KATA PENGANTARpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2017/07/LAPTAH...melanjutkan program-program...

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 1

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat serta hidayahNya, kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan ini untuk

melanjutkan program-program Mahkamah Agung RI demi terwujudnya visi dan misi

untuk melaksanakan perubahan dan pembaharuan dalam hal kedudukan MA, fungsi MA,

organisasi MA, sumber daya manusia peradilan, pengawasan dan disiplin, sumberdaya

finansial, sarana dan prasarana, manajemen perkara, akuntabilitas transparansi dan

manejemen informasi.

Adapun pembaharuan yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung tertuang dalam

cetak biru ( Blue Print) sebagai program dan kegiatan pembaharuan ini dilengkapi

dengan butir-butir secara tegas Mahkamah Agung berhasil menyepakati visi serta misi

yang akan dicapai dalam 25 (dua puluh lima) tahun mendatang. “MewujudkanBadan

Peradilan yang Agung” adalah visi yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap

pengembangan program dan kegiatan yang akan dilakukan di area-area fungsi teknis

dan fungsi pendukung serta fungsi akuntabilitas. Ini merupakan langkah besar untuk

meraih kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan kita.

Pengadilan Negeri Pelalawan sendiri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama

tentunya harus turut mendukung apa yang telah diprogramkan oleh Mahkamah Agung,

dan yang berhubungan langsung dengan program yang telah dicanangkan yaitu

melakukan perubahan dan pembaharuan di bidang sumber daya manusia peradilan,

pengawasan dan disiplin, sumberdaya finansial, sarana dan prasarana, manajemen

perkara, akuntabilitas transparansi dan menejemen informasi. Dimana Pengadilan

berhubungan langsung dengan masyarakat yang merupakan pencari keadilan sehingga

masyarakat mudah mendapatkan akses Informasi tentang pelayanan Hukum dengan

segala fasilitas pelayanan yang menunjang di Pengadilan. Pengadilan negeri Pelalawan

sendiri berharap proses pembaruan yang saat ini tengah dilakukan akan dapat berjalan

dengan lebih baik lagi, lebih terstuktur, lebih terukur dan tepat sasaran.

Pangkalan Kerinci, Desember 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

RISKA WIDIANA, SH, MH NIP. 19720311 199603 2 002

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 2

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……………………………………………………………………. 1

Daftar isi ……………………………………………………………………………. 2

Bab I Pendahuluan ……………………………………………………………….. 3

A Kebijakan Umum Pengadilan Negeri Pelalawan …………………………………. 3

B Visi dan Misi …………………………………………………………………............. 6

C Rencana Strategis …………………………………………………………………… 7

Bab II Struktur Organisasi (Tupoksi) ……………………………………………………. 9

A Tugas dan Pokok …………………………………………………………………….. 10

B Standar Operasional Prosedur (SOP) ……………………………………............. 14

C Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) …………………………………………………… 28

Bab III Pembinaan dan Pengelolaan …………………………………………………… 29

A Sumber Daya Manusia ……………………………………………………………… 30

B Keadaan Perkara ……………………………………………………………............ 36

C Pengelola Sarana dan Prasarana …………………………………………............ 41

D Pengelolaan Keuangan ……………………………………………………………... 42

E Pengelolaan Teknologi ……………………………………………………………… 49

F Regulasi Tahun 2015 ………………………………………………………............. 53

Bab IV Pengawasan ……………………………………………………………………… 55

A Internal ………………………………………………………………………………… 55

B Evaluasi ……………………………………………………………………................ 56

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi ………………………………………………….. 58

A Kesimpulan …………………………………………………………………………… 58

B Rekomendasi ………………………………………………………………………… 59

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 3

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Dalam mendukung dan mempersiapkan diri sebagai pelaksana program

Mahkamah Agung (MA) dimana MA salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta

peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di bidang

kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan

peradilan tetapi juga manajemen di bidang administratif, personil dan financial serta

sarana dan prasarana. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggungjawab dan

tantangan karena Mahkamah Agung dituntut untuk menunjukkan kemampuannya

mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan

akuntabel. Pengadilan Negeri Pelalawan sendiri pada dasarnya telah mengambil

kebijakan dengan melakukan berbagai pembenahan dibidang administrasi

peradilan dan teknis peradilan, kegiatan penunjang dan hubungan dengan lembaga

atau instansi lain.

Intensitas tantangan dunia peradilan kedepan cenderung semakin

meningkat dan komplek. Dampak dari perkembangan teknologi informasi dan

tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan merupakan

tantangan tersendiri bagi lembaga peradilan dalam merumuskan kebijakan umum

peradilan. Di tengah berbagai tantangan itu, Pengadilan Negeri Pelalawan sangat

menyadari bahwa perubahan, penyesuaian dan pembaruan yang sedang dan akan

dilakukan harus tetap berorientasi kepada kepentingan publik untuk mendapatkan

pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan serta dapat dijangkau oleh segala

lapisan masyarakat khususnya warga kota Bogor dan seluruh warga pencari

keadilan secara umum. Untuk tercapainya pelayanan hukum yang berkeadilan itu

dibutuhkan kemandirian lembaga peradilan, baik secara struktur kelembagaan

maupun proses peradilan, didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM)

penyelenggara pelayanan hukum yang profesional, berwawasan kedepan dan

memiliki integritas moral yang tinggi, dan tersedianya kualitas dan kuantitas

prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum yang representatif, serta

peningkatan kapabilitas penatakelolaan peradilan sesuai dengan tuntutan

manajemen modern dalam horizon keterbukaan informasi (transparency),

akuntabilitas, dan pencitraan publik.

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 4

Adapun kebijakan-kebijakan umum yang terdapat di Pengadilan Negeri

Pelalawan antara lain:

A. Bidang Administrasi

Kegiatan administrasi diharapkan berjalan lancar, tertib, dan memenuhi asas

peradilan yang cepat sederhana dengan biaya ringan, serta penyelesaian

administrasi yang tepat waktu :

1. Untuk mendayagunakan bagian-bagian dalam pengadilan sebagai

penyesuaian bagan organisasi lembaga Mahkamah Agung dilakukan

penertiban dan pelaksanaan fungsi, tugas dan kedudukan sesuai dengan

susunan/struktur organisasi pengadilan;

2. Untuk penertiban administrasi umum dilakukan pengembagan sistem

informasi manajemen kepegawaian pada setiap satuan kerja;

3. Pengadministrasian perkara dilakukan dengan sistem aplikasi administrasi

perkara meliputi proses keuangan, register dan pelaporan, dengan

mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

KMA/001/SK/1991 tanggal 14 Januari 1991 tentang Pola-Pola Pembinaan

dan Pengendalian Administrasi Perkara;

4. Penyusunan laporan daftar bulanan yang tepat waktu dari tiap-tiap satuan

kerja digunakan sebagai alat pengendalian kontrol awal untuk

meningkatkan pengawasan;

B. Bidang Teknis Peradilan

1. Penertiban penerimaan berkas perkara yang cukup waktu dengan melihat

sisa masa penahanan Jaksa, waktu mempelajari dan menetapkan majelis

Hakim sampai diserahkan dan dipelajari majelis Hakim yang ditunjuk dan

menentukan hari sidang;

2. Membuat penetapan tentang Hakim Pengawas Bidang;

3. Membuat penetapan tentang Hakim Mediator;

4. Membuat Penetapan Majelis Hakim Tetap;

5. Membuat Penetapan Majelis Hakim Khusus terhadap perkara-perkara

tertentu secara insidentil;

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 5

6. Penertiban jadwal sidang untuk dilaksanakan tepat waktu;

7. Penertiban pemeriksaan persidangan sesuai dengan hukum acara;

8. Penertiban pelaksanaan penetapan-penetapan dan relas-relas;

9. Penertiban berita acara sudah selesai pada sidang berikutnya;

10. Penertiban pada setiap pembacaan putusan, konsep putusan harus sudah

siap dan dibubuhi paraf Hakim ketua sidang dan Hakim-Hakim anggota;

11. Penertiban minutering perkara paling lambat 20 hari terhitung sejak

tanggal perkara diputus;

12. Penertiban eksekusi putusan perkara yang telah berkekuatan hukum

tetap;

C. Bidang Kegiatan Penunjang

1. Mengoptimalkan kegiatan organisasi Dharma Yukti Karini;

2. Mengoptimalkan kegiatan organisasi IKAHI;

3. Mengoptimalkan kegiatan PTWP;

D. Bidang Hubungan dengan Instansi lain dan Masyarakat

1. Menjadi penasehat pemerintah daerah dan memenuhi undangan-

undangan dalam kegiatan yang diadakan oleh instansi lain dan

masyarakat dengan tetap mengedepankan tugas dan tanggung jawab,

kebebasan dan kewibawaan lembaga peradilan;

2. Menunjuk Hakim selaku koordinator dalam bidang kehumasan untuk

menerangkan situasi peradilan dengan tetap berkoordinasi dengan

pimpinan;

3. Menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor

144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan

Informasi dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan

dilingkungan pengadilan negeri, dengan melibatkan bidang

kehumasan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sarana dan

prasarana yang ada;

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 6

b. Memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada

masyarakat pencari keadilan terhadap tahap-tahap proses

pemeriksaan perkara maupun terhadap perkara-perkara yang telah

putus, sedang upaya hukum maupun telah berkekuatan hukum tetap;

Sebagai evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan umum yang diambil

Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut, dalam setiap bulan pada minggu pertama

diadakan rapat kerja guna mendengar laporan hasil dari tiap-tiap unit kerja dan

kendala-kendala yang dihadapi serta pemecahan persoalan bersama.

B. VISI DAN MISI

1. VISI

Sebagaimana visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan

Indonesia yang Agung”, Maka kami Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai

salah satu bagian garda terdepan Mahkamah Agung telah memunyai visi yaitu

“Melayani masyarakat dengan profesional, penuh tanggung jawab dan

mewujudkan Pengadilan Negeri Pelalawan bermartabat dan dipercaya,

demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

2. MISI

Sebagaimana misi-misi Mahkamah Agung yaitu :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan,

serta memenuhi rasa keadilian masyarakat;

2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur

tangan pihak lain;

3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat;

4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;

5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan di

hormati;

6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan

transparan.

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 7

Untuk menselaraskan misi Pengadilan Negeri Pelalawan dengan

Mahkamah Agung tersebut diatas, maka misi Pengadilan Negeri Pelalawan adalah:

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta

memenuhi rasa keadilan masyarakat.

2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur

tangan pihak lain.

3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat.

4. Memperbaiki input internal pada proses peradilan.

5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.

6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan

transparan.

C. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses

mempersiapkan secara sistematis kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan untuk

mencapai tujuan sasaran tertentu. Sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa

perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijakan. Upaya mewujudkan visi

dan misi tersebut tentunya harus dibuat dan dilaksankan dengan terencana dan

strategi sesuai dengan kebijakan umum yang telah digariskan oleh seluruh unsur

yang ada di Pengadilan Negeri Pelalawan.

Rencana Strategis ini dibuat berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh

Pengadilan Negeri Pelalawan dalam 5 Tahun kedepan. Pengadilan Negeri

Pelalawan telah menyusun Rencana Strategis(Renstra) tahap II yakni periode

2015-2019 yang tiap tahunnya Rencana Strategis itu dilakukan reviu untuk

dilakukan perbaikan. Fokus utama Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan

adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang

diemban oleh Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai pelaksana kekuasaan

kehakiman yakni menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

yang diterimanya dengan baik. Sehingga Pengadilan Negeri Pelalawan dapat

memberikan kontribusi positif dalam mendukung tercapainya Visi Mahkamah Agung

RI, yakni terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 8

Perencanaan Strategis dimulai dengan tujuan strategis yang hendak

dicapai. Adapun Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan adalah berorientasi

kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum di

Pengadilan Negeri Pelalawan. Pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat

pencari keadilan dapat diberikan dengan proses beracara yang sederhana, cepat

dan biaya ringan.

