BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah - Welcome to...

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah hutang-piutang merupakan persoalan manusia dengan manusia

yang biasa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hutang-piutang

berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk

membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Hutang-piutang

yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia akan

membayar dengan yang semestinya. Seperti menghutangkan uang Rp 2.000,00

akan dibayar Rp 2.000,00 pula”. Sedangkan menurut bahasa arab hutang-piutang

sering disebut juga dengan AL-qardh.1

Bermuamalah untuk mencari rezeki hendaknya sesuai dengan syari‟at Islam.

Islam mengajarkan agar pemberi hutang dalam memberikan hutang tidak

dikaitkan dengan syarat lain, berupa manfaat atau keuntungan yang harus

diberikan kepadanya. Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai

tanda terimakasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap

sebagai hadiah.2

Dalam Islam satu muslim dengan muslim lainnya seperti satu bangunan

yang saling menguatkan. Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai usaha-

usaha yang harus dilakukan atau ditempuh oleh manusia untuk memenuhi

kebutuhan, terutama dalam keadaan yang sangat mendesak. Salah satu usaha yang

1 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 306

2 Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 63

1

2

dilakukan yaitu dengan jalan meminjam uang kepada pihak atau lembaga terkait

sehingga kebutuhan dapat terpenuhi. Dengan demikian hutang-piutang uang

dianggap hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat.3

Dalam konsep Islam kegiatan hutang-piutang boleh dilakukan dengan tanpa

adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung pada keadaan

ekonomi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah tepat

melakukannya atau belum. Memberikan hutang atau pinjaman adalah perbuatan

yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur

tolong-menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial.

Unsur tolong-menolong dimaksudkan supaya tidak merugikan bagi orang

lain. Tolong-menolong dalam hal hutang-piutang uang yang telah disepakati dan

ketika jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti

mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut (tidak diperbolehkan

mengambil sisa uang).

Dalam menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan

bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar tetapi hanya

sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan yang sedang

seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan dengan cara batil dalam

melakukan setiap perniagaan.4

Secara umum hutang-piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang

dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama dengan yang itu (sama nilainya).

3 Novizah Dartiwi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hutang-Piutang Uang di

Perumahan Tanah Mas Azhar Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin”, Skripsi, (Palembang: Fakultas Syari‟ah IAIN Raden Fatah, 2010), hlm. 17. (tidak diterbitkan)

4 Hamzah Ya‟kub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung : Diponegoro, 1995), hlm.

242

3

Hutang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada

seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh

sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada

dibumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan

yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum

terjadiya perikatan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Akad merupakan

suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan

keridhoan masing-masing.5

Disaat pengembalian barang yang telah disepakati pada awal akad, apabila

si berhutang melebihkan banyaknya hutang itu karena kemauan sendiri dan tidak

atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang

menghutangkan, tetapi bila tambahan yang dikehendaki oleh yang

menghutangkan atau telah menjadi perjanjian suatu akad hal itu tidak boleh, dan

tambahan itu tidak halal atas yang menghutangkan mengambilnya. Riba dapat

menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara

hutang-piutang atau menghilangkan faidah hutang-piutang, maka riba itu

cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.6

Seperti halnya bermuamalah tidak tunai (hutang-piutang), hukumnya

dianjurkan bagi yang memiliki harta lebih, maka bila ada yang dalam kesulitan

wajib baginya memberi hutang bagi si berhutang, bila tidak diberi pinjaman

menyebabkan orang itu teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama,

seperti mencuri karena ketidakadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

5 Helmi Karim, Fiqih Muamalah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 37

6 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 61

4

Sedangkan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan hutang-

piutang yaitu karena keadaan darurat, kesulitan hidup sehingga berhutang atau

meminjam kepada orang lain, dan cenderung untuk menikmati kemewahan.

Melihat orang lain memiliki barang-barang mewah, maka hati pun tergoda untuk

memilikinya, karena tidak mempunyai uang maka terpaksa berhutang.7

Agama menghendaki agar tiap muslim bekerja keras untuk menutupi

kebutuhan hidup dan jangan terbiasa menutupi kebutuhan dengan jalan

berhutang.8 Hutang-piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh

penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain.

Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada orang

yang memberi hutang kecuali apa yang telah dihutangnya serupa dengannya.

Hal ini berbeda dengan praktek hutang-piutang yang dilaksanakan oleh

masyarakat di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

Masyarakat Desa Purwosari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mayoritas

bermata pencaharian sebagai petani, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda.

Sehingga dalam memenuhi hidup mereka tidak lepas dari campur tangan pihak

lain. Masyarakat Desa Purwosari ini tidak memiliki modal untuk mencari

pekerjaan lain, maka kecenderungan masyarakat untuk bekerja sebagai petani,

meskipun sawah yang mereka miliki tidak semua milik sendiri, ada yang

sawahnya hanya menyewa kepada orang lain guna mencukupi kebutuhan-

kebutuhan hidup mereka. Namun di Desa Purwosari ini sebagian para petani

banyak yang kesulitan dalam mendapatkan uang untuk menggarap sawahnya,


8 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: Rajawali pers, 2002), hlm. 204

5

disamping itu terkadang banyak tanaman yang diserang hama, kenaikan harga

pupuk dan obat-obatan terus meningkat, sedangkan harga padi tidak stabil dan

tidak seimbang kadang kala naik kadang kala turun, sehingga walaupun bertani

mereka tidak bisa mengandalkan padi yang ditanam, serta tidak adanya usaha

sambilan (sampingan).

Apabila seorang petani sudah kekurangan uang dan mereka dituntut untuk

meningkatkan produksi pangan, upaya apapun harus dilaksanakan untuk

mencapai hasil atau produksi yang tertinggi. Untuk mencapai hasil tersebut para

petani Desa Purwosari melaksanakan perjanjian hutang-piutang. Perjanjian

hutang-piutang yang terjadi di Desa Purwosari yaitu : Misalkan si A sebagai

petani, sedang B sebagai pemilik pabrik padi. A berkata pada si B. “B saya mau

pinjam uang kepada saudara sebesar Rp.500.000,00, untuk menggarap sawah”,

lalu si B menjawab “Saya mau pinjami kamu tetapi nanti kalau panen saya minta

dikembalikan dengan padi 2 kwintal”, karena si A butuh maka terjadilah

kesepakatan tersebut yang mana kalau panen si A harus mengembalikan uang si B

dengan padi 2 kwintal, padahal kalau padi tersebut dijual secara langsung bisa

mendapat uang Rp.600.000,00, maka kalau dihitung si B mendapat untung

Rp.100.000,00 dari hasil padi yang di dapat dari si A.

Perjanjian hutang-piutang itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun yang

semula hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah sebagaimana lazimnya

makhluk sosial dan tidak disertai dengan niat atau maksud tertentu. Pada zaman

dahulu seseorang untuk mendapatkan uang dirasa lebih sulit dibandingkan

mendapatkan padi. Dan kenyataannya budaya semacam ini tidak berhenti disitu

6

saja melainkan sampai sekarang masih berlangsung dan digunakan sebagai ajang

bisnis bagi orang-orang yang memiliki uang guna mendapatkan padi yang

melimpah untuk disimpan dan apabila harganya sudah naik padi tersebut baru

dijual begitu seterusnya.

Dalam pelaksanaan perjanjian hutang-piutang yaitu perjanjian antara petani

dengan pemilik pabrik padi (orang yang memberi hutang) dilaksanakan secara

lisan atau tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan atau persetujuan

bersama berdasarkan kepercayaan. Cara perjanjian hutang-piutang tersebut, petani

akan mendapatkan pinjaman uang dari pemilik pabrik padi untuk menggarap

sawahnya, utang tersebut akan dibayar dengan padi, dengan standar atau ukuran

perkwintal yang mana padi tersebut diserahkan kemudian hari sesuai dengan

waktu yang ditentukan yaitu pada waktu panen.

Latar belakang di atas membuat penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dan membahas tentang pelaksanaan hutang-piutang di Desa Purwosari

Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin untuk diketahui secara jelas dan

pasti hukumnya dalam perspektif ekonomi Islam. Maka penulis tertarik untuk

meneliti hutang-piutang tersebut, yang berjudul “TINJAUAN EKONOMI

ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG-PIUTANG ANTARA PETANI

PADI DAN PEMILIK PABRIK PENGGILINGAN PADI (STUDI KASUS

DI DESA PURWOSARI KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN

BANYUASIN).”

7

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik

penggilingan padi di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten

Banyuasin?

2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap praktek hutang-piutang antara

petani dan pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Purwosari Kecamatan

Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan

padi di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

2. Respon masyarakat terhadap praktek hutang-piutang antara petani dan

pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung

Lago Kabupaten Banyuasin.

3. Hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi dalam

Perspektif Ekonomi Islam di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago

Kabupaten Banyuasin.

8

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Untuk Penulis

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih

mendalam lagi mengenai analisis ekonomi Islam terhadap praktek hutang-

piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi serta memenuhi

salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ekonomi Islam.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wahana untuk menerapkan hukum Islam

dalam kegiatan bermuamalah terutama yang berkaitan dengan hutang-piutang

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada

masyarakat di Desa Purwosari khususnya dan masyarakat luas pada umumnya

mengenai mekanisme hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik padi

apakah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam atau tidak.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu mengenai hutang-piutang : Siti Nur Cahyati

(2010) menulis “Tinjuan Hukum Islam terhadap Perjanjian Hutang-Piutang dan

Pelaksanaannya di Desa Tlogorejo Kecamatan Togowanu Kabupaten Grobogan”

dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan hutang-piutang diawali

dengan adanya kesepakatan tambahan saat pengembalian uang dan pada saat

9

pengembalian kesepakatan ia harus diwujudkan. Dan menurut ekonomi Islam

terhadap pelaksanaan hutang-piutang di Desa Tlogorejo Kecamatan Togowanu

Kabupaten Grobogan ini bertentangan dengan syari‟at Islam karena uang yang

dipinjam harus dikembalikan dengan tambahan 20% sesuai dengan kesepakatan

antara kedua belah pihak, tambahan itu termasuk riba‟ dan riba‟ sangat

diharamkan dalam al-Qur‟an.

Lina Fadjria (2009) yang menulis “Utang-Piutang Emas dengan

Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari

Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam”. dalam

skripsi ini membahas tentang praktek utang piutang emas dengan pengembalian

uang di kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota

Surabaya. Dan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa praktek utang-piutang di

kampung Pandugo tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena yang

menjadi objek utang piutang tersebut merupakan barang yang tidak sejenis.

Junainah yang menulis “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang

Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Desa Sejati

Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Madura”, dalam skripsi ini membahas

tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad utang sapi di Desa Sejati yang

dilakukan secara lisan dan tanpa saksi. Sedangkan pelunasannya mengikuti

ketentuan kreditur, yakni dikembalikan dengan sapi yang umur dan ukurannya

sesuai lamanya berutang atau sejumlah uang yang ditentukan langsung oleh

kreditur. Selain itu jika si berhutang gagal panen, maka dia mendapat

perpanjangan waktu dengan tambahan 5% dari jumlah pelunasan yang semula.

