V-1

5.1 Pengertian RKP-KP

RKP Kumuh Perkotaan merupakan dokumen rencana aksi penanganan

permukiman kumuh kota yang disusun oleh Pokjanis Kabupaten/Kota yang

berisi rumusan strategi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh,

serta kebutuhan program dan investasi penanganan permukiman kumuh.

Dalam mewujudkan permukiman yang bebas kumuh dokumen rencana aksi

tersebut mencakup pula rencana pengembangan lingkungan hunian yang layak

dan terjangkau bagi penduduk di perkotaan untuk jangka waktu 5 tahun ke

depan atau hingga tercapainya target kota tanpa kumuh hingga tahun 2019.

RKP Kumuh Perkotaan merupakan dokumen perencanaan kegiatan penanganan

dengan lingkup/skala kawasan pada permukiman kumuh kawasan perkotaan

yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa

rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-

kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial

dan ekonomi).

Rencana aksi penanganan permukiman kumuh kota terdiri dari 2 (dua) bagian,

yaitu : (i) strategi peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui

kegiatan pemugaran, peremajaan kawasan permukiman kumuh dan/atau

pemukiman kembali; dan (ii) strategi pencegahan terhadap tumbuh dan

berkembangnya kawasan permukiman kumuh baru, melalui pemberdayaan,

pengawasan dan pengendalian.

Perumusan 2 (dua) strategi tersebut di atas harus mempertimbangkan

permasalahan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kualitas

bangunan, serta sarana dan prasarana (jalan lingkungan, drainase, sanitasi dan

air minum).

USTEK RP2KPKP

5

V-2

5.2 Metode Pendekatan RKP-KP

Dalam penyusunan RKP Kumuh Perkotaan memuat 4 (empat) pendekatan,

yaitu:

Perencanaan komprehensif

Pembangunan terintegrasi

Keterpadauan program

Keberlanjutan

Pendekatan perencanaan yang komprehensif dalam penyusunan RKP Kumuh

Perkotaan adalah melakukan perencanaan penanganan permukiman kumuh

secara menyeluruh meliputi aspek sosial, ekonomi, fisik lingkungan.

Pendekatan pembangunan yang terintegrasi dalam penyusunan RKP Kumuh

Perkotaan adalah melakukan perencanaan pembangunan tersistem dari skala

lingkungan, kawasan dan kota.

Pendekatan keterpaduan program dalam penyusunan RKP Kumuh Perkotaan

adalah melakukan penyusunan rencana investasi pembangunan yang

melibatkan semua sumber pembiayaan dari Pemerintah, pemerintah daerah,

masyarakat dan swasta.

Pendekatan keberlanjutan dalam penyusunan RKP Kumuh Perkotaan adalah

melakukan penyusunan rencana pengelolaan paskapembangunan dengan

memastikan fungsi dan kualitas lingkungan untuk kepentingan kualitas hidup

masyarakat yang bermukim.

5.3 Kedudukan RKP Kumuh Perkotaan dalam Rencana Pembangunan

Dalam bidang permukiman dan infrastruktur perkotaan SPPIP merupakan

strategi yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pembangunan permukiman

dengan tetap mengacu dan terintegrasi dengan arahan pembangunan. Agar

menjadi prioritas maka disusun rencana-rencana aksi dalam hal ini RKP Kumuh

Perkotaan.

Dokumen RKP Kumuh Perkotaan disusun dengan mensinergikan semua

kegiatan/dokumen perencanaan kawasan perkotaan yang disusun melaui

USTEK RP2KPKP

V-3

fasilitasi kegiatan keciptakaryaan, maupun kegiatan/dokumen perencanaan

yang disusun melalui fasilitasi pemerintah daerah sendiri. Kedudukan RKP

Kumuh Perkotaan dalam rencana pembangunan dipahami sebagai berikut:

RKP Kumuh Perkotaan adalah produk Pemerintah Kabupaten/Kota;

RKP Kumuh Perkotaan bersumber dari produk hukum yang berlaku pada

kabupaten/kota;

RKP Kumuh Perkotaan bersinergi dengan hasil perencanaan perkotaan

skala kota dan kawasan lainnya;

RKP Kumuh Perkotaan menjadi acuan perencanaan penanganan

perumahan dan permukiman kumuh bagi seluruh pemangku kepentingan.

USTEK RP2KPKP

V-4

USTEK RP2KPKP

V-5

5.4 Proses dan Prosedur Penyusunan RKP-KP

USTEK RP2KPKP

V-6

5.4.1 TAHAP PERSIAPAN

A. Sosialisasi Pendampingan Penyusunan RKP-KP

Kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada awal

pelaksanaan penyusunan RKP-KP.

Tujuan a. Melaksanakan penyebarluasan informasi mengenai RKP-KPb. Mencapai pemahaman yang sama mengenai proses, prosedur, dan produk dari

penyusunan RKP-KP

Metode Workshop dan diskusi

Langkah a. Mengikuti sosialisasi pelaksanaan kegiatan b. Koordinasi dengan Pokjanis untuk merumuskan rencana penyelesaian kegiatan

Output Kesamaan pemahaman mengenai proses, prosedur, dan produk dari penyusunan RKP-KP

Pelaksana Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya

Peserta a. Pokjanisb. Tenaga Ahli Pendampingc. Tim Teknis/Satker Provinsi di lingkungan Ditjen Cipta Karya d. Narasumbere. Konsultan Manajemen Pusat f. Koodinator Pusat dan Wilayah

Durasi Awal bulan pertama, dengan alokasi waktu ditentukan oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

USTEK RP2KPKP

V-7

Pada tahap Sosialisasi ini Tim Pokjanis Kabupaten/Kota mempersiapkan sejumlah

data/dokumen sebagai berikut:

a. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Kawasan Kumuh.

b. Surat Pernyataan Minat Pendampingan Penyusunan RKP-KP.

c. Profil Umum Permukiman Kumuh.

d. Peta dasar permukiman kumuh.

e. SK Bupati/Walikota tentang Pembentukan Pokjanis RKP-KP.

f. SK Bupati/Walikota tentang rencana alokasi biaya dari APBD

Kabupaten/ Kota untuk mendukung kegiatan RKP-KP.

g. Rencana kerja detil penyusunan RKP-KP.

h. SK Tim Teknis Provinsi.

B. Konsolidasi Tingkat Provinsi

Kegiatan penyamaan pemahaman dari sisi substansi dan proses

penyusunan RKP Kumuh Perkotaan yang dikemas dalam bentuk

konsinyasi serta dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh Satker Provinsi

Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan

Bangunan (PKP-PB) Provinsi.

Peserta:

Semua pemangku kepentingan Kabupaten/Kota yang melakukan kegiatan

penyusunan RKP-KP, meliputi:

a. Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis)

b. Tim Teknis Provinsi

c. Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur

Permukiman Provinsi

d. Satuan Kerja Provinsi di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

e. Tenaga Ahli Pendamping

Bila diperlukan dapat mengundang narasumber dari Pusat yaitu

Koordinator Pusat/Wilayah dan/atau narasumber yang berasal dari

akademisi, pemerhati permukiman atau tokoh penggerak permukiman di

tingkat lokal.