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan

dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai

Pengadilan Negeri Pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 9

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Didalam menjalakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Pelalawan

selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku juga

berpedoman kepada Standard Operational Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Keputusan Nomor :

W4.U/010/UM.01.10/I/2011 tanggal 02 Januari 2011.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pelalawan adalah sebagai berikut :

KETUA : RISKA WIDIANA SH, MH

WAKIL KETUA : I DEWA G. BUDHY DHARMA ASMARA, SH. MH

HAKIM – HAKIM : - HENDAH KARMILA DEWI, SH - BANGUN SAGITA RAMBEY, SH, MH - AYU AMELIA, SH - MENI WARLIA, SH, MH - NURRAHMI, SH - RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.,ST.,MH - ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH

PANITERA : R. SENO SOEHARJONO SANTOSO, SH, MH

WAKIL PANITERA : SALPADIN, SH

PANITERA MUDA PIDANA : ALILUDIN, SH

PANITERA MUDA PERDATA : HJ.MANIDAR, SH.,MH

PANITERA MUDA HUKUM : USMAN, SH

PANITERA PENGGANTI : - WILLAS GOMPIS SIMBOLON

- WURI YULIANTI, ST, SH

- ADINAN SYAFRIZAL S, SH - DONI EKA PUTRA, SH.,MH

JURU SITA : - RETNO PALUPI UTAMI. SH

JURU SITA PENGGANTI : - LINDA THERESIA, SH - DESI YULIANDA, SH

SEKRETARIS : HENDRI MULYADI, SE,SH, Ak

KASUB PERENCANAAN, IT & : EVI DAME ROTUA SITOHANG, S. IP PELAPORAN KASUBAG.UMUM & KEU : RONNY SUBRATA, S. IP. M. Si

KASUBAG.KEPEGAWAIAN : SANDRA LESTARINA, S.Sos

PELAKSANA : - IMMANUEL RISMAWATI, SE. Ak

- NOVI YULIANTI, SH

- WARTA SIMON PINEM - ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, SH - LIGAR SEKAR WANGI, ST

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 10

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Pelalawan mempunyai tugas pokok dan fungsi “menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.”

Untuk dapat terlaksananya Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pelalawan

tersebut, makaperlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan

susunan bagan organisasi yang telah ditentukan. Berikut pembagian tugas pokok

dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Pelalawan.Sesuai

dengan Peraturan MahkamahAgung RI No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015,

yaitu :

1. Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri)

Tugas dan Fungsinya :

Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara

dan mendisposisi surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang

ditujukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

RISKA WIDIANA, SH.,MH

Ketua

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH

Wakil Ketua

R. SENO SOEHARJONO SANTOSO, SH.,MH

Panitera

USMAN, SH

PANMUD Hukum

IMMANUEL RISMAWATI, SE. Ak

Staff

NOVI YULIANTI, SH

Staff

Hj. MANIDAR, SH.,MH

PANMUD Perdata

ALILUDIN, SH

PANMUD Pidana

WILLAS GOMPIS SIMBOLON

WURI YULIANTI, ST, SH

ADINAN SYAFRIZAL S, SH

DONI EKA PUTRA, SH.,MH

Panitera Pengganti

RETNO PALUPI UTAMI

LINDA THERESIA, SH

DESI YULIANDA, SH

Jurusita/JSP

HENDRI MULYADI, SE, SH, Ak

Sekretaris

EVI DAME ROTUA SITOHANG, S. IP

Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan

LIGAR SEKAR WANGI, ST

Staff

RONNY SUBRATA, S. IP. M.Si

Kasubag Umum & Keuangan

ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, SH

Staff

SANDRA LESTARINA, S. Sos

Kasubag Kepegawaian &

ORTALA

MENI WARLIA, SH.,MH

NURRAHMI, SH

RIA AYU ROSALIN, SH.,MH

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA,SH.,ST.,MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH

Majelis Hakim

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 11

Mengadakan Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas serta

tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat struktural, PejabatFungsional

serta perangkat administrasi Peradilan lainnya baik yang berstatus PNS

maupun Honorer secara berkala.

Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan optimal dan

seksama.

Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat

oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

. 2. Wakil Ketua

Tugas dan fungsinya :

Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan

Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

Melaksanakan tugas sebagai pembina dan pengawas hakim dan pegawai

secara internal serta melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.

Menunjuk hakim dalam perkara perdata permohonan dan pidana tipiring/lalu

lintas.

3. Majelis Hakim

Tugas dan Fungsinya :

Menetapkan hari sidang.

Mengeluarkan Pemerintah Penahanan dengan Penetapan terhadap diri

terdakwa jika dipandang perlu.

Melaksanakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara

yang berlaku.

Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara

persidangan dan menandatanganinya.

Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

Hakim dapat menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam

persidangan.

Hakim bertanggung jawab terhadap minutasi berkas perkara yang sudah

putus.

Melaksanakan tugas pengawasan/pembinaan (hakim pengawas bidang) yang

ditugaskan kepadanya

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 12

4. Panitera

Tugas dan Fungsi :

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas

dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana dan

pengelolaan administrasi perkara khusus;

Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara,dan

transparansi perkara;

Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan

perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan,

minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

Pelaksanaan mediasi;

Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

5. Wakil Panitera

Tugas dan Fungsi :

Membantu Panitera melaksanakan tugas Kepaniteraan seperti pembinaan,

meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara .

Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.

Melaksanakan Tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.

6. Panitera Muda Perdata

Tugas dan Fungsi :

Melaksanakan administrasi perkara perdata.

Menerima Pendaftaran perkara, Memberi nomor register pada setiap perkara

yang diterima dikepaniteraan perdata.

Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register.

Bertanggung jawab atas ketertiban pengisian buku register keperdataan.

Membuat penetapan-penetapan perkara.

Membuat berta acara sidang.

Pengetikan putusan.

Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP).

Minutasi Perkara.

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 13

Menyerahkan arsip berkas perkara yang telah berkekuaan hukum tetap dan

telah diminutasi ke Panitera Muda Hukum.

7. Tugas Panitera Muda Pidana

Tugas dan Fungsi :

Melaksanakan administrasi perkara Pidana.

Menerima Pendaftaran perkara, Memberi nomor register pada setiap perkara

yang diterima dikepaniteraan Perdata.

Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register.

Bertanggung jawab atas ketertiban pengisian buku register Pidana.

Membuat penetapan-penetapan perkara.

Membuat berta acara sidang.

Pengetikan putusan.

Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP).

Minutasi Perkara.

Menyerahkan arsip berkas perkara yang telah berkekuaan hukum tetap dan

telah diminutasi ke Panitera Muda Hukum.

8. Tugas Panitera Muda Hukum

Tugas dan Fungsi :

Mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara.

Menyusun laporan perkara bulanan, caturwulan,semester dan Tahunan.

Menengirim hasil evaluasi dan laporan ke Pengadilan Tinggi.

Menyimpan arsip berkas perkara .

9. Sekretaris

Tugas dan Fungsi :

Menyusan dan membuat Program rencana kerja Tahunan.

Mengelola Anggaran Tahun berjalan.

Melaksanakan Pengawasan dan evaluasi bidang keseketariatan.

Melaksanakan kordinasi ke Pengadilan Tinggi.

10. Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan

Tugas dan Fungsi :

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan dan pembinaan keuangan di

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 14

lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan.

Melakukan Pengujian Surat Perintah Pembayaran.

Mendatangani Surat Perintah Membayar.

Melakukan Rekonsiliasi ke KPPN.

Membuat Laporan-laporan keuangan.

Mengelola Aplikasi Keuangan.

Melaksanakan tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha,

pengarsipan surat-menyurat dan kelengkapan peralatan kantor/barang-barang

inventaris.

Melaksanakan Rekonsiliasi BMN semester ke KPKNL.

Membuat laporan urusan umum.

Mengadakan pengawasan terhadap tugas dan bawahan.

11. Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan organisasi tatalaksana

Tugas dan Fungsi :

Melaksanakan Tugas dalam mengelola dan membina administrasi

kepegawaian di Pengadilan Negeri Pelalawan.

Meneliti surat-surat masuk.

Menyiapkan bahan laporan dan bahan- bahan rapat.

Menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, mutasi dll.

Penataan organisasi dan tata laksana.

12. Kepala Sub. Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan

Tugas dan Fungsi :

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran,

pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan,

evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis

yang dibakukan dan didokumentasikan yang berasal dari aktivitas rutin dan berulang

yang dilakukan oleh suatu organisasi. Standar Operasional Prosedur dibuat untuk

menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai

yang akan menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan.

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 15

Pengadilan Negeri Pelalawan telah membuat SOP yang telah dibukukan dan

disosialisasikan keseluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Pelalawan. SOP yang

telah dibuat dan ditetapkan pemberlakuannya dengan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Negeri Pelalawan ini dilakukan reviu dan perbaikan disetiap tahunnya.

Secara garis besar, SOP Pengadilan Negeri Pelalawan terangkum dalam beberapa

Bagan Alur Kegiatan berikut ini :

1. Kepaniteraan Pidana

1.1 DIAGRAM ALURSTANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PERKARA PIDANA

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 16

1.2 DIAGRAM ALUR MENGADILI PERKARA PIDANA SINGKAT

1.3 DIAGRAM ALUR MENGADILI PERKARA PIDANA CEPAT

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 17

1.4 DIAGRAM ALUR PROSEDUR PERKARA PIDANA BANDING

1.5 DIAGRAM ALUR PROSEDUR PERKARA PIDANA KASASI

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 18

1.6 DIAGRAM ALUR PROSEDUR PERKARA PIDANA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

1.7 DIAGRAM ALUR PROSEDUR PERKARA PIDANA GRASI

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 19

2. Kepaniteraan Perdata

2.1 PELAYANANADMINISTRASI PERKARA PERDATAPERMOHONAN

ALUR PELAYANAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN

PEMOHON / KUASA PEMOHON

MELAKUKAN PENDAFTARAN

GUGATAN

PEMOHON /KUASA PEMOHON

MELAKUKAN SETORAN PANJAR BIAYA

PERKARA

PANITERA MUDA PERDATA

MEJA PERTAMA

MENELITI KELENGKAPAN BERKAS

MENGHITUNG PANJAR BIAYA PERKARA

KASIR

MENERIMA BUKTI SETORAN

PANJAR DARI PEMOHON YANG

DISETORKAN MELALUI BANK

MEJA II

REGISTRASI PERKARA DAN

PANITERA

3.

MEMERIKSA KELENGKAPAN

BERKAS

PANITERA

MELAKUKAN PENUNJUKAN PANITERA

PENGGANTI DAN JURU SITA


MEJA I

MEMBERIKAN BERKAS PERKARA

KEPADA HAKIM YANG DITUNJUK

HAKIM

MEMERIKSA BERKAS DAN MEMPELAJARI BERKAS PERKARA

MENETAPKAN WAKTU PERSIDANGAN PERTAMA

PANITERA PENGGANTI

1. 2. MENERIMA BERKAS PERKARA

DAN MEMBERIKAN SALINAN PENETAPAN WAKTU PERSIDANGAN PERTAMA KEPADA PEMOHON

JURU SITA

MENYAMPAIKAN PANGGILAN

SIDANG KEPADA PEMOHON

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI

MELAKUKAN PENUNJUKAN HAKIM

TUNGGAL

PEMOHON

HADIR PADA JADWAL SIDANG

YANG DITENTUKAN

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 20

2.2 PELAYANANADMINISTRASI PERKARA PERDATAGUGATAN

ALUR PELAYANAN PERKARA PERDATA GUGATAN

PENGGUGAT / KUASA PENGGUGAT

MELAKUKAN PENDAFTARAN GUGATAN

PENGGUGAT /KUASA PENGGUGAT

MELAKUKAN SETORAN PANJAR BIAYA PERKARA


MEJA PERTAMA



KASIR

MENERIMA BUKTI SETORAN PANJAR DARI

PENGGUGAT YANG DISETORKAN MELALUI BANK

MEJA II


KELENGKAPANNYA

PANITERA

4.

MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS

PANITERA




MEJA I

MEMBERIKAN BERKAS PERKARA KEPADA

KETUA MAJELIS HAKIM YANG DITUNJUK

KETUA MAJELIS HAKIM



PANITERA PENGGANTI

5. MENERIMA BERKAS PERKARA DAN

MEMBUAT PENETAPAN WAKTU PERSIDANGAN PERTAMA

JURU SITA

MENYAMPAIKAN PANGGILAN SIDANG KEPADA

PARA PIHAK KETUA PENGADILAN NEGERI

MELAKUKAN PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM

PARA PIHAK

HADIR PADA JADWAL SIDANG YANG

DITENTUKAN

HAKIM ANGGOTA

6. 7. MEMPELAJARI BERKAS PERKARA

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 21

2.3 PELAYANANADMINISTRASI PERKARA PERLAWANAN ATAS PUTUSAN

VERSTEK

ALUR PELAYANAN PERKARA PERLAWANAN ATAS PUTUSAN

VERSTEK

TERGUGAT/ KUASA TERGUGAT


GUGATAN

TERGUGAT/ KUASA TERGUGAT

MELAKUKAN SETORAN PANJAR BIAYA PERKARA


MEJA PERTAMA



KASIR

MENERIMA BUKTI SETORAN

PANJAR DARI PEMOHON YANG


MEJA II


KELENGKAPANNYA

PANITERA

12.