10

Dan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad yang dilaksanakan tanpa

adanya saksi bisa menyebabkan akadnya tidak sempurna. Sebab menurut

pendapat ulama‟ saksi dalam transaksi adalah wajib. Sedangkan pelunasan yang

berupa sapi adalah mubah. Demikian ini karena terdapat kesesuaian antara hukum

Islam yang mewajibkan utang dikembalikan dengan benda yang sejenis dengan

praktek utang sapi kembali sapi. Utang sapi yang dikembalikan dengan sejumlah

uang yang ditentukan langsung oleh kreditur hukumnya haram. Sebab

mengembalikan utang dengan benda yang tidak sejenis, seperti sapi kembali uang

itu diharamkan dalam hukum Islam seperti penjelasan Hadis yang menerangkan

adanya larangan pengembalian utang perak dengan emas. Sedangkan

perpanjangan waktu bagi yang pailit dengan tambahan 5 % adalah haram. Hal ini

dikarenakan jika ada tambahan dalam pembayaran utang yang disyaratkan oleh

kreditur dalam akadnya, menurut kesepakatan ulama‟ haram hukumnya. Sebab

mengarah ke riba nasi‟ah.

Novita Dartiwi (2010) menulis “ Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap

Pelaksanaan Utang-Piutang Uang di Perumahan Tanah Mas Azhar Kecamatan

Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin”. Dalam penelitiannya pelaksanaan utang-

piutang sesuai dengan perjanjian awal, dan adanya tambahan saat pembayaran

utang yang dilakukan diperumahan tanah mas azhar mengatakan bahwa

meminjam uang dengan perjanjian dibayar dengan tambahannya sebesar 20%-

25% dalam jangka waktu satu bulan dan apabila jatuh tempo belum bisa

membayar maka akan diberi perpanjangan waktu dengan syarat ada tambahan saat

pembayaran hutang sebagai imbalan dari waktu pemakaian uang tersebut.

11

Dari beberapa skripsi di atas memang hampir mirip dengan perihal yang

penulis teliti, namun pada intinya berbeda, meskipun dalam pembahasannya sama

yaitu mengenai hutang-piutang. Permasalahan yang penulis teliti saat ini adalah

untuk mengetahui pelaksanaan hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik di

Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan

penelusuran terhadap penelitian terdahulu di atas, maka dapat dikatakan bahwa

penelitian hutang-piutang maupun pinjam-meminjam uang masih layak dan

penting untuk dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu

suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan

gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan

permasalahan yang di teiliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,

dengan tujuan penelitian ini didapat pencandraan secara sistematis, faktual dan

akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.9

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Tanjung Api-Api Desa Purwosari

Jembatan 1 Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

9 Umadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers cet. VII, 1992), hlm. 18

12

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif

yaitu data yang digambarkan, dianalisis secara deskriptif. Penelitian

deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah ini

penelitinya tidak perlu merumuskan hipotesis. Semua hasil diperoleh data

dari jawaban wawancara yang membahas persoalan hutang-piutang antara

petani dan pemilik pabrik sebagai objek penelitian.10

b. Sumber Data

Sumber data yaitu subyek dari mana data dapat diperoleh, sumber data

dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang didapat dari responden secara langsung

dari jawaban wawancara.

2. Data sekunder adalah bahan kepustakaan yang diambil dari buku-buku,

literatur-literatur yang disusun oleh para ahli yang berhubungan erat

dengan masalah yang dibahas, yaitu tentang tinjauan ekonomi Islam

terhadap praktek hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik

10

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 127

13

penggilingan padi di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago

Kabupaten Banyuasin. 11

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan

atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-

satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang,

institusi-institusi, benda-benda.12 Informasi tentang populasi sangat

diperlukan untuk menentukan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini

yaitu petani yang pernah melakukan hutang-piutang kepada pemilik pabrik

penggilingan padi di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten

Banyuasin, yaitu pabrik H. Lamek. Keseluruhan kepala keluarga (KK) yang

pernah melakukan hutang-piutang di Desa Purwosari yaitu sebanyak 210

kepala keluarga (KK), kalau keseluruhan jumlah penduduk yang ada di

Desa Purwosari yaitu sebanyak 357 Kepala Keluarga (KK).

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh

populasi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 21 orang,

yaitu 10% dari jumlah KK yang pernah melakukan hutang-piutang kepada

pemilik pabrik padi (H. Lamek) yaitu 210 KK. Penentuan sampel ini

11Achmadsuhaidi.pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-

data//2014/02/26.https://achmadsuhaidi .wordpress.com (diakses, 19 Oktober 2014, 20:06) 12

Sugiono, Metode Penelitian Statistik, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 45

14

dibenarkan, karena menurut Sugiono jika jumlah populasi kurang dari 100

orang maka sampel yang diambil 100% dan jika jumlah populasi lebih dari

100 orang maka sampel boleh di ambil antara 1%, 5%, atau 10%.13

Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu teknik

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tertentu itu misalnya orang tersebut dianggap paling tahu

tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa

sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang

diteliti.14 Cici-ciri khususnya yaitu KK petani yang pernah melakukan

hutang-piutang kepada pemilik pabrik penggilingan padi yang sedang

penulis teliti.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3 macam yaitu :

1. Observasi

Pengamatan (observasi) yaitu mengumpulkan data dengan pengamatan

langsung ke objek penelitian.15 Salah satu teknik operasional pengumpulan

data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis tehadap objek yang

diamati secara langsung. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data

analisis yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti. Untuk

13

Sugiono, Metode Penelitian Statistik, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 124 14

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 218-219

15 Ibid, hlm. 227

15

memperoleh data yang diperlukan yang berkaitan baik langsung maupun tidak

langsung dengan hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik peneliti

harus terjun langsung dilingkungan masyarakat untuk memantau dan melihat

keadaan penduduk Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten

Banyuasin.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonsultasikan makna dalam

suatu topik tertentu.16 Yaitu yang digunakan untuk mengetahui informasi

tentang hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik di Desa Purwosari,

metode ini berupa tanya jawab secara lisan dan wawancara mendalam (indepth

interview) dengan menggunakan pedoman (gind interview).

3. Studi Pustaka

Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian,

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi pustaka adalah teknik

pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku,

literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya

dengan masalah yang dipecahkan. Yaitu yang berkaitan dengan masalah

16

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 231

16

pelaksanaan hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi

di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.17

H. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan

metode deduktif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan

dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh.18 Menggambarkan hasil

penelitian mengenai Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktek Hutang-Piutang

Antara Petani Padi dan Pemilik Pabrik Penggilingan Padi di Desa Purwosari

Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin yaitu dalam bentuk tabel,

sedangkan analisis data akan diolah dengan cara deduktif, yaitu menarik

kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB SATU : PENDAHULUAN

Yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi operasional,

penelitian terdahulu, metode penelitian, metode pengumpulan data,

metode analisis data dan sistematika penulisan.

17 Teori-ilmupemerintahan.blogspot.com/2011/06/pengertian-studi-kepustakaan.html (diakses,

20 Oktober 2014, 06:11) 18

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 245

17

BAB DUA : LANDASAN TEORI PENELITIAN

Pada bagian awal membahas tentang akad atau transaksi dalam

ekonomi Islam. Karena qardh salah satu akad yang dikenal dalam

ekonomi Islam dan berkaitan dengan penelitian yang penulis

lakukan maka penulis akan membahas mengenai qardh.

BAB TIGA : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Pada bagian awal akan dilihat deskripsi wilayah penelitian,

menjelaskan sejarah, kondisi wilayah dan data-data pada obyek

penelitian di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten

Banyuasin.

BAB EMPAT : PRAKTEK HUTANG-PIUTANG ANTARA PETANI PADI DAN

PEMILIK PABRIK PADI DI DESA PURWOSARI KECAMATAN

TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN DALAM

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Bab ini akan menganalisis pelaksanaan hutang-piutang antara

petani dan pemilik pabrik penggilingan padi dalam perspektif

ekonomi Islam berdasarkan teori di atas.

BAB LIMA : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan membagi tiga sub bab yang

meliputi: kesimpulan dan saran.

18

BAB II

LANDASAN TEORI

TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG-PIUTANG

A. Pengertian Hutang-Piutang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hutang-piutang adalah uang yang

dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.19 Dalam Islam

hutang-piutang dikenal dengan istilah Al-Qardh, secara etimologis kata Al-Qardh

berarti Al-Qath‟u yang berarti potongan. Dengan demikian Al-Qardh dapat

dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang, sebab harta

yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan

hutang.20

Menurut Imam Hanafi Al-Qardh adalah pemberian harta oleh seseorang

kepada orang lain supaya ia membayarnya. Kontrak yang khusus mengenai

penyerahan harta kepada seseorang agar orang itu mengembalikan harta yang

sama semestinya.21

Imam Malik mengatakan bahwa Al-Qardh merupakan pinjaman atas benda

yang bermanfaat yang diberikan hanya karena balas kasihan dan merupakan

19

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cetakan ke-1, hlm. 689

20 A. Marzuki Kamaluddin, Fiqih Sunnah , (Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1998), Jilid XII, hlm. 129

21 M. Abdul Mudjieb, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 72

18

19

bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang

dipinjamkan.22

Menurut Imam Hambali Al-Qardh adalah perpindahan harta milik secara

mutlak, sehingga penggantinya harus sama nilainya.

Sedangkan menurut Imam Syafi‟i Al-Qardh adalah pinjaman yang berarti

baik yang bersumberkan kepada al-Qur‟an bahwa barang siapa yang memberikan

pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipatgandakan

kebaikan kepadanya.23

Dari beberapa uraian diatas dapat dipahami bahwa Al-Qardh adalah

pinjaman atau hutang yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain untuk

dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman

tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau hutang.

Dengan kata lain Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat

ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa

mengharapkan imbalan.24

Hutang-piutang sebagai perjanjian, maksudnya adalah setiap orang yang

dapat melakukan perbuatan itu asalkan memenuhi syarat-syarat terjadinya

peristiwa hukum tersebut. Dan disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian

yang disepakati sebagai kewajiban dari ikatan hukum antara kedua belah pihak.

