendidikan tersebut diselenggarakan dengan sistem

terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. (Bab VI Ps. 13:2)

Page 34: Aspek Hukum Dok Kep

Pendidikan Formal Pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui

kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang berkesinambungan.

Jenis pendidikan formal mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (UU Sisdiknas Bab VI Ps.16)

Page 35: Aspek Hukum Dok Kep

Ciri-ciri Pendidikan Formal

Tempat berlangsungnya di gedung sekolah

Ada persyaratan khusus untuk menjadi peserta didik seperti usia dan tingkat pendidikan tertentu.

Memiliki jenjang pendidikan secara ketat. Jenjang pendidikan formal ini mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Page 36: Aspek Hukum Dok Kep

Kurikulum ditentukan secara teliti untuk setiap jenjang secara tertulis.

Bahan pengajaran bersifat akademis dan umum

Lama pendidikan memakan waktu yang cukup lama

Ada ujian formal, dengan pemberian ijasah.

Page 37: Aspek Hukum Dok Kep

Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah /swasta

Tenaga pengajarnya harus mempunyai wewenang berdasarkan ijasah dan diangkat untuk tugas tersebut.

Memiliki administrasi yang sistematis dan uniform untuk setiap tingkat sekolah.

Page 38: Aspek Hukum Dok Kep

Pendidikan Nonformal UU No. 20 Th. 2003 ; Bab VI Ps. 26 Pendidikan nonformal diselenggarkan bagi warga

masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal.

Berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional

Page 39: Aspek Hukum Dok Kep

Pendidikan nonformal meliputi: Pendidikan kecakapan hidup Pendidikan anak usia dini Pendidikan kepemudaan Pendidikan pemberdayaan perempuan Pendidikan keaksaraan Pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja

Page 40: Aspek Hukum Dok Kep

Pendidikan kesetaraan Pendidikan lain yang ditujukan untuk

mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan Nonformal terdiri atas: Lembaga kursus Lembaga pelatihan Kelompok Belajar

Page 41: Aspek Hukum Dok Kep

Pusat kegiatan belajar masyarakat Majlis taklim Dan satuan pendidikan yang sejenis.

Diselenggarakan Bagi Masyarakat yang memerlukan bekal:

Pengetahuan Ketrampilan

Page 42: Aspek Hukum Dok Kep

Kecakapan hidup Dan sikap mengembangkan diri, mengembangkan

profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Page 43: Aspek Hukum Dok Kep

Hasil Pendidikan Nonformal

Dihargai setara pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu Pada standar nasional pendidikan. (UU No.20 2003; Ps.26:6)

Standar penilaian pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 19 Th. 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

Page 44: Aspek Hukum Dok Kep

Pendidikan Informal

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.