MEMERIKSA KELENGKAPAN

BERKAS

PANITERA




MEJA I


KEPADA KETUA MAJELIS HAKIM YANG

DITUNJUK

KETUA MAJELIS HAKIM



PANITERA PENGGANTI

10. 11. MENERIMA BERKAS PERKARA DAN

MEMBERIKAN SALINAN PENETAPAN WAKTU PERSIDANGAN PERTAMA KEPADA PARA PIHAK

JURU SITA

MENYAMPAIKAN PANGGILAN SIDANG

KEPADA PARA PIHAK KETUA PENGADILAN NEGERI

MELAKUKAN PENUNJUKAN

MAJELIS HAKIM PARA PIHAK


DITENTUKAN

HAKIM ANGGOTA

8. 9. MEMPELAJARI BERKAS

PERKARA

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 22

2.4 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKARA PERLAWANAN PIHAK KETIGA

(DERDEN VERZET)

ALUR PELAYANAN PERKARA PERLAWANAN PIHAK KETIGA

(DERDEN VERZET)

PIHAK KETIGA/ KUASA PIHAK

KETIGA


PIHAK KETIGA/ KUASA PIHAK KETIGA

MELAKUKAN SETORAN PANJAR BIAYA

PERKARA


MEJA PERTAMA



KASIR

MENERIMA BUKTI SETORAN PANJAR

DARI PIHAK KETIGA YANG


MEJA II


KELENGKAPANNYA

PANITERA

MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS

PANITERA

MELAKUKAN PENUNJUKAN

PANITERA PENGGANTI DAN JURU

SITA


MEJA I


KEPADA KETUA MAJELIS HAKIM YANG

DITUNJUK

KETUA MAJELIS HAKIM



PANITERA PENGGANTI

13. 14. MENERIMA BERKAS PERKARA DAN

MEMBERIKAN SALINAN PENETAPAN WAKTU PERSIDANGAN PERTAMA KEPADA PARA PIHAK

JURU SITA

MENYAMPAIKAN PANGGILAN SIDANG

KEPADA PARA PIHAK

KETUA PENGADILAN NEGERI

MELAKUKAN PENUNJUKAN MAJELIS

HAKIM

PARA PIHAK


DITENTUKAN

HAKIM ANGGOTA

MEMPELAJARI BERKAS PERKARA

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 23

2.5 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKARA PERDATA BANDING

ALUR PELAYANAN PERKARA PERDATA BANDING

PEMBANDING / KUASA PEMBANDING

MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING

PEMBANDING/KUASA PEMBANDING

15. 16. MELAKUKAN SETORAN KE BANK


MEJA PERTAMA

MENELITI KELENGKAPAN BERKAS PERMOHAN BANDING DAPAT DIAJUKAN

DALAM WAKTU 14 HARI KALENDER

SETELAH PUTUSAN / PEMBERITAHUAN

PUTUSAN

MENGHITUNG PANJAR BIAYA BANDING

KASIR

17.


DARI PEMBANDING


MAMBUAT AKTA PERNYATAAN BANDING DI

TANDATANGANI OLEH PEMBANDING

PANITERA

18. MENANDATANGANI AKTA

PERNYATAAN BANDING

JURU SITA

MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN

PERMOHONAN BANDING KEPADA

TERBANDING


MEJA I

MENERIMA MEMORI BANDING DARI

PEMBANDING DAN KONTRA MEMORI

BANDING DARI TERBANDING (JIKA ADA)


19. 20. SEBELUM BERKAS BANDING DIKIRIM KE

PANGADILAN TINGGI, PARA PIHAK DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MEMPELAJARI/MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGE) DITUANGKAN DALAM RELAAS

JURU SITA


DAN PENYERAHAN MEMORI

BANDING DAN KONTRA MEMORI

BANDING KEPADA PARA PIHAK


21. 22. MENERIMA BERKAS PERKARA BANDING

YANG TURUN DARI PENGADILAN TINGGI

JURU SITA


PUTUSAN KEPADA PARA PIHAK

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 24

2.6 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKARA PERDATA KASASI

ALUR PELAYANAN PERKARA PERDATA KASASI

PEMOHON KASASI / KUASA PEMOHON KASASI

MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

PEMOHON KASASI/KUASA PEMOHON KASASI

23. 24. MELAKUKAN SETORAN KE BANK


MEJA PERTAMA

MENELITI KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN KASASI DAPAT DIAJUKAN

DALAM WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH

PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING

MENGHITUNG PANJAR BIAYA KASASI

KASIR

25.


DARI PEMOHON KASASI


MAMBUAT AKTA PERNYATAAN KASASI DI

TANDATANGANI OLEH PEMOHON KASASI

PANITERA

26.

MENANDATANGANI AKTA

PERNYATAAN KASASI

JURU SITA


PERMOHONAN KASASI KEPADA

TERMOHON KASASI


MEJA I

MENERIMA MEMORI KASASI DARI

PEMOHON KASASI DAN KONTRA

MEMORI KASASI DARI TERMOHON


27. 28. SEBELUM BERKAS KASASI DIKIRIM KE

MAHKAMAH AGUNG RI , PARA PIHAK DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MEMPELAJARI/MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGE) DITUANGKAN DALAM RELAAS

JURU SITA

MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN DAN

PENYERAHAN MEMORI KASASI DAN KONTRA

MEMORI KASASI KEPADA PARA PIHAK


29. 30. MENERIMA BERKAS PERKARA KASASI YANG

TURUN DARI MAHAKAMAH AGUNG RI

JURU SITA


PUTUSAN KEPADA PARA PIHAK

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 25

2.7 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKARA PERDATA PENINJAUAN KENDALI

(PK)

ALUR PELAYANAN PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI

PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN

KEMBALI


MELAKUKAN SETORAN BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI KE BANK


MEJA PERTAMA


PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DAPAT DIAJUKAN DALAM WAKTU 180 HARI KALENDER SETELAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI

MENGHITUNG PANJAR BIAYA KASASI

KASIR

MENERIMA BUKTI SETORAN PANJAR DARI



MAMBUAT AKTA PERNYATAAN

PENINJAUAN KEMBALI DAN TANDA

TERIMA ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

PANITERA

MENANDATANGANI AKTA PERNYATAAN PENINJAUAN KEMBALI

MENANDATANGANI TANDA TERIMA ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

JURU SITA


DAN PENYERAHAN ALASAN

PENINJAUAN KEMBALI KEPADA

TERMOHON KASASI


31. BERKAS DIKIRIM DALAM WAKTU 30 HARI SETELAH MENERIMA JAWABAN DARI TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI


32. MENERIMA BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI YANG TURUN DARI MAHKAMAH AGUNG RI

JURU SITA


PUTUSAN KEPADA PARA PIHAK.


MEJA PERTAMA

MENERIMA JAWABAN ATAS ALASAN

PENINJAUAN KEMBALI DARI

TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI

JURU SITA

MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN DAN

PENYERAHAN JAWABAN ATAS ALASAN

PENINJAUAN KEMBALI KEPADA

PEMOHON KASASI

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 26

2.8 PELAYANAN BIAYA PERKARA PERDATA

ALUR PELAYANAN BIAYA PERKARA PERDATA

PANITERA

MENYERAHKAN UANG PERKARA

PERDATA KEPADA KASIR

PANITERA / STAF PANITERA

MENCATAT PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BIAYA

PERKARA KE DALAM BUKU INDUK KEUANGAN

PERKARA PERDATA SETIAP BULAN

DITANDATANGANI OLEH PANITERA DIKETAHUI OLEH

KETUA PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH

KASIR

MENGELUARKAN BIAYA – BIAYA YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA PERDATA

MENCATAT SETIAP PENGELUARAN BIAYA-BIAYA KE BUKU JURNAL DAN KAS BANTU SETIAP HARI.

MENGELUARKAN BIAYA PNBP KEPADA BENDAHARA PENERIMA SETIAP MINGGU

PANITERA

33. MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS

KASIR

MENYERAHKAN UANG KAS SETIAP HARI

KEPADA PANITERA

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 27

2.9 PELAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK

MAMPU

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 28

C. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) Sesuai dengan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1

Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang mulai

berlaku dan diwajibkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 Sasaran Kerja

Pegawai Pengadilan Negeri Pelalawan disusun sebagai berikut :

1. Hakim

2. Panitera

3. Sekretaris

4. Wakil Panitera

5. Panitera Muda Pidana

6. Panitera Muda Perdata

7. Panitera Muda Hukum

8. Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT, dan Pelaporan

9. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala

11. Panitera Pengganti

12. Jurusta / Jurusita Pengganti

13. Staf

(SKP terlampir)

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 29

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Pembinaan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus

menerus untuk menjadikan pegawai menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga

sampailah kepada titik profesional. Suatu pembinaan yang baik berangkat dari

perencanaan pembinaan yang baik yang diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk

dapat membuat perencanaan pembinaan yang baik, diperlukan kebijakan umum sebagai

batasan dalam membuat perencanaan pembinaan. Kebijakan pembinaan para Hakim

lebih ditekankan pada kemampuan Teknis Yudisial dan kemampuan kepemimpinan dan

kepribadian, karena Hakim merupakan unsur penting dalam organisasi Pengadilan dan

sebagai sumber daya manusia Pengadilan yang harus dipersiapkan menjadi pimpinan

dilingkungan Pengadilan.

Hakim Pengadilan tingkat pertama merupakan ujung tombak lembaga Peradilan

yang berada dibarisan paling depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat

pencari keadilan dan masyarakat lainnya, sehingga perilaku Hakim baik didalam maupun

diluar kedinasan akan berada dalam pantauan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan

terhadap Hakim dilakukan secara berjenjang mulai dari pengawasan melekat dari atasan

langsung, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial.

Selain itu, secara langsung atau tidak langsung Hakim diawasi publik.

Pengadilan Negeri Pelalawan merupakan sub bagian organisasi pelaku

kekuasaan kehakiman yakni sebagai Pengadilan tingkat pertama. Dalam menjalankan

tugas pokok dan kewenangan yang telah ditetapkan, akan selalu berkaitan dengan apa

yang disebut “bekerja secara system”. Agar Hakim dan Pegawai dapat bekerja dengan

system secara baik, diperlukan pembinaan yang berkesinambungan dalam rangka

memberikan motivasi dan gairah kerja serta meningkatkan kemampuan dan skill yang

diperlukan dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi yang diembannya. Pembinaan ini sangat penting dilakukan terutama

oleh unsur pimpinan. Pembinaan terhadap Hakim dan Pegawai di Pengadilan Negeri

Pelalawan telah dilakukan dalam bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat rutin bulanan dengan seluruh Hakim dan Pengawai Pengadilan

Negeri Pelalawan setiap minggu kedua setiap bulannya.

2. Mengadakan rapat koordinasi terbatas dengan beberapa bagian untuk memecahkan

permasalahan yang dihadapi, seperti rapat khusus Hakim, Kepaniteraan, rapat

khusus Kesekretariatan, dan honorer.

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 30

3. Memberikan petunjuk dan pembinaan secara langsung kepada masing-masing

bagian untuk meningkatkan mutu, waktu dan ketepatan pelayanan.

4. Melalui Baperjakat mengadakan usulan mutasi dan promosi bagi hakim dan pegawai

yang dipandang cakap untuk itu.

5. Mengikutsertakan Hakim, pegawai / pejabat yang ditunjuk untuk mengikuti setiap

diklat, pendidikan maupun orientasi baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan

Tinggi Pekanbaru, maupun Mahkamah Agung (MA).

6. Secara rutin mengadakan Apel Pagi disetiap hari senin dan Apel Sore disetiap hari

jumat sesuai arahan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

7. Memperingati hari besar Nasional seperti upacara HUT Kemerdekaan RI, HUT

Mahkamah Agung beserta kegiatan untuk memeriahkannya.