USTEK RP2KPKP

V-8

Tujuan Menyamakan tujuan dan rencana kerja penyusunan RKP Kumuh

Metode Konsinyasi dan diskusi

Output a. Rencana kerja penyusunan RKP-KP dan rencana penyusunanb. Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh

Satker, Pokjanis, dan tenaga ahli pendampingc. Kompilasi data sektoral pengembangan infrastruktur di kab/kota sasarand. Pembagian tugas dalam pendampingan penyusunan RKP-KP

Pelaksana a. Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP-PB)b. Pokjanisc. Tenaga Ahli Pendampingd. Korkot

Durasi minimal 1 (satu) hari pada bulan ke-1 (satu) setelah SPMK Tim Tenaga Ahli, (setelah dilakukan kegiatan sosialisasi pendampingan)

*) waktu pelaksanaan ditentukan kemudian oleh masing-masing Satker Provinsi

Tempat pelaksanaan ditentukan oleh masing-masing Satker Provinsi

Preparasi Kegiatan

Melakukan koordinasi antara tenaga ahli pendamping dan Pokjanis terkait

penyepakatan jadwal, metodologi penyusunan serta penyediaan peta,

data dan informasi.

Tujuan a. Terkoordinasinya kegiatan penyusunan RKP-KP dari awal hingga akhirb. Tersepakatinya rencana kerja dan metodologi penyusunan RKP-KPc. Tersedianya peta dasar dan rancangan pengumpulan data dan informasi.

Metode Diskusi koordinasi, digitasi peta

Langkah a. Melakukan mobilisasi dan koordinasi tim untuk penyamaan pemahaman lingkup tugas tim pelaksana dan Pokjanis dalam kegiatan Penyusunan RKP-KP;

b. Menyusun rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota tim;

c. Menyiapkan peta dasar dengan skala minimal 1 : 5.000 yang siap untuk digunakan sebagai dasar untuk survey;

d. Menyiapkan rancangan pengumpulan data dan informasi berdasarkan kebutuhan yang ada dan rencana kerja yang telah disusun; dan

e. Melakukan pengumpulan dokumen yang diperlukan.

Output a. Rencana kerja;b. Pendekatan dan metodologi pelaksanaan kegiatan;c. Peta dasar kawasan permukiman dalam skala 1 : 5.000; dand. Data dan informasi mengenai kondisi eksiting kawasan permukiman kumuh.

Pelaksana a. Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP-PB)b. Pokjanis

USTEK RP2KPKP

V-9

c. Tenaga Ahli Pendamping

Durasi 1 minggu pada bulan ke-1 (satu) minggu ke 2 hingga minggu ke 3

Penyiapan Profil

Kegiatan penyiapan profil adalah kegiatan menyiapkan data profil

kawasan kumuh dan dokumen pendukung lainnya yang mengacu kepada

SK Penetapan Kawasan Kumuh perkotaan serta dokumen-dokumen

perencanaan lainnya seperti rencana tata ruang, SPPIP, RP2KP, RPKPP,

RP3KP, data permukiman kumuh. Selain itu dalam kegiatan ini dilakukan

penyusunan kriteria dan indikator untuk langkah verifikasi permukiman

kumuh yang akan ditetapkan sebagai kawasan kumuh prioritas dan

nonprioritas penanganan.

Dalam kegiatan secara paralel dilakukan kegiatan Penyiapan Kelembagaan

Lokal.

Tujuan Menyiapkan data-data pendukung untuk menyusun profil kawasan permukiman kumuh

Metode Desk study, kompilasi dokumen

Langkah a. Menyiapkan baseline data kumuhb. Menyiapkan SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh.c. Menyiapkan peta-peta pendukungd. Menyiapkan data-data pendukung lainya.e. Menyusun profil awal kawasan permukiman kumuh kota.f. Menyusun dan menetapkan kriteria dan indikator permukiman kumuh yang

disesuaikan dengan kondisi setempat.

Output a. Baseline data kumuh kotab. Profil awal permukiman kumuh kotac. Peta-peta pendukungd. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuhe. Kriteria dan indikator permukiman kumuh yang ditetapkan oleh

Bupati/Walikota.f. Peta deliniasi kawasan permukiman kumuh skala 1:5.000g. Berita acara/kesepakatan

Pelaksana a. Pokjanisb. Tenaga Ahli Pendamping

Durasi 2 minggu, minggu ke 3 Bulan ke 1

USTEK RP2KPKP

V-10

Penyiapan Kelembagaan Lokal

Dalam kegiatan penyusunan RKP-KP, peran masyarakat dalam

perencanaan sangat penting dan menjadi salah satu pelaku utama.

Kesiapan dan peran aktif dari masyarakat diperlukan agar dalam

penyusunan Tenaga Ahli Pendamping, pembagian peran masing-masing

pemangku kepentingan di daerah menjadi lebih efektif.

Tujuan Menyiapkan kelembagaan lokal masyarakat sebagai motor penggerak kegiatan sekaligus menjamin keberlanjutan program penanganan permukiman kumuh di tingkat masyarakat.

Metode Sosialisasi, diskusi, rekrutmen.

Langkah a. Identifikasi kelembagaan masyarakat eksisting dalam konteks pembangunan permukiman;b. Melakukan pendekatan dan kerjasama dengan kelembagaan lokal masyarakat eksisting;c. Menyiapkan BKM/KSM eksisting agar siap melaksanakan rangkaian kegiatan tahapan

penyusunan RKP-KP;d. Membentuk BKM/KSM baru untuk lokasi yang belum memiliki atau belum siap lembaga lokal

masyarakatnya.

Output Terbentuknya dan tersiapkannya kelembagaan lokal (BKM/KSM).

Pelaksana a. Koordinator Kota/Askot/Fasilitator Pendamping Masyarakatb. Tenaga Ahli Pendampingc. Pemerintah Kab/Kotad. Tokoh/Unsur Masyarakat

Durasi 2 minggu, minggu ke 2 hingga minggu ke 4 pada bulan ke 1

Pada BKM/KSM eksisting yang telah siap untuk melaksanakan kegiatan

penyusnan RKP-KP, maka perlu dibentuk Tim Inti Perencanaan Partisipatif.

Tim ini terdiri dari perwakilan komponen yang ada di masyarakat dan

orang-orang tertentu yang dianggap mau dan mampu mengorganisir

anggota masyarakat lainnya. Tim ini bertugas untuk menjadi pelaku utama

penyelenggaraan penyusunan RKP-KP di tingkat masyarakat.

Pada Kabupaten/Kota yang lokasi sasarannya tidak sedang mendapatkan

fasilitasi pendampingan P2KP, Pokjanis diharapkan segera berkoordinasi

dengan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan penyediaan tenaga

Fasilitator Pendamping Masyarakat. Kondisi ini karena peran Fasilitator

Pendamping Masyarakat sangat penting dalam pendampingan

USTEK RP2KPKP

V-11

penyelenggaran penyusuan RKP-KP di tingkat masyarakat agar kualitas

RKP-KP yang dihasilkan tetap baik dan sesuai kaidah yang ditentukan.

5.4.2 TAHAP SURVEY DAN IDENTIFIKASI

A. Survey dan Observasi

Kegiatan survey dan observasi merupakan identifikasi untuk memahami

kondisi permukiman kumuh berikut sebaran lokasi, konstelasinya

terhadap ruang kota, mengidentifikasi tipologi permukiman kumuh, isu-

isu strategis, serta potensi dan permasalahan yang terkait dengan

karakteristik sosial, ekonomi, budaya, fisik, dan kelembagaan. Identifikasi

ini diperlukan sebagai bahan untuk dilakukannya verifikasi dan justifikasi

kawasan yang akan ditetapkan menjadi kawasan prioritas penanganan.

