HUBUNGAN PENGAWASAN

download HUBUNGAN PENGAWASAN

of 12

  • date post

    21-Jan-2016
  • Category

    Documents

  • view

    51
  • download

    0

Embed Size (px)

description

HUBUNGAN PENGAWASAN. Oleh : KELOMPOK 6 Ella Alfianita 115030101111096 Silvilia Agies V.P 115030107111085 Ferina Safitri 115030107111103 Intan Nanda S. 115030101111084 Hendri Adji P. 115030100111051 George Zinsky P. 115030100111149 Frisky Prakarsa K. 115030107111068 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of HUBUNGAN PENGAWASAN

  • HUBUNGAN PENGAWASANOleh :KELOMPOK 6

    Ella Alfianita115030101111096Silvilia Agies V.P 115030107111085Ferina Safitri115030107111103Intan Nanda S. 115030101111084Hendri Adji P. 115030100111051George Zinsky P. 115030100111149Frisky Prakarsa K. 115030107111068

    KELAS HJurusan Administrasi PublikFakultas Ilmu AdministrasiUniversitas Brawijaya Malang

  • DEFINISI PENGAWASANPengawasan dapat didefinisikan sebagai proses :Memonitor berbagai kegiatan untuk menjamin agar kegiatan tersebut dapat dicapai sesuai dengan rencanaMelakukan koreksi terhadap penyeimbangan yang signifikan

  • Unsur Fungsi Pengawasan1. Adanya kegiatan mempengaruhi yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya sehingga pihak mempengaruhi dapat mempengaruhi perilaku pihak yang di pengaruhi.2. Adanya tujuan dalam pengertian bahwa kegiatan mempengaruhi pihak lain itu dilakukan dengan maksud untuk mengarahkannya pada sasaran yang dikehendaki oleh pihak yang mempengaruhi

  • PROSES PENGAWASAN1. Menentukan Standart Kinerja2. pengukuran kinerja nyata dan membandingkannyadengan standar kinerja. 3. melakukan tindakan-tindakan untuk mengoreksi penyimpangan ataupun kekurangan yang dijumpai untuk disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan.

  • Macam PengawasanPENGAWASANPREVENTIF2. PENGAWASANREPRESIFPengawasan ini dilakukan sebagai tindakan pencegahanagar supaya penyimpangan atau kekurangan yang mungkin terjadi dapat dihindari. Untuk dapat melakukan pengawasan semacam ini diperlukan Early Warning System (Pengawasan sebelum terjadi penyimpangan)Pengawasan ini dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan atau kekurangan dari strandart yang telahditetapkan. Cara pengawasan inipuntetap bermanfaat untuk dilakukan karena tanpa adanya kegiatan pengawasan akan sukar diketahui adanya penyimpangan atau kekurangan atas standar yang Ditetapkan.(Pengawasan setelah terjadipenyimpangan)

  • Pengawasan BirokratikMenunjukkan perilaku yang diharapkan dan memenuhi standart kinerja yang diterapkan, dan berpijak pada mekanisme administratif dan hierarkhi seperti Undang-undang, Peraturan, Prosedur, kebijakan, standarisasi kegiatan, deskripsi pekerjaan yang jelas, anggaran dan Lain sebagainya

  • Hubungan Kewenangan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

  • Kewenangan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nasional

    National GovernmentPresiden Mempunyai Wewenang Penuh Untuk Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan NasionalNamun tidak mungkin seluruh pengawasan dilakukan sendiri oleh presiden Dibantu oleh Organ Pemerintahan lainnya seperti para menteri , Gubernur, Bupati/WalikotaDan sebagai upaya checks and balances, ada juga lembaga negara yang mengontrol/mengawasi kinerja penyelenggara pemerintahan yaitu DPR, BPK, dan KPK

  • Kewenangan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Regional ( Provinsi )Regional GovernmentGubernur Mempunyai Wewenang Penuh Untuk Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Regional ( Provinsi )Dalam hal ini, Gubernur juga tidak mungkin melakukan pengawasan secara sendirinya Dibantu oleh Organ Pemerintahan dibawahnya seperti Bupati/WalikotaDan sebagai upaya checks and balances, ada juga lembaga negara yang mengontrol /mengawasi kinerja penyelenggara pemerintahan Provinsi yaitu DPRD

  • Kewenangan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Lokal ( Kab/Kota )Local GovernmentBupati/Walikota Mempunyai Wewenang Penuh Untuk Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Lokal ( Kab/Kota )Dalam hal ini, Bupati/Walikota juga tidak mungkin melakukan pengawasan secara sendirinya Dibantu oleh Organ Pemerintahan dibawahnya seperti Lurah atau CamatDan sebagai upaya checks and balances, ada juga lembaga negara yang mengontrol /mengawasi kinerja penyelenggara pemerintahan Kab/Kota yaitu DPRD

  • KESIMPULANSecara keseluruhan menjelaskan tentang Pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Pusat maupun daerah. Dalam hal ini ada dua sifat pengawasan yaitu Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif. Pengawasan Preventif dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar supaya penyimpangan atau kekurangan yang mungkin terjadi dapat dihindari. Sedangkan Pengawasan Represif dilakukan dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan atau kekurangan dari standar yang telah ditetapkan.

  • Dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintah pusat maupun daerah menggunakan pengawasan yang lebih berfokus kepada mekanisme administratif dan hirarki seperti berbagai undang-undang, peraturan, prosedur, kebijakan, standarisasi kegiatan, deskripsi pekerjaan yang jelas, dan anggaran untuk menjamin agar pekerja ( pejabat ) yang diawasi sejauh mungkin selalu menunjukkan perilaku yang diharapkan dan memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.