8. Mengadakan senam pagi setiap hari Jumat yang diikuti oleh seluruh Hakim dan

Pegawai Pengadilan Negeri Pelalawan.

A. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Sumber daya Manusia Teknis yudisial, pendidikan peradilan adalah

salah satu komponen dalam pengembangan peradilan. Pengembangan

kapasitas yang terkait dalam proses penyelesaian perkara memastikan

pemberian pelayanan peradilan yang tidak memihak dan efisien. Hasil akhir

dari program Sumber daya manusia peradilan adalah meningkatkan layanan

bagi masyarakat yang diberikan oleh personel yang berkomponen, efisien,

efektif, kinerjanya menarik kepercayaan dan rasa hormat rakyat yang

dilayaninya. Ini akan menghasilkan sistem peradilan yang berfungsi dengan

baik. Tidak bisa terlepas dari kenyataan bahwa Sumber Daya Manusia yang

memadai akan menciptakan kinerja yang baik dalam melaksanakan setiap

tantangan kerja yang dihadapi, begitu juga Pengadilan Negeri Pelalawan

selalu berusaha meningkatkan sumber daya manusia yang mempunyai

kemampuan teknik yudisial yang memadai agar dapat melaksanakan tugas

dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan maka selain

yang ditunjang dan di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai,

maka perlu juga dilengkapi dan di dukung oleh sumber daya manusia yang

berkualitas dan kuantitasnya mencukupi, serta sumber daya manusia yang

benar-benar mempunyai integritas dan dedikasi tinggi dalam menjalankan

tugasnya dengan cara mengikuti Diklat baik teknis maupun non teknis. Hal ini

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 31

dilakukan melalui penataran singkat para Hakim, Panitera Pengganti,

Jurusita/JSP guna meningkatkan kinerja yang baik mengingat Hakim,

Panitera, Panitera Pengganti, JuruSita/JSP pada sebuah Pengadilan

merupakan unsur yang sangat penting untuk mencapai peradilan yang efektif,

efisien, bermartabat dan dihormati.

2. Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial, adalah keberhasilan setiap

program pada orang-arang yang menerapkannya. Untuk menerapkan

dukungan untuk program pengembangan peradilan dan untuk memastikan

bahwa orang yang bertanggung jawab untuk penciptaan visinya memiliki

kapasitas tertentu, sangat penting bahwa kesejahteraan sumber daya

manusia dijadikan komponen penting sebagai tujuan akhir atau alat untuk

A. HAKIM

1 RISKA WIDIANA, SH.,MH 19720311 199603 2 002 PEMBINA TK I (IV/b) KETUA

2 I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH, MH 19730520 199903 1 002 PEMBINA (IV/a) WAKIL KETUA

3 HENDAH KARMILA DEWI, SH, MH 19791015 200212 2 004 PENATA TK I (III/d) HAKIM

4 BANGUN SAGITA RAMBEY, SH, MH 19791227 200604 1 002 PENATA (III/c) HAKIM

5 AYU AMELIA, SH 19800724 200604 2 002 PENATA (III/c) HAKIM

6 MENI WARLIA, SH, MH 19801123 200604 2 003 PENATA (III/c) HAKIM

7 NURRAHMI, SH 19811030 200604 2 004 PENATA (III/c) HAKIM

9 RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.,ST.,MH 19741231 200912 1 003 PENATA MUDA TK I (III/b) HAKIM

10 ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH 19801101 200912 1 001 PENATA MUDA TK I (III/b) HAKIM

NIPNO NAMA JABATANPANGKAT/GOLONGAN

B. PANITERA

1 R. SENO SOEHARJONO SANTOSO, SH, MH 19680228 199203 1 002 PEMBINA (IV/a) PANITERA

2 SALPADIN, SH 19621231 198503 1 061 PENATA TK I (III/d) WAKIL PANITERA

3 USMAN, SH 19610903 198903 1 005 PENATA TK I (III/d) PANITERA MUDA HUKUM

4 HJ. MANIDAR, SH 19650120 199303 2 001 PENATA TK I (III/d) PANITERA MUDA PERDATA

5 ALILUDIN, SH 19680312 199103 1 006 PENATA TK I (III/d) PANITERA MUDA PIDANA

6 WILLAS GOMPIS SIMBOLON 19701222 199203 1 002 PENGATUR TK I (II/d) PANITERA PENGGANTI

7 WURI YULIANTI, ST, SH 19800428 200604 2 001 PENATA (III/c) PANITERA PENGGANTI

8 ADINAN SYAFRIZAL S, SH 19850723 200604 1 004 PENATA MUDA TK I (III/b) PANITERA PENGGANTI

9 DONI EKA PUTRA, SH.,MH 19850501 201101 1 011 PENATA MUDA TK I (III/b) PANITERA PENGGANTI

PANGKAT/GOLONGAN JABATANNO NAMA NIP

C. JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI

1 RETNO PALUPI UTAMI 19780415 200502 2 002 PENGATUR (II/c) JURUSITA

2 LINDA THERESIA, SH 19821031 200912 2 003 PENATA MUDA (III/a) JURUSITA PENGGANTI

3 DESI YULIANDA, SH 119801209 200904 2 004 PENATA MUDA (III/a) JURUSITA PENGGANTI

NO NAMA NIP PANGKAT/GOLONGAN JABATAN

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 32

tercapainya tujuan. Pengembangan Sumber Daya Manusia akan berfokus

pada pendidikan peradilan, pengembangan kapasitas, dan pelatihan personel

non peradilan, penugasan pada peradilan, pengembangan karir, dan

penggolongan jabatan serta pengkajian yang pada akhirnya bertujuan

pengembangan secara keseluruhan. Sumber Daya Manusia Teknis Non

Yudisial pada Pengadilan Negeri Pelalawan, yakni Pejabat Struktural

Kesekretariatan dan Staff.

3. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Pelalawan sangat kurang

jika di bandingkan dengan volume pekerjaan yang ada. Terutama di bidang

administrasi umum, dimana Pengadilan Negeri Pelalawan hanya memiliki staf

pendukung sebanyak 1 (Satu) orang Pegawai yang menjadi operator BMN

sementara yang diperbantukan menjadi operator saiba adalah staf

bag.hukum, dan yang diperbantukan menjadi bendahara pengeluaran adalah

Jurusita pada Pengadilan Negeri Pelalawan. Untuk dapat mengoptimalkan

pelaksanaan pekerjaan di bidang administrasi umum yang sangat banyak

dibutuhkan tambahan staff minimal sebanyak 10 (sepuluh) orang, namun

pada keadaaanya hanya dibatu oleh 3 (tiga) orang tenaga honorer saja.

A. KESEKRETARIATAN

1 HENDRI MULYADI, SE, SH, Ak 19801224 200912 1 003 PENATA MUDA TK I (III/b) SEKRETARIS

2 EVI DAME ROTUA SITOHANG, S. IP 19850106 200912 2 006 PENATA MUDA TK I (III/b)KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN

PELAPORAN

3 RONNY SUBRATA, S. IP. M. Si 19840403 201101 1 012 PENATA MUDA TK I (III/b) KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

4 SANDRA LESTARINA, S.Sos 19870307 201101 2 009 PENATA MUDA TK I (III/b)KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN

ORTALA

5 ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, SH 19810614 201212 1 001 PENATA MUDA (III/a) STAF UMUM

6 LIGAR SEKAR WANGI, ST 19890921 201503 2 004 PENATA MUDA (III/a)STAF PERENCANAAN, TI DAN

PELAPORAN


B. HONORER

1 ALFIAN AZIZ - - -

2 DARYOTO - - -

3 ANDRIS SUSANTO - - -

4 HENDRA GUNAWAN - - -

5 DESI KARLINA ERLINDAWATI, SPd - - -

6 ROHAYATI, SH - - -

7 CANDRA IRAWAN, SH - - -

8 ASTUTI, SE - - -

9 NUR'AINI - - -

10 AGUS PORYANTO - - -

11 SUHARYANTO - - -

12 RUDI SETIAWAN - - -


L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 33

Pada Bagian Kepegawaian dan Organisasi tata laksana kepala

sub.bagiannya hanya dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga honorer. Dan pada

bagian Pidana dibantu oleh 1(satu) orang staff pegawai dan 2 ( Dua) Honorer,

pada bagian perdata dibantu oleh Panitera Pengganti dan satu (satu) orang

Honorer. Tentunya keadaan Sumber daya manusia yang ada di pengadilan

Negeri Pelalawan ini belum dapat menutupi kebutuhan dalam pengisian

jabatan tersebut berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan dalam

melaksanakan tugasnya.

4. Promosi dan Mutasi

Promosi dan mutasi, program Sumber Daya Manusia efektif ditujukan

untuk berbagai unsur tenaga kerja peradilan yang berfungsi baik

penggolongan jabatan dan sistem pengkajian, seleksi dan penugasan,

pengembangan karir, pendidikan dan pelatihan, pembentukan budaya

organisasi. Program ini melibatkan strategi dan inisiatif, banyak diantaranya

kontrol dan manajemen peradilan.

Promosi dan mutasi merupakan salah satu cara untuk peningkatan

sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Pelalawan. Pengusulan

mutasi maupun promosi tersebut ditujukan kepada para hakim, pejabat

struktutural, panitera pengganti, juru sita dan lain-lain yang telah memenuhi

persyaratan sebagai upaya pembinaan karier mereka pada lingkup

Pengadilan Negeri Pelalawan.

Selama periode Januari s/d Desember 2015 sudah dimasukkan usulan

kenaikan pangkat, mutasi, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai

bentuk penyegaran dan pembinaan karier sebagai berikut :

Didalam Tahun 2015 ada beberapa Hakim dan Pegawai Pengadilan

Negeri Pelalawan yang, diantaranya :