Tujuan Mengidentifikasi kondisi lapangan kawasan permukiman kumuh sebagai bahan untuk verifikasi dan justifikasi kawasan prioritas penanganan.

Metode Survey dan observasi lapangan, desk studyLangkah a. Mengidentifikasi sebaran kawasan permukiman kumuh.

b. Mengidentifikasi konstelasi permukiman kumuh terhadap ruang kota.c. Mengidentifikasi tipologi kawasan permukiman kumuh kota untuk mendapatkan pola

penanganan yang tepat.d. Mengidentifikasi isu-isu strategis.

USTEK RP2KPKP

V-12

e. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan (karakteristik sosial, ekonomi, budaya, fisik, dan kelembagaan).

Output a. Data dan peta sebaran permukiman kumuh.b. Matriks isu-isu strategis permukiman kumuh.c. Karakteristik permukiman kumuh kota yang didalamnya memuat kesimpulan mengenai

kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan, konstelasi terhadap ruang kota kawasan yang disajikan dalam peta.

d. Daftar tipologi dan peta tipologi kumuh perkotaan.Pelaksana a. Pokjanis

b. TA PendampingDurasi 3 minggu, minggu ke 1 dan ke 2 di bulan ke 2

B. Verifikasi dan Justifikasi Lokasi Kumuh

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pemutakhiran profil

permukiman kumuh. Hasil dari verifikasi dan justifikasi adalah data

update lokasi-lokasi permukiman kumuh serta daftar kawasan prioritas

penanganan. Hasil akhir verifikasi dan justifikasi ditetapkan oleh Pokjanis

sebagai landasan perumusan berikutnya.

Tujuan a. Untuk mendapatkan data dan infromasi hasil identifikasi yang terverifikasi dan terjustifikasi serta untuk memperoleh detail dan update kondisi terkini kawasan permukiman kumuh.

b. Untuk mendapatkan daftar kawasan priorias penangananMetode a. Survey dan observasi lapangan

b. Cek silang dengan hasil identifikasi awal.c. Desk studyd. Diskusi

Langkah a. Verifikasi data terhadap profil yang telah adab. Verifikasi peta yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota, c. Menentukan daftar kawasan prioritas penanganan:

Menyusun kriteria dan indikator kawasan priroritas penanganan Menetapkan kawasan prioritas penanganan

Output a. Data dan informasi hasil identifikasi yang terverifikasi dan terjustifikasi.b. Data-data terverifikasi lokasi permukiman kumuh antara lain:

Lokasi Deliniasi Luasan

c. Layanan hunian dan infrastrukturc. Data kawasan prioritas penanganand. Peta kawasan prioritase. Peta potensi, permasalahan, hambatan dan tantangan pada kawasan prioritas

Pelaksana a. Pokjanisb. TA Pendamping

Durasi 2 minggu, minggu ke 3 dan ke 4 di bulan ke 2

USTEK RP2KPKP

V-13

Gambar 4.3 Contoh peta sebaran kumuh

USTEK RP2KPKP

V-14

Gambar 5.1 Contoh peta deliniasi kawasan kumuh

USTEK RP2KPKP

V-15

Gambar 5.2 Contoh peta tematik permasalahan permukiman

C. Survey Kampung Sendiri

Survei Kampung Sendiri (SKS) adalah tahapan atau upaya masyarakat di

lokasi tersebut untuk memetakan lingkungan permukimannya secara

mandiri, sehingga apa yang kurang terpenuhi di lingkungannya dapat

USTEK RP2KPKP

V-16

terlihat jelas. Dalam SKS dilakukan pengumpulan data dan informasi

mengenai kondisi sosial ekonomi, kondisi fisik infrastruktur permukiman

sampai dengan permasalahan yang dihadapi.

Tujuan Untuk memetakan kondisi permukiman secara mandiri oleh masyarakat.Metode Rekrutmen, pelatihan, survey, rembuk warga.Langkah a. Pembentukan Tim Inti Perencanaan Partisipatif

b. Brifieng dan Pelatihan SKS c. Pelaksanaan SKS d. Diskusi hasil SKS

Output a. Data primer dan sekunder kondisi permukiman: Data permasalahan kekumuhan (fisik infrastruktur permukiman)

(by name by address) Data Rumah Tidak layak Huni (RLTH) yang dimiliki dan dihuni oleh

pemiliknya Data nonfisik Data identifikasi legalitas lahan Data demografi

b. Profil permukiman c. Peta permukiman kumuh skala lingkungan hasil SKS berikut analisisnya.

Pelaksana a. Koordinator Kota/Askot/Fasilitator Pendamping Masyarakatb. BKM/KSMc. Tim Inti Perencanaan Partisipatif

Durasi 3 minggu, bulan ke 2 minggu ke 1 hingga minggu ke 3

Data dan Informasi yang akan digali melalui Survey Kampung Sendiri

(SKS) ini adalah:

a. Kondisi Wilayah

i. Survey / pengumpulan data primer:

o Data permasalahan kekumuhan (fisik infrastruktur

permukiman) (by name by address):

Data kondisi bangunan dan rumah tidak layak huni

(RTLH)

Data kondisi jalan lingkungan

Data kondisi drainase lingkungan

Data kondisi penyediaan air minum

Data Kondisi pengelolaan air limbah

Data kondisi pengelolaan persampahan

Data kondisi pengamanan kebakaran

USTEK RP2KPKP

V-17

Data dan kondisi sarana dan prasarana permukiman

lainnya.

o Data Nonfisik:

Data kepadatan penduduk

Data potensi sosial ekonomi

o Data identifikasi legalitas lahan

ii. Pembuatan peta tematik permukiman, yang berisi:

Tata letak tapak, status tanah dan status penguasaan, peta

kondisi rumah dan perumahan, peta jaringan dan profil kondisi

prasarana dan sarana permukiman yang ada, peta sebaran

banjir, kondisi dan permasalahan sarana dan prasarana;

b. Kondisi Demografi, dilakukan dengan: pengumpulan data dan

pemutakhiran data kependudukan pengumpulan data sosial

masyakarat seperti tingkat pendidikan, strata ekonomi, sejarah

permukiman, dan sebagainya.

5.4.3 TAHAP KAJIAN DAN PERUMUSAN I

A. Kajian/Pemutakhiran Profil

Kegiatan ini adalah untuk melakukan kajian kebijakan dan strategi penanganan

permukiman kumuh, kajian hasil survey dan verfikasi serta kajian hasil kegiatan

USTEK RP2KPKP

V-18

SKS. Dari hasil kajian tersebut dilakukan pemutakhiran terhadap profil

permukiman kumuh kota dan profil kawasan kumuh.

TUJUAN a. Mengkaji kebijakan dan strategi pembangunan, serta rencana tata ruang wilayah yang telah tersedia maupun yang sedang disusun terkait dengan kawasan permukiman kumuh prioritas penanganan yang akan direncanakan;

b. Mengidentifikasi sinkronisasi kebijakan dan strategi pembangunan kabupaten/kota dengan penyusunan RKP-KP; dan

c. Mengidentifikasi kontribusi dan kedudukan permukiman kumuh prioritas penanganan yang akan direncanakan dan tingkat pelayanannya dalam lingkup wilayah kabupaten/kota.