22

M. Muslichuddin, Sistem Perbankan dalam Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 8 23

Ibid, hlm. 8 24

M. Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 131

20

Dalam pengembangan ekonomi, manusia dituntut untuk bisa melakukan

kerjasama dengan berbagai kelompok yang berbeda berdasarkan atas azas saling

menguntungkan. Di dalam Islam dikenal beberapa kerjasama yang bersifat

komersil dan bersifat tabarru‟. Kerjasama yang bersifat komersil seperti

murabahah25, istishna‟26 dan ijaroh27 dan kerjasama yang bersifat tabarru‟ seperti

qardh28, „ariyah29, rahn30, dan hiwalah31, asuransi32, mudhȃrabah33.34

B. Akad Hutang-Piutang

Akad berasal dari kata al-„aqd secara bahasa berarti ikatan, mengikat (al-

rabth) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan

salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi

seperti seuntas tali yang satu. Dalam al-Qur‟an terdapat dua istilah yang

berhubungan dengan perjanjian yaitu, al-„aqdu (akad) dan al-„ahdu (janji). Kata

„aqdu terdapat dalam Q.S. al-Ma‟idah ayat 1 yang berbunyi :

25

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati, penjual mendapatkan manfaat keuntungan, dan pembeli mendapat manfaat dari benda yang dibeli

26 Jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu 27

Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri

28 Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia akan membayar dengan yang

semestinya 29 Memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma 30 Menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang 31 Pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, dimana

orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya 32

Suatu persetujuan di mana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi

33 Akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan

seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan


21

لي يا أي ها الذين آموا أوفوا بالعقود ر لى عليكم غي يمة اأن عام إا ما ي ت أحلت لكم

كم ما يريد الصيد وأن تم حرم إن الل

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”35

Sedangkan istilah al-„ahdu dapat disamakan dengan istilah perjanjian terdapat

dalam Q.S al-Imran ayat 76 yaitu :

ب المتقي بعهد وات قى فإن الل ب لى من أو

Artinya : “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”36

Seperti yang disampaikan di atas akad merupakan salah satu bentuk

perbuatan hukum. Syarat-syarat dalam pelaksanaan akad hutang-piutang sama

halnya dengan syarat-syarat jual beli, adapun ijab qabul merupakan lafazh yang

memberikan hutang. Biasanya dengan mengucapkan “Saya hutangkan barang ini

dengan saudara” dengan jawaban “Saya mengaku berhutang barang dengan

saudara”. Hal ini sangat perlu dalam pelaksanaan hutang-piutang, adapun syarat

dalam pelaksanaan hutang-piutang ini adalah sebagai berikut :

1. Satu sama lainnya ijab dengan qabul pada barang yang mereka saling rela

berupa barang yang dihutangkan.

35 Kafeilmu.com.pengertian-hutang-piutang-dalam-islam.html.http://2011/02/ (diakses, 20

Oktober 2014) 36 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. J-ART, 2005),

hlm. 60

Kafeilmu.com.pengertian-hutang-piutang-dalam-islam.html

22

2. Satu sama lainnya berhubungan dalam satu tempat tanpa ada pemisah yang

merusak.

3. Ungkapan harus menunjukan sama, seperti perkataan penjual : “Aku telah

beli” dan perkataan pembeli “Aku rela terima” atau masa sekarang. Jika

diinginkan pada waktu itu juga.

Sebagaimana akad hutang-piutang dinyatakan sah dengan ijab qabul secara

lisan, dapat juga dengan cara tulisan yaitu dengan syarat :

“Bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat, atau yang melakukan akad itu tidak bisa berkata (bisu). Jika mereka berdua berada dalam satu majelis dan tidak ada halangan berbicara, akad tidak dapat dengan tulisan, karena tidak ada halangan berbicara, yang merupakan ungkapan saling jelas, kecuali jika terdapat sebab akibat yang menuntut tidak dilangsungkan akad dengan ucapan”.37

Dari kutipan dapat dipahami melaksanakan akad hutang-piutang dilakukan

dengan saling merelakan dan dilakukan dengan lafazh yang jelas, akan tetapi

berhutang dalam hal hutang-piutang yang dilarang mengambil atau memberi

tambahan bayaran yang ditentukan dalam pelaksanaan akad perjanjian, maka

lafazh dari kedua belah pihak tidak perlu diberi tambahan, dengan ucapan diberi

tambahan sekian.

Kalau perlu dalam perjanjian hutang-piutang itu tertulis sebagai akte maka

isinya pun dilarang menulis hal-hal yang dimaksud memberikan atau

menambahkan saat penerimaan pembayaran. Menurut Nash dari sejumlah Hadits

Nabi SAW. perbuatan yang melebihkan pembayaran hutang secara suka rela itu

termasuk sunnah dan perbuatan utama.

37

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Dilibanon: Darul Fikri, 1988), hlm. 50

23

C. Dasar Hukum Hutang-Piutang

Segala amal perbuatan manusia, tingkah laku dan tutur kata tidak dapat

lepas dari ketentuan hukum syari‟at, baik hukum syari‟at yang tercantum dalam

al-Qur‟an maupun as-Sunnah.

a. Dasar hukum qardh yang tercantum dalam al-Qur‟an yaitu :

Firman Allah SWT :

ي قبض وي بسط وإل أضعافا كثرة والل ل ق رضا حسا ف يضاعف من ذا الذي ي قرض الل ي

ت رجعون

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” 38

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menyerupakan amal

saleh dan memberi infaq fisabilillah dengan harta yang dipinjamkan dan

menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang.

Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik

melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang

mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.39

b. Dasar hukum qardh yang tercantum dalam hadits yaitu:

38

Q.S. al-Baqarah: 245 39 Dr. Mardani, Fiqih Ekonomi Syari‟ah : Fiqih Muamalah (Jakarta : Kencana), 2012, hlm.

334

24

اب ي ب ل ع ب ي ر س أ ة ل ي ل ت ي أ ر م ل س و ي ل ي ال ع ل ص ال ل و س ر ال ق ك ال م ن ب س ن ا ن ع

ض ر ق ال ال اب م ل ي ب اج ي ت ل ق ف ر ش ع ة ي ا ن م ث ب ض ر ق ال ا و ال ث م ا ر ش ع ب ة ق د ا الص ب و ت ك م ة ال

ة اج ح ن م ا إ ض ر ق ت س ي ا ض ر ق ت س م ال و د ع و ل أ س ي ل ائ الس ن ل ال ق ة ق د الص ن م ل ض ف ا

Artinya : “Anas bin Malik berkata bahwa, “Aku melihat pada waktu malam

di isra‟ kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh

kali lipat dan qarth delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai

Jibril, mengapa qarth lebih utama dari sedekah? Ia menjawab,

karena meminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang

meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.”40

c. Dasar hukum qardh yang bersumber dari dalil ijma‟ yaitu bahwa semua

kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang-piutang. Kesepakatan

ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan

dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala

barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu hutang-piutang sudah menjadi

satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat

memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. 41

Selain hadits dan ayat al-Qur‟an di atas yang menjadi sumber dari

hutang-piutang yang dilakukan untuk menolong sesama yang sedang

kesusahan dan untuk meringankan beban yang dialami, Allah juga menjanjikan

kebaikan kepada orang yang senang memberi bantuan kepada sesama dalam

40

H. R. Ibnu Majah No. 2422, kitab l-Ahkam, dan Baihaqi 41 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah, (Jakarta: Gema Insani Press), 2001, hlm. 132

25

hal hutang-piutang tersebut. Dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh

Ibnu Majjah melalui Mas‟ud yang berbunyi :

ا ا ي ت ر ا م ض ر ق ام ل س م ض ر ق ي م ل س م ن ام م ال ق م ل س و ي ل ع ي ال ل ص ب ال ن ا ال ق د و ع س م ن اب ن ع

( ابن ماج)روا ة ر ا م ه ت ق د ص ك ان ك

Artinya : “Dari Ibnu Mas‟ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Berkata : Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjam muslim (lainnya) dua kali lipat kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.”42

Penafsiran ayat di atas dapat dipahami bahwa di dalam Islam

memberikan hutang kepada orang lain yang benar-benar memerlukan

merupakan salah satu bentuk kebaikan yang bernilai ibadah. Dan di samping

itu Allah juga akan menjamin kemudahan kepada orang yang suka menolong

orang lain.43

D. Rukun dan Syarat Hutang-Piutang

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu

perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut

dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang

tergantung padanya keberadaan hukum syar‟i dan berada di luar hukum itu

sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.44

42

H.R. Ibnu Majah 43

Sulaiman, Rasjid, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007, hlm. 307 44

Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 1510

26

Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus

dipenuhi dalam transaksi qardh. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak

terpenuhi, maka akad qarth ini menjadi tidak sah.

Rukun qardh yaitu :

a. Shighat, yaitu ijab dan qabul, tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab

qabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan

maknanya, seperti kata : “Aku memberimu utang,” atau “Aku

mengutangimu.” Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang

menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima,” atau

“Aku ridha” dan lain sebagainya.

b. „Aqidayn (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu pemberi utang dan

pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig,

berakal, sehat, dan pandai (dapat membedakan baik dan buruk).

c. Harta yang diutangkan, adapun rukun harta yang diutangkan yaitu : 1) harta

berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam

jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai,

seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan

dihitung. 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah

mengutangkan manfaat (jasa). 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu

diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.45

45

Dr. Mardani, Fiqih Ekonomi Syari‟ah : Fiqih Muamalah (Jakarta : Kencana), 2012, hlm. 335

27

Adapun pihak yang menghutangkan dan berhutang maksudnya yaitu adanya

seseorang yang memiliki uang atau barang yang akan diberikan kepada si

berhutang. Sedangkan orang yang berhutang hendaknya orang yang cakap untuk

melakukan tindakan hukum. Selanjutnya dalam pelaksanaan akad, kedua belah

pihak sebagai pihak yang berhutang dan yang berpiutang harus memenuhi syarat

sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Akan tetapi masih ada syarat lain yang

sangat penting dalam pelaksanaan hutang-piutang tersebut yang sama dengan

syarat jual beli, karena sifatnya terbuka tetapi sebagai akad diperlukan tanggung

jawab dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Sedangkan syarat-syarat qardh yang

harus dipenuhi yaitu :

1. Berakal 2. Atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan) 3. Bukan untuk memboros 4. Dewasa dalam hal baliq46

Selain syarat-syarat di atas, perlu diketahui juga bentuk dari barang yang

akan dihutangkan, walaupun sebenarnya di dalam Islam tidak ada larangan dalam

menghutangkan barang. Maksudnya mengetahui barang tersebut yaitu sesuai

dengan jangka waktu pembayaran. Selanjutnya pada lafazh, ijab qabul,

maksudnya yaitu ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak dari

kedua belah pihak. Dan pihak yang menjawab dengan ungakapan yang kedua

dalam melakukan suatu lafazh perjanjian ijab qabul seseorang tersebut harus

memenuhi syarat-syarat umum suatu akad yaitu :

46

Niia1993.blogspot.in/2014/04/ pengertian-landasan-hukum-rukun-syarat.html?m=1 (diakses, 20 Oktober 2014, 09:30)

http://belajarekonomisyariah.blogspot.com/2010/03/teori-jual-beli-dalam-islam%20pengertian.html

28

a. Pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut

hukum (Mukallaf).

b. Obyek akad diakui oleh syara‟, obyek akad ini harus memenuhi syarat yaitu

berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta syara‟.47

Tujuan qardh yang sesungguhnya adalah untuk saling tolong-menolong, dan

ada suatu hal yang mesti diperhatikan dalam akad qardh. Hal-hal yang perlu

diperhatikan dalam akad qardh diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Jika pihak debitur menghadiahkan sesuatu kepada pihak kreditur, maka hal

itu boleh diterima dan disukai oleh pihak debitur, agar membayar dengan

yang lebih baik.

2. Menurut Imam Abu Hanifa, Malik dan Ahmad, pihak kreditur tidak boleh

mengambil manfaat dengan sesuatu dari pihak debitur, karena akad qardh

bertujuan untuk berlemah lembut antar sesama manusia, menolong urusan

kehidupan dan memudahkan sarana hidup mereka, bukan bermaksud

memperoleh keuntungan. Demikian pula menurut Imam Hanafi, Syafi‟i dan

Hambali bahwa pihak kreditur tidak boleh mengharapkan tambahan dari

sesuatu yang dihutangkan. Misalnya pihak debitur meminjam uang kepada

pihak kreditur dengan syarat pihak debitur harus mengembalikan

pinjamannnya dalam jumlah yang lebih banyak. Begitu juga dengan hadiah

yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur jika disyaratkan oleh

kedua belah pihak pada saat melakukan akad, maka hal itu tidak dibolehkan.