a) Mutasi Keluar

NO NAMA JABATAN MUTASI

1 YUDHI DHARMAWAN, SH JURUSITA PENGGANTI

SEBAGAI PP DI PENGADILAN NEGERI SIAK

2 Hj.MELFIHARYATI, SH.MH KETUA SEBAGAI HAKIM DI PENGADILAN NEGERI

MEDAN 3 YOPY WIJAYA, SH HAKIM SEBAGAI HAKIM DI

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 34

4 WANDA ANDRIYENNI, SH.,M.Kn HAKIM SEBAGAI HAKIM DI PENGADILAN NEGERI

WATES 5 HENDAH KARMILA DEWI, SH,MH HAKIM SEBAGAI HAKIM DI

PENGADILAN NEGERI BATAM

6 BANGUN SAGITA RAMBEY, SH,MH HAKIM SEBAGAI HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SIAK

7 AYU AMELIA, SH HAKIM SEBAGAI HAKIM DI PENGADILAN NEGERI

GARUT 8 SALPADIN, SH WAPAN SEBAGAI PP DI

PENGADILAN TINGGI PADANG

5

SYUFWAN DM, SH,MH PANITERA PENGGANTI

PENGADILAN NEGERI BATAM

b) Mutasi Masuk

NO NAMA JABATAN MUTASI SPMT

1 I GEDE DEWA BUDHY DHARMA ASMARA, SH.MH

WAKIL KETUA PN PALU 08-01-2016

2 RISKA WIDIANA, SH.MH KETUA PN BATU SANGKAR 15-04-2016

3 RAHMAT HIDAYAT BATUBARA,SH,ST,MH

HAKIM PN. MARABAHAN 05-12-2016

4 ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA,SH.,MH

HAKIM PN. ROKAN HILIR 05-12-2016

c) Kenaikan Pangkat

NO NAMA JABATAN GOL LAMA GOL BARU Ket

1 SYUFWAN DM, SH.,MH PP III/a III/b PI

2 DESI YULIANDA, SH JSP II/b III/a PI

d) Promosi/Pelantikan Jabatan

NO NAMA JABATAN LAMA JABATAN BARU

1 I GEDE DEWA BUDHY DHARMA ASMARA, SH.MH

HAKIM PN PALU WKPN PELALAWAN

2 LIGAR SEKAR WANGI, ST CPNS – STAF PELAKSANA PNS- STAF PELAKSANA

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 35

e) Kenaikan Gaji Berkala

NO NAMA JABATAN KGB

1 RETNO PALUPI UTAMI JURUSITA PENGGANTI FEBRUARI

2 SALPADIN, SH WAKIL PANITERA MARET

3 ALILUDIN, SH PANITERA MUDA PIDANA MARET

4 R. SENO PANITERA APRIL

5 BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.,MH HAKIM APRIL

6 AYU AMELIA, SH HAKIM APRIL

7 MENI WARLIA, SH.,MH HAKIM APRIL

8 NURRAHMI, SH HAKIM APRIL

9 WANDA ANDRIYENNI, SH.,M.Kn HAKIM APRIL

10 WURI YULIANTI, ST.,SH PP APRIL

11 IMMANUEL RISMAWATI, SE.Ak STAF APRIL

12 DESI YULIANDA, SH JSP APRIL

13 HENDAH KARMILA DEWI, SH.,MH HAKIM DESEMBER

14 NOVI YULIANTI, SH STAF HUKUM DESEMBER

15 ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR,SH

STAF UMUM DESEMBER

f) Penghargaan Satya Lencana

NO NAMA JABATAN PENGHARGAAN

1 WARTA SIMON PINEM STAF SATYA X

2 WURI YULIANTI, ST.,SH PP SATYA X

3 NURRAHMI, SH HAKIM SATYA X

4 ADINAN SYAFRIZAL S,SH PP SATYA X

5 AYU AMELIA, SH HAKIM SATYA X

6 MENI WARLIA, SH.,MH HAKIM SATYA X

7 IMMANUEL RISMAWATI, SE.A.k STAF SATYA X

8 BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.,MH HAKIM SATYA X

9 RETNO PALUPI UTAMI JS SATYA X

10 SYUFWAN DM, SH.,MH PP SATYA X

11 WANDA ANDRIYENNI, SH.,M.Kn HAKIM SATYA X

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 36

g) Pendidikan Dan Pelatihan

NO NAMA JABATAN DIKLAT PENYELENGGARA

1 BANGUN SAGITA RAMBEY HAKIM KODE ETIK KY

2 SANDRA LESTARINA, S,Sos SIKEP MA

3 I.D.G BUDHY DHARMA ASMARA, SH.,MH

WAKIL LINGKUNGAN HIDUP MA

4 HENDAH KARMILA DEWI, SH.,MH HAKIM PHI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

MA

h) Ujian Dinas Pi

NO NAMA JABATAN UJIAN DINAS

1 RETNO JURUSITA U-PI

2 USMAN PANMUD HUKUM UD-II

i) Pensiun

NO NAMA JABATAN UJIAN DINAS

- - -

B. KEADAAN PERKARA

1. Rekapitulasi Perkara

1.1 Perkara Pidana

A. Pemeriksaan Biasa dan Anak

B. Pemeriksaan Singkat

No Uraian Sisa Blm Putus 2015

Masuk 2016

Putus 2016

Sisa Blm

Putus 2016

BD KS PK GR

1. Pidana Anak - 14 11 3 2 - - -

2. Pidana Biasa 48 411 395 64 14 10 1 -

Jumlah 48 425 406 67 16 10 1 -


Masuk 2016

Putus 2016

Sisa Blm

Putus 2016

BD KS PK GR

1. Pidana Singkat - 7 5 2 - - - -

Jumlah - 7 5 2 - - - -

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 37

C. Pemeriksaan Cepat

C.1 Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

C.2 Pemeriksaan Tindak Pidana Lalu Lintas

1.2 Perkara Perdata

A. Perdata Gugatan

A.1 Pemeriksaan Tingkat Pertama

A.2 Pemeriksaan Tingkat Banding

A.3 Pemeriksaan Tingkat Kasasi


Masuk 2016

Putus 2016

Sisa Blm Putus 2016

BD KS PK GR

1. Pidana

Tipiring

- 14 14 - - - - -

Jumlah - 14 14 - - - - -

No Uraian Sisa 2015 Masuk 2016 Putus 2016 Sisa 2016

1. Pidana Lalu Lintas - 5.038 5.038 -

Jumlah - 5.038 5.038 -


Masuk 2016

Putus 2016

Sisa Blm Putus 2016

1. Pemeriksaan Tingkat Pertama 4 12 11 5

Jumlah 4 12 11 5


Masuk 2016

Putus 2016

Sisa Blm Putus 2016

1. Pemeriksaan Tingkat

Banding

3 1 3 1

Jumlah 3 1 3 1


Masuk 2016

Putus 2016

Sisa Blm Putus 2016


Kasasi

4 2 4 2

Jumlah 4 2 4 2

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 38

A.4 Pemeriksaan Peninjauan Kembali

B. Perdata Permohonan

REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS

PADA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN SELAMA TAHUN 2016

NO SATKER

PERKARA

JUMLAH HAKIM

KET PIDANA BIASA &

ANAK PERDATA GUGATAN

MASUK PUTUS SISA MASUK PUTUS SISA

PN.

PELALAWAN

1. Pidana Biasa 411 347 64 12 7 5 13

2. Pidana Anak 14 11 3 - - - 13

REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI

PADA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN SELAMA TAHUN 2016

NO SATKER

PERKARA JUMLAH

PANITERA

KET PIDANA PERDATA

MASUK MINUTASI

SELESAI MINUTASI

SISA MASUK MINUTASI

SELESAI MINUTASI

SISA

1.

PN.

PELALAWAN

395

395

64

11

11

-

11


Masuk 2016

Putus 2016

Sisa Blm Putus 2016


Kasasi

- 1 - 1

Jumlah - 1 - 1


Masuk 2016

Putus 2016

Sisa Blm Putus 2016

BD KS PK

1. Perdata

Permohonan

- 23 21 2 - - -

Jumlah - 23 21 2 - - -

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 39

2. Rasio Perkara terhadap Majelis

2.1 Perkara Pidana

No Nama Hakim Jumlah Perkara

Ket B S C/LL A

1. Hj. Melfiharyati. SH.,MH 5 - - -

2. Riska Widiana. SH.,MH 70 - - -

3. I Dewa G Budhy D. A. SH.,MH 197 - - 5

4. Hendah Karmila Dewi. SH.,MH 28 1 188 1

5. Bangun Sagita Rambey.SH.,MH 114 - 656 -

6. Ayu Amelia. SH 141 - 744 4

7. Wanda Andriyenni. SH.,MKn 88 1 649 -

8. Meni Warlia.SH.,MH 251 3 1.493 1

9. Nurrahmi.SH 198 2 627 -

10. Yopi Wijaya.SH 2 - 75 -

11. Ria Ayu Rosalin. SH.,MH 107 - 665 -

12. Rahmad Hidayat Batubara. SH.ST.MH 14 - - 1

13. Andry Eswin Sugandhi Oetara. SH.,MH 16 - - 2

Ket : B = Biasa; S = Singkat; C/LL = Cepat/Lalu Lintas

2.2 Perkara Perdata

No Nama Hakim Jumlah Perkara

Ket Gugatan

Permohonan

1. Hj. Melfiharyati. SH.,MH - -

2. Riska Widiana. SH.,MH 3 -

3. I Dewa G Budhy D. A. SH.,MH 8 4

4. Hendah Karmila Dewi. SH.,MH 2 1

5. Bangun Sagita Rambey.SH.,MH 2 3

6. Ayu Amelia. SH 5 3

7. Wanda Andriyenni. SH.,MKn 1 -

8. Meni Warlia.SH.,MH 10 4

9. Nurrahmi.SH 8 5

10. Yopi Wijaya.SH - -

11. Ria Ayu Rosalin. SH.,MH 1 2

12. Rahmad Hidayat Batubara. SH.ST.MH - 1

13. Andry Eswin Sugandhi Oetara. SH.,MH - -

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 40

3. Putusan Yang diajukan Banding 3.1 Putusan Perkara Pidana yang diajukan Banding adalah sebanyak 16 (Enam

Belas) Perkara.

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding : 11 (Sebelas)

perkara.

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding : 1 (Satu) perkara.

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding : Nihil

3.2 Putusan Perkara Perdata Gugatan yang diajukan Banding adalah sebanyak

1 (Satu)

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding : 3 (Tiga) perkara.

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding : Nihil

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding : Nihil

4. Putusan yang diajukan Kasasi 4.1 Putusan Perkara Pidana yang diajukan Kasasi adalah sebanyak 10 (Sepuluh)

Perkara.

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk.

Kasasi : 3 (Tiga)

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk.

Kasasi :2 (Dua)

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat

diterima Tk. Kasasi : 2 (Dua) perkara.

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk.

Kasasi : Nihil

e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk.

Kasasi : Nihil

4.2 Putusan Perkara Perdata Gugatan yang diajukan Kasasi adalah sebanyak 1

(Satu) Perkara

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk.

Kasasi : 3 (Tiga)

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk.

Kasasi : Nihil

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat

diterima Tk. Kasasi : Nihil

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 41

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk.

Kasasi : Nihil

e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk.

Kasasi : Nihil

5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)

5.1 Putusan Perkara Pidana yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) adalah

sebanyak 1 (Satu) Perkara, dimana putusannya belum turun.

5.2 Putusan Perkara Perdata Gugatan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)

adalah Nihil.

C. PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Pada Tahun 2016, tidak ada penambahan sarana dan prasarana gedung

di Lingkungan kantor Pengadilan Negeri Pelalawan.

b. Pemeliharaan Gedung kantor selama tahun 2016 dilaksanakan dalam 3

(tiga) tahap. Tahap yang I yaitu penyekatan yang dilakukan di beberapa

ruangan seperti ruang Pidana yang disekat menjadi ruangan sidang anak,

ruangan terbuka di bagian bawah gedung menjadi ruang mediasi, dan

ruangan pos pelayanan kesehatan yang terdapat di kantor pengadilan

negeri pelalawan. Pada Tahap II dilaksanakan pekerjaan pengecatan

gedung utama dan pengecatan pagar. Pada Tahap ke III dilaksanakan

pekerjaan penggantian sebagian keramik yang pecah termasuk perbaikan

toilet kantor.

c. Penghapusan

Tidak ada penghapusan sarana dan prasarana gedung yang dilaksanakan

selama tahun 2016

2. Sarana dan Prasarana Fasilatas Gedung

a. Pengadaan

Pada Tahun 2016, terdapat penambahan sarana dan prasarana kantor

Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu :

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 42

d. Pengolah Data dan Komunikasi

- Laptop : 2 Unit

- Printer : 3 Unit

- Router : 1 Unit

- Scanner : 1 Unit

- PC/Personal Computer : 3 Unit

e. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

- Meja Loket : 2 Unit

- Meja Kerja Pimpinan : 1 Unit

- Kursi Kerja Pimpinan : 1 Unit

- Meja Kerja Pejabat Struktural & Hakim : 12 Unit

- Kursi Pejabat Strukturak & Hakim : 12 Unit

- Rak Arsip : 3 Unit

- Meja Meeting : 1 Unit

- Brangkas : 1 Unit

- AC Split 2 pk : 2 Unit

- AC Split 1 pk : 6 Unit

- AC Split ½ pk : 1 Unit

- TV 22 Inchi : 3 Unit

- Sound System : 1 Unit

- Kipas Angin : 4 Unit

b. Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan selama tahun 2016 yaitu

berkaitan dengan sarana dan prasarana fasilitas gedung adalah berupa

service berkala personal computer, printer, laptop dan air conditioner.

c. Penghapusan

Tidak ada penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung yang

dilaksanakan selama tahun 2016 di pengadilan Negeri Pelalawan.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pelaksanaan tugas sehari-hari Urusan Keuangan berjalan dengan lancar

meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan.