METODE Desk study (studi literatur), content analysis (analisis isi).LANGKAH a. Inventarisasi kebijakan dan strategi pembangunan kabupaten/kota, khususnya yang

terkait pengembangan permukiman;b. Melakukan pemetaan terhadap arahan kebijakan dan strategi pembangunan terkait

pengembangan permukiman yang ada di kabupaten/kota;c. Melakukan kajian terhadap keselarasan antar kebijakan dan strategi pembangunan yang

terkait pengembangan permukiman yang ada, untuk disinergikan dengan kebutuhan penyusunan RKP-KP; dan

d. Melakukan identifikasi terhadap kontribusi dan kedudukan kawasan prioritas yang akan direncanakan dalam skala kabupaten/kota.

e. Melakukan Pembuatan Peta Mutakhir Profil Permukiman Kumuh Peta Profil (skala 1: 5000) yang menggambarkan kondisi eksisting permukiman

kumuh berserta sarana dan prasarananya. Peta Kebutuhan Penanganan (skala 1: 5000) yang menggambarkan

menggambarkan kebutuhan penanganan perumahan, sarana dan prasarana. Peta Sebaran Lokasi Permukiman Kumuh Kota (skala 1: 25.000)

OUTPUT a. Overview Permukiman Kumuh Kotab. Overview Kebijakan dan Program Terkaitc. Permutakhiran Profil Kawasan Kumuh Kotad. Peta Mutakhir Profil Permukiman Kumuh:

Peta Profil (skala 1: 5000). Peta Kebutuhan Penanganan (skala 1: 5000). Peta Sebaran Lokasi Permukiman Kumuh Kota (skala 1: 25.000)

PELAKSANA a. Pokjanisb. Tenaga Ahli Pendamping

DURASI 2 minggu, minggu ke 1 dan ke 2 di bulan ke 3

Pemutakhiran profil kawasan kumuh perkotaan dilakukan untuk

menyusun Profil permukiman kumuh dalam bentuk:

Pemutakhiran hasil verifikasi kebutuhan Data dan Peta yang perlu

dilengkapi dalam melakukan menyusun Profil Permukiman Kumuh

Perkotaan yang dimaksud.

Pemutakhiran data dan peta hasil kegiatan survey kampung

sendiri.

Pemutakhiran dengan menggabungkan hasil kedua overview

kebijakan dan program penanganan permukiman kumuh

perkotaan pada skala lingkungan dan skala kawasan terkait.

USTEK RP2KPKP

V-19

Kelengkapan peta (SHP) yang dibutuhkan dalam penyusunan peta

profil sebagai berikut:

NO NAMA KEBUTUHAN PETA SKALA1 Peta orientasi wilayah administratif kota 1 : 250002 Peta rencana tata guna lahan kota 1 : 250003 Peta arah pengembangan wilayah kota 1 : 250004 Peta infrastruktur eksisting pada wilayah

perkotaan1 : 25000

5 Peta deliniasi sebaran lokasi kawasan permukiman kumuh kota

1 : 25000

6 Peta deliniasi pada permukiman kumuh kota 1 : 50007 Peta status legalitas lahan pada wilayah

perencanaan (planning area)1 : 5000

8 Peta kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan pada wilayah perencanaan

1 : 5000

9 Peta keberadaan lahan kosong pada wilayah perencanaan (dalam delineasi kawasan permukiman dan menjelaskan status kepemilikan)

1 : 5000

10 Peta sebaran lokasi banjir/genangan pada wilayah perkotaan

1 : 5000

11 Peta rencana infrastruktur (jalan, drainase, air minum perpipaan, persampahan, jaringan air limbah) pada sistem perkotaan

1 : 5000

12 Peta batas area rencana (planning area) penanganan setiap tahunnya pada kawasan kumuh kota

1 : 5000

13 Peta tata guna lahan pada area rencana penanganan kawasan kumuh kota

1 : 5000

B. Penilaian Kampung Sendiri

Dengan memperhatikan hasil overview kebijakan penanganan kumuh

untuk kawasan yang bersangkutan, masyarakat didampingi oleh

Fasilitator Pendamping Masyarakat melakukan Penilaian Kampung

Sendiri. Kegiatan ini berupa menyusun daftar permasalahan dan

pemetaan kondisi permukiman serta menyusun akar masalah

permukiman untuk mendapatkan pendekatan dan metode

penanganan yang tepat.

USTEK RP2KPKP

V-20

TUJUAN Masyarakat dapat menemukenali permasalahan permukimannya secara komprehensif.METODE Diskusi/rembuk wargaLANGKAH a. Penyusunan daftar identifikasi masalah, yang dilakukan dengan mengkompilasi data

dan permasalahan hasil SKS yang kemudian disintesakan dalam permasalahan infrastruktur dan permasalahan permukiman lainnya.

b. Penyusunan pohon masalah, dilakukan dengan pemetaan permasalahan permukiman kumuh dengan menyusun pohon masalah, agar dapat diketahui sebab dan akibat permasalahan yang ada secara komprehensif.

OUTPUT a. Daftar permasalahan kumuhb. Analisis pohon masalah kumuh

PELAKSANA a. Koordinator Kota/Askot/Fasilitator Pendamping Masyarakatb. BKM/KSMc. Tim Inti Perencanaan Partisipatif

DURASI 1 minggu, minggu ke 2 di bulan ke 3

C. Perumusan Konsep dan Strategi Penanganan Kumuh Perkotaan

Perumusan Konsep dan Strategi Penanganan merupakan rencana

konseptual penataan kawasan permukiman kumuh untuk mencapai 0%

kumuh di tahun 2019 serta keberlanjutan penanganan pada tahun-

tahun berikutnya. Konsep dan strategi ini memuat visi, misi, dan tujuan

penanganan kawasan permukiman kumuh, tahapan penanganan

kawasan secara spasial, langkah-langkah strategis yang dilakukan

beserta identifikasi kebutuhan penanganan kawasan kumuh perkotaan

yang akan dilakukan.

TUJUAN Merumuskan konsep dan strategi penanganan dan serta indikasi program-program penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan

USTEK RP2KPKP

V-21

METODE Analisis SWOT, DiskusiLANGKAH a. Melakukan kajian terhadap kebutuhan dan skala prioritas penanganan dan

pembangunan kawasan permukiman kumuh; Merumuskan kebutuhan penanganan di permukiman kumuh prioritas

berdasarkan hasil kajian terhadap potensi, permasalahan, hambatan dan tantangan;

Menyusun daftar kebutuhan penanganan yang rinci per komponen infrastruktur permukiman perkotaan dan lokasinya;

Melakukan pemetaan kebutuhan penanganan secara spasial untuk menentukan lokasi-lokasi pada kawasan permukiman yang membutuhkan penanganan.

b. Merumuskan konsepsi penanganan kawasan permukiman kumuh, yang meliputi: Perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan kawasan permukiman

kumuh serta berlandaskan pada kondisi, potensi dan permasalahan kawasan. Perumusan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh beserta

program-program penanganan yang mencakup beberapa aspek, antara lain: aspek fisik, aspek lingkungan, aspek sosial kelembagaan, aspek ekonomi dan aspek pendanaan yang kesemuanya diturunkan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

OUTPUT a. Konsep dan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh.b. Peta konsep pembangunan kawasan permukiman kumuh

Pelaksana a. Pokjanisb. TA Pendampingc. Perwakilan masyarakatd. Narasumber (Perguruan tinggi, pemerhati permukiman, dll.)