47 Niia1993.blogspot.in/2014/04/ pengertian-landasan-hukum-rukun-syarat.html?m=1

(diakses, 20 Oktober 2014, 09:35)


29

Akad tersebut akan batal bila pihak kreditur mengambil manfaat tambahan

yaitu dengan cara meminta ganti yang lebih banyak atau yang lebih bagus,

seperti hutang gandum yang tadinya tidak bersih dengan syarat diganti

dengan gandum yang lebih bagus dan bersih.

3. Pihak kreditur tidak dibolehkan memaksa pihak debitur untuk mempercepat

pembayaran sebelum jatuh tempo. Terlebih lagi pihak debitur dalam kondisi

kesusahan, maka sebaiknya tagihan tersebut ditangguhkan.48

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

ر ميسرة وأن تصدقوا خي لكم إن كتم ت علمون وإن كان ذو عسرة ف ظرة إ

Artinya : “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”49

E. Pengertian Riba

Menurut bahasa riba memiliki beberapa pengertian, yaitu

a. Bertambah ( الريادة ), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan

dari sesuatu yang dihutangkan.

b. Berkembang, berbunga ( النام ), karena salah satu perbuatan riba adalah

membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang

lain.

48

Syeh Ahmad Husein, Fiqih dan Perundang-undangan Islam, hlm. 731 49

Q.S. al-Baqarah: 280

30

c. Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah SWT :

ت زت وربت ا

Artinya : “Bumi jadi subur dan gembur.”50

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba‟ menurut Al -Mali yaitu :

ف ر خ أ ت ع م و ا د ق لع ا ة ا ل ح ع ر الش ار ي ع م ف ل ا ث م الت م و ل ع م ر ي غ ص و ص م ض و ي ع ل ع ع اق و د ق ع

اه د ح ا و ا ي ل د ب ال

Artinya : “Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara‟, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya”.

Menurut Abdurrahman Al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba‟ ialah akad

yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut

aturan syara‟ atau terlambat salah satunya.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba

ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta

kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji

pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.51

F. Larangan Riba dalam Al-Qur’an dan As-sunnah

Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur‟an tidak diturunkan sekaligus,

melainkan diturunkan dalam empat tahap. Tahap pertama, menolak anggapan

50

Q.S. al-Haj: 5 51 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers), 2010, hlm. 57-58

31

bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang

memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT.

Allah SWT berfirman :

فأ وما آت يتم من ر الل وما آت يتم من زكاة تريدون وج ولئك با لي رب و ف أموال الاس فا ي ربو عد الل

م المضعفون

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”52

Tahap kedua, riba‟ digambarkan sebagai suatu yang buruk, Allah SWT

mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang

memakan riba.


م عن س ادوا حرما عليهم طيبات أحلت لم وبصد كثرافبظلم من الذين م الربا . بيل الل وأخذ

هم عذابا أليما وأكلهم أموال الاس بالباطل وأعتدنا للكافرين م وقد ن هوا ع

Artinya : “Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah

52

Q.S. ar-Ruum: 39

32

menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”53

Tahap ketiga, riba‟ diharamkan dengan dikaitkan kepada sesuatu tambahan

yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga

dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan

pada masa tersebut.


لعلكم ت فلحون يا أي ه ا الذين آموا ا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وات قوا الل

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”54

Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun

jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang

diturunkan menyangkut riba‟.


وذروا ما بقي من الربا إن كتم مؤمي رب من . يا أي ها الذين آموا ات قوا الل ت فعلوا فأذنوا فإن

وإن ت بتم ف لكم رءوس أموالكم ا تظلمون وا تظلمون ورسول الل

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa

53

Q.S. an-Nissa‟: 160-161 54

Q.S. al-Imran: 130

33

riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”55

Larangan riba‟ yang terdapat dalam hadits dalam amanat terakhirnya pada

tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW. masih menekankan sikap

Islam yang melarang riba.

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu, kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”

Selain hadits di atas, hadits lain yang menerangkan tentang riba yaitu :

د) ة ي ز ي ث ا ث و ت س ن م د ش أ م ل ع ي و و ل ج الر ل ك أ ا ي ب ر م ر د (روا أ

Artinya : “Satu dirham uang riba‟ yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat dari pada dosa enam pupuh kali zina.”56

ح ب ر م أ ا ف ا م ج ي ح ر ت اش ب أ ت ي ا ر ال ق ة ف ي ح ج ب أ ن ب ن و ع ن ر ب خ ا ن ع ت ل أ س ف ت ر س ك ف ا

ة م اأ ب س ك و ب ل الك ن و م الد ن ن ي ع ه ن م ل س و ي ل ع ي ال صل ال ل و س ر ن إ ال ق ك ل ذ

ر و ص م ال ن ع ل و ل ك و م ا و ب الر ل اك و ة ش و ت س م ال و ة اش و ال ن ع ل و

Artinya : “Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, “Ayahku membeli seseorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari kepala). Ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab bahwa Rasulullah SAW. melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan. Beliau

55

Q.S. al-Baqarah: 278-279 56

Riwayat Ahmad

34

juga melaknat pekerjaan penata dan yang minta ditata, menerima dan memberi riba‟ serta beliau melaknat para pembuat gambar.”57.58

Pembayaran hutang-piutang hendaknya dilakukan dengan perjanjian yang

telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak, pada saat pembayaran yang hanya

sebesar hutang diterima, maka pengembaliannya pun dilarang memberikan

penambahan.

G. Macam-macam Riba’

Menurut Ibnu Al -Jauziyah riba‟ dibagi menjadi dua bagian, riba‟ jali dan

riba‟ khafi. Riba‟ jali sama dengan riba‟ nasi‟ah dan riba‟ khafi merupakan jalan

yang menyampaikan kepada riba‟ jali.

Dalam Q.S. al-Baqarah: 279 menyatakan :

وإن ت بتم ف لكم رءوس أموالكم ا تظلم ورسول رب من الل ت فعلوا فأذنوا ون وا تظلمون فإن

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba‟), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”59

Riba‟ fadli ialah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang

diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada

barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang

ditakar, dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang diukur.60

57

H.R. Bukhori No. 2084 Kitab al-Buyu 58

Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah, (Jakarta: Gema Insani Press), 2001, hlm. 48-52

59 al-Baqarah: 279

60 Hendi Suhend, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers), 2010, hlm. 61

35

Riba‟ nasi‟ah adalah riba‟ yang pembayarannya atau penukarannya berlipat

ganda karena waktunya diundurkan, sedangkan riba‟ fadli semata-mata berlebihan

pembayaran, baik sedikit maupun banyak. Riba‟ nasi‟ah adalah melebihkan

pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan atau dituangkan karena

diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak. Riba‟ ini yang

masyhur di kalangan kaum jahiliyah menurut Ibnu Hajra Al-Makki ialah bila

seseorang dari mereka meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang

telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam

pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan harta

yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi. Bila waktu

yang ditentukan habis, pokok pinjaman diminta kembali. Andaikan peminjam

belum dapat mengembalikan uang pokok pinjaman tersebut, dia minta tangguh,

sehingga yang meminjamkan dapat menerima tangguhan tersebut dengan syarat

pinjaman pokok harus dikembalikan lebih dari semula. Hal ini dirasakan sangat

menyiksa para peminjam.61

H. Hal-hal yang Menimbulkan Riba’

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba‟ menurut

jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu

mas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan

beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka disyaratkan:

a. Sama nilainya (tamaśul),

61

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers), 2010, hlm. 62

36

b. Sama ukurannya menurut syara‟, baik timbangannya, takarannya maupun

ukurannya,

c. Sama-sama tunai (taqabudh) di majelis akad.

Berikut ini yang termasuk riba pertukaran:

a. Seseorang menukar langsung uang kertas Rp 10.000,00 dengan uang recehan

Rp 9.950,00 uang Rp 50,00 tidak ada imbangannya atau tidak tamasul, maka

uang Rp 50,00 adalah riba‟.

b. Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp 100.000,00 dengan syarat

dikembalikan ditambah 10 % dari pokok pinjaman, maka 10 % dari pokok

pinjaman adalah riba‟ sebab tidak ada imbangannya.

c. Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka

pertukaran tersebut adalah riba‟ sebab beras harus ditukar dengan beras

sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya. Jalan keluarnya ialah beras

ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya digunakan untuk membeli beras

dolog.

d. Seseorang yang akan membangun rumah membeli batu bata, uangnya

diserahkan tanggal 5 Desember 1996, sedangkan batu batanya diambil nanti

ketika pembangunan rumah dimulai, maka perbuatan tersebut adalah

perbuatan riba‟, sebab terlambat salah satunya dan berpisah sebelum serah

terima barang.

37

e. Seseorang yang menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 5 gram emas 12

karat termasuk riba‟ walaupun sama ukurannya, tetapi berbeda nilai

(harganya) atau menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 10 gram emas 12

karat yang harganya sama, juga termasuk riba‟ sebab walaupun harganya

sama tetapi ukurannya tidak sama.62

I. Dampak Hutang-Piutang

Dilihat dari kegiatan sehari-hari yang menimbulkan adanya transaksi tunai

(hutang-piutang) yaitu karena keadaan darurat atau untuk memenuhi suatu hajat

yang mendesak. Tentunya dapat dimaklumi, tetapi apabila sifat dan sikap suka

rela berhutang ini biasanya buruk akibatnya, antara lain :

1. Menggoncang fikiran, karena terganggu ketentraman dan ketenangan jiwa.

2. Merugikan nama baik keluarga, karena terganggu oleh tagihan-tagihan hutang.

3. Hutang yang besar dapat menghambat usaha yang lain, pihak yang

menghutangkan dapat mengalami kemacetan dalam usahanya, karena

kapitalnya macet ditangan orang yang berhutang.

4. Pada puncaknya hutang yang besar yang tak sanggup membayar dapat

mendorong berbuat kejahatan seperti korupsi, mencuri, merampok dan

terputusnya hubungan baik yang telah lama dijalin oleh beberapa pihak.63

Akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dari hutang dapat dilihat

bahwasanya baik yang berhutang-piutang tersebut, ada beberapa faktor yang

mendorong seseorang berhutang diantaranya :

62

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers), 2010, hlm. 63-64 63

Yaqub. 1983, hlm. 21

38

1. Keadaan darurat, karena kesulitan hidup sehingga terpaksa berhutang atau

meminjam dari orang lain.

2. Kecenderungan untuk menikmati kemewahan.

3. Akibat kalah judi lalu seseorang berusaha menebus kekalahan dengan

berhutang uang untuk meneruskan perjudian dengan harapan menang.64

كفوراإن المبذرين كانوا إخوان الشياطي وكان الشيطان لرب

Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”65

Agama juga memberikan petunjuk menghendaki agar setiap muslim

berkerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup, dan jangan terbiasa menutupi

kebutuhan hidup dengan jalan berhutang. Dalam hubungan ini Rasulullah SAW

telah memberikan bimbingan agar terhindar dari hutang.