Adminsitrasi sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Urusan Keuangan dan dibantu

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 43

oleh Staf bagian keuangan yaitu sebanyak 2 (dua) orang. Dalam tahun 2016 secara

keseluruhan anggaran yang di kelola Pengadilan Negeri Pelalawan baik itu berupa

belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1.1 Belanja Pegawai

1.1.1 Pagu Anggaran

NO JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA

51 Belanja Pegawai

Belanja Gaji Pokok PNS 1.374.581.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS 22.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 97.979.000

Belanja Tunj. Anak PNS 32.975.000

Belanja Tunj. Struktural PNS 26.490.000

Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.413.400.000

Belanja Tunj. Pph PNS 208.039.000

Belanja Tunj. Beras PNS 92.094.000

Belanja Uang Makan PNS 277.200.000

Belanja Tunj. Umum PNS 28.763.000

Belanja Tunj. Kemahalan Hakim 149.850.000

Belanja Uang Lembur 37.168.000

Total I 3.738.561.000

1.1.2 Pelaksanaan / Realisasi

NO JENIS BELANJA/MAK REALISASI s/d 31 DES 2016

TOTAL %

51 Belanja Pegawai

Belanja Gaji Pokok PNS 1.374.845.740 100.02%

Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.719 94.18 %

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 44

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 90.659.390 92.53%

Belanja Tunj. Anak PNS 30.221.876 91.65%

Belanja Tunj. Struktural PNS 26.120.000 98.60%

Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.413.400.000 100%

Belanja Tunj. Pph PNS 197.834.675 95.09%

Belanja Tunj. Beras PNS 78.358.440 85.08%

Belanja Uang Makan PNS 206.000.000 74.31%

Belanja Tunj. Umum PNS 12.330.000 42.86%

Belanja Tunj. Kemahalan Hakim 149.850.000 100%

Belanja Uang Lembur 37.102.000 99.82%

Total 3.616.742.840 96.74%

1.2 Belanja Barang

1.2.1 Pagu Anggaran


52 Belanja Barang Operasional

Belanja Keperluan Perkantoran 264.332.000

Belanja Barang Untuk Pesediaan Barang Konsumsi 60.020.000

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat 9.468.000

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 48.960.000

Belanja Barang Operasional Lainnya 6.200.000

Belanja Langganan Listrik 59.544.000

Belanja Langganan Telepon 5.268.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 90.742.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Lainnya 15.000.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 109.256.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 3.058.000

Total 671.848.000

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 45

1.2.2 Pelaksanaan / Realisasi

NO JENIS BELANJA/MAK REALISASI s/d BULAN INI

TOTAL %

52 Belanja Barang Operasional

Belanja Keperluan Perkantoran 264.286.250 99.98%

Belanja Barang Untuk Pesediaan

Barang Konsumsi 60.000.000 100%

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos

Surat 9.461.560 99.93%

Belanja Honor Operasional Satuan

Kerja 48.960.000 100%

Belanja Barang Operasional Lainnya 6.200.000 100%

Belanja Langganan Listrik 59.536.328 99.98%

Belanja Langganan Telepon 5.260.112 99.85%

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung

dan Bangunan 90.742.000 100%

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung

dan Bangunan Lainnya 14.993.000 99.95%

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin 109.132.225 99.88%

Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 2.958.000 96.72%

Total 671.549.505 99.95%

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 46

1.3 Belanja Barang Non Operasional

1.3.1 Pagu Anggaran


Belanja Barang Non Operasional

Belanja Bahan 3.500.000

Belanja Perjalanan Biasa 43.200.000

Belanja Perjalanan Dinas 8.070.000

Belanja Bahan/ Jamuan Tamu 1.632.000

Total 56.402.000

1.3.2 Pelaksanaan/ Realisasi


TOTAL %

Belanja Barang Non Operasional

Belanja Bahan 3.485.000 99.57%

Belanja Perjalanan Biasa 43.135.800 99.85%

Belanja Perjalanan Dinas 6.450.000 79.93%

Belanja Bahan/ Jamuan Tamu 1.632.000 100%

Total 54.702.800 96.98%

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 47

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

2.1.1 Pagu Anggaran


051 Belanja Modal

Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi 86.000.000

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 200.000.000

Total 286.000.000



TOTAL %

051 Belanja Modal

Pengadaan Pengolah Data dan

Komunikasi 85.998.000 99.99%

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 199.980.000 99.99%

Total 285.978.000 99.99%

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

3.1.1 Pagu Anggaran


52 Belanja Barang

051 Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum

- ATK posyankum 7.800.000

- Belanja Jasa Profesi 7.200.000

051

Penyelesaian Administrasi perkara yang kurang dari

5 (lima) bulan

- Belanja ATK 12.000.000

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 48

052

Penyampaian Berkas Banding Perkara Kasasi, PK,

Grasi yang lengkap dan Tepat Waktu

- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 5.000.000

- Belanja Perjalanan Biasa 4.000.000

053 Konsumsi Persidangan

- Belanja Bahan 10.800.000

051 Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara

- Pemberkasan 156.000

- Belanja Perjalanan Biasa 1.400.000

Total 48.356.000



TOTAL %

52 Belanja Barang

051 Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum

- ATK posyankum 7.800.000 100%

- Belanja Jasa Profesi 7.200.000 100%

051

Penyelesaian Administrasi perkara yang

kurang dari 5 (lima) bulan

- ATK 12.000.000 100%

052

Penyampaian Berkas Banding Perkara

Kasasi, PK, Grasi yang lengkap dan Tepat

Waktu

- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos

Pusat 1.400.350 28.01%

- Belanja Perjalanan Biasa 2.950.000 73.75%

053 Konsumsi Persidangan

- Belanja Bahan 9.995.000 92.54%

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 49

051 Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara

- Belanja Bahan - 0%

- Belanja Perjalanan Biasa - 0%

Total 41.345.350 85.50%

Berdasarkan data diatas, maka dapat drekapitulasikan data sebagai berikut :

Realisasi Belanja T.A 2016 Jumlah (Rp) %

- Realisasi Belanja Pegawai 3.616.742.840 96.74%

- Realisasi Belanja Barang 671.848.000 99.95%

- Realisasi Belanja Modal 285.978.000 99.99%

Total Realisasi 4.574.568.840 96.24%

Sisa Anggaran Pelaksanaan T.A 2016 Jumlah (Rp) %

- Belanja Pegawai 121.818.160 3.36%

- Belanja Barang 298.295 0.05%

- Belanja Modal 22.000 0.01%

Total Sisa Anggaran 122.138.455 2.6%

E. PENGELOLAAN TEKNOLOGI

1. Sumber Daya Manusia IT Saat ini di Pengadilan Negeri Pelalawan hanya memiliki 1 (satu) orang

tenaga IT yang menjadi admin SIPP.

2. Perangkat Pendukung (Infrastruktur)

Saat ini perangkat pendukung server yang terdapat di Pengadilan Negeri

Pelalawan untuk melakukan Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

2.1 Jaringan

a. Modem ADSL : ADSL 2+ 1 Router

b. Jumlah HUB/SWITCH : 6 Buah

c. Jumlah Wireless Router : 3 Buah

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 50

2.2 Server Aplikasi CTS/SIPP

a. Type Model : Fujitsu Premergy RX 1330 M1

b. Processor : Intel Xeon 3.06 GHz

c. Memory : 2x4 Gb

d. Harddisk : 2x300 Gb

e. Sistem Operasi : Linux Centos

2.3 Webhosting

a. Nama Webhosting : spanel

b. Bandwitch : Unlimited

c. Disk Space : 2 GB

3. Tentang Website www.pn-pelalawan.go.id a. Tampilan(Design) Website

Terdapat perubahan tampilan (design) dari website Pengadilan

Negeri Pelalawan dari yang dahulu berbentuk kaku dan terkesan kurang

menarik menjadi bentuk yang interaktif dan variatif sesuai dengan

template resmi yang dikeluarkan oleh Badilum. Hal ini dilakukan guna

meningkatkan minat dari masyarakat untuk melihat dan menyimak berita-

berita dan konten yang terkandung didalam website Pengadilan Negeri

Pelalawan dimana isi dari konten-konten tersebut akan dibahas pada sub

bahasan selanjutnya.

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 51

b. Fitur Website

Selain terdapat perubahan pada segi tampilan (design), website

Pengadilan Negeri Pelalawan juga mengalami perubahan dalam segi fitur-

fitur yang disajikan, mendukung fitur aksesibilitas bagi pengguna difabel

dimana fitur-fitur yang tersedia dalam website Pengadilan Negeri

Pelalawan untuk saat ini, yaitu :

a. Layanan Publik, fitur ini meliputi Jam Kerja kantor Pengadilan Negeri

Pelalawan, Jadwal Sidang, Informasi melalui SMS , Prosedur

Permohonan Informasi, Layanan Informasi Perkara (Penelusuran

Perkara, Direktori Putusan, Delegasi, Stastik Perkara, Pengaduan

Layanan Publik (Formulir Pengaduan dan Syarat Pengaduan) serta

Laporan-Laporan (Lakip, Sakip, Aset Inventaris, Laporan

Tahunan,LHKSN).

b. Fitur Tentang Pengadilan, fitur ini menyediakan informasi seputar

Pengadilan Negeri Pelalawan , Pengantar Ketua Pengadilan, Visi dan

Misi, Tupoksi, Profile Kantor Pengadilan, Tentang Pengelolaan Kantor

Pengadilan Negeri Pelalawan serta Kebijakan-Kebijakan yang dibuat

oleh pimpinan pada Kantor Pengadilan Negeri Pelalawan.

c. Fitur Layanan Hukum, meliputi Prosedur Pengajuan Perkara, Biaya

Perkara, Biaya Panggilan, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum,

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 52

Kepaniteraan (Pidana, Perdata, Hukum) serta Layanan Hukum Bagi

Masyarakat Kurang Mampu yang meliputi prosedur, biaya, Peraturan

dan Kebijakan serta Pengawasan.

d. Fitur Berita, fitur ini menampilkan seputar berita mengenai kegiatan

Kantor Pengadilan Negeri Pelalawan.

e. Fitur Map Lokasi Kantor PN Pelalawan, Fitur ini bertujuan untuk

memudahkan masyarakat ketika mencari Lokasi Pengadilan Negeri

Pelalawan dalam Peta Online yang disediakan oleh mesin pencarian

Google Maps.

f. Fitur Support Online, Fitur ini bertujuan untuk memberikan bantuan

secara langsung, saat itu juga (realtime) pada saat jam kerja, bagi

masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mencari informasi.

g. Fitur Kotak Pengaduan, Fitur ini bertujuan untuk menyediakan

fasilitas Pengaduan masyarakat yang dikirimkan melalui email resmi


h. Fitur Jajak Pendapat (Pooling),Fitur ini bertujuan untuk

mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai program dan

kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pelalawan guna

meningkatkan pelayanan yang diinginkan masyarakat.

i. Fitur Statistik Perkara, Fitur ini bertujuan untuk menampilkan Grafik

statistik perkara yang ada di Pengadilan Negeri Pelalawan.

j. Fitur Statistik Pengunjung, Fitur ini bertujuan untuk mengetahui

jumlah masyarakat yang mengunjungi dan melihat website

Pengadilan Negeri Pelalawan setiap hari, setiap minggu dan setiap

bulannya.

k. Link Terkait & Link Media, Fitur ini bertujuan untuk memudahkan

masyarakat ketika ingin mencari informasi mengenai Peradilan di

beberapa instansi dan media terkait.

l. Gallery Foto,Fitur ini bertujuan untuk menampilkan beberapa

dokumentasi kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri

Pelalawan.

m. Pencarian Cepat, Fitur ini bertujun untuk memudahkan masyarakat

dalam melakukan pencarian informasi di dalam website Pengadilan

Negeri Pelalawan.

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 53

F. REGULASI TAHUN 2015

Pengadilan Negeri Pelalawan menerbitkan beberapa peraturan pada tahun

2015 antara lain :

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No: W4-

U11/564/KP.04.12/III/2016 tentang Penunjukan Penanggung jawab absesn dan

petugas absen pada Pengadilan Negeri Pelalawan.


U11/998/KP.04.12/IV/2016 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan

dan Kepangkatan (Baperjakat) Pada Pengadilan Negeri Pelalawan.


U11/1001/KP.04.12/IV/2016 tentang Penunjukan Koordinator Pengawas, Hakim

Pengawas Bidang dan Humas pada Pengadilan Negeri Pelalawan.


U11/1003/KP.04.12/IV/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan

Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Pelalawan.


U11/1000/KP.04.12/IV/2016 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Wakil

Ketua pada Pengadilan Negeri Pelalawan.


U11/999/KP.04.12/IV/2016 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Sistem

Informasi Penelusuran Perkara/Case Trackng System (SIPP/CTS) pada



U11/1244/KP.04.12/V/2016 tentang Penunjukan Penanggung jawab dan

Kordinator Penanganan Bantuan Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan pada



U11/1002/KP.04.12/V/2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Tetap

Tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Pelalawan.


U11/1978/KP.00.2/IX/2016 tentang Tim Resume Permohonan Eksekusi pada



U11/2158/KP.04.6/X/2016 tentang Penetapan Uraian Tugas (Job Description)

pada Pengadilan Negeri Pelalawan.

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 54


U11/2156/KP.04.6/X/2016 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur

(SOP) pada Pengadilan Negeri Pelalawan.


U11/2160/KP.04.6/X/2016 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Ruang Arsip

pada Pengadilan Negeri Pelalawan.