Durasi 2 minggu, minggu ke 3 dan ke 4 di bulan ke 3

D. Penyusunan Prioritas Kebutuhan

Dengan memperhatikan hasil kegiatan 3.3. Penyusunan Konsep dan

Strategi Penanganan Kumuh Perkotaan, selanjutnya masyarakat

menyusun prioritas masalah serta prioritas alternatif pemecahan

masalah dan pemenuhan kebutuhan penanganan permukiman kumuh

di lingkungannya.

Hasil penyusunan prioritas kebutuhan masyarakat ini akan menjadi

salah satu bahan masukan bagi Pokjanis dalam kegiatan Penyusunan Program

dan Kegiatan.

TUJUAN Masyarakat menyusun prioritas masalah permukiman yang ada dan gambaran alternatif-alternatif pemecahan masalah.

METODE Diskusi/rembuk wargaLANGKAH a. Penentuan prioritas masalah, penentuan prioritas masalah diidentifikasi dari hasil pohon

masalah yang disusun yang kemudian dinilai skala prioritasnya, b. Prioritas alternatif pemecahan masalah, disusun dari hasil penentuan prioritas permasalahan

dengan mempertimbangkan kendala, kemampuan, potensi dan peluang yang ada. OUTPUT a. Prioritas masalah permukiman

b . Alternatif-alternatif pemecahan permasalahan permukiman.Pelaksana a. Koordinator Kota/Askot/Fasilitator Pendamping Masyarakat

b. BKM/KSM

USTEK RP2KPKP

V-22

c. Tim Inti Perencanaan PartisipatifDurasi 1 minggu, minggu ke 4 bulan ke 3

E. Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan

Konsep, strategi dan program-program penanganan kemudian

diturunkan menjadi lebih rinci dan operasional dalam bentuk kegiatan-

kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan dalam rentang waktu

dan tahun pelaksanan yang lebih rinci selama 5 tahun (tahun 2015-

2019) untuk mencapai 0% Kumuh tahun 2019.

TUJUAN Menyusun program dan rencana kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuhMETODE Analisis konsep dan strategi, FGDLANGKAH a. Melakukan penyusunan kriteria dan indikator permukiman kumuh prioritas penanganan

tahun 2016.b. Menetapkan permukiman kumuh prioritas penanganan tahun 2016.c. Merumuskan program pembangunan yang aplikatif, riil dan terukur sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan daerah dalam skala kabupaten/kota maupun kawasan sebagai pelaksanaan konsep dan strategi penanganan kumuh perkotaan.

d. Merumuskan kebutuhan program-program penanganan permukiman kumuh dengan memperhatikan ketentuan yang ada.

e. Merinci setiap program ke dalam skema pentahapan yang dirinci kedalam program tahunan (2015-2019);

f. Melakukan indikasi rencana pembangunan kawasan prioritas tahun 2016g. Melakukan pemetaan spasial dari strategi dan program yang telah dirumuskan.

OUTPUT a. Daftar kebutuhan penanganan pada kawasan permukiman kumuh prioritas b. Peta kebutuhan penanganan pada kawasan permukiman kumuh prioritasc. Matriks program pembangunan dalam skala kabupaten/kota dan kawasan.d. Rencana kegiatan tahunan penanganan kawasan permukiman kumuh.e. Peta strategi dan program penanganan permukiman kumuh.f. Daftar kawasan permukiman kumuh prioritas penanganan tahun 2016g. Indikasi rencana pembangunan kawasan prioritas untuk tahun 2016h. Berita acara kesepakatan tentang program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh

perlotaan skala kabupaten/kota dan skala kawasan.Pelaksana a. Pokjanis

b. TA Pendampingc. Perwakilan masyarakatd. Narasumber (Akademisi, pemerhati permukiman, dll.)

Durasi 2 minggu, minggu ke 1 dan ke 2 bulan ke 4

F. Perencanaan Partisipatif

Kegiatan perencanaan partispatif adalah rembuk masyarakat yang

melibatkan berbagai komponen dan perwakilan masyarakat. Dalam

kegiatan ini dibahas hasil kegiatan Survey Kampung Sendiri (SKS),

penilaian serta penyusunan prioritas kebutuhan.

Kegiatan ini merumuskan metode penanganan permukiman kumuh

USTEK RP2KPKP

V-23

skala lingkungan yang paling tepat dan implementatif sesuai dengan

kebutuhan sektor keterpaduan pelaksanaan program, serta dampak

yang ditimbulkan dari dilaksanakannya/indikasi implementasi program

penanganan kumuh perkotaan.

Hasil dari perencanan partisipatif menjadi salah satu masukan untuk

kegiatan 4.1 Perumusan Memorandum Program Ke-Cipta karya-an.

TUJUAN a. Merumuskan lebih mendalam prioritas permasalahan permukiman kumuh perkotaan.b. Menyusun alternatif-alternatif pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah

permukiman kumuh perkotaan.c. Menyusun alternatif jenis infrastruktur permukiman yang akan dibangun.d. Merumuskan rencana kegiatan masyarakat.e. Memetakan pelaku-pelaku pembangunan permukiman.f. Menyusun potensi kerjasama dengan pelaku lain di luar masyarakat dalam pembangunan

permukiman kumuh perkotaan.METODE Diskusi/rembuk warga.LANGKAH Rembuk warga perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.OUTPUT a. Prioritas masalah permukiman kumuh dan alternatif pemecahannya.

b. Peta pelaku pembangunan.c. Rumusan rencana kerja masyarakat.d. Rumusan potensi kerjasama pembangunan permukiman.

Pelaksana a. Koordinator Kota/Askot/Fasilitator Pendamping Masyarakatb. BKM/KSMc. Tim Inti Perencanaan Partisipatif

Durasi 1 minggu, minggu ke 3 bulan ke 4

5.4.4 FGD DAN PERUMUSAN II

A. Perumusan Memorandum Program Pembangunan Ke-Ciptakarya-an

USTEK RP2KPKP

V-24

Kegiatan perumusan memorandum program pembangunan Ke-Cipta

Karya-an merupakan perencanaan investasi lima tahun sektor ke-Cipta

Karyaan yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh

perkotaan untuk mencapai target 0% kumuh di 2019, yang meliputi:

program jangka menengah, indikasi program investasi yang melibatkan

lintas sektoral, penggalangan dana, penyiapan investasi serta

pembiayaan reguler ke-Cipta Karya-an. Kegiatan ini dikoordinir oleh

Satker Randal Provinsi bekerjasama dengan Satker Sektoral Ditjen Cipta

Karya lainnya, Tim Teknis Provinsi dan Pokjanis.

TUJUAN a. Menyusun memorandum pembangunaan sektor ke-Ciptakarya-an dalam rangka penanganan permukiman kumuh 2015 – 2019.

b. Menyusun rencana investasi pembangunan reguler ke-Ciptakarya-an.c. Menyusun indikasi DED kawasan prioritas untuk tahun 2016.

METODE Desk study, diskusi.LANGKAH a. Melakukan diskusi sinkronisasi program sektoral tingkat Kabuapten/Kota dan Provinsi terkait

penanganan permukiman kumuh.b. Melakukan penyusunan memorandum rencana pembangunan sektor CK terkait penanganan

permukiman kumuh tahun 2016 – 2019.c. Melakukan penyusunan indikasi penyusunan DED kawasan priroritas.

