1. Hubungan Kerja adalah: Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

2. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.A. Pengertian Hubungan Kerja

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kerja dapat dibuat secara lisan atau tertulis.

B. Perjanjian Kerja

Dasar pembuatan atau sahnya suatu perjanjian kerja :Kesepakatan kedua belah pihakKemampuan atau kecakapan melakukan tindakan hukumAdanya pekerjaan yang diperjanjikan.Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan yang berlaku,Perjanjian kerja bertentangan dengan poin a dan b dapat dibatalkan dan bertentangan poin c dan d batal demi hukum.

Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha.Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh.Jabatan atau jenis pekerjaan.Tempat pekerjaan.Besarnya upah dan cara pembayarannya.Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja.Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Catatan:

Poin e dan f tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku baik kualitas maupun kuantitasnya.

Perjanjian kerja dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.

Segala biaya dan atau biaya yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.

Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak.

a. Unsur Pekerjaan

Kewajiban buruh melakukan pekerjaan yang diperjanjikan, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.

Pengusaha tidak boleh mempekerjakan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan pada pengusaha lain.

Jika bentuk, sifat, dan cakupan pekerjaan tidak dicantumkan dalam perjanjian, harus dianggap telah ditentukan menurut kebiasaan.Unsur-unsur Dalam Perjanjian Kerja

b. Unsur Upah Unsur ini dikandung pengertian bahwa pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/ buruh.Dibahasan lebih lanjut pada bab Pengupahan.

c. Unsur PerintahDengan unsur ini dikandung pengertian bahwapekerja/buruh harus bekerja di bawah perintahpengusaha.

C. Jenis-jenis Hubungan KerjaDikenal ada 2 macam jenis hubungan kerja, yaitu: a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT).a. Jangka waktu ataub. Selesainya suatu pekerjaan tertentuPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, dalam pelaksanaannya didasarkan:

Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan akan selesai dalam waktu tertentu, meliputi:pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya.pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun.pekerjaan yang bersifat musiman.pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru.

Tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Dibuat secara tertulis dan harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin

Jika dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila terjadi perbedaan penafsiran maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Syarat-syarat pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan.

Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.Perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu harus diberitahukan kepada pekerja secara tertulis dalam jangka waktu wajar (menurut ketentuan yang berlaku saat ini adalah 7 hari sebelum berakhir perjanjian).

Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah berakhirnya perjanjian lama dalam jangka waktu tertentu (menurut ketentuan yang berlaku saat ini adalah 30 hari setelah berakhirnya perjanjian lama), dan pembaruan hanya berlaku 1 kali dan paling lama 2 tahun.Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tentu.

Syarat-syarat perjanjian kerja waktu tidak tentu adalah:

Perjanjian kerja waktu tidak tentu yang dilakukan secara lisan maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan, yang sekurang-kurangnya memuat keterangan: - nama dan alamat pekerja - tanggal mulai bekerja - jenis pekerjaan - besar upah. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT)

Dapat mensyaratkan masa percobaan.Selama masa percobaan, pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum yang berlaku.

1. Berakhirnya suatu perjanjian kerja apabila:

Pekerja meninggal dunia.

Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja

Adanya putusan pengadilan atau penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan terjadi pemutusan hubungan kerja.

D. Berakhirnya Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan. Pewarisan atau hibah.Bila terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan tanpa mengurangi hak-hak pekerja.Apabila pekerja meninggal dunia maka ahli waris pekerja berhak mendapatkan hak-haknya yang telah diatur menurut perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

E. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan atau Penyediaan Jasa Pekerja/buruhPerusahaan dapat menyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja Penyerahan Pekerjaan kepada Pihak Lain dapat dilakukan dengan ketentuan:Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.

Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja.merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan.*alur kegiatan proses produksi ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha4) tidak menghambat proses produksi.

Perusahaan penerima pekerjaan harus berbadan hukum.Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja pada perusahaan penerima pekerjaan sekurang-kurangnya sama dengan yang diterapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan.Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan penerima pekerjaan dan pekerja yang dipekerjakan.

Apabila syarat-syarat pekerjaan dan status perusahaan penerima pekerjaan tidak berbadan hukum maka hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan dengan pekerja beralih menjadi hubungan kerja antara perusahaan pemberi kerja dengan pekerja.

1. Usaha Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service)2. Usaha Penyediaan Makanan Bagi Pekerja (Catering)3. Usaha Tenaga Pengaman (Security)4. Usaha Jasa Di Pertambangan dan Perminyakan5. Usaha Penyedia Angkutan Bagi Buruh

Perusahaan penyedia jasa pekerja harus berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang membidangi ketenagakerjaan.Pekerja dari perusahaan jasa pekerja tidak boleh digunakan oleh pemberi pekerjaan untuk melakukan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi.Penyediaan Jasa Pekerja, dapat dilakukan dengan ketentuan:

Pekerja dari perusahaan jasa pekerja hanya boleh digunakan oleh pemberi pekerjaan untuk kegiatan penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan dengan proses produksi, dengan syarat:adanya hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja.Adanya perjanjian kerja.Perlindungan upah, kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja.

Adanya perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja dan perusaaan penyedia jasa pekerja yang dibuat secara tertulis dan wajib memuat ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.Apabila poin a, b, dan c tidak terpenuhi maka maka hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerja beralih menjadi hubungan kerja antara perusahaan pemberi pekerja dengan pekerja.

Sekian

**