U11/2288/KP.04.12/XI/2016 tentang Susunan Hakim Mediator pada Pengadilan

Negeri Pelalawan.


U11/2522/OT.1.2/XII/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Negeri Pelalawan.

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 55

BAB IV PENGAWASAN

A. Internal

Untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas dan penyelenggaraan peradilan

sebagaimana yang telah di program kerjakan di tahun 2015, agar dapat terlaksana

dan terselenggara dengan baik dan benar sesuai dengan rencana dan aturan yang

berlaku, maka pengawasan diperlukan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen

untuk menjaga dan mengendalikannya.

Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai salah satu Satuan Kerja Peradilan yang

berada dibawah Mahkamah Agung, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung, sebagai perpanjangan tangan dalam penyelenggaraan peradilan,

Pengadilan Negeri Pelalawan telah berupaya untuk melaksanakan pengawasan

fungsional terhadap penyelenggaraan peradilan, maupun pengawasan melekat

terhadap perilaku para Hakim dan seluruh Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri

Pelalawan.

Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan selaku Penanggung jawab, dibantu Wakil

Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan bersama Panitera, Sekretaris, bersama-sama

sebagai Pimpinan dalam melakukan pengawasan fungsional dan melekat secara

internal, setiap saat melakukan pantauan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Para

Hakim dan Para Pegawai, selain melakukan pula kunjungan langsung ke masing-

masing ruang kepaniteraan dan sub bagian secara sporadis dan kondisional dengan

berpedoman pada Keputusan Ketua MA RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang

Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-

Badan Peradilan.

Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan dalam melaksanakan Pengawasan dan

Pembinaan secara rutin masing-masing Bidang, berdasar Keputusan Ketua

Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor W4.U11/1001/KP.04.12/IV/2016 tanggal 22 April

2016 menunjuk Hakim-Hakim Anggota sebagi Pengawas Bidang dan Wakil Ketua

Pengadilan Negeri Pelalawan selaku Koordinator Pengawas Bidang, yaitu mencakup

bidang :

1. Pengawas Bidang Pidana; Meni Warlia. SH.,MH

2. Pengawas Bidang Perdata; Nurrahmi.SH

3. Pengawas Bidang Hukum; Ria Ayu Rosalin. SH.,MH

4. Pengawas Bidang Sub Bagian Umum dan Keuangan; Wanda Andriyenni.

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 56

SH.,M.Kn

5. Pengawas Bidang Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi tatalaksana; Ayu

Amelia. SH

6. Pengawas Bidang Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan; Bangun Sagita

Rambey.SH.,MH

Masing-masing Hakim Pengawas Bidang setiap bulan memberikan laporan

kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan selaku Koordinator Pengawasan,

penyampaian laporan tersebut selain disampaikan secara tertulis, juga secara lisan

disampaikan pula dalam Rapat Rutin Bulanan untuk dibahas solusinya bersama-

sama. Selanjutnya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan selanjutnya

menyampaikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan.

B. Evaluasi

Sebagai upaya untuk meminimalisir kendala dan hambatan serta mengatasi atas

temuan-temuan dari Pimpinan Pengadilan Negeri Pelalawan maupun Para Hakim

Pengawas Bidang dari kegiatan penyelenggaran peradilan pada Pengadilan Negeri

Pelalawan, selain secara sporadis dilakukan solusi penyelesaian hambatan dan

kendala yang ditemui langsung oleh Pimpinan Pengadilan dan Hakim-Hakim

Pengawas Bidang, setiap bulan ada dilaksanakan Rapat/Pertemuan Rutin Bulanan

yang di ikuti oleh Seluruh Hakim, Pegawai Pengadilan Negeri Pelalawan.

Rapat/Pertemuan Rutin Bulanan yang dikuti oleh Seluruh Hakim, Pegawai

Pengadilan Negeri Pelalawan, dilaksanakan pula dialog interaktif yang memberikan

kesempatan kepada Seluruh Perserta Rapat/Pertemuan Bulanan untuk

menyampaikan hal-hal yang perlu pendalaman terkait dengan tugas dan tanggung

jawab yang disampaikan dalam rapat tersebut, evaluasi ataupun tanggapan-

tanggapan lainnya. Pelaksanaan Rapat/Pertemuan Rutin Bulanan tersebut

didokumentasikan/dibuat notulen rapat yang digunakan sebagai bahan evaluasi dari

kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan yang lalu, dan pada rapat bulan

berikutnya akan selalu di evaluasi, apabila pada rapat/pertemuan rutin bulanan

tersebut ada temuan yang membutuhkan tindak lanjut.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengawasan Pengadilan Negeri

Pelalawan, ada empat point penting yang harus diperhatikan yaitu :

1. Audit Internal dilaksanakan minimal 1(satu) atau 2 (dua) kali dalam setahun oleh

personel atau pegawai yang mampu menjalankan tugas sebagai Lead Auditor dan

Auditor, yang memiliki tujuan sebagai berikut:

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 57

a. Meninjau konsitensi, dan efektifitas pelaksanaan sistem manajemen mutu.

b. Menjami dilakukannya tindakan perbaikan, bila terjadi penyimpangan terhadap

sistem manajemen mutu.

2. Pengawasan rutin/regular setiap bidang oleh Hakim Pengawas dengan melakukan

pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan

peradilan yang meliputi :

a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup;

administrasi persidangan dan administrasi perkara.

b. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup;

administrasi kepegawaian, keuangan (current audit), inventaris, dan

administrasi umum lainnya.

c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja

lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik.

3. Pengawasan keuangan dilaksanakan meliputi :

a. Current audit yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan

pihak ketiga yang sedang berjalan yan merupakan bagian dari pengawasan

regular/rutin.

b. Post audit yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan

neraca.

4. Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu

pengawasan terhadap :

a. Tingkah laku aparat lembaga peradilan.

b. Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan,

c. Kinerja lembaga peradilan.

d. Kualitas pelyanan publik lembaga peradilan.

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 58

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Pelalawan telah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus

meningkatkan pelayanan publik dengan tetap berpegang teguh pada prinsip

transparansi dan akuntabilitas publik.

2. Dalam meningkatkan Pelayanan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Publik,

Pengadilan Negeri Pelalawan telah melakukan berbagai Inovasi yang penting dan

menjadi unggulan yaitu:

- Program “One Door Service” dimana pelayanan persidangan dipusatkan

disatu pintu yakni di “Front Desk” yang berfungsi juga sebagai Meja Informasi

dan Meja Pengaduan.

- Pengiriman petikan putusan kepada terdakwa/Penasehat Hukum, Kejaksaan

dan Penyidik telah terlaksana 100%.

- Membentuk beberapa kelompok kerja (Pokja) Sistem Informasi Penelusuran

Perkara (SIPP)/Case Tracking System (CTS), DirektoriPutusan dan

KelompokKerja (Pokja) Penilaian Role Model.

3. Dalam hal penyelesaian perkara, selama tahun 2015, Pengadilan Negeri

Pelalawan telah berhasil menyelesaikan 464 perkara dari 480 perkara (85,45%).

Pengelolaan arsip perkara sudah berjalan cukup baik, namun demikian ruangan

serta rak yang tersedia sudah tidak memadai dan tidak dapat menampung

seluruh berkas yang ada. Ditahun 2016, Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri

Pelalawan telah menerima 926 berkas baru yang membuat ruang arsip

Pengadilan Negeri Pelalawan semakin penuh.

4. Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi

sertasarana pemberian informasi kepada masyarakat terus ditingkatkan melalui

website : www.pn-pelalawan.go.id dengan jalan selalu mengupdate berita dan

informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri

Pelalawan .

5. Dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan,

Pengadilan Negeri Pelalawan menghadapi beberapa kendala, diantaranya :

a. Kurangnya sarana prasarana penunjang seperti Alat Pengolah Data seperti

L A P O R A N T A H U N 2 0 1 6 59

Komputer, Laptop,printer,mesin fotocopy, dikarenakan alat sudah rusak dan

tidak dapat diperbaiki.

b. Minimnya dana operasional kantor yang diterima melalui DIPA.

6. Dalam hal pelaksanaan anggaran, Pengadilan Negeri Pelalawan berhasil

merealisasikan anggaran DIPA 01 sebesar 89.65% yakni sebesar

Rp. 4.574.568.840,- dari Pagu sebesar Rp. 5.102.171.000,-. Sedangkan untuk

DIPA 03 berhasil merealisasikan anggaran sebesar 85.50% yakni sebesar

Rp. 41.345.350,- dari Rp. 48.356.000,- yang tersedia.

B. REKOMENDASI

1. Agar diberikan penambahan Sumber Daya Manusia sejumlah 10 Orang dengan

rincian 2 Orang Pengelola dan Operator IT, 3 orang akuntan (sebagai kasir

perdata dan pengelola Keuangan DIPA) serta 5 Orang staff administrasi.

2. Perlu ditambah sarana prasarana pendukung teknologi informasi seperti

Peningkatan / Perbaikan jaringan LAN, Komputer dan Laptop, printer.

3. Perlu terus diadakan Pelatihan dan Pendidikan untuk peningkatan kapasitas

SDM.

4. Perlu adanya penambahan Volume Anggaran Belanja Barang Operasional.

5. Menambah Pagu Anggaran Belanja Modal dan Anggaran untuk Pembangunan

Sarana Prasarana.

LAMPIRAN

FO R M U LIR SASARAN KERJA

PEG A W A I NEGERI S IPIL

NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1 Nama I PUTU WIDNYA, SH..MH 1 Nama RISKA W1DIANA, SH..MH

2 NIP 19500412197911 1001 2 NIP 19720311 199603 2 002

3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama / IV/e 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk I / IV/b

4 Jabatan Ketua Pengadilan Tinggi 4 jabatan Ketua Pengadilan Negeri

5 Unit Kerja Pengadilan Tinggi Pekanbaru 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET

KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA

1 Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk 750 surat 100 9 bln

2 Menerima dan mendiposisi berkas perkara 188 berkas 100 9 bln

3 Melaksanakan pembinaan kepegawaian 11 kegiatan 100 9 bln

4 Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA 8 kegiatan 100 9 bln

5 Menetapkan hakim pengawas bidang 1 dokumen 100 9 bln

6 Memimpin pelaksanaan eksekusi 1 kegiatan 100 9 bln

7 Melaksanakan pemeriksaan keuangan perkara 3 kegiatan 100 9 bln

8 Menerima, memeriksa dan memutus perkara 30 berkas 100 9 bln

9

10

11

12

0.00

FORMULIR SASARAN KERJA FEGAWAI NEGERI SIPIL


1 Nama Hj. MELFIHARYATI, SH, MH 1 Nama I DEWA CEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH, MH

2 NIP 19680216 199212 2 001 2 NIP 19730520 199903 1 002

3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk 1 / IV/b 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina / IV/a

4 Jabatan Ketua Pengadilan Negeri 4 Jabatan Wakil Ketua

5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan

NO 111. KEG1ATAN TUGAS JABATAN AKTARGET


1 Menerima, memeriksa dan memutus perkara 70 berkas 100 12 bln

2 Memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dan gugatan 10 berkas 100 12 bln

3 Melaksanakan koordinasi dibidang pengawasan 6 kegiatan 100 12 bln

4 Melaksanakan pembinaan pegawai 12 kegiatan 100 12 bln

5 Melaksanakan/tindak lanjut laporan dan pengaduan dari masyarakat 1 Dokumen 100 12 bln

6 Membuatpenetapan penyitaan dan penggeledahan 350 Dokumen 100 12 bln

7

8

9

10

11

12

0.00

FORMULIRSASARAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL


1 Nama Hj. MELFIHARYATI, SH, MH 1 Nama HENDAH KARMILA DEWI, SH, MH

2 NIP 19680216 199212 2 001 2 NIP 19791015 200212 2 004

3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk 1 / IV/b 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata TK I /lU/d

4 jabatan Ketua Pengadilan Negeri 4 Jabatan Hakim




1 Memeriksa dan memutus perkara pidana biasa 50 berkas 100 12 bln

2 Memeriksa dan memutus perkara pidana cepat dan lalu lintas 500 berkas 100 12 bln

3 Memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dan gugatan 4 berkas 100 12 bln

4 Minutasi Perkara 554 berkas 100 12 bln

5 Melakukan Mediasi 1 kegiatan 100 12 bln

6

7

8

9

10

11

12

0.00

Pangkalan Kerinci, 04 Januari 2016 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