OUTPUT a. Draft memorandum program pembangunan ke-Cipta Karya-an termasuk rencana investasinya.

b. Indikasi penyusunan DED kawasan priroritas untuk Tahun 2016.Pelaksana a. Satker Randal PIP Provinsi

b. Satker Provinsi Sektoral CK c. Pokjanisd. Tenaga Ahli Pendamping

Durasi 2 minggu, minggu ke 3 hingga minggu ke 4 bulan ke 4

B. Perumusan Draft Dokumen Perencanaan Aksi Masyarakat

Kegiatan ini adalah proses sistematisasi dan dokumentasi hasil-hasil dari

kegiatan SKS, penilaian kampung sendiri, prioritasi masalah dan

perencanaan partisipatif dalam bentuk dokumen Rencana Aksi

Masyarakat (CAP).

Materi yang terdapat dalam draft Dokumen Perencanan Masyarakat

meliputi:

- Profil permukiman yang berisi kondisi wilayah, kondisi demografi,

dan sejarah permukiman.

USTEK RP2KPKP

V-25

- Profil potensi dan permasalahan permukiman.

- Profil pemangku kepentingan masyarakat.

- Rumusan kebutuhan penanganan.

- Rumusan komponen yang akan dibangun (permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan maupun komponen sektor

terkait lainnya).

Rencana aksi masyarakat disusun sampai dengan tingkat kedalaman

yang bersifat operasional (jenis/komponen, volume, kegiatan, lokasi,

dan pelaku).

TUJUAN Menyusun draft dokumen Rencana Aksi Masyarakat (CAP)METODE Deskstudy, diskusi.LANGKAH a. Mengkompilasi dan menganalisis seluruh dokumen hasil-hasil kegiatan di

masyarakat mulai dari tahap identidikasi hingga perumusan.b. Membuat draft dokumen CAP.

OUTPUT Draft dokumen CAPPelaksana a. Koordinator Kota/Askot/Fasilitator Pendamping Masyarakat

b. BKM/KSMc. Tim Inti Perencanaan Partisipatif

Durasi 3 minggu, minggu ke 1 hingga minggu ke 2 bulan ke 5

C. FGD/Forum Konsolidasi

Kegiatan ini merupakan media diskusi hasil penyusunan pembahasan

konsep dan strategi penanganan permukiman kumuh yang melibatkan

seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan ini juga sebagai media untuk

mendapat masukan kritis dan tanggapan atas konsep-konsep

penanganan permukiman kumuh, data dan informasi yang sudah

disusun.

Tahap FGD dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan perkuatan

Kelompok Swadaya Masyarakat dan Tim Teknis Pemerintah

Kabupaten/Kota berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Kawasan

Permukiman Kumuh Perkotaan meliputi :

- Pelaksanaan FGD dilakukan minimal 1 (satu) kali selama masa

pelaksanaan kegiatan ini.

- FGD diadakan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan

kebijakan, penetapan kawasan prioritas kumuh, kesadaran terhadap

USTEK RP2KPKP

V-26

lingkungan kumuh, dukungan infrastruktur ke-Cipta Karya-an, strategi

dan pola penanganan permukiman kumuh, penyusunan dokumen CAP,

dan metode dokumentasi kegiatan.

- Dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan lintas pemangku

kepentingan terhadap strategi dan indikasi program/ kegiatan

penanganan kumuh di kawasan-kawasan prioritas.

TUJUAN a. Untuk mendapatkan kesepakatan dari semua stakeholdermengenai konsep, strategi, program, kegiatan, memorandum pembangunan sektor CK, serta rencana aksi masyarakat.

b. Menyepakati indikasi program dan kegiatan penanganan tahun 1.c. Menyepakati indikasi penyusunan DED.d. Menyepakati hal-hal yang perlu disampaikan pada kegiatan Kolokium.

METODE FGDLANGKAH a. Konsolidasi pemangku kepentingan untuk menyusun bahan, metode dan materi FGD.

b. Pelaksanaan FGD selama satu hari yang dikoordinir oleh Ketua Pokjanis.OUTPUT a. Kesepakatan mengenai konsep, strategi, program, kegiatan, memorandum pembangunan

sektor CK, serta rencana aksi masyarakat.b. Kesepakatan indikasi program dan kegiatan penanganan tahun 2016.c. Kesepakatan indikasi penyusunan DED kawasan prioritas tahun 2016.

Pelaksana Pokjanis Peserta Peserta kegiatan antara lain mewakili unsur :

a. Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur permukiman, permukiman, dan perencanaan

b. Akademisic. Pemerhati permukimand. Perwakilan masyarakat permukiman kumuh

Pendukung kegiatan antara lain mewakili unsur:a. Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur permukiman, permukiman,

dan perencanaanb. Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP-PB)c. TA Pendamping

Durasi 1 hari (mengikuti jadwal yang ditentukan oleh Pokjanis)

D. Penyusunan DED Kawasan Prioritas

Penyusunan Rencana Teknis Rinci (Detailed Engineering Design/DED)

untuk komponen program pembangunan yang meliputi infrastruktur

permukiman perkotaan di kawasan prioritas.

TUJUAN a. Menyusun Rencana Teknis Rinci (DED) infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan prioritas tahun 2016; dan

b. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan daftar kuantitas harga.METODE Survey lapangan (ground survey), desk study, studio.

USTEK RP2KPKP

V-27

LANGKAH a. Menyiapkan gambar pra rencana berdasarkan rumusan program kegiatan untuk pembangunan kawasan secara keseluruhan. Gambar ini hanya memuat bentuk dan komponen-komponen fisik apa saja yang diperlukan dalam pembangunan kawasan, namun jumlah dan besarannya belum terinci;

b. Melakukan ground check dan pengukuran yang mulai di sesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

c. Pembuatan site plan dan gambar kerja sebagai pendetailan komponen prioritas yang ditentukan. Gambar ini dibuat rinci sebagai acuan untuk pelaksanaan di lapangan;

d. Penghitungan volume pekerjaan dan RAB;OUTPUT a. Site Plan kawasan pembangunan tahap pertama.

b. Gambar kerja/detail design yang implementatif (skala 1 : 100). c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari paket-paket pekerjaan tersebut diatas (OE).d. Visualisasi 3 dimensi (3D) dari rencana yang disusun.

PELAKSANA a. Pokjanisb. TA Pendamping

DURASI 3 minggu, bulan ke 6 minggu ke 2 hingga ke 4

5.4.5 TAHAP KOLOKIUM

A. Kolokium

Kolokium merupakan upaya pendampingan dari pusat untuk

memastikan kualitas proses dan substansi yang telah dan dalam proses

penyusunan sesuai dengan metodologi pelaksanaan. Tim Tenaga Ahli

bersama dengan Tim Teknis Pemeritah Kabupaten/Kota akan

memberikan pelaporan kemajuan pencapaian kegiatan maupun hasil

kesepakatan di daerah dalam penyusunan pekerjaan ini. Kolokium akan

USTEK RP2KPKP

V-28

dilaksanakan dengan waktu dan tempat yang akan ditentukan

selanjutnya.

Pada bulan kelima penyelenggaraan kegiatan, akan diselenggarakan

Kolokium yang wajib diikuti oleh Tenaga Ahli Pendamping dan Pokjanis.

Dalam rangkaian kegiatan penyusunan RKP-KP, kegiatan ini menjadi

bagian proses monitoring dan evaluasi oleh Satker Pengembangan

Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP-PB) Provinsi dan

penyelenggara di tingkat pusat terhadap proses penyusunan RKP-KP.