Dengan demikian kebiasaan melakukan hutang-piutang sangat besar sekali

dampak negatifnya, adapun dampak negatifnya adalah sebagaimana telah

diuraikan diatas antara lain yaitu merugikan nama baik keluarga, karena setiap

saat orang akan datang menagih hutang tersebut dan juga akibat dari itu timbul

goncangnya jiwa karena terbebani bagaimana melunasi hutang-piutangnya

tersebut sehingga timbulnya kejahatan seperti mencuri, merampok, korupsi dan

lain-lain.

64Rumaysho.com.http://muamalah/riba-dalam-emas-dll-riba-fadhl-364.html (diakses, 22

Oktober 2014, 19:39) 65

Q.S. al-Israa‟: 27

http://rumaysho.com/muamalah/riba-dalam-emas-dll-riba-fadhl-364

39

Dari uraian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa orang yang melakukan

hutang-piutang yaitu disebabkan karena faktor kebutuhan yang sangat mendesak

dalam kehidupan sehari-hari, dan memang sudah menjadi kebiasaan dalam suatu

masyarakat tersebut, karena mata pencaharian yang bersifat memakan waktu

lama.

Hutang-piutang yang terjadi pada masyarakat Desa Purwosari Kecamatan

Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin adalah sistemnya terikat, dimana muqtaridh

harus menuruti syarat-syarat yang diberikan muqridh yaitu apabila si petani

peminjam uang kepada pemilik pabrik sebagai modal untuk bercocok tanam, dan

pemilik pabrik meminta pada petani agar membayar hutangnya dengan padi pada

saat panen dengan ukuran kwintal yang ditentukan oleh pemilik pabrik.

Disamping itu ada juga tambahan dari pokok pinjaman yang diberikan muqridh

kepada muqtaridh apabila muqtaridh tidak dapat membayar hutangnya pada jatuh

tempo (panen) . Untuk menguatkan bahwa pelaksanaan hutang-piutang antara

petani dan pemilik pabrik penggilingan padi tersebut tidak sesuai dengan kaidah

Islam maka penulis melihat dari Hadits Nabi yang berbunyi:

سلمي ا ا ا م ه ط و ر ش يل ع ن و م ل س م ال ا و ام ر ح ل ح ا و أ ا ا ح م ر ا ح ح ل ص ا إ لصلح جا ئز ب ي ام

ا ام ر ح ل ح أو أ ا ا ح م ر ا ح ط ر ش

Artinya : “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka

40

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” 66

Dari hadits di atas dapat disimpulakan bahwa pemilik pabrik penggilingan

padi atau orang yang akan memberikan pinjaman tidak boleh memberikan syarat

yang bisa membuat petani atau peminjam terbebani, jadi dalam memberikan

pinjaman hendaknya atas dasar tolong-menolong.

66

Riwayat Tirmidzi dari „Amr bin „Auf

41

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA PURWOSARI KECAMATAN TANJUNG

LAGO KABUPATEN BANYUASIN

A. Sejarah Singkat Desa Purwosari

Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin sudah ada

sejak tahun 1979. Desa Purwosari dahulu adalah sebuah hutan belantara dengan

tanah rawa, dan kemudian pemerintah membuka menjadi sebuah Desa yang

dinamakan Desa Purwosari. Masyarakat di Desa Purwosari rata-rata adalah

masyarakat transmigrasi yang berasal dari daerah Jawa, namun ada juga yang

berasal dari Sulawesi yaitu orang-orang Bugis.

Keadaan tanah di Desa Purwosari tersebut merupakan daratan rendah dan

subur, sehingga sangat cocok untuk lahan pertanian padi dan perkebunan.

Penduduk yang berada di daerah ini menanam padi satu kali dalam satu tahun

karena jenis sawahnya yang “pasang surut”. Desa Purwosari ini terbagi menjadi

dua blok, yaitu blok A dan blok B. Semakin tahun Desa Purwosari semakin

berkembang, dari jumlah penduduk, pengetahuan tentang keagamaan, pendidikan,

dan sarana transportasi serta pembangunan pun semakin berkembang.

Desa Purwosari dahulunya bernama Desa Telang Sari karena masih

digabung dengan Desa sebelah dan belum memiliki lurah sendiri. Sejak tahun

2005 Desa Telang Sari memiliki lurah sendiri dan memiliki nama sendiri yaitu

bernama Desa Purwosari. Sejak memiliki lurah sendiri inilah Desa Purwosari

semakin berkembang dan maju. Desa Purwosari dipimpin oleh Bapak Suprianto,

41

42

Bapak Suprianto menjabat menjadi lurah dari tahun 2005 sampai sekarang. Sudah

dua periode Bapak Suprianto menjabat menjadi kepala Desa, karena beliau

dianggap amanah dan dapat dipercaya oleh masyarakat setempat serta mampu

untuk memimpin Desa tersebut.

Setiap Desa memiliki batas wilayah berupa jembatan sebagai batas wilayah

sekaligus digunakan sebagai sarana penghubung antara Desa satu dengan Desa

yang lainnya. Jalan sebagai penghubung ke kota sudah terbilang bagus, mayoritas

masyarakat di Desa Purwosari menggunakan kendaraan sepeda motor, sebagian

lain ada juga yang menggunakan mobil.67

B. Pembagian Luas

Tabel 1

Pembagian Luas Wilayah Desa Purwosari Tahun 2013

No Kategori Lahan Luas/hektar Persentase

1 Pemukiman 43 5,93 %

2 Persawahan 618 85,24 %

3 Perkebunan 18 2,48 %

4 Kuburan 1 0,14 %

5 Pekarangan 43 5,93 %

67

Siro, RT, Wawancara, Purwosari, 15 Oktober 2014

43

6 Perkantoran 2 0,27 %

Total Luas 725 100 %

Sumber : Monografi Perumahan Desa Purwosari (diambil, 16 Oktober 2014)

Desa Purwosari memiliki luas ± 725 H, keadaan topografi Desa

Purwosari sebagian besar terdiri dari daratan rendah, sawah dan terdapat

sungai buatan yang memisahkan antara Desa. Ketinggian wilayah berkisar

antara 1000-1500 meter diatas permukaan laut, kepadatan penduduk yaitu

177 per km.

C. Batas Wilayah

Tabel 2

Batas Wilayah Desa Purwosari Tahun 2013

Batas Desa/Kelurahan Kecamatan

Sebelah Utara Desa Bunga Karang Tanjung Lago

Sebelah Selatan Desa Trinanti Tanjung Lago

Sebelah Timur Desa Bunga Karang Tanjung Lago

Sebelah Barat Desa Telang Sari Tanjung Lago

Sumber : Monografi Perumahan Desa Purwosari (diambil, 16 Oktober 2014)

Wilayah Desa Purwosari ini terletak membujur dari selatan hingga

lintang timur. Desa Purwosari memiliki luas ± 725 H. Desa Purwosari

44

dikelilingi dengan Desa-Desa lainnya. Disebelah utara terdapat Desa Bunga

Karang, sebelah selatan Desa Srinanti, di sebelah timur Desa Bunga Karang

dan sebelah barat Desa Telang Sari.

Lahan pertanian di Desa Purwosari sebagian besar berupa pasang surut

yang cocok bagi tanaman padi. Tanaman perkebunan yang terdapat di Desa

Purwosari adalah perkebunan kelapa dan pisang.

Data yang penulis peroleh dari kepala masjid di Desa Purwosari

masyarakat seluruhnya menganut agama Islam. Keberadaan tokoh agama di

Desa Purwosari tidak hanya sekedar memberikan tausiah dalam kegiatan-

kegiatan keagamaan saja, tetapi juga membantu masyarakat pada saat

masyarakat membutuhkan jalan keluar dari kesulitan hidup. Sehingga ustadz

ataupun ustadzah dianggap mampu membimbing dan menasehati apabila

masyarakat mengalami suatu masalah. Dalam menunaikan ibadah puasa

masyarakat Desa Purwosari sama halnya seperti ditempat lainnya, saat malam

masyarakat melakukan shalat tarawih berjamaah sehingga memenuhi masjid.

Namun ada pula beberapa masyarakat yang tidak melaksanakan puasa saat

melakukan aktifitas pertanian disawah, hal ini terlihat mereka diam-diam

minum dan merokok disawah. Dalam hal merayakan hari kebesaran Islam,

masyarakat Desa Purwosari sangat antusias seperti saat merayakan hari raya

Idul Fitri dan Idul Adha. 68

68

Wartono, Kadus, Wawancara, Purwosari, 15 Oktober 2014

45

D. Keadaan Penduduk

1. Jumlah

Jumlah penduduk Desa Purwosari keseluruhannya berjumlah 1.244

jiwa. Dengan ini dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki berjumlah 625 jiwa

dan penduduk perempuan berjumlah 619 jiwa. Dengan jumlah kepala

keluarga sebanyak 357 KK. (Data Tahunan Desa Purwosari Tahun 2013)

Sejak tahun 1990 yang lalu, penduduk yang menempati Desa Purwosari

ini mulai berkembang pesat, karena banyak transmigran yang berdatangan

dari kota-kota lain yang kemudian mendiami Desa Purwosari. Ada yang

berasal dari Jawa dan Sulawesi, namun 80% dari transmigran adalah berasal

dari Pulau Jawa. (Data dari Keseluruhan Desa Purwosari Tahun 2014)

Desa Purwosari saat ini dipimpin oleh Bapak Suprianto dengan

didampingi oleh sekretaris Desa, kepala dusun serta RT dan RW yang ada di

Desa ini. Keadaan listrik di Desa Purwosari sangat bagus, yang bisa berfungsi

24 jam, listrik ini sudah ada sejak pertama Desa Purwosari di buka, sehingga

tidak menghambat kemajuan teknologi di Desa ini. Hampir seluruh

masyarakat Desa Purwosari memiliki telefon genggam sebagai sarana

komunikasi.

46

Tabel 3

Keadaan Penduduk Desa Purwosari Menurut Usia Tahun 2013

No Kelompok Umur/Tahun LK PR Jumlah Persentase

1 0 s/d 10 tahun 182 136 318 25,56 %

2 11 s/d 20 tahun 92 64 156 12,54 %

3 21 s/d 30 tahun 49 40 89 7,15 %

4 31 s/d 40 tahun 160 162 322 25,88 %

5 41 s/d 50 tahun 130 133 263 21,14 %

6 51 tahun keatas 47 49 96 7,72 %

Jumlah 1.244 100 %

Sumber : Data Tahunan Desa Purwosari (diambil, 16 Oktober 2014)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa usia 0 sampai 10 tahun

menempati urutan kedua yaitu berjumlah 318 jiwa, yang termasuk usia

sekolah yaitu 11 sampai 20 tahun menempati urutan keempat yaitu 156 jiwa.

Usia 21 sampai 30 yaitu jumlah yang paling sedikit dan menempati urutan

terakhir yaitu 89 jiwa. Usia 31 sampai 40 menempati ukuran tertinggi yaitu

322 jiwa. Usia 41 sampai 50 menempati ukuran ketiga yaitu 263 jiwa, dan

yang terakhir yaitu usia 51 tahun keatas menempati ukuran kelima yaitu 96

jiwa.

47

2. Keadaan Ekonomi

Mayoritas masyarakat Desa Purwosari bermatapencarian sebagai

pertanian, hanya beberapa orang yang berprofesi sebagai nelayan, Pegawai

Negeri Sipil, bidan dan karyawan perusahaan swasta.