19791015 200212 2 004

FORMULIR SASARAN KERJAPEGAWAI NEGERI SIPIL

NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL VANG DINILAI

1 Nama Hj. MELFIHARYATI, SH, MH 1 Nama R. SENO SOEHARJONO SANTOSO, SH, MH

2 NIP 19680216199212 2 001 2 NIP 19680228 199203 1 002

3 Pangkat/GoI.Ruang Pembina Tk I / IV/b 3 Pangkat/GoI.Ruang Pembina / IV/a

4 Jabatan Ketua Pengadilan Negeri 4 Jabatan Panitera


NO ill. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET


1 Menerima dan mendisposisi surat Kepaniteraan 500 surat 100 12 bln

2 Menjawab dan mengirim surat 50 surat 100 12 bln

3 Meneliti dan menandatangani laporan bulanan. 4 bulanan, 6 bulanan dan tahunan 18 Dokumen 100 12 bln

4 Melaksanakan anggaran 12 kegiatan 100 12 bln

5 Menunjuk panitera pengganti untuk mendampinigi majelis hakim 300 berkas 100 12 bln

6 Menandatangani salinan putusan dan penetapan 500 berkas 100 12 bln

7 Menandatangani akte banding, kasasi, PK dan grasi 28 berkas 100 12 bln

8 Melaksanakan eksekusi 2 Kegiatan 100 12 bln

9Menetapkan pemberian tugas kepada wapan dan panmud 100 Kegiatan 100 12 bln

10 Melaksanakan Pengelolaan keuangan perkara dan uang pihak ketiga 20 Kegiatan 100 12 bln

11 Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi 15 Kegiatan 100 12 bln

12

0.00

^ — “S

FORMULIR SASARAN KERJA


NO I. PE|ABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1 Nama Hj. MELFIHARYATI, SH..MH 1 Nama HENDRI MULYADI, SE, SH, Ak

2 NIP 19680216 199212 2 001 2 NIP 19801224 200912 1003

3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk. 1 / IV/b 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk I /Ill/b

4 jabatan Ketua 4 (abatan Sekretaris


NO III. KEG1ATAN TUGAS JABATAN AKTARGET


1 Mengkoordinir dan memimpin tugas kesekretariatan. 12 Kegiatan 100 12 bln

2Menetapkan sasaran kegiatan tahunan serta membina, meneliti dan mengawasi tugas bagian kesekretariatan.

12 Kegiatan 100 12 bln

3Mengkoordinir pelaporan bagian kesekretariatan baik secara manual/aplikasi.

50 Dokumen 100 12 bln

4Menerima dan meneliti saran tindak lanjut surat-surat bagian kesekretariatan.


5Memberikan solusi terhadap kendala/hambatan dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan


6 Menerima dan Mendisposisi surat Kesekretariatan 500 Kegiatan 100 12 bln

7 Mengawasi Pelaksanaan Anggaran DIPA 12 Kegiatan 100 12 bln

8 Konsultasi/Koordinasi ke Pengadilan Tinggi/Korwil 4 Kegiatan 100 12 bln

0.00

Fangkalan Kerinci, 04 [anuari 2016 Pegawai NegAi Sipil Yang Dinilai

19801224 200912 1003



NO 1. PEJABAT PENILA1 NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1 Naina SALPADIN, SH 1 Nama USMAN, SH

2 NIP 19621231 198503 1 061 2 NIP 19610903 198903 1 005

3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk I / Ill/d 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk I / IH/d

4 Jabatan Wakii Panitera 4 Jabatan

Unit Ke

Panitera Muda Hukum

5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan 5 rja Pengadilan Negeri Pelalawan



1 Menerima dan memproses disposisi yang diterima 30 surat 100 12 bln

2Menginput data perkara dan membuat laporan perkara serta laporan 18 laporan 100 12 bln

3 Mengelola dan menyelenggarakan meja pengaduan 5 surat 100 12 bln

4 Mengelola dan menyelenggarakan arsip perkara 300 berkas 100 12 bln

5 Legalisasi Surat Kuasa dan Surat Bukti 200 Surat 100 12 bln

6

7

8

9

10

11

12

0.00



NO 1. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1 Nama SALPADIN, SH 1 Nama Hj. MANIDAR, SH, MH

2

3

NIP

Pangkat/Gol. Ruang

19621231 198503 1 061

Penata Tk 1 / lll/d

2

3

NIP

Pangkat/Gol.Ruang

19650120 199303 2 001

Penata Tk I / lll/d

4 Jabatan Wakil Panitera 4 Jabatan Panitera Muda Perdata

5

NO

Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan

III. KEG 1 AT AN TUGAS JABATAN AKTARGET


1

2

Menerima dan memproses disposisi surat yang diterima

Membuat laporan perkara

38

20

Surat

Laporan

100

100

12

12

bln

bln

3

4

Memproses berkas masuk perkara perdata gugatan/permohonan,

Memproses berkas perkara permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

20

10

Berkas

Berkas

100

100

12

12

bln

bln

5 Memproses permohonan Eksekusi dan Somasi 2 Kegiatan 100 12 bln

6 Melakukan pembinaan pada bawahan 12 Kegiatan 100 12 bln

7 Memproses Berkas Tilang 350 Kegiatan 100 12 bln

8

9

10

11

12

0.00


Hi, MAN I PAR, SH, MH 19650120 199303 2 001

Catatan:* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

Pejabat Penilai,

PAPIN, SH 19621231198503 1 061

FORMULIR SASARAN KERJAPEGAWAI NEGERI SIPIL

NO 1. PEJABAT PENILA1 NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1 Nama SALPAD1N, SH 1 Nama ALILUDIN, SH

2 NIP 19621231 198503 1 061 2 NIP 19680312 199103 1 006

3 Pangkat/GoI.Ruang Penata Tk 1 / Ill/d 3 Pangkat/GoI.Ruang Penata Tk I / Ill/d

4 Jab;i tan Wakil Panitera 4 Jabatan Panitera Muda Pidana




1 Menerima dan memproses disposisi yang diterima 700 Surat 100 12 bln

2 Mcmbuat laporan perkara 18 Laporan 100 12 bln

3 Memproses penetapan penyitaan, penggelcdahan, perpanjangan penahanan 350 Surat 100 12 bln


5 Memproses berkas masuk perkara pidana, perkara banding dan upaya Hukum lainnya 300 Berkas 100 12 bln

6

7

8

9

10

11

12

0.00




1 Nama HENDRI MULYADI, SE, SH, Ak 1 Nama EVI DAME ROTUA SITOHANG, S. IP

2 NIP 19801224 200912 1 003 2 NIP 19850106 200912 2 006

3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk.I/111/b 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk I /III/b

4 Jabatan Sekretaris 4 Jabatan KaSubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan




1 Menyusun dan Merencanakan Program Kegiatan Tahun Berjalan 6 Kegiatan 100 12 bln

2 Menyusun dan Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran RKAKL 2 Kegiatan 100 12 bln

3 Membuat dan Menyusun Laporan Tahunan 1 Dokumen 100 12 bln

4Membuat dan Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP), Renstra Tahun 2015-2019, Rencana Kerja, IKU, Dokumen Perjanjian Kinerja.


5 Membuat Konsep Surat 12 Surat 100 12 bln

6Pengelolaan Operasional Layanan Teknologi Informasi (Website, Email dan SIPP)



8

9

10

11

12

0.00


19850106 200912 2 006




1 Nama HENDRI MULYADI, SE, SH, Ak 1 Nama RONNY SUBRAT A, S. IP, M. Si

2 NIP 19801224 200912 1 003 2 NIP 19840403 201101 1 012

3 Pangkat/GoI.Ruang Penata Muda Tk I /III/b 3 Pangkat/GoI.Ruang Penata Muda Tk 1 /lll/b

4 Jabatan Sekretaris 4 Jabatan KaSubbag Umum dan Keuangan




1 Membuat konsep surat 50 Dokumen 100 12 bln

2 Membuat laporan keuangan dan Umum 26 Dokumen 100 12 bln

3 Melaksanakan koordinasi ke Korwil/KPPN/KPKNL 12 Kcgiatan 100 12 bln

4 Pengawasan Surat Masuk dan Surat Keluar 1500 Dokumen 100 12 bln

5 Melaksanakan Pengujian SPP dan Menandatangani SPM 60 Dokumen 100 12 bln

6 Melaksanakan Pengawasan dan Pelaksanaan Aplikasi di Umum dan Keuangan 12 Kegiatan 100 12 bln

7 Melaksanakan Pengawasan Tenaga Honorer 12 Kegiatan 100 12 bln

8

9

10

11

12

0.00

___a _

NNY STRATA. S. IP. M. Sj 1^840403 201101 1 012




1 Nama HENDRI MULYADI, SE,SH, Ak 1 Nama SANDRA LESTARINA, S.Sos

2 NIP 19801224 200912 1 003 2 NIP 19870307 2011012 009

3 Pangkat/Gol.Ruang PenataMuda T k l/III/b 3 Pangkat/Gol.Ruang PenataMuda Tk 1/III/b

4 Jabatan Sekretaris 4 jabatan Kasub Bag Kepegawaian. Organfsasi dan Tata l.aksana




1 Membuat konsep surat 200 Surat 100 12 bln

2 Melaksanakan kegiatan pelantikan 1 Kegiatan 100 12 bln

3 Memproses kenaikan pangkat Hakim dan Pegawai 3 Dokumen 100 12 bln

4 Memproses Usulan Hak-Hak Pegawai dan Hakim 29 Dokumen 100 12 bln

5 Meneliti dan mcnandatangani rekap absen bulanan 24 Dokumen 100 12 bln

6

7

Menyusun rencana kerja tahunan

Operator SI MPEG dan K0MDANAS

1

12

Dokumen

Kegiatan

100

100

12

12

bln

bln

8 Memproses DP3 Hakim dan Pegawai 33 Dokumen 100 12 bln

0.00

*

W

- - - - - X T ’ f t

enilai,Pangkalan Kerinci, 04 januari 2016

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

19801224 200912 1003

Catatan : __-* AK Bagi PNS yang memangku jaBSfan fungsional tertentu

SANDRA LESTARlNA. S.Sos 19870307 201101 2 009

FORM ULIR SASARAN KERJA

PEGAW AI NEGERI SIPIL


1 Nama SALPADIN, SH 1 Nama WURI YULIANTI, ST, SH

2 NIP 19621231 198503 1 061 2 NIP 19800428 200604 2 002

3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk I / Ill/d 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata / III/c

4 Jabatan Wakil Panitera 4 Jabatan Panitera Pengganti




1 Membuat penetapan-penetapan 60 surat 100 12 bln

2 Membuat berita acara sidang 20 berkas 100 12 bln

3 Pengetikan putusan 20 berkas 100 12 bln

4 minutasi perkara 20 kegiatan 100 12 bln

5 Memasukkan data perkara ke CTS 320 kegiatan 100 12 bln

6 Memproses Berkas Tilang 300 kegiatan 100 12 bln

7

8

9

10

11

12

0.00

198503 1 061

Pangkalan Kerinci, 04 Januari 2016 Pegawai Negeri SipiLYang Dinilai

ULIANT^ST.19800428 200604 2 002

FORM ULIR SASARAN KERJA

PEGAW AI NEGERI SIPIL

NO I. PEJABAT PENILA1 NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1 Nama SALPADIN, SH 1 Nama RETNO PALUPI UTAMI

2 NIP 19621231 198503 1 061 2 NIP 19780415 200502 2 002

3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk 1 / 111/d 3 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur / II/c

4 jabatan Wakil Panitera 4 jabatan Jurusita




1 Membuat konsep surat 70 surat 100 12 bln

2 Menyampaikan relaas panggilan sidang 50 kegiatan 100 12 bln

3 Menyampaikan pemberitahuan putusan 10 kegiatan 100 12 bln

4Menyampaikan pemberitahuan memori/kontra memori, banding, kasasi, PK dan inzage

5 kegiatan 100 12 bln

5 Melaksanakan sita dan eksekusi 1 ■ kegiatan 100 12 bln

6

7

8

9

10

11

12

0.00

Pangkalan Kerinci, 04 Januari 2016

19621231198503 1 061

Catatan:* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

KATA PENGANTARpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2017/07/LAPTAH...melanjutkan program-program...

Documents

Transcript of KATA PENGANTARpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2017/07/LAPTAH...melanjutkan program-program...