DEFINISI Kegiatan monitoring dan pengendalian yang dilakukan oleh Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP-PB) provinsi dan penyelenggara di tingkat pusat terhadap proses penyusunan RKP-KP

TUJUAN Memonitor pencapaian dari kegiatan penyusunan RKP-KP yang dilakukan di setiap Kabupaten/Kota

METODE Workshop dan DiskusiLANGKAH – LANGKAH

a. Menyiapkan materi paparan dan pembahasan capaian RKP-KP meliputi bahan tayangan dan materi visualisasi yang telah disusun, serta dikoordinasikan bersama Tim Teknis Provinsi.

b. Mengikuti kegiatan kolokium dengan memaparkan hasil-hasil penyusunan RKP-KP kepada para pemangku kepentingan terkait

c. Merumuskan langkah perbaikan berdasarkan masukan terhadap pencapaian kegiatan RKP-KP dari pelaksanaan kolokium

OUTPUT a. Kesamaan hasil dari produk RKP-KP yang dihasilkan oleh masing-masing Pokjanis Kabupaten/Kota

b. Hasil evaluasi terhadap proses yang telah dilakukanPENYELENGGARA Direktorat Jenderal Cipta KaryaPESERTA Semua perwakilan kabupaten/kota yang melakukan kegiatan penyusunan RKP-KP.

Perwakilan tersebut meliputi:- Pokjanis- Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan - TA Pendamping

BENTUK WorkshopDURASI Minimal 1 (satu) hari pada akhir bulan ke-5 setelah SPMK .

B. Penajaman Paskakolokium (Konsultasi Publik)

Kegiatan ini adalah penajaman hasil dan rekomendasi Kolokium. Pada

langkah ini dirumuskan revisi, perbaikan, tanggapan atas masukan-

masukan dan rekomendasi selama pelaksanaan Kolokium. Bentuk

kegiatan adalah Konsultasi Publik yang melibatkan seluruh pemangku

kepentingan penyusunan RKP-KP.

Kegiatan konsultasi publik ini adalah kegiatan penjaringan masukan terhadap

muatan RKP Kumuh Perkotaan hasil pembahasan Kolokium yang dilakukan

USTEK RP2KPKP

V-29

dalam bentuk konsultasi kepada pemangku kepentingan kabupaten/kota

termasuk masyarakat calon penerima manfaat.

TUJUAN Untuk menjaring masukan dalam rangka mematangkan konsep, strategis, rencana aksi program penanganan permukiman kumuh perkotaan hasil rekomendasi pembahasan Kolokium.

METODE Pemaparan hasil dan diskusi terbukaLANGKAH-LANGKAH a. Memaparkan seluruh capaian kegiatan RKP-KP

b. Memaparkan hasil rekomendasi Kolokiumc. Melakukan diskusi untuk mendapatkan masukan-masukan terhadap muatan RKP-

KPd. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap capaian kegiatan RKP-KP

berdasarkan masukan dari konsultasi.OUTPUT a. Masukan terhadap pencapaian kegiatan RKP-KP

b. Masukan terhadap substansi RKP-KPPENYELENGGARA PokjanisPESERTA Kegiatan Konsultasi Publik melibatkan peserta dan pendukung.

Peserta kegiatan antara lain mewakili unsur :a. Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur

permukiman, permukiman, dan perencanaanb. Akademisic. Pemerhati permukimand. Perwakilan masyarakat kawasan kumuh

Pendukung kegiatan antara lain mewakili unsur:a. Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur permukiman,

permukiman, dan perencanaanb. Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan

(PKPPB)c. Tenaga Ahli Pendamping

DURASI Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun

5.4.6 TAHAP FINALISASI PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN

A. Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)

Kegiatan Penyusunan RKP-KP ini diperlukan dengan menempatkan prinsip

peningkatan kapasitas pada tataran operasional/implementasi melalui

USTEK RP2KPKP

V-30

cara pemberdayaan/perkuatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi

kepada seluruh pelaku (stakeholders), dengan tetap mengacu pada

beberapa dokumen perencanaan dan studi terkait penanganan kawasan

permukiman kumuh yang telah dihasilkan oleh Pemda, seperti Dokumen

SPPIP, RP2KP/RP3KP serta RPKPP.

Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan disusun dalam

pemenuhan beberapa unsur sebagai berikut:

a. Percepatan penanganan permukiman kumuh perkotaan secara

menyeluruh dan tuntas bagi kawasan kumuh perkotaaan yang telah

ditetapkan melalui SK Bupati atau Walikota, yang direncanakan

selesai dalam 5 (lima) tahun (sampai dengan tahun 2019) dengan

luasan deliniasi minimal 15 Ha sesuai lampiran UU No. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, dalam hal ini perlu kesepakatan

penentuan luasan minimal tersebut.

b. Terwujudnya rencana dan strategi penanganan melalui pencegahan

dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dimana pencegahan

mutlak menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah

kabupaten/kota.

c. Keterpaduan program/kegiatan dalam penyelesaian permasalahan

permukiman kumuh perkotaan melalui semua peran sektor ke-Cipta

Karya-an.

d. Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen bersama

tentang tugas dan wewenang masing-masing pemangku kepentingan

dalam upaya melakukan pengurangan dan/atau penghapusan luasan

kawasan permukiman kumuh perkotaan.

e. Perkuatan pemerintah kabupaten/kota melalui pelibatan aktif dalam

proses penanganan permukiman kumuh perkotaan guna

mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

f. Peningkatan kapasitas bagi komunitas permukiman kumuh

perkotaan (kelompok masyarakat KSM/BKM) untuk lebih berperan

USTEK RP2KPKP

V-31

dan memampukan diri dalam menangani permukiman kumuh

perkotaan di lingkungannya, melalui penyusunan rencana aksi yang

partisipatif (community action plan/CAP).

g. Keberlanjutan penanganan kawasan kumuh perkotaan yang dapat

diselenggarakan sendiri oleh kelompok swadaya masyarakat bersama

dengan pemerintah kabupaten/kota setempat baik dalam skala

lingkungan/kawasan dan skala kota.

Maksud, Tujuan Dan Sasaran

Dokumen RKP-KP merupakan dokumen rencana penyelenggaraan

pembangunan kawasan permukiman perkotaan yang difokuskan pada

rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh

perkotaan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam

mengimplementasikan program dan kegiatan yang terpadu dan bersinergi

yang pada gilirannya dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah

kabupaten/kota secara mandiri, melembaga dan berkelanjutan.

Tujuan pekerjaan penyusunan RKP-KP ini adalah :

a. Memantapkan pemahaman pemerintah kota/kabupaten tentang

kebijakan dan strategi penanganan kawasan kumuh perkotaan dalam

mencapai target zero kumuh (100-0-100) pada tahun 2019.

b. Agar pemerintah kota/kabupaten dapat sepenuhnya menjadi

pemrakarsa utama dalam penyusunan RKP yang difokuskan pada

penanganan permukiman kumuh perkotaan.

c. Agar pemerintah kota/kabupaten punya komitmen tinggi serta

konsisten didalam implementasi program dan kegiatan yang telah

ditetapkan serta menjaga keberlanjutannya.