Tabel 4

Keadaan Mata Pencarian Penduduk Desa Purwosari Tahun 2013

No Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase

1 Petani 730 93,47 %

2 Buruh Tani 17 2,18 %

3 Guru 19 2,43 %

4 Pegawai Negeri Sipil 2 0,26 %

5 Nelayan 9 1,15 %

6 Bidan Swasta 1 0,13 %

7 Karyawan Perusahaan Swasta 3 0,38 %

Jumlah 781 100 %


Dari tabel diatas dapat kita lihat secara jelas bahwa yang memiliki jenis

pekerjaan sebagai bidan swasta menempati ukuran terkecil yaitu hanya satu

dari jumlah keseluruhan kepala keluarga, yaitu 357 KK. Ini berarti, bidan

swasta bukan merupakan sumber mata pencarian pokok bagi penduduk Desa

Purwosari karena hanya ada satu orang. Sedangkan mata pencarian sebagai

48

petani menempati urutan terbesar yaitu 730 orang, yakni terdiri dari kalangan

bapak-bapak, ibu-ibu dan para remaja.

3. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat,

sebagaimana yang kita ketahui bersama didalam pembukaan Undang-Undang

(UUD) 1945 dijelaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan

tujuan Negara. Hal ini dijelaskan dalam UUD 1945 pada pasal 31 ayat 1 yang

berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran”.69

Tabel 5

Keadaan Tempat Pendidikan Desa Purwosari Tahun 2013

No Jenis Pendidikan Jumlah

1 PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) 1

2 SD (Sekolah Dasar) 1

3 TPA (Taman Pendidikan Anak) 1

Jumlah 3


Dari data diatas dapat dilihat bahwa di Desa Purwosari belum ada

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA),

karena kurangnya tempat pendidikan di Desa Purwosari maka anak-anak

69

Dartiwi, 2010, hlm. 32

49

yang telah lulus dari Sekolah Dasar (SD) mereka menimbah ilmu di Desa

sebelah.

Tabel 6

Jumlah Penduduk Desa Purwosari Menurut Tingkat Pendidikan

Tahun 2013

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase

1 Tidak Sekolah 50 9,71 %

2 Pernah SD tetapi tidak tamat 114 22,13 %

3 Tamat SD / Sederajat 160 31,07 %

4 SMP / Sederajat 120 23,30 %

5 SMA / Sederajat 59 11,46 %

6 D1 5 0,97 %

6 D3 2 0,39 %

7 S1 5 0,97 %

Jumlah 515 100 %


Dari tabel di atas, secara garis besar mayoritas masyarakatnya yang

hanya tamatan SD sebanyak 160 orang. Kebanyakan yang tamat SD sekarang

telah berumur 51 tahun ke atas. Hal ini dikarenakan bagi masyarakat Desa

Purwosari dahulu belum memiliki kesadaran yang tinggi akan perlunya

pendidikan dan juga pendidikan tidak semudah seperti sekarang ini. Selain itu

juga masyarakat ini banyak yang tidak mampu untuk membayar biaya

50

pendidikan apalagi untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi. Selain masyarakat yang tamat SD, yang menempati jumah paling kecil

yaitu lulusan S1 yaitu 5 orang. Karena pada tamatan S1 ini hanya bagi orang-

orang yang kelas ekonominya ke atas.

4. Keadaan Kehidupan Keagamaan

Seluruh penduduk yang ada di Desa Purwosari memeluk agama Islam,

Desa Purwosari memiliki 4 buah masjid yaitu Masjid Al-Amin, Masjid Nurul

Huda, Masjid Al -Barakah, dan Masjid Nurul Iman. Selain sebagai tempat

pelaksanaan ibadah shalat berjamaah, masjid juga sering digunakan dalam

memperingati hari-hari besar agama seperti Isra Mi‟raj, Maulid Nabi

Muhammad SAW dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada acara peringatan hari-

hari besar Islam para pengurus masjid biasanya mendatangkan penceramah

yang berasal dari Desa Purwosari itu sendiri ataupun dari Kota Palembang.

Tabel 7

Sarana Ibadah Desa Purwosari Tahun 2013

No Sarana Ibadah Jumlah

1 Masjid 4

2 Musholah 3

Jumlah 7


51

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana ibadah yang ada di Desa

Purwosari cukup memadai. Selain itu juga masjid telah difungsikan dengan

baik, ini terbukti dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang berpusat di

masjid, seperti perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW., isra‟ mi‟raj,

pengajian setiap hari minggu, dan pengajian pada setiap jum‟at keliwon.

52

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktek Hutang-Piutang antara Petani dan Pemilik Pabrik Penggilingan

Padi di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin

Praktek hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi

di Desa Purwosari sebagian besar dilakukan sebelum menggarap sawah. Karena

pada dasarnya orang yang akan menggarap sawah banyak yang kekurangan

modal, sehingga mereka mencari uang untuk biaya menggarap sawah, mulai dari

persemaian bibit, penanaman, pemupukan dan pengobatan sampai biaya untuk

memanen.70 Hal ini tidak lepas dari pembiayaan yang cukup banyak, sehingga

para petani yang kekurangan modal sangat membutuhkan bantuan berupa

pinjaman untuk biaya-biaya itu semua.

Pada umumnya praktek hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik

penggilingan padi didahului dengan akad atau perjanjian bersama, yang dalam

prakteknya perjanjian hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik padi di

Desa Purwosari ini hanya dilaksanakan secara lisan saja tanpa bukti tertulis,

sehingga turut campurnya kepala Desa atau pejabat yang berwenang tidak

diperlukan, jadi hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan adat

kebiasaan setempat. Jadi secara formalnya kepala Desa tidak membantu

keabsahan berlakunya perjanjian hutang-piutang.71

70

Sarjono, Petani, Wawancara, Purwosari, 15 November 2014 71

Parijo, Petani, Wawancara, Purwosari, 15 November 2014

53

Hutang-piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah hiruk-

pikuk kehidupan manusia karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan ada

pula pihak yang berlebih dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami

kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan ada pula pihak lain yang tengah

dilapangkan rezekinya. Kondisi inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh orang-

orang yang tidak bertanggungjawab untuk memberikan pinjaman dengan syarat

ada tambahan.

Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa Purwosari

Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. Praktek hutang-piutang yang

mereka lakukan adalah sistem hutang-piutang berbunga atau daerah sana lebih

mengenal dengan istilah hutang-piutang “anakan”. Yaitu muqtaridh (petani)

datang langsung kepada muqridh (pemilik pabrik penggilingan padi) untuk

meminjam uang, kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian bahwa ketika

si muqtaridh (petani) akan mengembalikan hutangnya, muqridh (pemilik pabrik

penggilingan padi) meminta agar muqtaridh (petani) mengembalikan hutangnya

dengan padi hasil panen petani, yang nominalnya lebih besar dari pokok pinjaman

yang dipinjam. Waktu pengembalian ditentukan oleh muqridh (pemilik pabrik

penggilingan padi) yaitu pada saat petani panen, dan apabila pada jatuh tempo

(panen) petani belum bisa mengambalikan hutangnya karena gagal panen atau

terkena hama, maka muqtaridh (petani) harus mengembalikan hutangnya dengan

tambahan 5 % dari pokok pinjaman pada panen berikutnya. Dan apabila tahun

berikutnya muqtaridh (petani) masih belum bisa mengambalikan hutangnya, maka

54

ada tambahan lagi pada panen berikutnya sebanyak 5 %, jadi totalnya menjadi 10

%, begitu seterusnya.72

Pelaksanaan perjanjian hutang-piutang ini menjadi aktivitas atau biasa

dilaksanakan oleh masyarakat Desa Purwosari. Salah satu praktek hutang-piutang

yang peneliti wawancarai, yaitu hutang-piutang antara Bapak Munasan (petani)

dan H. Lamek (pemilik pabrik penggilingan padi). Bapak Munasan melakukan

pinjaman uang kepada H. Lamek sebesar Rp 700.000, dan Bapak Munasan

diminta oleh H.Lamek agar mengembalikan hutangnya dengan padi sebanyak 3

kwintal pada saat panen, harga padi satu kwintal pada saat itu seharga Rp

300.000, jadi kalau dihitung H.Lamek mendapatkan keuntungan Rp 200.000 dari

pengembalian hutang Bapak Munasan sebanyak Rp 900.000. Dan apabila Bapak

Munasan tidak bisa mengembalikan hutangnya pada saat panen karena padinya

terkena hama atau gagal panen, maka H.Lamek meminta agar Bapak Munasan

mengembalikan hutangnya pada panen berikutnya dengan tambahan 5% dari

pokok pinjaman, dan apabila panen berikutnya Bapak Munasan masih belum bisa

mengembalikan hutangnya, maka Bapak Munasan harus mengembalikan

hutangnya dengan menambah 5% lagi dari pokok pinjaman, jadi totalnya 10%,

begitu seterusnya.73

Dalam perjanjian seperti ini tidak dipungkiri bahwa masyarakat yang

ekonominya kurang mampu, sangat membutuhkan pertolongan dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya. Sedangkan pemilik pabrik penggilingan padi adalah

72

Karsudi, Petani, Wawancara, Purwosari, 15 November 2014 73

Munasan, Petani, Wawancara, Purwosari, 15 November 2014

55

seseorang yang memiliki modal. Perjanjian hutang-piutang yang dilakukan adalah

hal yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Purwosari.

Para petani mengatakan lebih mudah meminjam uang kepada pemilik pabrik

tersebut dari pada ke saudara, ke rentenir atau ke bank. Karena meminjam uang

kepada pemiik pabrik padi tersebut mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah

dan langsung bisa diterima, selain itu uang tersebut bisa dikembalikan dikemudian

hari yaitu pada waktu panen.74 Meskipun para petani harus memberikan tambahan

5% atau 10% padi, tetapi bagi sebagian petani yang sawahnya menyewa kepada

orang lain, maka tambahan tersebut sangat menyusahkan.

Kemudian mengenai penyerahan barang dilakukan di tempat yang telah

disepakati bersama, biasanya petani meyerahkan padi tersebut langsung ke

pabriknya, yaitu petani datang ke pabrik atau petani akan menghantarkan padi

tersebut ke rumah pemilik pabrik. Sedangkan alasan mengapa praktek hutang-

piutang tersebut ada, hal itu timbul karena ada para petani yang memerlukan uang

untuk menggarap sawahnya.75 Mereka kekurangan modal dan akhirnya mereka

meminjam uang kepada pemilik pabrik, pemilik pabrik adalah seorang yang

memiliki modal.

Bila dilihat dari segi pendidikan, pihak-pihak yang berhutang tergolong

dalam tingkat pendidikan yang rendah. Yaitu umumnya mereka hanya lulusan SD

bahkan ada yang tidak lulus atau tidak mengeyam pendidikan sama sekali,

sehingga kemampuan mereka untuk mencari penghasilan dengan baik dan

74

Misdar, Petani, Wawancara, Purwosari, 16 November 2014 75

Wartono, Petani, Wawancara, Purwosari, 16 November 2014

56

mengalokasikannya pada usaha lain cukup sulit. Hal tersebut dikarenakan

kurangnya perhatian mereka dalam segi pendidikan.

Melakukan pinjaman di lembaga keuangan yang resmi misalnya bank atau

koperasi yang sama-sama menarik tambahan cenderung enggan mereka lakukan.

Karena menurut mereka prosesnya yang susah serta harus meninggalkan barang

jaminan, sedangkan melakukan pinjaman di Desa prosesnya mudah dan cepat

serta tidak harus meninggalkan barang jaminan.76 Sehingga membuat mereka

merasa cukup dibantu dengan adanya transaksi tersebut. Ditambah pemahaman

mereka tentang hukum transaksi dalam Islam yang minim, meskipun seluruh

masyarakatnya adalah muslim.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek tersebut adalah karena adanya

kebutuhan yang mendesak serta prosesnya yang mudah dan cepat, ditambah lagi

si pemberi hutang tidak meminta barang jaminan pada pihak peminjam. Sehingga

membuat masyarakat Desa Purwosari tersebut merasa lebih ringan dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya untuk membeli bibit padi, pupuk, obat,

tambahan modal bertani dan lain-lain.77

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dibolehkan

berhutang karena dalam keadaan yang darurat, yaitu untuk menutupi suatu hajat

yang mendesak, bukan karena sesuatu yang dibiasakan, karena hal tersebut

sangatlah buruk akibatnya. Dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya

transaksi hutang-piutang di Desa Purwosari tersebut adalah karena masyarakat

daerah tersebut merasa cukup dimudahkan dan diringankan dalam bercocok

76

Mukiman, Petani, Wawancara, Purwosari, 16 November 2014 77

Sugimin, Petani, Wawancara, Purwosari, 17 November 2014

57

tanam, karena modal yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Di tambah lagi dengan

pemahamannya tentang hukum transaksi Islam yang sangat minim, meskipun

seluruh masyarakatnya adalah Islam, sehingga transaksi semacam ini seakan tidak

ada larangannya. Karena masyarakatnya sendiri pun menganggap transaksi

semacam ini merupakan suatu hal yang biasa mereka jalankan selama ini.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Hutang-Piutang antara

Petani dan Pemilik Pabrik Penggilingan Padi di Desa Purwosari

Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena

merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad

adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada perjanjian

hutang-piutang di Desa Purwosari, terjadi kesepakatan antara petani dengan

pemilik pabrik penggilingan padi.

Dalam setiap akad harus ada sighat al-aqd yakni ijab dan qabul. Adapun

ijab adalah Pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari muta‟aqidayn

yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan.

Pernyataan ini dinyatakan oleh petani sebagai muqtaridh, misanya : “saya akan

meminjam uang kepada saudara untuk membeli bibit padi”, dan qabul adalah

pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau

persepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh pemilik pabrik

sebagai muqridh, “ya, tetapi saya minta uang tersebut dibayar dengan padi sekian

58

pada musim panen”. Dan hal itu sudah dilakukan antara petani dan pemilik

pabrik.

Demikianlah sighat ijab qabul yang diucapkan antara kedua belah pihak,

dimana mereka harus mematuhinya, seperti firman Allah yang terkandung dalam

Q.S al-Maidah: 1 yang berbunyi:

لي يا أي ها الذين ر لى عليكم غي يمة اأن عام إا ما ي ت آموا أوفوا بالعقود أحلت لكم

كم ما يريد الصيد وأن تم حرم إن الل

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”78

Akad perjanjian hutang-piutang di Desa Purwosari tersebut yaitu petani

menyerahkan uang sebagai objek dalam akad hutang-piutang kepada pemilik

pabrik. Dengan demikian, salah satu syarat dan rukun hutang-piutang telah

terpenuhi. Selain itu objek dalam hutang-piutang ini juga telah memenuhi syarat

sebagaimana sahnya akad hutang-piutang tersebut diadakan, yaitu objeknya

merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya

mengakibatkan musnahnya benda hutang yaitu berupa uang yang diterima oleh

pemilik pabrik yang ketika digunakan akan musnah dzatnya. Dapat dimiliki yang

secara otomatis uang tersebut telah berpindah tangan ke petani, sehingga uang

tersebut telah menjadi milik si petani, dengan begitu uang sebagai objek dalam

transaksi ini dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang, dan telah ada pada

78

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. J-ART, 2005), hlm. 156

59

waktu perjanjian dilakukan.79 Dan hal tersebut telah terpenuhi dalam akad hutang-

piutang yang ada di Desa Purwosari.

Demikian juga dengan aqidnya, dalam transaksi hutang-piutang ini telah

sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad. Yaitu orang yang melakukan

transaksi hutang-piutang di Desa Purwosari merupakan orang yang dewasa,

berakal dan cakap dalam melakukan tindakan hukum. Begitu pula dengan sighat

dalam transaksi ini juga telah mereka penuhi, yaitu para pihak dalam transaksi ini

adalah orang yang dewasa, berakal serta cakap dalam tindakan hukum, adanya

kerelaan para pihak, objeknya jelas dan merupakan benda yang suci yaitu berupa

uang yang pada dasarnya merupakan sesuatu yang suci, dan ijab qabulnya

mempunyai maksud untuk berhutang.80 Dengan demikian, akad dalam hutang-

piutang tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik dari segi aqid,

objek, maupun sighatnya.

Dalam perjanjian hutang-piutang di Desa Purwosari tersebut jenisnya telah

diketahui, jumlahnya diketahui dan jangka waktunya juga diketahui, meskipun

jenis barangnya berlainan, tetapi telah disebutkan jenisnya yaitu padi. Dalam

hukum Islam perlu adanya catatan dalam melaksanakan muamalah tidak secara

tunai, untuk waktu yang ditentukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S

al-Baqarah ayat: 282.

أجل مسمى فاكتبو يا أي ها الذين آموا إذا تداي تم بدين إ

79

Mardani, Fiqih Ekonomi Syari‟ah : Fiqih Muamalah (Jakarta : Kencana), 2012, hlm. 335 80

Ibid, hlm. 335

60

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”81

Namun hutang-piutang di Desa Purwosari tersebut hanya dilaksanakan oleh

petani dengan pemilik pabrik penggilingan padi saja secara lisan tanpa ada catatan

atau kwitansi, dan perjanjian hutang-piutang tersebut dilaksanakan dengan

kesepakatan atau persetujuan bersama, dengan saling percaya. Bentuk dari

kepercayaan mereka adalah petani menerima uang terlebih dahulu, dan pemilik

pabrik akan menerima padi pada waktu yang ditentukan, yaitu pada musim panen,

meskipun pemberian padi tersebut kadang mundur. Hal ini dapat dilihat betapa

besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat

kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak diragukan

lagi. Namun demikian betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam diatas putih

untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang.

Jika pemilik pabrik dalam memberikan pinjaman secara murni (tanpa

menarik tambahan) pun jadi lebih baik, karena dari segi finansial mereka

termasuk orang yang berlimpah. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Desa

Purwosari tersebut tidaklah demikian. Sebab secara tidak langsung tambahan itu

ada karena dibuat, bukan murni dari inisiatif petani (yang berhutang). Sehingga

hal tersebut menunjukkan bahwa petani harus mengembalikan pinjamannya

tersebut lebih besar dari pokok pinjaman.

Jadi, jika orang yang menghutangi mengambil tambahan tersebut, ini

berarti dia mengambil sesuatu tanpa melalui jalur yang dibenarkan. Sebab,

81 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. J-ART, 2005),

hlm. 157

61

menurut sebagian ulama berapapun kecilnya tambahan (riba‟) itu tetap haram.

Berbeda dengan jual beli, berapa pun tinggi harganya tetap sah, karena sudah jelas

barang yang mau dibeli walaupun labanya sampai tinggi, karena jual beli tersebut

termasuk akad tijarah (bisnis) dan akad timbal balik yang sempurna. Sementara

transaksi pinjam-meminjam termasuk akad tabarru’ (kebaikan).82

Kemudian mengenai hutang yang pengembaliannya tidak sejenis seperti

yang dilaksanakan di Desa Purwosari, yaitu hutang uang dibayar dengan padi

sebenarnya sah-sah saja selagi nominalnya setara. Seperti hadits Riwayat Muslim

dan Ahmad yang berbunyi:

ب والفضة باقال الب صلي ال ع عن عبا دة بن الصا مت ب بالذ وسلم الذ فضة ل لي

ر با اوء يدا بيد فاذ س لمثا بثا سوا ء با ملح ل مر بالتمر والملح بالشعر والت والب ر بالب ر والشعي

عو ذ ااصا ف فبي ئتم إذاكا ن يدا بيد كيف ش ا خت لفت

Artinya : “ Dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan serah terima. Apabila berlainan jenisnya, boleh kamu jual sekehendakmu asal tunai.”83

Dalam hadits diatas, para ulama telah menyepakati bahwa keenam

komoditi (emas, perak, gandum, jewawut, kurma dan garam) yang disebutkan

dalam hadits diatas termasuk komoditi ribawi. Sehingga enam komoditi tersebut

boleh diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat. Bila barter

dilakukan antara komoditi yang sama, maka akad tersebut harus memenuhi dua

persyaratan, yang pertama yaitu harus kontan (tunai), yang kedua yaitu harus

82

Zainul Arifin, Memahami Bank Syari‟ah: Peluang, Tantangan, dan Prospek, (Jakarta: Alvabeta, 1999), hlm. 75

83 Riwayat Muslim dan Ahmad

62

sama jumlah dan takarannya, walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua

barang.

Menurut Imam Hanafiyah dan Imam Hambali mengatakan bahwa alasan

berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya ditimbang,

sedangkan empat komoditi lainnya adalah karena karena ditakar. Jadi setiap

barang yang ditimbang dan ditakar berlaku hukum riba fadlh.

Pendapat lain dari Imam Malikiyah bahwa alasan berlakunya riba pada

emas dan perak adalah karena keduanya adalah alat tukar jual beli, sedangkan

empat komoditi lainnya adalah karena sebagai makanan pokok yang dapat

disimpan. Jadi setiap barang yang memiliki kesamaan seperti ini berlaku hukum

riba fadhl semacam beras, jagung, dan sagu.

Sedangkan pendapat dari Imam Syafi‟iyah dan salah satu pendapat Imam

Ahmad, bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena

keduanya adalah alat tukar jual beli, sedangkan komoditi lain adalah sebagai

bahan makanan, jadi berlaku pula hukum riba. 84

Kenyataan yang terjadi di Desa Purwosari yaitu pemberi hutang (pemilik

pabrik penggilingan padi) menentukan jumlah padi yang harus dibayar petani itu

lebih besar jumlahnya dari hutang uang yang petani pinjam. Dan hal ini jelas tidak

sesuai dengan konsep Islam, karena mengambil keuntungan dengan cara yang

batil dan itu termasuk riba.