Sasaran penyusunan RKP-KP ini adalah:

a. Tersedianya Dokumen RKP-KP sebagai acuan/skenario

USTEK RP2KPKP

V-32

penanganan/pengurangan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh

pelaku (stakeholders) pelaksanaan penyelenggaran penanganan

kawasan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan

berkelanjutan (konsep delivery system).

b. Tersedianya strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipologi

kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh

perkotaan oleh seluruh pelaku, dan nota kesepakatan bersama bagi

seluruh pelaku dalam pengendalian pembangunan bersama selama

jangka waktu berjalan (2015-2019).

c. Tersedianya Rencana Kegiatan Aksi Komunitas/CAP (community action

plan) sebagai bentuk perkuatan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota

dan kelompok masyarakat (komunitas masyarakat/BKM/KSM) untuk

dapat lebih aktif terlibat dalam menangani permukiman kumuh di

lingkungannya. Dokumen CAP masing-masing permukiman kumuh

disusun dan dicetak terpisah namun satu kesatuan sebagian bagian

RKP-KP Kabupaten/Kota.

d. Tersedianya Dokumen Rencana Aksi (Action Plan), Peta Perencanaan

skala 1:1000 dan 1:5000, Dokumentasi Visual dan Visualisasi 3 dimensi

Dokumen Perencanaan, serta adopsi rencana penanganan kumuh

kegiatan tahun 2015 dan 2016 sebagai bagian dari RKP-KP secara

keseluruhan.

TUJUAN Menyusun Dokumen RKP-KP sebagai produk daerah yang merupakan dokumen utama dari seluruh kegiatan penyusunan RKP-KP yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah.

METODE Desk Study, DiskusiLANGKAH a. Sistematisasi seluruh hasil-hasil dari rangkain proses kegiatan yang disusun dalam

dokumen perencanaan yang komprehensif seuai dengan substansi yang diwajibkan.b. Diskusi pembahasan Dokumen RKP-KP sebelum di cetak final.

USTEK RP2KPKP

V-33

OUTPUT a. Profil umum kawasan permukiman kumuh perkotaan.b. Potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan pada kawasan permukiman kumuh prioritas.c. Konsep dan strategi penanganan dan pengurangan permukiman kumuh perkotaan.d. Profil kawasan permukiman kumuh prioritas.e. Konsep dan rencana penanganan pada kawasan permukiman kumuh prioritas.f. Rencana aksi program penanganan permukiman pada kawasan prioritas selama 5 tahun.g. Memorandum Program Sektor CK.h. Rencana penanganan tahun 2015 dan 2016 serta DED tahun 2016 .i. Kawasan prioritas yang akan dilakukan pembangunannya pada tahap pertama (dilakukan

penyusunan rencana penanganan secara lebih rinci dan operasional, dengan tingkat kedalaman skala perencanaan 1 : 1.000);

j. Dokumen spasial terkait dengan konsep, rencana penanganan, rencana aksi program dalam skala :

i. Skala 1 : 5.000 (untuk kawasan prioritas)ii. Skala 1 : 1.000 (untuk kawasan pembangunan tahun pertama)

DURASI 3 minggu, bulan ke 6 minggu ke 1 hingga ke 3

B. Rencana Aksi Masyarakat/CAP

Penyusunan rencana aksi program penanganan dan pembangunan

permukiman ini dilakukan dengan model pembangunan berbasis kawasan

dan pendekatan perencanaan partisipatif bersama masyarakat/Community

Actin Plan (CAP). Rencana aksi program yang dihasilkan meliputi permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan maupun komponen sektor terkait lainnya,

dan disusun sampai dengan tingkat kedalaman yang bersifat operasional

(jenis/komponen, volume, kegiatan, lokasi, dan pelaku).

TUJUAN Menyusun rencana aksi masyarakat penanganan permasalahan pembangunan pada kawasan permukiman kumuh meliputi jenis/komponen, volume, lokasi, dan pelaku

METODE Analisis hasil SKS, analisis dan pemetaan stakeholder, analisis pembiayaan, pendekatan partisipatif, dan FGD

LANGKAH a. Sistematisasi seluruh hasil-hasil dari rangkain proses kegiatan di tingkat masyarakat yang disusun dalam dokumen perencanaan yang komprehensif seuai dengan substansi yang diwajibkan.

b. Diskusi pembahasan Dokumen CAP sebelum di cetak final.OUTPUT a. Profil umum lingkungan kumuh.

b. Potensi dan permasalahan permukiman di lingkungannya.c. Konsep dan strategi penanganan kumuh di lingkungannya.d. Rencana aksi program penanganan kumuh selama 5 tahun.e. Dokumen spasial terkait dengan konsep, rencana penanganan, rencana aksi program di

lingkungannya dalam skala 1 : 1000.PELAKSANA a. Koordinator Kota/Askot/Fasilitator Pendamping Masyarakat

b. BKM/KSMc. Tim Inti Perencanaan Partisipatif

DURASI 2 minggu, minggu ke 1 hingga ke 2 bulan ke 6

5.5 Sistematika Pembahasan

USTEK RP2KPKP

V-34

Dalam pelaksanaan penyusunan Pendampingan Penyusunan Rencana Pencegahan

Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Pangandaran,

pihak konsultan memberikan Sistematikan pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN1. Latar Belakang2. Tujuan dan Sasaran3. Ruang Lingkup4. Kedudukan RKP-KP dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan5. Rangkuman proses penyusunan RKP-KP6. Sistematika penyusunan dokumen

BAB II KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN 1. Isu Strategis Pembangunan Permukiman Perkotaan 2. Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan 3. Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

BAB III PROFIL PERMUKIMAN KUMUH1. Sebaran dan Gambaran Umum Kawasan-kawasan Kumuh Kota2. Profil Kawasan Kumuh Perkotaan 3. Profil Kawasan Kumuh Priroritas Penanganan

BAB IV KONSEP DAN STRATEGI PENANGAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN1. Konsep Strategis Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Perkotaan 2. Stategi Penanganan dan skenario pelaksanaan kegiatan sampai dengan

pencapaian Kota Bebas Kumuh.3. Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap 14. Konsep dan Rencana Penanganan Kawasan Pembangunan Tahap 1

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGANAN KUMUH PERKOTAAN1. Kebutuhan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan2. Program dan Kegiatan Penanganan Kumuh Komprehensif dalam

Pembangunan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pencegahan Tumbuhnya Kumuh Baru.

3. Program Penanganan dan Kegiatan Pembangunan Kapasitas (capacity building).

4. Program Penanganan dan Kegiatan Pembangunan Lingkungan Permukiman.

5. Program Penanganan dan Kegiatan Pembangunan Sosial dan 6. Program Penanganan dan Kegiatan Pembangunan Ekonomi.

BAB VI RENCANA AKSI PENANGANAN KUMUH PERKOTAAN 2016-20120;

USTEK RP2KPKP

V-35

1. Rencana Aksi Penanganan kumuh Perkotaan 2016-2020.2. Memorandum Program Sektor CK.3. Rencana Aksi Komunitas.

BAB VII RENCANA DETAIL DESAIN KAWASAN PENANGANAN PRIORITAS 1. Rencana Pembangunanan Penanganan Permukiman Tahap 2016.2. Rencana Detail Desain (Detailed Engineering Design/DED) Kawasan

Penanganan Prioritas

Lampiran Dokumen RKP-KP- SK dan Profil Kumuh Perkotaan.- Berita acara setiap kesepakatan dan persetujuan hasil analisa teknis kajian.- Dokumentasi potensi dan permasalahan kumuh (kondisi eksisting) dalam bentuk

foto, video dan tangkapan drone/ film/foto udara.- Konsep desain dan skenario penanganan dalam bentuk desain 3D.- DED, HPS, dan RKS (dilengkapi dengan analisa biaya dan harga satuan).

USTEK RP2KPKP