Transaksi hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan

padi di Desa Purwosari merupakan transaksi yang tidak lazim dilakukan dan

84

Rumaysho.com/ http://muamalah/riba-dalam-emas-dll-riba-fadhl-364.html (diakses, 23 Mei 2015, pukul 12:56)

http://muamalah/riba-dalam-emas-dll-riba-fadhl-364.html

63

bertentangan dengan tujuan utama transaksi hutang-piutang yaitu untuk saling

tolong-menolong kepada sesama yang berada dalam kesusahan dengan memberi

manfaat kepada si penghutang untuk menggunakan pinjaman tersebut untuk

memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang sedang ia alami. Namun

dengan disyaratkannya ada tambahan, maka akan membebani si penghutang,

karena disamping harus memikirkan pengembalian pokoknya juga harus

memikirkan tambahan/bunga yang di berikan oleh pihak pemberi hutang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan dipersyaratkan adanya

tambahan berarti akad ini telah keluar dari tujuan utamanya yaitu sebagai sarana

tolong-menolong yang mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi, serta

mengandung nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan

perekonomian masyarakat, bukan sebagai sarana bisnis. Tapi dengan

dipersyaratkan adanya tambahan, maka hal ini akan menjadi sarana untuk

mendapat penghasilan dengan cara mengeksploitasi orang lain atau dalam hal ini

adalah seorang petani, karena pemilik pabrik padi akan mendapat laba dari

tambahan yang diberikan oleh petani. Sehingga tujuan dari transaksi ini yang

semula untuk tolong-menolong dan meringankan beban sesama tidak tercapai, dan

berubah menjadi ladang bisnis. Karena pemilik pabrik akan mendapat laba dari

tambahan yang Ia pinjamkan kepada petani. Meskipun kenyataannya di lapangan

masyarakat di Desa Purwosari mengatakan cukup merasa dibantu dengan adanya

transaksi semacam ini.

Tambahan yang diperbolehkan dalam hutang-piutang adalah tambahan yang

berasal dari inisiatif peminjam itu sendiri sebagai tanda terimakasih, bukan karena

64

disyaratkan pada awal akad. Dan juga tidak menjadi kebiasaan di masyarakat

tertentu dalam melakukan transaksi semacam ini. Akan tetapi kenyataan yang

terjadi di Desa Purwosari yaitu tambahan tersebut berasal dari pemikiran pemilik

pabrik, yang kemudian menjadi kesepakatan kedua belah pihak dan ini sudah

menjadi kebiasaan masyarakat Desa Purwosari tersebut dalam menjalankan

transaksi semacam ini. Dengan demikian transaksi tersebut merupakan transaksi

yang tidak sesuai dengan konsep Islam.

Hadits Nabi yang berbunyi : “Tidak ada seorang muslim yang mengutangi

muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah.”. Dan yang

dimaksud dengan hadits Nabi tersebut adalah memberi hutang kepada seseorang

disaat dia memerlukannya, lebih besar pahalanya dari pada memberi sedekah.

Karena hutang hanya diperlukan oleh orang yang dalam kesempitan.85

Hutang uang dibayar dengan padi yang terjadi di Desa Purwosari tersebut

termasuk unsur riba‟, karena pengembalian hutang yang ukuran kwintal itu

ditentukan oleh pemilik pabrik yang ukuran padi tersebut tidak setara dengan

hutang uang yang petani pinjam, melainkan lebih besar sehingga pemilik pabrik

mendapatkan keuntungan dari hutang tersebut.

Selain itu, dengan adanya tambahan 5% atau 10% padi setelah jatuh tempo

itu sangat menyusahkan sebagian petani yang sawahnya menyewa kepada orang

lain, karena selain membayar tambahan dari hutang tersebut mereka juga harus

membayar sewa sawah. Tambahan yang diberikan pemilik pabrik kepada petani

di Desa Purwosari tersebut mengarah pada unsur riba‟.

85

Muhammad Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7, Cet. 3, Ed. 2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 123

65

Tambahan 5% atau 10% setelah petani tidak bisa membayar hutangnya pada

saat jatuh tempo (panen), maka itu termasuk kategori riba nasi‟ah, karena adanya

perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang

diserahkan kemudian. Para ulama fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu

riba al-fadhl dan riba an-nasi‟ah. Riba al-fadhl adalah kelebihan pada salah satu

harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara‟, yaitu dengan

timbangan atau takaran tertentu, seperti kilogram. Misalnya, satu kg gula dijual

dengan 1,1/4 kg gula lainnya. Kelebihan 1/4 kg dalam jual beli ini disebut dengan

riba al-fadhl. Sedangkan riba an-nasi‟ah adalah kelebihan atas piutang yang

diberikan orang yang berhutang kepada pemilik modal ketika waktu yang

disepakati jatuh tempo.86

Riba akan menyebabkan pemilik harta tidak melakukan usaha dan

menghilangkan sumber daya manusia, sebagai akibatnya akan terjadi resesi

ekonomi. Karena dengan usaha seseorang bisa memenuhi kebutuhan materialnya,

karena itu Islam menuntut untuk berusaha. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa

dijadikan alasan pengharaman riba, karena pemilikan yang berlebih-lebihan dalam

kehidupan sehari-hari juga dilarang dalam Islam. Karena dalam Islam tidak

memaksa seseorang untuk berusaha. Dan riba merupakan pendapatan yang

didapat secara tidak adil, para pengambil riba menggunakan uangnya untuk

memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan uangnya lebih dari

pokok pinjaman yang diberikan.87 Jadi, dengan begitu seseorang diperbolehkan

untuk mendapat keuntungan dengan persewaan dan mudharabah, asalkan

86 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani

Press, 2001, hlm. 41 87

Ibid, hlm. 67

66

diperoleh dengan cara yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

ekonomi Islam.

Bila dikaitkan dengan konsep ekonomi Islam, transaksi hutang-piutang

tersebut merupakan transaksi yang terlarang untuk dilakukan. Karena hutang-

piutang yang mendatangkan manfaat, merupakan salah satu bentuk transaksi yang

mengandung unsur riba, yaitu riba al-qardh. Riba qardh adalah meminjam uang

kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus

diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Dengan kata lain merupakan

pinjaman berbunga atau biasa disebut sebagai riba nasi‟ah atau riba jahiliyah

yaitu riba (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad

tukar-menukar dua barang yang tergolong ke dalam komoditi riba, baik satu jenis

atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang

dipertukarkan atau kedua-duanya.88

Al -Qur‟an dengan tegas melarang riba nasi‟ah (basar maupun kecil),

diantara ayat al-Qur‟an yang melarang riba nasi‟ah adalah sebagai berikut:

وذروا ما بقي من الربا إن كتم مؤمي رب ، يا أي ها الذين آموا ات قوا الل ت فعلوا فأذنوا فإن

وإن ت بتم ف لكم رءوس أموالكم ا تظلمون وا تظلمون من الله ورسول

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.89

88

Suhendi, Hendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 61-62 89

Q.S. al-Baqarah: 278-279

67

Ayat tersebut jelas mengharamkan riba nasi‟ah dan menegaskan haramnya

riba meskipun kecil.90 Perjanjian hutang-piutang yang dilaksanakan di Desa

Purwosari dengan adanya tambahan 5% atau 10% padi, maka dalam perjanjian

hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi yang

dilaksanakan di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin

tidak sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam, karena termasuk kategori riba‟.

90

Muhammad Syafi‟i Antonio , Bank Syari‟ah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 48

68

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan

yaitu:

1. Praktek perjanjian hutang-piutang yang terjadi di Desa Purwosari

Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin merupakan perjanjian

antara petani dengan pemilik pabrik penggilingan padi. Dalam perjanjian

hutang-piutang tersebut petani meminjam uang kepada pemilik pabrik

untuk menggarap sawah, uang tersebut akan dibayar dengan padi dengan

standar atau ukuran kwintal pada musim panen, dan ukuran kwintal

tersebut ditentukan oleh pemilik pabrik. Kemudian apabila petani tidak

bisa mengembalikan hutangnya pada saat jatuh tempo (panen), maka

petani harus mengembalikan hutangnya dengan tambahan 5% pada panen

berikutnya, namun apabila panen berikutnya petani masih belum bisa

mengembalikan hutangnya, maka petani harus menambah 5% lagi dari

pokok pinjaman, jadi jumlahnya 10%, begitu seterusnya.

2. Hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi di

Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin ternyata

tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, karena hutang-piutang

tersebut mengandung unsur riba, dan berapapun kecilnya riba itu tetap

haram.

68

69

B. Saran

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan saran yang mungkin perlu di

ulas kembali.

1. Bagi masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten

Banyuasin khususnya petani yang pernah melakukan hutang-piutang

kepada pemilik pabrik, bahwa dalam bermuamalah hendaknya selalu

memperhatikan prinsip yang telah diajarkan dalam Islam, agar tidak

terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam.

2. Bagi pemilik pabrik penggilingan padi (H.Lamek) sebaiknya tidak

memberikan kelebihan dari pokok pinjaman dan tidak memberikan

tambahan apabila petani belum bisa mengembalikan hutangnya, karena

tujuan utama memberikan hutang adalah untuk menolong bagi yang

membutuhkan agar mengurangi beban yang mereka alami, karena

tambahan yang disepakati pada awal akad itu adalah riba, dan riba sangat

dilarang dalam Islam.

70

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Bandung: CV. J-ART, 2005

Antonio, M. Syafi‟i, Bank Syari‟ah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani

Press, 2001 Arifin, Zainul, Memahami Bank Syari‟ah: Peluang, Tantangan, dan Prospek,

Jakarta: Alvabeta, 1999 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan, Jakarta: PT. Rineka

Cipta, 1996 Dartiwi, Novizah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hutang-Piutang

Uang di Perumahan Tanah Mas Azhar Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin”, Skripsi, Palembang: Fakultas Syari‟ah IAIN Raden Fatah, 2010. (tidak diterbitkan)

Dahlan, Abdul Azis, ed, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru

van Hoeve, 1996 Hasan, Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: Rajawali pers, 2002

Huda, Nurul dan Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: Prenada Media Group, 2010

Kamaluddin, A. Marzuki, Fiqih Sunnah , Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1998 Karim, Helmi, Fiqih Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 Mardani, Fiqih Ekonomi Syari‟ah : Fiqih Muamalah, Jakarta : Kencana, 2012 Muchlis, Ahmad Wardi, Fiqih Muamalah, Jakarta: Amzah, 2010 Mudjieb, M. Abdul, Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994 Muslichuddin, Muhammad, Sistem Perbankan dalam Islam, Jakarta: Rineka

Cipta, 1990 Rasjid, Sulaiman, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007 Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah, Dilibanon: Darul Fikri, 1987 Suhendi, Hendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

71

Sugiono, Metode Penelitian Statistik, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 455 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, Bandung: Alfabeta,

2014 Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali Pers cet. VII, 1992 Tengku, Muhammad Habsi As-Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah,

Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009 Ya‟kub, Hamzah, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung : Diponegoro,

1995 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Jakarta: Balai Pustaka, 1998 Https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-

jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/ Http://kafeilmu.com/2011/02/pengertian-hutang-piutang-dalamislam.html Http://rumaysho.com/muamalah/riba-dalam-emas-dll-riba-fadhl-364.html Khoirulfaiq.blogspot.nI/2012/08/al-qarth.html?m=1~ Niia1993.blogspot.in/2014/04/ pengertian-landasan-hukum-rukun

syarat.html?m=1 Teori-ilmupemerintahan.blogspot.com/2011/06/pengertian-studi-

kepustakaan.html

https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/

https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/

http://kafeilmu.com/2011/02/pengertian-hutang-piutang-dalamislam.html

http://rumaysho.com/muamalah/riba-dalam-emas-dll-riba-fadhl-364



BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah - Welcome to...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah - Welcome to...